Fax. (0761)20820

BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2013 JL. Kuantan Raya No. 27 Pekanbaru Telp/Fax. (0761)20820

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu

pada Rencana

Strategis Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2011-2013, Badan Ketahanan Pangan Pangan Provinsi Riau melaksanakan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui penyusunan Rencana Strategis tahun 2011-2013, Penyusunan Rencana Kerja 2011 serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011. Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2012 sebagai berikut : 1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200 KKal/Kap/hari untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein 2. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan, dengan konsumsi energi sebesar 2000 KKal/Kap/hari dan Protein sebesar 52 gr/Kap/hari. 3. Meningkatnya keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi-padian 53,6 % umbiumbian 3,0 %, Kacang-kacangan 2,4 %, pangan hewani 7,1 %, sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula 6,5 %. 4. Berkurangnya daerah rawan pangan di 11 Kabupaten/Kota. 5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat di 11 Kabupaten/Kota.

i

Sasaran

Realisasi Pencapaian

1. Tersedianya pangan dalam jumlah  yang

cukup

sejumlah

2200

KKal/Kap/hari untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein 2. Tercapainya penduduk

konsumsi sesuai

energi

sejumlah

2.965 Kkal/Kap/hr, 

pangan 

dengan

Ketersediaan

Pola

Protein sejumlah 76,61 Gr/Kap/Hr

Konsumsi Energi Penduduk Riau Tahun

2011

sebesar

2.050

Pangan Harapan, dengan konsumsi

Kkal/Kap/Hr, dan Protein sebesar

energi sebesar 2000 KKal/Kap/hari

52 Gr/Kap/Hr

dan Protein sebesar 52 gr/Kap/hari



Skor Angka Kecukupan Gizi (AKG) 86,5% dari stabdar PPH 100%



Skor PPH Rill 78,5 dari standar PPH 100

3. Meningkatnya kualitas

keragaman

konsumsi

dan Keragaman Konsumsi Pangan dengan

pendekatan beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padipadian 53,6 % umbi-umbian 3,0 %, Kacang-kacangan 2,4 %, pangan hewani 7,1 %, sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula

   

Padi-padian 60,1% Umbi-umbian3,7% Pangan Hewani 8,7% Minyak dan Lemak 12,7%



Buah/Biji Berminyak 3,0%



Kacang-kacangan 3,8%



Gula 7,4%



Sayur dan Buah 3,4%

6,5 % 4. Berkurangnya

daerah

pangan di 11 Kabupaten/Kota

rawan 

Berdasarkan indikator ketersediaan pangan, pada umumnya Kab/kota di

Provinsi

peningkatan

Riau

telah

produksi

terjadi pangan

ii

khusunys padi-padian

sebesar

8,84% 

Jumlah keluarga miskin di Provinsi Riau

tahun

2010

358.424

kepala

mengalami

penurunan

sebanyak keluarga, sebesar

1,02 % dibanding tahun 2009 yang jumlahnya

367.673 kepala

keluarga 5. Meningkatnya kelembagaan

kapasitas Telah ketahanan

di

bentuknya

pangan Badan/Dinas/Instansi yang menangani

masyarakat di 11 Kabupaten/Kota

ketahanan pangan di Kab/Kota : 

Badan Ketahanan Pangan (Kab. Pelalawan dan Rokan Hilir)



Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan /Penyuluhan Pertanian (Kab. Rokan Hulu, Bengkalis,Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru)



Badan Pelaksana Penyuluhan/Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ( Kab. Indragiri Hilir,Kampar, Siak)



Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian,Tanaman Pangan ( Kab. Kuantan Singingi Kab. Kep.Meranti, Kota Dumai)

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 77,37 %, dengan dan dapat dikategorikan Baik. Sasaran tersebut

dicapai melalui pelaksanaan Program

dan Kegiatan yang dianggap relevan. iii

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber dari APBD didapat angka capaian sebesar 86,21 % dengan kategori Baik, kategori tersebut disebabkan oleh adanya salah satu kegiatan yang tidak dilaksanakan atau digunakan, yaitu kegiatan Peningkatan Pendampingan Badan Ketahanan Pangan (ABT) Tahun 2012.

Mengingat kegiatan dimaksud adalah

dalam rangka menunjang pelaksanaan sub kegiatan pengembangan ekonomi produktif pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah belum mendapatkan dukungan anggaran dari pemeritah daerah. Sedangkan pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi didapat angka capaian sebesar 96,43 % dengan kategori Baik sedangkan dari Tugas Pembantuan didapat angka capaian sebesar 92,14 % dengan kategori Baik. Dalam pelaksanaan

program

dan

kegiatan Tahun 2012, Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau memperoleh dana anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau sebagai berikut : JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBD BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

JENIS BELANJA

JUMLAH ANGGARAN

1.

BELANJA LANGSUNG

Rp

9.105.414.702,-

2.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp.

8.773.611.900,-

JUMLAH

Rp. 17.879.026.602,-

dan berhasil direalisasikan sampai tgl, 31 bulan Desember Tahun 2012, untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung realisasi keuangan sebesar Rp. 7.083.059.464,- atau 77,79 % dengan realisasi fisik sebesar 87,27 %, dan.

iv

Sedangkan dana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN sebagai berikut : JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBN SATKER BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

JENIS ALOKASI DANA

JUMLAH ANGGARAN

1.

DEKONSENTRASI

Rp.

8.333.000.000,-

2.

TUGAS PEMBANTUAN

Rp

4.659.400.000,-

Rp.

7.045.062.000,-

JUMLAH

Untuk Alokasi dana Dekonsentrasi dengan rincian yaitu : Program Peningkatan

Diversifikasi

Dan

Ketahanan

Pangan

Masyarakat

sebesar

Rp. 8.333.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31 Desember 2012 sebesar Rp. 7.529.303.840,- (90,36 %) dengan realisasi fisik sebesar 92,53 %. Sedangkan Alokasi dana Tugas Pembantuan dengan rincian yaitu : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 4.659.400.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31 Desember Bulan Desember 2012 sebesar Rp. 4.285.755.700,- (91,98 %) dengan realisasi fisik sebesar 92,98 %. Kendala

dan hambatan

yang

dihadapi Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Riau adalah sebagai berikut : 1.

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah

v

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741). 2.

Adanya perubahan-perubahan nomenklatur di tingkat Kabupaten/Kota Riau mengenai Dinas/Unit/Lembaga yang menangani Ketahanan Pangan.

3.

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012 baru disyahkan pada tanggal, 30 Januari 2012.

4.

Pada beberapa kegiatan mengalami keterlambatan realisasi pelaksanaan keuangan maupun fisiknya, karena terdapatnya keterkaitan dengan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang diarakan ke Kabupaten/Kota di Riau yang harus melalui Peraturan Gubernur.

5.

Pada Kegiatan Fasilitasi Konsumsi dan Keamanan Pangan terdapat Pekerjaan melalui Pihak Ketiga (Konsultan) yang mengalami proses pelelangan ulang.

6.

Adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk kegiatan baru dan kegiatan lanjutan.

7.

Adanya tradisi pengantian/mutasi pejabat baik Es II, Es III maupun Es IV dilingkungan pemerintah baik diprovinsi/Kab/Kota.

Untuk mengatasi masalah tersebut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah menetapkan Kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu: 1.

Mengembangkan subsistem ketahanan pangan secara sinergis dan berkelanjutan dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan kwalitas sumberdaya manusia dengan tetap mengacu pada keunggulan komperatif dan potensi daerah, peluang dan mekanisme pasar yang kompetitif.

2.

Mengembangkan

wilayah/daerah

yang

memiliki

potensi

dengan

mewujudkan kondisi kondusif penyediaan pelayanan dan insentif usaha vi

yang mengacu pada system usaha tani dan komoditi terpadu untuk mempercepat

pendapatan

petani,

merangsang

dunia

usaha

dan

perwujudan ketahanan pangan.

Implementasi kebijakan ketahanan pangan tersebut dituangkan dalam kebijakan operasional yang ditetapkan yaitu : 1.

Memfasilitasi dan memberikan dukungan peningkatan ketersediaan pangan dan gizi berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah / daerah.

2.

Mengembangkan pola distrubusi spesifik lokasi sesuai dengan kondisi suatu wilayah / daerah

3.

Memberikan pembinaan terhadap perkembangan harga, mutu dan keamanan pangan.

4.

Mengembangkan

pola

konsumsi

pangan

masyarakat

dan

penganekaragaman pangan dan gizi menuju Pola Pangan Harapan. 5.

Mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi masayarakat

6.

Memberikan dukungan terhadap peran serta aparatur dan masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan.

7.

Mengembangkan dan membina sentra produksi pangan untuk menunjang ketersediaan pangan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Riau telah melakukan berbagai langkah strategis baik berupa koordinasi horisontal dan vertikal maupun konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul, dapat dieliminir dan diantisipasi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, dalam penyusunan vii

LAKIP ini, dirasakan masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami mengharapkan adanya masukan dan kritik bagi perbaikan di masa yang akan datang.

