PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Jl. TERATAI NO. 85 PEKANBARU TELP FAX Website.

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Jl. TERATAI NO. 85 PEKANBARU TELP. 0761-22573 FAX.0761-22573 Website. www.pn-pekanbaru.go.id Email. [email protected]

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru | Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan

Laporan

Tahunan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru Tahun 2016 ini dengan tepat waktu. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2016. Laporan tahunan ini merupakan

salah

satu

bentuk

penyajian

informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Di akhir tahun 2016, kembali tergores tinta emas di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan diraihnya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai Akreditasi “A” (Excellent) dan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang secara resmi diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 November 2016. Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan Sertifikasi ISO 9001:2015 bukan saja

sangat

membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, dengan motto : Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan

Akuntabel. Selanjutnya

perkenankan

kami

untuk

menyampaikan Laporan Perkara dan program kerja serta inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 sebagai berikut : -

Dalam hal peningkatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil menyelesaikan 25.516 perkara (pidana, perdata, tipikor dan PHI) dari 26.003 perkara yang diterima. Yang artinya 98,13% perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016.

-

Dibidang pelayanan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil meningkatkan pelayanan dengan One Gate System, yakni sistem pelayanan satu pintu, dimana i


para pengunjung yang datang harus diregistrasi terlebih dahulu dan diberikan kartu tamu oleh bagian keamanan. sehingga akan dapat memfilter setiap tamu yang keluar masuk pengadilan, dulunya pengunjung dengan bebas berlalu lalang sekarang lebih terkontrol. -

Bahwa dalam hal pelayanan sidang pelanggaran lalulintas, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menerapkan sistem “Nomor antrian sidang tilang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalulintas.

-

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menerapkan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) yaitu merubah suara menjadi teks. semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks sehingga panitera pengganti terbantu dalam pembuatan berita acara persidangan dan proses minutasi perkara akan lebih cepat. Aplikasi ATR ini sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi SIPP PN Pekanbaru.

-

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menerapkan sistem aplikasi Perpustakaan yang berbasis WEB untuk peminjaman dan pengembalian buku, katalogisasi, pencatan kegiatan sirkulasi buku, pembuatan laporan, kartu anggota dan pencarian buku. semua buku-buku perpustakaan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah diinventarisir dan sudah dilakukan pembaharuan pada label buku.

-

Pada tahun 2016 Inovasi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru e-SKUM sudah direplikasi kepada 15 (limabelas) Pengadilan di Seluruh Indonesia sebagai Pilot Project dan sudah terintegrasi dengan komdanas terkait penyeragaman komponen biaya perkara.

-

Dalam hal Implementasi Perma No 1 Tahun 2014 tentang Bantuan Layanan Hukum, Jo SK Direktorat Jenderal Nomor :52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014. Pengadilan

Negeri

Pekanbaru telah menyediakan layanan hukum

(Posyankum) bagi masyarakat tidak mampu bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum.

Demikianlah Laporan Tahunan ini kami sajikan, untuk dapat memberikan gambaran umum serta sebagai pertanggungjawaban kepada publik tentang ii


pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi terciptanya layanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kami juga berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, 3 Januari 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH. MH NIP. 19610717 198803 1 002

DAFTAR ISI

iii


HALAMAN Kata Pengantar ...........................................................................................................i Daftar Isi .....................................................................................................................iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................1 BAB II STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi) .................................................................4 A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ...........................................................16

1. Eselon II (Jumlah SOP) .............................................................................17 2. Eselon III (Jumlah SOP) ............................................................................19 3. Eselon IV (Jumlah SOP) ............................................................................21 4. Fungsional (Jumlah SOP) .........................................................................28 5. Staf (Jumlah SOP) ....................................................................................29 B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ..........................................................30 1. Eselon II (Jumlah SKP)..............................................................................30 2. Eselon III (Jumlah SKP).............................................................................30 3. Eselon IV (Jumlah SKP) ............................................................................31 4. Fungsional (Jumlah SKP) ..........................................................................34 5. Staf

(Jumlah SKP) ..............................................................................35

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .................................................................36 A. Sumber Daya manusia ................................................................................36 1.

Profil Sumber Daya Manuasia .................................................................36

2.

Rekruitmen ..............................................................................................42

3.

Mutasi......................................................................................................42

4.

Promosi ...................................................................................................45

5.

Pensiun ...................................................................................................46

B. Keadaan Perkara .........................................................................................46 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................................56 D. Pengelolaan Keuangan ...............................................................................60 E. Dukungan Teknologi Informasi ...................................................................64 F. Regulasi Tahun 2016 ...................................................................................64

BAB IV PENGAWASAN ....................................................................................... 66 iv


A. Internal .........................................................................................................66 B. Evaluasi ........................................................................................................68

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................................70 A. Kesimpulan ...................................................................................................70 B. Rekomendasi................................................................................................72

BAB I PENDAHULUAN v


Sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, yang berada langsung di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Dan juga pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya : 1.

Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas Keadilan.

2.

Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.

3.

Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).

4.

Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.

5.

Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.

6.

Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Selain hal tersebut diatas sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Pekanbaru ada program prioritas antara lain : 1.

Program Keterbukaan Sistem Informasi Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah disediakan sarana : 2


-

Website dengan alamat www.pn.pekanbaru.go.id

-

Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat www.sipp.pnpekanbaru.go.id

2.

Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan Pada program ini Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan meskipun masih terbatas, yang berada di bawah tanggung jawab Kepaniteraan Hukum.

A. Visi, Misi dan Motto

a.

Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut : “BERPERAN AKTIF UNTUK TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG“

b. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai misi sebagai berikut : - Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Pekanbaru. - Meningkatnya pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu. - Meningkatnya kualitas dan kredibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia. - Terciptanya transparasi pelayanan hukum dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI).

c.

Motto Pengadilan Negeri Pekanbaru : Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel

B. Rencana Strategis (Renstra) Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat 3


pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pelaksanaannya tergambar pada babbab selanjutnya.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI 4


Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan, yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2015. Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dipimpin seorang Ketua dan Wakil Ketua. Hakim mempunyai garis tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Panitera dan Sekretaris berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing mempunyai tanggung jawab ; Bagian Fungsional yaitu Panitera, membawahi lima bagian Panitera Muda, yaitu Paniera Muda Pidana, Paniera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda TIPIKOR. Sedangkan Bagian Struktural yaitu Sekretaris, membawahi tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang masing-masing membawahi Staf. Sedangkan Kelompak Fungsional Kepaniteraan : Panitera Pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti mempunyai garis tanggung jawab dengan Panitera Pengadilan dan Kelompok Fungsional Kesekretariatan mempunyai garis tanggung jawab kepada Sekretaris Pengadilan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru adalah : KETUA PENGADILAN, mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

Terselengaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;



Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;



Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang Berhubungan dengan Pengadilan;



Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;



Sebagai Top Manager Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan, Ketua Pengadilan menyerahkan quality management representatif (QMR) kepada Wakil Ketua Pengadilan.

5


WAKIL KETUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara / administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;



Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan;

HAKIM, mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

Melaksanakan Persidangan, memeriksa dan memutus perkara serta melakukan pengawasan pada bagian-bagian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan;



Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta Menyelesaikan Surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;



Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dalam Pemberian Dukungan di Bidang Teknis;



Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkara Perdata;



Melaksanakan Pengelolaan Perkara Pidana;



Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkara Khusus ( PHI/TIPIKOR );



Melaksanakan Pengelolaan Adminitrasi Perkara, Penyajian Data Perkara dan Transparansi Perkara;



Melaksanakan Adminitrasi Keuangan dalam Program Teknis dan Keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan, Minutasi, Evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan;



Melaksanakan Mediasi;



Melaksanakan Pembinaan Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan;



Melaksanakan Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Melaksanakan Audit Internal;

6


PANITERA, mempunyai tugas / tanggung Jawab : 

Melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;

menyelenggarakan fungsi : 

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;



Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;



Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;



Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Tipikor;



Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara PHI;



Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;



Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;



Pelaksanaan Mediasi;



Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;



Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

SEKRETARIS, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Pekanbaru;

menyelenggarakan fungsi : 

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;



Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;



Pelaksanaan Urusan Keuangan;



Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;



Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik; 7

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru | Tahun 2016 

Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;



Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

a. Panitera Muda Panitera Muda Perdata, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata pada Pengadilan Nnegeri Pekanbaru;



Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;



Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;



Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi;



Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;



Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;



Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkarayang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;



Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung;



Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;



Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;



Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

8


Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;



Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;



Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbnaru;



Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;



Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;



Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;






Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;



Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;



Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;



Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;






Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

9


Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung;



Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;









Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;



Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;







Panitera Muda Hukum, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;



Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;



Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;



Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;



Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;



Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;



Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;







10


Panitera Muda PHI, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perkara PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara PHI;



Melaksanakan Registrasi Perkara PHI;



Melaksanakan Penerimaan Pendaftaran Perjanjian Bersama ( Bipartit, Mediasi, Konsiliasi dan Menerima Data Perdamaian Putusan Abitrase, Permohonan Kasasi, Permohonan PK serta Permohonan Eksekusi;






Membuat SKUM untuk Perkara yang Nilai Gugatannya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih untuk dibayarkan kepada Kasir PN;



Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan Diminutasi;



Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;



Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;



Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;



Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Mahkamah Agung;












Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan PHI;

11


Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitra Pengganti;




Panitera Muda TIPIKOR, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perkara Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor;



Melaksanakan Registrasi Perkara Tipikor;



Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;






Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;



Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;



Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan Diminutasi;






Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;



Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung;



Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

12


Pelaksanaan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;






Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Tipikor;



Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitra Pengganti;




b. Kepala Sub. Bagian : Kasub. Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan



Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Kasub. Bag Umum dan Keuangan : Mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,



Perlengkapan Rumah Tangga



Keamanan



Keprotokolan



Hubungan Masyarakat



Perpustakaan



Pengelolaan Keuangan;

Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan. Mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan



Program, dan Anggaran



Pengelolaan Teknologi Informasi 13


Statistik



Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi



Pelaporan;

c. Panitera Pengganti (PP) Panitera Pengganti, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama



Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;



Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;



Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;



Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);



Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;



Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;



Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

d. Juru Sita / Juru Sita Pengganti : Juru Sita / Juru Sita Pengganti, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab : 

memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;



Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aamaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;



Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;



Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;



Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;



Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi; 14


Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;



Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait;

e. Staf administrasi : Staf administrasi mempunyai tugas ; melaksanakan/ menyelesaikan tugas administrasi di bidang masing- masing yang diberikan atasannya.

