PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG JL. RAYA SERANG KM. 1 CURUG SAWER PANDEGLANG BANTEN

LAKIP PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

2015

KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 355A /SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 Desember 2014 Perihal: Penyampaian LAKIP, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Pandeglang yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014, tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana terurai dalam DIPA T.A. 2015 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu :

1. NOMOR : SP DIPA - 005.01.2.097581/2015/14 November 2014 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 2. NOMOR : SP DIPA - 005.03.2.099076/2015/14 November 2014 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menyusun Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan

i


2015

kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Pandeglang yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pandeglang yang Agung”. Pandeglang, 09 Februari 2016 PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG Ketua Ttd

MAHMURIADIN, SH NIP. 196303041992121001

ii


2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 disusunlah LAKIP ini yang menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang selama tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.5 Tahun 2004 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparasi lembaga peradilan.

iii


2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

..................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

..................................................................................

iii

DAFTAR ISI

..................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN

..................................................................................

1

A. Latar Belakang

..................................................................................

2

B. Tugas dan Fungsi

..................................................................................

2

C. Sistematika Penyajian

..................................................................................

32

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.Visi dan Misi

..................................................................................

35

..................................................................................

35

B. Tujuan dan Sasaran Strategis C. Program dan Kegiatan

..................................................................................

36

..................................................................................

37

D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja

..................................................................................

38

..................................................................................

42

..................................................................................

42

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan

..................................................................................

46

..................................................................................

77

BAB IV PENUTUP

..................................................................................

82

A. Kesimpulan

..................................................................................

82

B. Saran

..................................................................................

83

iv


2015

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang. 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang. 3. Matriks Rencana Strategis 2015-2019. 4. Penetapan Kinerja Tahun 2016. 5. Rencana Kinerja Tahun 2017. 6. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

v


2015

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri

Pandeglang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Sebagai Organisasi yang ada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai visi :“Mewujudkan Pengadilan Negeri Pandeglang Yang Agung” Sebagai

organisasi

pemerintahan

yang

baik,

Pengadilan

Negeri

Pandeglang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugasnya, baik tugastugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan

1


2015

program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir. Untuk itulah Pengadilan Negeri Pandeglang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2015. B.

Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan lingkungan peradilan umum

di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

NAMA

: MAHMURIADIN, SH.

NIP

: 196303041992121001

JABATAN

: KETUA PENGADILAN

FUNGSI

:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Pandeglang 2. Bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Negeri 3. Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Negeri Pandeglang.

2


TUGAS

2015

:

1. Mengatur pembagian tugas para Hakim ; 2. Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan Negeri / kepala majelis / kepaniteraan ; 3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum ; 4. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan / Putusan pengadilan Negeri yang telah memperboleh kekuatan hukum Yang tetap; 5. Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/ Hakim dan pejabat kepaniteraan: a. Teknis Peradilan; b. Administrasi peradilan; c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan; d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan; 6. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Jurusita, Jurusita Pengganti, dan Staff Pengadilan Negeri ; 7. Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;

3


2015

8. Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/ Juru sita untuk menjalankan/ melaksanakan tugas eksekusi; 9. Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Panitera; 10. Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan; 11. Menunjuk Majelis sidang untuk menyelesaikan perkara; 12. Memerintahkan kepada Jurusita/ Panitera untuk melakukan penyitaan; 13. Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan sidang keliling terutama di wilayah yang lokasinya jauh dari kota Pandeglang; 14. Mengadakan koordinasi dengan instasi terkait/penegak hukum; 15. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur berperkara dan pelayanan hukum lainnya; 16. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja; 17. Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiap bulan sekali dalam rangka penangannan perkara. 18. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/sekretaris 19. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun NAMA

: YUNTO SAPARILLO HT. SH. MH

NIP

: 196710291992122001

4


JABATAN

2015

: WAKIL KETUA PENGADILAN

FUNGSI DAN TUGASNYA : 1. Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan; 2. Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain; 3. Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat structural dan fungsional dan karyawan atas perintah ketua; 4. Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian

ketua

sebagaimana

keputusan

ketua

MARI

No.

KMA/005/III/1994 dan No. KMA/006/III/1994; 5. Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil ketua; 6. Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja; 7. Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua. KETUA MAJELIS HAKIM (HAKIM) 1. NAMA

: MAHMURIADIN, SH.

