PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU JL. HR. SUBRANTAS KM. 9 PEKANBARU Telp. (0761) 64023 – 66455 Fax (0761) 64023 – 66455
Pekanbaru,
Februari 2012
Nomor
: W1.TUN6…../ KU.00.01 / II / 2012
Kepada Yth :
Lamp.
: 1 ( satu ) berkas
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Perihal
: Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Pekanbaru
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
di PEKANBARU
2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Sehubungan dengan Surat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : W4 – U / 00109 / PW.10.10 / I / 2012 tanggal 4 Januari 2012 seperti perihal pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
K E T U A,
ttd
TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH. M.Si NIP. 19620705 198803 1 004
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan ; 2. A r s i p
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan terjadinya perubahan yang memberikan jaminan tanggung jawab bagi kekuasaan kehakiman dengan terjadinya Reformasi Demokrasi untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efesien, efektif, dan bebas dari KKN, serta mendapatkan kepercayaan publik dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Program kerja pembaharuan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk program indenpendensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan SDM. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana wilayah hukum jangkauannya sangat luas yaitu Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya,
baik
tugas-tugas
yang
bersifat
Teknis
maupun
Administrasi
melaksanakan Program – Program secara transparan. Bahwa bertanggung
dengan jawab
adanya ke
satu
atap
Mahkamah
empat
agung
RI,
peradilan maka
yang
Mekanisme
langsung Kinerja
dilingkungan Mahkamah Agung RI sampai peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara perubahan itu tidak mengganggu
terhadap
masyarakat pencari keadilan dalam proses sengketa Tata Usaha Negara, merupakan
pelaksanaan
kekusaaan
kehakiman,
yang
menyelenggarakan
peradilan dengan undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah dicabut dan diganti dengan undang-undang No.4 Tahun 2004.
B. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS 1. Tugas Pokok dan Kewenangan PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang adalah sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merupakan pengadilan
2
tingkat pertama, untuk menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara dalam melakukan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar sesuai dengan undang-undang No 14 Tahun 1970 dirubah, dengan undangundang Nomor :4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
1. Fungsi. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai lembaga Pengadilan tingkat pertama yang mempuyai fungsi utama yaitu. a. Menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara dalam penyelesaiaan sengketa Tata Usaha Negara b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ketingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). c. Melaksanakan putusan (Eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap.
2. Fungsi Administrasi Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
mempertanggung
jawabkan
secara
Organisatoris, Finansial, kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah agung RI.
3. Fungsi lain Selain tugas pokok untuk
menerima, memeriksa,
mengadili dan
memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan undang – undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI. Kemudian dalam melaksanakan kerja berdasarkan undang-undang No.5 Tahun 1986 dirubah dengan undang-undang No.9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
C. SISTIMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas kinerja ini untuk melakukan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun Anggaran 2011, dengan bentuk sajian adalah sebagi berikut: Kata Pengantar Daftar Isi Iktisar Eksekutif Bab I. Pendahuluan menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Lakip.
3
Bab II.Perancanaan dan Penyajian Kerja Menyesuaikan Visi dan Misi, Tujuan sasaran strategis serta program utama yaitu program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Tahun anggaran 2011. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Bab IV. Penutup, Menguraikan Simpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja dengan harapan adanya koneksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dimasa mendatang. Bab V.Lampiran
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis Dengan tersusunnya rencana Strategis dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk tahun 2005 – 2014, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dianggap telah terwakili dalam rencana strategis tersebut. Namun demikian tetap yang akan datang (2011-2015) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan membuat Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai satuan kerja yang mandiri. Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan gambaran atau visionable kerja lembaga Badan Peradilan, yang tersusun selama 5 tahun sehingga dengan rencana strategis tahun 2010-1014 merupakan suatu proses yang dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang dapat dijabarkan menjadi. VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU. VISI Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah : “ Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mandiri, berwibawa dalam Penegakan Hukum dan Keadilan, serta terciptanya Supremasi Hukum. Hal ini tentunya harus didukung oleh seluruh personil Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang secara konsekuen melaksanakan Tugas dan Wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan hukum yang berlaku.” MISI Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah: 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah untuk mewujudkan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan 2. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Upaya untuk mencapai Visi dan Misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan
5
Rencana Strategi tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya Supremasi Hukum. B. Tujuan Strategis Tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Organisasi dalam memenuhi Visi Misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dan mewujudkan untuk mengukur sejauh mana Visi Misi Organisasi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan Visi Misi Organisasi. Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pejabat / staf Pengadilan agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan. 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Pengadilan.
C. Sasaran Strategis Sasarannya adalah yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah : 1. Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak memihak. 2. Meningkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Lembaga Peradilan kepada masyarakat dan pencari keadilan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga Peradilan. Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam tahun 2010 – 2014. Karena ketiga sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
6
dalam tahun 2012 menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2013 dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta unit – unit kerja yang mendukung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya.
Sasaran
tersebut
mencerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2013.
