DAFTAR ISI Sekilas Kajian Akademis Tahun 2011 Galeri Kajian Akademis Tahun 2011 Hasil Kajian Akademis Tahun 2011
Pengaruh Ragam Metode Pembelajaran Pada Materi Etika Profesi dan Pengembangan Pribadi Terhadap Output Pembelajaran Peneliti : Mila Mumpuni, S.E., M. Si. Penguji : Dr. Nurdin Ibrahim, M. Pd. Drs. Anan Sutisna, M. Pd.
Peranan Ditjen Bea dan Cukai Sebagai Community Protector Dalam Importasi Precursor Peneliti : Adang Karyana Syahbana , B.Sc., S.S.T. Purjono, Ak., M.Comm. Penguji : Agung Krisdiyanto, ST. Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec. Dr. Muhammad Firdaus, SP., M.Si.
Analisis Pengaruh Unconditional Grants, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Pemerintahan Daerah: Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Di Indonesia Peneliti : Sampurna Budi Utama, S.S.T., Ak., ME. Syahrul, S. Si Penguji : Wahyu Widjayanto, SE., MM. Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec. Dr. Muhammad Firdaus, SP., M.Si.
Kajian Pengembangan Layanan Diklat Keuangan Negara Melalui Pendanaan Alternatif Dalam Rangka Mencapai Visi dan Misi BPPK Peneliti : Achmat Subekan, S.E., M.Si. Ita Hartati, Ak., M.B.A. Penguji : Sudarso, MM.
Tinjauan Pengelolaan Aset Hasil Kegiatan Tugas Pembantuan Studi Kasus: Kota Depok dan Kabupaten Tangerang Peneliti : Tanda Setiya, S.E., M.Si. Rahmad Guntoro, S.E., MM. Penguji : Dr. Asep Suryadi, S.E.., M.Si. Sri Wahyuni, S.E., MFM.
KAJIAN AKADEMIS BPPK 2011
Ini adalah tahun kedua Kajian Akademis diselenggarakan. Dengan semangat
yang
sama,
Kajian
Akademis
BPPK
Tahun
2011
tetap
diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta bidang keuangan dan kekayaan Negara sesuai dengan salah satu misi khusus BPPK.
Timeline
Diawali dengan permintaan proposal pada bulan Februari, kemudian Sekretariat Badan BPPK menentukan narasumber/penguji untuk masing-masing proposal tersebut berdasarkan tema tiap proposal. Narasumber/ penguji dalam Kajian Akademis kali ini terdiri dari narasumber/ penguji dari kalangan akademisi dan juga praktisi. Seperti di tahun ini, narasumber/ penguji berasal dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Jakarta dan praktisi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada tanggal 5 Juli 2011 diselenggarakan seminar proposal. Seminar tersebut dihadiri oleh 55 orang dari berbagai kalangan. Dari seminar tersebut akhirnya hanya lima buah proposal yang disetujui untuk melanjutkan ke tahap penelitian, yang keseluruhan biaya dalam penelitian tersebut ditanggung oleh BPPK sesuai dengan standar biaya yang berlaku. Penelitian dan penyusunan hasil penelitian dilakukan selama 3 bulan. Dalam waktu tersebut peneliti melakukan
koordinasi
dengan
Sekretariat
Badan
terkait
kelengkapan
administrasi penelitian. Setelah hasil penelitian tersebut selesai, peneliti mengirimkan ke Sekretariat Badan dan selanjutnya dikirimkan ke masing-masing narasumber/ penguji. Tahap terakhir dari proses pelaksanaan kegiatan Kajian Akademis adalah pelaksanaan seminar hasil.
Pada seminar hasil tersebut, hasil penelitian peneliti diuji oleh para narasumber/penguji. Seminar hasil Kajian Akademis tahun 2011 diadakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 di Gedung B lantai 5 BPPK dan dihadiri oleh 134 orang. Sebelum hasil kajian akademis tersebut dipublikasikan, peneliti melakukan revisi berdasarkan masukan narasumber/ penguji. Timeline Kajian Akademis BPPK Tahun 2011
Feb-Apr 2011
Mei-Jul 2011
Pengumpulan Penelaahan Proposal Proposal oleh Narasumber / Penguji
5 Jul 2011
Seminar Proposal
Ags-Okt 2011
Pelaksanaan Penelitian
29 Nov 2011
Pengujian Hasil Penelitian
Des 2011 Jan 2012
Revisi
Feb 2012
Publikasi
Tulisan Kajian Akademis 2011 Dengan dihasilkannya lima hasil kajian akademis yang proses penelitiannya dibiayai oleh BPPK, maka dengan ini BPPK mempublikasikan kelima karya ilmiah tersebut dalam Buku Kajian Akademis BPPK dengan rincian:
NO
NAMA PENELITI
JUDUL
NAMA NARASUMBER/ PENGUJI
1.
Mila Mumpuni
Pengaruh Ragam Metode Pembelajaran Pada Materi Etika Profesi Dan Pengembangan Pribadi Terhadap Output Pembelajaran
2.
Achmat Subekan dan Ita Hartati
Kajian Pengembangan Layanan Diklat Sudarso dan Keuangan Negara Melalui Pendanaan Yusman Syaukat Alternatif Dalam Rangka Mencapai Visi dan Misi BPPK
3.
Sampurna Budi Utama dan Syahrul
Analisis Pengaruh Unconditional Wahyu Widjayanto Grants, Pendapatan Asli Daerah dan Yusman (PAD) Dan Produk Domestik Regional Syaukat Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Di Indonesia
4.
Adang Karyana dan Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Agung Krisdiyanto Community Protector Dalam Importasi dan Yusman Purjono Precursor Syaukat
5.
Tanda Setiya dan Rahmad Guntoro
Tinjauan Pengelolaan Aset Hasil Kegiatan Tugan Pembantuan (Studi Kasus: Kota Depok dan Kabupaten Tangerang)
Anan Sutisna, Nurdin Ibrahim, dan Yusman Syaukat
Asep Suryadi, Sri Wahyuni, dan Yusman Syaukat
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN [STUDI KASUS: KOTA DEPOK DAN KABUPATEN TANGERANG]
Disusun oleh: 1. Peneliti/pengkaji Utama: Nama peneliti/pengkaji NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: Tanda Setiya : 197005161992011001 : Penata (III/c) : Widyaiswara Muda
2. Peneliti/pengkaji Pendamping: Nama peneliti/pengkaji : Rahmad Guntoro NIP : 197601111996021003 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Widyaiswara Muda
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN JAKARTA 2011
i
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12110 TELEPON (021) 7394666,7204131; FAKSIMILI (021) 7261775; SITUS www.bppk.depkeu.go.id
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Peneliti/Pengkaji NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: Tanda Setiya : 197005161992011001 : III/C : Widyaiswara Muda
Nama Peneliti/Pengkaji NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: Rahmad Guntoro : 197601111996021003 : III/B : Widyaiswara Muda
dengan ini menyatakan bahwa kajian akademis yang saya susun dengan judul :
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN [STUDI KASUS: KOTA DEPOK DAN KABUPATEN TANGERANG] adalah benar-benar hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat dari kajian akademis orang lain. Hasil Kajian Akademis ini diserahkan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk digandakan/diperbanyak dan disebarluaskan . Apabila kemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi yang berlaku. Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.
Jakarta, Desember 2011 Pembuat Pernyataan,
Tanda Setiya NIP 197005161992011001
Rahmad Guntoro NIP 197601111996021003
ii
Tinjauan Pengelolaan Aset Hasil Kegiatan Tugas Pembantuan [Studi Kasus: Kota Depok dan Kabupaten Tangerang] Abstrak Tujuan utama penelitian tentang tinjauan pengelolaan asset hasil kegiatan Tugas Pembantuan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan aset hasil kegiatan Tugas Pembantuan dengan mendasarkan pada regulasi terkait pengelolaan BMN yang ada. Fokus tinjauan dititik beratakan pada 3 hal utama yaitu 1. Tinjauan apakah aset yang diadakan dalam rangka kegiatan TP telah sesuai dengan rencana pengadaan asset dalam RKA-KL 2. Apakah aset TP telah memiliki penetapan status penggunaan BMN 3. Apakah aset TP telah dilakukan pemeliharaan dengan baik Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan survey kelapangan, wawancara serta dengan melakukan Forum Group Discuss dengan SKPD yang terkait objek penelitian yaitu Kota Depok dan Kabupaten Tangerang. Kajian ini menghasilkan temuan sesuai tujuan penelitian yaitu : Pertama, bahwa pengadaan aset TP telah sesuai dengan rencana dalam RKA-KL. Kedua, asset TP tidak ada yang memiliki status penetapan BMN. Ketiga asset TP ada yang dipelihara dan ada yang tidak dilakukan pemeliharaan. Disamping itu dari kajian ini ditemukaan beberapa hal menarik terkait pengelolaan aset TP yang perlu mendapat perhatian. Kata-kata Kunci : Tugas Pembantuan, Status Penggunaan, Pemeliharaan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), SKPD, BMN
iii
KATA PENGANTAR Segala puji syukur dihatur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan kajian akademis dengan judul TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN [Study Kasus : Kota Depok dan Kabupaten Tangerang]. Kajian akademis ini disusun dengan tujuan untuk mengembangan ilmu pengetahuan di bidang Keuangan Negara, khususnya terkait pengelolaan BMN dari hasil kegiatan Tugas Pembantuan. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian ini penulis menyadari tidak sedikit kendala yang dialami. Namun kendala tersebut akhirnya dapat dilewati berkat adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 4. Kepala Bagian Ortala BPPK Kementerian Keuangan 5. Kepala Bidang Renbang Pusdiklat KNPK 6. Kepala SKPD dilingkungan Kota Depok dan Kabupaten Tangerang yang menjadi objek penelitian 7. Kepala KPKNL Tangerang dan KPKNL Bogor 8. Para Narasumber Selain itu kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselesaikannya kajian akademis ini. Tidak luput penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan kajian ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pernaikan karya-karya dikemudian hari.
Penyusun
iv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ................................................................... ii ABSTRAK .......................................................................................................... iii KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv DAFTAR ISI ....................................................................................................... v DAFTAR TABEL ................................................................................................ vi DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vii DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................ B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup ........................................... C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ D. Sistematika Penulisan .....................................................................
1 4 6 7
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka ............................................................................. 9 B. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 15 BAB III METODE KAJIAN AKADEMIS A. Jenis Penelitian ............................................................................... 17 B. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 17 C. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 18 D. Metode Analisis Data ....................................................................... 18 E. Waktu dan Lokasi Penelitian............................................................ 19 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Analisis Data ................................................................................... 20 B. Pembahasan ................................................................................... 27 BAB V PENUTUP A. Simpulan ......................................................................................... 63 B. Keterbatasan Penelitian................................................................... 64 C. Saran............................................................................................... 65 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 67 LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP PENULIS
v
DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Data RKA-KL Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2006 – 2010 Kota Depok ..................................................... 21 Tabel 4.2 Data RKA-KL Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2006 – 2010 Kabupaten Tangerang .................................... 22
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Sebaran Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008 – 2011..................................................... 3
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian ................................................... 16
Gambar 4.1
Aset Kendaraan Operasional Roda 2 Dinas Kesehatan Kota Depok .............................................................. 48
Gambar 4.2
Kendaraan Operasional Roda 4 Dinas Kesehatan Depok ........... 48
Gambar 4.3
Gedung RSUD Kota Depok......................................................... 49
Gambar 4.4
Los Pasar Tradisional Sukatani .................................................. 50
Gambar 4.5
Gedung RSUD Tangerang .......................................................... 52
Gambar 4.6
Konstruksi Gedung 4 Lantai RSUD Depok Berhenti Pengerjaannya Pada Tahun 2009 ............................................... 62
vii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan............................................................................... 68
Lampiran 2
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011................................................. 83
Lampiran 3
Lembar Kuesioner Penelitian ..................................................... 96
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tujuan utama dibentuknya Pemerintahan Negara Repulik Indonesia sebagaimana
yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Berdasarkan RPJM 2010-2014 cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu (i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan
penguasaan ilmu
pengetahuan
danteknologi,
(ii)
terwujudnya
masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan luhur dan cita-cita
tersebut maka
diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila seluruh sumberdaya (resources)
yang dimiliki pemerintah untuk penyelenggaran
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
pemerintahan, harus benar-benar digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis oleh semua unsur penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan penjelasan dalam PP Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dinyatakan, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan
memang
tidak
dimungkinkan
semua
wewenang
pemerintah
didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Terkait dengan asas Tugas Pembantuan (TP), menjadi bahasan utama dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
dengan
kewajiban
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan TP tersebut, pemerintah mengalokasi kan dana yang cukup besar. (Gambar 1) Alokasi dana setiap tahun yang mencapai rata-rata Rp11.997 triliun tersebut menimbulkan beberapa konsekwensi. Salah konsekwensi adalah adanya penambahan aset hasil kegiatan TP tersebut.
