Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI DALAM PEMBUATAN KTP DAN KK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS Oleh: RIO FIRDAUS NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat. Tahun 2015 E-mail:
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan pimpinan terhadap kualitas pelayanan pegawai dalam pembuatan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kuantitatif, yaitu analisis regresi linear sederhana. Analisis tersebut dilakukan dengan data yang telah dikumpulkan dari sampel yang diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh pegawai dalam pembuatan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas yang berjumlah 19 orang. Kemudian, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menyebarkan angket yang telah diujicobakan sebelumnya untuk mengetahui kevalidan dan reliabilitas dari angket tersebut. Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,672 dan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,452. Artinya, terdapat hubungan yang kuat, yaitu sebesar 0,672 antara pengawasan pimpinan terhadap kualitas pelayanan dan sebesar 45,2 % menunjukkan besarnya pengaruh variable pengawasan pimpinan terhadap variable kualitas pelayanan. Selain itu, adanya pengaruh yang positif antara pengawasan pimpinan terhadap kualitas pelayanan pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas. Hal inidapat dilihat daritabel Anova, dimana nilai Sig. hitung (0,002)
Pengawasan Pimpinan, Kualitas Pelayanan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas
EFFECT OF CONTROL OF QUALITY OF SERVICE EMPLOYEES IN MAKING KTP AND KK IN THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SAMBAS REGENCY
Abstract This study aims to identify and analyze the influence of the leadership supervision of the quality of service of employees in the manufacturing KTP and KK in the Department of Population and Civil Registration Sambas Regency. This type of research is descriptive with quantitative analysis, namely the simple linear regression analysis. The analysis was performed with data collected from a sample taken using sampling techniques saturated, that all employees in the manufacturing KTP and KK in the Department of Population and Civil Registration Sambas Regency totaling 19 people. Then, data collection techniques that researchers use is to disseminate the questionnaire that has been previously tested to determine the validity and reliability of the questionnaire. Based on the results obtained by analysis of the correlation coefficient (r) of 0.672 and a
1 RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
coefficient of determination (r2) 0,452. That is, there is a strong relationship, which amounted to 0.672 between the leadership supervision of the quality of service and amounted to 45.2% showed the influence of control variables to variable service quality leader. In addition, the positive influence between leadership supervision of the quality of service of an employee in the Department of Population and Civil Registration Sambas Regency. It can be seen from the table Anova, where the value of Sig. count (0.002)
berhasil, dan selebihnya tetap dengan model
A. PENDAHULUAN.
yang lama dan prosedur yang berbelit-belit, 1.
proses
Latar Belakang Penelitian Pada saat sekarang ini masyarakat
yang
lama,
selalu
membuat
masyarakat menjadi bingung, dan bahkan
merasa bahwa kondisi pelayanan publik
ada
yang diberikan aparatur pemerintah di
pelayan tidak menyenangkan dari aparatur
Indonesia mencerminkan begitu banyak
pemerintah.
masalah. Jika kita bandingkan antara pelayanan
pula
masyarakat
Masyarakat
yang
yang
mendapat
mendapat
yang diberikan oleh pihak
pelayanan kurang maksimal dari aparatur
pemerintah dan pihak swasta, maka dapat
pemerintah hanya bisa pasrah dengan
kita ibaratkan “seperti bumi dan langit”,
keadaan pelayanan yang ada di Indonesia
begitu jauh perbanding pelayanan yang
ini. Seharusnya ini tidak terjadi karena
dapat kita rasakan dari kedua belah pihak
aparatur pemerihtah yang sesungguhnya
tersebut. Pihak pemerintah dari tahun ke
mempunyai kewajiban untuk membantu
tahun berusah untuk meningkatkan kualitas
masyarakat
pelayan publik yang sudah semakin buruk
urusannya secara tuntas dan memuaskan.
dan
bertujuan
Aparatur pemerintah pada saat sekarang ini
membuat masyarakat menjadi nyaman dan
memang sudah tidak seperti apa yang kita
terpuaskan dalam menyelesaikan urusan.
bayangkan, harapan kita adalah pelayan
Langkah-langkah
yang
tidak
maksimal
dengan
agar
tujuan
untuk
cepat,
dalam
tidak
menyelasaikan
berbelit-belit,
dan
memberikan pelayanan yang maksimal dan
pelayanan yang ramah, tetapi itu tidak
memuaskan hanya sebagian kecil yang
sesuai
dengan
harapan
kita.
