BULETIN PENGAWASAN PELINDUNG InspeMur Jenderal Departemen n Kehutartan
PENANGGUNGJAWAB Se kretaris iwp3ktorat Jendenl Departernen Kehutanan
DEWAN PEMBINA :
I I
I
lnspektur I lnspektur II lnswktur Ill tnsbktur IV
PENGAh IA.K UAKI
K~VAKSI
Ada hal-ha1yaw sam sekali tidak te sebelumnya datam pernbuatan edisi 02 Maka, y a y seharusnya 'sudah dap-• awal Oktober 2006, lbaru s mi r akhir Desember. Kesib masing yang susu' mmperlambat penyelr kesalahan teknis yang ' peyedarannya. Hi jarak antara begi3
a
me ke'i
PEMIMPIN REDAKSI Ir. Dwianto C. Subandrio, M Sc.
REDAKSI PELAKSANA Ir. Rosihan tndrawanto, MM. Ir. Poemama Gandhi Nz. MM. It. Khaerui Anwar, ~ h . , tr. J o b PulCvono, tr. Harnbali RA, MM. SEKRETARIP- --- Herman Jos Maya Ambind Ir. H e m e Desi lntan Am
rencapaian yang sckedar berangan-angan dan tid
W L m N PENGAWASAN.Dhrbitkmndeh Inspeldorat Jenderal Deprtemen Kehhnan dengan tujuan set& media komunikasl dan penyebaduasan berbagai inlormsl dl antara para auditor, p r a m , petmrhati, dan berbagaipihakyargterkaitdalarnupap pangawagandan psmbinaan. Psnduw dun pndungun p n g d i k r n u b b n drlrrn $Illen ini. bubn m u p ~ ~ gendapal hn Q n panda-
yaw mewaltili Inspeltwrat?enderal bprtemen Kehutanan.
DASTAR IS, Pengantar dari Red - si Surd Pembaca ,Adi
I
4NGKAIPRADUGA
Bagaimma mentaknainya dalam Audit Oleh: Ir. syaflml-,
M.Sc
Go 'G.O.N.Ea Satu Langkah Awal Berani Untuk Ttdak Korupsi m:Ir.aock'WahyuK,M.M '
11
- PmgendalianAtas Mutu Laporan Audit ~
Re&
:
k
~
~
,
M
M
13
(Sosialiisi dan E W u s i )
:Ir. Doc# WgAyu 6 W.&nWHuda,A.llQd,
Xnjauan S i m Akuntansi Pemerintah
16
C W e h : ~ L N k ~ B u cMM # ,
Sekilas Pandang Tentang Audi 0 l e h : h Tiihgyatm Benta Dalam Gamhar .
Cerdig Buwas A*l . P?&
,+ ,?<'
5, ::,
,$
+
I'
rl
*
,:?.
-*
4
22
w
:"d : ->
25
+:>
I><
Me-pa Wisata Atam Kurang Dimhati? Contoh b u s di Taman N..ionaI Kutai
.E.:
;L4t--
~7'
g&hnvikapi
30
-.,<: : ;<
" l : ,< 5p2~:* ~ . +iT qy:; o f e A : I r . D w f a n d a c ~ , ' L ? . S c . ~ ~ " . j--, :, PelaksanaanI I I e g ~ I ~ b g ~ ;$+ ng :;; 34 T:
A
LL
+
L.
Q:&&
+ : k y
L ; + : ,
CWeh:h.BinrarIr. WlalfutAnwar, MM
A ,? .*
,.;$
T*;5?t<>,>>
Ktiteria Tulisan Untuk Buletin Pengawasar ttjen Dalam Berita Pojok Kuesioner
40 41
42 44
Credit Title : Lay out design : Ardyanto Mugroho S.Hut dan Dian Nugraha S.Hut Photo sarnpul depan, sampul belakang, halaman depan dalam: Koleksi BTN Teluk Cenderawasih
b
5*
'
Farah InspektoratJenderal Dsphut.
Audit terhadap ProgramGerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GRNHL) harus dilaksanakan secara bersinergi antara lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan {BPKP). Untuk i t u telah diterhtkan Kepcrtusan Bersama Inspektur Jenderal DeparternenKehutanandan Deputi lnstansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP Nomor SKB.441111-Sek12006, KEP 817/D1102/2006 tanggal 1 September 2006. Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut disampaikan bahwa sinergi kegiatan audit GNRHL meliputi seluruh tahapan audit, mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring tindak {anjut hasil audit.
Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1355#M.PAN/ 5/2006 Tanggal 31 Mei 2006, Menteri Kehutanan menerbitka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-1112006 tentang Perubahan Ata Peraturan Menteri Kehutanan Nornor I?131Menhut-11/2005 tentang Organisasi dan Tat Kerja Departemen Kehutanan. Dalam peraturan tersebut, terdapat unit Eselon II bar di lnspektorat Jenderal, yaitu Inspektorat Khusus. Organisasi dan tata kerj . Inspektorat Khusus diatur dengan Peraturan lnspektur Jendera! Departerne *hh Kehutanan Homor P.501111.4/2006 tanggal 4 Nopember 2006. Tugas dari lnspektorat Khusus adalah melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis, dan mengevatuasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktekpraktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran adrninistrasi, rnenindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasar instruksi khusus Menteri ,dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur
a?&. -
3.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 58lMenhut-1112006 tenrang Rencana Strategis KementerianILembaga (Renstra-Kt) Departemen Kehutanan 2005-2009 memefintahkan Eselon I dan I1 untuk menjabarkan Renstra-KLDepartemen Kehutanan tahun 2005-2009 (penyeinpumaan) ke dalam Renstra Unit Kerja masing-masing, tuna menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan dimaksud, inspektur Jenderal Departemen Kehutanan telah menerbitkan Peraturan lnspektur Jenderal Nomor P. 51.1 /I ll-Sek.1/ZOO6 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan). Selanjutnya Renstra ini akan menjadi acuan dalarn penyusunan Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah lingkup lnspektorat Jenderal. ?"
&
PRASANGNA/PRADU6A
Pr mfl&a. k a r e n ~5eb~S'ja~ ~rason3kaitu penulis pada waktu terliba t dalam "diskud '""(Surat A[-HuJurat aYat 12). Dalam keciI"dengan staf calm auditan, pada saat -' rnelakukan audit pendahuluan P r M n ~ j , 'h%irt ~ b a y a t Illlam Tirmidzi dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW menegaskan, Maiuku Utara tahyh Msebut "d&kusi kecil" k4kr$ teR&b" iidak "Tokutbh kaiian berprorolglo, karma
5 '
I*
,
%*
-A
.<
zm.
ai
sponun, jauh. dar4' suasana f o r m dan + h a n p rnelibatkagbeberaPa orins. Namun, pr subrtanri perbiii&nan cuhp ~ n a r i k . b Betapa tidally ' p & 2~ r3 h ~ a h & *yan'g rb,e didiskusikan cukup .prinsip, yakn' ' the mengenai prarangka/praduga darl menay+rari kesaluban orang lain dalam hubungannya dengan profesi penuiis Dalam ungkapan sehari-hari, baik ,. sebagai auditor di satu pihak dan keyakinan dalam perspektif hukurn ataupun (agama) yang melarang melakukan ha! perspektif bahasa (etimologi) kata yang dernikian itu di pihak lain. prasangka dapat kita temui dalam bermacam-macam bentuk. Beberapa bentuk ungkapan adalah di antaranya Menurut Kamus Bahasa Indonesia sebagai : hipotesis, dugaan, praduga tak Kontemporer, prasangkaipraduga adalah bersalah, patut diduga. - Misal, ada dugaan yang kurang baik mengenai sesuatu hipotesis yang mengatakan, "Ciri-ciri yang b e l u m d i k e t a h u i s e n d i r i orang yang sering melakukan kecurangan kebenarannya; atau anggapan yang keras (fraud)adalah mereka yang sering bekerja dan kurang tajam mengenai sesuatu, sendiri, jarang mengambil cuti dan mudah biasanya bersifat pradini, merusak, dan marah". Sebagai hipotesis, -- sesuatu yang rnemihak serta mendorong ke arah dianggap benar untuk alasan atau untuk tindakan yang ceroboh. Sedangkan rnengutarakan pendapat rneskipun menurut Poerwadarminta dalam Kamus kebenarannya belum dibuktikan, -- hat Urnurn Bahasa Indonesia, prasangka adalah tersebut harus diteliti benar tidaknya. Kita pendapat (anggapan) yang kurang baik juga dapat mernbaca dalam Kitab Undangmengenai sesuatu sebelum mengetahui Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (menyaksikan, menyelidiki) sendi ri. Sementara itu, referensi dalam Albahwa satah satu asas yang mengatur Qur'an maupun Hadist, antara lain. perlindungan terhadap keseluruhan I
A
\
harkat dan martabat rnanusia adalah asas praduga tak bersalah. Yakni setiap orang yang disangka (tersangka) wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHAP juga menyebutkan, bahwa tersangka adalah seseorang yang karena p e r b u a t a n n y a a t a u keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku (tindak pidana). Dari beberapa contoh ungkapan keseharian sebagaimana uraian d i atas, prasangkal praduga bersifat ambigu, karena dengan berprasangka kita berarti (mendekati) dusta, tetapi prasangkal praduga juga diperlukan sebagai entry point untuk mencari atau untuk membuktikan kebenaran, keadilan dan membuktikan prasangkalpraduga dan hipotesis itu sendiri. Sementara itu, menurut Ary Ginanjar dalam bukunya "Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual" mengatakan, prasangka mempunyai dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Lebih jauh Ary Ginanjar menjelaskan bahwa prasangka positif akan mendorong dan melahirkan kondisi / tindakan untuk saling percaya, saling mendukung, sikap yang terbuka dan kooperatif. Sebaliknya, dengan prasangka negatif akan terjadi salin? menahan informasi penting, bersikap defensif, tidak membantur dan kernamwan terbaik mereka tidak muncul. Sikap demikian ini,
akan bersangkutan.
pihak
yang
JGEFI
Non l(o.cperatlf
Pada t a t a r a n p r a k t i k a u d i t operasional, kosakata prasangka/praduga lebih sering digunakan daiarn rnengungkap Tentative Audit Objective (TAO) btau tujuan audit sementara. Dalam audit operasional, misalnya terhadap kegiatan,, <+ ' , pengadaan barangljasa pada suatu unit. i.:; kerja, misalnya, dapat disusun suatu TAO *sebagai berikut. I)Rencana yang disusun . tidak realistis dan biasanya berlebihan . serta jauh dari kebutuhan sebenarnya, baik dari aspek biaya, volume, kualitas dart bahan; 2) Penyusunan spesifikasi teknis dan k r i t e r i a n y a diarahkan u n t u k memperbesar peluang suatu produk dan penyedia tertentu untuk memenangkan lelang. Contoh lain, rnisalnya TAO dalam kegiatan Gerhan: pengadaan bibit MPTS tidak bersertifikat, tetapi dibayar sebagai bibit bersertifi kat. c.
Pengawasan bukan mencar1 kesalahan Dalam buku Petunj uk Pelaksanaan Penyebarluasan Pengertian da n Keradaran Pengawaran (1996), dircbutkan bahwa dalam perrpekrif agama, pengawasan adalah sama tuanya dengan usia penciptaan manusia. Manusia dalam kodratnya mempunyai
Sehingga, banyak ayat-ayf Al-Quran &ma jelas menyatakan, ba a Allah SW 8' smantiasa mengawasi d a ~ F-m$nget*ui perbuatan-perbuatantmmbawa. M i s a l u
n,
penyirnpangan kesalahan / untuk menjadi qeringatan. ~ e b ~ : s e j a t i n y a jika kesalaha penyimpangan itu memang d&erfad?,, 351diawarildidudit ataupun ,tida,h% $krirtensi ruatu kesalahan /
--
i
N
prasangka/praduga ini m
komendasi dan b
atan. Dalam pengertian h a k e k a t ' rnernaknainya.& menurut pandangan agama ,v': . 4 merupakan langkah awal untuk sating & mengingatkan dan sekaligus sebagai *) Auditor Ahli Madya pada lnspektorat ;, pecngejawantahan dad kewajiban untuk 7 Y. LJenderal Departemen Kehutanan .< * * . ;, i -. berbuat baik dan mencegah perbuatan '", 'T g, .' ,.,+"4 ,, terlarang. Oleh karena itu puta, audit 3 sebagai salah bentuk pengawasan bukan untuk mencari-cari kessllahan, melainkan 2
4
Oleh karena i t u ,
4 pengawasan
5
--
--
Oleh: Ir. Dody Wahyu K, MM* Go-"G,O.N. E" apa maksudnya ?
