PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ETIKA JABATAN TERHADAP KINERJA APARATUR BIROKRASI ( Suatu Studi Di Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara ) REZHA R. KAUNANG TELLY SONDAKH MARTHA OGOTAN
ABSTRAK : PP.42 of 2004 mandated that in the execution of official duties and everyday life and every civil servant is obliged to be guided by the ethical position that applies to all civil servants. However, in reality the values or ethical norms contained in the policies of the ethics office has not been fully implemented in earnest by the bureaucratic apparatus (PNS), so that may have an impact on performance. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of ethics policies on the performance of bureaucratic positions in North Sulawesi Provincial Secretariat. The method used in this study is a quantitative method. Source of data / research respondents were as many as 50 employees were taken with a random sampling technique from 460 employees in North Sulawesi Provincial Secretariat. Data collection using questionnaire and assisted with interview techniques. The analysis technique used is the percentage analysis, linear regression analysis and product moment correlation. The results showed: (1) variable regression coefficient ethical positions on policy implementation level and the performance of the apparatus is very significant posifive (2) the correlation coefficient and the coefficient of determination of office ethics policy implementation variables on the performance of the apparatus is high / strong and highly significant. Based on the results of that study concluded that the implementation of the ethical policy positions had functional relationships and positive influence on the category of high and very significant to the performance of the apparatus in North Sulawesi Provincial Secretariat. This shows that the implementation of civil service ethics policy positions (PP.42 2004) has been able to provide a positive impact for increased performance bureaucratic apparatus. Based on these conclusions suggested: (1) understanding, appreciation and practice of the ethical principles set out in the civil service ethics policy positions (PP. 42 2004) needs to be an increase in the bureaucratic apparatus. (2) required the commitment of the elite bureaucracy to implement policy positions with good ethics and correct; (3) a continuous basis an assessment of the level of implementation of the ethical policy positions through a monitoring mechanism, and then evaluated and attempted repair. Keywords: ethics policy positions, performance of the apparatus.
pelayanan yang terbaik, adil dan merata
PENDAHULUAN Kelancaran tugas
umum
pembangunan dipengaruhi
penyelenggaraan pemerintahan nasional
oleh
dan sangat
kesempurnaan
pengabdian aparatur Negara.
Pegawai
Negeri Sipil atau aparatur birokrasi adalah Negara
merupakan yang
unsure
betugas
aparatur
memberikan
kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya
tujuan
pembangunan
nasional. Diperlukan aparatur birokrasi (PNS) yang netral, mampu menjaga persatuan
dan
kesatuan
bangsa,
profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
Fenomena menunjukkan aparatur
selama kondisi
birokrasi
ini
lingkungan
masih
adanya
pemerintahan daerah yang efisien dan efektif
serta
pelayanan
mampu
publik
menyediakan
sebagaimana
yang
permasalahan serius yang harus diatasi,
diharapkan oleh masyarakat. Tuntutan
antara lain : (1) pelaksanaan tugas-tugas
tersebut merupakan hal yang wajar
umum pemerintahan belum sepenuhnya
karena selama ini aparatur birokrasi di
berjalan efisien dan efektif, sehingga itu
daerah belum dapat menunjukkan kinerja
pembangunan aparatur birokrasi masih
yang maksimal sebagaimana harapan
harus ditingkatkan dan diarahkan pada
masyarakat.
peninkatan efisiensi dan efektivitas; (2) di
pelaksanaan dan hasil kerja aparatur
lingkungan aparatur birokrasi ada gejala
birokrasi
masih belum bersih dan sering merusak
menyelenggarakan
kewibawannya,
yang
sehingga
itu
Hal tersebut tampak pada
di
kurang
daerah
dalam
pelayanan
atau
tidak
publik maksimal
pembangunan aparatur birokrasi terus
sehingga sering menyebabkan munculnya
diarahkan pada mewujudkan aparatur
ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
yang bersih dan berwibawa; (3) di
Selain itu masih sering terdapat praktek
lingkungan
penyimpangan
aparatur
birokrasi
masih
dan
penyalahgunaan
sering ditemui adanya penyalahgunaan
wewenang seperti KKN (korupsi, kolusi,
wewenang dan penyelewengan lainnya
nepotisme), pungutan liar, pemborosan
seperti korupsi, kolusi dan nepotisme,
kekayaan daerah, dan lain-lain bentuk
pungutan
penyelewengan dilakukan oleh kalangan
liar,
kebocoran
dan
pemborosan; sehingga itu pembinaan,
aparatur
birokrasi
di
daerah
penertiban dan pendayagunaan aparatur
menimbulkan
pemerintah/birokrasi terus ditingkatlkan.