D. Target Kinerja Tahun 2012 Undang – undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum & Peradilan Agama. Selanjutnya secara organisatoris, Administratif, keuangan dan sumber daya manusia Peradilan dibawah kendali Mahkamah Agung, walaupun begitu tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang didukung oleh kepaniteraan ( Bidang Administrasi Perkara ) sedangkan kesekretariatan adalah jelas melaksanakan tugas bidang administrasi umum yang terkait dengan perkara ( antara lain uang perkara, PNBP Pengadilan ). Sejak diterbitkannya Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, maka setiap Lembaga Negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ) Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2012, maka tidak terlepas Core Business Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima sampai menjadi putusan. Selain melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan koordinasi dengan instansi sektoral. Hal ini sebagai konsekuensi dari Sistem Peradilan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan per Undang – Undangan yang telah di berlakukan tersebut diatas. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
7
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor : 5 tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran
Menteri
Negara
Pemberdayaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja, merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja. Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2012 mempunyai 4 (empat) kegiatan pokok, sebagai berikut : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggung jawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaan program Penerapan Kepemerintahan yang baik Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. – dengan perincian sebagai berikut : a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
----- Rp…000, -
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan Perkantoran---------------------------------------------------Rp…000, c. Pelayanan publik atau birokrasi --------------------------Rp…000, 2. Program Peningkatan Pelayanan dari Bantuan Hukum. Kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu pencari keadilan (masyarakat tidak mampu) yang mendapat permasalahan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berupa : bantuan Pengacara, bantuan biaya saksi / saksi ahli dan penterjamah terhadap perkara yang dihadapi. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditunjang dengan anggaran sebesar Rp….000, 3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun anggaran 2012, sehingga lebih
8
mampu memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat yang lebih luas. Prioritas kegiatan, antara lain : a. Pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor b. Pemeliharaan rumah dinas dan halaman rumah dinas c. Pengadaan pakaian dinas pegawai d. Pengadaan alat pengolah data e. Inventaris kantor / keperluan perkantoran f. Obat – obatan g. Pelantikan & Pengambilan sumpah h. Penambahan daya tahan tubuh i.
Jamuan tamu.
Termasuk pemeliharaan mobil dinas roda 4 (empat) dan pemeliharaan sepeda motor dinas roda 2 (dua) serta Honor Satpam dan honor pramubakti dan team pengelola keuangan. Dalam
pelaksanaan
Program
Peningkatan
dukungan
manajemen
&
Pelaksanaan Tenaga Teknis lainnya Mahkamah Agung RI Pengadilan Tata Usaha
Negara
Pekanbaru
ditunjang
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
952.784.000,4. Program Penegakan Hukum dan HAM Kegiatan prioritas ini dilaksanakan adalah peningkatan penyelesaian perkara yang masuk serta keamanan dalam pelaksanaan persidangan yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Tahun 2012 dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan militer dan tata usaha negara dengan anggaran sebesar Rp. 12.500.000,-. Sasaran – sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2012 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2012 adalah sebagai berikut :
9
No. 1.
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
Pencepatan Peningkatan 1. Penyelesaian tunggakan - Dapat penyelesaian perkara di
perkara dapat dilakukan
perkara
Pengadilan
dengan cepat
cepat
Tata
Usaha
Negara Pekanbaru
2. Penyelesaian perkara
terlaksana dengan
minutasi - Terselengaranya
yang
tepat
waktu
proses
minutasi
perkara
tepat
waktu 3. Penurunan
tunggakan - Proses
perkara
tunggakan
perkara
dapat
berjalan
dengan
baik
sampai
menurun 100% 4. Terwujudnya
Lembaga - Lembaga peradilan
Peradilan
yang
dihormati dan disegani
yang dihormati dan disegani 75%
oleh setiap warga negara dengan sistem
diterapkannya peradilan
sederhana,
yang cepat,
transparan & akuntabel. Kegiatan
Percepatan 5. Penyelesaian tunggakan
Peningkatan Penyelesaian
perkara dapat dilakukan
Perkara
dengan cepat 6. Penyelesaian perkara
minutasi
berjalan
-
-
tepat
waktu 7. Tunggakan
perkara - Dapat di antisipasi
dapat diantisipasi
dengan baik
8. Terciptanya
- Terwujudnya
transparansi
dan
akuntanbilitas atas
publik
pengelolaan
informasi putusan
perkara
dan
transparansi
dan
Akuntabilitas publik
atas
pengelolaan informasi
perkara
dan putusan masih 80%
10
9. Terselesaikannya penyelesaian yang
- Terwujudnya perkara
sederhana,
tepat
waktu, transparan dan
penyelesaian perkara
dengan
baik
akuntabel dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
10. Meningkatnya
- Terciptanya
penyelesaian
dan
penanganan perkara
penyelesaian
dan
penanganan perkara
dengan
baik.
Dukungan dan
Manajemen 1. Terbayarnya gaji Hakim, - Terbayarnya
Dukungan
lainnya
Teknis
Pegawai Pekanbaru
Hakim dan Pegawai
Kepaniteraan.
