PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN ( STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006)
Selviana Wijayanti Supatmi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Abstract
The purpose of this research proves if corporate governance affects dividend policy’s company. Dividend policy is reflected by dividend payout ratio’s a company and corporate governance’s company proxy by four corporate governance principles i.e. transparency, accountability, responsibility and fairness. Debt level (be measured with debt to equity ratio), firm size (be measured with log total assets), and profitability (be measured with return on investment) use as control variables. Sample research consists of 47 manufacturing company listed in BEI during the period of 2006 with the 2006 annual report from www.idx.co.id and some financial data from Indonesian Capital Market Directory of 2007. Test hypothesis use multiple regressions analyzis. This research propose hypothesis that corporate governance has an effect to the dividend policy. The result shows that corporate governance has a significant positive effect to dividend policy reflected by dividend payout ratio. This research also finds that profitability and debt level have negative influences to dividend policy, but firm size does not have influence the dividend policy. Key words: Profitability
Dividend policy, Corporate governance, Debt level, Firm size,
Pendahuluan Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan dapat menghasilkan laba atau bahkan mengalami kerugian. Laba perusahaan dapat digunakan untuk dua hal, yaitu untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk laba ditahan atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen merupakan kompensasi berupa bagian keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen 1
menentukan pembagian laba antara pembayaran kepada pemegang saham dan investasi kembali perusahaan (Widayanti 2004: 179). Kebijakan dividen perusahaan tercermin dalam rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio), yaitu berapa bagian laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham (Hanafi 2004:44). Kowalewski, et al. (2007) pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa corporate governance mempengaruhi kebijakan dividen. Kebijakan
dividen
akan
mempengaruhi
nilai
perusahaan
sebagaimana
dikemukakan oleh Handoyo (2002). Penetapan kebijakan dividen dalam perusahaan berdampak pada tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan (Sunarto & Kartika 2003). Menurut Sudjoko (1999) dalam Pramastuti (2007), investor di Indonesia menggunakan informasi mengenai kebijakan dividen dalam mengambil keputusan. Investor akan memutuskan berinvestasi pada perusahaan yang menetapkan kebijakan dividen tinggi karena menganggap perusahaan memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Dapat dikatakan bahwa investor di Indonesia lebih tertarik pada dividen yang memiliki risiko lebih rendah dibandingkan capital gain. Oleh karena itu kebijakan dividen merupakan isu penting dalam sebuah perusahaan yang penetapannya harus seimbang dan memperhatikan semua kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholder). Penetapan kebijakan dividen akan berkaitan dengan dua pihak, yakni pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang menerima keputusan. Menurut hasil penelitian La Porta dkk (1998) dan Claesens dkk (1999, 2000, dan 2002a) sebagaimana dikutip oleh Feliana (2007), diketemukan bahwa ada kecenderungan perusahaan emiten di Indonesia memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Anggota keluarga pendiri
2
perusahaan memiliki proporsi saham yang sangat besar dalam perusahaan, sehingga menjadikan mereka sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu di Indonesia yang dimaksud dengan pengambil keputusan adalah pemegang saham mayoritas dan pihak penerima keputusan adalah pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penetapan kebijakan dividen dalam perusahaan. Pemegang saham mayoritas dapat menetapkan kebijakan dividen yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas diperlukan penerapan good corporate governance. Dalam Tristiarini & Isgiyarta (2005) disebutkan empat prinsip corporate governance (untuk selanjutnya akan disingkat CG) adalah transparency, fairness, accountability, dan responsibility. Dengan good corporate governance, pemegang saham mayoritas tidak dapat memanfaatkan dan mengambil alih hak-hak dari pemegang saham minoritas (Gugler & Yurtoglu 2003). Namun, selain faktor CG masih terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan antara lain: rasio hutang, total aktiva, dan profitabilitas perusahaan (Sunarto & Kartika 2003). Berangkat dari penelitian sebelumnya oleh Kowalewski et al. (2007) yang menyatakan bahwa CG merupakan faktor penting penentu kebijakan dividen pada perusahaan non-keuangan yang listed di Polandia, maka penelitian ini meneliti ulang dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan negara tentunya akan membedakan karateristik pasar modal yang dimiliki. Polandia memiliki karakteristik pasar modal Eropa pada umumnya, yakni memiliki struktur kepemilikan saham yang cenderung menyebar sedangkan pasar modal di Indonesia
3
memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi seperti telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu kedua negara juga memiliki perbedaan dalam hal penerapan CG. Polandia cenderung memiliki peraturan kuat sehingga memiliki penerapan CG yang lebih kuat dan merata dibandingkan Indonesia yang memiliki peraturan lemah. Dimungkinkan penelitian ini akan menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian Kowalewski et al. (2007). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari penerapan CG di Indonesia dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.