masyarakat terhadap birokrasi.
yang
ketidakpercayaan
Beberapa fenomena permasalahan seperti
Kinerja aparatur birokrasi yang
ini tidak hanya terjadi di lingkungan
belum maksimal tersebut tentunya tidak
aparatur birokrasi pada tingkat pusat
hanya
tetapi juga di tingkat daerah.
kemampuan
Semangat otonomi daerah telah mewarnai
pendayagunaan
disebabkan
oleh
kurangnya
pengetahuan
dan
keterampilan atau kecakapan bekerja,
aparatur
tetapi juga bersumber dari sikap dan
birokrasi di daerah dengan tuntutan untuk
perilaku yang tidak baik atau tidak benar
mewujudkan
dari aparatur birokrasi tersebut dalam
penyelenggaraan
melaksanakan
tugas
melakukan
42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
tindakan jabatannya seperti : tidak suka
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
berdisiplin tinggi, kurang bertanggung
Sipil,
jawab,
mengenai
tidak
dan
mau
bekerjasama,
yang
antara
lain
nilai-nilai
mengatur
dasar
yang
tidak/kurang bersemangat, tidak mau
terkandung di dalam pembinaan jiwa
berinisiatif dalam memecahkan persoalan
korps dan kode etik atau etika jabatan
yang muncul, kurangnya kepekaan dalam
bagi segenap PNS dalam menjalankan
bekerja, dan lain-lain sebagainya.
tugas dan melakukan tindakan jabatan.
Sikap atau perilaku tidak baik
Kode etik atau etika jabatan merupakan
yang masih ditemui dikalangan aparatur
pedoman
birokrasi tersebut tercipta disebabkan
perbuatan
antara lain kurangnya pemahaman dan
melaksanakan tugasnya dan pergaulan
penghayatan terhadap etika jabatan atau
hidup
kode etik yang berlaku bagi segenap
jabatan/kode etik tersebut diharapkan
aparatur
akan
pemerintah/birokrasi.
sikap,
tingkahlaku,
aparatur/PNS
sehari-hari.
terwujud
dan
didalam
Dengan
etika
PNS/aparatur
yang
Sebagaimana diketahui bahwa dalam
menjunjung
tinggi
kehormatan
serta
administrasi
keteladanan
sikap,
tingkahlaku
dan
merupakan
publik
etika
jabatan
ketentuan-ketentuan
atau
perbuatan dalam melaksanakan tugas
standar-standar yang mengatur perilaku
kedinasan dan pergaulan sehari-hari.
moral para aparatur pemerintah. Etika
Sebagaimana disebutkan dalam PP.42
jabatan berisi ajaran-ajaran moral dan
Tahun 2004 (pasal 7), bahwa dalam
asas-asas
pelaksanaan
kelakuan
yang
baik
bagi
tugas
kedinasan
dan
aparatur dalam menunaikan tugas dan
kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib
melakukan tindakan jabatannya. Etika
bersikap dan berpedoman pada etika
jabatan memberikan berbagai asas etis,
dalam
ukuran baku, pedoman perilaku dan
berorganisasi, etika dalam bermasyarakat,
kebajikan moral yang dapat diterapkan
etika dalam diri sendiri, dan etika
oleh setiap aparatur.
