PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari) Oleh Safaruddin dan Sutriana Basri Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara

ABSTRACT This research aimed to examine the effect of the application of performance-based budgeting to public accountability in government agencies. Primary data in this research were obtained from the perceptions of employees in Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Perceptions of respondents was measured by responses to questionnaires that uses ordinal measurement with 5-point Likert scale. The statistical method used to test the hypothesis is simple linear regression analysis by means of SPSS version 20. The results of this research indicate that the application of performancebased budgeting significant effect on public accountability in government agencies. This research shows the results of determination coefficient application performance-based budgeting to the public accountability of R2 = 0.343. The figure has meaning that the application of performance-based budgeting contribution towards public accountability was 34.3%, while the remaining 65.7% was obtained from the contribution of other factors. Keywords: Performance-Based Budgeting and Public Accountability. I. PENDAHULUAN Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan mendasar tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dalam penyusunan anggaran pemerintah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, pemerintah menerbitkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2009 yang kemudian Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 93

diubah lagi dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengganti model line-item. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. Pemerintah Kota Kendari telah menyesuaikan struktur APBD secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama pergeseran sistem anggaran tradisional ke sistem anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang di dalamnya mengandung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengharuskan pengelolaan anggaran daerah didasarkan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengenai Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung BPKAD Kota Kendari Tahun Anggaran 2012 s/d 2014 penyerapan dana anggaran Untuk tahun 2012 mencapai 79,48% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 12.049.533.451,50 dan 84,26% dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 6.916.195.250,00. Untuk tahun 2013 mencapai 94,77% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.988.572.621,00 dan 77,51% dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 9.092.384.002,00. Dan Untuk tahun 2014 mencapai 26,52% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 53.197.390.553,61 dan 84,89% dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 8.287.170.610,00. Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan programprogram yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Kota Kendari? Tujuan Penelitian ini adalah menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Kota Kendari.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 94

II. KAJIAN TEORI 1. Anggaran Pengertian anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Menurut Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Indra Bastian (2010) bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Abdul Halim (2007:164) mendefinisikan bahwa anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun. Berdasarkan teori-teori tersebut anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan pertanggungjawaban kepada publik. 2. Anggaran Berbasis Kinerja Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan pengertian anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Abdul Halim (2007) anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Indra Bastian (2010) mengemukakan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2009). Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008:14-19) unsur-unsur anggaran berbasis kinerja yaitu: (1) pengukuran kinerja, (2) penghargaan dan hukuman, (3) kontrak kinerja, (4) kontrol eksternal dan internal, dan (5) pertanggungjawaban manajemen. Karakteristik anggaran berbasis kinerja dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja menurut Indra Bastian (2010) diantaranya: (1) sistem ini mengandung tiga unsur pokok yaitu pengeluaran organisasi yang diklasifikasikan menurut program dan kegiatan, pengukuran kinerja, dan pelaporan program, (2) lebih berfokus pada pengukuran kinerja bukan pada Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 95

pengawasan, (3) setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan maksimalisasi output, dan (4) bertujuan menghasilkan informasi biaya dan kinerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja. Menurut Anggraini dan Puranto (2010) manfaat yang dapat diperoleh dari anggaran berbasis kinerja mencakup: 1) Bagi Masyarakat Sebagai pernyataan pembangunan yang dinyatakan pemerintah daerah untuk menjawab setiap kebutuhan, tuntutan atau aspirasi masyarakat (publik issues) guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. 2) Bagi Kepala Daerah selaku Manajemen Sebagai alat manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan setiap aktivitas dalam pemerintah daerah agar senantiasa mengacu kepada rencana yang dibuat. 3) Bagi Aparatur dan Satuan Kerja Sebagai sarana untuk mendorong setiap satuan kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan aktivitas berdasarkan skala prioritas daerah, tugas pokok dan fungsi, tujuan serta sasaran, serta terjaminnya sinkronisasi aktivitas dan terhindarnya tumpang tindih aktivitas. 4) Bagi Stakeholder yang diwakili oleh DPRD Sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menerangkan kinerja yang telah dilaksanakan. 3. Akuntabilitas Publik Pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Abdul Halim (2007:20) akuntabilitas publik adalah akuntabilitas publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya. Indra Bastian (2010) mengemukakan akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal). Mardiasmo (2009) mengkategorikan akuntabilitas menjadi dua macam yaitu: akuntabilitas vertikal (internal) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 96

(dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, serta akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas). Akuntabilitas memiliki beberapa aspek atau dimensi dalam organisasi sektor publik. Hopwood dan Elwood yang dikutip oleh Mahmudi (2006) menjelaskan bahwa terdapat lima aspek atau dimensi akuntabilitas, yaitu: (1) akuntabilitas hukum dan kejujuran, (2) akuntabilitas manajerial, (3) akuntabilitas program, (4) akuntabilitas kebijakan, dan (5) akuntabilitas finansial. Didalam tata kelola pemerintah yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip akuntabilitas publik karena akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban atas kegiatannya didalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2009) prinsipprinsip akuntabilitas publik pada pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan daerah tersebut diantaranya : 1) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, anggaran daerah. Transparansi juga memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. 2) Akuntabilitas berarti dari perencanaan, pelaporan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. 3) Value for money berarti telah ditetapkan tiga prisnsip didalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. 4. Penelitian terdahulu Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syambudi Prasetia Bahri (2012) yang meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)”. Penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. Persamaan penelitian Syambudi Prasetia Bahri (2012) dengan penelitian ini adalah meneliti mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) yang meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare)” menyimpulkan dari hasil pengujian semua variabel yaitu perencanaan, pelaksanaan/implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja yang menjadi indikator dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yang menunjukan bahwa keempat variabel tersebut Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 97

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Haspiarti (2012) mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang anggaran berbasis kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Sugih Arti (2009) yang meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok” menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja variabel ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok dan penganggaran berbasis kinerja variabel efisiensi dan efektivitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok. Perbedaan penelitian Agung Sugih Arti (2009) dengan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan dimana Agung Sugih Arti (2009) dalam variabel anggaran berbasis kinerja menggunakan 3 variabel yaitu, efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. 5. Kerangka Pikir dan Paradigma Penelitian Kerangka pikir yang mendasari penelitian ini yaitu dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Pelaksanaan kegiatan pemerintah berpegang pada anggaran yang ditetapkan, sehingga tercapainya anggaran berarti juga tercapainya sasaran pemerintah daerah. Oleh karena itu anggaran seharusnya mempunyai kualitas yang baik dan realistis, dengan adanya pengendalian keuangan yang efektif, pelaksanaan anggaran dapat lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penerapan anggaran berbasis kinerja naik, maka terhadap akuntabilitas publik juga naik sebagaimana yang telah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, maka dibuatkan skema kerangka pikir untuk menganalisis masalah diatas dengan menggunakan Analisis regresi linear sederhana, untuk lebih jelasnya kerangka pikir dibuat dalam bentuk skema berikut ini : Skema 1 Paradigma Penelitian Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Akuntabilitas Publik (Y) (H1)

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 98

6. Hipotesis Penelitian Adapun model hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. III. METODE PENELITIAN Objek penelitian ini adalah variabel Anggaran Berbasis Kinerja sebagai variabel independen dan Akuntabilitas Publik sebagai variabel dependen pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari yang berlokasi di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No.8 Kota Kendari.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap di Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari yang berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kriteria yang dimaksud adalah pegawai kantor BPKAD Kota Kendari yang terlibat dalam penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, terlibat penyusunan anggaran kegiatan, dan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Dari 110 pegawai tetap kantor BPKAD Kota Kendari yang memenuhi kriteria berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan bantuan software IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Statistics. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut : Y = a+bX+ є Adapun definisi operasional masing-masing variabel yaitu sebagai berikut: 1) Anggaran Berbasis Kinerja (X) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam Renja-SKPD disetiap unit-unit kinerjanya di dalam suatu instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan anggarannya kepada DPR dan masyarakat luas. 2) Akuntabilitas Publik (Y) merupakan bagian perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 99

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian a. Deskripsi Variabel Penelitian Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk menginterpretasikan mengenai distribusi frekuensi jawaban responden dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini data kuesioner yang kembali berjumlah 44 kuesioner dan jawaban responden dikategorikan dalam lima kategori dengan menggunakan skala Likert. Masing-masing skala mempunyai penilaian dari sangat negatif ke sangat positif yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner. Tabel 1 Rekapitulasi Distribusi frekuensi jawaban No.