Tijauan Teoritis dan Perumusan Hipotesis Kebijakan Dividen Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan membagikan keuntungan yang didapat dalam bentuk dividen atau justru menahannya untuk investasi selanjutnya dalam bentuk laba ditahan. Manajemen perlu memutuskan kebijakan dividen yang tepat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemegang saham (Sunarto & Kartika 2003). Pemegang saham di Indonesia menggunakan informasi mengenai kebijakan dividen dalam melakukan pengambilan keputusan. Hal ini telah diungkapkan oleh Sudjoko (1999) pada Paramastuti (2007), bahwa pemegang saham di Indonesia akan memutuskan berinvestasi pada perusahaan dengan kebijakan dividen tinggi. Dengan pemikiran bahwa perusahaan yang menetapkan kebijakan dividen tinggi akan memiliki prospek mendatang yang baik, sehingga lebih menarik bagi pemegang saham untuk menanamkan dananya pada perusahaan tersebut.
4
Kecenderungan pemegang saham di Indonesia yang lebih tertarik pada informasi mengenai dividen mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan dividen mereka. Oleh karena itu kebijakan dividen pada sebagian besar perusahaan emiten di Indonesia terkait dengan teori kebijakan dividen relevan. Teori mengenai kebijakan dividen relevan menyatakan bahwa kebijakan dividen yang diambil perusahaan akan mempengaruhi keputusan pemegang saham dalam berinvestasi (Widayanti 2004:181). Pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan dividen dibayar tinggi akan mengurangi ketidakpastian pengembalian kepada pemegang saham. Dalam menanamkan dananya ke dalam suatu perusahaan pemegang saham memiliki tingkat keuntungan atau pengembalian yang diharapkan. Penerimaan dari dividen akan diterima pemegang saham saat ini, sedangkan capital gain akan diterima di masa mendatang. Oleh karena itu penerimaan dividen akan memberikan tingkat kepastian lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah dibanding penerimaan dari capital gain (Widayanti 2004:181). Keputusan mengenai kebijakan dividen ini dapat tercermin melalui besarnya Dividend Payout Ratio (DPR). Menurut Hanafi (2004:44), rasio ini melihat bagian dari laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin besar DPR yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut membagikan labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
Hubungan Corporate Governance terhadap Kebijakan Dividen Syakhroza (2003) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: “Corporate governance adalah suatu sistem yang dipakai oleh board untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif-E3P dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.
5
Menurut Tristiarini & Isgiyarta (2005), empat prinsip corporate governance sebagai berikut: 1) Transparansi (Transparency) Transparansi perusahaan dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang material dan relevan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan dengan berbagai pihak stakeholder. Informasi ini harus mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya masing-masing. Peraturan perundangundangan mensyaratkan masalah-masalah apa saja yang harus diungkapkan. Namun, perusahaan harus dapat berinisiatif untuk mengungkapkan masalah-masalah yang tidak terbatas pada peraturan yang ada. Misalnya hal penting seperti pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan para stakeholder lainnya. 2) Kewajaran (Fairness) Dalam mencapai prinsip ini perusahaan perlu senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan juga harus menyajikan laporan keuangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 3) Akuntabilitas (Accountability) Prinsip ini menuntut perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. 4) Responsibilitas (Responsibility)
6