Munculnya gagasan untuk menuiis artikel dengan judut Go- "G.O.N.E." setelah penulis membaca buku strategi pemberantasan korupsi nasional (BPKP, 1999). . Penggunaan "phrase in English" tersebut dengan pertim bangan setain sulit dicari kan padan katanya, frase tersebut mudah diingat dan enak diucapkan untuk slogan atau yel-yel. Slogan Go-G .O. N. E. mengandung makna Go (away) artinya "enyahtah !" (dengan intonasi tidak suka) selanjutnya disebut "go" saja, sedangkan G .O.N.E. adalah teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne (BPKP, 1999) tentang suatu kondisi yang dapat mengakibatkan t e r j a d i n y a atau t i d a k t e r j a d i n y a kecurangan yang rnenjurus kepada ti ndak pidana korupsi. "GOO-N.E. theory'' sebenarn~a sangat sederhana dan mudah difahami. "6.O.N.E." terdiri darl faktor-faktor yang kondusif dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan, yaitu: Greeds (kfierakahan) 7 Opportunities ( a d a n ~ a kesem~atan), Needs (tidak t e r c u k u ~ i n ~ akebutuhan YaW wajar) Exposures (lcmahn~a pengungkapan dan tindakan)
Faktor reeds dan Needs berkaitan dengan pelaku (aktor). Pelaku tindak kecurangan tersebut adalah individu atau kelompok di dalam organisasi maupun dS luar o rganisasi Sedangkan fa ktor Opportunities dan Eqwures berkaitan dengankorbanke~urangan~yangumumnya adalah instansi, organisasi ataupun m a s ~ a r a k a t Yang kepentingannya dirugikan. Diagram berikut menu nj uk kan bahwa apabila keadaan dari faktor
.
"G.O. N-E". tersebut bertemu dalam satu titik (kondusif ) maka kecurangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsj akan terjadi
.
WNE TRANSACTDN [CORRUPTION]
:
ACTOR
VlCrtM
OPPMlTUNlTY GREED
EXPOSURE
Analisis faktor ~~G,o,N,E, " "Greeds" berkaitan aeng adanya perilaku serakah yang secara potensiai ada dalam diri setiap orang, faktor keserakahan inilah penyebab utama t e r j a d i n y a t i n d a k kecurangan. Mengenyahkan penyebab dari greeds yang palingrnudahadalah pada l w e i individu karena kits &pat memerang1 sendiri mun,-u[nya faktor keserakahan tanpa tergantung dengan pihak lain dan tidak memerlukan biaya apapun. Masalahnya apakah s p i r i t u a l k i t a mampu membendungnya apabila fa ktor lainnya tidak mendukung Oleh karena itu pada level institusi, pencegahan harus di'design' melalui pembenahan kode eti k profesi, perbarkan sistem ~ e n d i d i k a n dan ~ e l a t i h a n , bimbingan kerohanian, menumbuhkan budaya rnalu melakukan kecurangan, sehingga secara bertaha~ lingkungan institusi steril dari faktor
.
Yeeds. "Opportunf ties" berkaitan dengan keadaan instansi, organisasi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi individu atau kelompok untuk melakukan kecurangan. Muncuinya kesempatan untuk melakukan kecurangan
+
r
di~babRnL.-alcmahnyamanajemen,-..iKranpan. Ketidakpastian dan langgarnya pengawasa n , lernahnya kelemahan t i n d a k h tPr_hadap kecurangan kepemimpinan serta tidak adanya akan mendorong pela k u u n t u k keteladanan Oteh k a r e n a i t u mengabaikan per-ran#perundangmengenyahkan kesempatan un t u k undangan yamg b e r b k u , Un t u k mengenyahkan penyebab lemahnya faktor rnelakukan kecurangan adalah dengan membangun sirtern manajemen yanp expbsures p$Ju terus rnenerus dilakukan transgaran, leadership yang tangguh, penathn pranafa hukum yang j tlas dan sistern pelayanan publik yang baik, b as,apemberian sank! yang@i&asdan perbaikan sistem pengendalian in! nalk' tykybng .flihWg? msidisasi (pengawasan melekaf) dan ketel n konse uensi hukum >ak daVt tindakan - I yang prima. Dengandemikian kesewpatan rkerwganga untuk melakuka kecurangak a k a k f , ,. adanya inrtitusi yan tertutup rapat. mempunyaike~enanganrne~adai~~a
P'*
'
-
-
+
"Needs" berkairan dengan f ak& faktor yang dibutuhkan oleh individwe individu untuk menunjang hidupnya secara layak dan wajar. Kebutuhan dasar yang tidak pernah tercukupi akan mendoron indiridu-individu "berkreasi" menciptakan peluang melakukan kecurangan atau paling tidak akan mudah tergoda untuk diajak berkolusi oleh para 'kreator". Pemencrhan kebutuhan yang wajar adaiah faktor yang paling sulit ditanggulangi karena sangat tergantung dengan kemampuan keuangan negara, kondisi pasar dan juga masalah politik pemerintahan secara umum, Belum terpenuhinya kebutuhan yang wajar perlu disepakati tidak dapat dijadikan alasan untuk mentoleransi terjadinya kecurangan. Oleh karena i t u untuk mengenyahkan faktor belum terpenuhinya "needs" mutlak perlu adanya perbaikan pendapatan pegawai secara layak dan wajar. Selain itu sejalan dengan upaya perbaikan pendapatan juga perlu di "galakkan" lagi dan diteladankan oleh pimpinan gaya hidup sederhana (tidak konsumtif) serta membiasakan budaya saling mernbantu dan peduli terhadap sesama.
%
"Exp~sures" berkaitan dengan tindakan yang akan dihadapi oleh pelaku apabila ditemukan melakukan tindak
-
korupri S&Y: KPK, rnenankulangi TIPIKOR; BPK R1, APIP ma@ semangat "enyahlah k e t i d a k p s t i a a n lernahnya tindakan" terhadap (Nlaku kecurangan merupakan hdrximn yang tidaklah berlebihan. 4
-
Bangkitkan sernangat Go- "G.O.N.E." lingkungpn lnstansi
di
Untuk membangkitkan sernangat go"G.O.N.E." menuju "berani tidak korupsi" terdapat beberapa hal yang perlu dipikirkan dan diresapi: Pepatah lawas yang masih relevan namun sudah jarang dipraktekan yaitu "lebih baik mencegah dari pado mengobati" sebenarnya cocok dengan semangat Go-"G.O.N.E." yaitu cegah dini. Jangan biarkan kelemahan menyeruak berlama-lama muncul dan kernudian kita terkejut-kejut bertanya kenapa koq bisa terjadi? Sebenarnya sudah terlatu banyak contoh yang sangat gamblang yang d a p a t menjelaskan t e o r i "G.O.N.E." sayangnya kejadian kecurangan selalu terulang lagi dan terulang lagi. (AYO KlTA CEGAH! I
2. Pepatah kuno tapi sebenarnya masih rnenjanjikan yaitu " ringan samc
*
dijinjjng berat samu Gipikul
".
Jangan pernah berpikir bahwa pencegahan tindak pidana korupsi hanya tugas aparat gengawasan semata tapi sebenarnya merupakan kewajiban semua instansi, juga tidak hanya pimpinannya saja tapi seluruh jajarannya mernpunyai kewajibanyang sama, (AYO KlTA KERJAKAN BERSAMA SAM4 , 3. Pepatah yang puitis namun cukup jetas memben' peringatan yaitu "sfapu menebar angin akan menuai badai" Pepatah ini mengingatkan kepada kita semua betapa besarnya resiko yang harus ditanggung dari suatu perbuatan yang meianggar peraturan. {AVO JANGAN AMBlL R B I KO)
.
4. Terakhir pepatah yang sejak sekolah dasar sudah kita hapal luar kepaLa namun sampai tua tidak jua kita pandai mernaknainya yaitu "guru kencing berdiri murid kencing berlari". Berhati hati agar tidak menjadi contoh yang buruk bagi jajaran di bawah merupakan keteiadanan yang arief, karena murid akan meniru apa yang
dilakukan gurunya, (AYO KITA BERIKAN TELADAN) Setelah kita resapi pemikiran tersebut, rida beberapa pertanyaan untuk diri sendie di bawah Zni .yang petlu dijawab: '
Apakah saya tidak berani menjawab "YAW apabila dimfnta kesegakatannya untuk mengenyahkan transaction"?Ataukah saya masih ragu. Apakah saat ini "berani tidak korupsf': hanya sekedar mimpi?Ataukah wkedar rnimpi pun anda tak krani? Jawaban i t u akan mencerminkan sudah dekatkah atau masih jauhkah negeri ini bebas korupsi. Kalau jawahnnya YA tentunya yel go-"G.O.H.E." yes! , go"G.O.N.E." yes! akan menjadi yel tanpa semangat dan tidak akan menghasilkan apa apa (sernoga saja jawabannya TIDAK).
* Kepala Subbag Data dan Pelaporan
w :.m
,
I
Pendahuluan
rnerupakan bagian penting dar' keberhasi Ian suatu pengambila keputusan. Sangat kompleksny transaksi dan kegiatan, menyebabkan para pengambil keputusan tidak rnampu rnerna$mmi inform%i dan data p r i v r yang -diperlukan r untuk pengarnbien kpurusan. Oleh karena itu* para penqqmbil keputusan haws &hsgunakaq'rnformasi sekundw ye29 telah di&sun dalam bemtuk bgrbagal laporan. Namun, timbul permasalahan mengenai keandalan laporan karena umumnya laporan disusun oleh pengelola yang berkepentingan dalam bai k buruknya k e g i a t a n yang dilaporkan. Dengan demikian terdapat pertentangan kepentingan antara pengguna laporan dengan penyusun laporan kegiatan. Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan- kegiatan dan transaksi keuangan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria teoritis, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Secara sederhana, audit adalah pengecekan terhadap suatu pernyataanlasersi atau laporan kegiatan yang dilakukan secara independen. Perangkat baru independensi auditor merupakan faktor krisis bagi dihasilkannya Laporan audit yang obyektif. Entah apapun
opini auditor sekarang, sepanjang laporan audit tersebut diyakini obygktifihsnya, akan rnemberikan bantuan yang sangat berarti bagi pengambil keputusan. Oplni auditor g
rnenyatakaal,rnenerima
p e r n y a t a a ngr r n a r j f j e r n e n
vengejola,
atau
tTigrnunj ukan bahwa
rnenggunakan l a sebagai salah satu proses peng ,
pengambilan keputusan. Obyektlfitas audltor bersumber pada independensi, tetapi belumlah cukup tanpa disertai pemahaman auditor terhadap hakekat kegiatan atau transaksi yang diauditnya. Oleh karena itu, sikap independen harus d i s e r t a i dengan penguasaan pengetahuan untuk memahami dan meletakkan permasatahan transaksi yang dijurnpainya dengan tepat pada konteknya. Hal ini sen'ng disebut sebagai profesionalisme. Ketiga sikap tersebut sangat menentukan rnutu Laporan hasii audit yang dihasilkan oleh seorang auditor. II. Permasalahan 1. Laporan hasil audit yang merupakan karya seorang auditor dalarn suatu proses pembuktian atas masalahmasalah dalarn suatu kegiatan yang menurut perkiraan telah terjadi
didukung standar sehingga sangat minim untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan yang tepat.
2. Laporan hasil audit yang disajikan auditor sangat jauh dari harapan instansi pelaksana audit dan entitas yang memanfaatkan hasil laporan dimaksud dalam tindakan perbaikan dan penyempurnaan dari seluruh hasil kegiatan yang menjadi tangsung jawabnya. 3. Laporan h a s i l a u d i t sangat diharapkan oleh instansi pelaksana audit untuk dapat disajikan dengan mutu yang dapat rnemberikan nuansa perbaikan dan dilaksanakan oleh auditor yang mempunyai kompetensi dan kemampuan yang memadai. Ill. Analisis Masala
Pelaksanaan a yang unik, karena setiap penugasan audit maupun permasalahan yang di hadapi dalam penugasan, selalu baru dan tidak pernah dijumpai sebelumnya. Oleh karena itu bagi orang yang kurang mengerti kegiatan pengawasan akan 5ulit metakukan pengukuran mutu basil suatu audit. Dernikian sulitnya, bahkan
para pengguna jasa audit sekalipun tetap sulit melakukan pengukuran terhadap rnutu audit. Manya orangorang yang telah menjalani pelatihan dan telah melaksanakan praktek audit dengan benar yang marnpu rnengukur keberhasilan suatu audit. Mutu laporan hasil audit hanya dapat diyakini jika informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Namun keberhasilan pengambilan keputusan tidak dapat disandarkan pada informasi tersebut saja. Terdapat informasifnformasi l a i n yang d a ~ dipertimbangkan, seperti dinarrllna lingkungan dan institusi pengambil keputusanyang turut berpengaruh pada keberhasilan pengambilan keputusan. Hasil audit dikatakan bermutu jika semua pihak pengguna Laporan merasa puas dengan informasi yang diperoleh dari laporan audit. Oleh karena itu, mutu hasil audit harus dijaga dengan cara menegakkan tanggung jawab profesi auditor terhadap pengguna jasan
*Auditor Ah liUtama pada Insp~ktoratII
Jolngan engGau menjaai orang yang Getiliapagi menanti sore k n yang Getilia sore menantipagi. XaGo tanamlali 6tJi tum6ulian yang ongGau
.*
Qleh: Ir. Dody Wahyu K, MM*' Nurul Huda, A.Md**
rf
MenyatukanVisi dan Langkah m Peraturan lnspektur Jenderal No A P.51.1/11I.Sek-112008 tangsal30 Novembe 2006 t e n t a n g Rencana Strategi lnspektorat Jenderal D e p a r t e y e Kehutanan (penyempurnaan) pgrl disosialisasikan kepad ,s&Luruh aparatur lingkup Departernen &man khururnya yang beketla di lingku, mspektorat Jenderal, bdk sekara f ma1 rnaupun informal dalam Q g h p f l kermpati Daiarn rnanyerne"*iq' m o d w n sudah sepatutnya* wrnua &hggofa organis i rnengetahui dan rnerna~tmni. organisasinya %n ,I >
, L
'
.,
,
$.