2
BAB I PENDAHULUAN
Gambar 1.1. Sebaran Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008 - 2011
Sumber : DJPK 2011
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu karakteristik dari pendanaan kegiatan TP dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Namun selanjutnya pemerintah dapat menghibahkan asset TP tersebut dengan mekanisme hibah BMN. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dalam Pasal 57 ayat (2) PP 7/2008, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah, aset hasil kegiatan TP merupakan aset Kementerian/Lembaga (K/L) , namun penguasaanya atau keberadaan aset tersebut dikelola oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkar Daerah) dan berada tersebar pada SKPD-SKPD bersangkutan. Kondisi ini menimbulkan
3
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
permasalahan dalam pengelolaanya. Terbukti berdasarkan hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berdasarkan audit atas LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) untuk LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Salah satu penyumbang sebab pengecualian tersebut adalah pengelolaan aset hasil kegiatan Dekon dan TP yang belum baik. Kondisi seperti tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitan terkait pengelolaan aset hasil kegiatan TP tersebut. Dengan dilakukannya
penelitian
ini
diharapkan
kedepan
permasalahan
terkait
pengelolaan aset TP dapat diberikan solusi. Yang selanjutnya diharapkan alokasi dana yang besar atas pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan khususnya TP dapat benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Untuk menentukan arah dan tujuan Penelitian ini maka peneliti menentukan Identifikasi Masalah dan Ruang Lingkup Masalah sebagai berikut: 1. Identifikasi Masalah Merujuk pada Latar belakang masalah di atas, dan dalam kenyataan tentu masih banyak hal-hal terkait pengelolaan aset hasil kegiatan TP yang perlu dikaji, maka dapat di identifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan latar belakang diatas : 1. Apakah alokasi dana (belanja modal fisik) kegiatan TP yang tetuang dalam dokumen anggaran telah diadakan sesuai dengan rencana ? 2. Apakah asset BMN hasil kegiatan TP telah dikelola dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku ?
4
BAB I PENDAHULUAN
2. Ruang Lingkup Masalah Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian latar belakang dan identifikasi masalah, bahwa masalah pengelolaan aset hasil kegiatan TP memang memiliki banyak masalah. Dalam hal pengelolaan aset sebagaimana diatur dalam PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa ruang lingkup dari pengelolaan BMN meliputi sepuluh ruang lingkup. Namun sehubungan keterbatasan dana dan waktu maka dalam riset ini kajian membatasi pada permasalahan tinjauan apakah BMN yang dihasilkan dari kegiatan TP sudah sesuai dengan yang direncanakan (dianggarkan). Disamping itu dilakukan juga tinjauan apakah aset hasil kegiatan TP telah memiliki status penggunaan barang, pemeliharaan asset TP dan mekanisme hibah yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu terkait dengan cakupan lokasi riset, penelitian ini hanya membatasi untuk tinjauan atas BMN hasil kegiatan TP untuk daerah Kota Depok dan Kabupaten Tangerang. Alasan pemilihan kedua lokasi tersebut adalah : a. Kota
Depok
diharapkan
dapat
merepresentasikan
bagaimana
pengelolaan aset hasil kegiatan TP untuk pemerintahan Kota, sedangkan Kabupaten
Tangerang
diharapkan
dapat
mewakili
bagaimana
pengelolaan aset hasil kegiatan TP untuk pemerintah kabupaten. b. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada dekatnya lokasi tersebut, dengan peneliti. c. Masalah pendanaan dan waktu juga menjadi pertimbangn alasan pemilihan lokasi hanya pada 2 lokasi. Disamping itu dalam penelitian ini juga membatasi hanya meneliti SKPD yang mendapatkan alokasi paling besar. Alasannya lokasi aset yang tersebar dan
5
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
jumlahnya yang tidak sedikit, memerlukan waktu, biaya dan sumber daya manusia untuk benar-benar melakukan survey ke lapangan. Dengan
batasan masalah ini diharapkan dapat lebih menajamkan hasil
penelitianyang akan dilakukan.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan apakah pengelolaan asset hasil kegiatan TP untuk lokasi objek peneliatian sesuai dengan regulasi/ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku.
Namun secara
spesifik tujuan penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan : 1. Apakah aset hasil kegiatan TP sesuai dengan yang direncanakan dalam RKA-KL pada Kab. Tangerang dan Kota Depok 2. Bagaimana penetapan status penggunaan asset TP pada Kab. Tangerang dan Kota Depok. 3. Bagaimana pemeliharaan aset hasil kegiatan hasil kegiatan TP pada Kab. Tangerang dan Kota Depok 4. Bagaimana mekanisme hibah asset kegiatan TP pada Kab. Tangerang dan Kota Depok Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalalam dua (2) bagian yaitu: 1. Manfaat Praktis a) Memberikan informasi atas pengadaan asset kegiatan TP apakah sesuai dengan perencanaan (RKA-KL) b) Memberikan informasi apakah asset TP di objek penelitian telah menetapkan status penggunaan BMN (TP
6
BAB I PENDAHULUAN
c) Memberikan informasi apakah pemeliharaan aset hasil kegiatan TP sesuai dengan mekanisme yang berlaku d)
Memberikan informasi apakah hibah asset hasil kegiatan TP sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2.
Manfaat Kebijakan Memberikan masukan kepada pihak terkait (DJKN, DJPK dan DJA)
terkait dengan pengelolaan BMN hasil kegiatan TP, khususnya terkait realisasi pengadaan asset, penetapan status penggunaan,pemeliharaan aset dan mekanisme hibahnya.
D. Sistematika Penulisan Adapun sistematikan penulisan dalam kajian akademis ini dapat disajikan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada Bab I ini disajikan mulai dari latar belakang masalah, perumusan dan ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan BAB II LANDASAN TEORI Bab II menyajikan Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran dari penelitian ini BAB III METODE KAJIAN AKADEMIS Bab ini menyajikan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, jenis dan sumber data serta metode analisis data.
7
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada Bab IV ini memuat analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan maupun dari studi literature BAB V PENUTUP Bab V sebagai bab penutup menyajikan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran terkait dari hasil penelitian yang dilakukan.
8
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia terus membenahi berbagai macam regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Semua dimaksudkan tentunya untuk terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (god governance) Penyelenggaraan
pemerintahan
yang
mendasarkan
pada
god
governance menurut United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA), 1993 UK/ODA menjelaskan karakteristik good government, yaitu: legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum/ hak-hak asasi manusia. Pengertian dari karakteristik-karakteristik yang dimaksud, ialah: Legitimasi Menekankan
pada
kebutuhan
terhadap
sistem
pemerintahan
yang
mengoperasikan jalannya pemerintahan dengan persetujuan dari yang diperintah (rakyat), dan juga menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tersebut. Akuntabilitas Mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumbersumber publik dan performan perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya dengan kebebasan media.
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Kompetensi Pemerintah harus menunjukkan kapasitasnya untuk membuat kebijakan yang efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya, agar dapat mencapai pelayanan publik yang efisien. Pemerintah yang baik membutuhkan kapabilitas manajemen publik yang tinggi, dan menghindari penghamburan dan pemborosan, khususnya pada anggaran militer yang tinggi. Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya pada biaya pembangunan sosial seperti: antikemiskinan, kesehatan, dan program-program pendidikan. Penghormatan terhadap hukum/hak-hak asasi manusia Pemerintah memiliki tugas (bukan hanya yang terdapat pada konvensi-konvensi internasional) untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok
dalam
mengekspresikan
hak-hak
sipil
dan
politik
yang
berhubungan dengan kemajemukan institusi. Dalam pandangan UK/ODA, istilah good governance atau good government tidak dibedakan. Keduanya dianggap sama-sama merujuk aspekaspek normatif pemerintahan yang digunakan dalam menyusun berbagai kriteria dari yang bersifat politik hingga ekonomi. Kriteria tersebut digunakan dalam merumuskan kebijaksanaan pemberian bantuan luar negeri, khususnya kepada negara-negara berkembang. Salah satu
upaya pemerintah dalam
rangka mewujudkan good
governance adalah dengan melakukan penataan atas kewenangan yang menjadi kewenangan pusat, dan daerah.
10
BAB II LANDASAN TEORI
Namun seluruh kewenangan tidak memungkinkan untuk dibagi habis antara pemerintah pusat dan daerah, untuk itu terhadap kewenangan seperti ini dijalankan dengan mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Terkait dengan penelitian ini lebih memfokuskan kepada Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan berdasarkan UU 33 Tahun 2004 Yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Guna memperkaya pemahaman tentang Tugas Pembantuan, berikut disajikan beberapa pengertian tentang Tugas Pembantuan. Menurut Koesoema atmadja (Kowara, 1999: 58) medebewind/zelfbestuur sebagai
pemberian
tingkatanya
lebih
daerah/pemerintah
kemungkinan atas daerah
untuk yang
kepada minta
pemerintah/pemerintah bantuan
tingkatannya
kepada lebih
yang
pemerintah
rendah
agar
menyelenggaraakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatanya lebih atas tersebut) Joeniarto, (1979:31) tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mangatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya.
11
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Kenapa perlu dilakukan Tugas Pembantuan, menurut Drs. H.Aep Rusjaman Kartiwa,M.Si, karena : 1. Adanya tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Close to the costumer ( asas mendekati konsumen ) 3. Value for money( ekonomis, efesien, efektif ) 4. Perubahan paradigma( negara yang kuat atau desa yang kuat) Sebenarnya Tugas Pembantuan bukan hal baru dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Apabila ditelusuri bahwa sejak awal kemerdekaan telah dikenal adanya Tugas Pembantuan. Demikian juga seiring lahirnya UU dan Peraturan yang terkait dengan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah, maka didalamnya telah memuat tentang Tugas Pembantuan. Beranjak adanya Tugas Pembantuan yang dalam pelaksanaanya ditugaskan kepada SKPD di daerah, maka konsekwensinya ada dana APBN yang harus dialokasian untuk pendanaan kegiatan TP tersebut. Dana inilah yang disebut dana Tugas Pembantuan. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, member pengertian Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Atas alokasi dana TP tersebut apabila menghasilkan asset, maka asset tersebut merupakan asset Pemerintah yang disebut Barang Milik Negara (BMN). Selanjutnya asset tersebut dapat dihibahkan apabila pemerintah memang berkenan untuk menghibahkannya. Selagi belum ada proses
12
BAB II LANDASAN TEORI
penghibahan atau jenis lainnya, maka asset TP tersebut harus dikelola dengan mekanisme pengelolaan BMN. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / asset negara yang ditandai dengan keluarkannya PP No. 6 /2006 yang merupakan peraturan turunan UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan
aset
negara
yang
professional
dan
modern
dengan
mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat /stake-holder. PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, memberikan definisi bahwa yang disebut dengan Barang Milik Daerah (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam alokasi dana APBN terdapat alokasi dana untuk mendanai kegiatan Tugas Pembantuan. Karena dana tugas pembantuan bersumber dari APBN, maka asset hasil kegiatan TP menjadi Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan PP No. 7 tahun 2008 yang disebut Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
dengan
kewajiban
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
13
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Selanjutnya berdasarkan PP No. 7 tahun 2008, selagi asset hasil kegiatan TP belum dihibahkan kepada daerah maka asset tersebut harus dikelola dengan mekanisme pengelolaan BMN. Berdasarkan PP No. 6 tahun 2006 dinyatakan bahwa BMN meliputi : a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Apabila ditilik lebih detail lagi, pengelolaan BMN hasil kegiatan TP, merujuk
pada
Peraturan
Menteri
Keuangan
(PMK
248/PMK.07/2010)
menyatakan bahwa Barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuan merupakan BMN. Selanjutnya BMN tersebut harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara oleh SKPD pelaksana Tugas Pembantuan. Berdasarkan hasil audit BPK untuk tahun 2008 dan 2009, menunjukkan adanya beberapa temuan yang terkait bahwa pengelolaan BMN hasil kegiatan TP masih bermasalah. Kondisi ini tentunya tidak patut dibiarkan berlanjut. Perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk mengatasi permasalah tersebut.
14
BAB II LANDASAN TEORI
Terkait dengan kajian pustaka tersebut, maka perlu dilakukan kajian apakah asset yang dihasilkan dari kegiatan TP, telah dikelola dengan baik. Untuk itu perlu dikalukan riset untuk membuktikan apakah asset TP memang telah dikelola dengan baik atau belum. Selanjutnya dari kajian tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi dari kebijakan-kebijakan yang sepatutnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan BMN.
B. Kerangka Pemikiran Pemerintah
dengan
berbagai
kebijakan
terus
berupaya
untuk
menyempurnaan pengelolaan keuangan Negara. Berbagai regulasi telah dihasilkan mulai dari lahirnya UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 hingga peraturan
turunnanya.