Tanggung jawab yang dimaksud dalam prinsip ini adalah bagaimana perusahaan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu perwujudan prinsip ini diwujudkan dalam tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. CG dalam suatu perusahaan tercermin pada pertanggungjawaban manajer kepada stakeholder perusahaan tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), manajer selaku pengambil keputusan memberikan pertanggungjawabannya dalam mengelola perusahaan kepada pemegang saham. Salah satu pertanggungjawaban yang diberikan manajer kepada pemegang saham adalah mengenai pembagian keuntungan atau dikenal dengan kebijakan dividen. Berkaitan dengan karateristik kepemilikan sebagian besar perusahaan emiten di Indonesia yang lebih terkonsentrasi, menyebabkan pemegang saham mayoritas akan mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai kebijakan dividen. Oleh karena itu dalam RUPS akan tercermin apakah pemegang saham ingin memanfaatkan dan mengambil alih hak-hak dari pemegang saham minoritas. Dengan proporsi kepemilikan saham yang sangat besar, pemegang saham mayoritas dapat mengambil keputusan mengenai kebijakan dividen tanpa memerlukan pendapat dari pemegang saham minoritas. Oleh karena itu keputusan yang diambil dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Terlebih lagi apabila pemegang saham mayoritas tersebut dimiliki oleh manajemen, yang secara umum memiliki kecenderungan menggunakan laba yang dicapai untuk investasi perusahaan sebagai perluasan usaha, serta memenuhi kewajiban perusahaan, sehingga akan membagikan dividen dalam jumlah lebih sedikit. Di sisi lain, pemegang saham minoritas
7
dikatakan lebih menyukai proporsi dividen yang dibagikan atas laba yang dicapai lebih besar. Hal ini dapat terjadi apabila CG perusahaan kuat, yang berarti ada perlindungi atas hak-hak pemegang saham minoritas. Berangkat dari pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa CG berpengaruh terhadap pengambilan keputusan khususnya mengenai kebijakan dividen. Penelitian Kowalewski et al. (2007) mengambil sampel perusahaan non-keuangan yang listed di Warsaw Stock Exchange tahun 1998-2004 di Polandia. Penelitian ini menggunakan CG sebagai variabel independen dengan indikator Transparency and Disclosure Index (TDI) dan dividen kas sebagai variabel dependennya. Penelitian ini di antaranya menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan profitabilitas. Variabel-variabel ini diduga juga menjadi bahan pertimbangan besarnya dividen yang akan dibagikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunarto & Kartika (2003) bahwa selain faktor CG masih terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan antara lain rasio hutang, total aktiva, dan profitabilitas perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan dan profitabilitasnya, makin besar dividen yang akan dibagikan. Sebaliknya makin besar tingkat hutang perusahaan, makin rendah dividen yang akan dibagikan. Hasil penelitian Kowalewski et al. (2007) menemukan bahwa CG merupakan faktor penting penentu kebijakan dividen di Polandia. Perusahaan yang memiliki CG kuat akan membayar dividen lebih tinggi, sebaliknya perusahaan yang memiliki CG lemah akan membayar dividen lebih rendah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi dan memiliki CG kuat, akan membayar dividen lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan tingkat hutang tinggi dan memiliki
8
CG yang lemah. Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan dengan praktek CG kuat mencerminkan hak pemegang saham dalam perusahaan tersebut kuat. Demikian sebaliknya apabila praktek CG lemah, maka hak pemegang saham dalam perusahaan tersebut juga lemah. Kekuatan hak pemegang saham tampak dalam RUPS, pemegang saham yang haknya kuat akan memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam Blair (1995:111) juga dikemukakan bahwa pemegang saham mempunyai pengaruh terhadap manajer. Walaupun tidak secara langsung menjalankan perusahaan, mereka memiliki wewenang untuk memilih dan mengangkat dewan direksi. Sedangkan dewan direksi dapat mempekerjakan atau memberhentikan seorang manajer. Jadi, pemegang saham memiliki kontrol terhadap manajer, salah satunya dalam penetapan kebijakan dividen perusahaan. Oleh karena itu CG perusahaan yang kuat mencerminkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh kuat terhadap penentuan kebijakan dividen perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik sebuah hipotesis: H1: Corporate Governance berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