terhadap sesame PNS. dengan
jabatan
bagi
etika
dalam
kebijakan
Akan tetapi dalam kenyataannya
aparatur
nilai-nilai atau norma-norma etika yang
pemerintah/birokrasi, pemerintah telah
terkandung dalam kebijakan tentang etika
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor
jabatan
etika
Sehubungan
bernegara,
tersebut
masih
kurang
diperhatikan dan masih sering diabaikan
kepada masyarakat, dan perilaku atau
dan tidak
tindakan
diimplementasikan dengan
tidak
baik
lainnya
yang
sungguh-sungguh oleh kalangan aparatur
melanggar atau tidak sesuai dengan
birokrasi di dalam melaksanakan tugas
norma-norma atau standar-standar etika
dan melakukan tindakan jabatannya,
jabatan.
sehingga berbagai perilaku atau tindakan
Implementasi
tidak baik dan tidak benar atau yang
jabatan
bertentangan
dengan
kalangan
norma-norma
etika
dilakukan
oleh
nilai-nilai masih
kalangan
dan sering
aparatur
birokrasi.
yang
tidak
aparatur
berdampak
pada
kebijakan
etika
maksimal
pada
birokrasi tidak
dapat
terwujudkan
kinerja maksimal yang diharapkan. Akan tetapi sejauh mana kebenaran asumsi ini
Fenemena seperti itu masih sering
masih
perlu
dikaji
melalui
suatu
ditemui di kalangan aparatur birokrasi di
penelitian. Atas dasar alasan tersebut
daerah. Dari pengamatan sementara atau
maka penulis tertarik mengangkat judul
prasurvei
penelitian : “Pengaruh Implementasi
Daerah
di
lingkungan
Propinsi
Sekretariat
Sulawesi
Utara
Kebijakan
Etika
Jabatan
Terhadap
nampaknya para aparatur/pegawai masih
Kinerja Aparatur Birokrasi di Sekretariat
ada yang menunjukkan perilaku atau
Daerah Propinsi Sulawesi Utara”.
tindakan
para
yang
dapat
mengindikasikan kurangnya pemahaman dan
penghayatan
serta
pengamalan
terhadap asas-asas etis yang berlaku bagi paratur
pemerintah/birokrasi
sebagaimana yang ditetapkan di dalam PP.No.42 Tahun 2004. nampak
pada
Hal tersebut
perilaku
para
aparatur/pegawai yang masih melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak benar di dalam pelaksanaan tugas seperti tidak/kurang bersemangat,
disiplin, kurang
jujur,
kurang kurang
netral/adil dalam melakukan pelayanan
METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian Penelitian ini
didesain sebagai
suatu penelitian survei (kuantitatif) yang bersifat korelasional.
Danim (2000)
mendefinsikan survei adalah metode pengumpulan
data
yang
bersifat
deskriptif, asosatif, ataupun logika sebab akibat mengenai peristiwa atau fenomena melalui sejumlah unit atau individu. Penelitian korelasi adalah untuk meneliti hubungan atau pengaruh antara dua fenomena atau lebih. Dalam penelitian korelasi (korelasional) peneliti memilih
individu-individu
yang
mempunyai
norma etika jabatan itu; Penghayatan
variasi dalam hal yang diselidiki. Semua
aparatur/pegawai
anggota kelompok yang dipilih sebagai
norma etika jabatan itu; Pengamalan
subyek penelitian diukur mengenai dua
aparatur/pegawai
jenis atau lebih variabel yang diselidiki,
norma
kemudian
melakukan tindakan jabatan atau di
dihitung
untuk
diketahui
koefisien korelasinya (Borg dan Gall, dalam Arikunto,2000).
etika
terhadap
terhadap
jabatan
norma-
norma-
itu
dalam
dalam menjalankan tugas. 2. Variabel Kinerja aparatur birokrasi.
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel yang merupakan obyek penelitian ini terdiri dari dua variabel
Yang dimaksudkan dengan kinerja aparatur
adalah tingkat kemampuan
seseorang aparatur/pegawai di dalam
etika
melaksanakan dan mencapai hasil
jabatan” (variabel bebas), dan “kinerja
kerja dari tugas atau jabatannya dalam
aparatur birokrasi” (variabel terikat).
suatu periode waktu tertentu. Variabel
yaitu
“implementasi
Variabel-variabel dibuat
definisi
kebijakan
penelitian
tersebut
operasional
masing-
diukur dari beberapa indikator, yaitu : Kuantitas kerja, Kualitas kerja, Sikap,.
