TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013
FENNY WINATA
[email protected] Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh corporate governance terhadap aktivitas tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Sampel Penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 sebanyak 234 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data dan analisis regresi dari elemen-elemen corporate governance dan tax avoidance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proksi corporate governance yaitu prosentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas tax avoidance tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Keterbatasan penelitian ini adalah menggunakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara keseluruhan sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat ditarik kesimpulannya untuk setiap sektor industri karena tiap sektor industri memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Kata kunci : corporate governance, tax avoidance, book tax gap ABSTRACT This study aimed to find out how the influence of the corporate governance of tax avoidance activity on companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2013. The samples were 234 publicly traded companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2013. This study used data analysis and regression analysis of the elements of corporate governance and tax avoidance. The results of this study showed that the elements of corporate governance of board of commissioners and the amount of audit committee significantly influenced the activity of tax avoidance as measured using proxy book tax gap. Another result showed that the tax avoidance activity as measured with proxy book tax gap was not affected significantly by institusional ownership and audit quality. The limitation of this study used the companies that the whole shares were listed in the Indonesia Stock Exchange, so the results cannot be deduced for each industry sector for each industrial sector that have different peculiarities.
Keywords : corporate governance, tax avoidance, book tax gap 1
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014 dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam
PENDAHULUAN
keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung
Latar Belakang
pada dinamika corporate governance dalam suatu
Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan
perusahaan (Friese, Link dan Mayer , 2006).
yang menerapkan praktik corporate governance
Secara umum terdapat lima prinsip dasar
untuk meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin
dari corporate governance yaitu yang pertama
terjadi. Corporate governance merupakan tata kelola
fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan
perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai
partisipan
dalam
perusahaan
yang adil dan setara dalam memenuhi hak
yang
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta
menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman,
peraturan perundangan yang berlaku. Kedua adalah
2008). Masalah corporate governance ini mulai timbul di Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Menurut (Irawan & Farahmita, 2012),
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
di Indonesia sendiri telah dibentuk Komite Nasional
efektif.
Kebijakan Governance yang menghasilkan suatu
para
investor
maupun
krisis
yang berlaku. Dan yang kelima adalah independency (kemandirian) perusahaan
yang
sangatlah
lama
karena
dikelola
secara
keadaan
dimana
profesional
tanpa
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
di Indonesia.
Ketika prinsip corporate governance yaitu
Corporate governance merupakan sistem
fairness, transparency, accountability, responsibility
atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan
dan independency dijalankan dengan pengawasan
perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value
yang dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah
added) untuk semua stockholders. Perusahaan
perusahaan
merupakan salah satu wajib pajak sedangkan
dalam
perusahaan
maka,
perusahaan
tersebut
bisa
dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik
corporate governance menjelaskan hubungan antar partisipan
suatu
dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan
lemahnya
corporate governance yang diterapkan perusahaan
berbagai
yaitu
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan
berkepanjangan, proses perbaikan di Indonesia dirasakan
responsibility
korporasi yang sehat serta peraturan perundangan
Pramuka, 2007) dikarenakan sejak tahun 1998 mengalami
adalah
di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip
pemerintah
praktek corporate governance (Ujiyantho dan
Indonesia
Keempat
(pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan)
Di
memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam
ketika
proses
sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan
dan transparansi serta peranan direksi. Maka dari itu,
Indonesia,
melaksanakan
(akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur,
terhadap pemegang saham, standar pengungkapan
Governance.
dalam
yaitu
mengenai perusahaan. Ketiga adalah accountability
dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas
Corporate
keterbukaan
informasi)
mengemukakan informasi materiil dan relevan
di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah
Good
(keterbukaan
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
terdapat survei yang menunjukkan bahwa Indonesia
pedoman
transparency
termasuk salah satunya dalam hal memenuhi
yang
kewajiban
menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga
pajaknya.
