PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU JL. HR. SUBRANTAS KM. 9 PEKANBARU Telp. (0761) 64023 – 66455 Fax (0761) 64023 – 66455
Nomor Lamp. Perihal
: W1.TUN6…../ KU.00.01 / II / 2012 : 1 ( satu ) berkas : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Pekanbaru, Februari 2012 Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru di PEKANBARU
Sehubungan dengan Surat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : W4 – U / 00109 / PW.10.10 / I / 2012 tanggal 4 Januari 2012 seperti perihal pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
K E T U A,
TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH. M.Si NIP. 19620705 198803 1 004
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan ; 2. A r s i p
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan terjadinya perubahan yang memberikan jaminan tanggung jawab bagi kekuasaan kehakiman dengan terjadinya Reformasi Demokrasi untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efesien, efektif, dan bebas dari KKN, serta mendapatkan kepercayaan publik dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Program kerja pembaharuan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk program indenpendensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan SDM. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana wilayah hukum jangkauannya sangat luas yaitu Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya,
baik
tugas-tugas
yang
bersifat
Teknis
maupun
Administrasi
melaksanakan Program – Program secara transparan. Bahwa bertanggung
dengan jawab
adanya ke
satu
atap
Mahkamah
empat
agung
RI,
peradilan maka
yang
Mekanisme
langsung Kinerja
dilingkungan Mahkamah Agung RI sampai peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara perubahan itu tidak mengganggu
terhadap
masyarakat pencari keadilan dalam proses sengketa Tata Usaha Negara, merupakan
pelaksanaan
kekusaaan
kehakiman,
yang
menyelenggarakan
peradilan dengan undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah dicabut dan diganti dengan undang-undang No.4 Tahun 2004.
B. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS 1. Tugas Pokok dan Kewenangan PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang adalah sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merupakan pengadilan
2
tingkat pertama, untuk menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara dalam melakukan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar sesuai dengan undang-undang No 14 Tahun 1970 dirubah, dengan undangundang Nomor :4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
1. Fungsi. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai lembaga Pengadilan tingkat pertama yang mempuyai fungsi utama yaitu. a. Menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara dalam penyelesaiaan sengketa Tata Usaha Negara b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ketingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). c. Melaksanakan putusan (Eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap.
2. Fungsi Administrasi Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
mempertanggung
jawabkan
secara
Organisatoris, Finansial, kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah agung RI.
3. Fungsi lain Selain tugas pokok untuk
menerima, memeriksa,
mengadili dan
memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan undang – undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI. Kemudian dalam melaksanakan kerja berdasarkan undang-undang No.5 Tahun 1986 dirubah dengan undang-undang No.9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
C. SISTIMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas kinerja ini untuk melakukan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun Anggaran 2011, dengan bentuk sajian adalah sebagi berikut: Kata Pengantar Daftar Isi Iktisar Eksekutif Bab I. Pendahuluan menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Lakip.
3
Bab II.Perancanaan dan Penyajian Kerja Menyesuaikan Visi dan Misi, Tujuan sasaran strategis serta program utama yaitu program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Tahun anggaran 2011. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Bab IV. Penutup, Menguraikan Simpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja dengan harapan adanya koneksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dimasa mendatang. Bab V.Lampiran
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis Dengan tersusunnya rencana Strategis dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk tahun 2005 – 2010, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dianggap telah terwakili dalam rencana strategis tersebut. Namun demikian tetap yang akan datang (2011-2015) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan membuat Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai satuan kerja yang mandiri. Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan gambaran atau visionable kerja lembaga Badan Peradilan, yang tersusun selama 5 tahun sehingga dengan rencana strategis tahun 2010-1014 merupakan suatu proses yang dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang dapat dijabarkan menjadi. VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU. VISI : Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah : “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, dan efesien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan publik.” MISI : Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menetapkan misi Yang Menggambarkan hak-hak yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Pemberian rasa keadilan yang tepat dan jujur 2. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain 3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
5
4. Memperbaki kualitas input eksternal pada proses peradilan. 5. Instansi Peradilan yang efesien, efektif dan bermartabat serta dihormati. 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan. Upaya untuk mencapai Visi dan Misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Rencana Strategi tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya Supremasi Hukum. B. Tujuan Strategis Tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Organisasi dalam memenuhi Visi Misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dan mewujudkan untuk mengukur sejauh mana Visi Misi Organisasi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan Visi Misi Organisasi. Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pejabat / staf Pengadilan agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan. 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Pengadilan.
C. Sasaran Strategis Sasarannya adalah yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah : 1. Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak memihak.
6
2. Meningkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Lembaga Peradilan kepada masyarakat dan pencari keadilan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga Peradilan. Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam tahun 2010 – 2014. Karena ketiga sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam tahun 2011 menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2012 dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta unit – unit kerja yang mendukung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya.
Sasaran
tersebut
mencerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2012.