NIP

: 196303041992121001

2. NAMA NIP

: YUNTO SAFARILLO HT,SH.MH : 197203171996031003 5


3. NAMA NIP 4. NAMA NIP 5. NAMA NIP

2015

: TIURMAIDA HOTMAULI P,SH.MKn : 19751113200112201 : ERWIN EKA SAPUTRA,SH : 197511272001121001 : RADEN NURHAYATI, SH. MH : 197808072002122003

FUNGSI DAN TUGASNYA : 1. Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera dan memasukkan dalam buku kerja; 2. Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari; 3. Membuat penetapan hari sidang; 4. Menetapan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berperkara; 5. Memimpin sidang; 6. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara; 7. Menandatangani berita acara; 8. Menetapkan Sita jaminan 9. Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutasi; 10. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim; 11. Menyusun dan membuat keputusan; 6


2015

12. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai di minutasi ke meja III ; 13. Membuat resume perkara yang sedang disidangkan 14. Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang seang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai ; 15. Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan. 16. Melapor kepada ketua

dalam hal perkara-perkara yang dianggapnya

bermasalah; ANGGOTA MAJELIS HAKIM (HAKIM) 1. NAMA NIP 2. NAMA NIP 3. NAMA NIP 4. NAMA NIP 5. NAMA NIP 6. NAMA NIP

: ESTI KUSUMASTUTI, SH.MHum : 198306072006042002 : LISA FATMASARI, SH. MH : 198103232007042001 : IMELDA MERLINA SANI, SH. MH : 197612092003122001 : FRANCISKA YUDITH, SH. MH : 198010082006042002 : ANDRI FALAHANDIKA A, SH.MH : 197701032005021001 : DIAN YUNIATI, SH. MH : 196106272007042001 7


7. NAMA NIP 8. NAMA NIP

2015

: OTTO EDWIN, SH. MH : 197810022003121001 : WIGATI PUJININGRUM, SH. MH : 1975053112005022001

FUNGSI DAN TUGASNYA : 1. Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan; 2. Mempelajari berkas pekara yang akan disidangkan; 3. Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan; 4. Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran berita acara; 5. Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan ; 6. Mengoreksi brita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti 7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota HAKIM PENGAWAS BIDANG 1. NAMA

: YUNTO SAFARILLO HT,SH.MH

NIP

: 197203171996031003

JABATAN

: KOR. HAKIM PENGAWAS

2. NAMA

: TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, SH.Mkn

NIP

: 197511132000122001

JABATAN

: HAKIM WASMAT

8


3. NAMA

: DIAN YUNIATI, SH. MH

NIP

: 198106272007042001

JABATAN

: HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN

4. NAMA

: OTTO EDWIN, SH.MH

NIP

: 197810022003121001

JABATAN

: HAKIM PENGAWAS UMUM

5. NAMA

: LISA FATMASARI, SH

NIP

: 198103232007042001

JABATAN

: HAKIM PENGAWAS KEUANGAN

6. NAMA

: FR. YUDITH ICHWANDANI, SH. MH

NIP

: 198010082006042001

JABATAN

: HAKIM PENGAWAS HUKUM

7. NAMA

: WIGATI PUJININGRUM, SH. MH

NIP

: 197505312005022001

JABATAN

: HAKIM PENGAWAS PERDATA

8. NAMA

: IMELDA MERLINA SANI, SH, MH

NIP

: 197612092003122002

JABATAN

: HAKIM PENGAWAS PIDANA

9. NAMA

2015

: KAROLINA S.BR. SITEPU, SH. MH

NIP

: 198004292007042001

JABATAN

: HUMAS

FUNGSI DAN TUGASNYA: Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing – masing.