Metode Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006. Sampel diambil dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria sebagai berikut:
9
Tabel 1. Pengambilan Sampel Keterangan
Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006
142
Perusahaan yang tidak membagikan dividen tahun 2006
(95)
Sampel penelitian
47
Sumber: Data diolah, 2008 Data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan sampel yang diperolah melalui website www.bei.co.id. dan beberapa data keuangan melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2007. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio (DPR) yaitu merupakan bagian dari laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham Hanafi (2004: 44), yang dihitung sebagai berikut :
DPR
Dividen per lembar saham Laba bersih per lembar saham
Sedangkan variabel independen yaitu prinsip-prinsip corporate governance diukur menggunakan indikator menurut Tristiarini & Isgiyarta (2005) sebagai berikut: 1) Transparansi (Transparency), komponennya meliputi: a) Kelengkapan laporan keuangan Terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Masing-masing dari laporan keuangan ini diberi bobot satu. (Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep38/PM/1996). b) Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan Penyerahan laporan keuangan dilakukan selambat-lambatnya 120 hari setelah tahun buku perusahaan berakhir, disertai dengan laporan akuntan 10
independen yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan tersebut. Jika perusahaan tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya, maka akan diberi bobot satu dan apabila tidak tepat waktu akan diberi bobot nol. (Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-38/PM/1996). c) Kelengkapan informasi di luar laporan keuangan Informasi ini disajikan dalam laporan tahunan, kelengkapannya meliputi: Laporan Manajemen, Ikhtisar Data Keuangan Penting, dan Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen. Masing-masing laporan diberi bobot satu. Nilai maksimum dari prinsip transparansi adalah sembilan (9). 2) Kewajaran (Fairness), di mana kewajaran laporan keuangan diperoleh dari Laporan Auditor Independen pada perusahaan yang bersangkutan. Berikut pembobotan pada masing-masing pendapat Auditor Independen: a) Pernyataan tidak memberikan pendapat diberi bobot satu. b) Pendapat tidak wajar diberikan bobot dua. c) Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan bobot tiga. d) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas diberikan bobot empat. e) Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan bobot lima. Nilai maksimum dari prinsip kewajaran ini adalah lima (5). 3) Akuntabilitas (Accountability), dapat diukur melalui tiga hal, yaitu: a) Keberadaan komite audit Jika terdapat komite audit diberi bobot satu, jika tidak ada diberi bobot nol. b) Laporan kegiatan komite audit
11
Jika terdapat laporan kegiatan komite audit diberi bobot satu, jika tidak ada diberi bobot nol. c) Frekuensi pertemuan komite audit Jika frekuensi pertemuan komite audit dilakukan lebih dari tiga kali, yakni sesuai peraturan berlaku akan diberi bobot satu jika tidak diberi bobot nol. Nilai maksimum dari prinsip akuntabilitas adalah tiga (3). 4) Responsibilitas (Responsibility), terdiri dari: a) Kendali mutu dan standarisasi Informasi ini didapat dari ada atau tidaknya sertifikasi mutu produk terkait oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki salah satu sertifikasi tersebut diberi bobot satu, jika tidak ada diberi bobot nol. b) Uraian keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan dan program kemasyarakatan. Informasi ini termasuk informasi di luar laporan keuangan yang biasanya menguraikan
keikutsertaan
perusahaan
dalam
kegiatan
pelayanan
dan
kemasyarakatan. Jika ada diberi bobot satu jika tidak ada diberi bobot nol. c) Pengembangan sumber daya manusia Informasi ini termasuk informasi di luar laporan keuangan yang biasanya menguraikan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh perusahaan. Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan training seperti
training leadership dan motivasi. Jika ada diberi bobot satu jika tidak ada diberi bobot nol.