D. Target Kinerja Tahun 2011 Undang – undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum & Peradilan Agama. Selanjutnya secara organisatoris, Administratif, keuangan dan sumber daya manusia Peradilan dibawah kendali Mahkamah Agung, walaupun begitu tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang didukung oleh kepaniteraan ( Bidang Administrasi Perkara ) sedangkan kesekretariatan adalah jelas melaksanakan tugas bidang administrasi umum yang terkait dengan perkara ( antara lain uang perkara, PNBP Pengadilan ). Sejak diterbitkannya Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, maka setiap Lembaga Negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ) Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2011, maka tidak terlepas Core Business Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan
7
berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima sampai menjadi putusan. Selain melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan koordinasi dengan instansi sektoral. Hal ini sebagai konsekuensi dari Sistem Peradilan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan per Undang – Undangan yang telah di berlakukan tersebut diatas. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor : 5 tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran
Menteri
Negara
Pemberdayaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja, merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja. Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2011 mempunyai 4 (empat) kegiatan pokok, sebagai berikut : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggung jawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaan program Penerapan Kepemerintahan yang baik Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. – dengan perincian sebagai berikut : a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
----- Rp…000, -
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan Perkantoran---------------------------------------------------Rp…000, c. Pelayanan publik atau birokrasi --------------------------Rp…000, 2. Program Peningkatan Pelayanan dari Bantuan Hukum. Kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu pencari keadilan (masyarakat tidak mampu) yang mendapat permasalahan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berupa : bantuan Pengacara, bantuan biaya saksi / saksi ahli dan penterjamah terhadap perkara yang dihadapi. Dalam pelaksanaan
8
Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditunjang dengan anggaran sebesar Rp….000, 3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun anggaran 2011, sehingga lebih mampu memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat yang lebih luas. Prioritas kegiatan, antara lain : a. Pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor b. Pemeliharaan rumah dinas dan halaman rumah dinas c. Pengadaan pakaian dinas pegawai d. Pengadaan alat pengolah data e. Inventaris kantor / keperluan perkantoran f. Pengadaan mobil dinas 2 ( dua ) unit g. Obat – obatan h. Pelantikan & Pengambilan sumpah i.
Penambahan daya tahan tubuh
j.
Jamuan tamu.
Termasuk pemeliharaan mobil dinas roda 4 (empat) dan pemeliharaan sepeda motor dinas roda 2 (dua) serta Honor Satpam dan honor pramubakti dan team pengelola keuangan. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 943.592.000,4. Program Penegakan Hukum dan HAM Kegiatan prioritas ini dilaksanakan adalah peningkatan penyelesaian perkara yang masuk serta keamanan dalam pelaksanaan persidangan yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Tahun 2011 dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan militer dan tata usaha negara dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-.
9
Sasaran – sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2011 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2011 adalah sebagai berikut : No. 1.
SASARAN
INDIKATOR
Peningkatan penyelesaian perkara di Prosentase jumlah perkara Pengadilan
Tata
Usaha
Negara putus
Pekanbaru 2.
TARGET
terhadap
100 %
perkara
masuk
Meningkatnya
kepercayaan Prosentase
putusan
yang
100 %
masyarakat kepada hukum melalui tidak naik banding tindakan penegakan dan kebijakan dibidang peradilan
3.
Meningkatkan
Prosentase
putusan
yang
tidak naik kasasi
kinerja
dalam Prosentase
penyelesaian perkara
perkara
putusan perdata
100 %
100 %
yang
selesai diminotasi Prosentase
putusan
perkara pidana diminotasi Prosentase
pelaksanaan
100 % 70 %
putusan (eksekusi) 4.
Peningkatan ketrampilan Panitera
kemampuan Hakim,
Pengganti
dan Jumlah tenaga teknis yang
Panitera
/ mengikut diklat :
dan Jurusita/
Jurusita Pengganti
-
Hakim
-
Panitera-Pengganti /
3
Jurusita,
Jurusita
1
Pengganti 5.
Peningkatan Pengadilan
Mutu Tata
SDM
Usaha
di SDM
non
teknis
yang
Negara ditingkatkan mutunya :
Pekanbaru tahun 2011
-
Diklat
SAI
dan
SIMAK BMN -
10
Diklat
Sertifikasi
1
Pengadaan Barang / Jasa -
Lulus
Sertifikasi
Pengadaan
Barang/
Jasa -
Pembekalan Teknis ( Bimtek
)
di
Lingkungan Peradilan TUN MA – RI -
Diklat
Program
Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah ( PPAKP ) -
Bimtek Ketatalaksanaan perkara Kasasi & PK Tata Usaha Negara.
-
Bimtek
Panmud
Perkara -
Mengikuti Bimtek PP
-
Pemberitahuan pertemuan
Hakim
wanita. -
Diklat
Manajemen
peradilan
bagi
pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama. -
Untuk
menunjuk
sebagai
peserta
konsinyering -
11
Sosialisasi mengenai
3
revisi atas Laporan Keuangan 6.
Terwujudnya
tertib
administrasi Mewujudkan akuntabilitas
peradilan.
100 %
dan transparansi keuangan perkara
7.