Dalam
pengelolaan
keuangan
Negara
tercakup
didalamnya mengenai pengelolaan BMN, yang merupakan hasil dari kegiatan yang didanai dari APBN dan sumber lain yang sah. Berangkat dari pemikiran makro tersebut maka ditarik lebih spesifik, bahwa dari dana APBN tersebut terdapat alokasi dana untuk kegiatan Tugas Pembantuan (TP). Karena alokasi kegiatan TP berasal dari APBN maka asset tersebut merupaan asset atau BMN. Karena BMN maka harus dikelola dengan mekanisme pengelolaan BMN sesuai kaidah yang berlaku (PP No. 6 tahun 2006). Selanjutnya lebih teknis mendasarkan peraturan lebih detail lagi yaitu dengan Peraturan
Menteri
Keuangan. Semua aturan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan BMN hasil kegiatan TP dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Untuk mengukur sejauhmana pengelolaan
BMN hasil kegiatan TP
tersebut, maka perlu dilakukan riset. Dengan riset tersebut dapat keketahui secara empiris tentang pengelolaan BMN hasil kegiatan TP. Yang selanjutnya diharapkan dapat diberikan rekomendasi yang seperlunya apabila pengelolaan BMN hasil kegiatan TP belum dilakukan dengan baik dan benar. Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian
APBN UU 17/2003 UU APBN
ASET KEGIATAN TP
PENGELOLAAN BMN PP 6 TAHUN 2006 PP 7 TAHUN 2008
PENGELOLAAN ASET KEGIATAN TP
TINJAUAN PENGELOLAAN
REKOMENDASI (N)
16
PMK 248 TAHUN 2010 PMK 125/2011 (DEKON-TP)
REKOMENDASI (Y)
BAB III METODE KAJIAN AKADEMIS
A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam riset ini merupakan penelitian tinjauan dari pelaksanaan atas kebijakan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan fakta yang selanjutnya dibandingkan kriteria-kriteria yang mendasarkan pada
regulasi
(kebijakan) yang ada, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, atau belum. Kriteria-kriteria disusun dengan menggunakan parameter sederhana sehingga dapat diketahui gradasi dari kualias hasil pelaksnaan kegiatan TP. Disamping itu untuk memperkuat hasil penelitian dan rekomendasi yang akan diberikan, maka dilakukan diskusi-diskusi kelompok dengan melibatkan stakeholders yang terkait langsung dengan pengelolaan aset hasil kegiatan TP. Dengan mengkombinasikan kedua pendekatan penelitan tersebut diharapkan dapat diberikan kesimpulan dan rekomendasi yang lebih baik kepada pemangku kebijakan yang ada (DJPK, DJKN DJA, K/L dan Pemda)
B. Jenis Data dan Sumber Data Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, adalah jenis data
data primer dan sekunder. Data
primer diperoleh dari hasil survey
lapangan pada objek penelitian untuk Kab. Tangerang dan Kota Depok.
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Sedangkan dara sekunder diperoleh dari pengumpulan/pencarian data terkait dengan alokasi dana untuk kegiatan TP untuk lokasi penelitian. Untuk data sekunder ini sumbernya dari DJA terkait alokasi dana /anggaran untuk TP periode TA 2006 s/d TA 2010. Serta data laporan BMN atas kegiatan TP dari DJKN untuk periode 2006 s/d 2010.
C. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian maka peneliti akan menggunkan teknik langsung terjun kelapangan yang berupa observasi. Disamping itu untuk memperkaya informasi peneliti melakukan pengambilan data alokasi dana untuk kegiatan TP dari DJA, data asset hasil TP dari DJKN (KPKNL) serta data asset TP pada K/L terkait. Penggalian informasi yang sifatnya tertutup dilakuan dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada SKPD objek penelitian. Disamping itu untuk melengkapi
informasi serta masukan-masukan
kebijakan dilakukan dengan
mengadakan FGD terhadap stakeholders terkait .
D. Metode Analisis Data Untuk mengetahui/mengevaluasi apakah realisasi pengadaan asset hasil kegiatan TP sesuai rencana, pemeliharaan aset dan mekanisme hibah asset hasil kegiatan TP pada Kota Depok dan Kab Tangerang, maka digunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara melakukan analisis atas informasi dan data yang telagh dikumpulkan, baik yang didapatkan melalui pengumpulan data sekunder maupun primer.
18
BAB III METODE KAJIAN AKADEMIS
Terkait dengan realisasi pengadaan aset kegiatan TP dan pemeliharaan aset dilakukan dengan melakukan survey ke objek/lokasi aset secara langsung. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan hibah terhadap aset hasil kegiatan TP, dilakukan dengan melakukan tinjauan/membandingkan apakah mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hibah BMN yang berlaku. Disamping itu dalam rangka penjaringan masukan guna rekomendasi kebijakan maka dilakukan dengan melaksanakan forum group discus (FGD) dengan pihak terkait baik di tingkat daerah (SKPD terkait ) dan K/L terkait. Dari data dan informasi yang didapatkan, selanjutnya dilakukan analisis sesuai parameter yang telah dibuat dan kesesuaian dengan regulasi yang telah ditetapkan selama ini terkait dengan pengelolaan BMN.
E. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian direncanakan memerlukan waktu 3-4 bulan. Waktu tersebut meliputi
perencanaan
penelitian,
penyusunan
bahan/materi
penelitian,
pelaksanaan penelitian, pengolahan data hingga penyusunan laporan penelitian. Sedangkan lakasi penelitian direncakan pada dua lokasi yaitu pada SKPD dilingkungan Kabupaten Tangerang dan SKPD pada Kota Depok. SKPD yang dipilih sebgai objek penelitian adalah SKPD yang mengelola dana TP yang cukup besar dan memiliki variasi atas aset yang dihasilkannya.
19
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Data Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data yang relevan. Data-data yang dapat dikumpulkan meliputi data perencanaan anggaran dari DJA untuk objek penelitian, data dari DJKN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan dari SKPD yang menjadi objek penelitian. Data RKA-KL dan Hasil Survey Pengumpulan data sekunder ini diawali dari pengumpulan data perencanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian-Lembaga yang memiliki alokasi dana TP pada 2 Dati II yang menjadi objek penelitian. Data sekunder ini berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran, karena memang instansi inilah yang memiliki data terkait dengan RKA-KL. Data diolah dari Data RKA-KL dan lebih dikhususkan untuk melihat data yang berasal dari alokasi belanja modal (03.) alasannya alokasi belanja modal pada kegiatan TP inilah yang nantinya akan membentuk BMN hasil kegiatan TP. Walaupun secara akuntansi bawa belanja barang juga memungkinkan untuk menjadi BMN dengan syarat-syarat memenui kapitalisasi. Data yang dikumpulkan untuk penelitiaan ini adalah data alokasi dana kegiatan TP untuk Tahun Anggaran (TA) 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2010. Untuk data alokasi dana TP TA 2008 sampai dengan TA. 2010 dapat diperoleh data yang lebih lengkap hingga rincian barang yang akan diadakan untuk kegiatan TP. Namun untuk data RKA-KL TA 2006 sampai dengan TA.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
2008 rincian hingga jenis asset yang akan diadakan tidak dapat diperoleh karena terjadinya perubahan kodifikasi dan system aplikasi RKA-KL yang ada di DJA. Sebagaimana dituangkan dalam ruang lingkup kajian, bahwa fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk tinjauan dua (2) lokasi yaitu Kabupaten Tangerang dan Kota Depok. Berikut disajikan tabel perbandingan asset TP yang medasarkan pada laporan asset SKPD dengan DJA (RKA-KL) mulai tahun 2006 s.d 2010 Tabel 4.1. Data RKA-KL Kegiatan TP Tahun 2006-2010 Kota Depok
Data RSUD
Tahun 2006
Tahun 2007
Pembangunan Pembanguna Gedung Gizi n Gedung C
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
0 Pembangunan Gedung C
-
0 Sarana Prasarana Kesehatan Rujukan
-
Pembangunan Gedung C DJA
Pembangunan Sarana Poliklinik Prasarana Kesehatan Rujukan
Dinas UKM dan Pasar DJA
0
Dinas Kesehat an
0
0
0
0 Pembangun an Pasar Tradisional Pembangun an Pasar Tradisional
0
0
0 Minibus
Sepeda Motor Lap Top DJA
0
0
0
0
21
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Data
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Dinas Pertania n
Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran hasil
Pengembang an Usaha Tani Komoditas bernilai Tinggi/Unggul an Pengembang an Sarana Prasarana Pertanian
Pengembang an Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu
Penambahan peralatan agrokonsultasi
Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) Pengembang an Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu
Pembangunan Grading and Packaging House
Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P)
Pembangunan Grading and Packaging House
DJA
Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran hasil
Pengembang an Usaha Tani Komoditas bernilai Tinggi/Unggul an Pengembang an Sarana Prasarana Pertanian
Tahun 2010
Penambahan peralatan agrokonsultasi
Sedangkan data untuk Kabupaten Tangerang disajikan sebagai berikut : Tabel 4.2. Data RKA-KL Kegiatan TP Tahun 2006-2010 Kabupaten Tangerang
Data RSUD Tangerang
22
Tahun 2006 Dash 4000STD GE Healthcare
Tahun 2008
Tahun 2007 ILED 5/ILED 3/SN
-
Tahun Tahun 2010 2009 Mesin Anesthesi
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2006
Tahun 2007
Mesin Anesthesi Central Monitor ICU
Tekno Tom 401
Laparascopy
Satum Select
Patient Monitor 6 Parameter ICU Bed Electric Bed Site Cabinet Defibrilator
Bed Site Monitor Paket Ventilator NICU Instalasi Oksigen Defibrilator
DJA
Pengadaan Alat Kesehatan (RS)
Tahun 2010
Ventilator ICU Infusion Pump & SyringePum p Sarana Prasarana Kesehatan Rujukan
-
-
Pengadaan Bed Side Cabinet Pengadaan Defibrilator Pengadaan ICU Bed Electric Pengadaan Infus Pump. Pengadaan Laparoscop y Pengadaan Mesin Anasthesi with Ventilator (2 vavorize) Pengadaan Transport Monitor Pengadaan Ventilator ICU
Dinas Kesehatan
-
-
-
-
Pembangun an Gedung Instalasi
23
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Data
Tahun 2006
Tahun 2008
Tahun 2007
Tahun 2009
Tangerang
Tahun 2010 Bedah Kelas C RSUD Balaraja Pembangun an Gedung Radiologi Kelas C RSUD Balaraja
DJA
Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
-
-
-
Pembangun an Gedung Instalasi Bedah Kelas C RSUD Balaraja Pembangun an Gedung Radiologi Kelas C RSUD Balaraja
Dinas Pertanian
Pengelolaan Lahan air
Pengembangan dan Rehab. Infrastruktur Pertanian Perdesaan
Pengemba ngan Fasilitas Pelayanan Agroindust ri Terpadu
-
-
Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Pengembangan Usaha Tani Komoditas Bernialai/Unggul an Pembangunan Peningkatanan Sarana Prasarana
Pengembangan penyediaan Sarana Pertanian
24
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data DJA
Tahun 2006
Tahun 2007
Pengelolaan Lahan air
Pengembangan dan Rehab. Infrastruktur Pertanian Perdesaan
Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Pengembangan Usaha Tani Komoditas Bernialai/Unggul an Pembangunan Peningkatanan Sarana Prasarana
Tahun 2008 Pengemba ngan Fasilitas Pelayanan Agroindust ri Terpadu
Tahun Tahun 2010 2009 -
Pengembangan penyediaan Sarana Pertanian
Disamping Data alokasi penganggaran (RKA-KL) dari DJA, penulis berusaha untuk melakukan pengumpulan data sekunder juga melalui KPKNL Bogor dan KNPKL Tangerang. Dari dua unit vertikal DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) ini didapatkan data-data terkait daftar asset TP untuk beberapa SKPD. Data dari KPKNL Selanjutnya penulis juga melakukan pengumpulan data langsung dengan mendatangi masing-masing KPKNL yang menjadi Pembina SKPD sesuai dengan wilayah kerjanya. KPKNL Bogor, karena SKPD Kota Depok merupakan SKPD yang berada diwilayah kerja KPKNL Bogor. Sedangkan untuk SKPD Kabupaten Tangerang berada diwilayah kerja KPKNL Serpong. Namun perlu diberian penjelasan bahwa
25
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
sehubungan domisili beberapa SKPD dilingkungan Kab. Tangerang masih berada di wilayah Kota Tangerang maka untuk SKPD tersebut dalam pengelolaan asetnya menjadi wilayah kerja KPKNL Tangerang. Terkait dengan hal tersebut maka KPKNL Tangerang termasuk tempat untuk melakukan pengambilan data. Setelah dilakukan pengambilan data pada KPKNL, ternyata laporan dari masing-masing SKPD persis laporan dari KPKNL. Hal ini terjadi karena sejak beberapa tahun yang lalu selalu dilakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan KPKNL. Hal ini terjadi karena data yang didapatkan dari SKPD merupakan data hasil rekonsiliasi dengan KNPKL. Sesuai dengan ketentuan bahwa KNPKN dalam periode tertentu melakukan rekonsiliasi data dengan SKPD-SKPD di wilayah kerjanya untuk melakukan pencocokan data terkait BMN yang dikelola oleh SKPD. Forum Group Discussion Dalam rangka melengkapi penelitian maka diadakan FGD. FGD dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi-informasi baik permasalahan yang dihadapi oleh SKPD, KPKNL maupun dari DJKN terkait dengan pengelolaan asset TP. FGD dilakukan pada tanggal 3 November 2011, bertempat di Pusdiklat KNPK dengan dihadiri oleh unit-unit : 1) Ditjen Kekayaan Negara 2) KPKNL Bogor 3) Dinas Kesehatan Kota Depok 4) Dinas UKM dan Pasar Kota Depok 5) RSUD Kota Depok
26
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
6) RSUD Tangerang 7) Dinas Kesehatan Tangerang 8) Dinas Pertanian dan Peternakan Tangerang 9) Pusdiklat KNPK
B. Pembahasan Berdasarkan analisa data-data diatas selanjutnya dilakukan pembahasan terkait 3 tujuan utama penelitian yaitu kesesuaian antara perencanaan pengadaan BMN alokasi dana TP yang tertuang dalam RKA-KL, Penetapan Status BMN dan yang Hibah dan Pemeliharaan BMN hasil kegiatan TP. 1. Kesesuaian antara Pengadaan Aset dengan RKA-KL Dari data yang telah dikumpulkan ketika dibandingkan ternyata hampir seluruh alokasi pengadaan asset dalam RKA-KL dapat direalisasikan oleh SKPD
27
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