Sasarannya:
gaji
Pekanbaru
Bahwa 2. Terselenggaranya
- Terlaksananya
terlaksananya dukungan
operasional perkantoran
operasional kantor
Manajemen
dan pimpinan
dan pimpinan
dalam
Pengelolaan operasional dan
gaji, 3. Terlaksananya perkantoran
pimpinan
serta
Penataan
Teknis - Terselenggaranya
Hukum
dan
Administrasi.
penataan
hukum
dan administrasi
dukungan teknis lainnya.
Pengembangan
Sumber - Terwujudnya
Sumber - Terlaksananya
Daya Manusia ( SDM )
Daya
Pengadilan
Pengadilan Tata Usaha
Peningkatan
Negara Pekanbaru Tahun
Negara
Sumber
2013
melalui:
Tata
Usaha
Manusia
di
Pekanbaru
Manusia.
1. Diklat SAI dan SIMAK BMN 2. BIMTEK ( Bimbingan Teknis ) 3. Diklat
Sertifikasi
Pengadaan Barang / Jasa
11
dengan
baik
Daya
4. Diklat
Program
Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah ( PPAKP ) 5. Diklat
Manajemen
Peradilan Tata Usaha Negara 6. Sosialisasi Akuntabilitas Transparansi Keuangan Perkara
12
dan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat dijelaskan bahwa tahun 2012
secara
umum
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelesaikannya dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai tahun 2012. Namun disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Tata
Usaha
Negara Pekanbaru telah
melakukan Analisis dan Evaluasi atas capaian kinerja tahun 2012 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan tahun 2013. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.
B. Analisis Kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Keadaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru : Keadaan Perkara Tahun 2012 Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel data perkara tahun 2012 adalah sebagai berikut : DATA PERKARA TAHUN 2012 No.
No. Perkara
Tgl. Masuk
Jenis Perkara
Tgl Putus
Amar
Ket.
1.
01/G/2012/PTUNPbr
10-012012
Pertanahan
19-062012
Tidak diterima
Kasasi
13
2.
02/G/2012/PTUNPbr
17-012012
Pertanahan
25-062012
Dikabulka n
Kasasi
3.
03/G/2012/PTUNPbr
27-012012
Kepegawaian
05-062012
Menolak
Banding
4
04/G/2012/PTUNPbr
30-012012
Pertanahan
26-072012
Tidak diterima
Banding
5
05/G/2012/PTUNPbr
10-022012
Pertanahan
19-072012
Dikabulka n
Kasasi
6
06/G/2012/PTUNPbr
27-022012
Pertanahan
07-082012
Tidak diterima
Banding
7
07/G/2012/PTUNPbr
05-032012
Dll
03-072012
Dikabulka n
Kasasi
8
08/G/2012/PTUNPbr
06-032012
Dll
17-072012
Tidak diterima
incraht
9
09/G/2012/PTUNPbr
08-032012
Dll
10-072012
Menolak
incraht
10
10/G/2012/PTUNPbr
13-032012
Kepegawaian
16-082012
Dikabulka n
Banding
11
11/G/2012/PTUNPbr
13-032012
Kepegawaian
02-082012
Tidak diterima
incraht
12
12/G/2012/PTUNPbr
13-032013
Kepegawaian
02-082012
Dikabulka n
Banding
13
13/G/2012/PTUNPbr
15-032012
Pertanahan
06-082012
Menolak
incraht
14
14/G/2012/PTUNPbr
28-032012
Pertanahan
13-082012
Tidak diterima
incraht
15
15/G/2012/PTUNPbr
28-032012
Pertanahan
09-082012
Menolak
Banding
16
16/G/2012/PTUNPbr
03-042012
Dll
15-082012
Tidak diterima
Incraht
17
17/G/2012/PTUNPbr
12-042012
Pertanahan
06-082012
Dikabulka n
Banding
18
18/G/2012/PTUNPbr
02-052012
Pertanahan
04-102012
Tidak diterima
Banding
14
19
19/G/2012/PTUNPbr
09-052012
Perizinan
14-082012
Menolak
Banding
20
20/G/2012/PTUNPbr
14-052012
Kepegawaian
08-082012
Tidak diterima
Banding
21
21/G/2012/PTUNPbr
15-052012
Kepegawaian
08-082012
Tidak diterima
Banding
22
22/G/2012/PTUNPbr
21-052012
Kepegawaian
24-092012
Menolak
incraht
23
23/G/2012/PTUNPbr
28-052012
Pertanahan
22-102012
Tidak diterima
Banding
24
24/G/2012/PTUNPbr
29-052012
Dll
23-102012
Tidak diterima
incraht
25
25/G/2012/PTUNPbr
30-052012
Pertanahan
31-102012
Tidak diterima
Banding
26
26/G/2012/PTUNPbr
01-062012
Kepegawaian
09-082012
Tidak diterima
incraht
27
27/G/2012/PTUNPbr
06-062012
Dll
13-112012
Menolak
incraht
28
28/G/2012/PTUNPbr
12-062012
Tender
31-102012
Dikabulka n
Banding
29
29/G/2012/PTUNPbr
13-062012
Kepegawaian
14-112012
Menolak
Banding
30
30/G/2012/PTUNPbr
02-072012
Pertanahan
14-112012
Tidak diterima
Banding
31
31/G/2012/PTUNPbr
16-072012
Pertanahan
11-112012
Tidak diterima
incraht
32
32/G/2012/PTUNPbr
27-072012
Tender
29-112012
Tidak diterima
incraht
33
33/G/2012/PTUNPbr
06-082012