masing sebagai berikut : 1. Variabel
kinerja aparatur birokrasi selanjutnya
Implementasi
Kebijakan
Etika Jabatan. Yang dimaksudkan
Perilaku C. Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan dan
dengan implementasi kebijakan etika atau
yang akan dianalisis untuk pengujian
pelaksanaan atau penerapan dari asas-
hipotesis ialah data primer, yaitu data
asas atau nilai-nilai atau norma-norma
yang
moral tersebut oleh aparatur birokrasi
informan/responden
di dalam menjalankan tugas atau
Disamping itu juga dikumpulkan data
jabatan.
sekunder
jabatan
adalah
Berdasarkan
operasional konkrit
penerapan
tersebut variabel
maka
definisi secara
implementasi
kebijakan etika jabatan dapat diamati melalui beberapa indikator sebagai berikut
:
aparatur/pegawai
Pemahaman terhadap
norma-
diperoleh
yang
langsung yang
berfungsi
dari
para
ditetapkan.
sebagai
pendukung atau pelengkap data primer. D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi atau subyek penelitian ini ialah semua aparatur birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat
Daerah Propinsi Sulawesi Utara yaitu
Dimana :
sebanyak 460 orang.
a = nilai konstan variabel terikat (Y)
populasi
Dari jumlah
(aparatur/pegawai),
diambil
apabila variabel X tidak berubah
sebagai sampel responden sebanyak 50
/tetap; dihitung dengan rumus :
orang yang diambil
a =
secara random
∑𝑌 ∑𝑋 2 − ∑𝑋 ∑𝑋𝑌 𝑛 ∑𝑋 2 − ∑𝑋 2
sampling (sampel acak) pada 5 Biro lokasi sampel, yaitu setiap Biro diambil sampel responden sebanyak 10 orang.
b = koefisien arah regresi variabel Y atas variabel
E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Instrumen dan
X,
yaitu
besar
perubahan pada nilai variabel Y teknik
yang disebabkan atau dipengaruhi
pengumpulan data yang digunakan dalam
oleh perubahan pada variabel X.
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Koefisien (b) dihitung dengan
Kuesioner atau daftar pertanyaan; Studi
rumus :
Dokumentasi; Observasi.
b =
F. Teknik Analisis Data Teknis
analisis
𝑛∑𝑋𝑌− ∑𝑋 (∑𝑌) 𝑛 ∑𝑋 2 − (∑𝑋)²
Tingkat keberartian regresi diuji data
yang
dengan statistik-F (Sugiono, 2002),
digunakan dalam penelitian ini adalah
pada taraf signifikan 0,05 atau taraf
analisis kuantitatif dimana data yang
keyakinan 95%. Analisis regresi
terkumpul diolah dan dianalisis dengan
sederhana
menggunakan
computer program SPSS versi 12,0
analisis
statistik
inferensial sebagai berikut :
akan
diolah
dengan
for Windows.
1. Analisis regresi linier sederhana;
2.
Analisis korelasi sederhana (korelasi
digunakan untuk mengetahui pola
product moment); digunakan untuk
hubungan pengaruh dari variabel
mengetahui
bebas “ implementasi kebijakan
besar pengaruh dari variabel bebas
etika jabatan”(X) terhadap variabel
“implementasi
terikat “kinerja aparatur birokrasi”
jabatan” (X) terhadap variabel terikat
(Y).
pengaruh
“kinerja aparatur birokrasi ” (Y).
dinyatakan dengan persamaan regresi
Analisis korelasi yang digunakan
linier sebagai berikut :
ialah
Pola
hubungan
Y= a + bX
derajat
analisis
korelasi
kebijakan
korelasi
dan etika
product
moment,
dengan
rumus
sebagai
berikut :
Hasil
𝒏 ∑𝑿𝒀− ∑𝑿 (∑𝒀) 𝑛
tersebut
menunjukkan bahwa lebih dari separuh aparatur
r =
penelitian
∑𝑋 2 −
koefisien
tingkat
korelasi
signifikasi
diuji
dengan
statistik-t, (Sugiono, 2002), pada taraf signifikan 0,05 atau taraf keyakinan 95%. Analisis korelasi sederhana
akan
yang
diteliti
di
lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi
∑𝑋 2 { 𝑛∑𝑌 2 − ∑𝑌 2 }
Selanjutnya,
birokrasi
diolah
dengan
bantuan computer program SPSS versi 12,0 for Windows.