9


2015

HAKIM MEDIATOR 1. NAMA

: YUNTO SAFARILLO HT,SH.MH

NIP

: 197203171996031003

JABATAN

: HAKIM MEDIATOR

2. NAMA

: TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, SH.Mkn

NIP

: 197511132000122001

JABATAN

: HAKIM MEDIATOR

3. NAMA

: DIAN YUNIATI, SH. MH

NIP

: 198106272007042001

JABATAN

: HAKIM MEDIATOR

4. NAMA

: OTTO EDWIN, SH.MH

NIP

: 197810022003121001

JABATAN

: HAKIM MEDIATOR

5. NAMA

: LISA FATMASARI, SH

NIP

: 198103232007042001

JABATAN

: HAKIM MEDIATOR

6. NAMA

: FR. YUDITH ICHWANDANI, SH. MH

NIP

: 198010082006042001

JABATAN

: HAKIM MEDIATOR

7. NAMA

: WIGATI PUJININGRUM, SH. MH

NIP

: 197505312005022001

JABATAN

: HAKIM MEDIATOR

10


8. NAMA

: IMELDA MERLINA SANI, SH, MH

NIP

: 197612092003122002

JABATAN

: HAKIM MEDIATOR

9. NAMA

2015

: KAROLINA S.BR. SITEPU, SH. MH

NIP

: 198004292007042001

JABATAN

: HAKIM MEDIATOR

FUNGSI DAN TUGASNYA: Penghubung dan pemberi solusi kepada pihak – pihak yang sedang bersengketa agar diselesaikan dengan cara damai. NAMA

: SABDA SIREGAR, SH, MH.

NIP

: 196108121996031003

JABATAN

: PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN

FUNGSI

:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi atas administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri; 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan adminstrasi dan keuangan perkara serta pengelolaan keuangan pengeluaran rutin (DIPA) sesuai dengan mata anggaran yang ada; 3. Memberikan bimbingan mengawasi mengatur tugas-tugas dan memimpin wakil panitera wakil sekretaris , panitera pengganti dan jurusita/ jurusita pengganti;

11


2015

4. Bertanggung jawab atas pengawasan berkas perkara dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan ; 5. Melaksanakan

putusan/

penetapan

Pengadilan

Negeri

serta

menyelanggarakan penyitaan; 6. Melaporkan

jalannya

mekanisme

kepaniteraan

/

kesekretariatan

Pengadilan Negeri baik secara berkala maupun secara temporer; 7. Mengkoordinasikan proses pelayanan perkara serta penyelenggaraan persidangan pengeluaran akta salinan putusan/ penetapan, Law report dan mengikuti persidangan; TUGAS

:

1. Menyelenggarakan administrasi keperkaraan/ kesekretariatan ; 2. Melaporkan kegiatan harian kepada ketua; 3. Mengkoordinasikan segala bentuk laporan kepaniteraan/ kesekretariatan dari setiap unit kerja untuk

kerja untuk diolah lebih lanjut untuk

disampaikan kepada ketua: 4. Memelihara

register perkara tingkat pertama , banding, kasasi,

peninjauan kembali; 5. Mengadakan rapat kerja berkala/ temporer untuk mengadakan pelaporan setiap unit kerja mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menyusun progam kerja/ tugas berikutnya, sesuai dengan petunjuk dan kebijakan ketua;

12


NAMA

: YANTO BUDIYANTO, SH.

NIP

: 196009241983031002

JABATAN

: WAKIL PANITERA

TUGAS

:

2015

1. Melaksanakan tugas panitera yang didelegasikan kepadanya; 2. Membantu panitera mengadakan pengawasan terhadap : a. Pelaksanakan Meja Pertama, Meja Kedua dan meja ketiga b. Pelaksanaan perkara permohonan gugatan, banding kasasi dan peninjuan kembali c. Mengkoordinasikan panitera muda pidana, panitera muda hukum, panitera perdata dan jurusita/ jurusita pengganti d. Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta menusun dan membuat berita acara persidangan e. Biaya perkara dan biaya lainnya 3. Mengadakan laporan rutin dari tiap-tiap unit 4. Menertibkan berkas perkara kearsipan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara; NAMA

: DJOKO HARIYADI, SH.

NIP

: 196103301983031002

JABATAN

: WAKIL SEKRETARIS

TUGAS

:

13


2015

1. Membantu tugas Panitera/Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Panitera/Sekretaris 2. Melaksanakan kegiatan administrasi umum Pengadilan Negeri; 3. Memimpin dan menkoordinir

tugas-tugas Kaur Kepegawaian, Kaur

Keuangan dan Kaur Umum; 4. Membimbing dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan yang menjadi tanggung jawabnya; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 6. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dikuasainya yang meliputi prosentase pelaksanaan kegiatan baik mencakup sasaran, keluaran maupun dampak kegiatan tersebut kepada kuasa pengguna anggaran/ penggguna barang secara periodic (bulanan, triwulan , semesteran dan tahunan) yang kemudian diteruskan Kepada Ketua Pengadilan Tingggi dan diteruskan kepada sekretaris mahkamah agung; 7. membuat rencana kerja dan anggaran yang dilengkapi

rincian anggaran

biaya (RAB) serta kerangka acuan dan data pendukung lainnya untuk anggaran tahun berikutnya; BAGIAN PANITERA MUDA PERDATA 1.