Keterbukaan peradilan
akses
pelayanan Prosentase
berbasis
penyelesaian
100
Tehnologi Sistem Jaringan Internet
Informasi
Khusus mengenai indicator kinerja sasaran dalam table diatas, merupakan penyempurnaan dari indicator kinerja sasaran yang ada dalam dokumen penetapan kinerja. Hal ini karena indicator kinerja yang ada dalam dokumen penetapan kinerja belum dapat menggambarkan sebagai ukuran keberhasilan atau
kegagalan
dari
pencapaian
sasaran,
tetapi
baru
menggambarkan
terlaksananya kegiatan. Sangat disadari bahwa indikator kinerja sasaran yang disempurnakan ini belum seluruhnya pada level outcome, merupakan kendala dalam pengumpulan system pengumpulan kinerja outcome. Indikator kinerja akan
senantiasa
disempurnakan
pengumpulan data kinerja.
12
sejalan
dengan
pembangunan
system
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat dijelaskan bahwa tahun 2011
secara
umum
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelesaikannya dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai tahun 2011. Namun disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Tata
Usaha
Negara Pekanbaru telah
melakukan Analisis dan Evaluasi atas capaian kinerja tahun 2011 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan tahun 2012. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.
B. Analisis Kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Keadaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru : Keadaan Perkara Tahun 2011 Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel data perkara tahun 2011 adalah sebagai berikut : DATA PERKARA TAHUN 2011 No.
No. Perkara
Tgl. Masuk
Jenis Perkara
Tgl Putus
Amar
Ket.
1.
01/G/2011/PTUNPbr
14-012011
Kepegawaian
04-052011
Menolak
incraht
13
2.
02/G/2011/PTUNPbr
17-012011
Pajak
10-032011
Cabut
incraht
3.
03/G/2011/PTUNPbr
26-012011
Kepegawaian
03-052011
Tidak diterima
incraht
4
04/G/2011/PTUNPbr
20-022011
Tender
28-042011
Tidak diterima
Banding
5
05/G/2011/PTUNPbr
05-032011
Pertanahan
27-072011
Tidak diterima
incraht
6
06/G/2011/PTUNPbr
17-032011
Kepegawaian
11-082011
Cabut
incraht
7
07/G/2011/PTUNPbr
22-032011
Pertanahan
26-052011
Tidak diterima
incraht
8
08/G/2011/PTUNPbr
23-032011
Pertanahan
28-082011
Dikabulka n
Banding
9
09/G/2011/PTUNPbr
28-032011
Tender
27-072011
Tidak diterima
Banding
10
10/G/2011/PTUNPbr
04-042011
Pertanahan
10-102011
Tidak diterima
Banding
11
11/G/2011/PTUNPbr
04-042011
Pertanahan
18-082011
Tidak diterima
Banding
12
12/G/2011/PTUNPbr
05-042011
Pertanahan
22-082011
Tidak diterima
Banding
13
13/G/2011/PTUNPbr
18-042011
Pertanahan
0510011
Tidak diterima
Banding
14
14/G/2011/PTUNPbr
18-042011
Pertanahan
05-182011
Tidak diterima
Banding
15
15/G/2011/PTUNPbr
21-042011
Pertanahan
-
-
Belum Putus
16
16/G/2011/PTUNPbr
02-052011
Kepegawaian
25-082011
Tidak diterima
Banding
17
17/G/2011/PTUNPbr
02-052011
Pertanahan
29-092011
Tidak diterima
Banding
18
18/G/2011/PTUNPbr
11-052011
Pemilukada
20-092012
Tidak diterima
Banding
14
19
19/G/2011/PTUNPbr
25-052011
Perizinan
09-112011
Tidak diterima
incraht
20
20/G/2011/PTUNPbr
27-052011
Pertanahan
10-082011
Tidak diterima
incraht
21
21/G/2011/PTUNPbr
30-052011
Kepegawaian
03-112011
Dikabulka n
Banding
22
22/G/2011/PTUNPbr
30-052011
Kepegawaian
09-112011
Cabut
incraht
23
23/G/2011/PTUNPbr
30-052011
Kepegawaian
09-112011
Cabut
incraht
24
24/G/2011/PTUNPbr
08-062011
Kepegawaian
31-102011
Tidak diterima
incraht
25
25/G/2011/PTUNPbr
27-062011
Pertanahan
27-102011
Dikabulka n
incraht
26
26/G/2011/PTUNPbr
08-072011
Pertanahan
-
-
Belum Putus
27
27/G/2011/PTUNPbr
19-072011
Catatan Sipil
08-122011
28
28/G/2011/PTUNPbr
02-082011
Pertanahan
-
-
Belum Putus
29
29/G/2011/PTUNPbr
09-082011
Pertanahan
18-102011
Cabut
incraht
30
30/G/2011/PTUNPbr
09-082011
Pertanahan
18-102011
Cabut
incraht
31
31/G/2011/PTUNPbr
18-082011
Dll
-
-
Belum Putus
32
32/G/2011/PTUNPbr
18-082011
Tender
08-122011
Tidak diterima
incraht
33
