Pengantar Redaksi. Daftar Isi Keterangan Gambar Cover. Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI (Bagian III)

Pengantar Redaksi Penanggungjawab Moehammad Aman Wirakartakusumah Pemimpin Redaksi Edy Tri Baskoro Redaksi Eksekutif Richardus Eko Indrajit Djemari Mardapi Teuku Ramli Zakaria Weinata Sairin Redaksi Pelaksana Bambang Suryadi Penyunting/Editor Mungin Eddy Wibowo Zaki Baridwan Djaali Furqon Johannes Gunawan Jamaris Jamna Kaharuddin Arafah

Daftar Isi 3-6

Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI (Bagian III)

7-9

Peranan Pendidikan Agama Kristen (PAK) Dalam Nafas PP 55 Tahun 2007

Desain Grafis & Fotografer Djuandi Ibar Warsita

10-13

Ujian Nasional Tahun 2012 Jujur Harus Prestasi Yes

Sekretaris Redaksi Ning Karningsih

14-17

Berita BSNP: - Pemilihan Ketua dan Sekretaris BSNP - Kegiatan BSNP Tahun 2012 - Ujian Kompetensi Kejuruan

18-20

Lensa BSNP

Alamat: BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen Jl. RS. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591 Email: [email protected] Website: http://www.bsnp-indonesia.org



Pembaca yang budiman. Alhamdulillah, Buletin BSNP edisi perdana tahun 2012 dapat terbit dan hadir di tangan pembaca sesuai dengan yang direncanakan. Pada edisi perdana ini ada tiga artikel utama yaitu Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI (bagian ketiga), Peranan Pendidikan Agama Kristen (PAK) Menurut PP 55 Tahun 2007, dan Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2012. Pada tahun 2012 kriteria kelulusan UN masih menggunakan formula gabungan seperti tahun yang lalu, yaitu gabungan antara nilai sekolah/madrasah (40%) dan nilai UN (60%). Namun untuk pencetakan naskah soal UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dilakukan secara terpusat. Edisi kali ini juga menghadirkan berita dan gambar kegiatan BSNP. Selamat membaca!

Keterangan Gambar Cover Para nara sumber menyampaikan materi sosialisasi Ujian Nasional tahun 2012 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (atas). Suasana rapat persiapan penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2012 di BSNP yang dihadiri oleh anggota BSNP, Kepala Balitbang, dan Kepala Puspendik (bawah).

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI (Bagian III) 2.3 Catatan tentang Pendidikan Nasional Dewasa Ini 2.3.1. Kebijakan Pendidikan erbagai kebijakan pendidikan telah dibuat dan dilaksanakan dengan tu­ juan memperoleh hasil pendidikan yang lebih baik, sesuai dengan tujuan pen­­didikan nasional yang diharapkan. An­tara lain desentralisasi, standardisasi, pening­katan anggaran dan sebagainya. Sayang­nya kebijakan ini terkesan kurang mem­perhatikan kesesuaian dengan kea­ daan maupun tuntutan perkembangan zaman, sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan paradigma masa yang berlaku sekarang. Demikian pula pemanfaatan pe­ ningkatan anggaran terkesan tidak disertai dengan perencanaan penggunaan yang ter­ padu secara menyeluruh.

B

2.3.2. Pelaksana dan Pelaksanaan Pendidikan Berbagai lembaga pendidikan telah mempunyai tenaga pengajar yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya, se­suai dengan persyaratan yang di­te­ tapkan. Di samping pengetahuan dan ke­ terampilan melaksanakan pendidikan, yang tidak kurang pentingnya adalah kesadaran akan fungsinya sebagai pen­didik dan kesungguhan untuk me­ lak­sanakannya. Tercakup dalam hal ini adalah antara lain sikap dan tata nilai yang mempengaruhi disiplin dan kejujuran. Namun, tidak sedikit pula yang masih jauh dari ini, baik kuantitas maupun kualitasnya sebagai pendidik. Ini tercermin antara lain dalam berbagai kecurangan dalam pelaksanaan ujian, dan cara melaksanakan pembelajaran. Semua ini sangat mempengaruhi kualitas hasil pendidikan yang diperoleh. Segala

kekurangan ini terutama disebabkan oleh kesejahteraan guru yang kebanyakan ma­ sih jauh dari yang seharusnya. Banyak orang yang berpotensi sebagai pendidik enggan menggeluti profesi ini. Kenyataan ini juga terjadi karena diabaikannya pengawasan dan evaluasi yang teratur dan berkesinambungan atas pelaksanaan pendidikan. Sebagai con­toh, masih banyak pelaksanaan pen­didikan yang berorientasi pada kuantitas kelulusan ujian, termasuk ujian nasional, daripada pengutamaan pada kualitas penguasaan ilmu yang diajarkan. Fe­no­mena ini tidak ter­ monitor dengan baik. Dua contoh kecil ini hanya sekelumit contoh yang memperlihatkan, bahwa kualitas pelaksana dan pelaksanaan pendidikan kita dewasa ini belum seperti yang seharusnya ada. 2.3.3. Hasil Pendidikan Berbagai catatan positif dapat di­ kemukakan mengenai hasil pendidikan kita selama ini, antara lain berupa banyaknya sarjana lulusan perguruan tinggi kita dalam berbagai profesi, ataupun bidang akademis yang me­ nunjukkan kualitas berbagai perguruan tinggi kita. Demikian pula halnya dengan keberhasilan mereka dalam melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi ter­ kenal di luar negeri. Hal yang sama di­ ikuti pula oleh lulusan pendidikan me­ nengah kita. Berbagai lulusan pendidikan me­ nengah dan pendidikan tinggi telah berkiprah dengan baik pula di berbagai profesi atau jabatan, walaupun tidak terkait dengan keahlian bidang pen­di­ dikannya. Ini menunnjukkan, bahwa se­lama pendidikan mereka tidak ha­ nya memperoleh ilmu, melainkan ju­ ga memperoleh kearifan, memiliki si­ kap dan menyerap nilai-nilai yang di­ tumbuhkan selama belajar, baik me­ lalui hakikat ilmu pengetahuan yang di­pelajarinya, maupun melalui proses belajar atau kehidupan yang bermakna