15


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PEKANBARU KETUA Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.,MH

WAKIL KETUA J O N I, SH., MH HAKIM 1. KARIR 2. Ad-Hoc PHI/TIPIKOR PANITERA ZAILANI SAHIB, SH

SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

YURNIDA, SE

SAHAT U.M HUTAGALUNG, SH. MH

PANMUD PIDANA

PANMUD PERDATA

PANMUD HUKUM

PANMUD PHI

PANMUD TIPIKOR

EFRIZAL, SH

Hj. DES SURYA,SH

AMIRIN, SH

ROSDIANA SITORUS, SH

DENNI SEMBIRING, SH

SUB.BAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN

SUB.BAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

Plt. SUB.BAG UMUM & KEUANGAN

DEWI MUSTIKA INDAH, S.KOM, SH

MISTI HUTAPEA, SmHk

MARIANTY G. SIMARMATA, S.Sos.,MH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. PANITERA PENGGANTI 2. JURU SITA/ JURU SITA PENGGANTI 3. PRANATA PENGADILAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. 2. 3.

4.

FUNGSI ARSIPARIS FUNSIONAL PUSTAKAWAN FUNSIONAL PRANATA COMPUTER FUNGSIONAL BENDAHARA

16


A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) merupakan serangkaian instruksi dan instrumen yang dibakukan (didokumentasikan) serta diberlakukan bagi setiap organisasi dan atau institusi pemerintah maupun non pemerintah. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan rujukan operasional bagi setiap personil baik secara individu maupun tim dalam melaksanakan aktivitas penyelesaian setiap pekerjaan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya pada unit kerja Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat dan ditetapkan untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta menghindari terjadinya penumpukan pekerjaan yang pada giliran berikut menurunnya kinerja secara institusional. Pada dasarnya prosedur bagi setiap bagian yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur ini terdiri dari prosedur yang berkaitan dengan Pelayanan Eksternal dan prosedur yang berkaitan dengan Pelayanan Internal. Dimana pelayanan eksternal merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur yang berkaitan dengan pelayanan eksternal tersebut ditetapkan dalam prosedur Teknis Yustisial, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan PHI dan Kepaniteraan Tipikor.

Perlayanan Internal merupakan berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung (Sekretariat) kepada seluruh unit-unit pegawai yang berada dalam lingkungan internal satuan kerja peradilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Prosedur yang berkaitan dengan pelayanan internal tersebut ditetapkan dalam prosedur a. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan; b. Bagian Kepegawaian dan Ortala dan c. Bagian Umum dan Keuangan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Kerja dan Administrasi Peradilan sehingga prosedur yang ditetapkan 17


pada masing-masing bagian saling berkaitan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru merujuk pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No.002 Tahun 2012, tanggal 24 Mei 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Opresional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Dengan merujuk pada dua payung hukum tersebut Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru telah diselesaikan dan selanjutnya dipergunakan oleh setiap unit pelaksana baik secara individu maupun tim untuk menyelesaikan beban kerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Eselon II A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru : 1.

Mendisposisi surat masuk kemudian diteruskan ke Panitera dan Sekretaris.

2.

Menerima Perkara Gugatan, Permohonan, BPSK, PHI, Pidana Biasa, Pidana Khusus dan Tipikor dari Panitera/Sekretaris dan Penetapan Majelis Hakim.

3.

Menanda Tangani Surat Keputusan terkait jalannya Administrasi Perkara dan Administrasi Umum.

4.

Menandatangani surat-surat keluar baik Bidang Kepaniteraan maupun Bidang Kesekretariatan.

5.

Melaksanakan persidangan baik perkara perkara perdata Gugatan, Permohonan, BPSK, PHI, Pidana Biasa, Pidana Khusus dan Tipikor.

6.

Memutus perkara perdata Gugatan, Permohonan, BPSK, PHI, Pidana Biasa, Pidana Khusus dan Tipikor.

7.

Menanda tangani Berita Acara Persidangan dan Putusan Perkara baik perkara Gugatan, Permohonan, BPSK, PHI, Pidana Biasa, Pidana Khusus dan Tipikor.

8.

Memantau Direktori Putusan yang telah masuk dan belum masuk pada CTS/SIPP.

9.

Koordinasi dengan Wakil Ketua terkait Pengawasan Bidang-bidang.

10. Koordinasi jalannya persidangan baik perkara perdata maupun perkara pidana dengan Hakim-Hakim. 11. Koordinasi dengan Hakim KIMASWAT terkait jalannya eksekusi perkara Pidana pada Lembaga Pemasyarakatan. 18


12. Memimpin rapat bulanan. 13. Mengikuti Rakor Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Muspida. 14. Melakukan koordinasi perkara Anmaning, Sita Delegasi, Sita Wilayah Pekanbaru dan Eksekusi. 15. Melakukan Penilaian kepada Pejabat dibawahnya. 16. Melakukan Rolling Ketua Majelis Hakim. 17. Menanda tangani RENSTRA, Indikator Kinerja dan LAKIP. 18. Menanda tangani Pembukuan Uang Pihak Ke 3, Register, Jurnal Perkara Pidana Umum, Khusus, Perkara Perdata Halaman Depan dan Halaman Belakang dan di paraf setiap halamannya. 19. Menetapkan Majelis Hakim untuk menyidangkan Perkara PK Perdata.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru : 1.

Melaksanakan Tugas-Tugas harian Ketua jika Ketua berhalangan hadir/Dinas Luar.

2.

Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh ketua berupa : - Menerima Berkas Perkara Pidana dari Panitera dan Sekretaris untuk selanjutnya dibagi kepada Majelis Hakim. - Menetapkan majelis Hakim Perkara Pidana Biasa (Perkara Tipiring, Perkara Tilang dan Peradilan Anak.

3.

Menanda tangani Permohonan / Persetujuan Ijin Pengeledahan dan Ijin penyitaan.

4.

Rapat Koordinator dalam Pengawas Bidang-Bidang untuk kelancaran jalan tugas dan penyelesaian/adanya kendala dalam pelaksanaan administrasi Perkara dan Administrasi Umum termasuk penyerapan anggaran).

5.

Memantau Direktori Putusan dan CTS/SIPP/SIPP.

6.

Melakukan Rapat BAPERJAKAT.

7.

Melakukan Pembinaan terhadap PNS terkait Alpa lewat 6 hari tanpa alasan yang jelas, telat masuk kerja lewat dari 5 hari dan meninggalkan tugas dengan waktu cukup lama sehingga menggangu pekerjaannya.

8.

Memimpin rapat dalam satu tahun 12 kali.

9.

Melaksanakan persidangan baik perkara pidana maupun perkara Perdata.

10. Menandatangani Berita Acara Sidang baik perkara Pidana maupun perkara Perdata. 19


11. Membacakan Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Perkara Perdata. 12. Memimpin Rapat Penyelengaraan Anggaran terkait jumlah penyerapan anggaran prosentase baik DIPA 01 dan 03. 13. Menandatangani perpanjangan penahanan.

2. Eselon III A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru : 1.

Mendisposisi surat masuk dari Ketua kemudian meneruskan kepada Kepaniteraan Muda.

2.

Menerima Perkara Pidana Biasa, Khusus dan perkara Perdata untuk diteruskan kepada Ketua dan untuk ditetapkan Panitera Pengganti.

3.

Memaraf /menandatangani Surat keluar baik di bidang Kepaniteraan.

4.

Menandatangani Laporan Bulanan, Tri Wulan, Semesteran dan Tahunan Bidang Perkara.

5.

Menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan.

6.

Membuat Konsep Surat Jawaban yang diperintahkan oleh Ketua / Wakil Ketua.

7.

Koordinasi dengan Wakil Panitera, Paitera-Panitera Muda terkait pelaksanaan penyelengaraan administrasi Perkara dan Arsip perkara.

8.

Menandatangani dan mencatat dalam buku register salinan putusan perkara yang akan dikeluarkan / disampaikan kepada Pihak-Pihak baik perkara Pidana, perdata, PHI dan Tipikor.

9.

Koordinasi dengan Wakil Panitera terkait CTS/SIPP dan Direktori Putusan perkaraperkara yang sudah putus namun oleh PPnya belum diinput.

10. Koordinasi dengan 5 orang Jurusita dan 4 Jurusita Pengganti terkait pelaksanaan perkara Anmaning, Sita Wilayah Pekanbaru, Sita Delegasi dan Eksekusi. 11. Menanda tangani Buku Keuangan Perkara dan Buku Keuangan APBN. 12. Melakukan penilaian kepada pejabat dibawahnya. 13. Menanda tangani Foto copy sesuai dengan aslinya untuk kepentingan data dukung perkara.

20


14. Menandatangani / Memaraf Surat Keterangan Tidak berperkara, Pendaftaran Surat Kuasa Isedentil untuk persidangan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum, Menanda tangani pendaftaran CV dan Warmeking. 15. Menandatangani Buku Register Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor di halamam depan dan halam belakang dan memaraf setiap halaman. 16. Menetapkan Panitera Pengganti untuk menyidangkan Perkara PK yang diajukan oleh Pemohon PK. 17. Melaksanakan penilaian kepada Panitera penganti.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru : 1.

Mendisposisi surat masuk dari Ketua kemudian meneruskan kepada Sub Bagian Kesekretariatan.

2.

Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Serta Sarana dan Prasarana;

3.

Menunjuk dan mengangkat PPK, Pejabat Pengadaan, Pengelola Keuangan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

4.

Menghadiri rapat bulanan yang pimpin oleh Ketua, Wakil ketua dan Panitera Sekretaris.

5.

Mengkoreksi Surat keluar dan memaraf dari Kepegawaian, Sub Keuangan dan Sub Umum.

6.