33/G/2011/PTUNPbr
23-082011
Tender
22-112011
tidak diterima
incraht
34
34/G/2011/PTUNPbr
05-092011
Tender
20-122011
Tidak diterima
incraht
35
35/G/2011/PTUNPbr
18-092011
Dll
22-122011
Ditolak
incraht
15
Banding
36
36/G/2011/PTUNPbr
18-092011
Kepegawaian
-
-
Belum Putus
37
37/G/2011/PTUNPbr
23-092011
Tender
02-112011
Cabut
incraht
38
38/G/2011/PTUNPbr
12-102011
Pertanahan
-
-
Belum Putus
39
39/G/2011/PTUNPbr
13-102011
Kepegawaian
-
-
Belum Putus
40
40/G/2011/PTUNPbr
14-102011
Pertanahan
-
-
Belum Putus
41
41/G/2011/PTUNPbr
17-102011
Kepegawaian
-
-
Belum Putus
42
42/G/2011/PTUNPbr
24-102011
Notaris
-
-
Belum Putus
43
43/G/2011/PTUNPbr
28-102011
Dll
-
-
Belum Putus
44
44/G/2011/PTUNPbr
04-112011
Pertanahan
-
-
Belum Putus
45
45/G/2011/PTUNPbr
07-112011
Kades
-
-
Belum Putus
46
46/G/2011/PTUNPbr
10-112011
Kepegawaian
-
-
Belum Putus
47
47/G/2011/PTUNPbr
10-112011
Pertanahan
-
-
Belum Putus
48
48/G/2011/PTUNPbr
11-112011
Perizinan
-
-
Belum Putus
49
49/G/2011/PTUNPbr
23-112011
Pajak
-
-
Belum Putus
50
50/G/2011/PTUNPbr
23-112011
Pajak
-
-
Belum Putus
51
51/G/2011/PTUNPbr
23-112011
Pajak
-
-
Belum Putus
52
52/G/2011/PTUNPbr
23-112011
Pajak
-
-
Cabut
16
53
53/G/2011/PTUNPbr
23-112011
Pajak
-
-
Belum Putus
54
54/G/2011/PTUNPbr
01-122011
Kades
-
-
Belum Putus
55.
55/G/2011/PTUNPbr
05-122011
Pertanahan
-
-
Belum Putus
Rekapitulasi Perkara Tahun 2011 : Sisa perkara tahun lalu : 30 Perkara Masuk tahun ini : 55 Perkara Putus tahun ini : 62 Perkara Sisa perkara tahun ini : 23 Perkara Perkara Banding Sisa tahun lalu Masuk tahun ini Putus tahun ini Sisa tahun ini
: : : :
Perkara kasasi Sisa tahun lalu Masuk tahun ini Sisa tahun ini
: 26 Perkara : 23 Perkara : 23 Perkara
Perkara PK tahun 2010 Sisa tahun lalu Masuk tahun ini Sisa tahun ini
: 12 Perkara : 8 Perkara : 16 Perkara
I.
09 36 30 15
Perkara Perkara Perkara Perkara
PROSES ADMINISTRASI PERKARA BANDING : -
Setelah salah satu pihak yang dinyatakan kalah dan ia menyatakan banding dilanjutkan dengan pembuatan Akta Banding yang juga terlebih dahulu kepada Pihak yang kalah harus membayar biaya banding yang
dibuktikan
dengan SKUM untuk biaya Banding . - Selanjutnya untuk pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, harus diperhatikan juga apakah pernyataan bandingnya telah lewat waktu atau belum dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan ; -
Pembuatan Akta Permohonan Banding .
-
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Pihak Terbanding .
- Surat Pemberitahuan memeriksa dan Membaca berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Selanjutnya setelah diterima Memori Banding dilanjutkan dengan Surat
Pemberitahuan
telah
diterima
Terbanding .
17
Memori
Banding
dibuatnya
kepada
pihak
-
Diterimanya Kontra Memori Banding dari Pihak Terbanding
- Surat Pemberitahuan penerimaan Kontra Memori Banding kepada Pihak Pembanding -
Selanjutnya berkas dijilid dan dibuat 2 (dua) bundel yaitu Bundel “A” dan Bundel “B” untuk kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN ;
Isi Berkas Bundel “A” yaitu : 1.
Gugatan awal dan perbaikan
2.
Jawaban (kalau ada)
3.
Replik (kalau ada)
4.
Duplik (kalau ada)
5.
Bukti-bukti Surat Penggugat
6.
Bukti-bukti surat Tergugat
7.
Bukti-bukti Surat Tergugat II Intervensi (kalau ada)
8.
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan
9.
Surat-surat Kuasa para pihak
10. Relas-relas panggilan 11. Lampiran Surat-surat Penggugat sebagai Pra Bukti; 12. Lampiran Surat-surat Penggugat sebagai Pra Bukti; Isi Berkas Bundel “B”, yaitu : 1.
Salinan Putusan PTUN
2.
Salinan Putusan Sela (kalau ada)
3.
Surat Pemberitahuan Amar Putusan jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan putusan;
4.
Akta Banding;
5.
Surat Pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak Terbanding
6.
Surat Pemberitahuan Memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara
7.
Surat Pemberitahuan Penerimaan Memori Banding;
8.