Kualitas 2
RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pelayanan yang kurang maksimal ini dapat
perencanaan dapat dilaksanakan sesuai
disebabkan oleh faktor motivasi kerja
dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan
rendah
para
dan instruksi-instruksi yang telah diberikan
aparatur bekerja dan melayani masyarakat
untuk mendapatkan hasil sesuai dengan
tidak sesuai dengan yang diharapkan.
harapan.
Faktor
sehingga
lain
menyebabkan
adalah
karena
kurangnya
Selain itu, proses manajemen juga
kemampuan aparatur pemerintah dalam
diindikasikan
menyelesaikan tugas, komunikasi yang
permasalahan di Dinas Kependudukan dan
tidak baik yang terjadi antara pimpinan
Catatan Sipil Kabupaten Sambas. Beberapa
kepada bawahannya, perilaku yang kurang
fungsi manajemen itu antara lain yaitu
sopan dari para pegawai saat melakukan
perencanaan,
pelayanan, sehingga menyebabkan tidak
pengaktualisasian
maksimalnya
yang
Berhubungan dengan pelaksanaan fungsi
kurangnya
pengawasan di Dinas Kependudukan dan
sehingga
Catatan Sipil Kabupaten Sambas, menurut
pemerintah
pengamatan awal bahwa diduga pimpinan
memberikan pelayanan secara terpaksa dan
belum melaksanakan fungsi pengawasan
kurang maksimal kepada masyarakat.
tersebut secara intensif. Faktanya adalah
kualitas
diberikan,
dan
pengawasan
karena
dari
menyebabkan
pelayanan
pimpinan
aparatur
Dalam
hubungannya
dengan
sebagai
salah
satu
pengorganisasian, dan
pengawasan.
dalam menjalankan tugasnya pimpinan
pencapaian tujuan organisasi, manajemen
hanya
dalam suatu organisasi hanya merupakan
melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu
sebuah alat untuk mencapai tujuan yang
tanpa mengontrol pelaksanaan tugas itu
diinginkan. Manajemen yang baik akan
secara intensif apakah berjalan dengan
memudahkan
lancar atau bahkan terdapat beberapa
organisasi,
terwujudnya pegawai
insrtuksi
kendala
dalam
Dengan manajemen, daya guna dan hasil
terdapat
indikasi
guna
dapat
pegawai yang melakukan pelenggaran dari
ditingkatkan. Adapun salah satu fungsi
ketentuan yang ditetapkan instansi, jarang
manajemen
dalam
sekali dilakukan pemberian sanksi oleh
peningkatan daya guna dan hasil guna
pimpinan atas pelangaran tersebut. Oleh
sumber daya organisasi adalah fungsi
karena itu, pegawai terlalu santai dalam
pengawasan.
menyelesaikan tugas karena tidak terlalu
dilakukan
daya
yang
organisasi
berperan
Dimana untuk
pengawasan
menjamin
bahwa
penyelesaiannya.
untuk
masyarakat.
sumber
dan
tujuan
memberikan
bahwa
apabila
Juga ada
diawasi. Hal ini merupakan salah satu 3
RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kelemahan
pada
penerapan
fungsi
pelaksanaan
pengawasan
dalam
pengawasan di Dinas Kependudukan Dan
pengaruhnya dengan kualitas pelayanan,
catatn Sipil Kabupaten Sambas.
seperti pimpinan di Dinas Kependudukan
Menurut UU Nomor 23 tahun 2006
dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas jarang
tentang Administrasi Kependudukan pada
mengecek absen para pegawai sehingga
pasal 59 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa
tidak ada sanksi yang tegas kepada para
dokumen
meliputi
pegawai yang tidak masuk kerja, dan para
biodata kependudukan, Kartu Keluarga,
pegawai yang sering keluar pada jam kerja
Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan
diduga karena pimpinan kurang mengawasi
Kependudukan,
bawahannya. Pimpinan juga jarang turun
kependudukan
Akta
itu
Pencatatan
Sipil
(Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta
lansung
Perkawinan/Perceraian) wajib dimiliki oleh
dilakukan bawahan sehingga bawahan lebih
penduduk Indonesia.