Dll
30-102012
tidak diterima
Banding
34
34/G/2012/PTUNPbr
07-082012
Pertanahan
-
-
Belum putus
35
35/G/2012/PTUNPbr
13-082012
Pertanahan
-
-
Belum putus
15
36
36/G/2012/PTUNPbr
13-082012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
37
37/G/2012/PTUNPbr
03-092012
Kepegawaian
08-112012
Menolak
Banding
38
38/G/2012/PTUNPbr
14-082012
Kepegawaian
13-112012
Dikabulka n
Incraht
39
39/G/2012/PTUNPbr
03-092012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
40
40/G/2012/PTUNPbr
18-092012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
41
41/G/2012/PTUNPbr
18-092012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
42
42/G/2012/PTUNPbr
24-092012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
43
43/G/2012/PTUNPbr
10-102012
Dll
-
-
Belum Putus
44
44/G/2012/PTUNPbr
15-102012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
45
45/G/2012/PTUNPbr
09-112012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
46
46/G/2012/PTUNPbr
07-122012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
47
47/G/2012/PTUNPbr
07-122012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
48
48/G/2012/PTUNPbr
12-122012
Perizinan
-
-
Belum Putus
49
49/G/2012/PTUNPbr
13-122012
Dll
-
-
Belum Putus
50
50/G/2012/PTUNPbr
13-122012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
51
51/G/2012/PTUNPbr
19-122012
Dll
-
-
Belum Putus
52
52/G/2012/PTUNPbr
27-122012
Pertanahan
-
-
Belum Putus
16
Rekapitulasi Perkara Tahun 2012 : Sisa perkara tahun lalu : 23 Perkara Masuk tahun ini : 52 Perkara Putus tahun ini : 58 Perkara Sisa perkara tahun ini : 17 Perkara Perkara Banding Sisa tahun lalu Masuk tahun ini Putus tahun ini Sisa tahun ini
: : : :
15 35 35 15
Perkara Perkara Perkara Perkara
Perkara kasasi Sisa tahun lalu Masuk tahun ini Putus tahun ini Sisa tahun ini
: : : :
23 18 25 16
Perkara Perkara Perkara Perkara
Perkara PK tahun 2012 Sisa tahun lalu Masuk tahun ini Putus tahun ini Sisa tahun ini
: : : :
16 04 08 12
I.
Perkara Perkara Perkara Perkara
PROSES ADMINISTRASI PERKARA BANDING :
- Setelah salah satu pihak yang dinyatakan kalah dan ia menyatakan banding dilanjutkan dengan pembuatan Akta Banding yang juga terlebih dahulu kepada Pihak yang kalah harus membayar biaya banding yang
dibuktikan dengan SKUM untuk
biaya Banding . - Selanjutnya untuk pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, harus diperhatikan juga apakah pernyataan bandingnya telah lewat waktu atau belum dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan ; - Pembuatan Akta Permohonan Banding . - Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Pihak Terbanding . - Surat Pemberitahuan memeriksa dan Membaca berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Selanjutnya setelah diterima Memori Banding dilanjutkan dengan dibuatnya Surat Pemberitahuan telah diterima Memori Banding kepada pihak Terbanding . - Diterimanya Kontra Memori Banding dari Pihak Terbanding - Surat Pemberitahuan penerimaan Kontra Memori Banding kepada Pihak Pembanding -
Selanjutnya berkas dijilid dan dibuat 2 (dua) bundel yaitu Bundel “A” dan Bundel “B” untuk kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN ;
Isi Berkas Bundel “A” yaitu :
17
1.
Gugatan awal dan perbaikan
2.
Jawaban (kalau ada)
3.
Replik (kalau ada)
4.
Duplik (kalau ada)
5.
Bukti-bukti Surat Penggugat
6.
Bukti-bukti surat Tergugat
7.
Bukti-bukti Surat Tergugat II Intervensi (kalau ada)
8.
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan
9.
Surat-surat Kuasa para pihak
10. Relas-relas panggilan 11. Lampiran Surat-surat Penggugat sebagai Pra Bukti; 12. Lampiran Surat-surat Penggugat sebagai Pra Bukti; Isi Berkas Bundel “B”, yaitu : 1.
Salinan Putusan PTUN
2.
Salinan Putusan Sela (kalau ada)
3.
Surat Pemberitahuan Amar Putusan jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan putusan;
4.
Akta Banding;
5.
Surat Pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak Terbanding
6.
Surat Pemberitahuan Memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara
7.
Surat Pemberitahuan Penerimaan Memori Banding;
8.
Surat Pemberitahuan Penerimaan Kontra Memori Banding;
9.