Pengum&
l i bahan, penelitian, dan
ar3$tf&isaths kasus pelanggaran yang berindi kasi korupsi, kolusi, dan nepotisrne, pelanggaran administrasi, tiiklak lanjut pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan tugas berdasarkan instruksi khusus Mmteri; Inspektorat Jenderal; e. P
di ra amanah dan
pihpinannya.
-
C
Tugas Pokok dan Fungsi
Untuk dapat memahami Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan, terlebih dahulu perlu dikenali dan diresapi apa tugas pokok yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan Peraturan Menten' Kehutanan Pl0.P. 13/Menhut-11/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.461Menhut-I I/ZOO6 tanggat 12 Juni 2006, tugas pokok lnspektorat Jenderal adalah melaksanakan psngawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Kehutanan. Untuk men~elenggarakantugas ~okoktersebut lnspektorat Jenderal Depart emen Kehutanan rnernpunyai fungsi : . a. Penyiapan perum usan kebij a kah wnnawasan: . b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan adrninistrasi;
F..
Bagai mana mengaktuatisasikan tugas pokok pengawasan dan fungsifungsinya kedalam penetapan kebijakan, perancangan program dan perurnusan tuj uan serta pendiskripsian sasaran kegiatan yang berorientasi pada "azas m a n f a a t , efjsjsn d a n efektjf". Jawabannya adatah sistem perencanaan yang mempunyai instrumen yang dapat menjaring kegiatan yang benar-benar diperlukan dan memberi manfaat nyata sekaligus dapat mengidentifikasi kegiatan yang rnubazir karena sebenarnya kegiatan tersebut tidak jelas manfaatnya untuk pencapaianvisi yang telah ditetapkan. ldentifikasi SWOT adalah salah satu instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sehingga dapat diperoleh beberapa strategi yang dapat diformulasikan lebih lanjut menjadi langkah-langkah yang konkret. Strategi yang dapat diforuntuk keeiatan pensawasan di Departemen Kehutanan adalah scbagai berikut :
d
KELEMAHAN t. Ekrlrtend dan legalit= h b q a p m g a w a m k t .
PELUANG 1. Mmya Rwnmnen msmd W pemberantaran
KmN 2. m n y a perm serta macyamkatdm p e n m n 3. Aduya kewajlban me-n r e r i c a r~t n t w s dan lapwan akmtabHltar 4. M m y a kewajlkin d a l u a M k a n wdadlt MMa,
k e w w n dan ildmlewad 5. Mwa W t h n melakukanpu(baht, pem(ttlan dm armllsro thd UKIH, pelanggarmadmlr&trarl dm Tl harll aMtlpmgsduw rnarysrakat 6. Adanya M j a h agar mmJsdlbgmt of
e'
-
1. Jurnlah dan kcrnarnpuan audlbr terbah 2. M u m lengkapnya Woman audt bprbasls klneija 3. Penerapans W i blrn efeMif dan blm menlmkdkan
2. Peramran perundangan-undangancuhp l e w p 3. Dukungan surnbw dana &up 4. Hubungan rs h a m i s &ngan N I P terkalt 5. Adanya kewnangan melakuan investlgasi
efek jera 4. Penerapansistlrn peer reviu Mrn dllalrsanakan
STRATEGI PENDORONG
'
t. h-gwtaile f m g l Mrmbsgaan 2. Perc-bn e l a n l'L N u a n
,
(STRATEGI STATUS QUO I.Menerima SDM sesual standar dan krlterla 2. Menln#atkan kuaiilitas SDM 3. w p t i r n a l k a n Fungsi I n m u r Khusur 4. Mengkapl pdwnan audlt berbasls Mnefja 5. Melenglrapl m a n kegfatan pulbaket, penelltlan dm analik
maryarakat
3. MmBoptlmaUran waluast tM ~untsMIiCa5,m-qram dan Iqlm 4. mgemba*n ad4t h r h s i s IrlnwH lpeuavgan dm admlnbtd 5. Men-W t a n
w,
pzndltlnn dan andisls 6. Mnflapkm dW -4 'zgem of c h m p '
/
ANCMN 1. Penepkan hukurn Tipikw blm optimal 2. Komitrnen plmpinan sutuan kwja dlm m i a h n a k a n w a w t rnaslh rerdah dan lernahnya penerapan sfstem pengendalian
manajemen 3. Pembinaan plmplnan satker dlm rnenlndaklanjutl rekamendasi temuan belum optimal 4. m r n pembangunan kehutanan blayanya h r dm berjangka panjang
'
STRATEGI STATUS QUO 1 . Menlnghtkan koordlnasldgn
institusi penegak hukum 2. Mendwong penerapn sktem pengawasan manajemen rnelalul evaluasl m a t a n SPI 3. Meningkatkanpemblnaanwllayah 4. Memfokuskan audit thd program pembangunan yg blayanya b@sardan \ krjangka panjay
I
STRATEGI PENGHAMBAT 1. Mempubll!msl!mnhas41 -wasan dan penegakan hukum 2. M e n d u q u w a M a l l - M h n dlm perencawan dan pengmq#ran 3. Mendlxq ngnln$Ralan kfnerja PI 4. M m d m penangpungjawab p w m mengevahl MI pmbmgunan y$ M a y q a W r dan b?rjan#ka panjang
Poin RenstraYang Perlu Dipahami perundang-undangan yang berlaku, menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, Visi yang telah disepakati yang perlu efisiensi, ekonomis dan melindungi dikenaii dan difahami bersama : kekayaan negara dari setiap upaya "Terwujudnya pengawasan yang penyimpangan. profesional guna mendukung kngawasan a~araturnegara akan lebih t e ~ i p t m y aoparatur yong bersfi efektif apabila terjadi sinergi antar bebas KKN" pengawasan internai, eksternal dan Landasan penetapan visi : pengawasan masyarakat Terwujudnya pengawasan yang profesional merupakan visi dengan ~ i ~ i perspektif ke dalam (outside-in), y a i t u mengintensifkan peranan Untuk mencapai visi yang telah pengawasan, rneliputi pemeriksaan, diteta~kan maka lan~kah-langkah yang monitoring, reviu, sasialisasi harus dilakukan di kelompokkan menjadi 3 d a n asi stensi, sekaligus misisebagai berikut: mengefektifkan penyelenggaraan Misi I: Menguatkan kelembagaan pengawasan berdasarkan kode etik dan pengawasan tandar pengawasan yang diakui Langkah-langkah yang harus dilakukan bersama. unruk menguatkan kelembagaan pengawasan agar fungsi organisasi lebih Terciptanya aparatur yang bersih dan bebas KKN merupakan visi dengan efisien dan efektif adalah : perspektif keluar (inside-out), yaitu Memantapkan kebijakan dan sistem memberikan dorongan kepada aparatur kerja pengawasan. agar dalam penyelenggaraan pemerintahan taat terhadap peraturan b. Memantapkan sistem perenCanaan * pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
.
i : ,
Memenuhi kebutuhan -sumber daya manusia sesuai persya ratan*Fyang SP1.
vasarana. dernantapkan pengorganisarir pelayanan adrninistrasi -. )urn.
.
X*
,
t%
4
bimbingan Whgawasab Jan d. &nera$km *stem reviu akuntabilitar Ir e. MmimgkaBhn profesionaiisme aparatur ~91d~ipendidikandanpeIatih~. M i ~ i2: M e n i n g k a t k o n p e r a n a n r e I b e pengowasan A -. ' Soaa sasi dan Eksekusi Langkah-langkah ya dilaman Kita r;ela1fi.'*Wefoepakat untuk untuk rneningkatkan P g a w a s a n + ,, m e w u j & k a n penga adalah : ,-.. profesional, tentunya a. Melaksanakan pengawasan k i n e r m tersebut akan dapat t e w j keuangan dan pengawasan d e m s sebagai individu-individu i tujuan tertentu. anggota organisasi Apabila b. Mela ksanakan eval uasi siscem profesional. telah P h p u berkinerja pengendalian manajemen, penggunaan dana dekonsentrasi dan profesional tpntunya kita akan k e m m ~ a untuk n mendukung pembsntuan rerta yang bersih dan aparatur program. bebas KKN. c. Mengintensifkan koordinasi perenCita-cita yang telah diformulasikan Canaan pengawasan dengan APlP untuk ke dahm visi tersebut tentunya pertu menghindari terjadiny turnpang tindih disosialisasikan dan dikampanyekan terus pelaksanaan pengawasan. menerus untuk membangun motivasi yang d - Memanta~kan pengawasan t e r ~ a d u ku& guns menggapai cita -cita bemma, dengan APIR BPK-RI, KPK, ue~aksaan Apakah cukup dengan sosialisad mja, dan POLRI. tentu tidak. Kualitas strateqi yang baik, pemahaman yang merata tidak- akan e. Melaksanakan pemantauan tindak berarti tanpa tindakan yang nyata. Seperti lanjut hasil pengawasan internal dan pernyataan lembaga pengawasan eksternat serta pengaduan masyarakat. independen (Ernst B Young), " The ability f. Mengubah paradigma pengawasan dari to execute strategy is more important watchd do^" ke "agentof changes". than quality ofstrategy it self" g. Mendorong upaya penelitian dan pengembangan bidang pengawasan. Bagaimana hasilnya ?? Kita akan
+,+ a
Misi 3: Mendorong ketaoton don okuntabil itas apurutur Langkah-langkah yan3 harus dilakukan untuk mendorong ketaatan d a n akuntabilitas aparatur adalah : a. Menerapkan sistem pengharsaan dan sanksi secara konsisten dan konsekuen.
.
#'
tahun jawabannya di tahun 2009, (SEMOGA BERHASIL) Kepala Subbag Datadan Pelapomn **StaffpadaBagianPrqramdanPe(aporan
Oleh : Drs. tilik Prasetya Budi, MM*
A. PEMDAHULUAN Tuntutan terhadap terciptanya good governance sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat d i Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk ! bersikap tebih transparan dalam pertanggungjawaban pubiiknya. Walaupun sudah agak terlambat, sebagai tindak lanjut dari reformasi dalam bidang keuangan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan obyektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta rnenyulit kan dalam pengauditan. Dasar hukum yang melandasi PP tentang SAP, yaitu : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ueuangan Negara pasal 32 ayat d l > bentuk dan i s i laporan pertanggungjawaban APBN /APBD berdasar SAP 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51: Akuntansi untuk menyusun Laporan keuangan sesuai SAP 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16: Kriteria laporan keuangan diperi ksa sesuai SAP
B. BASISAKUNTANSI 5trategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang diseb cash towards accrual. Basis kas unt laporan realisasi anggaran ber bahwa pendapatan diakui pada saat diterima d i rekening kas umu negara /daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negaraldaerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Peneqtuan sisa pembiayaan anggaran baik tebih atau kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi p e n e r i m a a n dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan realisasi anggaran, sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah. Keunggulan basis a k r u a l dibanding dengan basis kas adalah membantu pemakai laporan untuk : Menilai akuntabilitas atas perolehan dan pemanfaatan sumber daya - Menilai tingkat kinerja, posisj keuangan dan arus kas, - Mernbuat berbagai keputusan terkai t dengan penyediaan barang dan jasa kepada entitas pemerintah. Lebih informatif.