12
d) Pengembangan lingkungan hidup Salah satu contoh kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup adalah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika ada diberi bobot satu jika tidak ada diberi bobot nol. Nilai maksimum dari prinsip responsibilitas adalah empat (4). Setelah memperoleh nilai dari keempat prinsip CG, diperoleh nilai nilai maksimum sama dengan dua puluh satu (21) yakni total nilai semua prinsip CG. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yang diduga juga ikut mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, yaitu: 1) Tingkat hutang, yang diukur dengan debt to equity ratio (DER), yang dihitung dengan total kewajiban jangka panjang dibagi dengan total ekuitas (Widayanti 2004:45). Tingkat hutang perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, di mana makin tinggi tingkat hutang perusahaan diduga makin kecil dividen yang akan dibagikan. 2) Ukuran perusahaan, yang diukur dengan logaritma natural total aset dilaporkan oleh perusahaan dalam neraca pada akhir tahun 2006. Semakin besar perusahaan diduga makin besar juga kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen. 3) Profitabilitas, yang diukur dengan return on investment (ROI) yang dihitung dengan membagi laba sesudah pajak dengan total aktiva (Sunarto & Kartika 2003). Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba diduga makin tinggi juga dividen yang akan dibagikan. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan multivariate regression analysis dengan persamaan sebagai berikut:
13
DPR = a + b1CG + b2DER + b3TA + b4ROI + ε Keterangan: a
= intercept
b
= koefisien regresi
= error terms
DPR
= Dividend payout ratio
CG
= Corporate governance
DER
= Debt to equity ratio
TA
= Total aset
ROI
= Return on investment
Pengujian hipotesis akan menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut: Ho : b1 = 0
Ha : b1 ≠ 0
Analisis dan Pengujian Hipotesis Statistik Deskriptif Statistik deskriptif diperlukan untuk mengetahui gambaran perusahaan sampel. Berikut hasil statistik deskriptif yang didapat. Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
N
Minimum
Maximum
Mean
Std.Deviation
CG
47
0,52
1,00
0,787
0,145
DER
47
0,01
1,80
0,296
0,358
TA (dalam miliar rupiah)
47
44
58.000
4.100
9.197
ROI
47
0,003
0,370
0,086
0,078
DPR
47
0,001
2,036
0,303
0,360
Sumber: Data diolah, 2008 14
Dari tabel di atas, tampak bahwa nilai rata-rata CG sebesar 0,787. Nilai ini menjelaskan bahwa 78,7% prinsip-prinsip CG telah dipenuhi oleh perusahaan sampel. Ini menunjukkan bahwa 47 perusahaan sampel telah memenuhi sebagian besar prinsipprinsip CG, dan dapat dikatakan memiliki CG yang kuat. Nilai rasio hutang terhadap modal memiliki rentang nilai yang sangat jauh antara nilai terendah (0,01) dan nilai tertingginya (1,80) serta rata-rata 0,30 yang jauh dari nilai tertingginya. Hanya 34% (16) perusahaan sampel yang memiliki rasio hutang di atas nilai rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan sebagian besar perusahaan sampel memiliki rasio hutang yang rendah. Rasio hutang yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak didanai sebagian besar oleh hutang, sehingga perusahaan tidak terbebani bunga hutang yang besar dan memiliki kemampuan untuk membayar dividen lebih tinggi. Nilai rata-rata total aktiva sebesar Rp4,1 triliun yakni sangat jauh dari nilai terendah ( Rp44 miliar) dan tertingginya (Rp58 triliun). Hal ini juga terlihat pada standar deviasinya yang sangat tinggi yakni Rp9,2 triliun sehingga menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki total aktiva yang tidak merata, terdapat perusahaan dengan total aktiva yang sangat besar dan terdapat perusahaan dengan total aktiva yang sangat kecil dibanding lainnya. Tidak meratanya jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan menyebabkan perbedaan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Semakin besar total aktiva yang dimiliki maka kemampuan perusahaan dalam membayar dividennya.juga akan semakin besar. Nilai rata-rata ROI sebesar 0,09 dan jauh dari nilai tertingginya (0,37). Ini berarti rata-rata perusahaan sampel hanya menghasilkan laba 9% dari total aktiva yang dimanfaatkan, sehingga dapat dikatakan perusahaan sampel memiliki kemampuan
15
menghasilkan laba yang rendah. Dividen merupakan pembagian laba, oleh karena itu perusahaan dengan laba rendah akan membayar dividen lebih rendah pula. Sedangkan nilai rata-rata DPR sebesar 0,30 dan jauh dari nilai tertingginya sebesar 2,04. Terdapat 61,7% (29) dari perusahaan sampel yang memiliki DPR di bawah nilai rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki rasio pembayaran dividen yang rendah. Hal ini berarti bahwa proporsi pembagian dividen terhadap laba yang didapat perusahaan rendah.