Sulawesi Utara sudah mengimplementasi kebijakan
etika
jabatan
dengan
baik/tinggi di dalam pelaksanaan tugas dan jabatan mereka sebagai aparatur birokrasi atau PNS, sementara sisanya sudah mengimplementasikannya dengan cukup
baik.
gambaran
Ini
dapat
memberikan
bahwa
para
aparatur
di
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Utara pada umumnya telah menerapkan dengan baik nilai-nilai, asas-asas atau
A. Deskripsi Variabel Penelitian 1. Implementasi Jabatan
Kebijakan
norma-norma yang mengatur perilaku Etika
moral para pejabat atau aparatur birokrasi
Hasil perhitungan tabulasi data
di dalam menjalankan tugas dan jabatan,
diperoleh gambaran tentang implementasi
sebagaimana yang ditetapkan di dalam
kebijakan etika jabatan pada aparatur
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
birokrasi di Sekretariat Daerah Propinsi
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Sulawesi Utara, yaitu dari 50 orang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
responden yang diteliti ada sebanyak 26
2. Kinerja Aparatur
orang
atau
52%
mengimplementasi jabatan
pada
yang
telah
kebijakan
etika
kategori
Berdasarkan diperoleh
hasil
gambaran
tabulasi
tentang
tingkat
tinggi/baik,
kinerja aparatur birokrasi di Sekretariat
kemudian ada 24 orang atau 48% yang
Daerah Propoinsi Sulawei Utara. Dari 50
telah mengimplementasi kebijakan etika
orang
jabatan
sebanyak 26 orang atau 52%
berada
pada
kategori
responden
yang
diteliti
ada yang
sedang/cukup baik. Sedangkan aparatur
tingkat
yang
“tinggi/baik, dan ada 24 orang atau 48%
implementasi
kebijakan
jabatan terkategori rendah tidak ada.
etika
yang
kinerja
tingkat
mereka
kinerja
terkategori
terkategori
“sedang/cukup baik”, dengan demikian
terhadap tingkat kinerja aparatur di
kinerja aparatur di Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi
Propinsi Sulawesi Utara berada kategori
Utara yaitu Ŷ= 8,936 + 0,791 X.
sedang/cukup baik sampai tinggi/baik,
Koefisien regresi b = 0,791 yang
namun yang lebih banyak atau lebih
bertanda
separuh adalah yang tingkat kinerja
menunjukkan
terkategori atau berada pada kategori
fungsional/pengaruh
tinggi/baik.
implementasi kebijakan etika jabatan
positif
tersebut
bahwa
jelas
hubungan variabel
Hasil penelitian tersebut dapat
terhadap peningkatan tingkat kinerja
memberikan petunjuk atau gambaran
aparatur adalah positif dengan pola
bahwa kinerja aparatur pada Sekretariat
perkembangan 1 : 0,791;
Daerah
perubahan/peningkatan
Propinsi
Sulawesi
Utara
artinya
implementasi
terkategori baik sampai cukup baik
kebijakan etika jabatan
dilihat
yang
skala/satuan
yaitu
perubahan/peningkatan tingkat kinerja
dari
dipakai
indikator-indikator
dalam
penelitian
ini
kuantitas kerja yang dicapai pada periode
sebesar
waktu
hubungan
tertentu, kualitas kerja
yang
akan
0,791
sebesar 1 menyebabkan
satuan/skala.
Pola
fungsional/pengaruh
ditujukkan dari hasil kerja, sikap terhadap
implementasi kebijakan etika jabatan
pekerjaan,
terhadap tingkat kinerja aparatur tersebut
dan
perilaku
dalam
melaksanakan tugas dan jabatan.
adalah
sangat
berarti
atau
sangat
signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh
B. Pembahasan Hasil Penelitian Hasil penelitian yang dilakukan
hasil
pengujian
keberartian
regresi
terhadap 50 orang aparatur di Sekretariat
dengan uji-F didapat nilai Fhitung =
Daerah Propinsi Sulawesi Utara ternyata
139,999 pada taraf signifikan 0,000.
menemukan
bahwa
kebijakan
etika
hubungan
fungsional
implementasi
jabatan dan
mempunyai pengaruh
positif terhadap tingkat kinerja aparatur.