Vol. VII/No. 1/Maret 2012



yang mereka alami dalam masyarakat kampus atau sekolah mereka. Berbagai prestasi keilmuan telah ditunjukkan siswa dalam berbagai kontes keilmuan yang diadakan setiap tahun, baik dalam lingkup nasional, regional, ataupun internasional, yang namun demikian tidak dapat dikatakan sebagai menunjukkan pula keberhasilan pendidikan kita. Ini adalah prestasi sekelumit siswa pandai yang dilatih secara khusus dan intensif dalam jangka waktu tertentu. Untuk ini dilakukan upaya yang luar biasa, jauh melebihi yang diberikan kepada anak-anak yang justru memerlukan bantuan belajar. Ini merupakan kejanggalan dalam pa­ radigma pendidikan yang seharusnya adil. Pengalaman menunjukkan, bahwa banyak lulusan sekolah menengah ter­ masuk mahasiswa yang tahu banyak, te­tapi tidak paham apa yang mereka ketahui. Ini menunjukkan motivasi bela­ jar para siswa yang lebih pada mencari ijazah daripada mencari ilmu atau pengetahuan. Berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat, seperti banyaknya korupsi dan KKN, serta maraknya ta­ wuran dan kekerasan di berbagai la­ pis­an masyarakat, menunjukkan ke­ti­ dakberhasilan pendidikan kita mena­ namkan nilai-nilai luhur dan sikap ter­puji di setiap jenjang pendidikan. Mahasiswa lebih suka mengutarakan pendapat melalui unjuk rasa daripada menyampaikan sikap berdasarkan hasil analisis atas sesuatu permasalahan dan berbagai alternatif penyelesaian yang dapat mereka rumuskan secara santun. Ini adalah suatu contoh lain tentang ketidak-berhasilan tersebut. Ini mengungkapkan dengan jelas belum sepenuhnya tepenuhi apa yang dirumuskan dalam paradigma pen­di­ dikan nasional: pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, .... dst.

2.4. Relevansi Faktor Geodemografi bagi Paradigma Pendidikan 2.4.1. Profil Demografis Wilayah Republik Indonesia ter­ diri dari 17.504 pulau dengan luas



keseluruhan 1.900.000 km persegi. Indonesia pada awal abad XXI merupakan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, namun mempunyai sekitar 500 sukubangsa dengan bahasanya masing-masing. Pembahasan tentang kebhinnekaan masyarakat Indonesia dalam dimensinya yang faktual harus bersedia menghadapi suatu besaran yang berdimensi geo-demografis, geo-ekonomis dan bahkan juga geopolitik yang paradoksal. Pluralitas dan heterogenitas dari kebudayaan dan masyarakat di Indonesia itu dalam ke­ nyataannya juga bertumpang-tindih dengan ketidak-seimbangan dalam struktur demografis dan potensi ki­ nerja ekonomis dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 23 Juni 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) mem­ perkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 234,2 juta jiwa. Data tahun 2004 yang belum berubah kuantitatif signifikan pada tahun 2010 memperlihatkan komposisi sbb.: Di pulau Jawa yang merupakan 6,89% luas wilayah daratan Indonesia berkumpul 59,9% penduduk Indonesia (kira kira 115 juta orang), sementara Papua Barat yang merupakan 21,99% luas wilayah Indonesia dihuni oleh 0,92% penduduk (Turner, 1997: 49). Selengkapnya adalah seperti gambar 1.: 2.4.2. Konsekuensi Geo-demografis Pulau Jawa telah memperoleh reputasi sebagai pusat transit dan komunikasi semenjak penjelajah-penjelajah asing yang pertama mendatangi Nusantara, sehingga tidaklah mengherankan jika secara ekonomi dan politik, pulau Jawa lebih mendapatkan perhatian di­ bandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Akibat penjajahan yang “fo­ kus” pada pulau Jawa inilah maka tercipta suatu fenomena yang lebih mengutamakan pembangunan di pulau ini dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, terutama semenjak Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada akhir­nya, kita menghadapi ketimpangan besar dalam alokasi dan distribusi dari 

Jurnal Kementerian Luar Negeri RI, 27 Mei 2004: pada tahun 1987 diketahui bahwa 5.407 pulau memiliki nama, pada tahun 2004 ada 7.810 pulau yang bernama. Selebihnya adalah pulau tidak bernama.  http://www.antaranews.com/berita/1277272415/penduduk-indonesia-diperkirakan-234-2-juta-jiwa (21 Juli 2010)

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

Gambar 1. Ketidak­seim­ bangan Struktur Demografis

berbagai sumber-daya alam serta energi, yang pada gilirannya akan berpengaruh langsung pada tingkat kecerdasan rakyat maupun usaha pendidikan nasional. Konstelasi seperti itu mula-mula me­ ru­pakan akibat dari perkembangan se­jarah. Kesuburan pulau Jawa nam­ paknya merupakan faktor pertama yang membuatnya mampu mendukung suatu hunian yang bersandar kepada perekonomian agraris, baik sebagai per­tanian rakyat maupun sebagai per­ kebunan. Akibatnya, pembangunan infra struktur setempat seperti menjadi suatu konsekuensi yang otomatis. Sehingga ketika Indonesia mulai terseret ke dalam proses industrialisasi pada awal abad XX, pulau Jawa juga langsung nampak lebih siap untuk menyikapinya. 2.4.3. Tantangan bagi Pendidikan Nasional Kesenjangan geo-demografis antara pulau Jawa dan pulau-pulau Indonesia lainnya sudah merupakan persoalan besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Kesenjangan sosio-geografis antara pu­ lau Jawa dan pulau-pulau Indonesia lain­nya dapat difahami sebagai ke­sen­ jangan dalam hal kepadatan penduduk, kemajuan pendidikan dan tingkat ke­ makmuran, serta keterlibatan dalam ko­ munikasi serta telekomunikasi nasional

maupun internasional. Kesenjangan an­tarpulau itu sebenarnya juga dapat diamati di antara pulau-pulau Indonesia lain selain pulau Jawa. Di samping itu, posisi Indonesia yang sedemikian strategis karena memiliki kedekatan geografis dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua Nugini, dan Australia juga memberikan tantangan tersendiri, terutama terhadap daerah atau provinsi yang berbatasan langsung dengan ne­ gara-negara tersebut. Jika gagal men­ jalin hubungan komunikasi efektif an­ tardaerah di wilayah Nusantara, tidak mustahil akan dimanfaatkan negara lain yang dekat secara geografis untuk mengambil keuntungan. Proksimitas geo­ grafis itu pada gilirannya menentukan tingkat intensitas komunikasi dan te­ lekomunikasi antar-daerah di Indonesia, yang dapat diukur dari frekuensi hu­ bungan telepon di antara penduduk dari berbagai daerah. Masa depan Indonesia yang bersatu, stabil dan seimbang karenanya akan banyak tergantung dari usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk menyetarakan mutu sumber-daya manusianya dalam skala nasional. Kepincangan dalam aspek ini akan dengan mudah menjadi sumber ketidak-puasan yang disebabkan oleh perbedaan kesempatan hidup makmur