Surat Kuasa Pembanding yang baru (kakau ada)
10. Tambahan bukti (kalau ada) 11. Bukti Pengiriman Biaya Banding. PERKARA BANDING : Perkara Banding
masuk tahun ini
: 35 Perkara
Sisa perkara Banding
masuk tahun ini
: 15 Perkara
LAPORAN MEJA III Meja III bertugas untuk Pemberkasan Kasasi dan PK Kasasi Tahun 2012 : Perkara Kasasi masuk tahun ini :
18 Perkara
18
Sisa perkara Kasasi tahun ini PK Tahun 2012
II.
:
16 Perkara
:
Perkara PK masuk tahun ini
: 04 Perkara
Sisa perkara PK tahun ini
: 12 Perkara
PROSES ADMINISTRASI PERKARA KASASI ; A. Pemberkasan Kasasi Akta Permohonan Kasasi -
Dalam membuatkan Akta Permohonan Kasasi harus diperhatikan dengan jelas apakah masih dalam tenggang waktu mengajukan kasasi sejak tanggal diberitahukannya putusan banding kepada para pihak;
-
Perlu diperhatikan pula amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan apakah pihak dapat mengajukan kasasi atau tidak;
-
Apabila ada pihak yang akan mengajukan Permohonan Kasasi terlebih dahulu dilaporkan kepada Panitera dan Ketua;
-
Dalam akta Permohonan Kasasi harus jelas pihak yang mengajukan Permohonan Kasasi, apakah Penggugat/Tergugat sendiri atau melalui kuasanya, jika melalui kuasa harus membuat Surat Kuasa baru untuk mengajukan Permohonan Kasasi sekalipun pada tingkat pertama telah ada surat kuasa untuk menyatakan Banding, Kasasi dan PK ;
-
Bahwa dalam Akta Permohonan Kasasi harus ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera ;
-
Akta Permohonan Kasasi diberikan 1 (satu) rangkap kepada
pemohon
Kasasi; -
Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari sejak pemberitahuan putusan banding ;
B. Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi -
Bahwa setelah pihak Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi, harus segera diberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi.
C. Memori Kasasi -
Bahwa dalam penerimaan Memori Kasasi harus jelas tenggang waktunya yaitu 14 (empat belas) hari sejak menyatakan Kasasi, jika lewat dari 14 hari harus dibuatkan Surat Keterangan tentang lewatnya tenggang waktu mengajukan Memori Kasasi;
19
-
Bahwa Memori Kasasi harus didaftar dan ditandatangani oleh Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pemohon Kasasi ;
-
Bahwa apabila Memori Kasasi diserahkan oleh Pemohon Kasasi, harus dibuatkan Tanda terima Memori Kasasi dan diberikan satu rangkap kepada Pemohon Kasasi;
-
Bahwa memori kasasi harus dikirimkan segera kepada Termohon Kasasi dan dijelaskan bahwa memori kasasi dapat dijawab dengan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengiriman memori kasasi ;
D. Kontra Memori Kasasi -
Bahwa dalam penerimaan Kontra Memori Kasasi harus jelas tenggang waktunya yaitu 14 (empat belas) hari sejak dikirim Memori Kasasi, jika lewat dari 14 hari harus dibuatkan Surat Keterangan tentang lewatnya tenggang waktu mengajukan kontra memori kasasi;
-
Bahwa Kontra Memori Kasasi harus didaftar dan ditanda tangani oleh Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada termohon kasasi ;
-
Bahwa apabila Kontra memori Kasasi diserahkan oleh termohon Kasasi, harus dibuatkan tanda terima Kontra Memori Kasasi dan diberikan satu rangkap kepada termohon Kasasi;
E. Pemberkasan dan Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung RI -
Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menyatakan kasasi, berkas harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung RI;
-
Pemberkasan ada 2 bundel yaitu bundel A yang terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h.
Gugatan; Surat Kuasa Penggugat; Surat Kuasa Tergugat; Penetapan lolos dissmisal; Penetapan penunjukkan majelis hakim; Penetapan pemeriksaan persiapan Penetapan hari persidangan yang terbuka untuk umum Berita Acara Persidangan dengan lampiran Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, kesimpulan Penggugat dan Tergugat, pra bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, relaas-relaas panggilan.
Sedangkan untuk bundel B terdiri dari: a. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang masing-masing dilegalisir oleh Panitera dan setiap halamannya dicap Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru b. Surat Pemberitahuan Putusan Banding c. Akta Pernyataan Kasasi d. Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi
20
e. f. g. h. i. j. k. l.
Memori Kasasi Tanda terima memori kasasi Tanda terima Kontra Memori Kasasi Surat pemberitahuan dan penyerahan kontra Memori Kasasi Surat kuasa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi Bukti setoran biaya kasasi ke MA Foto copy resi pengiriman biaya kasasi ke MA Surat pengantar pengiriman berkas kasasi ke MA tembusannya dikirim kepada Pemohon Kasasi dan termohon Kasasi.