Surat Pemberitahuan Penerimaan Kontra Memori Banding;
9.
Surat Kuasa Pembanding yang baru (kakau ada)
10. Tambahan bukti (kalau ada) 11. Bukti Pengiriman Biaya Banding. PERKARA BANDING : Perkara Banding
masuk tahun ini
: 36 Perkara
Sisa perkara Banding
masuk tahun ini
: 15 Perkara
18
LAPORAN MEJA III Meja III bertugas untuk Pemberkasan Kasasi dan PK Kasasi Tahun 2011 : Perkara Kasasi masuk tahun ini :
23 Perkara
Sisa perkara Kasasi tahun ini
23 Perkara
PK Tahun 2011
II.
:
:
Perkara PK masuk tahun ini
: 08 Perkara
Sisa perkara PK tahun ini
: 16 Perkara
PROSES ADMINISTRASI PERKARA KASASI ; A. Pemberkasan Kasasi Akta Permohonan Kasasi -
Dalam membuatkan Akta Permohonan Kasasi harus diperhatikan dengan jelas apakah masih dalam tenggang waktu mengajukan kasasi sejak tanggal diberitahukannya putusan banding kepada para pihak;
-
Perlu diperhatikan pula amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan apakah pihak dapat mengajukan kasasi atau tidak;
-
Apabila ada pihak yang akan mengajukan Permohonan Kasasi terlebih dahulu dilaporkan kepada Panitera dan Ketua;
-
Dalam akta Permohonan Kasasi harus jelas pihak yang mengajukan Permohonan Kasasi, apakah Penggugat/Tergugat sendiri atau melalui kuasanya, jika melalui kuasa harus membuat Surat Kuasa baru untuk mengajukan Permohonan Kasasi sekalipun pada tingkat pertama telah ada surat kuasa untuk menyatakan Banding, Kasasi dan PK ;
-
Bahwa dalam Akta Permohonan Kasasi harus ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera ;
-
Akta Permohonan Kasasi diberikan 1 (satu) rangkap kepada
pemohon
Kasasi; -
Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari sejak pemberitahuan putusan banding ;
B. Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi -
Bahwa setelah pihak Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi, harus segera diberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi.
19
C. Memori Kasasi -
Bahwa dalam penerimaan Memori Kasasi harus jelas tenggang waktunya yaitu 14 (empat belas) hari sejak menyatakan Kasasi, jika lewat dari 14 hari harus dibuatkan Surat Keterangan tentang lewatnya tenggang waktu mengajukan Memori Kasasi;
-
Bahwa Memori Kasasi harus didaftar dan ditandatangani oleh Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pemohon Kasasi ;
-
Bahwa apabila Memori Kasasi diserahkan oleh Pemohon Kasasi, harus dibuatkan Tanda terima Memori Kasasi dan diberikan satu rangkap kepada Pemohon Kasasi;
-
Bahwa memori kasasi harus dikirimkan segera kepada Termohon Kasasi dan dijelaskan bahwa memori kasasi dapat dijawab dengan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengiriman memori kasasi ;
D. Kontra Memori Kasasi -
Bahwa dalam penerimaan Kontra Memori Kasasi harus jelas tenggang waktunya yaitu 14 (empat belas) hari sejak dikirim Memori Kasasi, jika lewat dari 14 hari harus dibuatkan Surat Keterangan tentang lewatnya tenggang waktu mengajukan kontra memori kasasi;
-
Bahwa Kontra Memori Kasasi harus didaftar dan ditanda tangani oleh Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada termohon kasasi ;
-
Bahwa apabila Kontra memori Kasasi diserahkan oleh termohon Kasasi, harus dibuatkan tanda terima Kontra Memori Kasasi dan diberikan satu rangkap kepada termohon Kasasi;
E. Pemberkasan dan Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung RI -
Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menyatakan kasasi, berkas harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung RI;
-
Pemberkasan ada 2 bundel yaitu bundel A yang terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h.
Gugatan; Surat Kuasa Penggugat; Surat Kuasa Tergugat; Penetapan lolos dissmisal; Penetapan penunjukkan majelis hakim; Penetapan pemeriksaan persiapan Penetapan hari persidangan yang terbuka untuk umum Berita Acara Persidangan dengan lampiran Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, kesimpulan Penggugat dan Tergugat, pra bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, relaas-relaas panggilan.
Sedangkan untuk bundel B terdiri dari:
20
a. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang masing-masing dilegalisir oleh Panitera dan setiap halamannya dicap Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru b. Surat Pemberitahuan Putusan Banding c. Akta Pernyataan Kasasi d. Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi e. Memori Kasasi f. Tanda terima memori kasasi g. Tanda terima Kontra Memori Kasasi h. Surat pemberitahuan dan penyerahan kontra Memori Kasasi i. Surat kuasa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi j. Bukti setoran biaya kasasi ke MA k. Foto copy resi pengiriman biaya kasasi ke MA l. Surat pengantar pengiriman berkas kasasi ke MA tembusannya dikirim kepada Pemohon Kasasi dan termohon Kasasi.