Vol. VII/No. 1/Maret 2012



dan bermartabat, yang pada gilirannya akan bermuara dalam letusan-letusan sosial-regional. Oleh karena itulah maka kebi­jakan pendidikan Indonesia harus mem­per­ hatikan keanekaragaman, dengan te­ tap memperhatikan secara seksama ke­ senjangan sosial budaya yang terjadi saat ini, sehingga kelak dapat tertwujud sistem dan program pendidikan yang adil dan merata, sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen. Usaha penyetaraan serta penyerasian pendidikan karenanya memang akan menjadi padat biaya, tetapi itu adalah risiko dari dua faktor geo-demografis yang dihadapi Indonesia: pertama ada­ lah keanekaragaman demo-kultural yang diskrepan dan tersebar dalam struktur geo-maritim yang tersebar. Kedua adalah desakan untuk mengejar kemajuan dalam banyak hal, jika dibandingkan de­ngan negara-negara berkembang lain yang mempunyai dimensi besaran politik serupa dengan Indonesia.

2.5. Sistem dan Kategorisasi Pendidikan Sistem pendidikan nasional dewasa ini terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping itu sekarang sedang gencar digalakkan pendidikan anak usia dini, yang mencakup kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Adapun jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, dan non­ formal untuk saling melengkapi dan mem­perkaya. Untuk jalur pendidikan terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, provesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Mulai dari SMP, para lulusan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yang mempersiakan diri untuk terjun ke dalam masyarakat, atau mempersiapkan diri ke jenjang pendidikan berikutnya, Sesudah SMP peserta didik dapat melanjutkan ke SMK atau ke SMA,,sesudah SMA ke S1 atau ke pendidikan vokasi,(D3 dan D4), sesudah S1 ke pendidikan professional (dokter, apoteker, notaris, dsb), atau ke S2, atau ke pendidikan professional setingkat S2. Sesudah pendidikan profesi seorang dapat melanjutkan ke jenjang S2 untuk diteruskan ke S3, atau melanjutkan ke pendidikan spesialis. Namun, sering dikaburkan falsafah



pendidikan akademis dan pendidikan professional, dan pendidikan vokasi. Biasa saja setelah pendidikan vokasi D3 yang tiga tahun, dengan menambahkan sejumlah kredit yang setara dengan kuliah setahun, dipandang sama dan diberi ijazah S1. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Akhir-akhir ini sangat digalakkan pendidikan anak usia dini, baik berupa Kelompok Bermain sebagai pendidikan non formal, maupun Taman Kanakkanak sebagai pendi-dikan formal.

2.6. Peraturan Perundang-undangan Di Negara Kesatuan Republik In­do­ nesia, semua peraturan hukum harus mengacu pada UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen. Di bidang pen­ didikan, peraturan perundang-undangan yang utama yakni UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari Un­ dang-Undang tersebut diturunkan Pera­ turan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan turunan lainnya.l

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

Peranan Pendidikan Agama Kristen (PAK) Dalam Nafas PP 55 Tahun 2007 Weinata Sairin

­Signifikansi Pendidikan endidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Sebagai sesuatu yang khas dan spesifik bagi manusia, pendidikan berperan amat signifikan dalam membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang akan dijalani yang diwarnai dengan berbagai tantangan dan perubahan.

P

Penulis adalah teolog, menulis tesis S2 Tentang Gerakan Pembaruan Muham­ madiyah, anggota BSNP

Dalam perspektif Kristen, pendidikan memiliki aspek yang penting dan mendasar. Adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan disangkal bahwa gereja memainkan peran yang signifikan dan kontributif dalam pelayanan di bidang pendidikan. Pendidikan di­li­ hat sebagai bidang yang strategis da­ lam konteks penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang memungkinkan manusia mampu men­ jawab tantangan zamannya, bahkan mampu menjadi insan bermakna di te­ ngah-tengah sejarah. Perintah Yesus yang menyatakan, “Ajarlah mereka me­­lakukan segala sesuatu yang Ku­ perintahkan kepadamu”, (Mat. 28:20), telah menjadi referensi bagi gereja untuk menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda dalam program-program pelayanan. Referensi Alkitab dan teladan Ye­ sus sendiri dalam pelayanan-Nya mem­ berikan dasar yang kuat mengapa kekristenan peduli terhadap pendidikan. Penyebutan Yesus sebagai Guru mem­ berikan contoh yang sangat jelas ten­ tang hal ini. Di antara banyak gelar dan sebutan yang mengacu pada Yesus, maka gelar Guru dan Gembala (Agung) menarik untuk didalami dan dikaji. Pe­ nampilan dan kinerja Yesus sebagai Guru dan Gembala yang amat positif telah memungkinkan terbentuknya ko­ munitas kristiani yang kuat, solid, dan tegar dalam menapaki perjalanan hidup

di tengah sejarah. Bahkan figur (sosok) Guru dan Gembala yang ditindakkan oleh Yesus menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi gereja dalam mewujudkan pelayanannya, termasuk di bidang pendidikan. Visi pendidikan Kristen adalah men­ciptakan manusia yang memiliki ke­dewasaan rohani, mampu untuk ber­ tumbuh secara utuh sebagai ciptaan Allah, mampu menjalankan tugastu­gasnya sebagai manusia yang ber­ tanggungjawab terhadap Allah, manusia dan masyarakat, serta dunia secara keseluruhan, dan memiliki kemampuan yang andal dalam ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian. Gereja dan lem­baga-lembaga pendidikan Kristen telah berupaya seoptimal mungkin meng­implementasikan visi dan misi pendidikan Kristen dalam ruang lingkup mereka masing-masing, dalam berbagai kondisi yang mereka hadapi.