Menanda tangani Cek yang berkaitan dengan Angaran APBN tahun berjalan dalam memenuhi hak-hak pegawai dan pejabat Negara.

7.

Menanda tangani pengajuan pembelanjaan yang bersumber dari APBN jenis 01 dan 03.

8.

Mengadakan rapat koordinasi dengan bangian kesekretariatan.

C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Eselon III/b Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru : 1.

Melaksanakan tugas-tugas Panitera untuk bidang Kepaniteraan

jika Panitera

berhalangan hadir/ dinas luar.

21


2.

Menerima surat dari Panitera untuk diteruskan sesuai Disposisi Panitera kepada Panitera-Panitera Muda.

3.

Membukukan surat Delegasi Perkara dan membagikan kepada Jurusita Pengganti.

4.

Menerima dan mencatatnya berkas perkara pidana dan perkara perdata untuk melaksanakan persidangan dengan Majelis yang telah di tetapkan hari sidangnya oleh Ketua Majelis Hakim dan meminta Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemanggilan kepada Pihak-pihak.

3. Eselon IV A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru : 1.

SOP tentang Penerimaan Surat Masuk.

2.

SOP tentang Penerimaan Surat Keluar.

3.

SOP tentang Penerimaan Perkara Perdata Permohonan Melalui e-SKUM.

4.

SOP tentang Persidangan Perkara Perdata Permohonan.

5.

SOP tentang Panggilan Sidang Perkara Perdata Permohonaan.

6.

SOP tentang Penerimaan Perkara Perdata Gugatan Melalui e-SKUM.

7.

SOP tentang Persidangan Perkara Perdata Gugatan.

8.

SOP tentang Mediasi.

9.

SOP tentang Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Gugatan.

10. SOP tentang Pemberitahuan Putusan Verstek Perkara Perdata. 11. SOP tentang Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Banding. 12. SOP tentang Penerimaan Memori Banding/ Kontra Memori Banding. 13. SOP tentang Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Banding. 14. SOP tentang Pengiriman Berkas Perkara Perdata Gugatan Banding. 15. SOP tentang Pendaftaran Perkara Gugatan Kasasi. 16. SOP tentang Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi Perdata. 17. SOP tentang Pencabutan Perkara Perdata Kasasi Melalui Umum. 18. SOP tenatng Pengiriman Berkas Perkara Perdata Gugatan Kasasi. 19. SOP tentang Pendaftaran Perkara Perdata Peninjauan Kembali. 20. SOP tentang Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Peninjauan Kembali. 22


21. SOP tentang Pengiriman Berkas Perkara Perdata Peninjuan Kembali. 22. SOP tentang Pengiriman Berkas Perkara Perdata Peninjauan Kembali. 23. SOP tenatng Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali. 24. SOP tentang Penanganan Register Perkara Perdata Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali. 25. SOP tentang Pendaftaran Permohonan Eksekusi. 26. SOP tentang Pelaksanaan Aanmaning dan Eksekusi Riil/ Pengosongan. 27. SOP tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal. 28. SOP tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Gugatan Sederhana. 29. SOP tentang Konsinyasi. 30. SOP tentang Penerimaan Pendaftaran deponir Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru : 1.

SOP tentang Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Biasa.

2.

SOP tenatng Persidangan Perkara Pidana Biasa.

3.

SOP tentang Penyelesain Berkas Perkara Pidana Biasa.

4.

SOP tentang Pendaftaran Berkara Pidana Singkat.

5.

SOP tentang Berkas Perkara Anak.

6.

SOP tentang Pendaftaran Berkas Pidana Cepat ( Ringan/ Lalu Lintas ).

7.

SOP tenatng Persidangan Perkara Pidana Cepat ( Ringan ).

8.

SOP tentang Persidangan Perkara Pidana Cepat ( Pelanggaran Lalu Lintas ).

9.

SOP tentang Penanganan Berkas Pidana ( Cepat, Ringan dan Lalu Lintas ).

10. SOP tentang Penanganan Permohonan Banding Perkara Pidana. 11. SOP tentang Penerimaan Memori Banding/ Kontra Memori Banding Pidana. 12. SOP tenatng Pencabutan Permohonan Banding Pidana. 13. SOP tentang Pengiriman Berkas Pidana Banding. 14. SOP tentang Penanganan Permohonan Kasasi Perkara Pidana. 15. SOP tentang Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi Perkara Pidana. 16. SOP tentang Pencabutan Perkara Pidana Kasasi. 23


17. SOP tentang Pengiriman Berkas Perkara Pidana Kasasi. 18. SOP tentang Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana. 19. SOP tentang Persidangan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana. 20. SOP tentang Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana. 21. SOP tentang Penanganan Perkara Praperadilan. 22. SOP tentang Penerimaan Permohonan Grasi Perkara Pidana. 23. SOP tentang Pendataan Anak Korban. 24. SOP tentang Penerimaan Barang Bukti. 25. SOP tentang Penanganan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 29 (30) KUHP Tahap Satu dan Dua. 26. SOP tentang Permohonan Diversi dari Penyidik / Penuntut Umum. 27. SOP tentang Penanganan Permohonaan Izin / Persetujuaan Penggeledahan. 28. SOP tentang Penanganan Permohonaan Izin / Persetujuan Penyitaan. 29. SOP tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan. 30. SOP tentang Surat Masuk Kepaniteraan Muda Pidana. 31. SOP tentang Surat Keluar Kepaniteraan Muda Pidana. 32. SOP tentang Persidangan Perkara Pidana Singkat. 33. SOP tentang Penangan Berkas Perkara Pidana Singkat.

C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru : 1.

SOP tentang Pengelolaan Surat Masuk.

2.

SOP tentang Pengelolaan Surat Keluar.

3.

SOP tentang Pembuatan Laporan Bulanan.

4.

SOP tentang Pembuatan Laporan Catur Wulan.

5.

SOP tentang Pembuatan laporan Semester

6.

SOP tentang Pembuatan Laporan Tahunan.

7.

SOP tentang Penanganan Papan Informasi Perkara.

8.

SOP tentang Penanganan Arsip Berkas Perkara.

9.

SOP tentang Penanganan Meja Pengaduan Klarifikasi Surat Masuk Pengaduan.

10. SOP tentang Penanganan Meja Informasi. 24


11. SOP tentang Penanganan Surat Keterangan Penelitian. 12. SOP tentang Pengesahan Badan Hukum dan Surat Kuasa. 13. SOP tentang Surat Keterangan Tidak di Cabut Hak Pilih dan Tidak Sedang Menjalani Pidana. 14. SOP tentang Berkas Perkara. 15. SOP tentang Peminjaman Berkas Perkara. 16. SOP tentang Survei Kepuasan Pengaduan.

D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Pekanbaru : 1.

SOP tentang Pendaftaran Perkara PHI Gugatan.

2.

SOP tentang Penanganan Register Perkara PHI Gugatan.

3.

SOP tentang Persidangan Perkara PHI.

4.

SOP tentang Pemberitahuan Putusan Perkara PHI Gugatan.

5.

SOP tentang Pemberitahuan putusan verstek Perkara PHI.

6.

SOP tentang Penerimaan Perkara PHI Kasasi.

7.

SOP tentang Pendaftaran Perkara PHI Kasasi.

8.

SOP tentang Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi PHI.

9.

SOP tentang Pencabutan Perkara PHI Kasasi.

10. SOP tentang Pengiriman Berkas Perkara PHI Kasasi. 11. SOP tentang Penerimaan Perkara PHI Peninjauan Kembali. 12. SOP tentang Pendaftaran Perkara PHI Peninjauan Kembali. 13. SOP tentang Penerimaan Memori Peninjauan Kembali / Kontra Memori Peninjauan Kembali PHI Peninjauan Kembali. 14. SOP tentang Pencabutan Perkara PHI Peninjauan Kembali. 15. SOP tentang Pengirian berkas perkara PHI Peninjauan Kembali. 16. SOP tentang Pemberitahuan Putusan Perkara PHI Kasasi/Penijauan Kembali. 17. SOP tentang Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan PHI. 18. SOP tentang Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan PHI. 19. SOP tentang Pendaftaran Permohonan Eksekusi. 20. SOP tentang Pelaksanaan AanManing Dan Pelaksanaan Eksekusi. 25


21. SOP tentang Penaganan Register Perkara. 22. SOP tentang Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi.

E.

Standar Operational Prosedur (SOP) Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru :

1.

SOP tentang Pendaftaran Perkara Tipikor.

2.

SOP tentang Penanganan Perkara Tipikor.

3.

SOP tentang Pendaftaran Permohonan Banding Perkara Tipikor.

4.

SOP tentang Penerimaan Memori Banding / Kontra Memori Banding Perkara Tipikor.

5.

SOP tentang Pengiriman Berkas Banding Perkara Tipikor.

6.

SOP tentang Pencabutan Permohonan Banding Perkara Tipikor.

7.

SOP tentang Pemberitahuan Putusan Banding Perkara Tipikor.

8.

SOP tentang Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara Tipikor.

9.

SOP tentang Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perkara Tipikor.

10. SOP tentang Pengiriman Berkas Kasasi Perkara Tipikor. 11. SOP tentang Pencabutan Kasasi Perkara Tipikor. 12. SOP tentang Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Tipikor. 13. SOP tentang Penaganan Perkara Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Tipikor. 14. SOP tentang Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali (PK) Perkara Tipikor. 15. SOP tentang Pendaftaran Permohonan Grasi Perkara Tipikor. 16. SOP tentang Penanganan Permohonan Ijin/Persetujuan Penggeledahan. 17. SOP tentang Penanganan Permohonan Ijin/Persetujuan Penyitaan. 18. SOP tentang Penanganan Permohonan Perpanjangan Penahanan. 19. SOP tentang Surat Masuk Kepaniteraan Muda Tipikor. 20. SOP tentang Surat Keluar Kepaniteraan Tipikor. 21. SOP tentang Laporan Bulanan Kepaniteraan Tipikor. 22. SOP tentang Laporan Bulanan Catur Wulan Kepaniteraan Tipikor. 23. SOP tentang Laporan Kegiatan Hakim Kepaniteraan Tipikor. 24. SOP tentang Minutasi Berkas Perkara Kepaniteraan Tipikor. 25. SOP tentang Pendaftaran Perkara Praperadilan Tipikor. 26


F.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan :

1.