Pekanbaru,

Maret 2012

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,

viii

KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun. Dengan tersusunnya laporan ini, yang secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

diharapkan

berbagai

kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian. Dan sebagai pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

berdasarkan

239/IX/6/8/2003

Keputusan

Tentang

Kepala

Perbaikan

Administrasi

Pedoman

Negara

Penyusunan

Nomor

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna

bagi perencanaan dan

peningkatan kinerja masing-masing bagian. Pada kesempatan ini

pula

kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada

seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan sumbang pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

ix

Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Pekanbaru,

Maret 2012

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,

MULKAN SYARIF, SE Pembina Utama Muda NIP. 19630513 198311 1 001

x

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2012

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ix DAFTAR ISI ...................................................................................................................... x I. PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................................... 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD .......................................................... 3 1.3. Aspek Stratejik yang Berpengaruh ................................................................... 7 1.4. Tupoksi dan Core Business .............................................................................. 24 1.5. Sistematika Penyajian ........................................................................................ 27 II. RENCANA STRATEJIK .............................................................................................. 20 2.1. Rencana Stratejik 2011-2013 ......................................................................... 20 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2012 ......................................................................... 32 2.3. Anggaran Tahun 2012..................................................................................... 26 III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 43 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ...................................................................... 43 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 .................................................. 45 3.3. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................... 49 3.4. Akuntabilitas Keuangan ................................................................................ 53 3.5. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan ................................................. 62 3.5.1. Efesiensi ................................................................................................... 62 3.5.2. Efektivitas ................................................................................................ 66 IV. PENUTUP ................................................................................................................... 69 4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .............................................................. 69 4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran .................................... 71 4.3. Strategi Pemecahan Masalah ........................................................................... 73 LAMPIRAN – LAMPIRAN - Lampiran 1

: Formulir Rencana Stratejik (RS) Tahun 2011-2013

- Lampiran 2

: Formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2012

- Lampiran 3

: Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2012 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2012

- Lampiran 4

xi


PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik. Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (clean and responsive state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate governance) bukan merupakan impian lagi. Untuk dapat mencapai good governance maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik dan ekonomi. Dalam konteks pelaksanaan good governance dan menRiaukan visi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Riau untuk tahun 2011-2013 yaitu “ Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam menciptakan masyarakat yang berkwalitas tahun 2020“ khususnya yang menyangkut “mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh”, maka pelaksanaan program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro ekonomi Riau. 1


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Renstra Provinsi Riau, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan dari

Departemen

Pertanian

maupun

Badan

Ketahanan

Pangan

Departemen Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah

Provinsi,

(Lembaran

Negara

Republik

Pemerintah

Daerah

Indonesia Tahun

Kabupaten/Kota

2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

2


1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

89,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4741),

serta

konsekuensi sebagai penggerak Ketahanan Pangan daerah mendorong ditatanya struktur organisasi yang melahirkan Badan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, diserahi

wewenang,

tugas

dan

tangung

jawab

menunjang

penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan di daerah. Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok

Melaksanakan

penyusunan

Fungsi

dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan dapat ditugaskan untuk

melaksanakan

wewenang

yang

penyelenggraan

dilimpahkan

pemerintah kepada Gubernur.

oleh

1. Merumuskan kebijaksanaan 2. Pengambilan keputusan 3. Perencanaan 4. Pengorganisasian 5. Pelayanan umum dan

3


teknis 6. Pengendalian/pengarah an/pembinaan dan bimbingan 7. Pengawasan 8. Pemantauan dan evaluasi 9. Pelaksanaan 10. Pembiayaan

Dalam kaitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berikut adalah peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara

Nomor

4437)

sebagaimana

telah

diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

4


Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2005-2025

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 13. Instruksi

Presiden

RI

Nomor

9

Tahun

1998

Tentang

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara; 5


14. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55); 20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56); 21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Riau . 6


22. Keputusan

Kepala

239/IX/6/8/2003 Pelaporan

Lembaga

Tentang

Akuntabilitas

Administrasi

Perbaikan

Kinerja

Negara

Pedoman

Instansi

Nomor

Penyusunan

Pemerintah

sebagai

pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh  Kondisi Umum Ketahanan Pangan Riau 1.

Ketersediaan Energi Provinsi Riau (2007-2011)

No.

Zat Gizi

1

Energi (Kkal) Energi Nabati

2

3

2007

2008

2009

2010

2011

2,768.00

2,887.00

2,905.00

2,965

3,002.00

2,032.62

2,139.89

2,739.68

2,786.00

2,823.00

Enargi Hewani

735.54

747.00

165.56

179.00

179.00

Protein (Gram)

75.29

79.09

72.33

76.61

73.31

-Nabati

56.53

59.67

54.47

58.38

53.55

-Hewani

18.76

19.42

17.86

18.23

19.76

Skor PPH

83.50

81.50

80.30

82.60

83.13

(Mutu)

Ketersediaan energi dan protein sudah melebihi angka anjuran : Energi penyediaan 2.200 Kkal, Protein 57 gram terjadi variasi angka PPH pangan, artinya mutu penyediaan pangan juga ada keragamannya.

7


2.

Standar dan Kondisi Konsumsi Provinsi Riau Tahun 2011

Dikurangi

Dikurangi Dikurangi

Keterangan : Satuan gr : perkapita/hari Satuan kg : perkapita/tahun

3.

Rata-Rata Konsumsi Energi, Protein dan Skor PPH Provinsi Riau Tahun 2007-2011

8


4.

Ketersediaan Pangan 2009-2012

No

Komoditi Pangan

1

Beras

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

477.804,32

483.563,04

Jagung

8.430,98

8.536,62

8.695,00

8.768,47

3

Kedelai

71.971,66

72.846,39

65.389,00

64.658,46

4

Kc. Tanah

13.073,15

13.235,71

13.235,71

13.910,37

5

Kc. Hijau

10.800,01

10.934,32

10.934,32

11.103,42

6

Ubi Jalar

1.706,17

6.718,89

6.718,89

2.139,84

7

Ubi Kayu

4.069,97

4.122,57

4.122,57

4.124,28

8

Sagu

9

Buah-buahan

-

496.362,00

-

503.939,87

-

-

134.930,03

136.561,72

160.603,00

172.420,58

271.869,12

275.148,70

297.065,00

304.261,48

11 Daging

10.246,55

10.380,50

10.380,50

12.047,72

12 Telur

45.382,74

45.934,17

50.119,00

51.079,03

13 Ikan

58.577,00

61.273,00

61.273,00

138.624,09

1.184.897,99

1.287.077,61

10 Sayuran

Jumlah

5.

1.108.861,70

1.129.255,63

Produksi Pangan Riau

Sumber Data : Dinas Lingkup Pertanian Provinsi Riau (Angka 2009-2011 Sumber Data : (ATAP), Tahun 2012 (ASEM) 9


6.

Kebutuhan Pangan 2009-2012

7.

Prognosa Kebutuhan Pangan Provinsi Riau Tahun 2013

Kebutuhan konsumsi dicukupi dengan produksi Riau, Pasokan dari Provinsi tetangga dan perdagangan antar pulau. 10


8.

Pasokan Pangan Tahun 2009 -2012

9.

Perkembangan Harga Komoditas Pangan Provinsi Riau Tahun 2013

11


Komoditi yang mengalami kenaikan harga adalah bawang merah dan bawang putih dimulai pada bulan Februari karena kurangnya pasokan bawang impor sehingga sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan pangan.  Isu Strategis Berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas maka muncul isu strategis sebagai berikut : 1. Masih rentannya ketahanan pangan daerah, (produksi belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sepenuhnya seperti beras, hasil ternak, sayur dan buah), walaupun angka ketersediaan pangan dalam bentuk energi telah mencapai 2.965 Kkal/Kap/hr, protein sejumlah 76,61 Gr/Kap/Hr 2. Diversifikasi pangan belum dengan capaian

berjalan dengan baik ditandai

skor PPH sebesar 78,5. Hal ini disebabkan

masih tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap komodit 12


beras, gula, lemak/minyak, dan sebaliknya masih kurangnya konsumsi protein hewani

kacang-kacangan, sayur,buah dan

umbi-umbian 3. Tingginya alih fungs ilahan, kuurn waktu tahun 2002-2009 mencapai 2.508,71 Ha/tahun 4. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian, baik kualitas dan kuantitas 5. Belum terpadunya kerjasama antar sektor dalam menunjang pembangunan ketahanan pangan, karena kelembagaan pangan daerah belum berjalan optimal, koordinasi yang lemah 6. Kebijakan penganggaran untuk ketahanan pangan belum konsisten, sehingga anggaran program ketahanan pangan saat ini kecil/ tidak sesuai dibanding cakupan fungsi dan peranan ketahanan pangan terhadap kesejateraan masyarakat. Hal ini disebabkan “political will” terhadap program ketahanan pangan masih lemah. 7. Pendataan terhadap aspek-aspek ketahanan pangan sangat terbatas 8. Sistem distribusi dan harga pangan belum efisien dan efektif, karena

terbatasnya

prasarana

dan

sarana

perhubungan,

pengolahan, penyimpanan, serta masih adanya pungutan resmi dan tidak resmi terhadap produk pangan.  Strategi Ketersediaan dan Distribusi Pangan a. Memelihara

penyediaan

pangan

berlandaskan

kemandirian,

terutama melalui peningkatan produksi berbagai jenis pangan baik

13


untuk

konsumsi

dalam

negeri

maupun

ekspor

dengan

memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. b. Memperkuat

cadangan

pangan

daerah

yang

dikelola

oleh

Pemerintan (CPP) dan masyarakat (CPM). c. Peningkatan pendapatan masyarakat untuk memperkuat akses terhadap keterjangkauan ketersediaan pangan terutama bagi penduduk miskin. d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan pangan terutama melalui peningkatan teknologi transportasi pangan dan menyempurnakan pola perdagangan perintis dan pelayanan perintis sesuai dengan lingkungan sistem transportasi perdagangan untuk daerah terpencil, transmigrasi, pedalaman dan perbatasan e. Menyusun

dan

mengembangkan

sistem

pengendalian

dan

pencegahan timbulnya kerawanan dalam penyediaan pangan Konsumsi Pangan a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti dan pentingnya pola pangan harapan melalui penyuluhan gizi seimbang b. Pengembangan makanan tradisional unggulan c. Pengembangan produk pangan olahan yang memenuhi persyaratan mutu gizi seimbang melalui pengembangan teknologi pangan dan fortifikasi Mutu dan Keamanan Pangan a. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan dalam pengolahan pangan

14


b. Pemanfaatan kelembagaan dan infrastruktur pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan Kelembagaan Pangan a. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam sehingga tupoksi organisasi menjadi jelas. b. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam

mewujudkan

ketahanan pangan wilayah.