Isi Pokok PP 55 Tahun 2007

PP ini terdiri dari 51 pasal disertai dengan penjelasan, dan ditandatangani Presiden tanggal 5 Oktober 2007. Dalam ketentuan umum (Pasal 1) dirumuskan: a. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang di­laksanakan sekurang-kurangnya

Vol. VII/No. 1/Maret 2012



melalui metepelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. b. Pendidikan keagamaan adalah pen­ didikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan pe­ ranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Dari kedua rumusan ini jelas bahwa angka 1 menunjuk pada pendidikan aga­ ma yang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan, baik di sekolah negeri mau­pun swasta. Sedangkan angka 2 me­nunjuk pada sekolah-sekolah kea­ gamaan seperti sekolah teologi, sekolah pendeta, sekolah penginjil, dan se­ bagainya. Artinya, angka 1, ayat (1) bersumber pada UU Sisdiknas Pasal 12 ayat (1), dan angka 2 bersumber pada UU Sisdiknas Pasal 30. Dalam pasal 3, 4, ditegaskan bah­ wa setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ditegaskan juga kewajiban penyediaan tempat penyelenggaraan pendidikan agama karena kekhasan agama dapat bekerja sama dengan satuan pendidik yang setingkat atau menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. Lembaga-lembaga/sekolah Kris­ten menurut Pasal 3 dan 4 harus mem­beri­ kan pendidikan agama kepada peserta didik sesuai dengan agama mereka dan diajarkan oleh pendidik yang se­ agama. Tetapi sekolah Kristen tidak ber­ kewajiban membangun rumah ibadah lain, selain rumah ibadah Kristen (Pasal 4 ayat (7)). Perintah PP ini khususnya tentang pendidikan agama tidak senafas dengan penjelasan Pasal 55 ayat (1) Sisdiknas yang berbunyi: “kekhasan sa­ tuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini”. Rumusan tersebut perlu dikaji de­ ngan baik karena pada Pasal 7 telah ditetapkan sanksi administratif. Lembaga Pendidikan Kristen perlu mendalami pewajiban tersebut. Namun harus juga dicatat bahwa dalam Penjelasan PP 55 Tahun 2007disebutkan bahwa RPP ini merupakan kesepakatan bersama pihak-



pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, dan mereka telah memvalidasi rumusan tersebut. Pasal 12 ayat (2) perlu didalami lebih baik agar pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap pendidikan kea­ gamaan dengan dalih bahwa sekolah/ lembaga pendidikan tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 me­ ngatur tentang pendidikan keagamaan Kristen (sekolah-sekolah teologi). Pasalpasal ini memberi kemungkinan bagi gereja/lembaga keagamaan Kristen, pe­ merintah untuk mendirikan sekolah ke­ agamaan Kristen. Hal yang harus digaris bawahi di sini adalah peran Menteri Agama sebagai pembina (Pasal 27 ayat (3)) dan bagaimana gereja/lembaga ke­ agamaan Kristen merumuskan secara bersama apa yang dimaksud dengan Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (Pasal 29). Direktorat Jenderal Bimbingan Masya­rakat Kristen Kementerian Agama perlu duduk bersama dengan lembagalembaga keagamaan Kristen diaras nasional untuk membicarakan hal ini se­hingga ada kesatuan persepsi dalam melaksanakan PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peranan PAK

Fungsi dan peranan Pendidikan Agama Kristen menurut PP 55 tahun 2007, amat penting, mendasar, dan strategis. Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menegaskan hal tersebut: (1) Pendidikan agama berfungsi mem­ bentuk manusia Indonesia yang ber­ iman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 5 ayat (3) sampai dengan (7) memberikan penegasan tentang hal-hal yang ingin dicapai dalam pendidikan

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

Perwakilan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia berdialog dengan anggota BSNP tentang pendidikan agama Kristen

agama dan bagaimana metode yang dilakukan dalam menyampaikan pen­di­ dikan agama. (3) Pendidikan agama mendorong pe­ serta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan aga­ ma sebagai landasan etika dan mo­ral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, ber­ bang­sa, dan bernegara. (4) Pendidikan agama mewujudkan ke­ harmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk aga­ma yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. (5) Pendidikan agama membangun si­ kap mental peserta didik untuk ber­ sikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, per­ caya diri, kompetitif, tulus, dan ber­ tanggung jawab. (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, tek­ nologi, seni, dan/atau olahraga.

(7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menye­ nangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. Rumusan tekstual tentang pen­ didikan agama sebagai mana diru­mus­ kan dalam Pasal 5 diatas menempatkan pendidikan agama dalam posisi yang sentral bagi kehidupan manusia. In­ter­ nalisasi ajaran agama, aplikasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, pe­ ngembangan kerukunan, perwujudan karakter dan mental yang bernafaskan ahlak mulia, adalah hal-hal substantif yang mesti dikedepankan oleh peserta didik sebagai warga bangsa. Dalam konteks itu keteladanan para guru, metode pembelajaran pendidikan agama perlu mendapat perhatian uta­ma. Sebuah pendidikan agama yang mampu menempa peserta didik cerdas, inklusif, berkarakter, rukun dan mandiri amat diperlukan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk. l

Vol. VII/No. 1/Maret 2012



UJIAN NASIONAL TAHUN 2012 Jujur Harus Prestasi Yes Bambang Suryadi

Anggota BSNP membahas bahan sosialisasi UN dengan mencermati secara bersamasama setiap bahan yang akan disosialisasikan. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua BSNP Muhammad Aman Wirakartakusumah (kedua dri kanan) dan Ketua Penyelenggara UN Pusat Djemari Mardapi (ketiga dari kiri).

B

adan Standar Nasional Pen­di­ dikan (BSNP) kembali akan menye­ lenggarakan Ujian Nasional (UN) tahun 2012. Untuk UN SMA/MA, SMALB, dan SMK diselenggarakan mulai dari tanggal 16 sampai dengan 19 April 2012, UN SMP/MTs dan SMPLB mulai dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2012, dan UN SD/MI dan SDLB mulai dari tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2012. UN Susulan SMA/MA, SMALB dan SMK mulai dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2012, untuk SMP/MTs dan SMPLB mulai dari tanggal 30 April sampai 4 Mei 2012 dan untuk SD/MI dan SDLB mulai dari tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2012. Jadwal UN secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. Kriteria kelulusan UN tahun 2012 masih sama dengan kriteria kelulusan UN tahun 2011 yaitu menggunakan for­ mula gabungan dengan bobot 40% untuk nilai sekolah/madrasah dan 60% untuk nilai UN. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Panitia Kerja (Panja) UN Komisi X DPR-RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011 yang lalu. Pengumuman UN SMA/MA, SMALB

10

dan SMK pada tanggal 26 Mei 2012, UN SMP/MTs dan SMPLB pada tanggal 2 Juni 2012 dan UN SD/MI dan SDLB pada tanggal 16 Juni 2012. Pengumuman dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing sekolah/madrasah.

Tabel 1 JADWAL UN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

a. SMA dan MA No

Hari dan Tanggal

UN 1. Senin, 16 April 2012 UN Susulan Senin, 23 April 2012

Jam

Program IPS

Program Bahasa

MA Program Keagamaan

Bahasa Bahasa Bahasa Indonesia Indonesia Indonesia

Bahasa Indonesia

UN 08.00 2. Selasa, 17 April 2012 – 10.00 UN Susulan Selasa, 24 April 2012 11.00 – 13.00

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Fisika

Ekonomi

Bahasa Asing

Tafsir

UN 3. Rabu, 18 April 2012 UN Susulan Rabu, 25 April 2012

08.00 – 10.00

Matema­ tika

Matema­ tika

Matema­­ tika

Matematika

UN 4. Kamis, 19 April 2012 UN Susulan Kamis, 26 April 2012

08.00 – 10.00

Kimia

Sosiologi

Antropo­ logi

Fikih

11.00 – 13.00

Biologi

Geografi

Sastra Indone­sia

Hadis

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

08.00 – 10.00

Mata pelajaran Program IPA

b. SMK No 1. 2. 3.

Hari dan Tanggal

Jam

UN: Senin, 16 April 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan: Senin, 23 April 2012 UN: Selasa, 17 April 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan: Selasa, 24 April 2012 UN: Rabu, 18 April 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan: Rabu, 25 April 2012

Mata pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika

c. SMP, MTs, dan SMPLB No 1. 2. 3. 4.

Hari dan Tanggal

Jam

Mata pelajaran

UN: Senin, 23 April 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan: Senin, 30 April 2012 UN: Selasa, 24 April 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan: Selasa, 1 Mei 2012 UN: Rabu, 25 April 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan: Kamis, 3 Mei 2012

Bahasa Indonesia

UN: Kamis, 26 April 2012

Ilmu Pengetahuan Alam

UN Susulan: Jumat, 4 Mei 2012

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris Matematika

d. SMALB No 1. 2. 3.

Hari dan Tanggal Jam UN: Senin, 16 April 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan: Senin, 23 April 2012 UN: Selasa, 17 April 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan: Selasa, 24 April 2012 UN: Rabu, 18 April 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan: Rabu, 25 April 2012

Mata pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika

e. SD, MI, dan SDLB No. 1. 2. 3.

Jenis UN

Hari dan Tanggal

UN UN Susulan UN UN Susulan UN

Pukul

Senin, 7 Mei 2012 08.00 – 10.00 Senin, 14 Mei 2012 Selasa, 8 Mei 2012 08.00 – 10.00 Selasa, 15 Mei 2012 Rabu, 9 Mei 2012 08.00 – 10.00 UN Susulan Rabu, 16 Mei 2012

Sosialisasi UN

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

BSNP bersama Badan Pengembangan dan Penelitian (Balitbang), dan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Ke­ menterian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan sosialisasi UN di 33 provinsi mulai pertengahan sam­pai dengan akhir Desember 2011. Ke­giat­ an sosialisasi diselenggaran di Dinas Pendidikan Provinsi dengan meng­ un­dang Kepala Dinas Pendidikan Ka­ bupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama, Kepala Kantor Ke­ menag Kabupaten/Kota, dan wartawan. Materi sosialisasi meliputi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2011 tentang tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari

Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Na­ sional, Prosedur Operasional Standar (POS) UN, kisi-kisi UN, dan daya serap UN tahun 2011. Materi sosialisasi ini tersedia dan dapat diunduh di website BSNP: http://www.bsnp-indonesia.org Djemari Mardapi anggota BSNP se­ kaligus sebagai Ketua Penyelenggara UN Tingkat Pusat mengatakan bahwa to­lak ukur kesuksesan penyelenggaraan UN adalah kualitas, kredibilitas, dan akseb­ tabilitas. UN merupakan suatu proses yang harus dilewati oleh anak didik. Kisi-kisi UN, lanjut Djemari, me­ ru­pakan bagian yang penting untuk diketahui guru-guru dan peserta UN. “Untuk mensinergikan antara kurikulum yang diajarkan di sekolah/madrasah dan materi yang diujikan maka dibuat kisi-kisi UN”, ungkap Djemari Mardapi. Oleh karena itu, tambah Djemari Mardapi, perlu dipastikan setiap satuan pendidikan telah menerima kisi-kisi UN tersebut. Direktorat SMP, SMA, dan SMK telah melakukan sosialisasi UN dengan target yang lebih luas lagi karena sosialisasi yang dilakukan BSNP hanya terbatas sampai Dinas Pendidikan Provinsi. Dari Direktorat Pembinaan SMA dan Direktorat Pembinaan SMP dilaporkan bahwa informasi tentang UN telah di­ upload di website kedua direktorat ter­­ sebut sehingga dapat diakses oleh guru, siswa, sekolah/madrasah dan masya­ rakat umum. Direktorat Pembinaan SMA telah melakukan pembinaan kepada 60 se­ kolah untuk persiapan UN, sedangkan Direktorat Pembinaan SMP selain me­ muat kisi-kisi UN di website, juga me­ ngirimkannya ke 1.800 sekolah. Selain itu Direktorat Pembinaan SMP dengan mempertimbangkan hasil UN tahun lalu dan daerah yang terisolir, telah melakukan pelatihan kepada guru-guru SMP, dan bedah soal UN tahun lalu. Informasi dari Direktorat Madrasah Kemenag mengatakan sosialisasi di­lak­ sanakan akhir Desember 2011 dengan mengundang BSNP dan Puspendik dan dihadiri oleh Kanwil Kemenag dari 33 provinsi. Pada saat pemantauan UN, pi­ hak Kemenag memohon BSNP juga turut memantau pelaksanaan UN di madrasah (tidak hanya di sekolah saja). Dalam rapat pleno BSNP di Jakarta (24/1/2012) telah disepakati tagline UN tahun 2012 adalah JUJUR HARUS