SOP tentang Penyusunan RENSTRA

2.

SOP tentang Perencanaan Anggaran

3.

SOP tentang Usulan Revisi Anggaran

4.

SOP tentang Usulan Revisi POK

5.

SOP tentang Backup Data Sipp

6.

SOP tentang Penanganan Masalah SIPP

7.

SOP tentang Sinkronisasi SIPP ke MA dan ke Website PN

8.

SOP tentang Penanganan Masalahan Jaringan LAN

9.

SOP tentang Pengelolaan WEBSITE

10. SOP tentang Penyusunan Laporan Tahunan 11. SOP tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

G. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Sub Kepegawaian dan Ortala : 1.

SOP tentang Pengelolaan Surat Dinas.

2.

SOP tentang Rekomendasi Tim Pemeriksa Penegakan Disiplin Pegawai.

3.

SOP tentang Penyelesaian Pembuatan Pengantar Hukuman Disiplin Bagi Hakum Dan PNS.

4.

SOP tentang Investarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai).

5.

SOP tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

6.

SOP tentang Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim.

7.

SOP tentang Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil.

8.

SOP tentang Rol Model.

9.

SOP tentang Pembuatan SK.Ketua PN.

10. SOP tentang Pengusulan Kenaikan Pangkat. 11. SOP tentang Update Data Kepegawaian Melalui Sikep MARI. 12. SOP tentang Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 13. SOP tentang Mutasi Hakim Dan Pegawai. 14. SOP tentang Usulan Promosi Jabatan. 27


15. SOP tentang Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri. 16. SOP tentang Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana. 17. SOP tentang Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). 18. SOP tentang Penyelesaian Surat Tugas. 19. SOP tentang Penyelesaian Permohonan Surat Cuti Hakim Dan Pegawai Negeri. 20. SOP tentang Penyelesaian Pembuatan Kartu Pemohon Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4). 21. SOP tentang Penyelesaian Dokumen Pelantikan/Peyumpahan Dan Menduduki Jabatan.

H. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan : 1.

SOP tentang Pengelolaan Surat Masuk.

2.

SOP tentang Pengelolaan Surat Keluar.

3.

SOP tentang Permintaa Barang-Barang Persediaan/ATK.

4.

SOP tentang Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian).

5.

SOP tentang Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.

6.

SOP tentang Pengelolaan Aplikasi Simak-BMN (Kegiatan Harian).

7.

SOP tentang Pelaporan Aplikasi Simak-BMN Persemester/Pertahun.

8.

SOP tentang Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin.

9.

SOP tentang Penyusun Uraian Tugas Satpam Dan Petugas Kebersihan Kantor.

10. SOP tentang Penyusuhan Rencana Kerja Tahun Bagian Umum. 11. SOP tentang Pengelolahan Perpustakaan. 12. SOP tentang Pelaksanaan Tugas Pemarkiran Kendaraan. 13. SOP tentang Penerimaan Wartawan. 14. SOP tentang Penerimaan TAMU. 15. SOP tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Specimen Tanda Tangan). 16. SOP tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Pembuatan Karti Identitas Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM)/Pengambil Surat Peirintah Pencairan Dana (SP2D).

28


17. SOP tentang Pengeloaan Administrasi Keuangan Pembuatan Rencana Penarikan Dana. 18. SOP tentang Pengajuan Uang Persediaan. 19. SOP tentang Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Induk). 20. SOP tentang Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Lembur). 21. SOP tentang Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Makan). 22. SOP

tentang

Pertanggungjawaban

Dimuka

Tunjangan

Khusus

Kinerja

(REKUNERASI). 23. SOP tentang Pembuatan Laporan Keuangan. 24. SOP tentang Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran. 25. SOP tentang Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak. 26. SOP tentang Penerbitan SPP-LS Belanja Modal. 27. SOP tentang Pencairan Honor Piket Posyankum. 28. SOP tentang Pencairan Uang Persediaan Untuk Belanja Barang. 29. SOP tentang Pengelolaan Keuangan Negara Bendahara Pengeluaran. 30. SOP Pembuatan Laporan E-Monev Keuangan. 31. SOP Pembuatan Laporan Bappenas Triwulan.

I.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Pengganti :

1.

SOP tentang Persidangan Perkara Pidana Biasa/Anak

2.

SOP tentang Persidangan Perkara Pidana Cepat(RINGAN)

3.

SOP tentang Persidangan Perkara Pidana Cepat (LALULINTAS)

4.

SOP tentang Persidangan Pidana Pra Peradilan

5.

SOP tentang Persidangan Perkara Perdata Gugatan

6.

SOP tentang Persidangan Perkara Perdata Permohonan

7.

SOP tentang Persidangan Perkara Tipikor

8.

SOP tentang Persidangan Perkara PHI

J.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusita/ Jurusita Pengganti :

1.

SOP tentang Pemanggilan Sidang Perkara Perdata. 29


2.

SOP tentang Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan Perkara Perdata.

3.

SOP tentang Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan Perkara Perdata.

4.

SOP tentang Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Perdata.

5.

SOP tentang Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Pidana.

6.

SOP tentang Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Perdata.

7.

SOP tentang Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Pidana.

8.

SOP tentang Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali Perkara Perdata.

9.

SOP tentang Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali Perkara Pidana.

10. SOP tentang Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Untuk Perkar Banding. 11. SOP tentang Panggilan Teguran AANMANING.

K. Standar Operasional Prosedur (SOP) Staf : 1.

Mengisi Buku Register induk, banding, kasasi, PK dan grasi.

2.

Membantu register persuratan.

3.

Mengisi dan menulis papan data.

4.

Membantu pengetikan surat-surat umum.

5.

Mendistribusikan surat-surat.

6.

Penjilitan berkas baik perkara Perdata, PHI, Pidana umum dan Tipikor .

7.

Menyerahkan berkas kepada Hakim-Hakim.

8.

Menyerahkan berkas yang sudah diminutasi ke bagian Kepaniteraan Hukum.

9.

Membantu pengisian SIPP/ CTS/SIPP.

10. Mencatat penundaan sidang dalam register dan SIPP/ CTS/SIPP. 11. Melaksanakan tugas dari atasan masing-masing.

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Eselon II 30


a) Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.

Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk.

b. Menerima dan mendisposisi berkas perkara. c.

Melaksanakan pembinaan kepegawaian.

d. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA. e.

Menugaskan Hakim pengawas bidang.

f.

Memimpin pelaksanaan Aanmaning dan Eksekusi.

g.

Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara dan keuangan DIPA.

h. Menerima, memeriksa dan memutus perkara. b) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.

Membantu Ketua melakukan pengawasan internal Pengadilan.

b. Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara Pidana, Singkat dan Cepat (Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas) serta Praperadilan. c.

Menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara Perdata Permohonan.

d. Mengeluarkan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan. e.

Mengeluarkan / menandatangani Perpanjangan Penahanan.

f.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan dan Rapat Dinas.

g.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara.

h. Minutasi Perkara. i.

Melakukan Mediasi.

2. Eselon III a) Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru : a. Menerima dan mendisposisi surat. b. Menjawab dan mengirim surat. c. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan. d. Melaksanakan anggaran. e. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim. f.

Menandatangani salinan Putusan dan Penetapan. 31


g. Menandatangani Akta Banding, Kasasi, PK dan Grasi. h. Menetapkan pemberian tugas kepada Bagian Kepaniteraan. i.

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA.

j.

Menandatangani Akta pendaftaram CV dan Surat Kuasa.

b) Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru : a. Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan. b. Melaksanakan pembinaan pegawai. c. Melaksanakan pengawasan. d. Menyusun laporan-laporan. e. Membuat dan menyusun rencana kerja. f.

Melaksanakan koordinasi ke Pengadilan Tinggi dan MA.

3. Eselon IV a) Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.

Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan.

b. Menerima Gugatan / Permohonan, Perlawanan. c.

Menerima Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi (Permohonan).

d. Mempersiapkan Penetapan (Penunjukan Majelis Hakim, PP, dan Blangko Mediator, Resume Eksekusi). e.

Menerima surat masuk.

f.

Pengiriman berkas Banding, Kasasi dan PK.

g.

Menyiapkan salinan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi serta Peninjauan Kembali (PK) bagi para pihak.

h. Merinci panjar perkara yang diajukan Pengugat / Permohonan, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi, sesuai radius SK KPN. i.

Membalas surat masuk maupun Delegasi yang terlambat.

j.

Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).

k.

Menyerahkan berkas yang telah Inkracht ke Bagian Hukum.

l.

Memberikan bimbngan pembinaan kepada Staf bawahan.

32


b) Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.


b. Menerima pelimpahan perkara Pidana biasa. c.

Menerima pelimpahan perkara Pidana cepat.

d. Menerima pelimpahan perkara Anak. e.

Menerima dan membuat Penetapan Diversi.

f.

Menerima permohonan Praperadilan.

g.

Menerima dan mengirim permintaan Banding.

h. Menerima dan mengirim Permohonan Kasasi. i.


j.

Menerima dan mengirim Permohonan PK.

k.

Menerima berkas perkara.

l.

Memberikan bimbingan, pembinaan kepada Staf.

c) Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.


b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara. c.

Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan.

d. Melaksanakan dan menyelenggarakan arsip perkara manual. e.


d) Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.


b. Menerima perkara masuk Tipikor. c.

Membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti.

d. Menerima, mengecek perkara yang minutasi dari Panitera Pengganti. e.


f.

Menerima dan menelaah surat-surat.

g.

Memproses perkara Tipikor yang sudah dimohonkan Banding, Kasasi dan PK sampai pengiriman berkas ke MA. 33


h. Memproses Penetapan, Penyitaan, Penggeledahan dan Perpanjangan Penahanan.

e) Panitera Muda Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

Pengadilan Negeri

Pekanbaru : a.


b. Menerima perkara Gugatan PHI. c.