suka bermain game dan ngobrol sehingga
Kepuasan
masyarakat
menjadi
mengawasi
menyebabkan
pekerjaan
pekerjaan
yang
menumpuk
tujuan utama pelayanan publik pada saat
sehingga menyebabkan pelayanan yang
sekarang ini, tetapi pada kenyataannya
diberikan
menjadi masalah utama pada pelayanan di
maksimal, misalnya pada pembuatan KTP
Kabupaten Sambas. Masalah yang akan
atau KK yang seharusnya bisa selesai satu
diangkat oleh peneliti adalah pengawasan
hari
pimpinan yang diduga menjadi faktor
pegawai yang tidak ada di tempat atau tidak
utama
masuk kerja.
penyebab
pelayanan
yang
tidak
maksimalnya
diberikan
kepada
menjadi
masyarakat
berhari-hari
kurang
dikarenakan
kepada
Hal ini diduga dalam pelaksanaan
masyarakat. Penulis mengangkat masalah
pengawasan yang dilakukan terhadap setiap
ini karena terdapat masalah yang ada di
aparatur
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan
Kabupaten Sambas pada pembuatan Kartu
Kabupaten Sambas masih terdapat unsur
Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
subyektivitas,
(KK).
dilakukan bukan terfokus terhadap hasil
pemerintah dan
jadi
di
Dinas
Catatan
Sipil
pengawasan
yang
Kesenjangan yang terjadi dalam
kerja dari pegawai yang bersangkutan tetapi
penelitian tentang pengaruh pengawasan
terfokus pada pribadi pegawai itu sendiri.
terhadap kualitas pelayanan ini adalah
Kemudian
konsep
bahwa terjadi perbedaan yang mencolok
dilakukan
dirasakan
antara
hingga terkadang menimbulkan kesulitan-
kenyataan
dengan
harapan
pengawasan kurang
yang
fleksibel
4 RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kesulitan
bagi
para
pegawai
dalam
pelayanan pegawai dalam pembuatan KTP
pelaksanaan tugas pekerjaannya. Selain itu
dan KK di Dinas Kependudukan dan
pengawasan yang dilakukan cenderung
Catatan Sipil Kabupaten Sambas?”
digunakan untuk mencari-cari kesalahan
3. Tujuan Penelitian
pegawai hingga pegawai kurang dapat menerima
konsep
pengawasan
yang
diterapkan.
atas
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
Berdasarkan permasalahan tersebut di
Adapun yang menjadi tujuan dari
patut
diduga
bahwa
apakah
ada
pengaruh
pengawasan pimpinan terhadap kualitas
belum
pelayanan pegawai di Dinas Kependudukan
maksimalnya pekerjaan dan pelayanan yang
dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas dan
diberikan disebabkan oleh masih rendahnya
seberapa besar pengaruhnya.
tingkat pendidikan pegawai di Kantor Camat
Samalantan.
Dengan
demikian,
faktor utama penyebab rendahnya kinerja
4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini ada 2 (dua)
pegawai di Kantor Camat Samalantan
yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
tersebut adalah faktor tingkat pendidikan.
1) Manfaat Teoritis
Sesuai dengan fenomena, dan fakta
Hasil penelitian ini dapat dijadikan
empiris yang telah dijelaskan di atas, maka
rekomendasi untuk perkembangan ilmu
masalah tersebut menarik untuk diteliti.
pengetahuan dan apabila hasil yang
Oleh sebab itu peneliti mengambil judul:
diperoleh
“Pengaruh
dianggap sebagai suatu hal yang belum
Pengawasan
Terhadap
di
dalam
penelitian
ini
Dalam
pernah ada sebelumnya, maka tentu ini
Pembuatan KTP dan KK Di Dinas
akan menjadi bagian baru bagi ilmu
Kependudukan
pengetahuan. Kemudian untuk mengatasi
Kualitas
Pelayanan
Pegawai
Dan
Catatan
Sipil
dan menjawab persoalan yang tengah
Kabupaten Sambas”
dihadapi khususnya yang berkenaan dengan sumber daya manusia.
2. Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang
2) Manfaat Praktis
telah diuraikan di atas, untuk menjawab
Ada beberapa hal yang menjadi manfaat
masalah
praktis
dalam
penelitian
ini,
maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
“Apakah
terdapat
dilakukannya
penelitian
ini,
diantaranya adalah sebagai berikut:
pengaruh
a. Bagi penulis sendiri, sebagai syarat
pengawasan pimpinan terhadap kualitas
untuk menyelesaikan pendidikan di 5
RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Kampus
Program
Studi
Ilmu
pemerintah,
dapat
Pemerintahan. b. Bagi
instansi
digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan bagi para penggerak
yang
berada
dalam
kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan buruk”. (Tjiptono, 2004:59). Berdasarkan
organisasi terutama dalam perekrutan pegawai dan pertimbangan untuk memberikan pendidikan dan latihan dalam
meningkatkan
kemampuan
pegawai. Selain itu, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti kinerja pegawai
yang
dipaparkan diatas oleh tiptono maka dapat diindikasikan
bahwa
sebuah
kualitas
pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima layanan mengharapkan tingkat
keunggulan
dari
setiap
jasa
pelayanan yang didapat dari pelayanan yang
di lingkungan suatu organisasi.
penjelasan
didapatkan
pelayanan
yang
sebelumnya. diberikan
Bila
melampaui
harapan dari masyarakat pelanggan maka B. KERANGKA
TEORI
DAN
kualitas pelayanan yang diberikan akan mendapatkan persepsi yang ideal dari para
METODOLOGI
penerima pelayanan. 1.
Menurut Zeitham dkk (Pasolong,
Kerangka Teori Sebagai salah satu fungsi utama
pemerintah maka pelayanan tersebut sudah seharusnya dapat diselenggarakan secara berkualitas
oleh
pemerintah.
Kualitas
pelayanan umum menurut Wyckof yang dikutip Tjiptono, yaitu sebagai berikut: “Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka
2008:135),
untuk
mengetahui
kualitas
pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada lima indikator yang dapat digunakan mengetahui kualitas pelayanan tersebut, yaitu : 1. Bukti lansung (Tangibes) Meliputi
Fasilitas
fisik,
pegawai,
perlengkapan, dan sarana komunikasi. Fasilitas fisik yang dimaksud disini adalah saperti gedung perkantoran, ruang tunggu
untuk
customer,
telefon,
komputer, dan lain-lain. 2. Dayang Tanggap (Responsiveness) 6
RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Yaitu
keinginan
para
staf
untuk
aparat birokrasi menciptakan komunikasi
membantu masyarakat dan memberikan
eksternal untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dengan tanggap. Keinginan
pelayanan.
itu seperti kemauan aparat birokrasi
Menurut Hardiansyah (2011: 96),
untuk memberikan informasi-informasi
adapun
yang terikat dengan waktu pelayanan,
mempengaruhi kualitas pelayanan publik
syarat-syarat
antara lain:
program
ketanggapan
lansung,
dalam
dan
membantu
masyarakat.
dengan
memberikan segara
dan
memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan
yang
dapat
1) Motivasi kerja birokrasi dan aparatur.
3) Pengawasan/kontrol sosial.
kemampuan
pelayanan
lain
2) Kemampuan aparatur.
3. Keandalan (Reability) Yaitu
faktor-faktor
dan
kecakapan
4) Perilaku birokrasi/aparatur. 5) Komunikasi. 6) Restrukturisasi organisasi.
aparat
Berbagai
fungsi
manajemen
birokrasi dalam mengerjakan tugas-tugas
dilaksanakan oleh para pimpinan dalam
yang
rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-
dibebankan
dan
menjadi
kewajibannya dengan cepat sesuai waktu
fungsi
yang dijanjikannya.
diantaranya adalah fungsi perencanaan
4. Jaminan (Assurance) Yaitu
yang
(Planning),
mencakup
kemampuan,
ada
didalam
fungsi
(Organizing),
pengorganisasian
fungsi
pelaksanaan
kesopanan, dan sifat dapat dipercaya
(Actuating)
yang dimiliki para staf, bebas dari
(Controlling) menurut Griffin (2004:44).
bahaya, resiko atau keraguan. Yaitu
Keempat fungsi manajemen tersebut harus
seperti kepastian yang diberikan oleh
dilaksanakan oleh seorang manajer secara
aparat
berkesinambungan,
birokrasi
untuk
membuat
dan
manajemen
fungsi
pengawasan
sehingga
masyarakat pengguna jasa merasa yakin
merealisasikan
bahwa tugas yang dilaksanakan akan
Pengawasan merupakan bagian dari fungsi
bebas dari kesalahan.
manajemen yang berupaya agar rencana
5. Empati (Emphaty) Yaitu
meliputi
tujuan
dapat
organisasi.
yang sudah ditetapkan dapat tercapai kemudahan
dalam
dengan efektif dan efisien.