Pengujian Hipotesis Sebelum dilakukan uji regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian data meliputi normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Hasil pengujian data menunjukkan tidak ada masalah, kecuali dalam hal uji normalitas. Gujarati (2003:338) mengungkapkan bahwa asumsi normalitas tidak begitu diperlukan jika tujuan penelitan hanya sekedar untuk mengestimasi atau mengetahui pengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadap kebijakan dividen, sehingga sesuai pendapat tersebut masalah normalitas data dapat diabaikan. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis melalui uji regresi sebagaimana tampak dalam tabel berikut:
16
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Variabel penelitian
Koefisien regresi
t
p-value
Konstanta
-0.505
-0,790
0,937
CG
4,098
2,663
0,011
DER
-0,502
-1,784
0,082
TA (Log)
-0,126
-0,597
0,554
ROI
-0,659
-2,153
0,037
R2 = 0,215; Adj. R2 = 0,140 ; F = 2,868 ; Sign. F = 0,035
Sumber : Data diolah, 2008 Dari hasil tersebut didapat model regresi sebagai berikut. DPR 0,505 4,098CG 0,502 DER 0,126TA 0,659 ROI
Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa CG perusahaan,tingkat hutang (DER), ukuran perusahaan (total aset) dan profitabilitas (ROI) secara bersama-sama atau simultan dan signifikan mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan (DPR). Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,035 (sign. F ≤ α). Hasil penelitian ini menemukan bahwa keempat variabel penelitian tersebut mampu memberikan penjelasan atas kebijakan dividen perusahaan sebesar 14%, sedangkan sisanya (86%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak menjadi fokus penelitian ini, misalkan kondisi cashflow, pertumbuhan kesempatan investasi, dan struktur kepemilikan perusahaan. Variabelvariabel tersebut diduga juga menjadi dasar pertimbangan perusahaan dalam menentukan besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. Melalui uji t, hasil penelitian menemukan bahwa CG berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini terlihat dari nilai p-value sebesar 0,011 (< 5%), sehingga menolak Ho. Dari model penelitian dapat dilihat bahwa koefisien regresi CG sebesar 4,098 yang menunjukkan bahwa CG berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 17
Makin kuat CG makin tinggi dividend payout ratio (DPR). Temuan ini membuktikan bahwa perusahaan dengan CG yang kuat, yang berarti ada perlindungan atas hak-hak pemegang saham minoritas, akan memberikan dividen yang tinggi sebagaimana yang diinginkan oleh para pemegang saham minoritas ini. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Kowalewski et al. (2007) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki
CG kuat akan membayar dividen lebih tinggi, dan perusahaan yang memiliki CG lemah akan membayar dividen lebih rendah. Sesuai dengan karakter investor di Indonesia yang lebih tertarik pada dividen, maka mereka akan menginginkan perusahaan menetapkan kebijakan dividen tinggi yang akan terefleksi pada tingginya Dividend Payout Ratio. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa variabel kontrol tingkat utang (DER) perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Koefisien regresi DER ditemukan bernilai negatif
pada p-value 0,082% yang berarti signifikan pada
tingkat signifikansi 10%. Ini berarti makin tinggi tingkat utang perusahaan maka dividen yang akan dibagikan akan makin rendah. Tingkat utang yang tinggi menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan akan lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran beban bunga dan pelunasan utang, sehingga proporsi laba yang dibagikan sebagai deviden semakin kecil. Hasil ini mendukung penelitian Kowalewski et al. (2007) yang juga menyatakan bahwa perusahaan terbeban hutang akan membayar dividen lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak terbeban hutang. Profitabilitas (ROI) juga terbukti sebagai variabel kontrol dalam dalam penelitian ini. ROI memiliki koefisien regresi sebesar -0,659 menunjukkan bahwa kenaikan ROI akan menurunkan besarnya Dividend Payout Ratio, sehingga tidak sejalan dengan dugaan sebelumnya yakni ROI memiliki hubungan yang positif terhadap kebijakan dividen.