Hasil analisis korelasi product moment
(pearson
correlation)
juga
menunjukkan adanya korelasi dan daya determinasi/penentu
implementasi
linier
kebijakan etika jabatan terhadap tingkat
didapat persamaan regresi linier yang
kinerja aparatur di Sekretariat Daerah
menunjukkan
Propinsi
Hasil
analisis
regresi
hubungan
fungsional
implementasi kebijakan etika jabatan
Sulawesi
ditunjukkan
dengan
Utara. nilai
Hal
itu
koefisien
korelasi
(r)
sebesar
0,863
(yang
Utara sebagai dampak atau pengaruh dari
mendekati angka maksimum koefisien
peningkatan
korelasi yakni 1,000), dan nilai koefisien
etika
determinasi (r2) sebesar 0,745 atau
Nomor 42 Tahun 2004), maka dapat
74,5%.
ini
dilakukan perhitungan dengan metode
mempunyai makna bahwa implementasi
interpolasi yaitu memasukkan nilai/harga
kebijakan
tertentu
Hasil
korelasi
analisis
etika dan
korelasi
jabatan
daya
mempunyai
penentu/pengaruh
implementasi
jabatan
keijakan
dari
(Peraturan
variabel
etika
jabatan
kebijakan Pemerintah
implementasi ke
dalam
sebesar 74,5% terhadap tingkat kinerja
persamaan regresi hasil analisis data.
aparatur di Sekretariat Daerah Propinsi
Dengan metode interpolasi ini maka
Sulawesi
peningkatan
apabila implementasi etika jabatan dapat
kinerja aparatur di Sekretariat Daerah
ditingkatkan sebesar nilai (score) ideal
Propinsi Sulawesi Utara sebesar 74,5%
pengukuran
dipengaruhi oleh implementasi kebijakan
penelitian ini (yakni 60), maka dapat
etika jabatan, sedangkan sisanya 25,5%
diprediksi peningkatan kinerja aparatur di
ditentukan oleh variabel lain.
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi
Utara;
artinya
Hasil analisis regresi linier dan
yang
digunakan
Utara yaitu sebagai berikut :
analisis korelasi product moment tersebut
Ŷ = 8,936 + 0,791 (60)
secara bersama-sama dapat memberikan
= 56,396
kesimpulan kebijakan
bahwa etika
implementasi
jabatan
dalam
Hasil
perhitungan
ketepatan
berpengaruh
prediksi di atas menunjukkan bahwa
positif dan siginikan terhadap tingkat
apabila implementasi kebijakan etika
kinerja aparatur di Sekretariat Daerah
jabatan dapat ditingkatkan sebesar nilai
Propinsi
Dengan
(score) ideal variabel tersebut (yakni 60)
demikian hipotesis yang diajukan/diuji
dari kondisi yang ada sekarang, maka
dalam penelitian ini sebagaimana telah
dapat diprediksi akan terjadi peningkatan
dikemukakan
tinjauan
kinerja aparatur di Sekretariat Daerah
pustaka di atas, dapat dinyatakan teruji
Propinsi Sulawesi Utara sebesar 56,396
atau diterima dengan sangat meyakinkan.
skala. Hasil perhitungan prediksi ini
Sulawesi
pada
Utara.
uraian
Untuk memprediksi peningkatan
dapat
memberi
petunjuk
bahwa
di masa depan kinerja aparatur birokrasi
implementasi kebijakan etika jabatan
di Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi
berpengaruh
signifikan
terhadap
peningkatan tingkat kinerja aparatur;
menentukan norma-norma mengenai apa
artinya di masa depan akan terjadi
yang seharusnya dilakukan oleh setiap
peningkatan signifikan kinerja aparatur
aparatur birokrasi pejabat publik dalam
apabila implementasi kebijakan etika
melaksanakan
jabatan dapat ditingkatkan ke arah yang
menjalankan jabatannya (Widjaja, 2003;
lebih baik lagi. Oleh karena itu implikasi
Kumorotomo,
penting dari hasil penelitian ini ialah
melahirkan asas etis, standar, pedoman,
implementasi kebijakan etika jabatan
dan kebajikan moral yang luhur/baik
yang berlaku bagi aparatur birokrasi
kepada
(PP.No.42
pemerintahan/birokrasi (Gie, 2003). Etika
Tahun
ditingkatkan
2004)
harus
kualitasnya
menghendaki
apabila
2000).