-
-
C, PERSAMAAN DASARAKUNTANSI Secara n o r m a t i f didalarn akuntansi persamaan dasar diawali dari
s)
,
kan harta/aktiva
saat pembentukan
s
untuk
adalah semua pengeluaran
menyebabkan entitas memiliki harta kan perubahan ekuitas atau aktiva. Kesepakatan akuntahsi an akan menyebabkan menghendaki kontribusi pemilik w t e r s e b u t m e n j a d i a k t i v a yanq dipisahkan dad kekayaan pemiliknya. menurunnya ekuitas dana. Sehirqga K e s e ~ a k a tj a u g an 4 w persamaanakuntasinyamenjadi: nhnsi rnenghendaki pbcatatan ng jeia5.a AKTIVA= UTANG + EKUITAS DANA dari mana aktiva tenebuqiperoleh. aktiva dicatat PENDAPATAN B W ' Karena pada dasarnp re rekening pendapatan dgn 'belanja rnerupakan subbagi& dari rekening ekuitas dana, r n a k e d a akhir periode akuntansi atau akbir-tahun anggaran, spldp-saldonya akin ditransfer ke rekening ekuitas dana melalui proses ? t u t u p buku. Rekening-rekening , -Dalam perjalanan selanjutnya, pendapatan dan biaya/belanja bisa jadi entitas dalam hal i n i tersebut disebut rekening temperer/ pemerintah menerirna aktiva dari para nominai karena bersifat sementara dan kreditor. Jadi ada dua pihak yang pada akhir periode akan dibuat laporan menjadi sumber diperolehnya aktiva, rugi-laba. Di pihak lain, kelompok yaitu pemilik clan kreditor. Agar dapat rekening aktiva, utang, dan ekuitas dibedakan denganjelas antara hak milik dana disebut rekening permanenlriit dan hak kreditor, maka hak para dan akan dilaporkan dalam neraca. kreditor disebut utang atau kewajiban sedangkan hak pemiUk disebut ekuitas dana, sehingga persamaan D. IS1 STANDARAKUNTANSI akuntansinya menjadi PEMERINTAHAN AKTlVA = UTANG * EKUITAS DANA Scbagi dasar dan pedoman dalam Laporan keuangan, SAP penyusunan Selanjutnya dalam melakmencakup i s i yang terdiri dari definisi, sanakan aktivitasnya, entitas akan pengukuranlpenilaian, pengokuan dun melaksanakan penjualan barang atau penyujfan dun pengungkapan. penyerahan jasa yang akan diikuti penerimaan aktiva, baik berupa uang I. Definisi, dengan pendefinisian maupun berupa piutang. Dalarn elernen pos atau istilah dengan pemerintahan penerimaan tersebut cermat, diharapkan pemakai b e r u p a p e n d a p a t a n , sehingga laporan mengartikan simbol-sirnbol pendapatan merupakan semua tersebut sesuai dengan pengertian penerimaaan dalam periode tahun yang didifinisi dalam standar anggaran yang bersangkutan yang akuntansi, sebagai contoh SAP mempengaruhi kekayaan entitas. Selain mendefinisikan "asset sebagoi i t u dalam rangka memperoleh sumber daya ekonomi yung dikuami pendapatan, entitas tersebut perlu dunlatau d i m i i i k i d i e h
A
pemerintah sebagai akibat dari peris tiwa masa Ialu dari yang dikuasai don/atau dimilfki oleh pernerintah sebagai akibat dori peristiwa masa IaIu dun dari rnana monfaur ekonomi dant atau sosiai df masa depan diharapkon dapat diperoleh, h i k oieh pernerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangm yang diperiukan untuk penyediaan jasa bagi masyurakal umum don sumber-sumber daya yang dipelihara karenu alasan sejarah dan buduyd"' Demikian juga pos kas didefinisikan sebagai "uang tunai dan saido simponon di bank yang setiop soot dopat digunakun untuk rnembiayai kegiatan pemerintah. " Pengertian ini berbeda dengan pengertian umum kas yang disamakan dengan uang tunai. Dengan definisi tersebut dapat ditentukan apakah suatu obyek dapat di klasifikasikan sebagai elemen asset atau pos kas. 2 . Pengukuran, sering juga disebut penilaian/evaluation. Akan tetapi, penilaian lebih ditujukan untuk penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos pada saat dilaporkan datam laporan keuangan. Penilaian berkaitan dengan masalah apakah persediaan dilaporkan sebesar cost atau harga pasar. Ada beberapa pendekatan penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam akuntansi antara lain : cost histories, biaya pengganti, biaya likuidasi, harga masukan, harga keluaran dan daya beli konstan. 3. Pengakuan, SAP memberi pedoman pengakuan t e r h a d a p asset, kewajiban, pendapatan, dan belanja sebagai beri kut : a. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh ban mempunyai nilai yang
dapat diukur dengan andal; b. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapa , diukur dengan andal; c. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negaraf Daerah atau o l e h e n t i t a s pelaporan. Pendapatan menurut basis accrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut; d. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya bengeluaran dari ~ e k e n i n ~ ~ m i mNegaraf Daerah -atau e n t i t a s peiaporan. Khusus pengeluaran meIalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perben daharaan. Belanja rnenurut basis accrual diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. 4. Penyajian dun Pengungkapan, penyajianlpresentution menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elernen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan/disclosure berhubungan dengan cara penjelasan halhal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama. Standar akuntansi biasanya memuat k e t e n t u a n tentang apakah suatu informasi
-$$.E,'.g;
L ~ 3 . 2
< >
as
*
I m d Y
, rnerupakan catatan a n s i p e r t a m a yang nakan untuk mencatat, fikasi, dan meringkas ngan dan data lainnya, r ~nformasipencatatan ke dalam jurnal adalah berasal dari formulir. Dalam jurnal, data keuangan d i k l a s i f i k a s i k a n menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan Pdatam laporan
dirinci, atau apakah suatu informasi
I
J
Termawk dalarn peneertian pengungkapan ini a&Cah masalah p e n e n t u a n masuk t i d a k n y a informasi yang bersifat kualitatif ke dalarn seperangkat l a p o r a n keuangan. SAP mengatur cam-wra pengungkapan infwlmsi ters&ut. Salah satu contoh penyajian yang diatur, daletm %AP misalnya saja bahwk wtmg disajikarr. di laporan keuzumgm dengan cara mengurutkan
: "*
5. &stem Akuntansi, agar dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP yang telah dttetapkan dibutuhkan satu syarat yaitu adanya sitem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan j u n t u k mengimplementasikan $ standar. Selain i t u u n t u k memastikan diikutinya prosedur K%L yang telah ditetapkan, sistem akuntansi harus dilengkapi juga dengan sistem pengendalian intern. Sistem akuntansi didefinisikan sebagai organisasi formulir, c a t a t a n , dan l a p o r a n yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi. Dari pengettian tersebut unsur suatu sistem akuntansi pokok ,, adalah formulir, catatan yang terdiri , ' , dari jurnal, buku besar dan buku +1+ pembantu serta laporan. $5 a. F r m u l irldokumen, merupakan merupakan dokumen yang digunakan untuk rnerekam terjadinya transaksi dan merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.
,
,
c. Buku Besor, terdiri dari rekenin yang digunakan unt data keuangan yang sebelumnya dalarn j
r@ciapnya @ih lanjut, dapat dibektrf? Kuku p e m b a n t u l subsidiary 1edger. Laporan, hasil akhir proses akuntansi a d a l a h laporan keuangan yang dapat berupa : neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, dan Laporan perubahan modal. , ;,. 4
J,
Tidak adanya pelaporan surplus/ defisit, menurut SAP jenis laporan keuangan meliputi, Neraca, Laporan Realisasi AnggaranILRA, Laporan Arus Kas/LAK, dan catatan atas laporan Keuangan. Dari jenis laporan tersebut nampak bahwa SAP tidak ada pelaporan tentang surplus/defisit. Kelemahan Laporan RealisasiAnggaran adala h : a. Hanya melaporkan penerimaan kas selama satu periode sedangkan pendapatan di luar. kas tidak dimasukkan; b. P e n d a p a t a n d a r i d a n a dekonsentrasi ataupun donasi tidak dimasukkan dalarn
-
I
LRA. ha1
.-..gakibatkan
P g dilaporkan d m LRA tidak menggamb an jumlah pendapatan yang s-~enarnyaditerima pemerintah. Tidak adanya p e n j u r n a l a n surplusidefisit. Pada akhir periode untuk rekening-rekening pendapatan dan biayalbelanja yang merupakan rekening temporerl nominal saido-saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas dana melalui proses tutup buku. K a r e n a t i d a k a d a Laporan surplusldefisit rnaka jurnal untuk menutup surplusldefisit tidak di taku kan sehingga t e r d a p a t hilangnya informasi pengakuan surplus difisit. 3. Tidak adanya pengakuan rugi. Dalam SAP perlakuan akuntansi terhadap adanya kerugian selama periode berjalan tidak dilakukan. Akuntansi untuk pendapatan belanja dan pernbiayaan. Sebagai contoh penj ualan asset pemerintah dcngan harga dibawah n i l a i buku, menurunnya nilai persediaan yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah tidak ada pengakuan kerugian sehingga akan menga kibatkan informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan cenderung kelihatan lebih baik.
1. Basis yang digunakan dalam SAP merupakan transisi dari basis kas
menuju akrual yang disebut cash towards accrual. Dengan basis ini untuk pengakuan pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam laporan reatisasi anggaran dicatat berdasarkan basis kas sedangkan untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas datarn neraca dicatat dengan basis akrual.
2. Persamaan dasar akuntansi juga terdapat dalam SAP tetapi pada jenis pelaporannya masih ada laporan surplusldefisit. 3. Sebagai dasar dan pedoman da~arn penyusunan laporan keuangan, SAP mencakup isi yang terdfri dari definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan dan penyajian dan pengungkapan.
'
1. Agar dapat menghasilkan iaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dibutuhkan satu syarat yaitu adanya sistern akuntansi. Sistem akuntansi merupakan praktek khusus yang *' digunakan untuk mengirnplementasikan standar akuntansi. 2. Masing-masing unit organisasi diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengembangkan sistem akuntansi sesuai dengan kebutuhan unit
7%
"Auditor Ahli Pertama pada lnspektorat H
m-:
Daftar Pustaka
Mulyadi 1993, Sistem Akuntansi, Edlsi , Akademi Akuntansi YKPM -------- UU No. 17 Tahun 2003 t e n t + ~ ~ Keuangan Nqara -- - - -- - - UU Nornor 32 Tahun 2004 tentazg Pemerintah Daerah --------, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeri ksaan Pengelolaan dan,, , TanggungJawab Keuangan Negara .-r , -- - - -- - - , PP Nomor 24 Tahm 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. - ,+*a- * Forum dosen Akuntansi Sektor Publik 2006, - SAP, BPFE - - - - - - - - , Materi Diklat SAP, BPKP, 2606 +-------
'1.1 v .
ilu pandanq tentant audit k*, Oleh: Drs, Tri Yogyandi*
,
edia massa baik elektronik maupun media cetak banyak dijumpai berita mengenai pemeriksa atau audit. Oleh karenanya tidak rnengherankan bila di masyarakat banyak dijumpai adanya pembicaraan dan diskus tentang audit. Akan tetapi pembicaraar atau diskusi tersebut sering kali adaB mempunyai arah dan sasgan yang jelas. Keadaaan tersebut adanya pe@haman
m a s y ~ p a t pengertian audit yang sederh na i t u disederhanakan lagi. myederhanaan yang k r l a n j u t tersebut, berakibat terjadi beragamnya persepsi tentang audit dan arti audit menjadi kabur serta sulit dipahami. Hal terebut menyebabkan penggunaan istilah audit tidak sesuai dengan makna sebenamya. Penggunaan istilah audit yang tidak tepat dapat mempunyai akibat yang fatal, yaitu kekeUruan dalam menyimpulkan hasil audit. Sebagai gam baran kekeliruan menyimpulkan basil audit seperti tercermin pada sikap masyarakat dalam menanggapi adanya berita akan di takukan audit terhadap suatu instansi, masyarakat selalu akan menilai akan mengungkap adanya penydewengan berupa tindak pidanya korupsi pada instansi yang akan di audit. Kekeliruan dalam menyimpulan hasil audit pada masyarakat umum dapatlah dimengerti, karena pengertian audit oleh masyarakat sangat terbatas. Namun yang mengejutkan adalah pada kenyataannya terbatasnya pengetahuan tentang audit dijurnpai juga di kalangan eHte pada lembaga ekskutif, yudikatif dan legislatif. Oleh karenanya tidak
*
I
*
mengherankan bila ada pendapat, analisis, usulan dan peraturan yang k r k a i t a n dengan audit kurang sesuai dengan makna udit, seperti Kantor Akuntan Publik akan ~~ielakukan audit pada suatu Departemen. D~mikian juga adanya ketentuan berbunyi, ''khuh untuk pengawasan dari aspek keuangan akan dilaksanakan oleh lnspektarat Jenderal dengan bekerjasama dengan Bawasda". Berkenaan dengan hal tersebut ' atas, perlu kiranya disadari be bahva retiap pelnkranoon $u ahl tentu menghasilkan kesim bl atau rekornendasi yang ram Hz& audit juga me$ngkal adanya tindak pidana yang didapat
4
n oleh jenis audit yang dilaksanakan. Banyak dijumpai pula bahwa hasil audit tidak memberikan rekomendasi apapun. Keadaan t e r s e b u t dapat dianalogkan pada kejadian yang diaiami oleh Komisi kmilihan Umum (KPU). Pada waktu i t u banyak pihak yang mensinyalir adanya penyelewengan tindak pidanya korupsi dalam pengadaaan barang / jam d i KPU. Menanggapi ha1 tersebut pemerintah dan KPU menunjuk sabh satu Kantor Akuntan Publik untuk rnelakukan audit. Hasil audit dari KantorAkuntan Publik tidak menyatakan adanya penyelewengan tindak pidana korupsi. Namun dikemudian hari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi dan hasilnya menunjukkan adanya tindak pidanya korupsi. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa terjadi perbedaan hasil audit antara hasil audit dari Akuntan Publik dengan hasil audit dari BPK. Untuk menjawab masalah tersebut di atas, secara singkat akan diuraikan pengertian- pengertian yang berkaitan dengan auditing dan jenis-jenisnya. Pengertian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sderhana untuk menjawab adanya perbedaan hasil audit
A
Audilor lnspektorat Jenderal Departemen
a
0
Kehutanan sedang
memeriksa kayu ya ng diduga merupakan hasil cia, illegal logging dslam
pemeriksaan khusus di Provinsi Kalimantan Tengah pada awal tahun 2006.
a-
Mantan lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan, Ir. Surachrnanto Hutorno, yang saat ini menjadi Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pengamanan Hutan, hadir dalam acara halal bi halal dan pelepasan purnakarya Wanabhakti lingkup lnspektbrat Jenderal, pada 31 OMober 2006, dengan didampingioleh Sekretaris lnspektorat Jenderal dan lnspektur III
--
,m s.9
?
I
1 2
Phoh
i Djoko. A.Md
Sekretaris lnspektorat Jenderal yang bertindak sela ku Moderator sedang rnemberikan
pengantar dalam ceramah dan diskusi tentang Management of Change yang
,
I
disampaikan oleh Drs. Soekardi Hoesodo, M.Soc.Sc, CGFM, CFE.
dari Lembaga Pengembangan Fraud Auditing, dalam rangka pembinaan pegawai lnspektorat Jenderal yang diadakan di Agrowisata INKARLA Cihdas pada 1 dan 2 Desernber 2006.