18
Penelitian ini menemukan bahwa ROI dipertimbangkan perusahaan dalam menetapkan besarnya dividen yang akan dibagikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap
Dividend Payout Ratio. Hasil ini juga tidak mendukung penelitian Kowalewski, et al. (2007) yang menyatakan bahwa ROI memiliki hubungan yang positif terhadap Dividend
Payout Ratio, yakni semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan akan membayar dividen yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian Sunarto & Kartika (2003) yang menemukan bahwa ROI tidak dipertimbangkan perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen. Namun, hasil temuan ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa dividen dapat dibayarkan jika masih terdapat sisa laba setelah kebutuhan akan dana investasi yang menguntungkan terpenuhi. Dengan kata lain hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang labanya semakin meningkat belum tentu membayar dividen lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena kesempatan investasi yang menguntungkan relatif tinggi. Perusahaan akan menggunakan labanya untuk menanamkannya kembali pada investasi yang dinilai menguntungkan tersebut. Ukuran perusahaan (TA) tidak ditemukan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak menjadi pertimbangan perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen perusahaan yang tercermin pada Dividend Payout Ratio. Sebelumnya diduga bahwa total aktiva memiliki hubungan positif terhadap pembayaran dividen perusahaan. Dengan melihat besarnya koefisien regresi yang dimiliki oleh total aktiva sebesar -0,126 menjelaskan apabila jumlah aktiva meningkat akan mengurangi besarnya dividen yang dibagikan. Hal ini tidak sejalan dengan dugaan di atas yang menyatakan bahwa total aktiva memiliki hubungan positif terhadap pembayaran dividen. Hasil penelitian ini tidak mendukung
19
penelitian sebelumnya oleh Kowalewski et al. (2007) yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan akan membayar dividen semakin tinggi.
Penutup Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa CG (yang terdiri dari transparency, fairness, accountability dan responsibility) berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen yang diukur melalui Dividend Payout Ratio. Artinya bahwa semakin kuat CG yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi kebijakan dividen yang ditetapkan sehingga semakin tinggi pula Dividend Payout Rationya. Tingkat utang dan profitabilitas perusahaan ditemukan sebagai variabel kontrol dalam CG mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, dengan kata lain dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan ditemukan tidak menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen perusahaan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian, diantaranya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sampel penelitian tidak mewakili semua jenis industri manufaktur yang ada, karena terdapat beberapa perusahaan yang tidak membagikan dividen sehingga tidak termasuk dalam sampel. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir terhadap semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Di samping itu sampel penelitian juga mengabaikan klasifikasi industri sehingga dimungkinkan dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Penelitian mendatang disarankan untuk mengklasifikasikan jenis industri manufaktur dan besaran perusahaan sampel. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil
20
penelitian yang lebih baik. Variabel independen dan kontrol yang dipilih dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan variabel independen penelitian. Ini terbukti dari rendahnya Adjusted R2 yang dihasilkan menyatakan masih banyak variabel lain di luar model yang turut menjelaskan variabel dependen. Oleh karena itu diharapkan penelitian mendatang dapat memperbarui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Salah satunya adalah dengan menambahkan variabel-variabel seperti kondisi cashflow, rasio kesempatan investasi, struktur kepemilikan, earning per share, nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q, dan pertumbuhan aktiva ke dalam model penelitian.
Daftar Referensi Blair, Margaret. M. 1995. Ownership and Control “ Rethinking Corporate Governance
for the Twenty-First Century”. The Brookings Institution, Washington, D.C. Feliana, Yieke. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa terhadap Daya Informasi Akuntansi. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Gugler, K. dan BB.Yurtoglu. 2003. Corporate Governance and Dividen Payout Policy in Germany. European Economic Review 47, pp: 731-758. Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics. 4th edition, McGraw Hill Inc. Hanafi, Mamduh M..2004. Manajemen Keuangan. BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
21
Handoyo, Sarwo Edi. 2002. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham Perusahaan Produsen Rokok yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 19972001. Jurnal Akuntansi, Th VI., Vol 02, Desember: 160-168. Kowalewski, Oskar, Ivan Stetsyuk, dan Oleksandr Talavera. 2007. Corporate Governance and Dividend Policy in Poland. Working Paper http://www.ssrn.com. Pramasturi, Suluh. 2007. Analisis Kebijakan Dividen: Pengujian Dividend Signaling Theory dan Rent Extraction Hypothesis. Thesis, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan. Sunarto, dan Andi Kartika. 2003. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, Maret: 67-82 Syakhroza, Akhmad. 2003. Best Practices Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia. Manajemen Usahawan Indonesia, No.6, Th XXXII, Juni: 13-20. Tristiarini, Nila dan Jaka Isgiyarta. 2005. Pengaruh Penerapan Prinsip Corporate Governance terhadap Abnormal Return pada Saat Pengumuman Laporan Keuangan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 12, No. 2, September:169-187. Widayanti, Rita, H. Ekawati, A. Dorkas, U.S. Sucahyo dan M.R. Rita. 2004. Manajemen
Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
22