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

11

PRESTASI YES. Artinya kejujuran yang merupakan salah satu karakter bangsa perlu dipegang kuat dalam pelaksanaan UN, sedangkan prestasi yang baik me­ rupakan salah satu indikator ke­ma­ juan pendidikan nasional. Prestasi yang dicapai tanpa kejujuran hanya bersifat semu dan sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Prestasi yang dicapai tanpa kejujuran hanya bersifat semu dan sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menurut Sukemi Staf Khusus Men­ teri, Kementerian Pendidikan dan Ke­budayaan juga akan melakukan sosialisasi UN melalui media massa yang berupa talk show di radio dan televisi, pariwara media cetak, spot iklan di televisi dan radio, poster atau spanduk,

12

stiker dan PIN. “Inti pesan sosialisai adalah membangun kepercayaan diri peserta UN, jangan stres, jadwal UN, pembobotan 40% untuk nilai sekolah/ madrasah dan 60% untuk nilai UN, tidak ada UN Ulangan, lima paket soal untuk setiap ruang ujian, dan kisi-kisi UN”, ungkap Sukemi. Masih bagian dari sosialisasi, tam­ bah Sukemi, adalah pembacaan ikrar UN yang dikemas dalam acara apel atau upacara di lapangan/alun-alun. Peserta apel/upacara adalah pimpinan perguruan tinggi, Kepala Dinas Pen­ didikan Provinsi, Kanwil Kemenag, Kepala sekolah/madrasah, guru, siswa, tenaga kependidikan, kepolisian, dan orang tua (Komite Sekolah/Madrasah). “Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dari tanggal 11 - 25 Februari 2012 dengan menyesuaikan jadwal kegiatan Menteri, Wakil Menteri, Kepala Balitbang, dan para Dirjen dalam lingkungan Kemdikbud”, ungkap Sukemi seraya menambahkan acara tersebut dilaksanakan di delapan wilayah, yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat.

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

Khairil Anwar Notodiputro Kepala Balitbang (kiri) dan Sukemi Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan konsep sosialisasi UN dalam rapat pleno BSNP di Jakarta.

Teks Ikrar Untuk Melaksanakan Ujian Nasional Dengan Jujur Dan Berprestasi

IKRAR UNTUK MELAKSANAKAN UJIAN NASIONAL JUJUR DAN BERPRESTASI Kami, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan, dan pejabat pengelola pendidikan, dengan ini menyatakan: (1) Bahwa dalam proses pembelajaran, penilaian harus dilakukan untuk meng­ ukur capaian kompetensi peserta didik. (2) Bahwa Ujian Nasional dilakukan untuk mengukur capaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional. Untuk itu kami berikrar: (1) SIAP MEMBANGUN BUDAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN AJARAN AGAMA DAN NILAI-NILAI UTAMA KARAKTER BANGSA, YAITU BERIMAN, BERTAKWA, JUJUR, BERSIH, SANTUN, CERDAS, DISIPLIN, KREATIF, KERJA KERAS, DAN BERTANGGUNG JAWAB. (2) SIAP MENSUKSESKAN UJIAN NASIONAL DENGAN JUJUR DAN BER­ PRESTASI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan komitmen ini. Jakarta, Januari 2012 Kami, Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/ Madrasah, Dewan Pendidikan, dan Pejabat Pengelola Pendidikan

Pencetakan Naskah Soal UN

Mulai tahun 2012 ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pen­ didikan dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2011 tentang tentang Kriteria Ke­lulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional, pencetakan naskah soal UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK di­ la­kukan secara terpusat di bawah Koordinasi Badan Pengembangan dan Penelitian (Balitbang) Kemdikbud. Terkait dengan penggandaan naskah soal UN, Muhammad Nuh mengatakan bahwa mulai tahun 2012 penggandaan naskah soal UN akan dilakukan se­ca­ ra sentralisasi. “Tahun yang lalu peng­ gandaan naskah soal diserahkan ke masing-masing penyelenggara UN tingkat provinsi, tetapi pada tahun 2012 pencetakan naskah soal UN akan di­sentralisasikan”, ungkap Mendikbud pada saat peluncuran UN di Jakarta (29/11/ 2011) dengan memberikan

alasan semakin banyak jumlah per­ ce­takan, semakin susah melakukan pengawasannya. Untuk menjaga kerahasiaan dan me­mastikan pendistribusian naskah soal UN tepat waktu, penyelenggara UN Tingkat Pusat bersama Perguruan Tinggi Negeri Koordinator UN melakukan pe­ ngawasan selama proses pencetakan dan pendistribusian naskah soal UN. “Keterlibatan Dinas PendidikanProvinsi terbatas dalam penyediaan data peserta UN dan tidak dalam pengawasan proses pencetakan”, ungkap Djemari Mardapi dalam rapat Pleno BSNP di Jakarta (31/1/2012) seraya menambahkan Polri tetap dilibatkan dalam pengamanan naskah soal UN. l

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

13

Berita BSNP*

PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS BSNP

S

alah satu keputusan rapat pleno BSNP tanggal 10 Januari 2012 adalah pe­ne­tapan Ketua dan Sekretaris BSNP untuk tahun 2012. Sesuai dengan keputusan rapat, Ketua dan Sekretaris BSNP tahun 2012 adalah Muhammad AmanWirakartakusumah dan Richardus Eko Indrajit yang telah menjadi Ketua dan Sekretaris BSNP pada tahun 2011. Penetapan ini dilakukan secara mufakat, sebagai bukti betapa solid dan kuatnya ke­anggotaan BSNP yang menerapkan sistem kolegial dalam menjalankan tugas dan ke­wajiban. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/P/2009 tentang Peng­ angkatan Anggota Badan Standar Na­ sional Pendidikan dan Penunjukan Ke­pala Sekretariat BadanStandar Nasional Pen­didikan