1.4. Tupoksi dan Core Business Tugas pokok dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa area inti (core

area) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Riau adalah melakukan pengembangan, implementasi (sosialisasi dan asistensi), pelayanan serta pemantauan evaluasi terhadap kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 menyatakan bahwa Pemerintah bersama rakyat bertanggungjawab atas terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap, melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistem Ketahanan Pangan, yaitu Subsistim Ketersediaan Pangan. Subsistim Distribusi dan Subsistim Konsumsi dan Keamanan Pangan Struktur Organisasi : Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 adalah sebagai berikut :

15


Bagan 1: Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

Berlandaskan

pada

subbagian/subbidang

peraturan di

tersebut,

lingkungan

Badan

seluruh

bagian/bidang

Ketahanan

Pangan

dan (BKP)

mempunyai tugas pokok yang identik, yaitu: “ Melaksanakan penyiapan administrasi rutin maupun teknis, penyusunan rencana di bidang ketahananan pangan, pemantauan evaluasi terhadap ketersediaan, pengadaan, cadangan pangan, kerawanan pangan dan keamanan pangan, pengembangan pangan dan analisis pola konsumsi pangan, inventarisasi, pembinaan, penyediaan dukungan dan kerjasama dengan lembaga ketahanan pangan, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan ”.

Core Business : 16


Mengacu pada kebijakan tersebut maka pada tahun 2011 ini arah kebijakan pembangunan Riau lebih difokuskan pada peningkatan IPM yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan mampu menyiapkan modal dasar pembangunan. Bagi Riau, Tahun 2011 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD 2011-2013 dalam rangka upaya pencapaian IPM sebesar 80. Pada tahap ini kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) dengan mewujudkan tujuan bersama ( common goals) dengan

berdasarkan

potensi

local

untuk

mengurangi

disparitas

kesejahteraan antar wilayah serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dari 8 (delapan) common goals yang telah ditetapkan antara lain point 2 (dua) yaitu Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewani. Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka Ketahanan Pangan mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Riau Tahun 2011 dan berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan 2011 adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembangunan social dan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, upaya

peningkatan kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan harga pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan sebagai penggerak utama pembangunan social-ekonomi daerah. Dengan demikian, program-program peningkatan

ketahanan

pangan

perlu

diarahkan

untuk

mendorong

terciptanya kondisi social-ekonomi yang kondusif menunju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. 17


1.5. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau disusun dengan sistematika : IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD 1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh 1.4. Tupoksi dan Core Business 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II

: RENCANA STRATEJIK 2.1. Rencana Stratejik 2011 – 2013 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2012 2.3. Anggaran Tahun 2012

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 3.3. Analisis Capaian Kinerja 3.4. Akuntabilitas Keuangan 3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

BAB IV

: PENUTUP 4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja 18


4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran 4.3. Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN – LAMPIRAN : - Lampiran 1

: Formulir Rencana Stratejik (RS) Tahun 2012 – 2013

- Lampiran 2

: Formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2012

- Lampiran 3

: Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2012

- Lampiran 4

: Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2012

19


RENCANA STRATEJIK 2.1. Rencana Stratejik 2012-2013 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2011-2013. Selanjutnya, kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2011 dituangkan dalam dokumen Renja Tahun 2011. Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan tipe perencanaan yang timbul akibat kegagalan perencanaan rasional-komprehensif yang gagal mengatasi permasalahan secara menyeluruh.

Selain itu pemegang policy

dalam perencanaan strategik tidak dimonopoli oleh para teknokrat saja, melainkan harus adanya konsensus bersama antara stakeholders sesuai sistem yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka

pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan renstra adalah melalui proses teknis-rasional dan proses politis. Pernyataan visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Riau Pembangunan 2020, yaitu sebagai:

“ Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam menciptakan masyarakat yang berkwalitas tahun 2020“

Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Riau

mendukung

peran

Pemerintahan Provinsi Riau itu melalui implementasi core area Badan

20


Ketahanan Pangan, yaitu: “ mewujudkan kondisi ketahanan pangan

penduduk Riau sampai pada tingkat rumah tangga sebagai sasaran mikro baik kecukupan kuantum maupun kwalitas pangan dengan memperhatikan aspek 3B ( Beragam, Bergizi, Berimbang ), jaminan mutu dan kemanan pangan serta terjangkau akan daya beli masyarakat ”.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berkeinginan

menjadi katalisator pembaharuan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

Badan

Ketahanan

Pangan

menetapkan misi sebagai berikut:

Meningkatkan keseimbangan system ketahanan pangan dalam

VISI BADAN KETAHANAN PANGAN

mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Meningkatkan koordinasi lintas pelaku dan wilayah dalam memantapkan sistim ketahanan pangan wilayah sebagai bagian dari ketahahan pangan Nasional.

Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga (mikro). Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat dan kelembagaan ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

21


Adapun tujuan strategis dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan membangun subsistim ketersediaan, subsistim konsumsi dan subsistim distribusi yang sinergik dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan

kewaspadaan

pangan

ditingkat

wilayah

dengan

meningkatkan kemampuan mengenali dan mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan. 3. Meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan, mengenali mutu dan keamanan pangan yang beragam, bermutu dan bergizi serta menurunnya tingkat keracunan konsumsi pangan. 4. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan. Rumusan Visi dan Pernyataan Misi Badan Ketahanan Pangan tahun 2006-2011 merupakan dasar penetapan kinerja tahunan.

Seiring dengan

perubahan peraturan perundangan yang terjadi pada tahun 2007, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); perwujudkan kinerja ketahanan pangan menjadi lebih banyak memperoleh tantangan-tantangan yang semakin komplek. Sehingga perlu dilakukan re-orientasi Rencana Strategis dan Implementasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan untuk menjawab tantangan tersebut.

22


Program yang akan dilaksanakan dalam hubungannya dengan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/Perkebunan.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2011. Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Uraian sasaran dengan indikator dan rencana tingkat capaian/target tahun 2011 ini yaitu : 1.

Tersedianya

bahan

pangan

dan

cadangan

pangan

di

Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga, dengan indikator sasaran sebanyak 0 ton dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 200 ton. 2.

Tersedianya

pangan

dalam

jumlah

yang

cukup

sejumlah

2200

KKal/Kap/hari untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein 3.

Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan , dengan konsumsi energi sebesar 2050 KKal/Kap/hari dan Protein sebesar 52 gr/Kap/hari.

4.

Meningkatnya keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi-padian 53,6 % umbi-umbian 3,0 %, Kacang-kacangan 2,4 %, pangan hewani 7,1 %, sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula 6,5 %.

23


5.

Berkurangnya daerah rawan pangan di 12 Kabupaten/Kota.

6.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat di 12 Kabupaten/Kota.

7.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan

terhadap produk bahan

pangan yang berbahaya bagi kesehatan, dengan indikator sasaran sebanyak 5 Lokasi SD di Kab. dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 4 Lokasi SD di Kab. 8.

Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata, dengan indikator sasaran sebanyak 150 Gapoktan LDPM di 9 Kab. & 2 Kota dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 18 Gapoktan LDPM di 9 Kab. & 2 Kota.

Dalam rangka pencapaian sasaran dengan rencana tingkat pencapaian yang telah ditentukan, pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD yaitu sebagai berikut : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKP Prov. Riau PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : Kegiatan dalam upaya peningkatan disiplin Aparatur. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN :

24


Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.

Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.

2.

Gerakan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

Beragam,

Bergizi,

Berimbang dan Aman (3B+) 3.

Penanggulangan Daerah Rawan Pangan

4.

Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM)

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN : 1.

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

2.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan

3.

Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau.

4.

Penyusunan Statistik Pangan

5.

Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan

6.

Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional

7.

Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS)

8.

Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan

9.

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

10. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren 11. Pengelolaan

Pemanfaatan

Pekarangan/Peran

Perempuan

dalam

Ketahanan Pangan 12. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA). 13. Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan 14. Mengikuti Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan serta HUT Provinsi Riau / Riau Expo 2011.

25


15. Penyusunan dan Analsis Neraca Bahan Makanan (NBM) 16. Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman dan Kemanan Pangan. 17. Pembinaan dan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Desa

2.3. Anggaran Tahun 2012 Sumber Dana APBD : Tahun anggaran 2012 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan 7 (tujuh) program dan 39 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 18 kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2 (dua) program dengan 21 kegiatan yang lansung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu program peningkatan kesejahteraan petani dengan 4 (empat) kegiatan dan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

Program peningkatan

ketahanan pangan pertainan/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 17

(tujuh

belas)

kegiatan

dengan

anggaran

sejumlah

Rp.