penerima SKPD. Perbedaan yang terjadi biasanya terjadi perbedaan alokasi dana karena hasil tender lebih kecil dibanding alokasi dalam DIPA. Perbedaan yang cukup mencolok terjadi pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Depok. Berdasarkan alokasi dana TP pada RKA-KL tidak ditemukan alokasi untuk pengadaan asset TP untuk Dinas Kesehatan Kota Depok. Namun dalam kenyataanya Dinas Kesehatan Kota Depok memiliki asset dari Kementerian Kesehatan (diasumsikan TP) sebanyak 35 Unit Kendaraan bermotor roda 2, 5 unit kendaraan operasional roda dan 1 buah Lap top. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata asset tersebut pengadaanya seluruhnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan daerah (SKPD Dinas Kesehatan Kota Depok) hanya menerima barangnya saja. Seluruh proses pengadaan BMN dilakukan di Kemenkes. Dengan demikian menurut hemat kami, bahwa asset tersebut tidak memenuhi kriteria asset hasil kegiatan TP. Disamping itu pada tahun 2010/2011 terdapat alokasi dana untuk kegiatan promosi dan sosialisasi sebesar Rp2,00 milyar untuk kegiatan TP. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah yang mendasarkan pada PP 7 Tahun 2008 yang menyatakan bawa TP untuk kegiatan utamanya fisik. Sementara kegiatan promosi dan sosialisasi adala kegiatan non fisik. Pihak Dinas Kesehatan juga memberikan informasi bawa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pemerintah pusat
dan
SKPD
tidak
pernah
mengusulkan
dan
dilibatkan
dalam
perencanaanya. Sedangkan asset TP pada Dinas Petanian dan Perikanan Kota Depok dan Dinas Pertanian dan Peternakan Tangerang, pada dasarnya telah diadakan sesuai dengan DIPA, namun keberadaan asset tersebut yang sulit ditemukan terutama asset pengadaan 2008 kebawah. Alasan dari SKPD menyatakan
28
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
bahwa asset-aset tersebut sebagaian besar diserahkan pengelolaanya kepada petani/kelompok tani. Dan asset yang bisa rusak dan aus serta habis, maka sangat memungkinkan asset tersebut saat ini sulit ditemukan. SKPD Dinas Kesehatan Kab. Tangerang
berdasarkan alokasi dalam
RKA-KL 2006 terdapat alokasi dana sebesar Rp469,5 juta, namun dalam daftar asset TP Dinas Kesehatan Kab. Tangerang tidak ditemukan. Hal ini disebabkan telah berpisahnya Kabupaten Tangerang dan Kota Depok. Menurut pengelola asset bahwa asset tersebut saat ini menjadi asset Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
2. Penetapan Status Penggunaan BMN TP Penetapan status penggunaan BMN, dalam siklus pengelolaan BMN merupakan langkah yang awal. Apabila BMN telah dibeli/diadakan dan akan digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan penetapan satus penggunaan BMN. Permasalahan penetapan status penggunaan BMN TP menjadi salah satu lingkup dari tinjauan ini karena, asset yang dihasilkan dari kegiatan TP sebelum digunakan maka harus terlebih dahulu dilakukan penetapan status penggunaan BMN. Kenapa demikian ?, karena asset TP merupakan BMN sehingga harus mengikuti kaidah dalam pengelolaan BMN. Dengan tinjauan ini diharapkan dapat diketahui apakah penggunaan asset TP pada objek penelitian sudah sesuai dengan regulasi terkait penetapan status penggunaan BMN yang berlaku. Berikut disajikan bagaimana tatacara penetapan status penggunaan BMN mendasarkan pada PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang tatacara penggunaan, pemanfaatan , penghapusan dan pemindahtangan BMN.
29
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
1. Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan. a. Tahap persiapan 1) Pengguna
Barang
atau
Kuasa
Pengguna
Barang
harus
menyelesaikan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat tanah, IMB, dll.) atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang pengadaannya atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah, untuk dijadikan dasar pengajuan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang. 2) Penyelesaian dokumen kepemilikan atas tanah, berupa sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas, diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat. 3) Penyelesaian dokumen perizinan atas bangunan sebagaimana dimaksud tersebut pada butir 1), dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai. b. Tahap pengajuan usulan 1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang disertai dengan asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen kepemilikan. 2) Pengguna
Barang
mengajukan
permintaan
penetapan
status
penggunaan kepada Pengelola Barang dengan disertai asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang.
30
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
c. Tahap penetapan status penggunaan Pengelola Barang menetapkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan keputusan. d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan 1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan atas tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Milik Negara, dan menyimpan dokumen kepemilikan asli dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya. 2) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya
menyatu
dengan
asli
keputusan
penetapan
status
penggunaannya 3) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna atas tanah dan/atau bangunan dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya
2. Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
31
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
a. Tahap persiapan Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima barang dari pihak lain atas perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan. b. Tahap pengajuan usulan 1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang disertai dengan fotokopi dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima. 2) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang merupakan instansi vertikal di daerah, Kuasa Pengguna Barang dimaksud dapat mengajukan permintaan penetapan status penggunaan barang kepada instansi vertikal Pengelola Barang di daerah setelah menerima kuasa untuk itu dari Pengguna Barang. 3) Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai fotokopi dokumen kepemilikan atau berita acara serah terima barang, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang. c. Tahap penetapan status penggunaan 1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara
32
selain tanah dan/atau bangunan setelah diterimanya
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
permintaan beserta dokumen pendukung secara lengkap dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 2) Status penggunaan barang ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. d.
Tahap
pendaftaran,
pencatatan,
dan
penyimpanan
dokumen
kepemilikan 1) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaan. 2) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna dan menyimpan asli dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaan. 3) Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa barang yang mempunyai bukti kepemilikan dan barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ke dalam Daftar Barang Milik Negara, serta menyimpan salinan keputusan penetapan status penggunaannya. 4) Pengelola Barang menghimpun laporan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.
33
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
3. Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga a. Tahap persiapan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan dokumen kepemilikan atas perolehan Barang Milik Negara yang pengadaannya atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah, sebagaimana diatur pada angka Romawi II angka 1 dan angka 2 di atas. b. Tahap pengajuan usulan Pengguna
Barang
mengajukan
permintaan
penetapan
status
penggunaan Barang Milik Negara, yang akan dioperasikan oleh pihak lain, kepada Pengelola Barang disertai dengan penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan asli dokumen kepemilikan /berita acara serah terima barang. c. Tahap penetapan status penggunaan 1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara yang akan dioperasikan oleh pihak lain dengan keputusan setelah diterimanya usulan secara lengkap dari Pengguna Barang. 2) Pengguna Barang menindaklanjuti keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan membuat: a. keputusan penunjukan pengoperasian; dan b. berita acara serah terima pengoperasian Barang Milik Negara. 3) Dalam hal Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain akan dialih-
34
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
operasikan kepada pihak lainnya lagi, maka pelaksanaan pengalihoperasian tersebut harus dilaporkan kepada Pengelola Barang. 4) Dalam hal Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain, kemudian akan digunakan kembali oleh Pengguna Barang, maka harus dimintakan persetujuan kembali untuk penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang 5) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dioperasikan kembali oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang d.
Tahap
pendaftaran,
pencatatan,
dan
penyimpanan
dokumen
kepemilikan 1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain ke dalam Daftar Barang Milik Negara dan menyimpan asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya. 2) Pengelola Barang menghimpun data Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya. 3) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya
35
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
4. Tata cara penetapan kembali status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang a. Tahap persiapan 1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang, disertai penjelasan mengenai lokasi dan kondisi tanah dan/atau bangunan. 2)
Pengelola
Barang
melakukan
penelitian
atas
laporan
yang
disampaikan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 3) Dalam hal terdapat permasalahan terkait dengan tanah dan/atau bangunan yang akan diserahkan, maka permasalahan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Pengguna Barang dan/atau bersama Pengelola Barang sesuai batas kewenangannya dan dapat melibatkan instansi yang terkait. b. Tahap penetapan penyerahan 1) Berdasarkan laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengelola Barang menetapkan keputusan mengenai penyerahan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. 2) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf
36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
a poin 1, Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan, berdasarkan: i. hasil inventarisasi tanah dan/atau bangunan; ii. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; atau iii. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT). c. Tahap penghapusan Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Kuasa Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini. d. Tahap penyerahan 1) Setelah dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai fotokopi dokumen kepemilikan, keputusan penetapan status penggunaan asli, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan penghapusan. 2) Penyerahan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam berita acara serah terima. e. Tahap pencatatan Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan catatan pada daftar Barang Milik Negara.
37
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
f. Tindak lanjut penyerahan Atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut di atas, Pengelola Barang melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1) menetapkan status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya; 2) memanfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara; atau 3) memindahtangankan.
Demikian tatacara penetapan status penggunaan BMN berdasarkan PMK 97/PMK.06/2007. Namun terkait dengan pengelolaan asset Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh dari alokasi dan APBN sebelum TA 211, Menteri Keuangan secara khusus telah mengeluarkan PMK Nomor :125/PMK.06/2011. Didalam PMK dimaksud juga diatur secara khusus bagaimana penetapan status penggunaan BMN terkait dengan asset Dekon/TP dengan uraian sebagai berikut : Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP sesuai dengan batasan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan dan menatausahakan BMN dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
38
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Selanjutnya terkait Status Penggunaan BMN DK/TP ditetapkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang. BMN DK/TP yang ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang, meliputi: 1) Tanah dan/atau bangunan 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan nilai perolehan dia tas Rp25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan Sedangkan BMN DK/TP selain dari ketentuan diatas ditetapkan status penggunaanya oleh Pengguna Barang. Penetapan status Penggunaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud, dilakukan atas BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Penetapan status penggunaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak perlu dilakukan atas BMN DK/TP yang direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga. Tata cara penetapan status Penggunaan BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
Hasil penelitian Setelah dilakukan penelitian kelapangan melalui wawancara dan dengan kuesioner didapatkan hasil bahwa untuk SKPD yang menjadi objek penelitian belum
ada
yang
mendapatkan/melakukan
penetapan
status
penetapan
pengunaan BMN yang dikuasainya.
39
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Bahkan berdasarkan penggalian informasi secara lisasn (dengan wawancara) responden tidak mengetahui istilah dan tatacara dari penetapan status penggunaan BMN TP yang ada pada SKPD yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan dalam PMK 125/PMK.06/2011 menyatakan bahwa pengguna barang (K/L) sebagai instansi yang hakikatnya menggelola BMN TP seharusnya segera menggajukan penetapan status penggunaan BMN yang telah diadakan/dibangun. SKPD-SKPD di Kota Depok dan Kabupaten Tangerang yang menjadi objek penelitian, menyatakan bahwa karena asset tersebut merupakan BMN maka yang mengajukan penetapan status penggunaan BMN adalah K/L SKPD tinggal menerima saja. Berdasarkan tinjauan peneliti,
bahwa
masalah
penetapan
status
penggunaan BMN ini bisa dibilang belum menjadi prioritas / komitmen baik bagi K/L ataupun Kementerian Keuangan untuk dijadikan prioritas penanganan. Apabila ditinjau lebih luas lagi untuk BMN yang menjadi/statusnya BMN pusat saja hingga saat ini masih banyak yang belum mendapatkan penetapan status penggunaan BMN. Bahkan pada saat dilakukan inventarisasi asset BMN besarbesaran pada tahun 2007, juga belum menyinggung bagaimana upaya menertibkan penetapan status penggunaan BMN. Dari kenyataan bahwa belum ada satupun BMN hasil kegiatan TP yang belum mendapatkan penetapan status penggunaan BMN, juga mengindikasikan bahwa SKPD belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan asset BMN.