melakukan hubungan komunikasi yang
Menurut Schermerhorn dalam Ernie
baik dan memahami kebutuhan para
dan Saefullah (2005:317), mendifinisikan
pelanggan. Hal ini seperti bagaimana
pengawasan merupakan
sebagai proses 7
RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan
tindakan
mendukung
pencapaian
yang hasil
b. Mengadakan penilaian (evaluate), yaitu
dapat
dengan membandingkan hasil pekerjaan
yang
bawahan
dengan
alat
pengukur
diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah
(standard) yang sudah ditentukan. Jadi
ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut
pimpinan
Mathis
pekerjaan bawahan yang senyatanya
dan
Jackson
(2006:303),
membandingkan
menyatakan bahwa pengawasan merupakan
dengan
sebagai
perbandingan itu dapat dipastikan terjadi
proses
karyawan
pemantauan
berdasarkan
standar
kinerja untuk
mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian
kinerja
dan
pengambilan
standar
hasil
sehingga
dengan
tidaknya penyimpangan; c. Mengadakan
tindakan
perbaikan
(corrective action), yaitu tindakan yang
informasi yang dapat dijadikan umpan balik
diambil
pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke
pekerjaan nyata yang menyimpang agar
para karyawan.
sesuai dengan standar atau rencana yang
Adapun M. Manullang (2004:184)
untuk
menyesuaikan
hasil
telah ditentukan sebelumya.
mengemukakan urutan pelaksanaan atau proses pengawasan yang sekaligus dapat
2. Metode Penelitian
menjadi tolak ukur dilakukan melalui
Dalam
penelitian
ini
peneliti
beberapa langkah yang terdiri dari:
menggunakan paradigma kuantitatif. Jenis
a. Menetapkan alat ukur (standard), yaitu
penelitian yang digunakan adalah menurut
sebagai alat penilai atau standar bagi
tingkat
hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya
menggunakan penelitian asosiatif dengan
terdapat baik pada rencana keseluruhan
bentuk hubungan variabel kausal. Lokasi
maupun pada rencana-rencana bagian.
yang
Dengan kata lain, dalam rencana itulah
penelitian ini yaitu di Dinas Kependudukan
pada umumnya terdapat standar bagi
Dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
itu diketahui
oleh bawahan.
pegawai di bagian pembuatan KTP dan KK
Dengan demikian, atasan dan bawahan
di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
bekerja dalam menetapkan apa yang
Kabupaten Sambas, yaitu dengan jumlah
menjadi hasil standar pekerjaan bawahan
obyek/subyek
tersebut;
Penentuan sampel ini menggunakan teknik
benar
eksplanasinya,
menjadi
dimana
sasaran
sebanyak
peneliti
19
peneliti
dalam
orang.
sampling jenuh karena jumlah pegawai 8 RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
yang di bagian pembuatan KTP dan KK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas kurang dari 30 orang. Instrumen penelitian ini berupa
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
angket yang disusun menggunakan skala likert
dalam
bentuk
dokumen-dokumen
checklist,
yang
dan
berhubungan
1. Hasil Deskripsi Variabel Pengawasan Pimpinan
dengan masalah yang diteliti, serta alat
Tanggapan
dari
19
responden
dokumentasi. Peneliti menggunakan rumus
tentang pengawasan pimpinan di Dinas
Product Moment
Kependudukan
dengan bantuan SPSS
Dan
Catatan
Sipil
16.0 for Windows untuk menguji validitas
Kabupaten Sambas yaitu terdapat 16 orang
instrumen.
menguji
responden (84,21 %) yang menyatakan
reliabilitas instrumen peneliti menggunakan
cukup baik, dengan rentang nilai antara
rumus Cronbach’s Alpha dengan bantuan
(<22,5 − 29,25), 3 orang responden (15,79
SPSS 16.0 for Windows.