Namun
ketika
dinamika
corporate governance dilakukan dengan tidak sesuai
dengan adanya corporate governance memiliki andil
yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya 2
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014 diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya
Persoalan penghindaran pajak ini menjadi
pengawasan yang memadai, maka perusahaan
cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena
tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang
tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan
harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik
negara akan menjadi lebih sedikit dari yang
penghindaran pajak (Annisa, 2012).
seharusnya. Para otoritas pajak tampaknya telah
Dalam menjalankan corporate governance
berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa
yang baik pajak merupakan suatu kewajiban sesuai
menegakkan batas yang jelas antara penghindaran
dengan definisi dari pajak itu sendiri, sedangkan
pajak
perusahaan menganggap sebagai beban sehingga
perencanaan pajak, tidak hanya itu para otoritas
perusahaan akan berusaha melakukan perencanaan
pajak juga semaksimal mungkin mencegah agar
pajak yang merujuk kepada satu tujuan yaitu
wajib pajak tidak masuk kedalam celah ambiguitas
mengupayakan penghematan dalam membayar pajak
yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi,
agar utang pajaknya berada dalam jumlah serendah
2005). Resiko yang ditimbulkan dapat merugikan
mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan
dari segi financial karena besarnya denda bisa lebih
perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan
besar dari besarnya beban pajak yang seharusnya
perpajakan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh
dibayarkan dan membuat citra buruk perusahaan di
Sartori (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu
mata khalayak apabila di publikasikan (Anissa,
perusahaan memiliki suatu mekanisme corporate
2012).
dan
governance yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding
lurus
dengan
kepatuhan
penggelapan
pajak
dalam
upaya
Tax avoidance ini juga terkadang sering
dalam
kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah
memenuhi kewajiban perpajakannya.
pemikiran apakah tax avoidance perlu dilakukan
Dalam prakteknya banyak wajib pajak yang
atau tidak. Menurut (Desai & Dharpala, 2005),
masih melakukan perlawanan pajak secara agresif.
pertanyaan terkait tax avoidance apakah kegiatan ini
Perlawanan pajak secara agresif terbagi dalam
menarik minat pemegang saham atau tidak, jika
beberapa tipe, beberapa contoh yang terkenal dalam
aktivitas tax avoidance dalam pelaksanaannya justru
perlawanan pajak secara agresif antara lain tax
meningkatkan biaya yang lain, maka di samping itu
evasion dan tax avoidance. Tax evasion adalah
timbul juga pertanyaan, apakah ada transfer nilai
tindakan
melanggar
dari perusahaan ke pemegang saham jika tidak maka
hukum, tax evasion merupakan tindakan yang
tidak perlu dilakukan praktik tax avoidance. Jadi
dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau
jika dilihat dari penelitian (Desai & Dharpala, 2005)
menghilangkan bagian transaksi agar membuat tarif
yang menyebutkan tentang pengambilan keputusan,
pajak menjadi rendah. Tax evasion ini sendiri biasa
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan
dikenal sebagai penggelapan pajak. Sedangkan tax
antara corporate governance dengan penghindaran
avoidance
pajak.
penghindaran
pajak
adalah tindakan
yang
penghindaran atau
peminimalan pajak yang masih tidak keluar dari
Berkembangnya
praktik
penghindaran
rana hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan
pajak atau tax avoidance ini didukung dengan
adanya
perkembangan teknologi informasi dan semakin
undang
ketidaksempurnaan perpajakan
yang
peraturan
undang-
kemudian
bisa
terbukanya
dimanfaatkan oleh wajib pajak.
memberi
perekonomian peluang
mengembangkan 3
bagi
usahanya.
suatu
negara
perusahaan Perusahaan
akan untuk akan
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014 semakin mudah untuk mengembangkan usahanya
dengan undang-undang yang telah ada, karena tidak
hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia
bisa
usaha yang semakin ketat, pengusaha akan berusaha
terdapat
untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan
perusahaan bermain dalam hal meminimalkan pajak
berupaya untuk melakukan efisiensi pajak. Dalam
yang akan dibayarkan. Adanya celah dalam hukum
melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan
pajak yang dianggap ambigu oleh wajib pajak
dipengaruhi oleh corporate governance (Annisa,
membuat
2012). Namun dari sisi pemerintah dalam upaya
memanfaatkan situasi dari celah tersebut, terlepas
untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari
dari paham atau tidaknya wajib pajak terhadap
sektor pajak tidak lepas dari sebuah kendala.
peraturan perpajakan.
dipungkiri zona
wajib
bahwa
dalam
undang-undang
abu-abu
yang
memungkinkan
pajak
secara
tidak
langsung
Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh
Dalam penelitian ini diharapkan corporate
negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan
governance bisa menjembatani kembali pemikiran
oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak
wajib pajak bahwa pajak adalah sebagai kewajiban
berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi
bukan menjadi beban sehingga dapat menekan
kewajiban pajak yang harus dibayarkannya dengan
praktik tax avoidance. Berdasarkan masalah diatas
melakukan
maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh
praktik
penghindaran
pajak
(tax
avoidance) tersebut.