III. PROSES ADMINISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK) ; A. Membuat Akta Permohonan PK -
Akta Permohonan PK harus diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan pengajuan PK yakni sejak tanggal diberitahukannya putusan Kasasi kepada para pihak;
-
Perlu
diperhatikan
pula
amar
putusan
MA
apakah
pihak
dapat
mengajukan PK atau tidak ; -
Apabila ada pihak yang akan mengajukan PK terlebih dahulu dilaporkan kepada Panitera dan Ketua;
-
Dalam akta permohonan PK harus jelas pihak yang mengajukan PK, apakah Penggugat/Tergugat sendiri atau melalui kuasanya, jika melalui kuasa harus membuat Surat Kuasa baru untuk mengajukan PK sekalipun pada tingkat pertama telah ada surat kuasa untuk menyatakan Banding, Kasasi dan PK;
-
Bahwa dalam Akta Permohonan PK harus ditandatangani oleh Pemohon PK dan Panitera;
-
Akta Permohonan PK diberikan 1 (satu) rangkap kepada pemohon PK;
-
Tenggang waktu mengajukan PK 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberitahukan putusan kasasi;
B. Surat Pemberitahuan Permohonan PK -
Setelah pihak Pemohon PK mengajukan PK, harus segera diberitahukan permohonan kasasi kepada pihak Termohon PK;
C. Memori PK -
bahwa dalam penerimaan Memori PK harus jelas tenggang waktunya yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak menyatakan Kasasi, jika lewat dari 30 hari harus dibuatkan surat keterangan tentang lewatnya tenggang waktu mengajukan memori PK ;
-
bahwa Memori PK harus didaftar dan ditandatangani oleh Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Pemohon PK ;
21
-
Bahwa apabila Memori PK diserahkan oleh Pemohon PK, harus dibuatkan Tanda Terima Memori PK dan diberikan satu rangkap kepada pemohon PK;
-
Bahwa Memori Kasasi harus dikirimkan segera kepada Termohon PK dan dijelaskan bahwa memori PK dapat dijawab dengan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman memori PK;
D. Kontra Memori PK -
Bahwa dalam penerimaaan Kontra Memori PK harus jelas tenggang waktunya yaitu 30 (tigapuluh) hari sejak dikirim Memori PK, jika lewat dari 30 hari harus dibuatkan Surat Keterangan tentang lewatnya tenggang waktu mengajukan Kontra Memori PK;
-
Bahwa Kontra Memori PK harus didaftar dan ditandatangani oleh Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Termohon PK;
-
Bahwa apabila Kontra Memori PK diserahkan oleh Termohon PK, harus dibuatkan Tanda Terima Kontra memori PK dan diberikan satu rangkap kepada Termohon PK ;
-
Bahwa Kontra Memori PK harus dikirimkan segera kepada Pemohon PK;
E. Pemberkasan dan Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung RI -
Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pernyataan PK, berkas sudah harus dikirim ke Mahkamah Agung RI
-
Pengiriman berkas terdiri dari 2 bundel yaitu bundel A dan bundel B, untuk bundel A terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Gugatan Penggugat . Perbaikan Gugatan. Surat Kuasa Penggugat. Surat Kuasa Tergugat . Penetapan lolos dismissal. Penetapan penunjukkan Majelis Hakim. Penetapan pemeriksaan persiapan. Penetapan hari persidangan yang terbuka untuk umum. Berita Acara Persidangan dengan lampiran jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, alat-alat bukti penggugat dan tergugat, kesimpulan penggugat dan tergugat, pra bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, relaas-relaas panggilan.
Sedangkan untuk bundel B berisi : a. Fotocopy/salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, fotocopy/salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan fotocopy/salinan putusan Mahkamah Agung RI yang masingmasing dilegalisir oleh Panitera dan setiap halamannya diberi cap Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berikut soft copynya; b. Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi ; c. Akta Pernyataan PK ;
22
d. Surat pemberitahuan permohonan PK ; e. Memori PK dan tanda terima memori PK ; f. Surat pemberitahuan dan penyerahan memori PK ; g. Kontra memori PK dan tanda terima Kontra Memori PK ; h. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK ; i.
Surat Kuasa Pemohon PK dan Termohon PK ;
j.
Bukti setoran biaya PK ke MA ;
k. Fotocopy resi pengiriman biaya PK ke MA ; Surat pengantar pengiriman berkas PK ke MA tembusannya
dikirim kepada
Pemohon PK dan Termohon PK. Peningkatan Penyelesaian Perkara Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi indicator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi : Prosentase sidang Majelis Hakim, Prosentase tunggakan perkara terhadap total perkara yang ditangani ( Perkara masuk ). Pencapaian target masing – masing indikator kinerja ini pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
putus
100 %
50 %
50 %
Prosentase jumlah penyelesaian
100 %
55 %
55 %
Prosentase
Perkara
terhadap perkara masuk
berkas perkara yang putus
Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta Jurusita. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memberikan kebebasan dan menganjurkan agar para pejabat / pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melanjutkan sekolah atau mengikuti Diklat / Kursus untuk menambah pengetahuan / keterampilan. Pada Tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengirim / mengikut sertakan Diklat Pejabat dan Pegawai yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung seperti misalnya :
23
- Pembekalan Teknis di Lingkungan Peradilan TUN MA RI - Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan perkara kasasi dan PK Tata Usaha Negara. - Bimbingan Teknis Panitera Muda Perkara. - Bimbingan Teknis Panitera Pengganti. - Pertemuan Hakim Wanita. - Diklat Manajemen Peradilan bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Untuk meningkatkan / menunjang pelaksanaan program kerja khusus dibidang pengembangan sistem pengembangan informasi dan pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengikutsertakan para pejabat / pegawai dibidang Administrasi Sekretariatan mengikuti Diklat / Sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Departemen Keuangan maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pada tahun 2012 yang pernah diadakan Diklat / Sosialisasi oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi & Departemen Keuangan adalah sebagai berikut : - Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah - Bimbingan Teknis Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (LAKIP) - Sosialisasi mengenai Revisi atas Laporan Keuangan. - Sosialisasi Apresiasi WP. Bendahara dan tempat pembayaran pajak.
Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perkara Dalam hal mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perkara capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru digambarkan sebagai berikut :
24
INDIKATOR Prosentasi
Peraturan
Pemerintah
dan
Target
Realisasi
%
0%
100 %
0%
Peraturan Mahkamah Agung tentang PNBP ( Pendapatan Negara Bukan Pajak )
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melaksanakan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas keuangan tentang pengelolaan perkara. Laporan keuangan perkara akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menciptakan kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas keuangan perkara merupakan salah satu masalah yang diwakili Pengadilan dari sistem peradilan kolonial yang belum sempat sepenuhnya disempurnakan. Sistem pembayaran biaya perkara pada intinya mengharuskan para pihak dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara untuk membayar sendiri dilakukan pembayarannya oleh Penggugat melalui Bank dengan membawa surat kuasa untuk membayar ( SKUM ) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Menyikapi tuntutan publik yang menghendaki lebih banyak keterbukaan dan akuntabilitas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan serangkaian konsultasi dan upaya untuk memperbaiki proses transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
perkara.
Bahwa
pemungutan biaya perkara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 tentang Peradilan dibawahnya dan mengatur kembali biaya – biaya yang dapat dipungut oleh Pengadilan dalam rangka pelaksanaan proses peradilan.
Rekening Pengelolaan Keuangan Perkara Pada tahun 2012, bahwa pengelolaan uang perkara pihak ketiga menyetor ke Bank, kemudian Bendahara perkara, kasir melakukan penata usahaan uang perkara, untuk keperluan biaya – biaya di perkara seperti misalnya :
25
1.
Biaya untuk panggilan ;
2.
Biaya untuk pengiriman perkara banding, kasasi dan PK;
3.
Untuk biaya pengiriman surat pemberitahuan
4.
ATK
5.
PNBP
Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan NO 1
URAIAN PROGRAM Program dan
dukungan
pelaksanaan
PAGU
REALISASI
%
2.462.651.000
90,4 %
446.620.000
354.520.000
79,38 %
5.000.000
5.000.000
100 %
manajemen 2.722.331.000
tugas
teknis
lainnya Mahkamah Agung 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung 3
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN
Keterbukaan Akses Pelayanan Peradilan berbasis Teknologi Informasi Kegiatan ini diusahakan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik ( pencari keadilan ) yang dapat mewujudkan kesadaran hukum. Keterbukaan akses pelayanan ini baru selesai dilaksanakan Tahun Anggaran 2009 yaitu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, kemudian mulai terakses tahun 2010 dapat
memberikan
pelayanan/informasi
kepada
masyarakat
melalui
website : http://ptun-pekanbaru.go.id sebagai upaya transparansi tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144.KMA/SK/VII/2007 tentang Ketebukaan Informasi Pengadilan dan SK KMA Nomor : 1-144.KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
26
Dengan sarana website nantinya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang harus diumumkan kepada publik. Selain itu Ketua Pengadilan dapat memerintahkan agar putusan – putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tertentu untuk diumumkan. Terlepas dari keterbatasan yang dihadapi secara penuh mengimplementasikan kebijakan keterbukaan ini sepenuhnya secara umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terus berusaha agar setidaknya keterbukaan ini bisa terlaksana sesuai harapan masyarakat umum khususnya masyarakat pencari keadilan.
27
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan salah satu unsur ujung tanduk Mahkamah Agung RI, dalam bidang teknis yang terkait
dengan
tugas
pokok
dan
fungsi
yang
meliputi
bentuk
administrasi perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun unsur
kemandirian
maupun
kinerja
sehingga
disadari
bahwa
peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan. Oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusianya
adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan
sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum, peradilan yang professional, efektif, murah dan mandiri serta tidak ada Intervensi atau pengaruh dari Lembaga / Instansi lainnya sehingga dapat terwujud Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena pada LAKIP tahun 2012 ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2012 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2012. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan.
28
Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas Peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang professional, efektif, efesien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun
2012,
maka
diharapkan
suatu
langkah
nyata
untuk
meningkatkan kualitas kinerja Lembaga Peradilan sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan Rasa Keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan terlaksana, apabila unit dan komponen pendukungnya saling
mengisi,
terencana,
tersistematis
dan
terprogram
secara
komprehensif. Kinerja LAKIP Tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru LAKIP Tahun 2012 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada masa – masa mendatang.