Masing-masing K/L belum semuanya melakukan kegiatan
pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan asset TP kepada SKPD-SKPD. Berdasarkan PMK Nomor 248/PMK.06/2011, menyatakan bahwa bagi asset-aset yang sejak awal memang akan dihibahkan kepada daerah maka
40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
setala asset diserakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, SKPD penerima wajib mentatausahakan dan melaporkan pada neraca Pemerintahan Daerah. Sejak BAST tersebut maka penatausahaan asset telah 100 % menjadi pengelolaan BMD. Namun PMK 248/PMK.06/2010 belum dipahami dengan baik ole SKPD. Hal ini dimungkinkan belum adanya Diklat yang memadai tentang pengelolaan asset TP. Hal ini juga diakui oleh wakil-wakil SKPD yang mengikuti FGD di Pusdiklat KNPK bahwa selama ini belum pernah mendapatkan DIklat yang cukup untuk pengelolaan asset secara lengkap terkait bagaimana pengelolaan asset TP periode sebelum tahun 2011 (PMK 125/PMK.06/2011) dan bagaimana pengelolaan asset TP setelah tahun 2011 (PMK 248/PMK.06/2010). Yang pernah diikuti merupakan sosialisasi saja yang hanya berlangsung beberapa jam.
3. Hibah Hibah atas BMN TP selanjutnya menjadi focus kajian untuk pengelolaan TP di Kabupaten Tangerang dan Kota Depok. Hibah dalam penelitian ini difokuskan pada Hibah BMN TP yang pada awalnya merupakan asset TP yang menjadi BMN untuk selanjutnya dihibahkan kepada daerah. Sebelum membahas hasil penelitian terlebih dahulu berikut disampaikan tentang mekanisme hibah BMN TP sesuai dengan PMK PMK 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum TA. 2011. Berdasarkan PMK 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum TA. 2011,
41
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
menyatakan bahwa BMN DK/TP yang tidak digunakan lagi oleh K/L dapat dipindah tangankan, dimusnahkan dan dihapuskan. Dalam penelitian ini difokuskan pada pemindahtanganan yang dilakukan melalui Hibah. Lebih lanjut dalam PMK dimaksud aturan terkait dengan hibah BMN DK/TP yaitu : Hibah dilakukan kepada Pemerintah Daerah. Hibah tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa BMN tersebut : a. tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian negara/Lembaga; b. telah ditatausahakan oleh Kementerian Negara/Lembaga; c. digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. keberadaan fisiknya jelas; dan e. dalam kondisi baik/layak untuk digunakan. Usulan hibah BMN DK/TP berupa tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, harus disertai dengan data pendukung berupa: a. rincian barang yang akan dihibahkan, termasuk bukti kepemilikan, tahun perolehan, luas, nilai buku, kondisi dan lokasi; b. surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tak bersyarat dari Pengguna Barang atas kebenaran materiil mengenai BMN DK/TP; c. data calon penerima Hibah; d. surat pernyataan kesediaan menghibahkan BMN DK/TP dari Pengguna Barang; e. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah BMN DK/TP dari Pemerintah Daerah, dan
42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
f.
dan/atau berita acara serah terima, dalam hal BMN DK/TP sudah diserahoperasikan kepada Pemerintah Daerah Dalam hal bukti kepemilikan tidak ada, maka dapat digantikan dengan
bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte/perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan usulan hibah BMN DK/TP berupa selain tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, harus disertai dengan data pendukung berupa: a. rincian
barang
yang
akan
dihibahkan
termasuk
tahun
perolehan,
identititas/spesifikasi, nilai buku, lokasi, peruntukan barang; b. surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tak bersyarat dari Pengguna Barang atas kebenaran materiil mengenai BMN DK/TP c. data calon penerima hibah; d. surat pernyataan kesediaan menghibahkan BMN DK/TP dari Pengguna Barang; dan e. surat pernyataan kesediaan menerima hibah BMN DK/TP dari Pemerintah Daerah dan/atau berita acara serah terima barang, dalam hal BMN DK/TP sudah diserahoperasikan kepada Pemerintah Daerah Dalam hal usulan Hibah BMN DK/TP disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Hibah. Persetujuan Hibah, menjadi dasar bagi Pengguna Barang untuk melakukan serah terima barang dengan penerima Hibah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah diterbitkan, dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Dalam hal usulan Hibah BMN DK/TP tidak disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasannya.
43
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian kelapangan dengan cara wawancara kepada SKPD objek penelitian. Dari 7 SKPD yang dilakukan penelitian hingga tahun 2010, berlum pernah ada makanisme hibah dari BMN hasil kegiatan Dekon/TP kepada SKPD. Dengan demikian tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana mekanisme hibah pada SKPD terkait proses hibah dari BMN menjadi BMD (SKPD). Pada SKPD yang menjadi objek penelitian untuk asset TP mulai tahun 2006 sampai dengan 2010, tidak pernah ada penghibahan BMN hasil kegiatan TP kepada SKPD. Dengan demikian asset TP untuk Kabupaten Tangerang dan Kota Depok, masih berstatus BMN.
Pada awalnya penelitian atas hibah BMN TP dimaksudkan untuk mengetahui apakah mekanisme hibah atas BMN TP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun karena belum pernah ada proses hibah atas BMN TP pada SKPD-SKPD objek penelitian maka tinjauan seperti harapan awal penelitian tidak dapat dilanjutkan. Terdapat 1 SKPD yaitu SKPD Dinas UKP dan Pasar, yang pernah mengajukan penghibahan atas asset TP berupa pasar Sukatani yang dibiayai dari APBN. Pasar tersebut hingga sekarang belum dapat dipergunakan dengan optimal, karena status asset yang masi menjadi BMN menyulitkan daerah untuk memanfaatan.Kesulitan pemanfaatan ini karena retribusi kios pasar ditetapkan dengan Perda dan hasilnya menjadi penerimaan retribusi daerah. Namun asset BMN tentu tidak bisa dijadikan dasar untuk pengenaan retribusi daerah. Akhirnya SKPD berkenaan mengajukan usulan hibah ke Kementerian UKM, namun hingga
44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
saat ini belum ada tindak lanjutnya. Terkait dengan hibah berdasarkan hasil penelitian bahwa, daerah sangat membutuhkan hibah atas BMN yang dikelolanya. Hal ini dapat diketahui pada saat dilakukan Forum Group Discus pada tanggal
Nopember 2011 antara
SKPD-SKPD Objek penelitian, KPKNL Bogor dan Tangerang, DJKN dan peneliti. Hampir seluruh SKPD mengharapkan agar BMN TP yang ada pada SKPD kiranya dapat dihibahkan kepada Daerah. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh SKPD untuk pentingnya hibah atas BMN TP diantaranya : a. Aset TP yang ada (TA 2006-2010)
sulit untuk dikelola dengan baik oleh
SKPD karena masih menjadi BMN khususnya untuk pemeliharaanya b. Aset TP yang diperoleh pada masa tahun 2006-2008 sudah ada yang rusak sehingga
tidak
berfungsi
kembali,
dan
SKPD
tidak
berani
untuk
menghapuskan karena status barang masih menjadi BMN c. Aset TP tidak terpelihara dengan baik karena SKPD tidak diperkenankan membiayai BMN, sehingga asset TP terbengkelai pengelolaanya d. SKPD belum bisa memanfaatan secara optimal atas asset TP khususnya yang berpotensi untuk menghasilkan penerimaan, karena asset masih menjadi asset BMN
Dari hasil penelitian ini ditegaskan bahwa pada SKPD yang menjadi objek penelitian belum pernah dilakukan hibah atas BMN TP yang ada.
4. Pemeliharaan Pemeliharaan BMN TP, selanjutnya menjadi objek kajian dalam
45
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
penelitian ini. Tujuan dari tinjauan atas pemeliharaan ini adalah untuk mengetahui apakah asset TP yang ada pada SKPD-SKPD objek penelitian telah dipelihara dengan baik. Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas
pemeliharaan
barang
milik
negara/daerah
yang
ada
di
bawah
penguasaannya. Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Terkait dengan pemeliharaan BMN TP berdasarkan regulasi yang berlaku menyatakan bahwa asset yang dihasilkan dari kegiatan TP pemeliharaanya menjadi tanggungjawab pemberi tugas (K/L) dengan menggunakan alokasi APBN. Selagi BMN TP masih belum dihibahkan kepada SKPD maka tanggungjawab pemeliharaan BMN TP merupakan tanggungjawab K/L yang menugaskan. Lebih lanjut terkait pemeliharaan BMN TP, Kuasa pengguna barang (SKPD) wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala. Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan atas pemeliharaan BMN TP dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik negara/daerah. Demikian secara sekilas bagaimana tatacara pemeliharaan atas BMN TP yang berapa pada SKPD-SKPD. Hasil Penelitian Untuk melakukan tinjauan atas pemeliharaan asset TP, maka dilakukan
46
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
penelitian langsung kelapangan melalui wawancara dan penjaringaninformasi juga dilakukan dengan kuesioner serta FGD. Penelitian diawali dengan wawancara langsung kepada petugas yang mengelola BMN TP pada masing-masing SKPD. Dari hasil wawancara didapatkan informasi yang beragam.
SKPD dilingkungan Kota Depok Pada SKPD di kota Depok yang menjadi objek penelitian ditemukan bahwa ada SKPD yang melakukan pemeliharaan atas asset TP yang dikelolanya dan ada beberapa SKPD yang sama sekali tidak melakukan pemeliharaan atas asset TP yang dikelolanya. SKPD yang melakukan pemeliharaan asset TP yaitu : 1. Dinas Kesehatan Kota Depok 2. RSUD Kota Depok Selanjutnya setelah dilakukan tinjauan lebih mendalam didapatkan informasi bahwa pemeliharaan BMN TP yang dilakukan oleh kedua SKPD tersebut, ternyata bersumber dari dana APBD. Hal ini dilakukan karena memang tidak pernah didapatkan alokasi dana pemeliharan BMN TP dari K/L yang menugaskan TP tersebut. Alasan yang lain bahwa pemeliharaan atas Aset TP dilakukan dengan dana APBD karena asset tersebut digunakan untuk operasional dan pelayanan. Pada Dinas Kesehatan Kota Depok, asset TP berupa kendaraan operasional bermotor roda 4 dan roda 2. Kendaraan operasional roda 4 digunakan untuk operasional Dinas dan kendaraan bermotor roda dua digunakan untuk operasional pada Puskesmas-Puskesmas yang tersebar diseluruh wilayah
47
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Kota Depok. Tentu kendaraan operasional sehari-hari yang digunakan untuk menunjang kegiatan kedinasan maka perlu dilakukan pemeliharaan baik untuk pembelian bensin, oli hingga biaya service berkala dan rutinnya. Untuk itulah maka dialokasikan dana dari APBD untuk pemeliharaan asset dimaksud. Gambar 4.1 Aset Kendaraan Operasional Rd. 2 Dinas Kesehatan Kota Depok
Gambar. 4.2 Kendaraan Operasional Roda 4, Dinas Kesehatan Kota Depok
48
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Sedangkan pemeliharan asset TP pada RSUD Kota Depok dilakukan dengan menggunakan alokasi APBD dengan alasan bahwa asset TP yang ada di RSUD digunakan untuk operasional kegiatan RSUD serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Maka tentunya asset ini perlu dipeliharan dengan baik, dan alokasinya didapatkan dari APBD karena dari K/L tidak pernah mengalokasikan dana pada SKPD yang bersangkutan.
Gambar. 4.3 Gedung RSUD Kota Depok
Sedangkan dua SKPD yaitu SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok dan Dinas UKM dan Pasar tidak mengalokasikan dana pemeliharaan untuk asset TP. Alasan kedua SKPD ini tidak melakukan pemeliharaan adalah : 1. Pemda Kota Depok telah memberikan aturan bahwa asset yang bisa dipeliharan dari dana APBD adalah asset yang telah benar-benar menjadi milik SKPD (Pemda) 2. Sementara itu dari K/L tidak pernah ada alokasi dana pemeliharaan untuk TP
49
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Gambar. 4.4 Los Pasar Tradisional Sukatani
Akibat tidak terpeliharanya aset pasar Sukatani maka kondisi pasar saat ini banyak los-los yang kosong dan kurang terawat. Disamping itu Koperasi Pasar Sukatani juga belum berani untuk menetapkan sewa atas kios tersebut karena aset tersebut merupakan aset yang dibangun dari APBN. Sedangkan terkait dengan aset-aset TP yang dikelola oleh SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan tidak dilakukan pemeliharaan karena tidak ada alokasi dana dari APBD maupun dari APBN, hal ini berdampak pada kondisi aset yang tidak terawat. Disamping itu aset TP pada Dinas Pertanian dan Perikanan banyak yang dahulunya diserahkan kepada masyarakat untuk pengorasinya sehingga aset tersebut sulit untuk dikontrol keberadaanya dan karena yang memanfaatkan masyarakat maka pemeliharaanya diserahkan kepada msyarakat.