2.749.985.850,Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2012 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut : No I

Nama Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

686.121.500,00

706.121.500,00

32.121.500,00

32.121.500,00

175.000.000,00

195.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

70.000.000,00

70.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

65.000.000,00

65.000.000,00

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

54.000.000,00

54.000.000,00

6

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10.000.000,00

10.000.000,00

7

Penyediaan makanan dan minuman

30.000.000,00

30.000.000,00

4

26

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2012 8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

250.000.000,00

250.000.000,00

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

380.644.000,00

440.644.000,00

9

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

75.000.000,00

75.000.000,00

10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

58.860.000,00

78.860.000,00

11

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

60.000.000,00

60.000.000,00

12

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000,00

35.000.000,00

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

51.784.000,00

91.784.000,00

14

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100.000.000,00

100.000.000,00

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

43.850.000,00

43.850.000,00

15

Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya

43.850.000,00

43.850.000,00

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00

50.000.000,00

16

Pendidikan dan Pelatihan Formal

25.000.000,00

25.000.000,00

17

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

25.000.000,00

25.000.000,00

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,00

30.000.000,00

18

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

30.000.000,00

30.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

VI

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

19

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

400.000.000,00

400.000.000,00

20

Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)

250.000.000,00

250.000.000,00

21

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

22

Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

200.000.000,00

200.000.000,00

VII

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2.749.985.850,00

2.749.985.850,00

23

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

500.000.000,00

500.000.000,00

27



100.000.000,00

100.000.000,00

25

Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

26


50.000.000,00

50.000.000,00

27

Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

28


350.000.000,00

350.000.000,00

29

Replikasi Special Programme for food Security (SPFS)

175.000.000,00

175.000.000,00

30

Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan

250.000.000,00

250.000.000,00

31

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

100.000.000,00

100.000.000,00

32

Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren

300.000.000,00

300.000.000,00

33

Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

34

Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)

100.000.000,00

100.000.000,00

35

Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan

100.000.000,00

100.000.000,00

36

Mengikuti Pameran dalam Rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan, serta HUT Provinsi Riau/Riau Expo

100.000.000,00

100.000.000,00

37

Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

74.985.850,00

74.985.850,00

38

Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamana Pangan

75.000.000,00

75.000.000,00

39

Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan

75.000.000,00

75.000.000,00

28


Sumber Dana APBN : Sesuai

Peraturan

Pemerintah

No.7

tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Untuk dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2012 di prioritaskan untuk kegiatan 1). Lembaga Distribusi Pangan Masyaraskat (LDPM) dengan sasaran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk stabilisasi harga, 2). Lumbung Pangan dengan sasaran pemberdayan lumbung pangan untuk cadangan pangan, dan 3).Percepatan Diversifikasi Pangan dengan sasaran pengembangan lokal serta perbaikan gizi bagi anak SD dan MI di pedesaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2012

dilaksanakan

melalui

Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut: Dekonsentrasi Rp. Program/Kegiatan

No.

( Rp.)

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1814 1815 1817

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas

1.540.600.000

harga Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan

2.643.500.000

Rawan Pangan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan

825.000.000

Ketahanan Pangan

Total

8.333.000.000

29


Tugas Pembantuan Rp. No. Program/Kegiatan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan 1815 Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 1816 1817

1.788.000.000 2.661.400.000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Total

1.

( Rp.)

210.000.000 4.659.400.000

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga Pangan a. Jumlah Gapoktan yang diberdayakan b. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan c. Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok d. Laporan Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

2.

Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan a. Jumlah Desa Mandiri yang diberdayakan b. Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG c. Laporan Hasil Penyusunan FSVA d. Laporan Kajian Ketersdiaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan e. Laporan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan f. Laporan Kegiatan dan Pembinaan

3.

Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

dan

Peningkatan Keamanan Pangan Segar a. Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekragaman Konsumsi Pangan) b. Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP c. Laporan Promosi P2KP

30


d. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk e. Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar f. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan 4.

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan a. Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan b. Hasil Evaluasi dan Pemantauan Program Tahun anggaran 2012 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

dialokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp. 8.333.000.000 yang yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, serta Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp. 4.659.400.000 yang juga dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pada alokasi dana dekonsentrasi Ketahanan

Pangan

Provinsi

Riau

yang dilaksanakan oleh Badan

tahun

2012

Kabupaten/Kota Pelakana Kegiatan yaitu Kabupaten

terdapat

5

(lima)

Rokan Hilir Rp.

634.900.000, Kabupaten Siak Rp. 641.900.000, Kabupaten Kuantan Singingi Rp. 561.400.000, Kota Pekanbaru Rp. 985.300.000, dan Kota Dumai Rp. 638.900.000,. Pada tingkat Kabupaten juga dialokasikan dana Tugas Pembantuan di 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan Rp. 852.300.000, Kabupaten Indragiri Hulu Rp. 692.800.000, Kabupaten Indragiri Hilir Rp. 589.400.000, Kabupaten Kampar Rp. 799.800.000, Kabupaten Bengkalis Rp. 799.800.000, dan Kabupaten Rokan Hulu Rp. 925.300.000,- realisasi anggaran APBN 2012 per Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

31


Tabel anggaran dan realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan :

No

Satker

I

Dekonsentarsi

1

Jumlah anggaran Jumlah Anggaran Semula (Rp) Revisi (Rp)

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Jumlah I

II

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

2

BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB.KAMPAR BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KAB. INDRAGIRI HULU

4 5 6 7

%

3.989.462.000

3.989.462.000

3.823.087.500

95,83

3.989.462.000

3.989.462.000

3.823.087.500

95,83

3.055.600.000

3.055.600.000

2.751.419.600

90,05

1.074.700.000

1.074.700.000

960.000.000

89,33

873.700.000

873.700.000

872.200.000

99,83

1.151.700.000

1.151.700.000

1.082.046.200

93,95

689.700.000

689.700.000

684.300.000

99,22

1.111.700.000

1.111.700.000

729.750.000

65,64

753.700.000

753.700.000

752.002.000

99,77

8.710.800.000

8.710.800.000

7.831.717.800

89,91

12.700.262.000

12.700.262.000

11.654.805.300

91,77

Tugas Pembantuan

1

3

Realisasi (Rp)

BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PELALAWAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. INDRAGIRI HILIR BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KAB.BENGKALIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULHAN KABUPATEN ROKAN HULU Jumlah II JUMLAH I+II

Kebijakan 1.

Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan : 

Ketersediaan dan cadangan pangan berbasis sumberdaya domestik.

2.

3.



Pemantapan kemandirian pangan.



Pemberdayaan ketahanan pangan.

Peningkatan Distribusi Pangan : 

Pengembangan distribusi pangan.



Koordinasi dan sinkronisasi distribusi.



Pemberdayaan distribusi pangan.

Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan :

32




Konsumsi dan keamanan pangan berbasis pangan lokal.



Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan, berdaya dan kearifan lokal.

 4.

Peningkatan keamanan pangan.

Peningkatan Manajemen Ketahanan Pangan : 

Pelayanan prima.



Koordinasi pusat dan daerah, lintas sektor.



Partisipasi dan peran masyarakat.



Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan

Tujuan Memberdayakan aparat dan masyarakat supaya memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dan mengatasi kendala dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga. Sasaran Kegiatan APBN 2011 1.

Dipertahankannya ketersediaan pangan sebesar 2.200 Kkal/kap/hari.

2.

Terpenuhinya rata-rata konsumsi energi 2.050 Kkal/Kap/Hari dan protein 52 Gram/Kap/Hari .

3.

Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :

4.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau (6 Kabupaten TP Murni, 5 Kab/Kota TP Provinsi ;

5.

Penanganan Daerah Rawan Pangan di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau;

6.

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, 18 Gapoktan tahun 2010 dan 4 Gapoktan tahun 2011;

7.

Pengembangan Lumbung Pangan 16 Lumbung tahun 2011 , 9 (Sembilan) Kelompok lumbung pangan dengan rincian; 2 kelompok lumbung pangan tahap penumbuhan, 7 kelompok lumbung pangan tahap pengembangan dan 7 (tujuh) Kelompok pengolahan sagu terdiri dari 2 kelompok sagu tahap penumbuhan, 5 kelompok sagu tahap pengembangan.

33


8.

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 130 Desa di 7 Kab 2 Kota Tugas Pembantuan, melalui 120 SD/MI, Kelompok Wanita Tani, Pekarangan dan Usaha Rumah Tangga;

9.

Penanganan dan Pengembangan Keamanan Pangan Segar di 3 Kab dan 1 Kota

Dekonsentrasi Sesuai

Peraturan

Pemerintah

No.7

tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Untuk dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2011 di prioritaskan untuk kegiatan 1). Lembaga Distribusi Pangan Masyaraskat (LDPM) dengan sasaran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk stabilisasi harga, 2). Lumbung Pangan dengan sasaran pemberdayan lumbung pangan untuk cadangan pangan, dan 3).Percepatan Diversifikasi Pangan dengan sasaran pengembangan lokal serta perbaikan gizi bagi anak SD dan MI di pedesaan

Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan

34


mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2011 juga mendapatkan

dana

tugas

pembantuan,

dimana

terdapat

beberapa

kabupaten/kota pelaksana selain Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Untuk Kabupaten yang secara langsung mendapatkan dana tugas pembantuan yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, kabupaten Indragiri Hilir, Kabpaten Indragiri Hulu, Kabupaten bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Prioritas kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan adalah 1). Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang dilakukan oleh semua Kabupaten/Kota, 2). Pengembangan Pangan Lokal dengan bantuan alat penepungan di 5 Kabupaten/kota tugas pembantuan, sedangkan yang dilaksanakan melalui program peningkatan kesejahteraan petani adalah penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan APBN 2011 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 dibagi dalam 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kelompok kegiatan yaitu kegiatan utama dan penunjang, kegiatan-kegiatan utama yaitu : Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga Pangan a.

Jumlah Gapoktan yang diberdayakan

b.

Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan

35


c.

Laporan pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan

d.

Laporan pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan.

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar a.

Pemanatauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP

b.

Laporan Promosi P2KP

c.

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

d.

Laporan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi

e.

Hasil penguatan kelembagaan keamanan pangan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan a.

Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan Sedangkan kegiatan penunjang yaitu : Pengembangan Manajemen

Kelembagaan Ketahanan Pangan (Pembinaan Program dan rencana Kerja, Akuntansi Keuangan/Monev,

Updating data Statistik, Pengembangan

Kelembagaan).

36


AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator

yang

digunakan sebagai instrumen acuan telah

dalam perencanaan Pengukuran

ditetapkan

kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja.

kinerja dilakukan

dalam

format Pengukuran Kinerja

Kegiatan (PKK) dan format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Rumusan yang digunakan untuk mengtahui presentase tingkat capaian digunakan 2 (dua) rumusan yaitu : 

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik,

maka digunakan

rumusan :

37


Realisasi

Persentase Pencapaian =

Rencana Tingkat Capaian 

Semakin

x 100% Rencana

tinggi

realisasi

menunjukkan

pencapaian rencana tingkat pencapaian,

semakin

rendah

maka digunakan

rumus :

Persentase

Realisasi-(Realisasi-Rencana)

Pencapaian Rencana = Tingkat Capaian Penilaian

x 100% Rencana

dilakukan dengan

membandingkan

hasil

pengitungan dengan skala sebagai berikut : 

Lebih dari 100 %

: Sangat Baik



100% > nilai > 80 %

: Baik



80 % > nilai > 50 %

: Cukup



50% > Nilai

: Kurang

38


3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012. Sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat capaian kinerjanya pada tabel berikut :

No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

1 1.