%) menyatakan baik dengan rentang nilai
Kemudian
untuk
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : a. Kuesioner,
antara (<29,25 − 36), sedangkan tidak ada responden yang menyatakan tidak baik dan
adalah
teknik
kurang baik (0 %). Dengan demikian, dari
pengumpulan data yang dilakukan oleh
hasil analisis jawaban responden tersebut,
peneliti
pengawasan
dengan
beberapa
daftar
suatu
cara
memberikan
pertanyaan
tertulis
kepada responden untuk dijawab. b. Dokumentasi
adalah
di
Dinas
Kpendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dikatakan cukup baik. Hasil
teknik
dari analisis tersebut juga diperkuat dengan
pengumpulan data yang dilakukan oleh
hasil perhitungan nilai rata-rata dari jumlah
peneliti
skor total pada variabel tingkat pendidikan
dengan
suatu
pimpinan
studi
kepustakaan,
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
masalah
yang
diteliti,
dan
mengambil beberapa gambar di lapangan untuk
melengkapi
data
yang
yang mencapai 27,78 %.
telah
2. Hasil Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan
diperoleh ketika melakukan penelitian.
yaitu
Tanggapan
19
tentang
Korelasi
Kpendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten
Moment
Analisis Regresi Linier sederhana.
dan
pelayanan
responden
Teknik analisis yang digunakan Product
kualitas
dari
di
Dinas
Sambas yaitu terdapat 12 orang responden 9
RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
(63,16 %) yang menyatakan cukup baik
(Y) bila variabel pengawasan pimpinan (X)
dengan rentang nilai antara (<37,5 – 48,75),
diketahui, dan digunakan untuk menguji
7 orang responden (36,84 %) menyatakan
apakah ada pengaruh pengawasan pimpinan
baik dengan rentang nilai antara (<48,75 −
(X) terhadap kualitas pelayanan pegawai di
60), sedangkan tidak ada responden yang
Dinas Kpendudukan Dan Catatan Sipil
menyatakan kurang baik dan tidak baik (0
Kabupaten Sambas. Untuk menganalisis
%). Dengan demikian, dari hasil analisis
kedua
jawaban
kualitas
menggunakan program SPSS 16.0 for
pelayanan di Dinas Kpendudukan Dan
windows. Berdasarkan analisis, diperoleh
Catatan Sipil Kabupaten Sambas dapat
persamaan regresi, yaitu Y = 15,068 +
dikatakan cukup baik. Hasil dari analisis
1,168 X. Angka koefisien regresi sebesar
tersebut
hasil
1,168 yang diperoleh dari hasil analisis
perhitungan nilai rata-rata dari jumlah skor
tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi
total pada variabel kinerja yang mencapai
kenaikan tingkat pada variabel pengawasan
47,52 %.
pimpinan sebesar satu satuan, maka akan
responden
juga
tersebut,
diperkuat
dengan
variabel
tersebut,
peneliti
terjadi kenaikan pada variabel kualitas pelayanan pegawai sebesar 1,168 satuan.
3. Analisis Korelasi Berdasarkan
perhitungan
Selain itu, untuk angka koefisien konstanta
korelasi Product Moment menggunakan
sebesar 15,068 yang diperoleh dari hasil
SPSS 16.0 dapat diketahui bahwa ada
analisis
hubungan
variabel
apabila tidak ada pengaruh dari variabel
pengawasan pimpinan terhadap kualitas
pengawasan pimpinan, maka poin dari
pelayanan di Dinas Kpendudukan Dan
variabel kualitas pelayanan akan tetap
Catatan Sipil Kabupaten Sambas. Kuatnya
sebesar 15,068. Oleh karena itu berdasarkan
hubungan tersebut ditunjukkan dengan hasil
persamaan regresi linier sederhana tersebut,
koefisien korelasi sebesar 0,672, dan angka
dapat
ini terletak pada interval koefisien antara
diterima, yaitu ada pengaruh yang positif
(0,60 – 0,799).
antara
yang
hasil
kuat
antara
tersebut
disimpulkan
pengawasan
kualitas
Analisis regresi linear sederhana ini untuk
memprediksi
pelayanan
bahwa
pimpinan pegawai
bahwa
hipotesis
terhadap di
Dinas
Kpendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten
4. Analisis Regresi Linier Sederhana
dilakukan
menunjukkan
nilai
perubahan pada variabel kualitas pelayanan
Sambas. Kemudian pengaruh pengawasan pimpinan pegawai
terhadap di
kualitas
pelayanan
Dinas Kpendudukan Dan 10
RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Catatan Sipil Kabupaten Sambas sebesar
sedangkan sisanya sebesar 54,8 %
45,2 %, dan sisanya sebesar 54,8 %
merupakan pengaruh dari faktor-faktor
merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain
lain yang tidak diteliti dalam penelitian
yang tidak diteliti.
ini.