III. PROSES ADMINISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK) ; A. Membuat Akta Permohonan PK -
Akta Permohonan PK harus diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan pengajuan PK yakni sejak tanggal diberitahukannya putusan Kasasi kepada para pihak;
-
Perlu
diperhatikan
pula
amar
putusan
MA
apakah
pihak
dapat
mengajukan PK atau tidak ; -
Apabila ada pihak yang akan mengajukan PK terlebih dahulu dilaporkan kepada Panitera dan Ketua;
-
Dalam akta permohonan PK harus jelas pihak yang mengajukan PK, apakah Penggugat/Tergugat sendiri atau melalui kuasanya, jika melalui kuasa harus membuat Surat Kuasa baru untuk mengajukan PK sekalipun pada tingkat pertama telah ada surat kuasa untuk menyatakan Banding, Kasasi dan PK;
-
Bahwa dalam Akta Permohonan PK harus ditandatangani oleh Pemohon PK dan Panitera;
-
Akta Permohonan PK diberikan 1 (satu) rangkap kepada pemohon PK;
-
Tenggang waktu mengajukan PK 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberitahukan putusan kasasi;
B. Surat Pemberitahuan Permohonan PK -
Setelah pihak Pemohon PK mengajukan PK, harus segera diberitahukan permohonan kasasi kepada pihak Termohon PK;
C. Memori PK -
bahwa dalam penerimaan Memori PK harus jelas tenggang waktunya yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak menyatakan Kasasi, jika lewat dari 30 hari harus dibuatkan surat keterangan tentang lewatnya tenggang waktu mengajukan memori PK ;
21
-
bahwa Memori PK harus didaftar dan ditandatangani oleh Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Pemohon PK ;
-
Bahwa apabila Memori PK diserahkan oleh Pemohon PK, harus dibuatkan Tanda Terima Memori PK dan diberikan satu rangkap kepada pemohon PK;
-
Bahwa Memori Kasasi harus dikirimkan segera kepada Termohon PK dan dijelaskan bahwa memori PK dapat dijawab dengan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman memori PK;
D. Kontra Memori PK -
Bahwa dalam penerimaaan Kontra Memori PK harus jelas tenggang waktunya yaitu 30 (tigapuluh) hari sejak dikirim Memori PK, jika lewat dari 30 hari harus dibuatkan Surat Keterangan tentang lewatnya tenggang waktu mengajukan Kontra Memori PK;
-
Bahwa Kontra Memori PK harus didaftar dan ditandatangani oleh Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Termohon PK;
-
Bahwa apabila Kontra Memori PK diserahkan oleh Termohon PK, harus dibuatkan Tanda Terima Kontra memori PK dan diberikan satu rangkap kepada Termohon PK ;
-
Bahwa Kontra Memori PK harus dikirimkan segera kepada Pemohon PK;
E. Pemberkasan dan Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung RI -
Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pernyataan PK, berkas sudah harus dikirim ke Mahkamah Agung RI
-
Pengiriman berkas terdiri dari 2 bundel yaitu bundel A dan bundel B, untuk bundel A terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Gugatan Penggugat . Perbaikan Gugatan. Surat Kuasa Penggugat. Surat Kuasa Tergugat . Penetapan lolos dismissal. Penetapan penunjukkan Majelis Hakim. Penetapan pemeriksaan persiapan. Penetapan hari persidangan yang terbuka untuk umum. Berita Acara Persidangan dengan lampiran jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, alat-alat bukti penggugat dan tergugat, kesimpulan penggugat dan tergugat, pra bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, relaas-relaas panggilan.
Sedangkan untuk bundel B berisi : a. Fotocopy/salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, fotocopy/salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan fotocopy/salinan putusan Mahkamah Agung RI yang masingmasing dilegalisir oleh Panitera dan setiap halamannya diberi cap Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berikut soft copynya;
22
b. Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi ; c. Akta Pernyataan PK ; d. Surat pemberitahuan permohonan PK ; e. Memori PK dan tanda terima memori PK ; f. Surat pemberitahuan dan penyerahan memori PK ; g. Kontra memori PK dan tanda terima Kontra Memori PK ; h. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK ; i.
Surat Kuasa Pemohon PK dan Termohon PK ;
j.
Bukti setoran biaya PK ke MA ;
k. Fotocopy resi pengiriman biaya PK ke MA ; Surat pengantar pengiriman berkas PK ke MA tembusannya
dikirim kepada
Pemohon PK dan Termohon PK. Peningkatan Penyelesaian Perkara Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi indicator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi : Prosentase sidang Majelis Hakim, Prosentase tunggakan perkara terhadap total perkara yang ditangani ( Perkara masuk ). Pencapaian target masing – masing indikator kinerja ini pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
putus
100 %
50 %
50 %
Prosentase jumlah penyelesaian
100 %
55 %
55 %
Prosentase
Perkara
terhadap perkara masuk
berkas perkara yang putus
Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta Jurusita. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memberikan kebebasan dan menganjurkan agar para pejabat / pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melanjutkan sekolah atau mengikuti Diklat / Kursus untuk menambah pengetahuan / keterampilan.