Membuat penetapan-penetapan.

d. Menerima, mengecek perkara yang minutasi dari Panitera Pengganti. e.


f.

Menerima dan menelaah surat-surat.

g.

Membuat Akta Perjanjian Bersama Bipartit dan Mediasi.

h. Memproses perkara PHI yang sudah dimohonkan Kasasi dan PK sampai pengiriman berkas ke MA. i.

Membuat Resume dan penetapan serta kelengkapan berkas yang dimohonkan Eksekusi.

f) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri Pekanbaru: a.


b. Menerima, memeriksa, mengonsep dan mengarsipkan dokumen/ surat elektronik ataupun berkas fisik sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan. c.

Melaksanakan tugas perencanaan anggaran atau penyusunan anggaran (RKAKL) serta menyiapkan data pendukungnya.

d. Mengusulkan Revisi Anggaran. e.

Melaksanakan Pengelolaan TI.

f.

Melaksanakan Pengelolaan Website.

g.

Menyusun Laporan LkjIP.

h. Menyusun Laporan Tahunan.

g) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Pekanbaru : 34


a. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan. b. Meneliti surat-surat masuk dan mengkoreksi konsep surat. c. Melaksanakan pelantikan Pejabat. d. Menyiapkan bahan-bahan rapat. e. Menyusun laporan-laporan. f.

Menyelenggarakan tata usaha Kepegawaian.

h) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.


b. Melaksanakan tugas-tugas Bagian Umum. c.

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat.

d. Mengelola dan menyusun laporan Barang Milik Negara. e.

Menyusun Program Kerja 1 (satu) tahun.

f.

Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Keuangan.

g.

Menyusun Anggaran (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal).

h. Melaksanakan Anggaran yang terdapat dalam DIPA (Gaji induk, gaji susulan, gaji ke-13, uang makan pegawai, tunjangan khusus kinerja, uang lembur, persediaan, GU, LS, PNBP, Pajak). i.

Membuat / mengkoreksi laporan keuangan / Calk (SAKPA, LPJ, Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan).

j.

Penatausahaan dan pengawasan Anggaran (Kas umum, kas pembantu, kas Bank, kas tunai, pembantu UP, pembantu LS Bendahara, pembantu Pajak).

k.

Melaksanakan manajemen pengarsipan surat masuk dan keluar.

l.

Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para Staf bawahan.

4. Fungsional a) Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.

Menerima berkas perkara.

b. Membuat penetapan-penetapan perkara. c.

Membuat Berita Acara Sidang.

d. Pengetikan Putusan. 35


e.

Minutasi perkara.

f.


b) Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.

Membuat Relaas Panggilan dan Pemberitahuan.

b. Menjalankan Relaas Panggilan dan Pemberitahuan. c.

Menjalankan Relaas Delegasi.

d. Melaksanakan Panggilan Aanmaning. e.

Melaksanakan dan membuat BA Penyitaan Jaminan dan Penyitaan Eksekusi.

f.

Melaksanakan dan membuat BA Eksekusi.

5. Staf Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Staf Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.

Mengisi Buku Register induk, banding, kasasi, PK dan Grasi.

b. Membantu register persuratan. c.

Membuat tanda terima surat.

d. Mengisi dan menulis papan data. e.

Membantu pengetikan surat-surat umum.

f.

Mendistribusikan surat-surat.

g.

Penjilitan berkas baik perkara perdata, PHI, Pidana umum dan Tipikor.

h. Menyerahkan berkas kepada Hakim-Hakim. i.

Menyerahkan berkas yang sudah diminutasi ke bagian Kepaniteraan Hukum.

j.

Membantu pengisian SIPP/ CTS.

k.

Mencatat penundaan sidang dalam register dan SIPP/ CTS.

l.

Melaksanakan tugas dari atasan masing-masing.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia 36


1.

Profil Sumber Daya Manusia.

NO

TENAGA TEKNIS

PANGKAT / GOL. RUANG

KET

1

2

3

4

1.

KETUA: Dr.MARSUDIN NAINGGOLAN,SH.,MH

2.

WAKIL KETUA : JONI,SH.,MH

3.

4.

Pembina Utama Madya (IV/d)

Pembina Utama Muda (IV/c)

HAKIM: 1. RINALDI TRIANDIKO, SH.,MH


2. DAHLIA PANJAITAN, SH


3. MARTIN GINTING,SH.,MH

Pembina Tk. I (IV/b)

4. SORTA RIA NEVA,SH.,M.HUM

Pembina Tk. I IV/b)

5. ELFIAN,SH.MH


6. YUDISILAEN,SH.MH


7. ASTRIWATI,SH,.MH


8. EDITERIAL,SH.,MH

Pembina Tk. I IV/b)

9. RADEN HERU KUNTODEWO,SH.MH


10.SULHANUDIN,SH.MH


11.FATIMAH,SH.MH


12.KHAMOZARO WARUWU,SH.MH

Pembina Tk. I (IV/a)

13.TONI IRFAN,SH


14.ABDUL AZIZ,SH.M.HUM


15.JULI HANDAYANI,SH.M.HUM


HAKIM AD HOC TIPIKOR : 1. Dr. M. SURYADI , SH.MH 2. RAKHMAN SILAEN, SH.,MH 3. HENDRI, SH.,MH

Pembina Tk. I (IV/a) 37


4. YANUAR ANARDI, SH.,MH

P e n a t a Tk. I ( III/d )

5. H. AHMAD DRAJAD, SH.,MH


6. DARLINA DARWIS,SH.,MH

P e n a t a Tk. I ( III/d ) P e n a t a Tk. I ( III/d )

5.

HAKIM AD HOC PHI : 1. MUHAMMAD FAUZI,SE


2. TUMPAK TINAMBUNAN,SE


3. ELIAS HAMONAGAN,SE.,SH.MH 4. IMAM P.H NASUTION,SH.MH A. BAGIAN KEPANITERAAN. 6.

PANITERA :

Pembina ( IV/a )

- ZAILANI SYAHIB,SH 7.

WAKIL PANITERA :

Penata Tk. I ( III/d )

SAHAT U.M HUTAGALUNG, SH. MH

8.

PANITERA MUDA PERDATA :


- HJ. DES SURYA, SH 9.

PANITERA MUDA PIDANA :


- E F R I Z A L, SH 10.

PANITERA MUDA HUKUM :


- A M I R I N , SH 11.

PANITERA MUDA TIPIKOR :


- DENNI SEMBIRING, SH 12.

PANMUD PHI :


- ROSDIANA SITORUS, SH

13.

PANITERA PENGGANTI :

Pembina ( IV/a )

1. ZETTA GULTOM, SH.,MH.

P e n a t a ( III/c )

2. Hj.SURYANI AFAN,SH


3. AMIR TRIYONO, SH.


4. SRI APRIATI, SH


5. SOLVIATI, SH.,MH

P e n a t a ( III/c ) 38


6. MUHAMMAD YUNUS, SH


7. Hj. ELINDA, Sm.Hk


8. Hj. EFRIDA


9. Y A N I S


10. Y U S N I T A

Penata Muda Tk. I ( III/b )

11. VICTORIA, Sm.Hk


12. MONTHA, Sm.Hk


13. S E N I W A T I


14. S U M A R N I


15. Hj. DELISNAWAT

Penata Muda ( III/a )

16. IRENE WISMERI, SH 17. NURLISMAWATI, SH 18. NURFITRIA, SH

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI : 14.

- JURUSITA : 1. HENDRI RUSPIANTO, SH 2. SALEH ABAS, SH 3. B A K R I, SH 4. T U M I R A N 5. B A S R I L Penata Muda ( III/a)

15.

- JURUSITA PENGGANTI


1. SULAIMANSYAH

Penata Muda ( III/a )

2. LILIS TRIANA, SH

Pengatur Tk. I ( II/d )

3. ANGGIA PUTRA. N, A.Md., SH

Pengatur Tk. I ( II/d )

4. ASMAILANI, A.Md 5. ANDRI GOK NABASA NAINGGOLAN No

TENAGA TEKNIS ADMINISTRASI

PANGKAT/ GOL RUANG

KET

39

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru | Tahun 2016 B. BAGIAN SEKRETARIAT.

1.

SEKRETARIS :

2.

Y U R N I D A, SE

Pembina ( IV/a )

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN: -

3.

DEWI MUSTIKA INDAH, S.Kom., SH.

Penata (III/c)

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA : -

4.

MISTI HUTAPEA, Sm.Hk

PenataTk. I (III/d)

Plt.KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN : -

MARIANTY G SIMARMATA, S.Sos.,SH.MH Penata Muda Tk.I (III/b)

C. BAGIAN STAF :

1. M A S R I, SH 2. RAMLAN HASUDUNGAN, SH

Penata Tk.I ( III/d )

3. Dra. HELEN DOTOR SIRAIT

Penata Tk.I ( III/d )

4. ERMI HARUN


5. MELLA IVA RIFANI

Pengatur (II/c)

6. TARUDDIN

Pengatur(II/c)

7. DODI BUANA SAPUTRA

Pengatur(II/a) Pengatur(II/a)

TENAGA H O N O R E R ( MASUK DALAM ANGGARAN DIPA ) : DIPERBANTUKAN NO

NAMA

TUGAS

SEBAGAI

1.

YAN ASRAH

SATPAM.

-

2.

SISWANTO

SATPAM.

-

3.

VICTOR SAMPE TUA

SATPAM

-

40

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru | Tahun 2016 4.

FRANGKY RAHMADANI

SATPAM

-

5.

RIKI FAHDIANSYAH, SH

SOPIR

Staf Kepegawaian

6.

MAY HENDRI RACHMAD

SOPIR

Staf Perdata

7.

CATOPRA NAINGGOLAN

SOPIR

Staf Pidana

8.

Z. ALBAR

SOPIR

Staf Umum

9.

ERIYANI, S.Ag

PRAMUBAKTI

Staf PHI

10.

HERMAN

PRAMUBAKTI

Staf Pidana

11.

TRI NOVITA

PRAMUBAKTI

Staf Perdata

12.