NAMA

: DEDI IRAWAN,SH

NIP

: 197108191993031002

JABATAN

: PANITERA MUDA PERDATA (PANITERA PENGGANTI) 14


TUGAS

2015

:

1. Secara umum membantu Ketua Pengadilan Negeri memberikan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Hukum khususnya dibidang Perkara Perdata; 2. Panitera Muda Perdata merangkap sebagai Meja I; 3. Menerima

gugatan,

permohonan

Kasasi,

permohonan, Peninjauan

permohonan kembali,

Banding,

eksekusi

dan

permohonan Somasi ; 4. Menerima permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, permohonan perlawanan pihak ketiga; 5. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM; 6. Menyerahkan surat gugat, permohonan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan PK, permohonan eksekusi, permohonan somasi yang dilengkapi SKUM kepada yang bersangkutan ; 2. NAMA

: M. FERNANDO M, SH

NIP

: 198603212011011014

JABATAN

: STAF KEPANITERAAN PERDATA

TUGAS

:

1.

Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register sesuai dengan urutan penerimaan Pengisian kolom-kolom buku register

2.

Melengkapi berkas perkara dengan formulir penetapan Majelis Hakim;

15


3.

2015

Menyerahkan berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakimnya ke Majelis Hakim yang ditunjuk;

4.

Mencatat alasan penundaan sidang secara tertib;

5.

Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan;

6.

Menerima : a. Memori banding b. Kontra memori banding c. Memori kasasi d. Kontra memori kasasi e. Jawaban/tanggapan PK f. Penerimaan akta-akta

7.

Menetapkan giliran Jurusita

8.

Pemegang/pencatat buku Induk

9.

Keuangan perkara Perdata

10. Buku Induk Keuangan Eksekusi 11. Buku Penerimaan uang Hak-hak Kepaniteraan ; 12. Melaksanakan

tugas

perbedaharaan

penerimaan negara bukan pajak

yang

bersumber

dari

dalam rangka anggaran

pendapatan; 3. NAMA

: NENNY ISFIANY SITOHANG, SH (PANITERA PENGGANTI)

NIP

: 198704162006042001

JABATAN

: STAF KEPANITERAAN PERDATA

TUGAS

:

16


2015

1. Kas adalah bagian dari Meja Pertama 2. Pemegang Kas menerima dan membukukan uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara menurut jenisnya a.

KI-A1/G

: perkara gugatan

b.

KI-A1/P

: perkara Permohonan

c.

KI-A2

: Permohonan banding

d.

KI-A3

: Permohonan Kasasi

e.

KI-A4

: Permohonan Peninjauan Kembali

f.

KI-A6

: Somasi

3. Mengeluarkan biaya Materai dan redaksi yang merupakan hak-hak Kepaniteraan BAGIAN PANITERA MUDA PIDANA 1.

NAMA

: MULYANA,SH. ( Panitera Pengganti )

NIP

: 196803091991031004

JABATAN : PANITERA MUDA PIDANA (PANITERA PENGGANTI) TUGAS

:

1. Menerima perkara Pidana , Lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara. 2. Mendaftarkan perkara pidana biasa dalam Buku register Induk perkara pidana, dilaksanakan dengan membubuhi Nomor Perkara sesuai dengan urutan dalam buku register.