I . .loto : Ardyanto N
ho, S.Hut
lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan menyerahkan kenangkenangan kepada lr. Harisudin, salah seorang Auditor lnspektorat Jenderal yang rnemasuk~masa puma tugas, dalam acara pelepasan Purnakarya Wanabhakti pada 31 Oktober 2006.
I
0
Sebagian peserta pembinaan pegawai lnspektorat Jenderal yang rnelaksanakan trekking di Tarnan Nasional Gunung Gede Pangrango, pada tanggal 2 Desember 2006.
Psserta upacara dari lnspektorat Jenderal mengikuti dengan khidmat upacara peringatan Hari Korpri ke-35 yang diadakan pada 29 Nopember 2006 di Plaza Manggala Wanabhakti
Photo : PIK
Oleh Dodv Wahvi
Jangan seneng dulu, abis nanem suka lupa
I
Jerapah liat tuh SPANDUK, kayaknya hutan kita bakal HlJAU lagi nih
ngerawatnya
-lown loaidari Ink
It)
b
sambungan hal. 21
Audit (auditing) adalah suatu proses kegiatan yang b e r t u j u a n untuk menyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas (lingkup atau pusat pertanggungjawaban) dengan kriterianya, dilakukan oieh auditor yang kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaiuasi bukti - bukti pendukungnya secara sistematis, anatitis, kritis dan seiektif, guna memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada ~ i h a k pihak yang bcrkepenti ngan. Pengertian a u d i t i n g tersebut menunjukan bahwa dalam pelaksanaan a u d i t ( a u d i t i n g ) A u d i t o r hanya membandingkan suatu kondisi pada entitas tertentu dengan kriterianya. Bukti-bukti pendukung dan analisis hanya merupakan suatu alat danlatau langkah untuk menyatakan keadaan kondisi tertentu. Kemudian dinyatakan bahwa kondisi suatu entitas sesuai atau tidak sesuai dengan kriterianya. Apabila t i d a k adanya kesesuaian antara kondisi dan kriteriannya berarti ada pelanggaran yang lazim disebut sebagai temuan. Selain dari itu dalam pengertian auditing terdapat satu istilah penting untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut, yaitu "istilah memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi". Pendapat atau simpulan dan rekomendasi akan disarnpaikan auditor melalui laporan hasil audit (LHA) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pi hak yang berkepentingan tersebut bisa manajemen audit (auditanlpihak yang diperiksa), dan atau pihak luar manajemen auditan. Pendapat atau simpulan dan rekomendasi sama-sama merupakan kesimpulan hasil audit, t e t a p i berbeda makna dan penggunaan serta kepentingannya. kndapat atau simpulan dan rekomendasi tidak harus selalu rnengungkap adanya penyimpangan berupa adanya tindak pidana korupsi. Masil audit berupa pendapat atau simpulan dan rekomendasi ditentukan oleh jenis audit yang dilaksanakan. Adapun jenis-jenis audit secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikui:
1. Audit Keuangan (FinancialAudit) 2. Audit Operasional (Operational Audit ) 3. Audit Ketaatan (Comp4ianceAudit) Audit keuangan (Financial Audit) sering disebut juga audit umum {general audit) adalah audit yang bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteriakriteria tertentu. Adapun yang digunakan sebagai kriteria adalah prinsip akuntansi yang b e r l a k u urnurn. I n d o n e s i a sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Srandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 sld No. 35 yang telah disahkan berlakunya oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAl) tanggal 7 September 1994 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 1995. Hasil audit keuangan Derupa pendapat auditor (akuntan) atas penyajian Laporan keuangan suatu entitas, yaitu salah satu dari pernyataan berikut: 1 Wajar tanpa pengecualian ( U n q u a t ~ l e a Opinion) 2. Wajar dengan pengecualian (Qualified
r
.
Opinion) 3. Tidak wajar {AdverseOpinion) 4. Menolak rnemberikan pendapat (No Opinion atau Disclaimer) Lembaga pelaksana audit keuangan
adalah Kantor Akuntan Publik. Sedangkan laporan keuangan yang dilakukan verifikasi untuk di audit adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada PSAK dan terbatas pada laporan akuntansi, antara lain Neraca, Laparan Rugi laba, Arus kas dan perubahan entitas. Laporan keuangan seperti diatas hanya dibuat dan disusun oIeh perusahaanperusahaan swasta dan BUMN-Sedang lembaga I instansi pernerintah seperti Departemen, Lernbaga Non Departemen tidak melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah PSAK, melainkan diatur sesuai kaidah-kaidah pengclolaan keuangan negara. Hasil audit keuangan ini akan dimanfaatkan oleh lembaga-Lembaga yang berbeda untuk rnaksud yang berbeda pula, s e p e r t i p i h a k Bank y a n g a k a n memanfaatkan hasil audit keuangan untuk
"'
#r* a ""'
,
Llan. (a,going audit) atau data tahun taw (Post audit). * c " Pada umumnya ' audit operasional ienderung memberfkdh saran perbaikan dibandingkan dengan melaporkan suatu entitas. Dalam audit opebasiona i"niwring rnengungkap adanya pemborgsan dan terjadinya kerugian negar3 yang berujung pada terjadinya rpmyelewengan tindak pidana korupri. Ba'Hw (Auditan) dari pelaksanaan audit bperasionai dapar berup proyek atau kegiatan DlPA atau Komp&ensif tugas dan f ungsi pokok. Bleh karenanya audit operasional sesuai untuk i n
.
sebagainya. Audit OperasionaC &fit) adalah audit yang mmelaah suatu kegiatan dilihat dari segi prosedur dan metode opw&Fsuatu entitas telah dilakukan secara ekonomis, efisi clan efektlTtff. Kriteria yang digunak%R' Walah keekonomisan, keefektifan daT? keefesienan. Selanj utnya rnengiden tifikasikan penyebab dan m b a t n y a swta memberikan rekom&dasi perbaikan berkepentfhgan, yaitu pernberi periwah. Dalam Wan yang dillakukn rnasalah-masalah keuangan), tetapt terhadap struktur organiasi, pernanfaatan sarana dan prasarana, dan sumber daya ekonorni yang lain sesuai dengan keahlian auditor. Peiaksanaan audit operasional dan hasil yang dilaporkan lebih sulit untuk didefinisikan dari pada jenis audit lainnya. Ekonomis, efisien dan efektif suatu .organisasi jauh lebih sulit mengevaluasinya secara ob~ektifdibanding Penerapan dan Pen~ajianla~orankeuangansesuaidengan prinsip akuntansi yang berlaku urnum. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi informasi terukur dalam audit operasional cenderung subyektif. Karena kriteria dalam audit operasionalcenderung sub~ektif,sehin~gaserin3 men~akibatkan adan~aperdebatan densan pihak auditan, maka pelaksanaan audit operasional subt dipisahkan dengan audit ketaatan, Yang rnana audit ketaatan kriteria yang digunakan pe ratutan*peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada auditan. Ini berarti audit operasional tidak bisa berdirisendiri tanpa audit ketaatan Waktu pelaksanaan audit bisa tahun
kekrhasiT
pemerintah.
Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan adalah peraturan perundangundangan yang k r l a k u bagi auditee (auditan). peraturan-perundangan tersebut termasuk ketentuan yang dibuat oleh pihak yang lebih tinggi dan di luar audite (auditan), asal berlaku bagi auditan dengan berbagai bentuk dan medianya dapat tertulis maupun tidak tertulis. Hasil audit ketaatan biasanya hanya dilaporkan kepada pimpinan tertinggi dalam organisasi (lnstansi). Pimpinan instansi adalah pihak yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur danaturan yang telahditetapkan. Waktu petaksanaan audit bba tahun berjalan (or,going audit) atau data tahun lalu (post Secara ringkas ketiga jenis audit dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :
Tabel: Jenis-jenis Audit beserta uraiannya Uraian Contoh
Audit Keuangan
Audit Operaslonal
Audit Ketaatan
Audit tahunan atas
Audit pengadaan barang dan jasa pada UPT KSDA
Audit pengadaan barang
laporan keuangan Perum Perhutani
dan jasa pada DlPA tahun 2004 UPT KSDA
-
Lap. Arus Kas Lap. Perubahan
-
Dokumen Kontrak, mulai dari RKS, penawaran sd surat
BA Serah terima BA Pembayaran
-
Dokumen Kontrak, mulai darl RKS, penawaran sd surat
BA Serah terima BA Perneriksaan oleh
mingguan Pengawasn
informasi lain yang berasal dari luar dan
terjadi pemborosan,
c. Tidak wajar
d. Menolak memberikan pendapat
aturan / ketentuan yam
rnenyimpang dari prosedur.
Instand Pengguna
Direksi dan pihak luar yang berkepentingan, seperti Bank, Mitra bisnis, perpajakan, calon pernbeli perusahaan, dan sebagainya.
Top Manajemen, (Menteri, Presiden) Lembaga Peradilan.
TOP
Waktu Audit
Tahun lalu (Post Audit)
Tahun lalu (post audit)
Tahun lalu (post audit) dan tahun berjalan {on going audit)
dan tahun berjalan (on going audit)
Selain tiga jenis audit di atas, sering dijumpai pula istilah audit lain, yaitu audit tigasi, audit komprehensif dan audit ngan sistem Akuntansi Pemerintah 'usat/Sistem Akuntansi lnstansi (SAPP
Manajemen,(Menteri, Presiden)
.
/SAI). Audit investigasi dan audit komprehensif sebenarnya merupakan audit operasional dan ketaatan, dengan perbedaanterletak pada : 1. Audit investigasi sering disebut
uraian-uraian di atas,
3. Sedangkan Audit keuangan SAPP / SAl merupakan audit keua ngan pa& instansi pemerintah. SAPP merupakan audit keuangan untuk Departemen Keuangan. Sedangkan SAI untuk departemen selain Departemen ' Keuangan. Kriteria yang digunakan . adatah Standar ~ ~ fp SpA ~ yang rnerupakan peraturan pemerintah, ;yaitu PP No. 24 Tahun 2005 Tentang 'Standarhuntansi PemeHntah, Sebagai pelaksana audit keuangan ~ ~ / pS Ap~ adalah Badan Pemeriksa Keuangan @ (BPK), Sedangkan lnspektorat Jenderal 2 ' , Departemen / Non Departemen hanya . melakukan reviu terhadap konsep laporan keuangan Departemen atau .- eselon I sebelurn ditandatangani oleh
rbi
karena audit Yang dilakukan adalah audit keuangan yang menghasilkan ~ e n d a ~ aWaJar t~ tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) I Wajar dengan ~ e n g e c u a l i a n ( ~ l ~ f i e d O ~/Tidal( fn~~n) wajar (Adverse O ~ i n f o n )/ Menolak memberikan pendapat (No Opinion atau Disclaimer). Sedangkan kerugian negara akantemngka~dalamAuditO~erasional. Pengertian audit .yang telah diuraiakan sudah baran? tentu terlalu singkat dan sederhana, namun diharapkan dapat menjadikan Pemmaan perse~si diantara s@muapjhak dan PeneraPannYa dipersilahkan masing-masing pihak. Yang kbih penting dari itu, diharapkan penilaian terhadap auditor dan hasilnya tida se~intaspandangdan dipandan#se~intas. *Auditor Ahli Pertarnapada Inspektorat IV.