IWANITA PERDANA PUTRI

PRAMUBAKTI

Staf Pidana

13.

W A H Y U N I, SH

PRAMUBAKTI

Staf Keuangan

14.

RAHMAN HIDAYAT

CS

Staf Hukum

15.

YUDHA SEPTIAN PRATAMA, SH

CS

Staf PTIP Perencanaan

16.

BUDI ISWARA, S.Kom., M.Kom

CS

Staf PTIP

17

SRI WIDYASTUTI

CS

Staf Perdata

18

RESTI DIANA PUTRI, SH

CS

Staf Informasi

Rekapitulasi : A. Hakim Karir termasuk Ketua/ Wakil B. Hakim Ad Hoc Tipikor

: 17 orang :

6 orang 41


C. Hakim Ad Hoc PHI

:

4 orang

D. Panitera

:

1 orang

E. Sekretaris

:

1 orang

F. Panmud

:

5 orang

G. Kasubbag

:

3 orang

H. Panitera Pengganti

: 21 orang

I. Juru Sita

:

5 orang

J. Juru Sita Pengganti

:

5 orang

K. Pegawai Staf

:

7 orang

L. Honorer DIPA

: 17 orang JLH

NO

NAMA JABATAN

(ORG)

1

KETUA

1

2

Wakil Ketua

1

3

Hakim Karier

15

4

Hakim Ad Hoc Phi

4

PENDIDIKAN SD

SMP

SMA

D3

GOLONGAN S1

S2

S3

I

II

III

1

IV 1

1

1

2

13

15

2

2

Hakim Ad Hoc 5

Tipikor

6

5

1

6

Sekretaris

1

1

1

7

Panitera

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Panitera Muda 8

Perdata Panitera Muda

9

Pidana Panitera Muda

10

Hukum

1

1

1

11

Panitera Muda Phi

1

1

1

1

1

1

Panitera Muda 12

Tipikor Kasub. Bag

13

Kepegawaian

1

1

1

Plt.KASUB. BAG UMUM & 14

KEUANGAN

1

1

1

42

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru | Tahun 2016 Kasub. Bag Perencanaan, TI 15

Dan Pelaporan

1

16

Panitera Pengganti

21

7

17

Juru Sita

5

2

18

Juru Sita Pengganti

5

2

19

Staf Administrasi

7

1

3

75

1

14

Total Pegawai 20

Honorer Dipa

Total Pegawai + Honorer

2.

1

17 92

3

27

3

20

3 1

5

13 1

8

1

5

2

3

2

3

4

3

28

1

25

2

7

38

20

24

2

7

38

20

4 5

32

REKRUITMEN. Pada tahun anggaran 2016 tidak ada Penambahan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terletak di Jalan Teratai Nomor : 85 adalah berfungsi sebagai Kantor Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dilihat dari jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dapat kita lihat dalam Rekapitulasi Hakim / Pegawai, maka untuk menyamakan standar pegawai pada Pengadilan Negeri Klas 1A, kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat membutuhkan pegawai antara lain : a. Panitera Pengganti

: 5 orang

: Lulusan Sarjana Hukum

b. Staf

: 18 orang : Lulusan Sarjana atau D3 Komputer, Sarjana

Hukum dan Sarjana Akuntasi 3.

Mutasi Selama Tahun 2016 telah tejadi mutasi Hakim, Pejabat struktural/ fungsional ,

baik mutasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A maupun keluar dari Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu : A. MUTASI KELUAR DARI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU :

43


NO NAMA , N I P

PANG

NO. SK. MUTASI

KAT/

JABATAN

JABATAN

KET.

LAMA

BARU

T.M.T

GOL 1.

2.

H. A.S.

IV/d

Ketua PN.

Ketua PN.

PUDJOHARSOYO,

04.5/4/2016 tgl. Pekanbaru

Jakarta

22-05-

SH.M.Hum

22-04-2016

Barat

2016

AMIN ISMANTO,

IV/c

SH.,MH

3.

782/DJU/SK/KP.

ANGGIAT,

IV/b

SH.,M.Hum

782/DJU/SK/KP.

Wakil

Ketua PN.

04.5/4/2016 tgl.

Ketua PN.

Padang

22-04-2016

Pekanbaru

864/DJU/SK/KP.

Hakim PN.

Hakim PN.

04.5/5/2016 tgl.

Pekanbaru

Padang

2016

02-05-2016 4.

5.

TAVIP

20-062016

840/DJU/SK/KP.

Panitera

Panitera

DWIYATMIKO,

04.5/4/2016 tgl.

PN.

PN.

20-06-

SH.,MH

28-04-2016

Pekanbaru

Medan

2016

864/DJU/SK/KP.

Hakim PN.

Hakim PN.

11-06-

04.5/5/2016 tgl.

Pekanbaru

Bandung

2016

864/DJU/SK/KP.

Hakim PN.

Hakim PN.

27-07-

04.5/5/2016 tgl.

Pekanbaru

Batam

2016

1060/DJU/SK/KP

Hakim PN.

Wakil

05-09-

.04.5/6/2016

Pekanbaru

Ketua PN.

2016

IRWAN EFENDI,

IV/b

20-06-

IV/c

SH.,MH

02-05-2016 6.

MANGAPUL

IV/b

MANALU, SH.,MH

02-05-2016 3. 7.

YUZAIDA, SH.,MH

IV/c

tgl. 29-06-2016

Bukit Tinggi

8.

IV/a

44


9.

MARLIANIS,

PP. PN.

PP. PT.

SH.,MH

Pekanbaru

Pekanbaru 2016

1597/DJU/SK/KP

Wkl

Panitera

16-12-

.04.5/10/2016

Panitera

PN. Dumai

2016

SAHAT U.M.

IV/a

HUTAGALUNG,

PN.

SH.,MH

Pekanbaru

15-12-

B. MUTASI MASUK KE PENGADILAN NEGERI PEKANBARU :

NO

NAMA ,. N I P

PAN

NO. SK.

JABATAN

JABATAN

KET.

GKAT

MUTASI

LAMA

BARU

TMT

/ GOL

1.

IMAM PENGADILAN

79/DJU/SK/KP

Hakim Ad

Hakim Ad

HIDAYAHNASUTION,SH.,MH

04.5/2/2016

Hoc PHI

Hoc PHI

11-04-

Bengkulu

PN.

2016

Pekanbaru KHAMOZARO 2.

WARUWU,SH.MH

IV/a

66/DJU/SK/KP

KPN

Hakim PN

04.5/2/2016

Gunung

Pekanbaru

NIP:196912171993031002

Sitoli -

3.

DARLINA DARWIS,SH

DR.MARSUDIN 4.

NAINGGOLAN.SH,.MH

IV/d

2016

94/DJU/SK/KP

Hakim

Hakim Ad

04.5/2/2016

Adhoc

Hoc Tipikor

02-05-

Palangkara

PN

2016

yu

Pekanbaru

788/DJU/SK/K

Wkpn

KPN

P04.5/4/2016

Medan

Pekanbaru

NIP:196107171988031002

HUM NIP:197507271999032002

25-052016

JULI HANDAYANI,SH.M., 5.

28-04-

IV/a

864/DJU/SK/K

Hakim Pn

Hakim

P.04.5/2016

Batam

PNPekanba

20-06-

ru

2016

45


6.

ZAILANI SYAHIB, SH

IV/b

840/DJU/SK/K

Panitera

Panitera

P.04.5/4/2016

PN.

PN.

21-06-

Bengkulu

Pekanbaru

2016

PP Pn Rohil

PP

NIP. 195903141986031019 TRISNAWATI 7.

8.

III/c

NIP:196101011982032004

JONI,SH.,MH

891/DJU/SK/K P04.5/5/2016

IV/c

PN.Pekanb

27-06-

aru

2016

782/DJU/SK/K

Ketua

WKPN

P04.5/4/2016

Pengadilan

Pekanbaru

NIP:196406161986031002

Tinggi

29-062016

Cibinong FATIMAH,SH.,MH 9.

NIP:197102051996032002

IV/b

1572/DJU/SK/

Kpn

Hakim

KP04.5/9/201

Prabumulih

Madya

28-11-

Muda Pn

2016

6

Pekanbaru AYU TRISNA 10.

NOVRIYANI,SH.,MH

III/b

1616/DJU/SK/

PP Pn

PP Pn

KP.04.5/2016

Bangkinang

Pekanbaru

NIP:198702232009122003

11.

NOVITA SARI ISMAIL,SH

2016

III/c

1597/DJU/SK/

Panmud

PP Pn

KP.04.5/2016

Pidana Siak

Pekanbaru

NIP:198211012007042001

12.

AMIR TRIYONO, SH

01-12-

01-122016

III/d

1596/DJU/SK/

PP. PN.

PP. PN.

20-12-

KP.04.5/10/20

Prabumulih

Pekanbaru

2016

Nip. 196810011993031003

4.

Promosi Dengan adanya kekosongan Jabatan Kasub. Bag Umum dan Keuangan pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, kami usulkan Pegawai dari Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama : NO

NAMA, NIP.

PANGKAT

JABATAN LAMA

/ GOL 1.

NIP. 198304032009042009

KET.

BARU

MARIANTY G SIMARMATA, S.Sos,SH.,MH

USUL JABATAN

Kasub. Bag Umum III/b

Staf

dan Keuangan

Kepegawaian 46


5.

Pensiun Selama Tahun 2016 tidak terdapat pegawai yang pensiun.

6.

Pegawai yang Meninggal : Selama Tahun 2016 terdapat 1 (satu) orang pegawai yang Meninggal Dunia, yaitu

saudara : Allans Parnaungan, SH, Jabatan Kasub.Bag. Umum, (meninggal tanggal 11 Oktober 2016 akibat sakit).