corporate governance yang di proksikan dengan
Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan
yang
meneliti
pengaruh
kepemilikan
corporate
institusional,
prosentase
dewan
komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah
governance terhadap penghindaran pajak atau tax
komite audit terhadap praktik tax avoidance.
avoidance. Menurut beberapa peneliti seperti Daniri (2005), Pohan (2008), yang kemudian diangkat lagi
Rumusan Masalah
oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Dalam penelitian
Berdasarkan dari latar belakang masalah
tersebut, pengukuran corporate governance dapat
yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik
dilakukan dengan berbagi proksi seperti kepemilikan
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
institusional, struktur dewan komisaris, komite
sebagai berikut:
audit, dan kualitas audit. Dengan menggunakan
1.
pengukuran tersebut dapat mencerminkan prinsip
Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik tax avoidance ?
corporate governance yaitu fairness, transparency,
2.
Apakah
prosentase
dewan
komisaris
accountability, responsibility dan independency.
independen berpengaruh terhadap praktik tax
Sedangkan proksi yang digunakan untuk mengukur
avoidance ?
tax avoidance adalah book tax gap.
3.
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa corporate
governance
pengambilan
keputusan,
memiliki termasuk
andil
praktik tax avoidance ?
dalam
dalam
Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap
4.
hal
Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap praktik tax avoidance ?
mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Corporate governance yang diterapkan dengan baik seharusnya sejalan dengan definisi pajak yaitu pajak adalah sebagai kewajiban. Namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang bermain 4
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014 sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan
Tujuan Penelitian
mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.
Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijabarkan
Hubungan
diatas, yaitu: 1.
Untuk
mengetahui
apakah
Komisaris
dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai
praktik tax avoidance mengetahui
apakah
direktur pada suatu perusahaan yang terkait.
kualitas audit
berpengaruh terhadap praktik tax avoidance Untuk
mengetahui
apakah
komite
Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan
audit
yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus
berpengaruh terhadap praktik tax avoidance
memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian
Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Tax
rupa (Pohan, 2008; dalam Annisa, 2012). Semakin
Avoidance
tinggi prosentase dewan komisaris independen
Dalam setiap perusahaan masing-masing
berarti semakin banyak juga suatu perusahaan
pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena
memiliki dewan komisaris independen, oleh karena
itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya
itu independensi juga akan makin tinggi karena
konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat
semakin banyak yang tidak ada kaitan secara
menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu
langsung dengan pemegang saham pengendali,
perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk
memantau
masing-masing
pihak
sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin
yang
rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah
memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud
didefinisikan
memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau
komisaris independen berpengaruh terhadap
4.
independen
hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak
Untuk mengetahui apakah prosentase dewan
Untuk
Komisaris
sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala
avoidance
3.
Dewan
Independen dengan Tax Avoidance
kepemilikan
institusional berpengaruh terhadap praktik tax
2.
Prosentase
adalah
kepemilikan
prosentase dewan komisaris independen berarti
institusional.
semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham
komisaris independen, oleh karena itu independensi
perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga
juga rendah, sehingga kebijakan tax avoidance
seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan
semakin tinggi.
investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo,2008 dalam Wien Ika, 2010).
Hubungan Kualitas Audit dengan Tax Avoidance
Kepemilikan institusional memiliki arti
Audit merupakan elemen penting dalam
penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan
institusional
akan
corporate governance yang erat kaitannya dengan
meningkatkan
salah satu prinsip corporate governance yaitu
pengawasan yang lebih optimal karena dianggap
transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut
mampu memonitor setiap keputusan yang diambil
adanya
oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya
transparansi
pada
laporan
keuangan.
Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan
tingkat kepemilikan institusional, maka semakin
proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).
besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen 5
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014 Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP
Semakin
banyak
jumlah
komite
audit
maka
The Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche
kebijakan tax avoidance akan semakin rendah, tetapi
Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat
jika jumlah komite audit semakin sedikit maka
kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan
kebijakan tax avoidance akan semakin tinggi.
perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa, 2012).