selama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat dipilih untk satu kali masa jabatan secara berurutan. Pada periode kedua ini, kepemimpinan BSNP tahun pertama dipegang oleh Dje­mari Mardapi (Ketua) dan Edy Tri Baskoro (Sekretaris). Untuk tahun kedua dan ke­tiga dipegang oleh Muhammad Aman Wira­kar­takusumah (Ketua) dan Richardus Eko Indrajit (Sekretaris). Muhammad Aman Wirakartakusumah ketika menyampaikan refleksi ke­pemim­ pin­annya selama satu tahun yang lalu me­ ngatakan karena keterbatasan waktu dari Ketua dan Sekretaris BSNP, selama satu tahun kepemimpinan 2011 ada beberapa program yang berjalan belum maksimal. Namun sifat kolegial dari anggota BSNP kendala tersebut

menyebutkan masa bakti anggota BSNP adalah 4 (empat) tahun. Dalam Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0010/P/BSNP/VII/2011 tentang Tata Kelola Badan Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota. Ketua dan Sekretaris memangku jabatannya

dapat diatasi sehingga kegiatan BSNP dapat berjalan dengan baik. Selamat menjalankan amanat dan men­ jaga kepercayaan dalam langkah per­juangan memajukan mutu pendidikan na­sional. Semoga tahun ini dan tahun-tahun berikutnya BSNP dapat menjalankan seluruh program kerjanya dengan baik dan sukses. Amin. l

14

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

Muhammad Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (kanan) dan Richardus Eko Indrajit Sekretaris BSNP (kiri).

* Bambang Suryadi

Berita BSNP

KEGIATAN BSNP TAHUN 2012 Pembahasan rencana kegiatan BSNP tahun 2012 dalam rapat pleno di ruang sidang BSNP

K

egiatan BSNP tahun 2012 difokuskan pada pemantauan dan evaluasi implementasi standar nasional pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah. Hal ini karena se­lu­ ruh standar pendidikan nasional untuk pendidikan dasar dan menengah telah selesai dikembangkan BSNP dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sifat standar ini mengikat seluruh satuan pendidikan, maka kini saatnya untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi implementasi standar nasional pendidikan. Menurut M.Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP ada tujuh standar yang akan dipantau ditambah buku teks pelajaran pendidikan dasar dan menengah. “Tujuh standar pendidikan dasar dan menengah yang akan dipantau adalah Standar Sarana dan Prasarana, Standar Biaya, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Penilaian Pendidikan, dan Standar Pendidikan Nonformal”, ungkap M. Aman seraya menambahkan selain mengevaluasi standar tersebut BSNP juga meyelenggarakan Ujian Nasional (UN) tahun 2012. Untuk setiap kegiatan pemantauan, tam­ bah M. Aman Wirakartakusumah, ada sembilan langkah atau tahapan kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Langkah-langkah kegiatan tersebut adalah Penyusunan Desain (Jakarta), Kajian

Bahan Dasar (Jakarta), Penyusunan draf instrumen pemantauan dan evaluasi (Jakarta), Reviu dan perbaikan instrumen (Jakarta), Uji coba instrumen (8 provinsi) , Analisis hasil uji coba dan perbaikan instrumen (Jakarta), Pemantauan dan evaluasi implementasi standar (16 provinsi), Analisis hasil pemantauan dan evaluasi (Jakarta), dan Penyusunan laporan dan rekomendasi (Jakarta). Mengingat keterbatasan anggota BSNP, maka sesuai dengan kewenangannya, BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat adhoc untuk melakukan kegiatan tersebut. “Untuk setiap kegiatan terdiri atas 19 tim ahli dan 5 anggota BSNP”,ungkap M. Aman dalam rapat pleno BSNP di Jakarta seraya menambahkan komposisi tim ahli adalah dari Luar Jawa 5 orang, DKI 7 orang, dan Jawa 12 orang. Pada setiap kegiatan, BSNP menetapkan seorang koordinator dan wakil koordinator dari anggota BSNP. Keterlibatan anggota BSNP dalam kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut. Selain itu, BSNP juga telah menetapkan jadwal kegiatan tahun 2012. Jadwal ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dengan mempertimbangkan keterlibatan anggota BSNP dalam setiap kegiatan. Secara konseptual, delapan kegiatan BSNP dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas standar sarana dan

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

15

Berita BSNP Tabel 1. Keterlibatan anggota BSNP dalam kegiatan 2012 1

2

3

4

BLOK 1 (Minggu 1) Standar Sarana dan Prasarana

(Minggu 1) Standar Proses

BLOK 2

Edy Tri Baskoro (Koordinator) Gunawan Indrayanto (Wakil Koord.) Zaki Baridwan Farid Anfasa Moeloek Teuku Ramli Zakaria (Minggu 2) Standar Biaya

Mungin Eddy Wibowo (Koordinator) Johannes Gunawan (Wakil Koord.) Jamaris Jamna R. Eko Indrajit Weinata Sairin (Minggu 2) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Zaki Baridwan (Koordinator) Edy Tri Baskoro (Wakil Koordinator) Gunawan Indrayanto Weinata Sairin M. Aman Wirakartakusumah (Minggu 3) Standar Pengelolaan

Djaali (Koordinator) Djemari Mardapi (Wakil Koordinator) Mungin Eddy Wibowo Jamaris Jamna Johannes Gunawan (Minggu 3) Standar Penilaian

R. Eko Indrajit (Koordinator) Mungin Eddy Wibowo (Wakil Koord.) Farid Anfasa Moeloek Johannes Gunawan M. Aman Wirakarkusumah (Minggu 4) Standar Pendidikan Nonformal

Djemari Mardapi (Koordinator) Djaali (Wakil Koordinator) Zaki Baridwan Teuku Ramli Zakaria Furqon (Minggu 4) Buku Teks Pelajaran

Jamaris Jamna (Koordinator) Farid Anfasa Moeloek (Wakil Koord.) R. Eko Indrajit Edy Tri Baskoro M. Aman Wirakartakusumah

Weinata Sairin (Koordinator) Teuku Ramli Zakaria (Wakil Koord.) Gunawan Indrayanto Djemari Mardapi Djaali

prasarana, standar biaya, standar pengelolaan, dan standar pendidikan nonformal. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian, dan buku teks pelajaran. Dalam pelaksanaannya, setiap minggu ada dua kegiatan yang diselenggarakan pada

tanggal yang sama. Setiap anggota BSNP terlibat maksimal dalam tiga jenis kegiatan dengan catatan jika yang bersangkutan berhalangan dapat digantikan oleh anggota BSNP lainnya. Jadwal kegiatan BSNP tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini. l