B. Keadaan Perkara

BANDING

KASASI

PK

GRASI

322

275

137

80

57

7

-

2

Permohonan

10

204

199

15

0

0

0

-

-

14

12

2

-

-

-

-

243

1.282

1.268

257

110

60

5

1

BERHASIL

SISA 2016

90

2016

Gugatan

PUTUS

MASUK

1

KETERANGAN

2016

SISA 2015

1. Rekapitulasi Perkara

A Perdata

Gugatan 3

Sederhana

B Pidana 1

Pidana Biasa Pidana cepat (Tipiring/

2

Lalu Lintas)

0

23.559 23.559 0

0

0

0

-

3

Pra Peradilan

0

24

24

0

0

0

0

-

4

Anak

0

23

23

0

4

3

0

-

26

88

66

48

42

30

7

-

16

102

90

28

0

58

6

-

Pidana Khusus C

Tipikor

D PHI E

Mediasi

322

6

F

Diversi

23

8 47


2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Rasio penanganan perkara terhadap majelis di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

1:68

Perkara

B

Pidana

1:254

Perkara

C

Tipikor

1:23

Perkara

D

PHI

1:39

Perkara

3. Putusan yang diajukan Banding Putusan yang diajukan Banding di Pengadilan Negeri Pekanbaru :

a.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding di Pengadilan Negeri

Pekanbaru: PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

42

Perkara

B

Pidana

60

Perkara

C

Pidana Khusus Tipikor

4

Perkara

D

PHI

0

Perkara

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding di Pengadilan Negeri Pekanbaru: PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

10

Perkara

B

Pidana

15

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

48


c.

Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding

Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

4. Putusan yang diajukan Kasasi Putusan yang diajukan Kasasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru : a.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk.Kasasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

8

Perkara

B

Pidana

15

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.Kasasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

49


c.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

2

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk.Kasasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru :

e.

PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.Kasasi Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

8

Perkara

B

Pidana

3

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Pekanbaru : 50


a.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

4

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru :

c.

PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

1

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

51


d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk.Kasasi Yang dikuatkan Tk.PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru :

e.

PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

1

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan di Tk.Kasasi Yang dikuatkan Tk.PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru :

f.

PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk.Kasasi Yang dibatalkan Tk.PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

52


g.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru :

i.

PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

53


j.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk.PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru :

k.

PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru :

l.

PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

54


m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

2

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

55


p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru :

r.

PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK di Pengadilan Negeri Pekanbaru : PERKARA

JUMLAH

A

Perdata

0

Perkara

B

Pidana

0

Perkara

C


0

Perkara

D

PHI

0

Perkara

56


C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1) Gedung Kantor Gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No. 85 Pekanbaru dengan luas tanah 2.932 m2. Status tanah Sertifikat Hak Pakai An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang diatasnya dibangun Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru seluas 2.157 m2. Bangunan terdiri dari 2 (dua) lantai : 

Lantai I (satu) diperuntukan sebagai : - Ruang Kerja Sekretaris; - Ruang Kerja Wakil Panitera; - Ruang Sidang Anak; - Ruang Mediasi; - Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Hukum; - Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Perdata; - Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Pidana; - Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Tipikor; - Ruang Kerja Kepaniteraan Muda PHI; - Ruang Kerja Sub. Bagian Umum; - Ruang Sidang Utama; - Ruang Sidang; - Ruang Tunggu Jaksa; - Ruang Posyankum; - Ruang Tunggu Terbuka; - Ruang Ibu Menyusui; - Ruang Tunggu Bapas, Peksos, dan TKS, Anak Saksi, LPAS; - Ruang Ramah Anak; - Ruang Sel Tahanan; - Toilet;



Lantai 2 (dua) diperuntukan sebagai : - Ruang Kerja Ketua; - Ruang Kerja Wakil Ketua; 57


- Ruang Kerja Hakim; - Ruang Kerja Hakim AdHoc Tipikor/ PHI; - Ruang Kerja Panitera; - Ruang Kerja Sub Bagian Keuangan; - Ruang Kerja Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; - Ruang Kerja Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; - Ruang Kerja Panitera Pengganti; - Ruang Rapat - Ruang Server; - Ruang Sidang Utama; - Ruang Sidang; - Ruang Tunggu Tamu; - Ruang Arsip; - Toilet;

2) Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan Fasilitas gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru berupa : 



Daya Listrik : - Daya listrik Gedung

: 41.500 KWH;

- Genset berkapasitas

: 5000 KWH dan 12.500 KWH;

Sarana fasilitas kebutuhan air meliputi : - Mesin Pompa Air (Water Pump)

: 2 unit;



Tabung Pemadam Kebakaran

: 2 unit;



Alat Komunikasi meliputi : - Telepon (terdaftar di TELKOM)

: 2 unit;

- Mesin Fax

: 1 unit;

- PABX

: 1 unit;

- CCTV

: 1 unit terdiri dari : 8 Kamera;

- Bandwith internet

: 40 Mbps;

- Jaringan LAN

: 150 titik;

- Access point

: 5 unit; 58




- HUB

: 7 unit;

- Laptop

: 12 unit;

- PC

: 28 unit;

- Printer

: 12 unit;

Pendingin Ruangan terdiri dari : - AC Split



: 29 unit;

Musholla Fasilitas Tempat Ibadah yang dilengkapi AC Split dengan tempat wudhu dan kamar mandi terletak disamping Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3) Rumah Dinas Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki Rumah Dinas sebanyak 14 (empat belas) unit yang ditempati oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Pegawai.

4) Pengadaan Di Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki pengadaan berupa PC, Laptop, Printer, Router, Scanner, Mesin e-Skum, ATR ; - PC

: 5 unit;

- Laptop

: 2 unit;

- Printer

: 5 unit;

- Scanner

: 1 unit;

- Router

: 1 unit;

- Mesin e-Skum

: 1 unit;

- ATR

: 1 unit;

2. Jaringan LAN; 3. Fasilitas Perkantoran berupa AC; - AC Split

: 5 unit

5) Pemeliharaan Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menjaga aset Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Tahun Anggaran 2016 59


telah melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Pengadilan Negeri Pekanbaru meliputi : 

Perbaikan Ruang Tunggu Terbuka, Ibu Menyusui, Ruang Jaksa, Ruang Posyankum.



Perbaikan Halaman Kantor



Pengecatan Gedung Kantor.

6) Penghapusan Barang Milik Negara Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak ada melakukan penghapusan Barang Milik Negara.

7) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak ada melakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.

D. Pengelolaan Keuangan Sebagaimana 59/PMK.06/2005

yang

diamanatkan diubah

Peraturan

Peraturan

Menteri

Menteri

Keuangan

Keuangan

RI

RI

Nomor

Nomor

:

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Satker. Pelaporan Keuangan adalah salah satu kebijakan akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 59/PMK.06/2005 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta 60


Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada

pemakai

laporan,

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance). DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098849) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU 1. Belanja Pegawai

KODE

PAGU

REALISASI

AKUN

(Rp.)

(Rp.)

NO.

%

I

51

1

511111

2

511119

3

511121

4

511122

5

511123

6

511124

7

511125

8 9

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji

Rp

12,442,902,000

Rp

12,431,554,162

Rp

3,478,895,000

Rp

3,447,283,760

100

Rp

49,000

Rp

Rp

264,158,000

Rp

248,731,256

94.63

Rp

73,697,000

Rp

78,533,644

99.85

Rp

39,160,000

Rp

37,160,000

94.89

Rp

4,153,925,000

Rp

4,124,824,801

99.78

Belanja Tunj. PPh PNS

Rp

709,012,000

Rp

689,583,768

100

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

Rp

161,280,000

Rp

166,493,580

100

511129

Belanja Uang Makan PNS

Rp

562,320,000

Rp

508,474,000

PNS Belanja Tunj. Suami/istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS

41,353

99.79

84.39

99.99

61

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru | Tahun 2016 10

511151

11

511157

12

511158

13

512211

Belanja Tunj. Umum PNS Belanja

Tunjangan

Kemahalan Hakim Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc Belanja Uang Lembur

Rp

21,924,000

Rp

17,870,000

Rp

344,250,000

Rp

291,600,000

100

Rp

2,590,000,000

Rp

2,758,734,000

100

Rp

44,232,000

Rp

44.224.000

Rp

12,431,554,162

Rp

Total Belanja Pegawai

12,442451,902,000

81.51

99.98 9979

2. Belanja Barang Non Operasional dan Operasional

KODE

PAGU

REALISASI

AKUN

(Rp.)

(Rp.)

NO.

%

I

1066.006

1

521211

2

521219

3

522141

4

Layanan dukungan manajemen Pengadilan Belanja Bahan

Rp.

390,687,000

RP.

382,625,311

97.94

Rp

118,247,000

Rp

117,907,620

99.71

Rp

114,840,000

Rp

114,400,000

99.62

Belanja Sewa

Rp

100,000,000

Rp

100,000,000

522191

Belanja Jasa Lainnya

Rp

300,000

5

524111

Belanja Perjalanan Biasa

Rp

52,500,000

Rp

47,317,691

6

524113

Rp

4,800,000

Rp

3,000,000

Rp

1,162,436,000

Rp

1,157,063,091

Rp

376,280,000

Rp

373,931,516

Rp

32,831,000

Rp

32,170,995

Belanja

Barang

Non

Operasional Lainnya

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

0

100.00 0%

90.13

62.50

Penyelenggaraan II

1066.994 002

Operasional

dan

Pemeliharaan

99.54

Perkantoraan 6

521111

7

521114

Belanja

Keperluan

Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

99,38 97.99

62


8

521115

9

521119

10

521811

Belanja

Honor

Operasional Satuan Kerja Belanja

Barang

Operasional lainnya Belanja

Barang

Persediaan

Barang

Rp

52,200,000

Rp

52,200,000

100

Rp

26,480,000

Rp

26,479,920

100

Rp

83, 050,000

Rp

83,048,740

100

Rp

4,200,000

Rp

4,200,000

88.50

Rp

168,336,000

Rp

167,572,397

99.55

Rp

4,212,000

Rp

3,091,225

73.39

Rp

151,205,000

Rp

150,847,790

Rp

37,250,000

Rp

37,150,000

Rp

221,892,000

Rp

221,870,508

Rp

4,500,000

Rp

4,500,000

Rp

1,553,123,000

Rp

Konsumsi 11

Belanja 521813

Barang

Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges

12

522111

13

522112

14

523111

Belanja Langanan Listrik

Belanja Telepon Belanja

523119

Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan Belanja

15

Langganan

99.76

Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

99.73

Lainnya 15

523121

16

523133

Belanja

Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Belanja

Pemeliharaan

Jaringan

Total Belanja Barang

1,539,688,402

99.99

100

99.14

3. Belanja Modal

KODE

PAGU

REALISASI

AKUN

(Rp.)