Tanggapan Responden Tanggapan Poin

Anggaran Berbasis Kinerja T % F

Akuntabilitas Publik F

T

%

1.

Sangat setuju

5

173

865

43,40

265

1325

49,74

2.

Setuju

4

213

852

42,75

289

1156

43,39

3.

Netral

3

80

240

12,04

59

177

6,64

4.

Tidak setuju Sangat Tidak Setuju

2

18

36

1,81

3

6

0,23

1

0

0

0

0

0

0

100

616

2664

100

5.

484 1993 Jumlah Sumber: Data primer diolah Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase kecenderungan jawaban responden adalah sebagai berikut : 1) Anggaran Berbasis Kinerja (X) Skor Ideal = Angka Penilaian Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden = 5 x 11 x 44 = 2.420 Total Keseluruhan Kecenderungan kor awaban x kor ideal . Kecenderungan kor awaban x (sangat kuat) . Kecenderungan skor jawaban untuk variabel Anggaran Berbasis Kinerja dikategorikan sangat kuat yaitu sebesar 82,36%. Hal ini secara deskriptif memberikan indikasi bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada BPKAD Kota Kendari telah berjalan dengan baik. Rata-rata responden setuju dengan indikator-indikator anggaran berbasis kinerja karena indikator tersebut telah sesuai dengan yang dialami oleh pegawai. 2) Akuntabilitas Publik (Y) Skor Ideal = Angka Penilaian Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden = 5 x 14 x 44 = 2.664

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 100

Total Keseluruhan x kor ideal

Kecenderungan kor awaban

. .

Kecenderungan kor awaban

x

sangat kuat)

Kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan variabel Akuntabilitas Publik dapat dikategorikan sangat kuat yaitu sebesar 86,49%. Secara deskriptif ini memberikan indikasi bahwa terdapat akuntabilitas publik pada setiap pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pegawai BPAKD Kota Kendari. b. Uji Validitas dan Reliabilitas Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi alat ukur. Pengujian validitas instrument menggunakan metode korelasi Product Moment Person, dengan kriteria jika nilai r yang diperoleh lebih besar dari ≥ ) pada taraf kepercayaan 95%. Setelah melakukan pengujian menunjukkan hasil bahwa semua instrumen telah memenuhi syarat valid) yaitu dengan nilai r ≥ . Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas instrumen akan diuji dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Jika dari hasil pengujian instrumen diperoleh nilai koefisiennya lebih besar dari 0,60 maka instrumen yang digunakan adalah reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka seluruh instrumen telah memenuhi syarat (reliabel). c. Deskripsi Analisis Regresi Linear Sederhana Pengujian dan pembuktian secara empiris pengaruh antar variabel dalam penelitian ini selain menggunakan analisis statistik deskriptif juga menggunakan analisis statistik inferensial yaitu analisis regresi linear sederhana yang diolah dengan menggunakan program IBM SPSS 20, untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Dari pengujian tadi akan ditarik kesimpulan berdasarkan penaksiran (inferensi). Hasil analisis regresi linear sederhana yang menguji pengaruh variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap variabel Akuntabilitas Publik (Y) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana a

Coefficients Unstandardized Coefficients B Std. Error

Model

(Constant) 1

Anggaran Berbasis Kinerja

R 2 R Square (R )

1.998

.492

.558

.119

Standardized Coefficients Beta

.585

T

Sig.