METODE PENELITIAN
Hubungan Komite Audit dengan Tax Avoidance
Model penelitian yang digunakan dalam
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh
penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan
dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya
empat variabel independen. Variabel dependen
diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris,
adalah
yang
melakukan
adalah kepemilikan institusional, prosentase dewan
pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu
komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah
terhadap
komite audit. Model analisis digambarkan dalam
bertugas
untuk
pelaksanaan
membantu
fungsi
direksi
dalam
pengelolaan perusahaan. Komite
audit
tax avoidance, dan variabel independen
bentuk sebagai berikut : merupakan
komponen Variabel Bebas (Corporate Governance)
penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk
H1
Kepemilikan Institusional (X1)
dan memiliki komite audit yang diketuai oleh
Variabel Terikat
komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan
dapat
meningkatkan
H2 Prosentase dewan komisaris Independen (X2)
kualitas
pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk
memberikan
perlindungan
kepada
para Kualitas Audit (X3)
pemegang saham dan stakeholder lainnya. Tugas dari komite audit adalah membantu
H4
dewan komisaris dalam melakukan pengawasan
Jumlah Komite Audit (X4)
terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite
audit
berfungsi
sebagai
H3
Tax Avoidance (Y)
jembatan
penghubung antara perusahaan dengan eksternal
Gambar 1 Model Analisis 1
auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan
terhadap
dihadapi
Jenis data yang digunakan adalah data
perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.
kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah
Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit
data sekunder berupa laporan keuangan yang
dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan
diperoleh
dari
akuntansi
penelitian
tepat
website
BEI
(www.idx.co.id).
akan
Populasi
kecurangan
oleh
sahamnya terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang
manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya
digunakan adalah 258 perusahaan. Teknik sampling
(Siallagan dan Machfoez, 2006; dalam Anissa,
yang di gunakan adalah purposive sampling.
juga
tidak
yang
sehingga
mengurangi
yang
resiko
tindakan
2012). 6
adalah
perusahaan
yang
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014 Tabel 1
Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan
Uji Model
program SPSS versi 21 untuk melakukan uji statistik deskriptif,
uji
asumsi
multikolinearitas,
klasik
(normalitas,
Autokorelasi
Model Summaryb
dan
Std.
heterokendatisitas) dan uji hipotesis (koefisisen
Adjusted
Error of
R
R
the
Durbin-
Square
Square
Estimate
Watson
1, 48307
1,940
determinasi, uji statistik F dan uji statistik T). Persamaan regresi berganda digambarkan dalam
Model
bentuk sebagai berikut yaitu :
R ,298a
1
,089
TA = α + β1 (KI) + β2 (PDK) + β3 (KUA) + β4 (JKA) + ε
Tabel 2
....................(1)
Uji t Coefficientsa
Keterangan: Model
TA
: Tax Avoidance
KI
: Kepemilikan Institusional
PDK
: Prosentase Dewan Komisaris
Unstandardize
Standar
d Coefficients
dized
t
Sig.
Coeffici ents B
Std.
Independen KUA
,075
Beta
Error 1
: Kualitas Audit
(Con
0,205
0,047
0,202
0,201
-
0,343
-0,11
-1,976
0,05
1,004
0,32
-1,806
0,07
stant)
JKA
: Jumlah Komite Audit
α
: Konstanta persamaan regresi
ß1,2,...,13
: Koefisien pada setiap variabel
ε
: Perkiraan kemungkinan error
KI
0,061
PDK
0,619
KUA
0,135
0,192
-0,265
0,705
0,48
-
0,554
0,043
-4,247
0
JKA
2,351 a. Dependent Variable: TA
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berikut
ini
tentang
Dari tabel 1 Koefisien determinasi dapat
gambaran umum pengumpulan data penelitian,
dilihat dari nilai R Square yakni sebesar 8,9%, yang
pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji
menunjukkan bahwa sebesar 8,9% dari adanya
normalitas,
uji
praktek tax avoidance dapat dijelaskan oleh variabel
heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi, pengolahan
corporate governance (kepemilikan institusional,
data dan pengujian hipotesis yang meliputi uji
prosentase dewan komisaris independen, kualitas
signifikasi parsial (uji statistik t) dan uji signifikasi
audit, jumlah komite audit), sedangkan sisanya
simultan (uji statistik F).
sebesar 91,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.