b) Saran Ada beberapa saran yang akan
D. KESIMPULAN DAN SARAN
peneliti berikan terkait dengan hasil yang diperoleh dan kesimpulan dalam penelitian
a) Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan
ini. Beberapa saran tersebut adalah sebagai
pembahasan yang telah dijelaskan pada bab
berikut :
sebelumnya, maka peneliti dapat menarik
1. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa
suatu kesimpulan sebagai berikut :
ada
1. Berdasarkan hasil analisis yang telah
pimpinan terhadap kualitas pelayanan di
dibahas, bahwa terdapat hubungan yang
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
kuat
Kabupaten Sambas. Terkait dengan hal
antara
pengawasan
pimpinan
pengaruh
antara
pengawasan
terhadap kualitas pelayanan pegawai di
tersebut, maka peneliti
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
saran kepada pihak Dinas Dukcapil
Kabupaten Sambas sebesar 0,672. Hal
untuk terus meningkatkan pengawasan
ini dikarenakan angka tersebut terletak
kepada para pegawai, agar kualitas
pada interval koefisien antara (0,60 –
pelayanan
0,799).
Peningkatan
2. Berdasarkan
hasil
perhitungan
memberikan
pegawai
meningkat.
pengawasan
dapat
dan
dilakukan dengan cara mengecek daftar
analisis regresi linear sederhana yang
hadir pegawai, dan memberikan sanksi
telah dibahas, bahwa ada pengaruh yang
yang tegas terhadap pegawai yang
positif antara pengawasan pimpinan
melanggar aturan yang telah ditetapkan.
terhadap kualitas pelayanan pegawai di
2. Peningkatan kualitas pelayanan pegawai
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
dapat
Kabupaten Sambas. Kemudian, dari hasil
memberikan penilaian terhadap hasil
perhitungan
determinasi
kerja, menyesuaikan hasil pekerjaan
pengaruh
dengan standar atau rencana yang telah
pengawasan pimpinan terhadap kualitas
ditentukan sebelumya, sehingga pegawai
menunjukkan
koefisien besarnya
juga
dilakukan
dengan
cara
pelayanan tersebut sebesar 45,2 %, 11 RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dapat memberikan pelayanan yang lebih
harus memberikan batas waktu kepada
maksimal.
responden untuk mengisi angket yang
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti
tentang
pelayanan
tersebut peneliti berikan karena data
disarankan untuk lebih mengembangkan
tersebut harus sudah terkumpul sebelum
lagi penelitian ini dengan mengganti atau
batas waktu penelitian berakhir.
menambahkan
kualitas
telah disebarkan. Pembatasan waktu
variabel
yang
sudah
diteliti menggunakan variabel lain yang belum diteliti, misalnya motivasi kerja,
E. DAFTAR PUSTAKA
kemampuan aparatur, perilaku birokrasi, komunikasi,
dan
restrukturisasi
1.
Buku-Buku:
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta
organisasi.
c) Keterbatasan Penelitian Adapun beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pada saat menyebarkan angket, peneliti mengalami kesulitan dalam mencari waktu
senggang
para
pegawai.
Dikarenakan
banyaknya
yang harus
dilayani
sehingga para
untuk
menyempatkan
pegawai
sulit
masyarakat
waktunya. 2. Ketika sedang menyebarkan angket, peneliti
tidak
bisa
menyebarkan
langsung semua angket kepada 19 orang responden, responden
karena masuk
tidak Kantor.
semua Hal
ini
membuat peneliti harus beberapa kali datang ke Kantor untuk memberikan angket yang belum diisi oleh responden.
Bahdin, Ardial. 2005. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Bugin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media Group Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta : Pustaka Quantum Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media Pasolong, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik. Makassar: Alfabeta Priyanto, Duwi. 2012. Mandiri Belajar Analisa Data dengan SPSS. Yogyakarta: MediaKom. Purwanto. 2007. Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
3. Terkait waktu penelitian yang singkat yaitu hanya 12 hari, membuat peneliti
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama 12
RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. ------------, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. bandung : Alfabeta ------------, 2011. Statistika Penelitian, Bandung: Alfabeta.
Untuk
Terry, Goerge R. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara. Terry, George R, Leslie W. Rue, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
2. DOKUMEN/PERATURAN/SKRIPSI: Profil Kabupaten Sambas Tahun 2014 Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dnn Catatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 226) Lastri. 2013. Hubungan Pengawasan Pimpinan Dengan Efektifitas Kerja Aparatur Pemerintah Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.
13 RIO FIRDAUS, NIM. E42011018 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat