PENGAMBANGAN SKKNI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KERJA INDONESIA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL Disampaikan Pada Kegiatan SOSIALISASI SKKNI DI INDUSTRI KOMINFO 1 APRIL 2015 DI BALIKPAPAN
Oleh : Drs. Muhammad Zuhri, M.Si
MODAL BANGSA INDONESIA 1
Sumber Daya Manusia
3
4 2
Sumber Daya Alam
Negara Demokrasi Terbesar ke-3 di Dunia
Letak Geografis dan Maritim (Geo Strategis)
PROFIL SDM INDONESIA Sektor Pekerjaan (juta)
Jasa Kemasyarakat an; 18.42 Keuangan; 3.03
Lainnya (pertambanga n, Listrik, gas dan air; 1.73
Pertanian; 38.97
Tingkat Pendidikan yg Bekerja (juta) UNIV ; 8.26
D I/II/III ; SMK ; 2.96 10.52
< SD ; 53.96
SMA ; 18.58 Perdagangan; 24.83
Industri; 15.26 SMP ; 20.35
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi; 5.11
Konstruksi; 7.28
BEKERJA 114,63 jt [94,06 %]
Tingkat Pendidikan Penganggur (juta)
ANGKATAN KERJA 121,87 jt
PENGANGGUR TERBUKA 7.24 (5,94%)
D I/II/III 0.19
;
UNIV 0.5
; < SD ; 1.7
SMK ; 1.33
SMA 1.96
;
SMP 1.56
;
3
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN UUD 45 Pasal 27 Ayat 2
Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
VISI MISI PEMERINTAH JOKOWI JK (TRISAKTI) Kedaulatan, Kemandirian dan Berkepribadian
AGENDA PRIORITAS KE 5 (NAWA CITA)
Peningkatan Kualitas SDM Indonesia Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Sejahtera dan Indonesia Kerja)
AGENDA PRIORITAS KE 6 (NAWA CITA) : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang 5 dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.
5
ACUAN KONSTITUTIONAL RANCANG BANGUN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
Ps. 27 ayat 2 (Hak atas Pekerjaan & Penhidupan Layak)
UUD. 1945 Ps.28
Ps.28 D ayat 2
(Hak Berserikat & Berpendapat)
(HakBekerja,imbal an,Keadilan dlm Hub.Kerja)
DUNIA KERJA
AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
NAWA KERJA KETENAGA KERJAAN
1. PENGUATAN PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL; 2. PERCEPATAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA; 3. PERCEPATAN SERTIFIKASI PROFESI; 4. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA FORMAL; 5. PENGUATAN WIRAUSAHA PRODUKTIF; 6. PENCIPTAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG SEHAT DAN PRODUKTIF; 7. PENEGAKKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN; 8. PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN; 9. PELAYANAN KETENAGAKERJAAN SEDERHANA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
7
Percepatan Peningkatan kompetensi tenaga kerja Percepatan Sertifikasi Kompetensi Pengendalian Tenaga Kerja Asing 8
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SDM
KKNI KEBUTUHAN INDUSTRI/ PENGGUNA
LEMBAGA DIKLAT
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENS I (PBK)
Standar Kompetensi Kerja
SERTIFIKASI KOMPETENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI
9
Keterkaitan 3 KOMPONEN Sislatkernas 1
KKNI
BNSP LSP
SKKNI 2 S E L E K S I Tenaga Kerja
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Lulusan PROGRAM PELATIHAN KERJA
3 SERTIFIKASI KOMPETENSI
SUMBER DAYA PELATIHAN KERJA
MANAJEMEN PELATIHAN KERJA
UJK
Tenaga Kerja Kompeten 10
SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL Pemberlakuan Akreditasi LDP
Penerapan Standar
Pengembagan Standar
SKKNI Harmonisasi Standardisasi
Pelatihan berbasis kompetensi Lisensi LSP Sertifikasi Kompetensi
MRA Kerjasama
Notifikasi
Pembinaan dan Pengendalian
SDM Profesional Kompeten Kompetitif
PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA • Acuan dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan • Acuan dalam sertifikasi kompetensi tenaga kerja • Acuan dalam seleksi dan rekrut karyawan • Acuan dalam penempatan tenaga kerja • Perlindungan tenaga kerja khususnya didalam sistem pengupahan • Penjaminan mutu produk barang dan jasa • Acuan Pembinaan Karier Pegawai 12
MANFAAT STANDAR KOMPETENSI Untuk institusi pendidikan dan pelatihan •Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan, kurikulum, materi pelatihan, peralatan dan bahan latihan • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja • Membantu dalam rekrutmen • Membantu penilaian unjuk kerja • Dipakai untuk membuat uraian jabatan •Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri • Untuk promosi/mutasi pegawai Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi •Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya. • Sebagai acuan dalam penyusunan MUK (Materi Uji Kompetensi) 13
PENGEMBANGAN SKKNI
Rekognisi kualifikasi dalam frame MRA ASEAN
PEMAKETAN KKNI
Harmonisasi kualifikasi dengan AQRF
14
Terima kasih