23
Pada Tahun 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengirim / mengikut sertakan Diklat Pejabat dan Pegawai yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung seperti misalnya : - Pembekalan Teknis di Lingkungan Peradilan TUN MA RI - Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan perkara kasasi dan PK Tata Usaha Negara. - Bimbingan Teknis Panitera Muda Perkara. - Bimbingan Teknis Panitera Pengganti. - Pertemuan Hakim Wanita. - Diklat Manajemen Peradilan bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Untuk meningkatkan / menunjang pelaksanaan program kerja khusus dibidang pengembangan sistem pengembangan informasi dan pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengikutsertakan para pejabat / pegawai dibidang Administrasi Sekretariatan mengikuti Diklat / Sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Departemen Keuangan maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pada tahun 2011 yang pernah diadakan Diklat / Sosialisasi oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi & Departemen Keuangan adalah sebagai berikut : - Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah - Bimbingan Teknis Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (LAKIP) - Sosialisasi mengenai Revisi atas Laporan Keuangan. - Sosialisasi Apresiasi WP. Bendahara dan tempat pembayaran pajak.
Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perkara Dalam hal mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perkara capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru digambarkan sebagai berikut :
24
INDIKATOR Prosentasi
Peraturan
Pemerintah
dan
Target
Realisasi
%
0%
100 %
0%
Peraturan Mahkamah Agung tentang PNBP ( Pendapatan Negara Bukan Pajak )
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melaksanakan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas keuangan tentang pengelolaan perkara. Laporan keuangan perkara akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menciptakan kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas keuangan perkara merupakan salah satu masalah yang diwakili Pengadilan dari sistem peradilan kolonial yang belum sempat sepenuhnya disempurnakan. Sistem pembayaran biaya perkara pada intinya mengharuskan para pihak dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara untuk membayar sendiri dilakukan pembayarannya oleh Penggugat melalui Bank dengan membawa surat kuasa untuk membayar ( SKUM ) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Menyikapi tuntutan publik yang menghendaki lebih banyak keterbukaan dan akuntabilitas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan serangkaian konsultasi dan upaya untuk memperbaiki proses transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
perkara.
Bahwa
pemungutan biaya perkara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 tentang Peradilan dibawahnya dan mengatur kembali biaya – biaya yang dapat dipungut oleh Pengadilan dalam rangka pelaksanaan proses peradilan.
Rekening Pengelolaan Keuangan Perkara Pada tahun 2011, bahwa pengelolaan uang perkara pihak ketiga menyetor ke Bank, kemudian Bendahara perkara, kasir melakukan penata usahaan uang perkara, untuk keperluan biaya – biaya di perkara seperti misalnya :
25
1.
Biaya untuk panggilan ;
2.
Biaya untuk pengiriman perkara banding, kasasi dan PK;
3.
Untuk biaya pengiriman surat pemberitahuan
4.
ATK
5.
PNBP
Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan NO 1
URAIAN PROGRAM Program dan
dukungan
pelaksanaan
PAGU
REALISASI
%
2.462.651.000
90,4 %
446.620.000
354.520.000
79,38 %
5.000.000
5.000.000
100 %
manajemen 2.722.331.000
tugas
teknis
lainnya Mahkamah Agung 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung 3
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN
Keterbukaan Akses Pelayanan Peradilan berbasis Teknologi Informasi Kegiatan ini diusahakan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik ( pencari keadilan ) yang dapat mewujudkan kesadaran hukum. Keterbukaan akses pelayanan ini baru selesai dilaksanakan Tahun Anggaran 2009 yaitu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, kemudian mulai terakses tahun 2010 dapat memberikan pelayanan /
informasi kepada masyarakat melalui website :
http://ptun-pekanbaru.go.id sebagai upaya transparansi tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144.KMA/SK/VII/2007 tentang Ketebukaan Informasi Pengadilan. Dengan sarana website nantinya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang harus diumumkan kepada publik.
26
Selain itu Ketua Pengadilan dapat memerintahkan agar putusan – putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tertentu untuk diumumkan. Terlepas dari keterbatasan yang dihadapi secara penuh mengimplementasikan kebijakan keterbukaan ini sepenuhnya secara umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terus berusaha agar setidaknya keterbukaan ini bisa terlaksana sesuai harapan masyarakat umum khususnya masyarakat pencari keadilan.
27
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan salah satu unsur ujung tanduk Mahkamah Agung RI, dalam bidang teknis yang terkait
dengan
tugas
pokok
dan
fungsi
yang
meliputi
bentuk
administrasi perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun unsur
kemandirian
maupun
kinerja
sehingga
disadari
bahwa
peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan. Oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusianya
adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan
sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum, peradilan yang professional, efektif, murah dan mandiri serta tidak ada Intervensi atau pengaruh dari Lembaga / Instansi lainnya sehingga dapat terwujud Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena pada LAKIP tahun 2011 ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2011 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2011. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan.