(Rp.)

NO.

%

I

534161

2

532111

Belanja Modal Jaringan LAN Belanja

Modal

Pengolah Data

Alat

Rp

Rp.

30,000,000

Rp

29,915,000

152,000,000

Rp.

151,500,000

99.72 99.67

63

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru | Tahun 2016 3

532111

Belanja Modal Fasilitas Perkantoran

Total Belanja Modal

Rp

25,000,000

Rp

24,915,000

Rp

207,000,000

Rp

206,330,000

99.66

99.68

DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM (099214) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KODE

PAGU

REALISASI

AKUN

(Rp.)

(Rp.)

NO.

I

1 2

%

1049.003

521811

522131

Pelaksanaan

Pos

Rp

46,920,000

Rp

42,000,000

Persediaan Brg Konsumsi

Rp

18,120,000

Rp

18,000,000

Belanja Jasa Konsultan

Rp

Rp

24,000,000

Pelayanan Hukum Belanja

Barang

Perkara 1049.005 II 1

521211

521811 2

28,800,000

89.51

99.34

83.33

yang

diselesaikan

ditingkat

pertama dan banding

95.50

yang tepat waktu

Rp

283,790,000

Rp

271,010,000

Belanja Bahan

Rp

203,790,000

Rp

191.010.000

Belanja

Barang

Persediaan

Barang

Konsumsi

93.73

100 Rp

80,000,000

Rp

80,000,000

Penyelesaian Perkara III

1049.006

PHI dan Pelaksanaan Pembebasan Perkara

Rp

70,000,000

Rp

69,892,000

Rp

60,000,000

Rp

59,892,000

99.85

(Prodeo)

1

521219

521811 2

Belanja

Barang

Non

Operasional Belanja

Barang

Persediaan

Barang

Konsumsi

Total Belanja Barang

99.82

100 Rp.

10,000,000

Rp.

10,000,000

Rp

400,710,000

Rp

382,902,000

95.56

64


E. Dukungan Teknologi Informasi Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat sarana dan prasarana pendukung antara lain :  Perangkat Keras : 1. Monitor 2. CPU 3. Server 4. Acces Point 5. Modem 6. Jaringan Komputer 7. Router 8. HUB  Perangkat Lunak : 1. Website 2. CTS/ SIPP 3.1.5 3. Aplikasi E-SKUM 4. Aplikasi Perpustakaan 5. Aplikasi Tilang 6. Aplikasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar F. Regulasi Tahun 2016 Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mengambil kebijakan dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu kepada ICPE (Indonesia Court Performance Excellence). untuk mewujudkan itu Ketua Pengadilan Negeri sebagai Top Manager telah menerbitkan regulasi sebagai berikut: 1. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor:W4-

U1/2235/KP.03.3/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (PNPM) pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 2. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor:W4-

U1/3107/HN.01.1/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 65


3. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor:W4-

U1/2271/KP.03.3/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 4. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor:W4-

U1/1929/KP.03.3/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Role Model pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 5. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor:

W4.U1/2240/KP.03.3/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 6. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor:

W4.U1/3485/KP.03.3/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Perkara Perdata dan PHI pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 7. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor:

W4.U1/3263/KP.03.3/IX/2016 tanggal 08 September 2016 tentang Susunan Tim Website pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 8. Surat

Keputusan

Ketua

W4.U1/3264/KP.03.3/IX/2016

Pengadilan tanggal

08

Negeri

Pekanbaru

September

2016

Nomor: tentang

Penunjukkan Admin Monitoring dan Evaluasi SIPP pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 9. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor:

W4.U1/3998/KP.03.3/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 10. Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor:

W4.U1/660/KP.03.3/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penunjukkan HUMAS pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.

66


BAB IV PENGAWASAN A. Internal Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara Preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Pekanbaru secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibantu oleh wakil Ketua, meliputi: 1.

Semua tingkah laku para Hakim, Panitera/Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.

2.

Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga menunjuk Hakim pengawas masing-masing bidang sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/2240/KP.01/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 tentang penunjukan koordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu kendala Hakim pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

3.

Ketua Pengadilan Negeri juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas 67


dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya. 4.

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru juga mengevaluasi kepada Panitera Pengganti apakah semua perkara ditanganinya yang telah incracht sudah diminutasi.

5.

Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing-masing.

Untuk pengawasan dan pembinaan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilakukan secara periodik oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dalam kurung waktu Tahun 2016 telah dilakukan 2 (dua) kali pengawasan dan pembinaan, begitupula pengawasan oleh Mahkamah Agung RI.

Adapun pengawasan dan pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru antara lain : Bagian Pidana, Perdata, PHI, Tipikor 1. Pada prinsipnya administrasi sudah baik tetapi agar lebih ditingkatkan. 2. Agar penerimaan berkas perkara pidana diterima sesuai dengan sistem yang benar. 3. Agar pengisian register perkara pidana benar dan rapi. 4. Agar proses upaya hukum perkara pidana berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Agar data-data dimasukan kedalam CTS /SIPP.

Bagian Hukum 1. Laporan bulanan, caturwulan, semester dan tahunan tentang keadaan perkara baik pidana maupun perdata pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 2. Agar arsip-arsip didata dengan baik dan di klarifikasikan menurut Prosedur yang telah ditetapkan. 68


3. Agar ditertibkan pendaftaran surat kuasa, surat keterangan dan legalisir akta lainnya.

Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Agar tugas Perencanaan, TI dan Pelaporan dapat diselesaikan secara tepat waktu baik mengenai Penyiapan Bahan Pelaksanaan, Program, dan Anggaran, Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Statistik serta Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan;

Bagian Kepegawaian dan Ortala Agar tugas personalia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik mengenai kenaikan pangkat hakim dan pegawai serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan urusan pegawai.

Bagian Umum dan Keuangan 1. Barang-barang inventaris supaya ditata dan diregister dengan baik, dan dilaporkan. 2. Agar administrasi surat-surat dinas dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Agar perpustakaan dikelola dengan baik.

Agar Kasubag keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, pembuat daftar gaji dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan petunjuk atau pedoman yang telah ditentukan. B. Evaluasi Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok managemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka pengawasan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera dan Hakim pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan baik administrasi perkara maupun administrasi umum, serta masing-

69


masing

Hakim

pengawas

setiap

bulannya

memberikan

laporan

dan

dipertanggungjawabkan dalam rapat bulanan.

70


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN 1.

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik

dengan tetap berpegang teguh

pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. 2. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik,

Transparansi dan Akuntabilitas

Publik, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu: -

Dibidang

pelayanan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil

meningkatkan pelayanan dengan One Gate System, yakni sistem pelayanan satu pintu, dimana para pengunjung yang datang harus diregistrasi terlebih dahulu dan diberikan kartu tamu oleh bagian keamanan. sehingga akan dapat memfilter setiap tamu yang keluar masuk pengadilan, dulunya pengunjung dengan bebas berlalu lalang sekarang lebih terkontrol. -

Bahwa dalam hal pelayanan sidang pelanggaran lalulintas, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil menerapkan sistem “Nomor antrian sidang tilang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalulintas. Nama-nama pelanggar lalulintas sudah diupload satu hari sebelum hari sidang tilang

dan dapat dilihat pada website PN. Pekanbaru http://www.pn-

pekanbaru.go.id klik info tilang yang tertera pada beranda website Pengadilan Negeri Pekanbaru kemudian pencarian nama pelanggar dengan cara ctrl F +

nama pelanggar atau nomor seri tilang dan informasi denda tilang tersebut dapat diakses pada website PN Pekanbaru setiap hari jum’at maksimal 6 jam setelah persidangan tilang selesai. Denda tilang tersebut dapat juga dilihat pada sipp.pn-pekanbaru.go.id Dengan sistem antrian sidang tilang ini

pelanggar lalulintas tidak lagi menunggu terlalu lama proses persidangan. 71


-

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menerapkan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) yaitu merubah suara menjadi teks. semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks sehingga panitera pengganti terbantu dalam pembuatan berita acara persidangan dan proses minutasi perkara akan lebih cepat. Aplikasi ATR ini sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi SIPP PN Pekanbaru.

-

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menerapkan sistem aplikasi Perpustakaan

yang

berbasis

WEB

untuk

peminjaman

dan

pengembalian buku, katalogisasi, pencatan kegiatan sirkulasi buku, pembuatan laporan, kartu anggota dan pencarian buku. semua bukubuku perpustakaan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah diinventarisir dan sudah dilakukan pembaharuan pada label buku. -

Pada tahun 2016 Inovasi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru e-SKUM sudah direplikasi kepada 15 (limabelas) Pengadilan di Seluruh Indonesia sebagai Pilot Project dan sudah terintegrasi dengan komdanas terkait penyeragaman komponen biaya perkara.

-

Pengiriman petikan putusan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, Kejaksaan dan Penyidik telah terlaksana 100%.

72


B. REKOMENDASI 1.

Perlunya Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri yang baru karena kondisi kantor saat ini tidak memenuhi prototype untuk semua ruangan dan lahan parkir. ruangan arsip tidak memadai untuk menampung berkas, belum ada ruangan teleconference, ruang kaukus, kantor Kas Bank.

2.

Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 23 Orang dengan rincian 5 Orang Panitera Pengganti, 2 Orang Pengelola IT, 8 Orang Operator komputer, 3 orang akuntansi (sebagai kasir perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 5 Orang staff administrasi.

3. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi seperti Komputer, Laptop, Printer, UPS, Scanner, Hub dan Wifi. 4. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM.

73

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Jl. TERATAI NO. 85 PEKANBARU TELP FAX Website.

Recommend Documents