Tabel 2. Jadwal kegiatan BSNP tahun 2012 Minggu 1 No

Minggu 1

Minggu 2

Minggu 2

Minggu 3

Minggu 3

Minggu 4

Minggu 4

PENILAIAN

BUKU

NONFORMAL 22-24 Feb 30 Mar-1 April

PROSES

SARANA

BIAYA

TENAGA

PENGELO­ LAAN

1

17-19 Feb

17-19 Feb

22-24 Feb

24-26 Feb

22-24 Feb

17-19 Feb

2

2-4 Maret

2-4 Maret

7-9 Maret

9-11 Maret

16-18 Maret

16-18 Maret

25-27 Feb 30 Mar-1 April

3

13-15 April 13-15 April 20-22 April 20-22 April

27-29 April

27-29 April

4-6 Mei

4-6 Mei

4

11-13 Mei

11-13 Mei

18-20 Mei

18-20 Mei

25-27 Mei

25-27 Mei

5

8-10 Juni

8-10 Juni

13-15 Juni

15-17 Juni

22-24 Juni

22-24 Juni

1-3 Juni 29 Juni-1 Juli

1-3 Juni 29 Juni-1 Juli

6

6-8 Juli 3-5 Agustus

6-8 Juli

11-13 Juli

20-22 Juli

27-29 Juli

8-10 Agust

31 Agu-2 Sep

20-22 Juli 31 Agu-2 Sept

27-29 Juli

3-5 Agust

13-15 Juli 10-12 Agustus

7-9 Sept

7-9 Sept

14-16 Sep 12-14 Oktober

14-16 Sep 12-14 Oktober

19-21 Sep

21-23 Sep

28-30 Sep

28-30 Sep

5-7 Okt

5-7 Okt

17-19 Okt

19-21 Okt

2-4 Nov

2-4 Nov

9-11 Nov

9-11 Nov

7 8 9

16

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

Berita BSNP

UJIAN KOMPETENSI KEJURUAN

D

alam beberapa bulan terakhir ini prestasi siswa SMK menghiasi berita nasional karena kreativitas mereka dalam membuat mobil nasional. Hal ini merupakan bukti konkrit atas kompetensi dan prestasi siswa SMK. Sampai saat ini ada sekitar 135 program keahlian di SKM. Kurikulum SMK didesain berbasis kompetensi maka ujian SMK juga didesain berbasis kompetensi. Terkait dengan kompetensi siswa SMK, Direktorat Pembinaan SMK selalu melakukan Ujian Kompetensi

dua jenis paket soal ujian teori kejuruan. Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai Ujian Teori Kejuruan dengan pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori Keahlian Kejuruan. Kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah minimum 6,0. Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Teori Kejuruan SMK tahun 2012, BSNP telah

Kejuruan setiap tahun. Ujian ini merupakan bagian dari Ujian Nasional (UN) dan nilainya akan dijadikan salah satu penentu kelulusan dalam UN. Menurut Djemari Mardapi Ketua Penye­ lenggara UN Tingkat Pusat, ujian kompetensi kejuruan SMK terdiri atas dua jenis, yaitu ujian teori dan ujian praktik kejuruan. Ujian praktik kejuruan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2012. Ujian dilaksanakan dalam bentuk penugasan individu (individual task) dengan alokasi waktu antara 18 sampai dengan 24 jam, kecuali program keahlian tertentu. Penguji ujian praktik terdiri atas penguji internal yang berasal dari SMK dan penguji eksternal yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Ujian teori kejuruan (tertulis) dilaksanakan secara serentak pada tanggal 19 Maret 2012 dan ujian susulan pada tanggal 26 Maret 2010. Terdapat 40 butir soal dalam bentuk pilihan ganda dengan alokasi waktu 120 menit. Ada

mengeluarkan surat edaran Nomor 0002/ SDAR/BSNP/II/2012. tanggal 3 Februari 2012 yang isinya sebagai berikut: 1. Bagi siswa SMK Program 3 tahun, ujian teori kejuruan dilaksanakan setelah ujian praktik kejuruan, sedangkan bagi siswa SMK Program 4 tahun , ujian teori kejuruan dilaksanakan sebelum ujian praktik ke­ juruan. 2. Bagi siswa SMK Program 4 tahun bisa mengikuti ujian teori kejuruan pada saat duduk di kelas III (tahun ketiga) karena pada tahun keempat mereka mengikuti kegiatan praktik di dunia usaha dan industri. Menurut Yunus dari Direktorat Pembinaan SMK, alumni SMK terserap dalam dunia kerja dengan masa tunggu yang sangat pendek. Bahkan sebelum luluspun mereka sudah dipesan oleh perusahaan dan dunia industri. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi alumni SMK telah memenuhi kriteria yang diperludikan di dunia usaha dan industri. l

Siswa SMKN 9 Padang Sumatera Barat mengikuti ujian praktik kejuruan di bawah pengawasan guru dan penguji eksternal dari dunia industri.

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

17

Lensa BSNP

Peserta sosialisasi Ujian Nasional di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Rapat Koordinasi antara BSNP, Puspendik, dan Direktorat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membahas tentang penyelenggaraan UN tahun 2012.

Dari kiri ke kanan, M. Khairil Notodiputro Kepala Balitbang, Sukemi Staf Khusus Menteri, Hendarman Sekretaris Balitbang, dan Hari Setiadi Kepala Puspendik membahas konsep sosialisasi UN tahun 2012.

18

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

Lensa BSNP

Dalam kesederhanaan namun penuh makna anggota BSNP merayakan ulang tahun Sekretaris BSNP R. Eko Indrajit (kanan) yang ke 43 di kantor BSNP.

Sukemi Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (depan) menjelaskan rencana pembacaan ikrar UN yang JUJUR dan BERPRESTASI yang dikemas dalam bentuk upacara atau apel di beberapa provinsi.

Pembahasan POS Pencetakan dan Pendistribusian bahan UN di BSNP.

Vol. VII/No. 1/Maret 2012

19

Lensa BSNP

Peserta peluncuran Ujian Nasional (UN) mendengarkan pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebijakan UN tahun 2012 di Jakarta.