SKPD di lingkungan Kabupaten Tangerang Objek
tinjauan pemeliharaan BMN TP daerah lainya yaitu daerah
Kabupaten Tangerang. Objek yang diteliti meliputi RSUD Kabupaten Tangerang,
50
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang. Berdasarkan survey kelapangan dan Kuesioner penelitian yang telah dilakukan maka pada SKPD Kabupaten Tangerang terdapat 2 kelompok SKPD yang menyikapi bagaimana pemeliharaan atas aset TP yang dikelolanya : 1. RSUD Kabupaten Tangerang melakukan pemeliharaan atas Aset TP 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melakukan pemeliharaan atas Aset TP 3. Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, tidak melakukan pemeliharaan atas Aset TP
RSUD Kabupaten Tangerang RSUD Kabupaten Tangerang tergolong SKPD yang memiliki aset TP cukup banyak, mulai dari peralatan kesehatan hingga bagunan fisik rumah sakit. RSUD Tangerang,melakukan pemeliharaan atas aset TP yang dikelolanya. Namun ketika digali
lebih mendalam, diketahui bahwa RSUD melakukan
pemeliharaan atas aset TP dengan menggunakan dana APBD. Alasan RSUD Kabupaten Tangerang menggunakan dana APBD untuk melakukan pemeliharaan atas aset TP diantaranya : 1. Tidak ada alokasi dana pemeliharaan dari K/L (Kemenkes) 2. Aset TP yang dimiliki digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga sangat membutuhkan pemeliharaan Diinformasikan juga bahwa karena aset TP RSUD Kabupaten Tangerang diterima sudah cukup lama sehingga aset-aset yang ada ada beberapa yang sudah rusak. Karena RSUD merasa bahwa aset tersebut
51
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
merupakan aset TP maka aset tersebut tidak bisa dihapuskan, sehingga disimpan di gudang, dan ini menimbulkan permasalahan harus disediakan gudang untuk aset TP yang sudah rusak. Upaya pengusulan penghapusan telah dilakukan namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari proses tersebut. Gambar. 4.5 Gedung RSUD Tangerang
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Dinas Kesehatan Kabupaten Tengerang mendapatkan alokasi dana TP untuk pembangunan RSU Balaraja. Banguan RSU Balaraja tersebut saat ini telah dioperasikan dan dilakukan pemeliharaan. Aset TP RSU Balaraja tersebut pada tahun 2010 telah diserahkan pengelolaanya dari Dinas Kesehatan ke RSU Balaraja. Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa RSU Balaraja untuk pemeliharaan asetnya dilakukan oleh RSU Balaraja dengan dana dari APBD. Alasan alokasi dana pemeliharaan RSU Balaraja dari APBD karena RSU sangat
52
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
dibutuhkan untuk pelayanan kepada masyarakat.
Dinas Pertanian Tangerang Dinas Pertanian Tangerang, hingga saat ini tidak melakukan pemeliharaan atas aset TP yang dikelolanya. Alasan yang disampaikan bahwa dari APBD tidak ada alokasi untuk pemeliharaan aset TP karena budan aset Pemda. Disamping itu sebagian besar aset TP adalah diserahkan atau dikelola oleh Kelompok Tani sehingga pemeliharaanya diserahkan kepada kelompok tani tersebut. Terdapat juga beberapa aset dari TP berupa kendaraan bermotor (operasional) yang kepemilikannya tidak jelas dan penguasaanya adalah diterima oleh individu-individu sehingaa tidak dilakukan pemeliharaan oleh SKPD. Karena tidak dilakukan pemeliharaan oleh SKPD maka aset tersebut saat ini kondisinya tidak terpantau dengan baik oleh SKPD. Dari
analisa dan pembahasan tersebut diatas dapat diberikan
kesimpulan bahwa aset TP di Kota Depok maupun Kabupaten Tangerang tidak pernah mendapatkan alokasi dana pemelliharaan dari K/L. 1. Pemeliharaan aset TP dikedua lokasi yang ada bersumber dananya dari APBD dengan alasan aset tersebut digunakan untuk pelayanan publik dan operasional kantor 2. SKPD yang tidak melakukan pemeliharaan aset TP alasanya aset TP bukan aset daerah sehingga tidak mendapatkan alokasi dari APBD
5. Beberapa permasalahan lain Setelah melakukan penelitian baik dengan survey ke lapangan,
53
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
mengadakan FGD, dan pengumpulan data sekunder, ternyata diluar fokus utama penelitian ditemukan beberapa permasalah terkait pengelolaan aset TP. Mengingat permasalahan ini penting untuk mendapatkan perhatian bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan aset TP, maka disajikan permasalah-permasalahan tersebut sebagai berikut :
1) Status aset hasil kegiatan TP Aset TP yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Depok ternyata pengadaan asetnya mulai dari komputer dan pengadaan kendaran bermotor baik roda 2 maupun roda 4 semua dilakukan oleh K/L (Kemenkes). Jadi daerah hanya menerima penyerahan barangnya saja, tidak secara penuh menjalankan fungsi kuasa pengguna anggaran. Berdasarkan konsep pengelolaan kegiatan TP sesuai dengan PP 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyatakan bahwa Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal
dari
APBN yang
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dengan demikian penugasan pelaksanaan kegiatan TP diikuti dengan alokasi pendanaanya kepada daerah (SKPD), bukan hanya dengan mengirimkan barang/aset nya saja. Lebih lanjut berdasarkan pasal 49 PP No 7 Tahun 2008 tersebut menerangkan bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan setelah
adanya
penugasan Pemerintah
melalui
kementerian/lembaga
kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa. Lebih
tegas
Kementerian/lembaga
54
lagi
dalam
menyampaikan
pasal RKA-KL
51
menyebutkan
bahwa
yang memiliki alokasi dana
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
TP kepada gubernur atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau kabupaten/kota pada saat menerima pejabat
RKA-KL,
gubernur
pengelola
atau
keuangan
pembahasan RAPBD. Setelah
bupati/walikota menyampaikan
usulan
tugas pembantuan untuk ditetapkan oleh
kementerian/lembaga. Selanjutnya dari RKA-KL yang ada diajukan ke Ditjen Perbendaharaan berupa
konsep
DIPA
untuk
mendapatkan
pengesahan
sebagai
dasar
pengeluara/penarikan dana TP yang dikelola oleh SKPD. Selanjutnya semua
barang
yang
dibeli
atau
diperoleh
dari
pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara. SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan. Dari urutan tersebut diatas menggambarkan secara utuh bagaimana proses munculnya aset TP. Sedangkan yang terjadi pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Depok, ternya tidak demikian adanya. SKPD hanya menerima barang dari Kementerian/Lembaga dan selanjutnya menggunakannya. Dengan demikian aset yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Depok pada dasarnya tidak tepat apabila dikategorikan sebagai aset TP. Lebih tepatnya merupakan aset pemerintah pusat dengan kode pada DIP (KP) Kantor Pusat. Sebagaimana diketahui dalam DIPA apabila suatu kegiatan TP maka dalam DIPA diberikan kode TP.
Pihak Dinas Kesehatan Kota Depok menjelaskan
memang hingga saat ini seluruh
bukti kepemilikan (BPKB) aset tersebut
memang menjadi kepemilikan pemerintah pusat (Kemenkes). Kondisi ini kedepan tentu diharapkan dapat dilakukan penataan kembali tentang status aset tersebut apakah aset hasil kegiatan TP atau aset pusat yang
55
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
dititipkan kepada daerah (SKPD). Pemerintah telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk membenahi asset TP ini, khususnya terkait dengan status asset hasil TP. Dengan keluarnya PMK 248/PMK.06/2010, bahwa asset-aset TP yang diperoleh tahun 2011 diupayakan lebih mempertegas asset TP. Berikut secara garis besar bagaimana pengelolaan asset TP untuk pengadaan mulai tahun 2011 berdasarkan PMK 248/PMK.06/2010. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. Kegiatan ini misalnya pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah. Kegiatan fisik lainnya yang dimaksud misalnya untuk pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengadaan aset yang menambah
nilai aset pemerintah dalam
pengalokasian dananya menngunakan akun Belanja Modal (53) sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan untuk kegiatan
fisik lainnya menggunakan akun
Belanja Barang fisik lainnya untuk Tugas Pembantuan (521411). Disamping itu diperkenankan juga alokasi dana TP digunakan untuk dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. Dana penunjang yang menghasilkan aset tetap menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan dengan kode akun 521321. diperhatikan
56
Yang perlu
bahwa dalam penentuan alokasi dana penunjang harus
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan
dengan
karakteristik
kegiatan
masing-masing
Kementerian/Lembaga. Semua barang yang diperoleh dari dana TP merupakan BMN. Kegiatankegiatan yang didanai dengan dana Tugas Pembantuan (TP) sebagian besar menghasilkan aset (kegiatan fisik). Barang yang dihasilkan dari kegiatan TP selain yang berasal dari kegiatan fisik lain maka dicatat sebagai BMN (aset tetap). Sedangkan BMN yang dihasilkan dari kegiatan fisik lain dan yang berasal dari dana penunjang dicatat sebagai persediaan. BMN tersebut harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara oleh SKPD pelaksana Tugas Pembantuan. Aset Tetap yang dihasilkan dari kegiatan TP dapat dihibahkan oleh Pengguna Barang (K/L) kepada Pemerintah Daerah (SKPD). Hal ini dapat terjadi sepanjang memang dari K/L selaku Pengguna Barang
berkenan untuk
menyerahkan aset tersebut. Demikian juga pihak Pemda (SKPD) mau menerima penghibahan aset tersebut. Kesapakatan ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Pemerintah Daerah menyatakan kesediaannya untuk menerima aset tetap dimaksud yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah. Surat Pernyataan Kesediaan dari kedua belah pihak ini harus diterbitkan sebelum disampaikannya surat Keputusan Menteri K/L tentang penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. Yang perlu diperhatikan bahwa proses pelaksanaan hibah tetap perpedoman pada ketentuan hibah BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
57
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
penghapusan, dan pemindahtanganan BMN (PMK Nomor 96/PMK.06/2007). Permohonan persetujuan hibah atas aset TP yang pengadaanya mulai Tahun Anggaran 2011, ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus diajukan oleh menteri/pimpinan Lembaga selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang. Pengguna barang melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Anggaran dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, SKPD penerima wajib mentatausahakan
dan
melaporkan
pada
neraca
Pemerintahan
Daerah.
Sedangkan Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan c.q DJKN dengan melampirkan BAST. Dalam
hal
Kementerian/Lembaga
tidak
melaksanakan
ketentuan
dimaksud maka Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan aset tetap dalam rangka Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya. Demikian juga apabila SKPD tidak bersedia menerima BMN yang telah disepakati
hibahnya
diawal,
maka
mendapatkan
sanksi
mendapatkan alokasi dana TP untuk tahun berikutnya.
untuk
tidak
Ketentuan ini
mengindikasikan bahwa dituntut kesungguhan bagi pihak-pihak yang memang terkait dengan hibah aset TP. Selanjutnya aset yang tidak jadi dihibahkan maka dilakukan direklasifikasi menjadi aset tetap pada Kementerian/Lembaga.
58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
2) Penerimaan yang bersumber dari aset TP Berdasarkan penelitian ke objek, dan hasil FGD yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat penerimaan yang berasal dari penggunaan aset TP. Yaitu pada RSUD Kota Depok maupun RSUD Tangerang, serta potensi penerimaan pada pasar Sukatani (Dinas UKM dan Pasar Kota Depok). Berdasarkan PP 7 Tahun 2008 pasal 55, menyatakan bahwa penerimaan sebagai
akibat
pelaksanaan
tugas
pembantuan merupakan penerimaan
negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataanya aset TP berupa gedung RSUD Kota Depok, digunakan untuk pelayanan kepada pasien, termasuk perawatan maupun pengobatan sehingga menghasilkan penerimaan. Penerimaan tersebut oleh RSUD diterima sebagai penerimaan RSUD dan distor kepada Kas Daerah, bukan kepada Kas Negara sebagaimana diamanahkan oleh PP No 7 Tahun 2008. Ketika diklarifikasi, kenapa tidak dimasukan/disetor ke RKUN, maka pihak RSUD memberikan penjelasan bahwa penerimaan tersebut digunakan untuk biaya pemeliharaan atas gedung tersebut karena tidak ada alokasi pemeliharaan dari Kementerian Kesehatan. Disamping itu terjadi kebingungan/ketidakjelasan bagi pengelola keuangan di RSUD untuk status penerimaan tersebut. Ketidakjelasan ini dilandasi atas pendanaan aset gedung RSUD tersebut memang tidak seratus persen dari APBN namun juga ada porsi APBD. Disamping itu tanah yang digunakan untuk membangun RSUD tersebut juga tanah milik Pemda. Maka ada alasan untuk penerimaan atas penggunaan aset TP tersebut disetorkan dalam RKUD.