17


2015

3. Mendaftarkan perkara pidana singkat, dilaksanakan setlah Hakim menetapkan dalam pemeriksaan persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. 4. Mendaftarkan perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara diputus oleh Pengadilan. 5. Memeriksa pengisian kolom-kolom buku register,

dan harus

dilaksanakan dengan tertib, cermat dan lengkap serta tepat waktu, berdasarkan jalannya persidangan perkara. 6. Menyampaikan berkas perkara yang diterima dengan dilengkapi Formulir Penetapan Majelis Hakim untuk disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melaui Panitera. 7. Menyampaikan Berkas Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan hari Sidang dan mencatat pembagian perkara tersebut dengan tertib. 8. Membuat/Mengisi Register Induk Keuangan Pidana 9. Membuat/ mengisi Register Wasmat. 2. NAMA NIP

: FIRDAUS ARYANSAH, SH : 198607182009041001

JABATAN : STAF PIDANA TUGAS

:

1. Menerima pernyataan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi 18


2015

2. Melaksanakan tugas-tugas pada Meja pertama dan meja kedua, dilakukan oleh Panmud Pidana dan berada langsung dibawah pengawasan wakil Panitera ; 3. Membuat/Mengisi Register Peninjauan Kembali (PK) 4. Menerima : a. Memori Banding b. Kontra memori Banding c. Memori Kasasi d. Kontra memori Kasasi e. Alasan Peninjauan Kembali f. Jawaban/tanggapan Peninjauan Kembali g. Permohonan Grasi h. Penangguhan Pelaksanaan Putusan i. Membuat Akta permohonan berpikir bagi Terdakwa j. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan Banding k. Atas permintaan pihak-pihak berperkara menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan 3. NAMA

: MATSANI

NIP

: 196512142012121002

JABATAN

: STAF PIDANA

1. Mengisi Register penyitaan 2. Mengisi Register Penggeledahan 3. Mengisi Register Tindak Pidana Cepat

19


2015

4. Mengisi Register Tindak Pidana Singkat 5. Mengisi Register Barang Bukti 6. Membuat Surat-surat Keterangan 4. NAMA

: JEFRY NOVIRZA, SH

NIP

: 198311232002121003

JABATAN

: PANITERA PENGGANTI (DIPERBANTUKAN DI PIDANA)

TUGAS

:

1. Mengisi / Mencatat Surat masuk kebagian Pidana 2. Membuat Penetapan Majelis 3. Mengisi / Mencatat Register Penahanan 4. Mengisi / Mencatat Papan Tulis Penahanan 5. Mengisi / Mencatat minutasi perkara pidana yang diserahkan ke Bagian Pidana. 6. Permohonan informasi putusan 7. Membuat laporan minutasi perkara pidana 8. Mencatat tahanan pada papan daftar penetapan penahanan perkara pidana 5. NAMA

: ACHMAD FAUZAN, SH

NIP

: 198401022008051001

JABATAN

: STAF PIDANA (PANITERA PENGGANTI)

20


TUGAS

2015

:

1. Mengisi / Mencatat Papan Tulis Jadwal Sidang Perkara Pidana 2. Membuat Pengantar Pengiriman Penahanan 30 Hari 3. Membuat Pengantar Pengiriman Penahanan 60 Hari 4. Membuat Pengantar Pengiriman Petikan Putusan 5. Membuat Buku acara Persidangan Pidana 6. Membuat/Mengisi Register PRA PERADILAN 7. Mengisi / Mencatat register Induk Perkara Pidana Biasa 6. NAMA

: WARNI

NIP

: 196012041984032002

JABATAN

: PANITERA MUDA HUKUM (PANITERA PENGGANTI)

TUGAS

:

1. Koordinator/ penanggung jawab terhadap pelimpahan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Sub Kepniteraan Perdata dan Sub Kepaniteraan Pidana 2. Menerima dan melayani apabila ada suatu permintaan dari luar mengenai berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijadikan suatu bahan penelitian hukum 3. Mengevaluasi laporan bulanan, empat bulanan dan tahunan yang akan dikirimkan 7. NAMA NIP

: WAWAN AWALUDIN : 196801031993031002

21


JABATAN

: STAF HUKUM (JURU SITA)

TUGAS

:

2015

1. Membuat dan mengelola Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam bulanan dan Tahunan. 2. Menerima dan meregister pendaftaran Surat Kuasa. 3. Menerima dan meregister pelimpahan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. 8. NAMA

: SATRIA ARI WIBOWO, AMd

NIP

: 198810012009042001

JABATAN

: STAF HUKUM

TUGAS

:

1. Menerima dan meregister pendaftaran Badan Hukum 2. Menerima dan meregister pelimpahan bekas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara pidana 3. Merawat ruangan penyimpanan berkas perkara pidana 4. Merawat ruangan arsip register perkara perdata dan pidana Menerima dan meregister surat masuk ke bagian Hukum 5.