Etika
segenap
jabatan
memberikan
dan
jabatan
aparatur
tuntunan
moral
yang
terhadap aparatur tentang apa yang salah
signifikan kinerja aparatur birokrasi di
dan apa yang benar, atau apa yang baik
masa-masa yang akan datang.
dan
Hasil
peningkatan
fungsinya
analisis
regresi
yang
buruk;
Etika
dapat
linier,
dianalogikan dengan sistem sensor pada
analisis korelasi product moment serta
tubuh manusia seperti perasaan, intuisi,
pengujian prediksi tersebut sekaligus
dan suara hati nurani yang sering
membuktikan kebenaran kajian kerangka
memberi teguran atau mengendalikan diri
teoritis yang dibangun sebagai landasan
manusia (Keban, 2008). Etika jabatan
teori dalam penelitian ini Sebagaimana
dapat
diuraikan dalam Bab II dari skripsi ini
mengatasi penyimpangan-penyimpangan
bahwa etika jabatan merupakan nilai-
yang dilakukan oleh pejabat publik
nilai, norma-norma atau standar-standar
(Saefulaah Djadja, 2012).
yang mengatur perilaku moral para
Implikasi
aparatur atau pejabat dalam
publik/birokrat
melaksanakan
melakukan
tindakan
tugas
dan
jabatan.
Etika
juga
penelitian
diperjuangkan
ini
penting ialah
dari
untuk
hasil
implementasi
kebijakan etika jabatan yang berlaku bagi aparatur
birokrasi
(PP.No.42
Tahun
jabatan berisi ajaran-ajaran moral dan
2004) harus ditingkatkan kualitasnya
tingkahlaku yang baik dan benar bagi
apabila menghendaki peningkatan yang
segenap aparatur/pejabat publik di dalam
signifikan kinerja aparatur birokrasi di
menunaikan
masa-masa yang akan datang.
jabatan.
tugas
Etika
dan jabatan
menjalankan berusaha
3. Berdasarkan analisis regresi linier dan
KESIMPULAN DAN SARAN
korelasi
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini
sederhana
bahwa
implementasi kebijakan etika jabatan
sebagaimana telah diuraikan di atas,
punya hubungan
maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai
pengaruh positif pada kategori tinggi
berikut :
dan sangat signifikan
1. Implementasi kebijakan etika jabatan
kinerja
aparatur
fungsional dan
di
terhadap Sekretariat
(PP.42 Tahun 2004) pada kalangan
Daerah Propinsi Sulawesi Utara. Hal
aparatur
di
Daerah
ini menujukkan bahwa implementasi
Propinsi
Sulawesi
Utara
kebijakan etika jabatan PNS (PP.42
Sekretariat Utara
berada pada kategori tinggi/baik
Tahun
sampai sedang/cukup baik, dilihat
memberikan dampak positif bagi
dari indikator yang dipakai dalam
peningkatan
penelitian ini yaitu : pemahaman
birokrasi.
aparatur/pegawai terhadap normanorma etika jabatan itu; penghayatan
2004)
sudah
kinerja
dapat
aparatur
B. Saran Berdasarkan
kesimpulan
hasil
aparatur/pegawai terhadap norma-
penelitian ini, hasil penemuan dalam
norma etika jabatan itu; pengamalan
maka dapatlahlah dikemukakan beberapa
aparatur/pegawai terhadap norma-
saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu
norma
sebagai berikut :
etika
jabatan
itu
dalam
melaksanakan tugas atau melakukan tindakan jabatan.