29
B. Saran – Saran 1.
Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
2.
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Kelas I A yang personil / pegawai yang sangat minim sekali dibandingkan dengan volume kerja yang sangat meningkat. Oleh karena itu perlu diadakan penambahan pengadaan pegawai, supaya beban kerja seimbang dengan jumlah pegawai.
3.
Diklat pegawai agar ditingkatkan setiap tahun untuk menambah pengetahuan masing – masing sumber daya manusia.
4.
LAKIP adalah sebagai salah satu alat evaluasi kinerja bagi masing – masing bidang kepaniteraan, sehubungan dengan itu ditingkatkan pemanfaatannya.
5.
Untuk memberikan data dalam penyusunan LAKIP harus ada keterbukaan.
30
31
SURAT PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami capai Tahun 2012 sebagaimana daftar terlampir. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan
organisasi
dan
menjadi
dasar
penilaian
dalam
Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2012.
Mengetahui:
Pekanbaru, 29 Januari 2013
K E T U A,
Panitera / Sekretaris,
GATOT SUPRIYANTO, SH., M.Hum
Drs. PAUZAN, SH
NIP. 19591226 198803 1 002
NIP. 19590907 198303 1 008
32
33
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS ) TAHUN 2011 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No
Sasaran
Indikator Pencapaian Sasaran
TARGET
REALISASI
Persentase
KET
Pencapaian Target 1
2
3
4
5
6
7
I.
Pembayaran gaji tunjangan
-
Terpenuhinya pembayaran gaji /
Rp. 2.225.354.000
Rp. 1.981.839.702
89,06 %
Rp. 496.972.000
Rp. 480.811.380
96,75 %
Rp. 446.620.000
Rp. 354.520.000
79,38 %
Rp. 5.000.000
Rp. 5.000.000
100 %
dan honorarium II.
lembur / tunjangan pegawai
Penyelenggaraan operasional dan
8
-
pemeliharaan
Terselenggaranya
operasional
perkantoran
perkantoran III.
Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan
sarana
-
Tersedianya sarana
-
Peningkatan jumlah penyelesaian
dan
prasarana IV.
Penanganan Perkara
perkara dan proses administrasi
tersendiri
perkara JUMLAH
Rp. 3.173.951.000
34
DIPA Perkara
Rp. 2.822.171.082
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2011 URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
7
8
9
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET 10
Input Dana Output Input Dana Output Input Dana Output Input Dana Output Input Dana Output Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp.2.225.359.000
Rp. 1.981.839.700
89,06 %
Rp. ( 000 )
Rp. 7.920.000
Rp. 7.920.000
100 %
Rp. ( 000 )
Rp. 1.480.000
Rp. 1.480.000
100 %
Rp. ( 000 )
Rp. 2.800.000
Rp. 2.000.000
71 %
Rp. ( 000 )
Rp. 15.725.000
Rp. 15.725.000
100 %
Rp. ( 000 )
Rp. 1.860.000
Rp. 1.860.000
100 %
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 4.200.000
Rp. 4.200.000
100 %
No
PROGRAM
1
2
3
4
5
6
1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
1.
Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan gaji ke – 13 serta uang makan. Makanan Penambah Daya tahan tubuh. Obat – obatan
-
-
2.
3.
4.
Pelantikan / Pengambilan Sumpah
5.
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
6.
Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / Satpam / Tenaga teknis lainnya
7.
Jamuan Tamu / Rapat
KEGIATAN SATUAN
35
KET
11
8.
Perawatan gedung kantor dengan halaman kantor
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 39.030.000
Rp. 38.994.300
99,91 %
9.
Perawatan negara dan rumah dinas
rumah halaman
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 33.675.000
Rp. 33.625.000
99,85 %
10. Perawatan kendaraan Roda 4 ( empat )
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 45.000.000
Rp. 45.000.000
100 %
11. Perawatan kendaraan Roda 2 ( dua )
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 15.000.000
Rp. 14.999.950
100 %
12. Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (perawatan sarana gedung)
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 17.890.000
Rp. 17.835.000
99,19 %
13. Langganan jasa
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 48.600.000
Rp. 34.876.884
71,76 %
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 7.200.000
Rp. 7.181.000
99,75 %
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 125.300.000
Rp. 123.984.648
98,95 %
daya
dan
14. Biaya pos
15. Operasional perkantoran pimpinan
dan
36
16. Perjalanan Dinas
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 76.902.000
Rp. 76.897.100
99,99 %
17. Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 ( empat ) sebanyak 2 ( dua ) unit
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 401.620.000
Rp. 308.050.000
77,01 %
18. Pengadaan (dua) unit
2
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 30.000.000
Rp. 30.000.000
100 %
daya
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 15.000.000
Rp. 14.850.000
Rp. 99 %
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 5.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 100 %
19. Penambahan listrik
Laptop
20. Penanganan Perkara
37
DIPA tersendiri