Menerima dan meregister surat masuk ke bagian hukum

6.

Menerima dan meregister pelimpahan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara perdata

7.

Merawat ruangan penyimpanan berkas perkara perdata

PANITERA PENGGANTI : 1. NAMA NIP

: UBADILAH, SH : 196606081986031002 22


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

NAMA

: SUKARA, BA

NIP

: 195602201976031001

NAMA

: DADANG KURNIA

NIP

: 196011041983011001

NAMA

: SRI TINAH SUDARLINAH

NIP

: 196011081983112001

NAMA

: ABUBAKAR SIDIK

NIP

: 195603171976031001

NAMA

: ZAINAL ARIFIN

NIP

: 196206041987031002

NAMA

: MUHAMAD NANANG GUNAWAN

NIP

: 196402051989031004

NAMA

: USYE SEKARMANAH

NIP

: 196705231990032003

NAMA

: NIA KARNELIA, SH

NIP

: 040 073 504

NAMA

: TB. HILMAN WARSA KUSUMA

NIP

: 196505291996031001

NAMA

: NURUL IMAN

NIP

: 198109202008051001

NAMA

: ACHMAD FAUZAN, SH

NIP

: 19840102200851001

NAMA

: FURDAUS ARYANSYAH, SH, MH

NIP

: 198607182009012004

NAMA

: RATRI KUSUMA DEWI A A, SH

NIP

: 198510212009012004

2015

23


15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

TUGAS

NAMA

: PIPIN PEROSANTI, SH

NIP

: 197602032002122002

NAMA

: SUMIATI, SH

NIP

: 19830831200912002

NAMA

: JEFRI NOFIRZA,SH

NIP

: 198311232002121003

NAMA

: FITRI ICHITIYANTO, SH

NIP

: 198606082008051001

NAMA

: KARMIATI, SH

NIP

: 197605102006042004

NAMA

: NENNY SIFIANY SITOHANG, SH

NIP

: 198704162006042001

NAMA

: HASANUDDIN,SH

NIP

: 197002051990031002

2015

:

1. Membantu Majelis Hakim menghadiri dan mencatat jalannya persidangan 2. Menyusun, membuat berita acara sidang 3. Melaporkan hasil persidangan untuk dicatat dalam buku register induk perkara yang dilakukan oleh petugas meja dua dengan membuat instrumen a. daftar harian sidang b. penundaan sidang c. putusan/ penetapan d. daftar perkara yang telah diminutasi 4. Mengetik putusan / penetapan dan menandatanganinya 5. Menyerahkan putusan yang telah selesai di mutasi 24


2015

6. Membuat court kalender. JURUSITA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG : 1. R. DUDI DARMAJI, SH 2. WAWAN AWALUDIN 3. UNTUNG ROHADI, SH JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG : 1. IYAS 2. SUPRIYADI TUGAS

:

1. Melaksanakan panggilan Sidang Perkara Perdata kepada para pihak 2. Melaksanakan Sita Jaminan 3.

Melaksanakan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri

4. Melaksanakan Pemberitahuan Pernyataan Banding 5. Melaksanakan Pemberitahuan Memori Banding 6. Melaksanakan Pemberitahuan Kontra Memori Banding 7. Melaksanakan Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Pekara 8. Melaksanakan Pemberitahuan Putusan banding 9. Melaksanakan Pemberitahuan Memori Kasasi 10. Melaksanakan Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi 11. Melaksanakan Pemberitahuan Putusan Kasasi 12. Melaksanakan Teguran AANMANING 13. Melaksanakan Sita Eksekusi apabila di tingkat pertama tidak dilakukan Sita Jaminan 14. Melaksanakan Eksekusi

25


2015

BAGIAN URUSAN KEUANGAN 1. NAMA

: ELVIS REZA ALMANY, ST

NIP

: 197707122009041002

JABATAN

: KEPALA URUSAN KEUANGAN

TUGAS

:

1. Pengkoordinir tugas – tugas yang ada dibagian keuangan yang akan dilaksanakan oleh staf bagian keuangan 2. Memeriksa laporan keuangan dan mengarahkan 3. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf bagian keuangan 4. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun 5. Tugas pokok Pejabat Penguji SPP dan Penguji SPM. adalah : 1)