1. Pemahaman,
penghayatan
dan
pengamalan terhadap asas-asas etis
2. Kinerja aparatur di Sekretriat Daerah
yang tertuang dalam kebijakan etika
Propinsi Sulawesi Utara berada pada
jabatan PNS (PP. 42 Tahun 2004)
kategori
perlu
tinggi/baik
sedang/cukup indikator
baik,
dilihat
dipakai
dari
peningkatan
di
kalangan
aparatur birokrasi.
dalam
2. Implementasi kebijakan etika oleh
penelitian yakni : kuantitas kerja
aparatur birokrasi perlu keteladanan
yang dapat dicapai, kualitas kerja
dari
yang dihasilkan, sikap dan perilaku
birokrasi itu sendiri. Untuk itu
dalam
diperlukan
pekerjaan.
yang
sampai
melaksanakan
tugas
para
pemimpin
komitmen
atau
para
elit
elit
birokrasi untuk mengimplementasi
kebijakan etika jabatan dengan baik dan benar.
Kebijakan Publik, terjemahan,
3. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan etika jabatan maka perlu secara
Dunn, W, N, 2001, PengantarAnalisis
terus
menerus
dilakukan
penilaian tingkat implementasinya
Yogyakarta: UGM-Press. Flippo Edwin,B. 2000, Manajemen Personalia, terjemahan, Jakarta, Erlangga.
melalui mekanisme monitoring, dan kemudian dievaluasi dan diupayakan
Gie The Liang, 2000, Etika Administrasi Pemerintahan, Karunika-UT,
perbaikannya.
Jakarta. DAFTAR PUSTAKA Abdulwahab,
S,
1996,
Pengantar
Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Rineka Cipta.
Indiahono,
D.
2010,
Administrasi
Perbandingan
Publik
:
Model,
Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta, Gava Media.
Arikunto, S, 2000, Prosedur Penelitian, Islamy Irfan,M. 1996, Prinsip-Prinsip
Jakarta : Rineka Cipta.
Perumusan Kebijaksanaan Negara, Badjuri, A.K. dan Yuwono, T, 2002,
Rineka Cipta, Jakarta.
Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi,
Semarang,
Universitas
Dipenogoro.
Modern,
Y.T.
2008,
Enam
Dimensi
Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu, Yogyakarta,
Blau Peter dan Marshall Meyer, 2000, Birokrasi
Keban,
Dalam terjemahan,
Gava Media.
Masyarakat Rajawali,
Jakarta. Danim, S. 2000, Pengantar Studi Metode Penelitian Kebijakan, Jakarta, Erlangga. Dessler, 2000, Manejemen Sumberdaya Manusia, Jakarta, Komputindo.
Kumorotomo
Wahjudi,
2001,
Etika
Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gava Media. Martoyo,S. 2000, Manajemen Sumberdaya Manusia, Yogyakarta : BPFE-UGM.
Nugroho, Riant, 2009, Public Policy,
Wibowo, 2007, Manajemen
Jakarta, PT. Elex Media
Kinerja,Rajawali Press, Jakarta.
Komputindo.
Widjaja, A.W. 2003, Etika Administrasi
Sugiono, 2009, Metode Penelitian
Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Administrasi, Bandung, Alfabeta. Santosa Pandji, 2008, Administrasi
Wursonto,Tg. 1998, Etika Komunikasi Kantor, Kanisius, Jakarta.
Publik : Teori dan Aplikasi Good Governence, Rafika Aditama, Sumber Lain :
Bandung.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Sedarmayanti, 2009, Manajemen Sumberdaya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Bandung. Solomon Robert, 1997, Ethics, A Brief Introduction, terjemahan, Erlangga,
2009,
Kinerja
Pengembangan Manusia,
dan
Sumber
Pustaka
Daya Pelajar,
Yogyakarta. Sudjana,S. 1990, Metoda Statistika, Bandung, Tarsito. Djadja,
2012,
Pemikiran
Kontemporere Administrasi Publik :
tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa
Jakarta.
Saefullah
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Negeri Sipil, Rafika Aditama,
Sudarmanto,
tentang Perubahan Atas UU No.8
Perspektif
Manajemen
Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi, FISIP UNPAD.
Bandung,
LP3N
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