Analisis Data
Dari tabel 2 dapat diperoleh persamaan regresi linier
uji
akan
dijelaskan
multikolinieritas,
berganda sebagai berikut:
Dari pengolahan data dengan bantuan
TA = 0,205 + 0,202KI – 0,619PDK + 0,135KUA –
SPSS diperoleh hasil pada tabel 1 dan tabel 2.
2,351JKA 7
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014
Pembahasan
digunakan
untuk
melakukan
pengawasan
dan
1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax
pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh direksi dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak
avoidance. kepemilikan
hanya formalitas belaka (Annisa, 2012). Dewan
institusional tidak memiliki pengaruh signifikan
komisaris independen adalah pihak yang tidak
terhadap tax avoidance. Hal ini sejalan dengan
terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham
penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012).
pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
Kepemilikan
tidak
direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait
memiliki arti bahwa besar kecilnya kepemilikan
dengan perusahaan pemilik. Dewan komisaris
institusional
tax
independen harus memahami undang-undang dan
avoidance yang dilakukan oleh perusahaan
peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh
tersebut
Kepemilikan
pemegang saham yang bukan merupakan pemegang
memainkan
saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang
mengawasi,
Saham (RUPS) (Pohan, 2008; dalam Annisa 2012).
Dalam
penelitian
institusional
tidak
peranan
yang
membuat
dapat
institusional
ini
praktik
dihindari.
harusnya penting
mendisiplinkan dan
mampu untuk
mempengaruhi
3. Pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance.
manajer
Dalam penelitian ini kualitas audit tidak
sehingga, dapat memaksa manajemen untuk menghindari
perilaku
kepentingannya
memiliki pengaruh signifikan terhadap tax
mementingkan
sendiri.
Akan
avoidance.
tetapi,
Hal
ini
tidak
sejalan
dengan
terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum
penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012).
mampu memberikan kontrol yang baik terhadap
Kualitas audit yang tidak berpengaruh signifikan
tindakan manajemen atas sikap memenuhi
terhadap tax avoidance menunjukkan bahwa
kepentingannya sendiri (Isnanta, 2008). Menurut
tidak ada perbedaan yang signifikan antara
Jasen dan Meckling (1976) dalam Sujoko (2006)
perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four
memaparkan bahwa hasil temuan penelitian ini
maupun KAP non The Big Four terhadap
tidak
penanggulangan praktek tax avoidance, hal ini
mendukung
agency
theory,
karena
berdasarkan agency theory terdapat pemisahan
dikarenakan
antara pemilik dengan pengelola, akan tetapi
laporan keuangan berpedoman pada standart
hasil penelitian menunjukkan peranan pendiri
pengendalian
perusahaan sangat dominan dalam menentukan
ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional
kebijakan perusahaan.
Akuntan
2. Pengaruh
prosentase
dewan
ketika
KAP
mutu
Publik
mengaudit
kualitas
Institut
audit
Akuntan
suatu
telah
Publik
Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika
komisaris
akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI
independen terhadap tax avoidance.
sehingga
Dalam penelitian ini prosentase dewan
dalam
pelaksanaannya
sudah
didasarkan pada aturan yang ada.
komisaris independen memiliki pengaruh dengan
4. Pengaruh jumlah komite audit terhadap tax
tingkat signifikan 10% terhadap tax avoidance. Hal
avoidance.
ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012). Temuan ini memiliki arti bahwa
Dalam penelitian ini jumlah komite audit
semakin besar prosentase variabel PDK dapat
memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini sejalan dengan penelitian 8
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014 yang dilakukan oleh Anissa (2012). Jumlah
pengaruh variabel terkait pada setiap industri
komite
terhadap praktek tax avoidance.
audit
yang
berpengaruh
signifikan
terhadap tax avoidance menunjukkan semakin
b. Diharapkan dapat menggunakan variabel lain
banyaknya jumlah komite audit yang ada pada
yang berpengaruh terhadap tax avoidance, misal
sebuah perusahaan dapat membuat praktek tax
karakteristik perusahaan.
avoidance yang dilakukan pada perusahaan
c. Diharapkan dapat menambah rentang waktu
tersebut dapat diminimalisir. Selain itu Bursa
penelitian
Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan paling
pengamatan yang lebih panjang agar lebih
sedikit
menangkap
komite
audit
harus
tiga
orang
(Pohan,2008), jika jumlah komite audit kurang
dengan
fenomena
mengambil
tax
periode
avoidance
yang
dilakukan perusahaan.