28
Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas Peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang professional, efektif, efesien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun
2011,
maka
diharapkan
suatu
langkah
nyata
untuk
meningkatkan kualitas kinerja Lembaga Peradilan sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan Rasa Keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan terlaksana, apabila unit dan komponen pendukungnya saling
mengisi,
terencana,
tersistematis
dan
terprogram
secara
komprehensif. Kinerja LAKIP Tahun 2011 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru LAKIP Tahun 2011 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada masa – masa mendatang.
29
B. Saran – Saran 1.
Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
2.
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Kelas I A yang personil / pegawai yang sangat minim sekali dibandingkan dengan volume kerja yang sangat meningkat. Oleh karena itu perlu diadakan penambahan pengadaan pegawai, supaya beban kerja seimbang dengan jumlah pegawai.
3.
Diklat pegawai agar ditingkatkan setiap tahun untuk menambah pengetahuan masing – masing sumber daya manusia.
4.
LAKIP adalah sebagai salah satu alat evaluasi kinerja bagi masing – masing bidang kepaniteraan, sehubungan dengan itu ditingkatkan pemanfaatannya.
5.
Untuk memberikan data dalam penyusunan LAKIP harus ada keterbukaan.
30
31
SURAT PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami dicapai Tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan
organisasi
dan
menjadi
dasar
penilaian
dalam
Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2011.
Pekanbaru, 13 Februari 2012 Mengetahui: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH. M.Si NIP. 19620705 198803 1 004
Panitera / Sekretaris,
Drs. PAUZAN, SH NIP. 040 042 668
32
33
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS ) TAHUN 2011 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No
Sasaran
Indikator Pencapaian Sasaran
TARGET
REALISASI
Persentase
KET
Pencapaian Target 1
2
3
4
5
6
7
I.
Pembayaran gaji tunjangan
-
Terpenuhinya pembayaran gaji /
Rp. 2.225.354.000
Rp. 1.981.839.702
89,06 %
Rp. 496.972.000
Rp. 480.811.380
96,75 %
Rp. 446.620.000
Rp. 354.520.000
79,38 %
Rp. 5.000.000
Rp. 5.000.000
100 %
dan honorarium II.
lembur / tunjangan pegawai
Penyelenggaraan operasional dan
8
-
pemeliharaan
Terselenggaranya
operasional
perkantoran
perkantoran III.
Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan
sarana
-
Tersedianya sarana
-
Peningkatan jumlah penyelesaian
dan
prasarana IV.
Penanganan Perkara
perkara dan proses administrasi
tersendiri
perkara JUMLAH
Rp. 3.173.951.000
34
DIPA Perkara
Rp. 2.822.171.082
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2011 URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
7
8
9
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET 10
Input Dana Output Input Dana Output Input Dana Output Input Dana Output Input Dana Output Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp.2.225.359.000
Rp. 1.981.839.700
89,06 %
Rp. ( 000 )
Rp. 7.920.000
Rp. 7.920.000
100 %
Rp. ( 000 )
Rp. 1.480.000
Rp. 1.480.000
100 %
Rp. ( 000 )
Rp. 2.800.000
Rp. 2.000.000
71 %
Rp. ( 000 )
Rp. 15.725.000
Rp. 15.725.000
100 %
Rp. ( 000 )
Rp. 1.860.000
Rp. 1.860.000
100 %
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 4.200.000
Rp. 4.200.000
100 %
No
PROGRAM
1
2
3
4
5
6
1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
1.
Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan gaji ke – 13 serta uang makan. Makanan Penambah Daya tahan tubuh. Obat – obatan
-
-
2.
3.
4.
Pelantikan / Pengambilan Sumpah
5.
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
6.
Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / Satpam / Tenaga teknis lainnya
7.
Jamuan Tamu / Rapat
KEGIATAN SATUAN
35
KET
11
8.
Perawatan gedung kantor dengan halaman kantor
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 39.030.000
Rp. 38.994.300
99,91 %
9.
Perawatan negara dan rumah dinas
rumah halaman
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 33.675.000
Rp. 33.625.000
99,85 %
10. Perawatan kendaraan Roda 4 ( empat )
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 45.000.000
Rp. 45.000.000
100 %
11. Perawatan kendaraan Roda 2 ( dua )
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 15.000.000
Rp. 14.999.950
100 %
12. Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (perawatan sarana gedung)
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 17.890.000
Rp. 17.835.000
99,19 %
13. Langganan jasa
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 48.600.000
Rp. 34.876.884
71,76 %
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 7.200.000
Rp. 7.181.000
99,75 %
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 125.300.000
Rp. 123.984.648
98,95 %
daya
dan
14. Biaya pos
15. Operasional perkantoran pimpinan
dan
36
16. Perjalanan Dinas
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 76.902.000
Rp. 76.897.100
99,99 %
17. Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 ( empat ) sebanyak 2 ( dua ) unit
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 401.620.000
Rp. 308.050.000
77,01 %
18. Pengadaan (dua) unit
2
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 30.000.000
Rp. 30.000.000
100 %
daya
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 15.000.000
Rp. 14.850.000
Rp. 99 %
-
Input Dana Output
Rp. ( 000 )
Rp. 5.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 100 %
19. Penambahan listrik
Laptop
20. Penanganan Perkara
37
DIPA tersendiri