59
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Hal serupa juga terjadi pada RSUD Tangerang. RSUD Tangerang memiliki aset TP baik gedung maupun alat-alat kesehatan. Dari pengoresaionalan aset tersebut menghasilkan pendapatan. Terkait dengan pengoperasionalan
alat
kesehatan masih membutuhkan alat dan sarana pendukung, dengan demikian penerimaan dari aset tersebut dijadikan argumen untuk memasukkannya kedala penerimaan pada kas daerah. Kondisi seperti tersebut diatas memang menyulitkan dalam pelaksanaanya, keberadaan aset yang tidak mutlak kepemilikannya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda ketika berimplikasi pada suatu hal (misalnya penerimaan). Kedepan diharapkan ada solusi yang lebih jelas atas aset TP sehingga hal seperti tersebut diatas tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Terkait permasalahan potensi penerimaan dari kegiatan TP terjadi pada pasar Sukatani. Pasar Sukatani didanai dari APBN untuk pembangunan fisiknya. Namun tanah yang digunakan merupakan tanah Kota Depok. Setelah dibangun sebenarnya aset tersebut sangat potensial untuk menghasilkan penerimaan, namun status aset yang masih menjadi milik pemerintah (BMN) maka SKPD belum berani menetapkan retribusi atas pemanfaatan pasar tersebut. Hal ini menjadi dilema bagi pengelola pasar (Koperasi Pasar), disatu pihak pedagang sangat membutuhkan dilain pihak ketentuan untuk pengenaan retribusi tidak bisa diterapkan karena aset yang ada berupa bangunan los pasar merupakan bangunan BMN. Belum adanya kejelasan status BMN ini terkait retribusi, maka potensi penerimaan menjadi hilang.
60
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
3) Aset yang Hilang/tidak terdeteksi Masih belum baiknya pengelolaan aset TP, menimbulkan berbagai permasalahan dilapangan. Sebagai salah satu contoh permasalahan yang terjadi pada SKPD Dinas Pertanian Depok maupun Tangerang. Kedua SKPD ini pada beberapa tahun yang lalu banyak mendapatkan alokasi dana untuk membantu petani misalnya traktor, alat-alat praktek pertanian dan lain-lainnya. Pembelian aset tersebut dalam DIPA dialokasikan dengan belanja modal sehingga menjadi aset yang dicatat sebagai BMN. Alat-alat tersebut sebagian besar diserahkan kepada kelompok tani/petani untuk pengoperasiannya. Seiring
4) Aset Terbengkalai RSUD Kota Depok pada tahun 2006-2009 mendapatkan alokasi untuk pembangunan gedung ICU dan Gizi dan Ruang Rawat Inap dan Opesari. Namun Gedung yang direncanakan berdiri 4 lantai tersebut saat ini terbengkalai karena sejak tahun 2009 tidak ada lagi alokasi dana untuk melanjutkan gedung tersebut. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, konsruksi setengah jadi itu mandeg dari pekerjaanyan. Tentunya kedepan diharapkan apabila proyek TP yang membutuhkan waktu penyelesaian pekerjaan yang lintas tahun (multy Years Project) maka sudah direncanakan sejak awal sehingga kesinambungan pendanaanya terjaga.
61
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Gambar. 4.6 Konstruksi Gedung 4 Lantai RSUD Depok Berhenti Pengerjaananya pada Tahun 2009
62
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengadaan Barang/asset TP untuk SKPD-SKPD Objek penelitian telah sesuai dengan rencana pengadaan barang/asset dalam dokumen RKA-KL. Namun permasalah administrasi yang masih belum baik, mengakibatkan beberapa asset tidak termonitor dengan baik
mengenai kondisi dan
keadaanya. 2. Penetapan status penggunaan barang, setelah asset diadakan dan sebelum digunakan, maka tidak ada satupun SKPD yang memiliki asset TP dengan status telah ada penetapan status penggunaan BMN. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan SKPD dan kurang pedulinya K/L tentang penetapan status penggunaan BMN 3. Terkait dengan Pemeliharan BMN TP, bahwa pada seluruh SKPD objek penelitian tidak pernah mendapatkan alokasi dana pemeliharaan dari K/L yang menugaskannya. Beberapa SKPD melakukan pemeliharaan asset dengan menggunakan dana APBD dan yang lainnya tidak melakukan pemeliharaan asset TP karena tidak dipekenankan pendanaan asset TP dari APBD. 4. Beberapa permasalahan yang didapatkan selama penelitian yaitu :
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
a) Mekanisme penetapan apabila ada penerimaan yang dihasilkan dari pemanfaatan asset TP b) Status asset TP yang belum jelas menyulitkan pemanfaatan bagi SKPD c) Aset TP yang telah hilang, tidak diketahui lagi keberadaanya karena dikelola oleh masyarakat/kelompok tani d) Terdapat asset pusat yang di daerah dengan status tidak jelas apakah asset TP atau asset K/L e) Belum adanya diklat yang intensif terkait dengan pengelolaan asset TP untuk SKPD
B. Keterbatasan Penelitian Perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini mengalami beberapa kendala baik yang sifatnya administrative maupun yang sifatnya teknis. Kendala administratrif
Mekanisme penulisan kajian akademik, setelah seminar proposal penelitian hingga penetapan apakah proposal layak untuk diteruskan ke tingkat penelitian, memerlukan waktu untuk penetapannya. Hal ini akhirnya menjadi kendalan keterbatasan waktu pelaksanaan riset
Disamping itu mekanisme pendanaan dan surat tugas yang tersentralistik pada Sekretariat Badan, menjadi kesulitan dalam keleluasaan melakukan penelitian terkait dengan waktu dan pendanaan
Kendala Teknis Tanggapan SKPD pada awalnya memberikan respon curiga, apa maksud dari kegiatan penelitian ini. Namun akhirnya dapat dijelaskan dengan baik sehingga proses penelitian dapat dijalankan
64
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Data yang memadai, data terkait dengan asset TP belum semuanya tertata dengan baik. Data baik pada SKPD maupun KPKNL masih belum dapat tersaji dengan baik, sehingga ketika melakukan permohonan data masih butuh waktu lama untuk mendapatkannya. Aset-aset yang sudah hilang, peneliti tidak dapat menemukan semua asset yang berasal dari TP yang dikelola oleh SKPD. Beberapa penyebabnya diantaranya adalah asset yang sudah rusak, asset yang hilang dan asset yang dikuasai atau dikelola oleh masyarakat. Disamping itu lokasi yang tersebar menyulitkan penulis untuk meneliti hingga detail. Akhirnya penelitian asset hanya dilakukan untuk asset-aset yang memungkinkan dapat terjangkau.
C. Saran Mengingat tidak sedikitnya permasalahn dalam pengelolaan asset TP maka diberikan beberapa rekomendasi yaitu : 1. Pemerintah Pusat (K/L) ditekankan untuk mengalokasikan dan pemeliharaan untuk asset TP yang statusnya masih menjadi BMN 2. Perlu dibuatkan aturan yang lebih jelas terkait asset TP yang memiliki potensi penerimaan, terkait mekanisme dan penetapan penerimaan tersebut, terutama asset yang dibangun pada tanah Pemda, dan pemeliharaan dilakukan oleh Pemda (APBD) 3. Penetapan status penggunaan BMN perlu segera dilakukan untuk tertib pengelolaan BMN. 4. Pengelola BMN memberikan perhatian yang lebih serius dengan komitmen yang tinggi untuk menegakkan pentinggnya penetapan status penggunaan
65
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
BMN khususnya asset hasil kegiatan TP. 5. Segera dilakukan penyelesaian atas asset-aset TP yang status dan keberadaanya tidak jelas, dengan merujuk pada PMK 125/PMK.06/2011 6. Perlunya pembinaan yang lebih intensif terkait pengelolaan TP kepada SKPD melalui Diklat yang memadai.
66
DAFTAR PUSTAKA Ditjen Perimbangan Keuangan (2010), Pelengkap Buku Pengangan Jakarta
2011,
Ditjen Perimbangan Keuangan (2011), Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi danTugas Pembantuan Tahun Anggaran 212, Jakarta Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembanguan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.07/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011 Pedoman Penyusunan Kajian Akademis di Lingkungan BPPK, 2011 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM 2010-2014 http://goodgovernance.bappenas.go.id/
67
Lampiran 1
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.07/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.07/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa pedoman pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Mengingat : 1. tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
68
LAMPIRAN 1
Tugas Pembantuan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.07/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 5 (lima) angka baru setelah angka 20, yakni angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah lembaga Pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 3. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada
69
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi. 5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. 6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 10. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
70
LAMPIRAN 1
13. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat RKA Satker, adalah RKA-KL pada tingkat satuan kerja yang berisikan informasi mengenai rencana kerja, rincian belanja, target pendapatan, dan prakiraan maju. 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah. 17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 18. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Dekonsentrasi, yang
71
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
selanjutnya disebut UAPPA/B-W Dekonsentrasi, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya. 19. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Tugas Pembantuan, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya. 20. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 21. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 22. Akun adalah daftar perkiraan/kodefikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. 23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. 24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
72
LAMPIRAN 1
barang yang berada dalam penguasaannya. 25. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. (2) Kegiatan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. (2a) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) menggunakan akun Belanja Barang sesuai dengan peruntukannya. (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian kecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. (4) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga. (5) Dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
73
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
(3) dalam hal digunakan dalam Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan akun Belanja Barang penunjang kegiatan Dekonsentrasi dengan kode akun 521311. 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. (2) Kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah. (3) Kegiatan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. (3a) Pengadaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akun Belanja Modal sesuai dengan peruntukannya. (3b)Pengadaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan akun Belanja Barang fisik lainnya Tugas Pembantuan ( 521411). (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian kecil Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. (4a) Dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menghasilkan aset tetap menggunakan akun
74
LAMPIRAN 1
Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan dengan kode akun 521321. (5) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga. 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Pemberitahuan indikasi program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dijadikan dasar bagi gubernur untuk menetapkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani. (2) Pemberitahuan indikasi program dan kegiatan yang akan ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dijadikan dasar bagi gubernur/bupati/walikota untuk mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani. (3) Penyampaian usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan Juni. 5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA Satker kepada gubernur untuk diteruskan kepada SKPD yang telah ditetapkan, sebagai bahan penyusunan konsep DIPA. (2) Penyampaian RKA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang pelimpahan wewenang. (3) Setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kementerian/Lembaga, gubernur menetapkan
75
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
pejabat pengelola keuangan. (4) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran. (5) Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan pejabat pengelola keuangan kepada menteri/pimpinan Lembaga dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. 6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA Satker kepada gubernur/bupati/walikota untuk diteruskan kepada SKPD yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga, sebagai bahan penyusunan konsep DIPA. (2) Setelah menerima RKA Satker dari Kementerian/Lembaga, gubernur/bupati/walikota mengusulkan pejabat pengelola keuangan kepada menteri/pimpinan Lembaga. (3) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Akuntansi, dan Bendahara Pengeluaran. (4) Kementerian/Lembaga menetapkan pejabat pengelola keuangan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selambatlambatnya pada pertengahan bulan November. 7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15A
76
LAMPIRAN 1
Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan RKA Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan APBD sebagai bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan. 8. Ketentuan Pasal 26 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Dekonsentrasi. (2) Penanggung Jawab UAKPA/B Dekonsentrasi adalah kepala SKPD. (3) SKPD sebagai penanggungjawab UAKPA/B Dana Dekonsentrasi wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang. 9. Ketentuan Pasal 27 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Tugas Pembantuan. (2) Penanggung Jawab UAKPA/B Tugas Pembantuan adalah kepala SKPD. (3) SKPD sebagai penanggungjawab UAKPA/B Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang. 10.Pasal 36 dihapus. 11.Pasal 37 dihapus. 12.Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
77
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 37A (1) Barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi merupakan BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai persediaan (eks Dekonsentrasi). (3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. (4) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD pelaksana tugas Dekonsentrasi dengan Berita Acara Serah Terima selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang. (5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, SKPD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menatausahakan dan melaporkan pada neraca Pemerintahan Daerah. (6) Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima. (7) Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyerahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengadaan atau SKPD tidak bersedia menerima BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BMN yang dimaksud direklasifikasi menjadi aset tetap pada Kementerian/Lembaga. Pasal 37B (1) Barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuan merupakan BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selain yang berasal dari kegiatan fisik lain dicatat sebagai aset tetap. (3) BMN yang dihasilkan dari kegiatan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan yang berasal dari dana penunjang sebagaimana
78
LAMPIRAN 1
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dicatat sebagai persediaan. (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara oleh SKPD pelaksana Tugas Pembantuan. Pasal 37C (1) Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B ayat (2) dihibahkan oleh Pengguna Barang kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD pelaksana tugas Pembantuan sepanjang pihak Kementerian/Lembaga bermaksud menyerahkan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Pemerintah Daerah menyatakan kesediaannya untuk menerima aset tetap dimaksud yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah. (2) Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebelum disampaikannya surat Keputusan Menteri K/L tentang penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. (3) Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN. (4) Permohonan persetujuan hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus diajukan oleh menteri/pimpinan Lembaga selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang. (5) Pengguna barang melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Anggaran dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima.