Meneapa Wisiita Allrm kuranp Diminati? tofitoh kasus di Taman HuionaI Kulai Oleh: Ir. Dwianto C Subandrio, M.Sc.* Alkisuh, suatu hari, entah dari muna mendupat informosi tentang orang-uton dan Bdlai Taman Nasional Kutoi, dotangloh seorang furis using ke kantor Balai tersebu t. DCa
ingin rnelihat tingkah polah orang-uton di habitat aslinya. Mungkin dia pun ingin berinteraksi langsung dengon orang-utan. M o b turis rersebut diarahkan ke Mentoko, tempot pengamatan urang-utan. Maka pergil ah ia ke sono. Masih dengan taxi carterannya, sang turis sampai ke m a . Sayang, seteiah menunggu beberapu woktu, tidak ads seekor orang-ittan pun yang tampak. Sang turispun pergi dengan kecewa. Mentoko, Sangkima dan Teluk Kaba adalah nama-nama tempat wisata alam dalam kawasan Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Tempat-tempat itu, sepanjang pengetahuan penulis, adalah tempat wisata dalam sebuah taman nasional yang dikaruniai kelebihan yang sulit ditemui taman nasional Lain: cukup dekat dengan pasar potensial, dalam hal ini kota Bontang dan Sangatta. Selebihnya, tempat wisata ini harus "menyerah" kepada nasib yang umumnya menimpa lokasi-lokasi wisata alam di kawasan konservasi di luar Jawa: sepi pengunjung, walau prasarana untuk untuk pengunjung sudah disediakan. Mereka yang berkecimpung di bisnis wisata memi liki prinsip dasar bahwa pemasaran obyek wisata adalah menjual impian . Maka, keberhasilan menjual obyek wisata adalah keberhasilan pengelolanya untuk menjual impian. Pembeli mengharapkan agar impiannya menjadi nyata. Bila impiannya gaga1 menjadi kenyataan, maka ia menjadi pembeli yang kecewa. Dalam TN Kutai terdapat empat tempat wisata alam, yaitu Sangkima (dengan potensi/obyek keindahan alam, pengamatan flora-fauna seperti monyet ekor panjang, owa-owa, ulin raksasa, jenis-jenis tumbuhan khas Kalimantan, trekking, berkemah, menginap, dlsb), Teiuk Kaba (dengan potensi Iobyek studi mani3rove na lainnya, ma ta b u r ng, er kerna h , mancing)y
potensi/obyek utamanya pengamatar! habitat orang-utan), dan Selimpus (dengan potensi /obyek utamanya gua-gua alami). Upaya Promosi
Upaya pengenalanlpromosi obyekobyek wisata tersebut relatif sangat memadai. Sesuatu yang teramat jarang dialami oleh taman-taman nasional, selain dengan anggaran pemerintah, Taman Nasional Kutai mendapat sponsor dari sebelas perusahaan besar di sekitarnya (disebut Mitra TN Kutai ) untuk mempromosi kan keberadaanTaman Nasional Kutai. Promosi dilakukan rnelalui situs internet, penyebaran informasi rnelalui leaflet, sticker dan kaiender, acara-acara khusus tahunan seperti "Kutai Wana Rally", "Cerdas Cermat Pelajar", "Perkemahan Pelajar Peduli TN Kutai", kunjungan staf Balai Taman NasionaI Kutai ke sekolahsekotah di sekitarnya, dan ke kunjungan reguler sekolah ke kawasan taman nasional, program radio dan TV Lokal dan nasionat, penerbitan buletin, dan pameran. Biaya untuk promosi tersebut pun cukup memadai. Sebagai gam baran, pada tahun 2005, Rp 292 juta (Rp 76 juta dari pemerintah dan Rp 216 juta dari Mitra TN Kutai), dan pada tahun 2006, Rp 245 juta (Rp 58 juta dari pemerintah dan Rp187 juta dari Mitra TN Kutai). Atau, sekitar Rp 537 juta untuk dua tahun terakhir. Selain untuk promosi, Balai TPI Kutai juga menyediakan sarana dan prasarana "standard" bagi penlunjunl, seperti balai pertemuan, rnerr, elevated trail dan
Id-
F:.T"
2 2;
dua tahun terakhir, unltuk keperluan tersebutdisediakananggaran 241 juta. r Jumlah Pengunjung
WY
Untuk-kHsbs di iuar Jawa, 'potensi calon pengunjung di tarnan dnasional ini, menurut pengetahuan p e n u l i s terrnasuk y a n g t i n g g i dibariding&n$aPan narional Lain.
Ternvata res~onsmasvarakat datam bentuk kuijungan ke llakasi hisata atam& Taman Nasionat Kutai belum c u k u ~ Apak Man adahh imp nnya? menggernbirakan. Yang mudah segera dijawab adalah karena tempat-tempat wisata alam Sebagai garnbaran, j u m l a h tersebut sulit dikunjungi. Hanya Sangkima pengunjungTN K~tai~sglana mhun 2001 s.d yang paling mudah didatangi. Itu pun 2006 (data BTN Kutay ,atau rata-rata 2.200 berarri mudah didatangi oleh rnasyarak orang per tahun, atau 17 rarnpai 64 orang yang memiliki kendaraan pribadi --%per minggu. Data pengunjung tersebut bisa
.
I~%*ddikatakan hanya pntuk lokad Sangkima, karena lokasi Prevab hanya' dikunjungi beberapa pengunjung asing, sedang dua tempat wisata lain tidak ada (tidak tercatat) pengunjungnya.
I
;.be TN Kutai.
Jumlah tersebut adalah data pengunjung dengan semua keperluan (rekreas berkemah, p e n e l i t i a n , karyawisata, tamu). Bila hanya menunjuk pada pengunjung karena motivasi pribadi ( rekreasi, berkemah, karyawisata), maka data pengunjungnya rata-rata hanya 1,500 orang per tahun, atau 7 sampai 40 orang per minggu. Kita harus menyebut data per minggu, karena tamu sejumlah itu hampir dipastikan hanya ada pada hari Sabtu dan Minggu. Hari-hari kerja tidak ada pengunjung. Dengan alasan rnasih dalam rangka promosi, pernungutan karcis masuk kepada pengunjung baru dilakukan rnutai 2006, dan hanya terkumpul Rp150 ri bu. Mengapa lokasi-lokasi wisata alam dalam kawasan konservasi tidak menarik pengunjung? Taman Nasional Kutai cukup b a i k digunakan sebagai bahan pernbicaraan ha1 itu, khususnya untuk kasus di Luar Jawa. Dengan promosi yang relatif cukup gencar, masih belum berhasil m n a r i k banyak pengunjung. Padahal letaknya tepat di sisi dua kota yang cukup potensial, Bontang dan Sangatta di mana paling tidak ada pegawai dari empat perusahaan besar bidang tambang. Di atas , kertas, dengan penghasilan memadai .,j
A
Nasib tempat-tempat #isa,ta&alam kita sepertinya sudah tida menggem- birakan dad "sono"nya: terpencil, sulit dijangkau oleh calon pengunjung dengan bekal. ang cekak. Jadi mernang tidak pada tem/Yt(tnya rnembandingkan jurnlah pengunjurig tamin nasional dengan pengunjungAnc01yang bisa dicapai dengan angkot.
r
Berikutnya, apresiasi masyarakat umurn terhadap kegiatan outdoor recreation rendah. Mudah dibayangkan, misalnya sebuah keluarga krencana akan melakukan rekreasi dengan anggaran seratus ribuan rupiah, maka yartg akan dilakukan adalah pergi ke mall. Di sana ada tempat jalan-jalan yang lantainya Licin dan sejuk. Kalau tidak punya uang untuk membeli, sekedar rnemuaskan mata dengan melihat-lihat barang yang dipajang toko pun tidak dilarang. Atau, bisa membuang uang Lebih dengan nongkrongdi cafe, siapa tahu ada kawan yang lihat, bisa 'meningkatkan gengsi'. Kenapa tidak ke tempat-tempat
wisata alam yang ditawarkan oleh tamantaman nasional? "Wisata alam? Enggak Lah yaa. .", kata orang. "ltu tempatnya pemuda petualang", kata yang Lain. Wisata alam diasosiasikan dengan pejalan kaki, dengan bawaan yang ribet, keringatan, nafas ngos-ngosan. Jalan-jalan di tempat wisata alam? Belum apa-apa, sudah membayangkan jalan yang berbatu, becek, hutan, gangguan serangga, cuma keringat'. Apalagi yang akan
adalah keluarga dengan anak-anak, maka, wisata alam menjadi pilihan rekreasi nomer ke sekian, kecuali diwajibkan sekolahnya.
Piiihan rekreasi ke mall tidak salah. Malah logis bila dipandang dari prinsip bisnis wisata, yang menjual impian. Orang yang tinggat di ternpat yang kumuh, becek dan lingkungannya berantakan terpuaskan impiannya <mendapati maU yang bersih, rapi, dan sejuk. Mereka yang sehari-hari sudah biasa melihat pohon di dekat rumahnya, atau dekat tempat kerjanya, akan malas bita berekreasi ke hutan karena pohon bukaniahyang diimpikan. Tidaklah mengherankan, bila warga kota Bontang dan Sangatta d,enngan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, bersedia menempuh jarak lebih jauh menuju pusat-pusat perbelanjaan di Samarinda atau Balikpapan. b
ini. Walau impiannya "curna hutan", bukan berarti mereka bersedia melepaskan banyak standar hidup hariannya. Urusan buang air kecil, tentu kita tidak bisa menyuruhnya ke balik semak-semak, atau ke toilet yang jorok dan krannya mampet. Belum lagi untuk urusan yang lebih tak terkontrol pengelota tempat wisata alam , seperti kecelakaan karena faktor alam, mulai dari tuka karena terpeleset sampai tewas tertimpa pohon. ltu pun baru urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar pengunjung. Lalu, bagaimana dengan u rusan untuk mewujudkan impian pengunjung untuk melihat orang-utan di habitat alamnya seperti yang digambarkan dalam sepotong kisah di awal tulisan ini? Atraksi yang interaktif sebenarnya lebih menarik pengunjung. Biro wisata menunjuk feedins time (jam rnakan) orang-utan sebagai selling point wisata d i hutan alam. Tapi, membujuk orang-utan supaya mau mejeng di Sangkima (Lokasi yang paling banyak dikunjungi) agar lebih mampu menarik pengunjung bukan tanpa k e n d a l a dan usaha e k s t r a d a r i pengetoianya.
'94
Masyarakat yang hidupnya pas-pasan (atau, malah cari makan pun susah), taraf pendidikan sedang-sedangsaja, bermukim di kota kecil atau sedang, sulit diharapkan menjadi pengunjung tempat-tempat wisata aiarn. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah urban, profesionat yang sehari-hari dikejar-kejar target dan deadifne, yang muak dengan laporan-taporan rutin, bosan melihat hutan beton, terkungkung dalam jok mobilnya, yang hanya menjumpai orang kota, rekan sekantor, pelanggan, klien; tentunya memiliki mirnpi sebuah lingkungan yang alamiah, hutan, bebatuan, mata-air. Atau, mimpi bertemu dengan "pokoknya bukan orang", boleh orang-utan, satwa liar lainnya, tanarnan unik, atau anggrek eksotik? Kalangan seperti inilah yang menjadi pengunjung yang potensial tempat wisata alam. Mereka punya impian dan punya uang untuk mewujudkan impiannya. Mereka bersedia rnengeluarkan jutaan rupiah atau ribuan dotar untuk memburu impiannya, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi, tidak mudah untuk melayani
Maka, upaya-upaya untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata yang dilakukan dengan gigihnya oleh BTN Kutai beserta Mitranya seakan gagal menarik pengunjung. Respons masyarakat umum masih belum menunjukkan angka yang berarti. Apalagi mengharapkan pendapatan dari pengunjung Lokasi wisata alam. Tertarik untuk mengunjungi taman wisata saja belum, apalagi mereka disuruh membeli karcis masuk. Kalau pengeiola tempat wisata alam menarik retribusi dari pengunjung, mcreka akan bertanya: kontribusimu apa sih? Pertu Strategi Pernosoron
Prornosi, kampanye, dan sosialisasi keberadaan taman nasional, termasuk tempat-tempat wisata alamnya, seLalu diperlukan. Namun, pengelolaan tempat
d
,,
,
u
terayat, walau frekuensinya kunjunganC* nya k n y a beberapa kali +shun.
Bahkan rnenjadikarf t h a n narional hanya sebagai ttmpat koleksi flora dan fauna langka pun tetap memer yang memadai untuk menyedi dan prasarana yang rnemada
1
Staf BTN Ku tal membfmbing siswo SD peserta Kunjungon R w e r Sekoluh di Sangkimo (dekut Bontung, ~oltim,Desember 2 1 ~ 6 ) . ~f sfnl, taman nuslona~sebagal ~abomtor~um lapangan.
Beberapa pertanyaanyang kemudian munculadalah: A~akahtaman nasional h a n ~ auntuk urusan kOnservasf yang hanya akan dikunjungi ~ e n e l i tbebera~a i orang dalam setahun? Apakah taman nasional hanya akan dijadikan sebuah laboratorium lapang dari ~ n d i d i k a nkonservasi slam bad siswa sekolah? Apakah sebagian wilayah taman nasional memiliki daya tarik yang bisa dijual? (agar diingat, daya tank identik dengan impian calon pembeli). Kalau akan dijual, siapa calon pembelinya? Berapa milyar rupiah anggaran yang disediakan untuk menyulap hutan mtnjadi wahana yang memadai untuk mewujudkan impian-
T
' alam, atau sebagai sebuah resort wisata, masing-masing inemerlukan sarana dan prasarana yang berbeda. Ini penting, karena pada akhirnya bermuara pada penyediaan dan pengeluaran anggaran negara. Penulis mendapati beberapa bangunan yang sudah dibangun dalam taman na~iotlaldi luar hwa, yang semlJla dibayangkan akan d i p a k a i o l e h pengunjung, ternyata tidak termanfaatkan karena j um[ah penqunjungny a sedikit. Atau, pengunjungnyatidak berminat untuk memanfaatkannya karena [ebih tertadk ke hal lainnya. Sayang sekali. Jadi, dalam pengembangan lokasi ,isat, slam, s t r a q i pemasaran templah ha[ yang strategis. Sebagaimaria yang dilakukan dalam pengembangan pasar produk Lain, diperlukan survai keinginan dan kemam~uan finansial pa=r. *) Auditor Ahti Madya pads lns~ektorat111
1L
ILLEGAL LOG611 Oleh : 1. Ir. Binsar Sitanggang, MM* 2.lr. KhairulAnwar,MM**
H u t a n Indonesia saat i n i diperkirakan seluas 120,35 juta ha rneljputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Namun kondisi Hutan Atam Indonesia menjadi keprihatinan banyak pihak baik dalam negeri maupun masyarakat internasional. Proses kerusakan Hutan Atam (degradasi) terus meningkat. Laju kerusakan hutan periode 1985 1997 tercatat 1,6 juta ha Ith, sedangkan saat ini meningkat menjadi 3,s juta halth. Laju kerusakanini diperkirakan semakin tidak terkendali karena aktivitas penebangan pohon secara tidak sah (illegal logging), penyeiundupan kayu, perambahan dan penyerobotan kawasan hutan semakin merajalela. Pada akhirnya seluruh aktifitas illegal tersebut mengancarn kelestarian hutan secara serius. Hal tersebut terbukti dengan adanya bencana aIam banjir bandang, erosi, tanah longsor, dan laintain yang t e r j a d i diberbagai lokasiltempat. Untuk mewujudkan hutan yang lestari, maka Departemen Kehutanan menetapkan lima kebijakan prioritas bidang kehutanan untuk periode 5 tahun ke depan, yaitu : I.Pembrantasan Pencurian Kayu di hutan negara dan Perdagangan Kayu lllegal 2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan 3. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam dan disekitar hutan 5. Pemantapan kawasan hutan.