dari tiga orang maka tidak sesuai dengan perturan BEI maka akan meningkatkan tindakan
Keterbatasan
manajemen dalam melakukan minimalisasi laba
Penelitian
untuk kepentingan pajak (Pohan,2008). Komite
keterbatasan yaitu:
audit
memberikan
a. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang
pandangan mengenai masalah-masalah yang
sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia
berhubungan
(BEI)
yang
berfungsi
dengan
untuk
kebijakan
keuangan,
secara
ini
memiliki
keseluruhan
beberapa
sebagai
objek
akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan
penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat
harus memiliki kompetensi yang cukup akan hal
ditarik
yang menjadi tanggung jawabnya (Mayangsari,
industri karena tiap sektor industri memiliki
2003; dalam Annisa, 2012).
kekhasan yang berbeda-beda.
kesimpulannya
untuk
setiap
sektor
b. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R KESIMPULAN, SARAN, DAN
Square yakni sebesar 8,9%, yang menunjukkan
KETERBATASAN
bahwa hanya sebesar 8,9% dari adanya praktek tax avoidance dapat dijelaskan oleh variabel
Kesimpulan
corporate governance (kepemilikan institusional,
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan
prosentase dewan komisaris independen, kualitas
bahwa corporate governance yang terdiri dari
audit, jumlah komite audit), sedangkan sisanya
kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak
sebesar 91,1% dijelaskan oleh variabel-variabel
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance,
lain.
sedangkan prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit
c. Tidak dapat menangkap fenomena variabel
berpengaruh signifikan
kepemilikan institusional dengan baik, karena informasi pada laporan keuangan terdapat badan
terhadap tax avoidance.
usaha dengan kepemilikan yang sangat kecil
Saran
sehingga digabungkan dengan kepemilikan oleh Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka
saran
yang
dapat
diberikan
kepada
masyarakat.
peneliti
selanjutnya adalah sebagai berikut: a. Dapat menggunakan sampel yang dikhususkan pada satu sektor industri, agar dapat melihat 9
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014 Dewi, Kristiana. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif,
REFERENSI
Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Annisa, N. A. dan Kurniasih, L., (2012), Pengaruh Corporate
Governance
terhadap
Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax
Tax
Avoidance Di Bursa Efek Indonesia .
Avoidance, Jurnal Akuntansi dan Auditing,
Universitas Udayana. Bali. Forum for Corporate Governance Indonesia, “Tata
Vol. 8, No. 2, Mei: 123-132. Armstrong, Christopher S., Blouin, J.L., Jagolinzer,
Kelola Perusahaan (Corporate Governance),”
Alan D., dan Larcker, David F. (2012).
dalam Good Corporate Governance Konsep
Corporate Governance, Incentives, and Tax
dan Implementasi Perusahaan Publik dan
Avoidance. Inggris : Stanford University.
Korporasi Indonesia (Jakarta, Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002).
Budiman, J. Dan Setiyono. (2012). Pengaruh Forum
Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran
for
Corporate
Governance
Indonesia.
Pajak (Tax Avoidance). Simposium Nasional
Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit
Akuntansi XV. Banjarmasin.
dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Edisi ke-2. Jakarta
Bovi, Maurizio. 2005. Book-Tax Gap, An Income Horse
Race.
Working
Paper
No.
Friese, A, S. Link, dan S. Mayer. 2006. Taxation
61,
and Corporate Governance. Working Paper.
Desember 2005. Daniri, M. A., 2005, Good Corporate Governance
Gedajlovic, E., D. Shapiro & B. Buduru. (2003) .
dalam Konsep dan Penerapannya dalam
Financial Ownership, Diversification and
konteks di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Ray
Firm Profitability in Japan. Journal of
Indonesia.
Management and Governance, 7:315-335.
Darmawanti, Deni. 2006. Pengaruh Karakteristik
Ghozali, Imam. 2011, Aplikasi Analisis Multivariate
Perusahaan Dan Faktor Regulasi Terhadap
dengan program IBM SPSS, Semarang:
Kualitas
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Implementasi
Corporate
Ghozali,
Governance. Simposium Nasional Akuntansi
(2009).
Aplikasi
Analisis
Multivariate dengan Program SPSS (4th ed.).
IX. Padang
Semarang : Badan Penerbit Universitas
Darussalam, dan D. Septriadi, 2009, Tax Avoidance,
Diponegoro.
Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti
Haruman,
Avoidance Rule, (htpp://www.ortax.org.com,
dan
De Angelo, L. E., 1981, Auditor Size and Audit Journal
of
tendi.
2008.
Pengaruh
Struktur
Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan
diunduh 17 Agustus 2013).
Quality,
Imam.
Accounting
Nilai
Perusahaan
Survey
Pada
Perusahaan Manufaktur di PT. Bursa Efek
and
Economics. Vol. 3, No. 3, Juli:183-199.
Indonesia.
Desai, M. A. dan Dharmapala, Dhammika. (2007).
Indonesia.
SNA
XI
: Ikatan
Akuntan
Institute For Economic and Financial Research,
Corporate Tax Avoidance and Firm Value.
(2013), Indonesian Capital Market Directory
Journal of Financial economics.
2013, Jakarta
Desai, M. A. dan Dharmapala, Dhammika. (2007).
Irawan, H. P. & Farahmita, A., 2012. Pengaruh
Corporate Tax Avoidance and High-Powered
Kompensasi
Incentives. Journal of Financial economics, 79, 145-179. 10
Manajemen
dan
Corporate
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014 Governance Terhadap Manajemen Pajak
Sartori, Nicola. 2010. Effect of Strategic Tax
Perusahaan.
Behaviors
Jensen, M. C., W. H. Meckling. 1976. Theory of The
Ownership
Structure.
Journal
Corporate
Governance.
www.ssrn.com
Firm : Manajerial Behaviour, Agency Cost, and
on
Scott, William R. 2000. Financial Accounting Theory : 6th Edition. New Jersey: Prentice
of
Financial and Economics, 3, 305-360.
Hall.
Kurniasih, T. dan Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh
Siallagan, Hamongan dan Machfoedz, Mas’ud.
Return on Assets, Leverage, Corporate
(2006). Mekanisme Corporate Governance,
Governance,
Ukuran
dan
Kualitas
Kompensasi
Rugi
Tax
Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
Perusahaan, Fiskal
pada
Laba
dan
Nilai
Perusahaan.
Suandy, Erly. (2008). Perencanaan Pajak (4th ed.).
Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, 18 (1), 58-66.
Jakarta: Salemba Empat.
Luayyi, S., 2010. Teori Keagenan dan Manajemen
Sujoko, 2009. Good Corporate Governace dan
Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer. EL-
Kebijakan Keuangan Perusahaan. Surabaya :
MUHASABA Vol 1 No.2.
Untag Press
Masdupi, Erni. (2005). Analisis Dampak Struktur
Sunarto, 2009. Teori Keagenan dan Manajemen
Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol
Konflik
Keagenan.
Laba. Kajian Akuntansi, pp.13-28.
Jurnal
Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan. (2006).
Ekonomi dan Bisnis Indonesia. 7(1), 15-24. Meilinda,
M.,
2013,
Pengaruh
Penerapan Good Corporate Governance
Corporate
Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi
Governance terhadap Manajemen Pajak,
Kelangsungan Usaha. Jakarta : Kencana.
Skripsi Dipublikasikan, Semarang: Fakultas Ekonomika
dan
Bisnis
The Indonesian Institute for Corporate Governance.
Universitas
2006. www.iicg.org
Diponegoro. Organization
Ujiyantho
for
Economic
Co-operation
and
dan
Pramuka.
(2007).
Mekanisme
Corporate Governance, Manajemen Laba
Development, 2004, OECD Principles of
dan
Corporate
Perusahaan go public Sektor Manufaktur).
Governance,
(http://www.oecd.org, diunduh 18 September
(Studi
Pada
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Wien
Ika.
(2010).
Kepemilikan
Manajemen,
Institusional,
dan
Pengaruh
Tahun 2007
Kepemilikan
Corporate
Uppal J.S. 2005. Kasus Penghindaran Pajak Di
Social
Indonesia. Economic Review Journal, 201.
Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan.
Zarkasyi,
Semarang : Universitas Diponegoro.
Pajak
2008.
Good
Corporate
Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya (1st
Governance, Rasio Tobin’s q, Perata Laba Penghindaran
Wahyudin.
Governance Pada Badan Usaha Manufaktur,
Pohan, H. T. 2008. Pengaruh Good Corporate
terhadap
Keuangan
Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
2014). Permanasari,
Kinerja
ed.). Bandung. Alfabeta.
pada
Perusahaan Publik. Retrieved July 18, 2013, from http://hotmanpohan.blogspot.com 11