4.059

.000

4.679

.000

= 0,585 = 0,343

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 101

Sumber: Hasil output IBM SPSS 20, data primer diolah Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengujian model regresi tersebut, maka model regresi yang menyatakan pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari dinyatakan sebagai berikut : Y = 1,998 + 0,558X+ є Berdasarkan model persamaan regresi linear sederhana diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Nilai konstantanya sebesar 1,988 dapat diartikan jika variabel bebas dalam model diasumsikan sama dengan nol, secara rata-rata variabel diluar model tetap akan meningkatkan akuntabilitas publik sebesar 1,988 satuan. 2. Koefisien regresi untuk variabel anggaran berbasis kinerja adalah 0,558 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila variabel anggaran berbasis kinerja mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel akuntabilitas publik akan mengalami peningkatan sebesar 0,558 satuan. 2. Uji Hipotesis a. Uji Persial (Uji t) Hipotesis dalam penelitian ini yaitu anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Nilai t tabel pada α 5 adalah 1,681. Nilai t hitung variabel anggaran berbasis kinerja pada signifikan 0,000 adalah 4,679. Dengan demikian dapat diketahui bahwa t tabel > t hitung , sehingga 4,679 > 1,681 (sig 0,000<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik. Dengan demikian hipotesis diterima. b. Koefisien Determinasi (R2) Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,343 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung atau kontribusi variabel X terhadap Y adalah sebesar 34,3% atau pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang digunakan dalam model penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 34,3% variasi dari Akuntabilitas Publik dan sisanya sebesar 65,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 3. Pembahasan Secara empiris, hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan pada instansi, maka akan semakin baik pula akuntabilitas publik para pimpinan dan pegawai. Hal ini dijelaskan oleh tabel regresi di atas dimana koefisien regresi untuk variabel anggaran berbasis

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 102

kinerja adalah 0,558, dapat diartikan bahwa apabila variabel anggaran berbasis kinerja terjadi kenaikan 1 kali, maka variabel terikat akuntabilitas publik akan mengalami kenaikan sebesar 0,558 kali. Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki nilai yang cukup berarti bagi akuntabilitas publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Hal ini dikarenakan setiap instansi pemerintah harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan, sehingga setiap komponen dalam instansi pemerintah bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang ditetapkan. Dalam memahami penganggaran berbasis kinerja, komitmen dari seluruh komponen organisasi untuk menyiapkan sumber daya berupa anggaran, kegiatan, dan sumber daya manusia sangat penting. Sehingga untuk memicu keberhasilan implementasi penerapan anggaran berbasis kinerja diperlukan penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi yang tegas terhadap kinerja pegawai maupun pimpinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syambudi Prasetia Bahri (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) yang menunjukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan anggaran berbasis kinerja naik, maka terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga naik. Selain itu pendapat Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, pihak pemegang amanah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut dengan kata lain penerapan anggaran berbasis kinerja berkaitan erat dengan akuntabilitas publik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Berdasarkan temuan empiris yang menunjukkan adanya pengaruh yang tidak hanya signifikan melainkan juga berpengaruh positif antar penerapan anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas publik, hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa: Pertama, penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada suatu instansi terkait dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, salah satu cara Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 103

meningkatkan akuntabilitas publik yang transparan, akuntabel, dan value for money adalah dengan meningkatkan efektifitas penerapan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. V. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Kota Kendari yang artinya bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas publiknya. Beberapa saran dan rekomendasi yang diajukan oleh penulis berdasarkan simpulan dan hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sebaiknya harus meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan terhadap input, output dan outcome atas pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan seluruh potensi sumber daya yang ada baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya dapat berjalan dengan baik. (2) Bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sama, sebaiknya meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik. Penelitian ini juga masih terbatas pada objek penelitian yaitu BPKAD Kota Kendari saja, sehingga belum tergeneralisasi secara baik. DAFTAR PUSTAKA Anggraini, Yunita. & Puranto, Hendra B. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2008. Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta. Bahri, Syambudi Prasetia. 2012. Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare). Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 104

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www.djpkpd.go.id. __________ No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. __________ No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sugih Arti, Agung. 2009. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok. Tesis. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. _____________ No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. _____________ No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. _____________ No. 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO

Page 105