2 Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga,

3

4

Rencana Tingkat Capaian (Target) 5

Jumlah Cadangan beras Pemerintah Provinsi

ton

Energi (KKal/Kap/Hr )

2.

3.

4.

5.

6

Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik untuk energi maupun untuk protein Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi seimbang, aman, halal dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya lokal. Berkurangnya daerah rawan pangan Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Realisasi

Prosentase Tingkat Capaian

6

7

200

0

0

2200

2050

93,18

52

50

96,15

PPH konsumsi

100

78,5

78,5

PPH Ketersediaan

100

79,4

79,4

Tidak terjadinya kerawanan pangan

Kab

12

12

100

Terlaksananya penguatan kelembagaan pangan masyarakat

Kab/Kota

12

12

100

Pemanfaatan Pekarangan oleh Kelompok Wanita dan Pengembangan

Desa

170

170

100

Tersedianya data konsumsi pangan

Protein (Gram/Kap/H r)

Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Riau

39


Tepung-tepungan bagi UMKM 7

8.

Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata

Meningkatkannya kemampuan kelembagaan Gapoktan dalam mengembangkan unit usaha distribusi hasil pertanian untuk mendorong stabilitas harga pangan strategis

Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :

Terlaksananya pengembangan desa yang mandiri pangan

Gapoktan

3

3

100

Lumbung

1

1

100

desa

36

36

100

JUMLAH

77,37

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 adalah 77,37 %. Untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja 21 (dua puluh satu) kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2012 dapat dilihat pada pada tabel berikut : No. 1

Kegiatan

Persen Capaian Input

Persen Capaian Output

Persen Capaian Outcome

Rata2

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+) Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

94,88

100

100

98,29

81

100

100

93,67

75,21

100

100

91,74

4

Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

63,66

0

0

21,22

5


25,43

0

0

8,48

6

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau Penyusunan Statistik Pangan

93,9

100

100

97,97

100

100

100

100,00

69,72

100

100

89,91

2 3

7 8

40


9

Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan

79,34

100

100

93,11

10

Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional Replikasi Special Programme for food Security (SPFS) Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan

82,83

91,67

91,67

88,72

88,49

100

100

96,16

77,99

100

100

92,66

13


65,07

100

100

88,36

14

Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Musyawarah Pembangunan (MUSREMBANG) Ketahanan Pangan

87,83

100

100

95,94

95,09

100

100

98,36

Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA) Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

87,16

96

100

94,39

95

100

100

98,33

93,22

94,08

100

95,77

89,56

100

100

96,52

20

Pengembangan Pangan Lokal

48,15

100

100

82,72

21

Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan

88,78

100

100

96,26

22

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

89,33

100

100

96,44

23

Pameran Hari KRIDA Pertanian dan Agribisnis

69,92

66,67

66,67

67,75

11 12

15 16 17 18 19

Jumlah

Keterangan :

Tabel

di

86,21

Makin besar angka persentase hasil penilaian, makin baik kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut.

atas

menunjukkan

pencapaian

kinerja

kegiatan

Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2012 adalah 86,21 %. Dengan catatan bahwa untuk kegiatan-kegiatan dalam program pilihan penilaian “Persen Capaian Outcome” adalah angka capaian outcome harapan,

sedangkan

kegiatan-kegiatan

dalam

program

wajib

penilaiannya adalah output kegiatan langsung dirasakan manfaatnya. 41


Pencapaian kinerja untuk kegiatan yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut : Dekonsentrasi No.

1. 2. 3.

4.

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH




Rata2

96,19

100

100

98,73

81,85

94,12

94,12

90,03

92,4

100

100

97,47

98,5

100

100

99,5

96,43

Tugas Pembantuan No.

Kegiatan

1.

Pengembangan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan

2.

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH

3.




Rata2

84,91

79

79

80,97

95,64

93,72

100

96,45

96,95

100

100

98,98

92,14

42


Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Badan yang bersumber dari APBN TA 2012 dari dana Dekonsentrasi 96,43 sedangkan Tugas Pembantuan adalah 92,14 %. Dengan catatan bahwa untuk kegiatan-kegiatan dalam program pilihan penilaian “Persen Capaian Outcome” adalah angka capaian outcome harapan.

3.3. Analisis Capaian Kinerja. Seperti telah disebutkan

sebelumnya, bahwa

terdapat

tujuan dan

sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2012. Berikut ini adalah rincian sasaran, indikator, realisasi dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan tahun 2012 : 1.

Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga. Indikator sasaran ini adalah Jumlah Cadangan beras Pemerintah Provinsi sebanyak 545 ton. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 0 ton sehingga angka capaiannya adalah 106 %. sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Kegiatan yang mendukung Fasilitasi

Pengembangan

Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau. 2.

Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik untuk energi maupun untuk protein.

Indikator sasaran ini adalah tercapainya

angka kecukupan energi sebesar Energi 2200(KKal/Kap/Hr) dan protein 52 (Gram/Kap/Hr).

Realisasi sampai dengan tahun 2011

adalah 2050(KKal/Kap/Hr) dan protein 50 (Gram/Kap/Hr) sehingga angka capaiannya adalah 93,18 % dan 96,15 %. Kegiatan yang mendukung

sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Gerakan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+). 43


3.

Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi seimbang, aman, halal dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya lokal. Indikator sasaran ini adalah Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Riau skor 100 HPP Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 78,5 HPP konsumsi, HPP ketersediaan 79,4

sehingga angka capaiannya

adalah 78,75 % dan 79,4 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) dan . Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM). 4.

Berkurangnya Daerah Rawan Pangan. Indikator sasaran ini adalah Jumlah daerah rawan pangan baik yang disebabkan oleh bencana alam dapat ditanggulangi di 12 kab/kota. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 12 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan

yang

mendukung

sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Penanggulangan Daerah Rawan Pangan. 5.

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

ketahanan

pangan

masyarakat. Indikator sasaran ini adalah Jumlah kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat di 12 kab/kota. Realisasi peningkatan dan pembinaan kelembagaan sampai dengan tahun 2011 adalah 12 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan

yang

mendukung

sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penumbuhan LDPM dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

44


6.

Pemberdayaan ekonomi dan perbaikan gizi bagi anak SD/MI,

di

perdesaan. Indikator sasaran ini adalah Jumlah terbinanya anak SD/MI di 5 sekolah. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 5 sekolah sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+). 7.

Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata. Indikator sasaran ini adalah Jumlah terbinanya 18 Gapoktan dan terlaksananya pembangunan 11 lumbung pangan. Realisasi sampai

dengan

tahun

2011

adalah

pemahaman oleh 11

Gapoktan dan terbangunya 11 lumbung pangan sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan daerah. 8.

Pengembangan Pangan Lokal melalui usaha tepung-tepungan di 5 Kabupaten 1 Kota (Dekonsentrasi). Indikator sasaran ini adalah Jumlah pangan lokal melalaui usaha tepung-tepungan 6 kab/kota. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 6 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan

yang

pembinaan

mendukung

sasaran

penganekaragaman

dan

ini

adalah

Kegiatan

kualitas

konsumsi

pangan masyarakat.

45


9.

Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga : Indikator sasaran ini adalah Jumlah desa mandiri pangan sebanyak 22 desa . Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 22 desa sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan

yang

mendukung

sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Dari tabel pencapaian kinerja kegiatan yang disampaikan pada tabel sebelumnya,

didapat

angka

pencapaian

kinerja

kegiatan

Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 sebesar 87,27 %. Pada tabel tersebut dapat dilihat tingkat rata-rata penilaian terkecil terdapat pada kegiatan

Gerakan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) sebesar 75,70 % dan tingkat rata-rata penilaian terbesar terdapat pada Kegiatan Fasilitasi

Pengembangan

Cadangan

melebihi dari target sebesar 106 %,

Pangan

Daerah

yang

kegiatan lainnya dengan

tingkat rata-rata masing-masing persentase sebesar 100,00 %. Dengan angka capaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBD yaitu sebesar 98,57 % dan yang bersumber dari APBN dari dana Dekonsentrasi 97,15 sedangkan Tugas Pembantuan adalah 94,77 % sesuai dengan format penilaian kinerja termasuk dalam kategori pelaksanaan kegiatan dengan kinerja yang baik.

3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun anggaran 2012 Badan ketahanan pangan mendapat alokasi anggaran APBD murni setelah perubahan sejumlah Rp. 17.879.026.602,46


yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 8.773.611.900,- dan Belanja

Langsung

Rp.

9.105.414.702,-

dengan

jumlah

program

sebanyak 7 (tujuh) program sebagai berikut : N0

Program

Anggaran ( Rp )

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

952.130.493,19

2.


641.400.359,00

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

59.900.000,00

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan

315.000.000,00

Capaian Kinerja dan Keuangan 5.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pertanian

2.010.000.000,00

dan Perkebunan 6.

Program

Peningkatan

Ketahanan

4.853.000.000,00

Data/Informasi/Statistik

273.983.850,00

Pangan/Pertanian/Perkebunan 7.