79
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
(6) Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan aset tetap dalam rangka Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya. (7) Dalam hal SKPD tidak bersedia menerima BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BMN yang dimaksud tetap dicatat sebagai aset tetap pada Kementerian/Lembaga. 13.Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38A (1) BMN sebagaimana dimaksud pada pasal 37B ayat (3) diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD pelaksana tugas Pembantuan dengan Berita Acara Serah Terima selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang. (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, SKPD penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mentatausahakan dan melaporkan pada neraca Pemerintahan Daerah. (3) Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan c.q DJKN dengan melampirkan BAST. (4) Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyerahkan, maka BMN yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direklasifikasi menjadi aset tetap pada Kementerian/Lembaga. 14.Pasal 39 dihapus. 15.Ketentuan Pasal 45 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) Aparat pengawas intern Kementerian/Lembaga melakukan reviu atas laporan keuangan Dana
80
LAMPIRAN 1
Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan. (2) Apabila Kementerian/Lembaga belum memiliki aparat pengawas intern, Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat pada Kementerian/Lembaga menunjuk beberapa orang pejabat di luar Biro/Bidang Keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara reviu dan penyampaian hasil reviu laporan keuangan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat BMN yang belum dan/atau tidak dihibahkan beserta alasan. 16.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud: a. tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan; b. tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya; c.
melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya; dan/atau
d. tidak bersedia menerima hibah terhadap BMN yang disetujui untuk diterima. Pasal II 1. Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Hasil Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun
81
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Anggaran 2011 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010 MENTERI KEUANGAN,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 660
82
Lampiran 2
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.06/2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan tertib administrasi terhadap pengelolaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya suatu pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; c. bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
83
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011,
84
LAMPIRAN 2
yang selanjutnya disingkat BMN DK/TP, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011. 3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. 6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 7. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. 9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan dan menatausahakan BMN dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. 11. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. 13. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta
85
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
melakukan pengelolaan BMN. 14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam pengelolaan BMN DK/TP. (2) Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik atas pengelolaan BMN DK/TP. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup pengelolaan BMN DK/TP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian. BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 (1) Menteri Keuangan merupakan Pengelola Barang DK/TP. (2) Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang DK/TP. (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang DK/TP. (4) Menteri/pimpinan lembaga merupakan Pengguna Barang DK/TP, yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional dilaksanakan oleh unit eselon I yang membidangi kesekretariatan. (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan Kuasa Pengguna Barang DK/TP. Pasal 5 Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang DK/TP
86
LAMPIRAN 2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. menetapkan status Penggunaan BMN DK/TP berupa: 1. tanah dan/atau bangunan; 2. selain tanah dan/atau bangunan, yang memiliki: a) bukti kepemilikan; atau b) nilai perolehan di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan; b. memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Pemindahtanganan BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang; c. memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Penghapusan BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang; d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP. Pasal 6 Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP sesuai dengan batasan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan di bidang BMN. Pasal 7 (1) Pengguna Barang bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Barang harus melakukan inventarisasi untuk menentukan rincian data atas BMN DK/TP, termasuk kondisi dan keberadaan BMN DK/TP. (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimakud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menentukan usulan pengelolaan atas BMN DK/TP. BAB III PENGGUNAAN BMN DK/TP Pasal 8 (1) Status Penggunaan BMN DK/TP ditetapkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang. (2) BMN DK/TP yang ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang, meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah dan/atau bangunan, yang memiliki: 1) bukti kepemilikan; atau 2) nilai perolehan di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
87
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
juta rupiah) per unit/satuan. (3) BMN DK/TP selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna Barang. Pasal 9 (1) Penetapan status Penggunaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan atas BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. (2 Penetapan status penggunaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak perlu dilakukan atas BMN DK/TP yang direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga. Pasal 10 Tata cara penetapan status Penggunaan BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. BAB IV PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMN DK/TP Bagian Kesatu Umum Pasal 11 (1) BMN DK/TP yang tidak digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, dilakukan pengelolaan melalui mekanisme: a. Pemindahtanganan; b. Pemusnahan; c. Penghapusan. (2) Pengelolaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kebutuhan Kementerian Negara/Lembaga, fungsi, kondisi dan keberadaan BMN DK/TP bersangkutan. Bagian Kedua Pemindahtanganan Pasal 12 Pemindahtanganan BMN DK/TP dilakukan melalui: a. Hibah; b. Penjualan. Pasal 13
88
LAMPIRAN 2
(1) Hibah BMN DK/TP dilakukan kepada Pemerintah Daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas BMN DK/TP yang: a. tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga; b. telah ditatausahakan oleh Kementerian Negara/Lembaga; c. digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. keberadaan fisiknya jelas; dan e. dalam kondisi baik/layak untuk digunakan. Pasal 14 (1) Hibah dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. (2) Dalam hal usulan hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan memiliki nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Presiden. Pasal 15 (1) Usulan hibah BMN DK/TP berupa tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, harus disertai dengan data pendukung berupa: a. rincian barang yang akan dihibahkan, termasuk bukti kepemilikan, tahun perolehan, luas, nilai buku, kondisi dan lokasi; b. surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tak bersyarat dari Pengguna Barang atas kebenaran materiil mengenai BMN DK/TP; c. data calon penerima Hibah; d. surat pernyataan kesediaan menghibahkan BMN DK/TP dari Pengguna Barang; dan e. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah BMN DK/TP dari Pemerintah Daerah dan/atau berita acara serah terima, dalam hal BMN DK/TP sudah diserahoperasikan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte/perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Pasal 16 (1) Usulan hibah BMN DK/TP berupa selain tanah dan/atau
89
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
bangunan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, harus disertai dengan data pendukung berupa: a. rincian barang yang akan dihibahkan termasuk tahun perolehan, identititas/spesifikasi, nilai buku, lokasi, peruntukan barang; b. surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tak bersyarat dari Pengguna Barang atas kebenaran materiil mengenai BMN DK/TP; c. data calon penerima hibah; d. surat pernyataan kesediaan menghibahkan BMN DK/TP dari Pengguna Barang; dan e. surat pernyataan kesediaan menerima hibah BMN DK/TP dari Pemerintah Daerah dan/atau berita acara serah terima barang, dalam hal BMN DK/TP sudah diserahoperasikan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 17 (1) Dalam hal usulan Hibah BMN DK/TP disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Hibah. (2) Persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Pengguna Barang untuk melakukan serah terima barang dengan penerima Hibah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah diterbitkan, dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (3) Dalam hal usulan Hibah BMN DK/TP tidak disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasannya. Pasal 18 (1) Penjualan BMN DK/TP dilakukan hanya terhadap BMN DK/TP yang: a. berada dalam kondisi rusak berat tetapi secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan b. tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga. (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lelang. (3) Pelaksanaan penjualan atas BMN DK/TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang BMN dan lelang. Bagian Ketiga Pemusnahan Pasal 19
90
LAMPIRAN 2
Pelaksanaan pemusnahan atas BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. Bagian Keempat Penghapusan Pasal 20 (1) Penghapusan BMN DK/TP dilakukan berdasarkan keputusan Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau Pengelola Barang. (2) Penghapusan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Penguna pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; b. Penghapusan BMN dari Daftar BMN pada Pengelola Barang. (3) Penghapusan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengelola Barang. (4) Penghapusan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai tindak lanjut dari: a. Pemindahtanganan; atau b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, atau terkena dampak dari terjadinya force majeure, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak. Pasal 21 (1) Penghapusan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengelola Barang. (2) Permohonan persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang disertai dengan: a. surat pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Barang atas kebenaran materiil jumlah dan jenis barang, dan penyebab Penghapusan tersebut; b. identitas dan kondisi barang; c. tempat/lokasi barang; dan d. nilai buku barang bersangkutan. (3) Dalam hal usulan Penghapusan BMN DK/TP disetujui,
91
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan. (4) Dalam hal usulan Penghapusan BMN DK/TP tidak disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasannya. (5) Berdasarkan persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan diterbitkan. (6) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Pengguna Barang untuk melakukan Penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna. (7) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan keputusan tersebut, dengan dilampiri keputusan Penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna. Pasal 22 Nilai BMN DK/TP yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna dan/atau Laporan Barang Pengguna/Laporan Barang Kuasa Pengguna dan/atau Daftar BMN dan/atau Laporan BMN. Pasal 23 (1) Kebenaran materiil atas usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b menjadi tanggung jawab Pengguna Barang. (2) Persetujuan Pengelola Barang atas usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, tidak menghapus kewajiban hukum Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, pihak pengurus barang dan/atau penanggung jawab BMN DK/TP tersebut terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan atas BMN DK/TP bersangkutan. (3) Dalam hal di kemudian hari ditemukan dan terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya BMN DK/TP, maka para pihak yang menyebabkan, melakukan, dan/atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PENATAUSAHAAN Pasal 24 (1) Penatausahaan BMN DK/TP meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
92
LAMPIRAN 2
(2) Penatausahaan BMN DK/TP dilakukan oleh: a. Pengelola Barang; b. Pengguna Barang; dan c. Kuasa Pengguna Barang. Pasal 25 (1) Pengelola Barang melakukan pembukuan berupa pendaftaran dan pencatatan BMN DK/TP dalam Daftar BMN dan/atau Laporan BMN. (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pembukuan berupa pendaftaran dan pencatatan BMN DK/TP dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna dan/atau Laporan Barang Pengguna/Laporan Barang Kuasa Pengguna. (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prasyarat dalam Pemindahtanganan BMN DK/TP. Pasal 26 (1) Pencatatan atas BMN DK/TP dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN meliputi: a. pengadaan dan penetapan status Penggunaan; b. Pemindahtanganan; c. pemusnahan; dan d. Penghapusan. (2) BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga dicatat sebagai Aset Tetap atau Persediaan, sesuai dengan substansinya. (3) BMN DK/TP yang belum mendapat persetujuan Pemindahtanganan dari Pengelola Barang tetapi telah diserahkan kepada pihak ketiga, dicatat sebagai Aset Lainnya. (4) Pengguna Barang wajib mencatat setiap perubahan data terkait dengan BMN DK/TP dan melaporkannya kepada Pengelola Barang sebagai mutasi dan dilaporkan pada periode pelaporan terkait. Pasal 27 (1) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan BMN DK/TP sebagai bagian dari pelaporan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penatausahaan BMN. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara secara periodik.
93
TINJAUAN PENGELOLAAN ASET HASIL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 28 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan BMN. BAB VII BATAS WAKTU Pasal 29 Penyelesaian pengelolaan BMN DK/TP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2012. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini: a. persetujuan pengelolaan BMN DK/TP yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku; b. permohonan pengelolaan BMN DK/TP yang telah diajukan, namun belum diterbitkan persetujuannya, diproses menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
94
LAMPIRAN 2
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2011 MENTERI KEUANGAN, ttd. Diundangkan di Jakarta
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
pada tanggal 8 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 476
95
Lampiran 3
Kuesioner Isilah kuesioner dengan melingkari jawaban yang tersedia, sesuai kondisi yang sesungguhnya. No.
Pertanyaan
1
Apakah setiap tahun Satker Saudara mendapatkan alokasi dana untuk TP (Tugas Pembantuan) ? Apakah terdapat alokasi dana untuk pemeliharaan aset TP yang dikelola Satker Saudara ? Dari mana sumber dana pemeliharaan aset TP yang Saudara kelola ? Apakah satker Saudara pernah menerima Hibah aset TP (sebelumnya aset pusat) Apakah Satker Saudara pernah mengusulkan/menerima dokumen penetapan status penggunaan Aset Dekon/TP ?
2 3 4 5
6 7 8 9 10
Apakah pemanfaatan aset TP di Satker Saudara ada yang menghasilkan penerimaan ? Apakah pernah dilakukan penghapusan aset TP di Satker Saudara ? Apakah selalu dilakukan rekonsiliasi data aset TP dengan KPKNL secara periodik ? Apakah pernah aset TP di satker Saudara diperiksa oleh Itjen atau lembaga pemeriksa lainnya (BPK,BPKP) Apakah pengelola Aset TP di Satker Saudara pernah mendapatkan Diklat terkait pengelolaan aset TP ?
Jawaban Ya
Tidak
Ya
Tidak
APBN
APBD
Pernah Ya
Tidak Pernah Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Pernah
Tidak Pernah Tidak Pernah
Pernah
Apa saran dan masukan Saudara untuk meningkatkan pengelolaan aset TP kedepan ?
Nama SKPD Seluruh data hanya digunakan untuk kepentingan riset.
96
Paraf
Tgl.
RIWAYAT HIDUP PENULIS Nama
: Tanda Setiya
NIP
: 19700516 199201 1 001
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 16 Mei 1970
Riwayat Pekerjaan/Jabatan: 1. PNS dilingkungan DJA
: 2010
2. Widyaiswara pada Pusdiklat KNPK
: 2010 - sekarang
Riwayat Pendidikan: 1. Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 2. S1 pada Universitas Negeri Riau dan STIE Kusuma Negara Jakarta 3. Pendidikan S2 pada Universitas Indonesia pada Fakultas Ekonomi (Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik 4. Saat ini S3 pada Universitas Negeri Jakarta konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia
97
RIWAYAT HIDUP PENULIS Nama
: Rahmad Guntoro
NIP
: 19760111 199602 1 003
Tempat Lahir
: Purworejo
Riwayat Pekerjaan/Jabatan: Widyaiswara pada Pusdiklat KNPK
: 2010 – sekarang
Riwayat Pendidikan: 1. Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) jurusan PPLN 2. S2 Magister Management Saat ini sedang melanjutkan program Doktoral pada Universitas Negeri Jakarta konsentrasi MSDM
98