Dalam rnengimplementasi kan lima agenda utama tersebut, telah d i l a k u k a n upaya pengendalian perampokan kayu melalui proses penegakan hukum secara terpadu dengan Aparat Penegak Hukum ( POLRlKejaksaan dan Pengadilan) dan TNI Peran lnspektorat Jenderal selaku mitra penegak hukum di Ungkup Departemen menjadi sentral karena dapat menjadi penentu proses hukum petanggaran bidang kehutanan terutama sebagai identifikasi dan penyetidikan t e r j a d i n y a kasus pelanggaran di bidang kehutanan tersebut. Agar peranan tersebut dapat berjalan {ancar dan efektif maka perlu disusun telaahan penanggulangan illegal iogging seca ra mendalam dengan konsentrasi peranan pengawasan i n t e r n a l l i n g k u p Departemen Kehutanan
.
B. Dasar Hukum I.UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 3. PP. No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan 4. PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi 5. lnpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Penanggulangan illegal Logging 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.13/ Kpts-1112005 tentang Organisasi Departemen Kehutanan.
C. Kondisi Saat Ini Kawasan yails menjadi ,dsaran gal logging b u k n hanya di datarn wasan hutan produJsi, tetapi masuk ke dala-m kawasan n Lindung dan kawasan onservasi (Taman Nasional dan san konservasi lairqa). Lebih prihatinkan lagi, kerusakan di awasan konservasi bukan hanya rjadi di zona penyangga, tetapi di beberapa lokasi sudah masuk ke dalam zona inti. 2
'enanganan illegal logging telah jilaksanakan oleh lntansi Kehutanan sejak jaman kemerdekaan hingga saat ini Penanganan illegal logging ditempuh metatui 2 (duaf ekatan yaitu : Represif m e l a l u i operasi pengamanan h u t a n baik dilakukan secara fungsional maupun terpadu dengan instansi t e r k a i t . Operasi t e r p a d u tersebut telah berkali-kali r di bentuk secara melembaga m e l a l u i T i m Ke Kehutanan (TKK), Tim Pengamanan Hutan Operasi Wana L Operasi Wan- ')ahari, dan lainLain. -.
.
perhatan yangdapatdikhrifikrikan iIIegal iogging menurut UU %,' 41 tahun 1999antara lain : b: Menebang pohon atau memanen atau memungut hasll hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atal izin dari pejabat yang b. Preventif e ~ a l u i penyuluhan k e , h ~ t p % ~b~a -i k; iangsung krwenang. di~apahgan maupun melaui b. Menerima, m e m b e l i a t a u - media massa, media elektronik menj ual, menerima tukar, dan sebagainya. Secara umum menerima titipan, menyimpan, hasil-hasil penanganan illegal atau memiliki hasil hutan yang togging t e r s e b u t belum diketahui atau patut diduga me ncapai harapan semua pihak berasal dari kawasan hutan hutan karena M u m berkurang secara yang diambil atau dipungut dgnifikan, belum menirnbulkan secara tidaksah. efek jera, dan bahkan justru c. Mengangkut, menguasai, atau banyak para pelaku yang dibebaskan. memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-samadengan 4, Kerugian negara akibat Illegal surat keterangan sahnya hasil Logging diperkirakan sebesar Rp 30 hutan. triliun per tahun dengan jumlah .d. Membawa alat-alat berat dan kayu 5 50 juta m3 per tahun. (Sumber data :Ditjen PHKA, 2005). atau alat-alat lainnya yang lazim atau p a t u t diduga akan digunakan untuk mengangkut D. ldentifikasi Penyebab Illegal ~ogging hasjl hutan d i kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang 1. Faktor penyebab, aneara lain : bewenang. a. Otonomi daerah yang lebih e. Membawa alat-alat yang Lazim mementingkan Pendapatan Asli digunakan untuk menebang, Daerah (PAD). Faktor ini muncul memotong, atau mernbelah a k i b a t keinginan d a e r a h l pohon di dalam kawasan hutan kabupatenlkota untuk segera t a n p a i z i n p e j a b a t yang m a n d i r i secara maksimat berwenang. finansialnya dengan menggati surnberdaya alam yang ada
f \
,
b.
wilayahnya secara sembarangan tanpa mempedulikan aturan dan teknis lingkungan yang memadai. Euforia reformasi. Faktor ini muncul akibat penafsiran dan pemahaman kewenangan otonorni yang berlebihan dengan menggunakan alasan reformasi tanpa dibarengi dengan paradigma efisfensi dan efektifitas petayanan kepada masyarakat Lemahnya penegakan hukum. Faktor ini dapat dibuktikan pengalaman empiris datarn pengusutan pelanggaran hukurnan di bidang kehutanan tidak tegas dan tidak konsisten misalnya dihentikan di tengah jalan ( S P 3 , p e t i - e s k a n ) . hukurnannya ringan dan bahkar tidak jarang si pelaku dibebaskan dengan alasan yang tidak jeias. Oleh karena i t u pelaku ilkgad logging t e r u s m e l a k u k a n aktivitas illegalnya tanpa merasa takut dihukum. Kesenjangan penawaran dengan permintaan kayu. Faktor ini didorong maraknya industri pengolahan kayu terutama sawmill iiiego! sehingga tercipta perrnintaan kayu yang sangat besar. Oleh karena i t u dalam perdagangan kayu t i d a k mempedulikan asat usul kayu. Semua kayu yang diperdagangkan baik legat maupun illegal pasti ada pernbelinya. Kerniskinan yang dimanfaatkan oleh penunggang gratis (free rider). Faktor ini muncul sebagai akibat kondisi stabilitas perekonomian yang kurang berpihak kepada masyarakat kecil sehingga masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan dalam kondisi miskin baik yang bersifat material maupun kesempatan usaha. Oleh karena
.
.
c.
d.
e.
i t u kesempatan usaha berupa pengambiian hasit hutan tanpa prosedur merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat miskin tersebut. Kondisi demikian dimanfaatkan o b h pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan besar yang bertindak sebagai cukong, penadah dan makelar kayu hasil hutan yang diambil masyarakat rniskin terse but f. Tersedianya pasar gelap. Faktor ini rnuncul akibat tidak adanya aturan pasar kayu atau hasil h u t a n y a i t u kayu dapat dipasarkan langsung kepada pembeli tanpa ada pengawasan, %-%. sehingga pasar gelap pun terjadi *" *,?q. tanpa ada tindakan hukurn yang , memadai. Oleh karena itu pasar Y gelap akan menjadi pendorong bagi perarnpok kayu untuk menjual dan rnernutihkan hari l kegiatan illegalnya 2. Pelaku Utama antara lain: a. Oknum-oknum aparat (termasuk Aparat kehutanan, dan penegak hukum), b. Mafia kayu (makelar dan calo kayu) c. Masyarakat
.f
:-r"-
a. Penyuapan baik langsung kepada oknum aparat maupun tidak langsung meialui backingoknum , m a u p u n b a c k i n g rnassa sehingga terjadi kesan bebas peredaran hasil hutan illegal. b. Pola ijonlpesan tebang ( tingkat perekonomian masyarakat sekitar hutan yang r e l a t i f rendah, dan ketimpangan antara pasokan persediaan bahan baku kayu dan kebutuhan industri hasit hutan, mendorong mereka untuk menebang hutan).
A
c. P e l a n g g a r a n k e w e n a n g a ~ n (undervalue), sehingga pengambilan perijinan (kebijakan Pemda yang hasit hutan seolah hanya terbatas tidak sesuai dengan peraturan biaya pengambiiantpemungutan, pemerintah dan kepentingan tidak berdampak biaya kegiatan umum), melalui kolusi lain. Oteh karena i t u setiap penerbitan p e r i j i n a n baru pengambilan hasil hutan sepanjang maupun perpanjangan, biaya sudah tertutupi maka sudah rnanipulasi asal usul hasil hutan mendapatkan keuntungan. Oleh dan laporan produksinya, karena itu banyak daerah-daerah manipulasi peralatan produksi yang mengeksploitasi hutannya dan anskutan. karena merasa telah mendapatkan !3223 d. Penyalahgunaan dokumen keuntungan. Padahal bila dicermati melalui pemberi an blanko l e b i h jauh bahwa dengan kosong, pemalsuan SKSHH, ~ ~ ~ e k ~ ~ l ohutan i t a ssecara i besarpenggunaan SKSHH I ulang dan besaran akan menguras modal yang dimilikinya, sehingga untuk dimasa SKSHH yang terbang. mendatang akan k e h i tangan Dengan memperhatikan faktor kesempatan ypenyebab, pelaku, dan modus operandi pendapatan. tersebut dl atas, maka dapat dlsimpulkan bahwa kegiatan illegal . Budaya k e j a logging mempunyai kompleksitas yang udapkerja bangsa ggi karena terkait dengan hal-hal sih m 5 i h bersifat opportunis ~eoagaiberikut : 1 . $ a. , ! ploitatif yaitu sepanjang ada = , ...-.> kegiatan yang lebih rnenguntungkan 1. Pola penguasaan hutan. +, i:L? dirinya maka akan dikerjakan Sesuai k e t e n t u a n yang ' meskipun kegiatan tersebut dapat bertaku bahwa hutan dikuasai merugikan pihak lain ataupun negara (state property atau ' mengeksploitasi pihak lain. Dalam common property), maka akan , kenyataan ini sebagai bukti bahwa memberikan konsekuensi logis sistern ijon/tebang pesan dan bahwa rumberdaya hutan tersebut
W,
19
Ws&
, q.
A
-
.<
+
'
+
-
4
menyertainya. Datarn hat ini berdampak kepada adanya upaya segala cara untuk mendapatkan SKSHH tersebut. Lebih lanjut pelaku yang terlibat dengan kqiatan illegal kehutanan (illegal iogging, dan perambahan hutan) Kondisi demikian sering dipergunakan oteh penegak hukum untuk mclakukan pembenaran terhadap kegiatan illegal dibidang kehutanan
.
Berdasarkan fakta penyebab maupun kondisi yang terjadi terkait dengan banyak ha1 sebagaimana telah diuraikan d i atas, maka - agar penanganan iliegai logging dapat terlaksana secara efisien dan efektif perlu rnenerapkan beberapa prinsip antara lain : 4. Pendekatan kesejahteraan Pendekatan kesejahteraan di laksanakan dengan cara memberikan alternarif kornpensasi kesempatan bagi pelaku illegal logging tradisional jika kegiatan yang dilakukan merupakan matapencaharian pokok masyarakat kecil. Ji ka pelakunya sudah bersifat bandar atau cukong rnaka harus ditindak secara tegas dan diancam hukuman yang berat 2 . Non diskriminatif Prinsip non diskriminatif adatah memberlakukan proses hukum secara adil kepada pelaku yang bukan masyarakat kecil secara merata tanpa pandang bulu baik aparat maupun cukongnya. 3. Simultan. Artinya, pelaksanaan operasi maupun proses hukumnya harus bersamaan dan bersinergi di antara berbagai pihak yang terkait. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat diajukan beberapa
alternatif solusi antara lain : 1. Pemerintah melibatkan masyarakat di dalarn dan di sekitar hutan untuk berperan aktif mencegah illegal logging. Hanya saja ini dapat diwujudkan apabila kesejahteraan mereka ditingkatkan m e l a l u i kegiatan-kegiatan pernbangunan kehutanan seperti Sosiat Forestry (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Perhutanan Sosial dan Pembangunan Masyarakat Dest Hutan). 2. Pemerintah membangkitkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat d i sekitar hutan sehingga m e r e k a m e m i l i k i kesadaran merupakan bagian dari ekosistem hutan di sekitarnya. 3. Penegakan hukum secara tegas. Aparat penegak hukum (Polisi, Jakra dan Hakirn) harus mempunyai komitmen yang kuat dalam penegakan hukum. Para pelaku iil ego1 1ogging (mafia kayu) dan oknum aparatlpejabat yang t e r b u k t i tertibat kasus harus dihukum seberat-ber-'lya untuk memberikan efek jera. 4. Pemberlakukan r e w a r d ana punishment Aparat pernerintah baik penegak hukum maupun mitra penegak hukum misalnya auditor Inspektorat Jenderat ataupun petugaslpejabat yang t e r k a i t dengan penanganan illegal logging perlu diberlakukan sistern reward a n d punishment. Dengan diberlakukan sistem tersebut maka kontrol internal dapat lebih efektif, sebab bagi aparat yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan sebaUknya bagi yang terindikasi kolusi akan mendapatkan hukuman displin bahkan bila sudah terkait pidana maka diproses hukurn.