Program

Pengembangan

Daerah JUMLAH

9.105.414.702,19

Tahun anggaran 2012 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan 7 (tujuh) program dan 48 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 25 kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2 (dua) program dengan 23 kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu program peningkatan kesejahteraan petani Pertanian dan Perkebunan dengan

4

(empat)

2.010.000.000,-

kegiatan Program

dan

anggaran

peningkatan

sejumlah

ketahanan

Rp.

pangan

pertainan/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 4.853.000.000 47


Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2012 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut : No

Nama Kegiatan

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2 3

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

952.130.493

952.130.493

46.976.000

46.976.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

180.000.000

180.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

106.000.000

106.000.000


75.994.493

75.994.493

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

65.000.000

65.000.000

6

30.000.000

30.000.000

7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

36.160.000

36.160.000

8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

312.000.000

312.000.000

9

Penyediaan jasa administrasi kantor

65.000.000

65.000.000

10

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

35.000.000

35.000.000

II


641.400.359

641.400.359

11

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

35.000.000

35.000.000

12

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50.000.000

50.000.000

13

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

75.000.000

75.000.000

14

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

39.600.000

39.600.000

15

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

180.000.000

180.000.000

16


206.800.359

206.800.359

17

55.000.000

55.000.000

III

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

59.900.000

59.900.000

18

Pendidikan dan Pelatihan Formal

33.500.000

33.500.000

19


26.400.000

26.400.000

4

48


IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20

315.000.000

315.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

38.916.500

38.916.500

21

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

11.083.500

11.083.500

22

Penyusunan lakip

15.000.000

15.000.000

23

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD

250.000.000

250.000.000

V

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3.000.000.000

2.010.000.000

24


1.100.000.000

1.100.000.000

25

Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)

350.000.000

350.000.000

200.000.000

200.000.000

1.350.000.000

360.000.000

26 27

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

VI

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

5.453.000.000

4.853.000.000

28


1.400.000.000

800.000.000

130.000.000

130.000.000

29


30


150.000.000

150.000.000

31


100.000.000

100.000.000

250.000.000

250.000.000

32

Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan

33


398.878.500

398.878.500

34

Replikasi Special Programme for food Security (SPFS)

225.000.000

225.000.000

35

Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan

250.000.000

250.000.000

36


350.000.000

350.000.000

37


300.000.000

300.000.000

49


38

Musyawarah Pembangunan (MUSREMBANG) Ketahanan Pangan Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan

300.000.000

300.000.000

292.743.500

292.743.500

40

Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)

250.000.000

250.000.000

41

Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan

250.000.000

250.000.000

42

Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

100.000.000

100.000.000

43


208.378.000

208.378.000

44

250.000.000

250.000.000

45

Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

50.000.000

50.000.000

46

Pameran Hari KRIDA Pertanian dan Agribisnis

198.000.000

198.000.000

VII

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

273.983.850

273.983.850

47

Partisipasi dalam rangka pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau tahun 2012

123.983.850

123.983.850

48

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan

150.000.000

150.000.000

10.695.414.702

9.105.414.702

39

Jumlah

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2012 juga mendapatkan sumber dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada masing-masing sumber dana dengan rincian sebagai berikut :

50


Dekonsentrasi Rp. 8.333.000.000 No. 1.

2. 3.

Kegiatan

Anggaran

Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan

1.540.600.000

Pengembangan Ketersediaan Penangan Rawan Pangan

dan

2.643.500.000

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

3.323.900.000

JUMLAH

8.333.000.000

825.000.000

Tugas Pembantuan Rp. Kegiatan

No. 1. 2. 3.

Anggaran

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH

Program

Peningkatan

Diversifikasi

Dan

1.788.000.000 2.661.400.000 210.000.000 4.659.400.000 Ketahanan

Pangan

Masyarakat yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bertujuan memfasilitasi upaya koordinasi, pemantauan, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan serta pengembangan di bidang ketahanan pangan serta memfasilitasi upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah rawan pangan dan gizi. Untuk melihat Realisasi Fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan baik dari Anggaran APBD maupun APBN dapat dilihat dibawah ini :

51


APBD No

Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Jumlah Anggaran Rp 3

Realisasi Bobot Volume (%) Kegiatan 4 5

% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

Keuangan Rp 9

952.130.493 46.976.000

0,52 1 Tahun

28,49

0,15

28,49

13.385.200

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

180.000.000

1,98 1 Tahun

95,00

1,88

94,97

170.939.144

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

106.000.000

1,16 1 Tahun 100,00

1,16

94,94

100.634.450

4


75.994.493,19

0,83 1 Tahun 100,00

0,83

97,53

74.117.918

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

65.000.000

0,71 1 Tahun 100,00

0,71

99,41

64.615.985

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

30.000.000

0,33 1 Tahun

77,04

0,25

77,04

23.112.000

7

Penyediaan Makanan dan Minuman

36.160.000

0,40 1 Tahun

33,70

0,13

33,30

12.040.000

8

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

312.000.000

3,43 1 Tahun

67,33

2,31

67,33

210.069.800

9

Penyediaaan jasa administrasi kantor

65.000.000

0,71 1 Tahun

95,00

0,68

79,10

51.415.000

10

Pengelola Administrasi Kepegawaian

35.000.000

0,38 1 Tahun 100,00

0,38

99,47

34.815.000

52


No


1

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

Keuangan Rp 9

641.400.359

11

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

35.000.000

0,38 1 Tahun 100,00

0,38

95,86

33.550.000

12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50.000.000

0,55 1 Tahun 100,00

0,55

98,07

49.035.800

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

75.000.000

0,82 1 Tahun 100,00

0,82

98,84

74.128.362

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Peralatan Kantor

39.600.000

0,43 1 Tahun 100,00

0,43

99,93

39.571.100

15

Rehabilitasi sedang/berat

180.000.000

1,98 1 Tahun 100,00

1,98

95,61

172.105.800

16


206.800.359

2,27 1 Tahun 100,00

2,27

93,14

192.610.000

17

55.000.000

0,60 1 Tahun 100,00

0,60

87,26

47.990.800

18

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

59.900.000 33.500.000

0,37 1 Tahun 35,37

0,13

35,37

11.850.000

19


26.400.000

0,29 1 Tahun 71,14

0,21

71,10

18.770.000

53


No


1

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan



% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

Keuangan Rp 9

315.000.000

20

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

38.916.500

0,43

1 Lap

100,00

0,43

100,00

38.916.200

21

Penyusunan pelaporan pronosis realisasi anggaran

11.083.500

0,12

1 Lap

100,00

0,12

100,00

11.083.500

22

Penyusunan laporan lakip

15.000.000

0,16

1 Lap

100,00

0,16

75,85

11.376.800

23

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

250.000.000 2.010.000.000,00

2,75

1 Lap

85,00

2,33

75,88

189.710.400

24

Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat

1.100.000.000

12,08

19 klpk

100,00

12,08

94,86

1.043.499.980

25

Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+)

350.000.000

3,84 6 Kab/kota 97,50

3,75

89,61

313.621.200

26

Penanggulangan Daerah Rawan Pangan

200.000.000

2,2011 Kab/Kota 75,88

1,67

75,88

151.766.200

27

Pemberdayaan Gapoktani dalam Penyediaan Pangan Masyarakat Riau

360.000.000

3,95 18 klpk tani 90,00

3,56

63,66

229.176.000

54

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2012 No


1

2


Bobot (%) 4

Volume Kegiatan 5

% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

Keuangan Rp 9

10 desa

50,00

4,39

25,43

203.447.600

28

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

29


130.000.000

1,43 33 orang 100,00

1,43

93,90

122.075.000

30


150.000.000

1,65 11 Kab/kota 100,00

1,65

92,66

138.985.000

31


100.000.000

1,10 20 bk,70 Pt 90,00

0,99

69,72

69.720.000

32

Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Ktehananan Pangan

250.000.000

2,75

85,00

2,33

79,34

198.357.200

33


398.878.500

4,38 12 Kab/kota 100,00

4,38

70,71

282.048.975

34


225.000.000

2,47 41 klpk tani 94,87

2,34

86,40

194.410.000

35

Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan

250.000.000

2,75 12 Kab/kota 100,00

2,75

78,00

194.990.000

36

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

350.000.000

3,84 50 orang

68,00

2,61

65,07

227.762.000

37


300.000.000

3,29 3 ponpes 100,00

3,29

87,83

263.487.500

38

Musyawarah Pembangunan (MUSEMBANG) Ketahanan Pengan Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan

300.000.000

3,29

100,00

3,29

95,09

285.270.000

292.743.500

3,22

90,00

2,89

87,13

255.072.700

39

4.853.000.000 800.000.000

Realisasi

8,79

25,18

100 org (4 klpk)

55

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2012 No


1

2


Realisasi Bobot (%) 4

Volume Kegiatan 5

% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

Keuangan Rp 9

40

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)

250.000.000

2,75

97,05

2,66

93,75

234.364.000

41

Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan

250.000.000

2,75 11 Kab/Kota 95,00

2,61

93,22

233.041.400

42

Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

100.000.000

1,10

44

100,00

1,10

89,56

89.562.500

43


208.378.000

2,29

44

62,50

1,43

48,15

100.328.000

44

Pembinaan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Desa

250.000.000

2,75 11 Kab/kota 95,00

2,61

88,78

221.940.700

45


50.000.000

0,55

44

89,33

0,49

89,33

44.664.000

46

Pameran Hari Krida Pertanian dan Agrivbisnis

198.000.000

2,17

20 org

75,00

1,63

69,92

138.445.800

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

273.983.850

47

Partisipasi dalam rangka pelaksanaan Pameran Tahunan Propinsi Riau tahun 201

123.983.850

1,36

20 org

100,00

1,36

88,55

109.791.850

48

Pengembangan Sistem Infiormasi manajemen Ketahanan Pangan

150.000.000

1,65

20 org

63,33

1,04

60,93

91.388.600

9.105.414.702

100

87,27

77,79

TOTAL DANA KEGIATAN

7.083.059.464

56


APBN (Dekonsentrasi) NO 1

2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

14

I.

PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN Jumlah Gabungan Kelompok Tani yang 1.814.001 diberdayakan 1.814.002 Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan 1814

1.814.003 Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok 1.814.004 Laporan Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan II

REALISASI

TERTIMBANG

Rp. MURNI

BLN

JUMLAH

BOBOT

Rp. MURNI

%

BLN

%

JUMLAH

%

%

%

3

4

5 (3+4)

6

7

8 (6:3)

9

10 (8:4)

11 (6+8)

12 (11:5)

13

14

1.540.600.000

1.540.600.000

18,49

1.481.850.000

96,19

1.481.850.000

96,19

96,50

17,84

918.000.000

-

918.000.000

11,02

872.870.000

95,08

-

-

872.870.000

95,08

95,10

10,48

307.600.000

307.600.000

3,69

306.330.000

99,59

306.330.000

99,59

99,60

3,68

100.000.000

100.000.000

1,20

94.350.000

94,35

94.350.000

94,35

94,40

1,13

215.000.000

215.000.000

2,58

208.300.000

96,88

208.300.000

96,88

96,90

2,50

2.643.500.000

2.643.500.000

31,72

2.163.596.840

81,85

2.163.596.840

81,85

82,55

26,19

1.153.500.000

1.153.500.000

13,84

1.030.345.000

89,32

1.030.345.000

89,32

89,40

12,38

PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN Jumlah Desa Mandiri yang diberdayakan

1815.003

Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG

585.000.000

585.000.000

7,02

447.936.840

76,57

447.936.840

76,57

76,60

5,38

1815.005

Laporan Hasil Penyusunan FSVA

100.000.000

100.000.000

1,20

82.000.000

82,00

82.000.000

82,00

82,00

0,98

1815.006

Laporan Kajian Ketersdiaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan Laporan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Laporan Kegiatan dan Pembinaan (Output Generik)

85.000.000

85.000.000

1,02

63.940.000

75,22

63.940.000

75,22

75,30

0,77

75.000.000

75.000.000

0,90

75.000.000

100,00

75.000.000

100,00

100,00

0,90

645.000.000

645.000.000

7,74

464.375.000

72,00

464.375.000

72,00

72,00

5,57

3.071.257.000

92,40

92,38

36,85

3.323.900.000

39,89

3.071.257.000

92,40

1.198.900.000

14,39

1.193.205.000

99,52

1.193.205.000

99,52

99,60

14,33

1815

1815.009

1816.003

PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekragaman Konsumsi Pangan) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP Laporan Promosi P2KP

1816.004 1816.007 1816.010

1816 1816.001 1816.002

IV

REALISASI PENYERAPAN DANA

1815.001

1815.007

III.

PELAKSANAAN FISIK

PENYEDIAAN DANA

PROGRAM/KODE/ KEGIATAN/OUTPUT

3.323.900.000

1.198.900.000

-

-

-

635.000.000

7,62

484.770.000

76,34

484.770.000

76,34

76,40

5,82

1.040.000.000

1.040.000.000

12,48

962.432.000

92,54

962.432.000

92,54

92,60

11,56

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

150.000.000

150.000.000

1,80

135.800.000

90,53

135.800.000

90,53

90,60

1,63

Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar

100.000.000

100.000.000

1,20

95.050.000

95,05

95.050.000

95,05

95,10

1,14

Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan

200.000.000

200.000.000

2,40

200.000.000

100,00

200.000.000

100,00

100,00

2,40

825.000.000

825.000.000

9,90

812.600.000

812.600.000

98,50

98,67

9,77

450.000.000

450.000.000

5,40

441.600.000

98,13

441.600.000

98,13

98,20

5,30

1817.002

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program

200.000.000

200.000.000

2,40

200.000.000

100,00

200.000.000

100,00

100,00

2,40

1817.009

Dukungan Manajemen dan Administrasi

175.000.000

175.000.000

2,10

171.000.000

97,71

171.000.000

97,80

2,05

8.333.000.000

8.333.000.000

100,00

7.529.303.840

90,36

7.529.303.840

92,53

90,65

1817 1817.001

JUMLAH

635000000

-

-

98,50

-

-

97,71 90,36

57


APBN (Tugas Pembantuan) NO 1 14

II

2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN 1815.001 Jumlah Desa Mandiri yang diberdayakan

IV

REALISASI PENYERAPAN DANA

REALISASI

TERTIMBANG

Rp. MURNI

BLN

JUMLAH

BOBOT

Rp. MURNI

%

BLN

%

JUMLAH

%

%

%

3

4

5 (3+4)

6

7

8 (6:3)

9

10 (8:4)

11 (6+8)

12 (11:5)

13

14

1.553.318.200

86,87

86,90

33,35

91,43

1.322.033.200

91,43

91,45

28,38

231.285.000

67,63

231.285.000

67,63

67,65

4,97

2.528.832.500

95,02

95,05

54,29

57,12

2.528.832.500

95,02

1.511.400.000

32,44

1.505.180.000

99,59

1.505.180.000

99,59

99,60

32,31

550000000

550.000.000

11,80

489.106.000

88,93

489.106.000

88,93

88,95

10,50

300.000.000

300.000.000

6,44

299.505.000

99,84

299.505.000

99,84

99,95

6,44

1816.010 Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan

300.000.000

300.000.000

6,44

235.041.500

78,35

235.041.500

78,35

78,36

5,05

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN 1817.009 Dukungan Manajemen dan Administrasi

210.000.000

210.000.000

4,51

203.605.000

96,95

203.605.000

96,95

97,00

4,37

210.000.000

210.000.000

4,51

203.605.000

96,95

203.605.000

96,95

97,80

4,41

4.659.400.000

4.659.400.000

100,00

4.285.755.700

91,98

4.285.755.700

91,98

92,98

92,01

1815

1815.003 Lokasi Penanganan Rawan Pangan,SKPG

III.

PELAKSANAAN FISIK

PENYEDIAAN DANA

PROGRAM/KODE/ KEGIATAN/OUTPUT

PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR 1816.001 Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekragaman Konsumsi Pangan) 1816.002 Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP 1816.003 Laporan Promosi P2KP

1.788.000.000

1.788.000.000

38,37

1.553.318.200

86,87

1.446.000.000

1.446.000.000

31,03

1.322.033.200

342.000.000

342.000.000

7,34

2.661.400.000 1.511.400.000

2.661.400.000

1816

1817

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

58


3.5. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan Efesiensi Efisiensi merupakan suatu perhitungan yang membandingkan antara target keluaran dan merupakan perhitungan outcome). Efisiensi terjadi

realisasi keluaran. Sementara efektivitas

antara keluaran dengan apabila realisasi

hasil (output dan

masukan

ternyata lebih

kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya sementara keluaran atau output mencapai target yang diharapkan. Rumusan yang digunakan untuk menghitung efisiensi tersebut adalah sebagai berikut

UCO Ren-(UCO Real-UCO Ren)

Efisiensi

=

x

100%

UCO Ren

Hasil perhitungan untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBD dapat

dilihat

pada

tabel berikut :

59


TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBD TAHUN 2012 INPUT NO.

1 2

3 4

5 6

7

8 9

10

OUTPUT

Unit Cost Output (UCO)

KEGIATAN

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+)

Target

Realisasi

1.100.000.000

1.043.499.980

350.000.000

313.621.200

200.000.000

151.766.200

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Pemberdayaan Gapoktani dalam Penyediaan Pangan se Provins Riau

1.350.000.000

229.176.000

Pengembangan Desa Mandiri Pangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau

1.400.000.000

203.447.600

130.000.000

122.075.000

150.000.000

138.985.000

100.000.000

69.720.000

250.000.000

198.357.200

398.878.500

282.048.975

Penyusunan Statistik Pangan Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Ketahanan Pangan Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional

Target 11

40

12

30 12 12

12

20

12

12

Realisasi

Target

Realisasi

Hasil Perhitungan

11

100.000.000,

94.863.634,55

40

8.750.000,00

7.840.530,00

110,39

12

16.666.666,67

12.647.183,33

124,12

30

45.000.000

7.639.200

12

116.666.666,67

16.953.966,67

185,47

12

10.833.333,33

10.172.916,67

106,10

12

12.500.000,00

11.582.083,33

107,34

20

5.000.000,00

3.486.000,00

130,28

12

20.833.333,33

16.529.766,67

120,66

11

33.239.875,00

25.640.815,91

122,86

105,14

183

Efisiensi

5,14

10,39

24,12

Rata-rata Capaian Output

100,00

100,00

100,00

Rata-rata Capaian Outcome 100,00

100,00

100,00

Efektivi tas

100,00

100,00

100,00

83,024

0,00

0,00

0

85,47

0,00

0,00

0

6,10

7,34

30,28

20,66

22,86

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

60


12 13 14

15

16

17

18 19 20 21

Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS) 225.000.000

194.410.000

250.000.000

194.990.000

350.000.000

227.762.000

300.000.000

263.487.500

300.000.000

285.270.000


292.743.500

255.072.700


250.000.000

234.364.000


250.000.000

233.041.400

Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

100.000.000

89.562.500

208.378.000

100.328.000

250.000.000

221.940.700

50.000.000

44.664.000

198.000.000

138.445.800

Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Musyawarah Pembangunan (MUSEMBANG) Ketahanan Pangan

Pengembangan Pangan Lokal Pembinaan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Desa

22


23

Pameran Hari Krida Pertanian dan Agribisnis

Jumlah Rata-rata

3

48 80

2

12

125

3

30 20 12 25 20 12

3

75.000.000,00

64.803.333,33

113,60

48

5.208.333,33

4.062.291,67

122,00

80

4.375.000,00

2.847.025,00

134,93

150.000.000,00

131.743.750,00

112,17

12

25.000.000,00

23.772.500,00

104,91

125

2.341.948,00

2.040.581,60

112,87

83.333.333,33

78.121.333,33

106,25

30

8.333.333,33

7.768.046,67

106,78

20

5.000.000,00

4.478.125,00

110,44

17.364.833,33

12.541.000,00

127,78

25

10.000.000,00

8.877.628,00

111,22

20

2.500.000,00

2.233.200,00

110,67

12

16.500.000,00

11.537.150,00

130,08

2

3

8

121,70

13,60

22,00 34,93

12,17

4,91

12,87

6,25

6,78 10,44 27,78 11,22 10,67 30,08

21,70

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

91,30

96,77

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

91,16

96,77

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

91,16

61


Dari hasil perhitungan didapat angka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebesar 121,70 %. Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang

dilakukan di

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

yang

bersumber dari APBD adalah efesien dengan angka efesiensi sebesar 21,70 % serta angka efektifitas 91,16 %. Hasil perhitungan

untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBN dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBN (DK & TP) Dekonsentrasi INPUT

OUTPUT

Unit Cost Output (UCO) Realisasi

NIE*)

74.092.500

103,81

3,81

77.750.000

67.612.401

113,04

13,04

76

43.735.526

40.411.276

107,60

7,60

14

58.928.571

58.042.857

101,50

1,50

106,49

6,49

NE/ NIE*)

KEGIATAN

Target

Realisasi

Target

1

Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan

1.540.600.000

1.481.850.000

20

20

77.030.000

2

Pengembangan Ketersediaan Penangan Rawan Pangan

dan

2.643.500.000

2.163.596.840

34

32

3

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

3.323.900.000

3.071.257.000

76

825.000.000

812.600.000,00

14

4

Target

Realisasi

NE/

Hasil Perhitungan

NO.

JUMLAH RATA-RATA

Tugas Pembantuan

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Hasil Perhitung an

1.788.000.000,00

1.553.318.200,00

31

31

57.677.419,35

50.107.038,71

113,13

13,13

2.661.400.000,00

2.528.832.500,00

80

80

33.267.500,00

31.610.406,25

104,98

4,98

210.000.000,00

203.605.000,00

6

6

35.000.000,00

33.934.166,67

103,05

3,05

107,05

7,05

INPUT NO.

1 2 3

KEGIATAN Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

OUTPUT

JUMLAH RATA-RATA

Unit Cost Output (UCO)

62


Dari hasil perhitungan didapat angka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau untuk kegiatan dari Dana Dekonsentrasi sebesar 106,49 %. Sehingga dapat

dikatakan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau

kegiatan

yang dilakukan di

Badan

yang bersumber dari APBN adalah

efesien dengan angka efesiensi sebesar 6,49 % sedangkan untuk dana yang berasal dari anggaran Tugas Pembantuan sebesar 107,05 %. Sehingga dapat

dikatakan

kegiatan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau

yang

dilakukan di

Badan

yang bersumber dari APBN adalah

efesien dengan angka efesiensi sebesar 6,77 %.

63


Efektivitas Efektivitas suatu kegiatan merupakan perbandingan antara ouput/keluaran dengan outcome/hasil yang diberikan dari kegiatan tersebut. Rumusan yang digunakan untuk menghitung efektivitas dari suatu kegiatan adalah :

Realisasi Out Come Efektivitas

=

x

100%

Realisasi Ouput

Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBD di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.

KEGIATAN



Efektivitas

1


100,00

100,00

100,00

2

Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

4

Pemberdayaan Gapoktani dalam Penyediaan Pangan se Provins Riau

0,00

0,00

0

5


0,00

0,00

0

6


100,00

100,00

100,00

7


100,00

100,00

100,00

8


100,00

100,00

100,00

9

Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Ketahanan Pangan

100,00

100,00

100,00

10


11


100,00 100,00

100,00 96,77

100,00 96,77

64


12 13

Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

14


100,00

100,00

100,00

15

Musyawarah Pembangunan (MUSEMBANG) Ketahanan Pangan

100,00

100,00

100,00

16


100,00

100,00

100,00

17


100,00

100,00

100,00

18


100,00

100,00

100,00

19

Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Pengembangan Pangan Lokal Pembinaan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Desa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pameran Hari Krida Pertanian dan Agribisnis

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

121,70

21,70

91,30

20 21 22 23

Jumlah

Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

dapat

dikatakan efektif dengan

nilai

capaian sebesar 91,30 %. Hasil perhitungan

untuk kegiatan yang bersumber dari APBN di

dapat

dilihat pada tabel berikut : Dekonsentrasi No. 1. 2. 3.

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH



Efektivitas

100

100

98,92

85

100

92,65

100

100

99,89 97,15

65


Tugas Pembantuan Kegiatan

No. 1. 2. 3.

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

JUMLAH



Efektivitas

100

100

96,87

100

100

96,93

100

100

90,53 94,77

Dengan demikian maka dapat dikatakan dikatakan efektif dengan nilai

capaian dekonsentrasi sebesar 97,15 % dan Tugas Pembantuan

sebesar 94,77%.

66


PENUTUP

4.1. Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Dari bab sebelumnya telah disampaikan bahwa dari sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2011, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat merealisasikan 98,57 % sasaran yang direncanakan dari APBD, 97,15 % dari APBN Dekonsentrasi dan 94,77 % dari APBN Tugas Pembantuan. Berikut ini adalah keberhasilan yang

dicapai

Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan : 1.

Tersusunnya peta kerawanan pangan Riau

2.

Tervisualisasikannya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

3.

Terimplementasikannya kualitas konsumsi melalui pemanfaatan pekarangan.

4.

Teranalisanya bahan berbahaya pada pangan.

5.

Terinformasikannya

diversifikasi

pangan

berdasarkan

pola

pangan harapan. 6.

Berkembangnya beras analog yang bersumber dari umbiumbian.

7.

Terbinanya mutu olahan pangan.

8.

Terpantaunya konsumsi pangan masyarakat.

67


9.

Terinformasikannya makanan tradisional dan makanan khas daerah.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan : 1.

Terfasilitasinya pengembangan lumbung pangan

2.

Terfasilitasinya pengadaan

cadangan

pangan

daerah

dan

masyarakat. 3.

Teranalisanya ketersediaan pangan.

4.

Terfasilitasinya pengembangan desa mandiri pangan.

5.

Tersedianya cadangan pangan komoditi beras Pemerintah Provinsi Riau.

6.

Terfasilitasinya pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam rangka menunjang ketersediaan pangan.

7.

Terfasilitasinya operasi pasar dan pasar murah di Riau.

Bidang Distribusi dan Harga Pangan : 1.

Terfasilitasinya penyaluran DPM LUEP untuk pembelian gabah petani.

2.

Terpantaunya akses pangan masyarakat.

3.

Terkoordinirnya perencanaan pembangunan ketahanan pangan Riau.

4.

Terkoordinasi dan terpantaunya distribusi dan stabilitas harga HBKN.

Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan : 1.

Terfasilitasinya pengembangan bahan pangan

2.

Tersedianya buku pengembangan food centre

3.

Terbentuknya kelembagaan food centre

4.

Teridentifikasinya kelembagaan yang mendukung food centre

5.

Tersedianya data ketahanan pangan di Riau 68


6.

Terkoordinasikannya rencana induk ketahanan pangan Riau

7.

Tersusunnya rencana induk ketahanan pangan Riau.

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakan implementasi transparansi pemerintah dalam mengemban amanat pelayan publik. Implikasi yang harus terjadi dari pelaksanaan akuntabilitas adalah peningkatan kinerja, karena melalui akuntabilitas tersebut, akan ditemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun proses implementasi. Penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, pada prinsipnya tidak hanya dijadikan sebagai media dalam pemenuhan kebutuhan laporan, melalui format-format yang disediakan dalam konteks konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melainkan hal tersebut menjadi sumber informasi dalam mendorong terciptanya peningkatan kinerja organisasi pada umumnya, dan aparatur pada khususnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, dapat dikemukakan beberapa hal penting sebagai berikut : a. Ditemukenalinya definisi program yang kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran misi yang telah ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan tujuan kinerja program yang dihasilkannya. b. Pendefinisian

kegiatan

dalam

program,

masih

belum

mempertimbangkan posisi relatif kinerja kegiatan yang akan dihasilkan, dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

69


c. Rencana Kerja (Renja) BKP yang merupakan operasionalisasi kebijakan jangka menengah, belum tersusun dengan baik dan memiliki indikator kinerja yang jelas. Hal ini akan berimplikasi pada tidak jelasnya target kinerja tahunan yang akan dicapainya, baik program maupun kegiatan. d. Bila memperhatikan hasil penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan oleh BKP pada tahun 2011, menunjukan bahwa ratarata capaian kinerja program adalah 87,27 %, angka tersebut sudah hampir mendekati 100 % yang diharapkan dan hal ini memberikan indikasi

yang

kuat

bahwa

kinerja

yang

dihasilkan

sangat

memuaskan. e. Dalam hal capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKP pada tahun 2011, dimana hal ini memberikan gambaran efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran program adalah 98,57 %. Namun perlu dipertimbangkan bahwa hasil tersebut belum sudah sepenuhnya menggambarkan efektivitas yang nyata, karena nilai outcome telah dapat diisi sesuai dengan sebenarnya tapi nilai yang diharapkan

(BKP

merupakan

organisasi/lembaga

baru

sesuai

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007). f. Target capaian efektivitas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh BKP berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan sasaran kemanfaatan produk adalah sebesar 96,87 % dari maksimal capaian yang sebesar 100 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa output kegiatan yang dihasilkan tidak memungkinkan pencapaian sasaran akhir yang absolut (100%).

Kondisi ini disadari bahwa fungsi

koordinatif yang dijalankan oleh BKP, tidak hanya dapat secara maksimal berjalan jika tidak didukung oleh stakeholder lain, atau dengan kata lain bahwa kemanfaatan produk BKP yang pada

70


gilirannya mencerminkan kinerja organisasi akan sangat dipengaruhi oleh eksternalitas.

4.3. Langkah Antisipasi Perlu

dilakukannya

peningkatan

kompetensi

aparatur

pada

lingkungan internal Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, terutama dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam menyelenggarakan perumusan dan penetapan

kebijakan

penyelenggaraan

teknis

pemberian

bidang

ketahanan

dukungan

atas

pangan,

serta

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan. Selain itu juga perlu dikembangkan

strategi

meningkatkan

kinerja

koordinasi organisasi

yang melalui

pada

gilirannya

dukungan

akan

ekternalitas

organisasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Tahun 2011 yang dapat Kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

71

Fax. (0761)20820

Recommend Documents