., 6t
3
1
S
tangkah Operasion
r
illegal iogging dapat dilaku kan melalui tindakan operasi pengamanan hutan, Tindakan operasi merupakan kegiatan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga rnelakukan tindak pidana bidang kehutanan, untuk mernbuktikan kasus tersebut dapat dilakukan penyidikan terhadap pelaku ,tindak pidana. Dalam melaksanakan proses penyidikan tersebut maka perlu dikenalijenis-jenis operasi yaitu : 1. Operasi Preventif yai tu kegiatan dilakukan bersifat pencqahan t e r j a d i t i n d a k pidana a t a u yang antara iain berupa ~ e n ~ u l u h a n sosialisasi, , penyiapan I-penyemp rnaaq pedoman den *geratura$ dm penyiapansistem:j 7 2. Opepsi Represif yaitu kegiatan yang dilakukan bersifat ~ e n i n d a k a n terhadap tindak pi'dana atau pelanggaran yang telah terjadi.
,.
yait u kegiatan tan secara rahasia dan s untuk mengidentifikasi temgat kejadian, dan ang bukti dari k pidana atau pelnnggaran bidang kehutanan. intelijen dapat berupa awancara, observasi, d a n atau penyarnaran. egiatan pengumpulan bahan dan eterangan (Pulbakt) merupakan *kegiatan awal dari & ' bersifat terbuka untuk rneneliti menelaah dan m keterangan, data atau diterima melalui 1 pengaduan. Ke ' a t ditujukan untu% d e m V H h dan ntuka n peto ode bperari, rtukan, dan sarana untuk kegiatan *eras& serta mernperhitungkan hambatan dan risiko 0perasi.a *) Auditor Ahli Utama pada lnspektorat IV "") Auditor Ahli Madya pada lnspektorat I
Orang yang mehnggnr [etapanseperti rnenjaailian atam Gutan untuk istiraliat ban gang se6artGnya aMafi
Redaksi Bule+in Penpawasan menerima tulisan dari pembaca denvan ke+encuan sebapai beriku*:
. ropik tulisan berkaitan dengan pengawasan
d
r kx;-
RAT JtdDERAL DALAM BERITA py I;
&:."5
meningkatkan rasa kekdyargaan @gi pegawai pada tns~ektor& Jenderal Departemen Kehutanan, pada tanggal 31 Oktober 2006 telah dilaksanakan acara hatal bi halal. Datarn acara tersebut, sekaligus dilaksanakan pdepasan 2 orang Auditg, yaitu Ir. ~ j a t i Rdan "lr. Harisudin, yang rnernabki masa purnatugas dan pelepasan 4 ' karyawan Inspekorat ,endera1 y a y akan menunaikan ibadah haji pada Desember 2006, yaitu Ir, Poernama Gandhi N., MM., lr. Eno Mungkarno, Ir. Abubakar Assagaf MSi., dan ir. Adang kikandar. )
q3!
!
I
I
I iI
'
r
-
4
2. Dalam rangka melaksanakan Peraturan lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P.371111-Sek-4/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pedoman Evaluasi A~lika5i Sirtern Informasi .A Manajemen Kepegawaian lingkup Departemen Kchutanan, t e l a h dilaksanakan kegiatan Evaluasi Apli kasi Simpeg terhadap sebagian UPT Departemen Kehutanan di beberapa Provinsi. Tujuan dari kegiatan dimaksud adalah untuk mensetahui sejauh mana a p l i kasi simpeg dilaksanakan, kelengkapan data, pemanfaatan data dalam rangka pengelolaan pegawai serta permasalahan yang dihadapi. Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Departemen Kehutanan dalam rnelakukan pengelolaan SDM. Dalam hal ini, lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan telah menyampaikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
m_elalu@surat Nomor S.860/1II ISek412006 tanggal 12 Oktober 2006. 1-
&& . tangqpl 1 sampai dengan 2
Desember 2006 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan pegawai lingkup lnspektorat Jenderal Departemen I Kehutanan di AQrowisata I ~ K
~
R
Cibodar, Cipanas, Cianjur. Kegiatan dimaksud berupa cerarnah dan
tentang Management of disampaikan oleh Hoesodo, M.Soc.Sc, CGFM, CFE. dari Lembaga Pengq-bangan Fraud Auditing dan Pembipaan oleh lnspektur
Jenderal. S e l a i n i t u , u n t u k menfngkatkan ram kebersamaan dan meningkatkan kebugaran badan dilaksanakan trekking bersama d i kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. ! 4. Salah ratu p ~ y a r a t a nuntuk menjadi
Auditor adalah telah mengi k u t i Pendidikan dan Latihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Tingkat PembentukanAuditor Ahli serta lulus ujian sehingga merniliki Sertifikat lulus Pernbentukan Auditor Ahli. Untuk itu, lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan mengikutsertakan 10 orang Pegawai N e g e r i S i p i l l i n g k u p D e p a r t e m e n Kehutanan u n t u k mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Tingkat Pembentukan Auditor Ahli yang dilaksanakan d i Pusat D i k l a t Departemen Pekerjaan Umum pada tanggal 7 - 29 Desember 2006.
+
IPOJOK Wukat $ a r m Diaqnoslik Peninelurtan Kitierja Oleh : Heryana, S.Hut Bagaimanakah Waskat Dapat Memberi Dampak Positif
Datam lnpres Nomor 1 tahun 1989, pengawasan m e l e k a t m e r u p a k a n serangkaian pengendalian terus menerus o l e h a t a s a n langsung t e r h a d a p bawahannya secara preventif dan represif agar tugas pokok dan fungsi bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Waskat lebih diarahkan kepada pembentukan suatu sistem yang mampu mengarahkan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas organisasi serta mampu mencegah t e r j a d i n y a penyimpangan, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara. Waskat jelas sangat diperlukan, mengingat fenomena periCaku individu dalam organisasi yang berbeda-beda dan menimbukan pertanyaan tersendiri, yaitu:
$.
Ada dua cara, y a i t u melalui pemahaman terhadap motivasi bawahan, kemudian dilanjutkan dengar berkomunikasi $,~e* a .. I
.
? Mengapa orang keluar i pulang dari pekerjaan sebelurn waktunya, datang teriarnbat ke tempat pekerjaan dan bahkan tidak masuk kerja ? ?
Bagaimana saya, sebagai seorang pimpinan, bisa mempengaruhi kinerja bawahan saya ?
Di sinilah peran waskat diperlukan untuk mengembalikan dan mengendatikan perilaku individu ke jalan yang benar. Waskat juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi dan memotivasi perilaku individu agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan orzanisasi.
-5ra$arm ma2Tm4
+
,
.
.
rl
Memahami Motivasi
Dalarn b e b e r a p a p e n e i l r l a n mengenai motivasi terdapat pendekatan yang disebut dengan teori pengharapan (expectancy theory) dan menuru t beberapa ahli perilaku berkesimpulan bahwa teori ini paling komprehensif, valid dan berguna dalam memahami motivasi. Teori ini didasarkan pada asumsi tentang sebab-sebab munculnya perilaku tertentu dalarn orsanisasi.
.
b&
? Apa yang membuat orang bekerja keras, sementara orang lain melakukan pekerjaan sesedikit mungkin ?
,
-4
Asumsil. Perilaku ditentu'un oleh kombinasi antara kekuatan yang berasd dari dalom individu dengan kekuatan yang berasal dari iingkungan Setiap individu masuk ke organisasi dengan muatan psikotogisnya masing masing. Mereka rnemiliki pengalaman dan sejarah yang memberikan mereka sejumiah kebutuhan yang, bersifat unik, bagaimana cara mereka rnemandang dunia dan harapan bagaimana organisasi memperlakukan mereka. Asumsi 2 . Setiap meng'ambii keputusan tentang perilakunya sendiri
duiam orgonisasi Keputusan-keputusan dibedakan kedalam dua kategori. a. lndividu membuat keputusan tentang bagaimana dia berperilaku sebagai anggota organisasi.
b. lndividu membuat keputusan tentang
-
y
.,
L"*
> y.y)-,c -=+ 0
r
*;mJ
A m s i 3 . Masing-maring individu memiliki jenis kebutuhon, k e i n g i n a n dqn t u j u a n
.
Bahwa setiap individu tidan sama dalam hal jenis out-come (reward) yang mereka inginkan. ~ ~ f l h w r n s i 4 , S e t i o individu p
I
*
.'>% g
,
*.
Y - -*
sebwapa besar usaha mereka dal& menjalankan pekerjaan.
berbeda
*g*; . *
p,.fl<
.-++$*&*
w-
membuot
keputusan dari alternutif
@-*
p$
bc-
beruraha I berperilaku denqan cara fettentu menjadi sangat besar Mla:
a. lndividu percaya b&a perilaku akan mensarah kepada h a s i l k e r j a @eniharapankinerja-h9sii)
B. Individu percaya bahwa hasil kerja ini memiuki - snilai positif baqi .,,mereka **I
"Ilr
-viciu percaya ,bahwa mereka m m p u be fnerja padAevel , g i nkan.
Kornunikasi
Setetah memahami motivas' %zqn perilaku individu daiam berp&l&a aka
h
3 pencapaian hasil yang derekd inginkan dan -indari -hal-hai yang menurut rnerek dapat merugikan. Ber'dasarkan arumsi-asumsi tersebut, ada tiga konsep yang digunakan jsebagai kunci dari teori tersebut :
1
P
I
$
a. P e n g h a r a p a n k i n e r j a - h a s i l (Performance-Outcome Expectancy), bahwa setiap individu percaya atau berharap bahwa jika dia berperilaku tertentu di akan rnendapatkan hasil tertentu pula.
b. Mlensi (Valence), bahwa setiap hasil kinerja merniliki vatensi ( nilai, harga dan daya tarik) terhadap masing-masing individu.
c. Pengharapan usaha kinerja (effortperformonce expectancy) bahwa setiap perilaku berkaitan dengan pcngharapan tertentu dalam benak individu atau probabilifas keberhasilan. Dengan menggunakan konsep ini secara bersamaan memungkinkan membuat peryataan mendasar tentang motivasi. Secara umurn motivasi untuk
pengaruhi sikap; d) Rubungan yang makin baik; dan e) tindakan. Dengan memahami kedua hal tersebut, diharapkan Waskat bukan hanya memberikan penilaianmengenai benar dan salah atau baik dan buruk. Namun lebih jauh lagi Waskat bisa menyentuh sisi dasar kemanusiaan yang di kornunikasikan dengan baik. Sehingga Waskat merupakan salah satu solusi memperbaiki kinerja individu dalam organisasi karena Waskat merupakan sarana memotivasi untuk k r k e r i a lebih efektif dan efisien dalam rangkamencapaitujuan organisasi.
&
Referensi : Usmara A. 2003, Organizatioin
Hand Book
Of
Wahyudi Dr, 2006, Manajemen Konflik Daiarn Organ isasi Monajemen Konflik
* Staf Bagian Programdan Pelaporan
P
j
2
ANGKETIKUESIONER BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN Dalam rangka peningkatan kualitas buletin pengawasan, kami mengharapkan partisipasi pembaca untuk memberikan masukan dalam bentuk kuesioner di bawah ini.
1
I
.. 0 -kutadalah daftar pertanyaan ( silang pada jaw ' yang s( Jenisketaminpembacaadalah: a :Laki-laki b. krempuan - . 2, Pendidikan terakhir pembaca, adalah : a. SLP sederajat- b. S t lrajat . c. Akademi /D d.51: e. 5 f. S 3 . g.' hinnya, sebutkan..A 3. Usia pernba a adalak a. 20 tahun ebawah b. 21 -30 bhun d. 41 -50 tahun e. 51 ta'hun ke at@$ 4. Profesi pembaca adalah % a, PNS Departemen Kehutanan b. PN5 Non Departemen d. Swasta bidang non ke c. Swasta bidang ~ e h g a n a n jar/mahasiswa non kehubnan e, Pela@r/mahasiswa kehutanan *' g. Lainnya, sebutkan j. Tqntang bucetin pensawasan ini, menuet pembaca sud format ukurannya? y?=%~ en.$ b. Belum, sebutkhn $orma ukuran yan O. Menhrut pembaca, rubrik yang dimuat bulletin penga a. Sudah cukup b. Perlu ditamb*, sebutkan rubrik Kualitas kertas dan se~arasiaamuar yang dimuat bu
a*,.
1 I I
I
i
fd
5 '
;
Y
.,...
.
t
- #
-2.
B
-+:":,.
:A>?.-+
d
a, Cukup memadai %--?+$3 b, Belum memadai, u n t u ~ --=> (-) Untuk kualitas kertas (-) Untuk separasai gambar 8. Menurut pembaca segata jenis artikel dan mo a. Sesuai nama bulletin maka artikel dan jenis tul yang terkait dengan masalahmasalah pengawasan. b. Bisa diperkaya dengan artikel dan jenis t u l i ~ nyang lain sepanjang terkait pada bidang kehutanan
L
-,,
b. Tiga Bulanan c. Enam Bulanan ngan kepuasan/k&iddkpdasan pen-baca daLm membaca g a m n irii, aspirasi @m baca ke redaktur/staf redaksi akan 5
*
a. Telepon b. Fax c. Surat d. Lainnya, sebutkan 14 .lnginka h ' p mbaca membaca buletin pengawasan edisi berikutnya a. Tidak lngin b. lngin d Lainnya, sebutkan c. Sangat ingin
..........
w
.
..........
.E
T,
Kuesioner yang sudah diisi dapat dikembatikan ke Redaktur Buletin Pengawasan Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan ke alamat yang tettulir dalam "box buletin".
n Nasional