Memeriksa

secara

rinci

dokumen

pendukung

sesuai

ketentuan yang berlaku 2)

Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran

3)

Memeriksa kesesuai rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran

4)

Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :

26




2015

Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);



Nilai tagihan yang harus dibayar



Jadwal waktu pembayaran

2. NAMA

: NITA YUNITA

NIP

: 198907202009122001

JABATAN

: STAF KEUANGAN/ BENDAHARA PENGELUARAN

TUGAS

:

1. Membuat SPM Non Gaji ( Rutin-Proyek) 2. Mencatat dan membukukan setiap pengeluaran 3. Mengarsipkan SP2D dari KPPN 4. Memungut dan menyetorkan pajak 5. Membuat, membayarkan dan melaporkan penggunaan Remunerasi 3. NAMA

: YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA

NIP

: 198711282009121001

JABATAN

: STAF KEUANGAN/ BENDAHARA PENERIMA

TUGAS

:

1. Menerima dan mencatat setoran leges dari perdata 2. Menyetorkan uang leges dan uang PNBP ke kas negara 3. Membuat Laporan dan Megarsipkan laporan PNBP 4. Melakukan Rekonsiliasi SAKPA dengan KPPN

27


4. NAMA

2015

: IIS SETIAWATI

NIP

: 198110102009122001

JABATAN

: STAF KEUANGAN

TUGAS

:

1. Membuat Daftar gaji pegawai PN Pandeglang 2. Menyusun pengajuan untuk pengeluaran anggaran yang tercakup dalam belanja pegawai 3. Merekapitulasi belanja pegawai ( gaji) ke dalam dosir tiap pegawai 4. Pengetikan Surat Keluar BAGIAN URUSAN KEPEGAWAIAN 1. NAMA

: SOPIAN BADRUZAMAN, SH

NIP

: 040 065 767

JABATAN

: KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

TUGAS

:

1. Membantu Wakil Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Sekretaris Melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan seluruh kepegawaian ; 2. Memproses Kenaikan Pangkat / golongan, jabatan,mutasi ; 3. Membuat usulan Kenaikan Gaji Berkala ; 4. Mengurus proses yang berkaitan dengan Calon Pegawai/Pegawai yang baru yang dipindahkian, pemberhentian Pensiun ; 5. Menyimpan dan membuat data kepegawaian tiap-tiap pegawai dalam file khusus ;

28


2015

6. Membuat DUK, Bezeting formasi, mempersiapkan / mengetik DP 3 pada tiap-tiap akhir tahun setelah di isi oleh pimpinan satuan tugas masing-masing ; 7. Membuat / mengajukan laporan tahunan bidang kepegawaian ; 8. Melaksanakan Pembuatan kartu TIK pegawai ; 9. Membuat Invasing seluruh pegawai ; 10. Mempersiapkan Absen Kehadiran dan absen Pulang ; 11. Membuat Rekapitulasi Absen setiap bulannya ; 12. Mengusulkan pembuatan Karpeg, Karis, Karsu ; 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2. NAMA

: UNTUNG ROHADI

NIP

: 198008032009041003

JABATAN

: STAFF KEPEGAWAIAN

TUGAS

:

1.

Membantu Kaur Kepegawaian untuk melaksanakan tugas bagian Kepegawaian

2.

Membantu Mepersiapkan Absensi setiap Pagi dan Sore ;

3.

Membersihkan Ruangan Kepegawaian Setiap Pagi ;

4.

Membantu Merekap Absensi Kehadiran dan Pulang Kantor ;

5.

Mengeluarkan Absen Pagi dan Memasukan Absen keruangan Wakil Ketua setiap Jam 8 00 Pagi ;

6.

Mengeluarkan Absen Pulang Setiap Jam 17.00 Sore ;

7.

29


2015

BAGIAN URUSAN UMUM 1. NAMA

: YAYAT SUPRIYATNA, SH

NIP

: 040 058 416

JABATAN

: KEPALA URUSAN UMUM

TUGAS

:

1. Membantu Wakil Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Sekretaris Melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum; 2. Mengevaluasi laporan-laporan mengenai inventaris barang milik Negara; 3. Memberikan penilaian (DP3) mengenai kinerja staf bagian umum. 4. Menyediakan peralatan yang diperlukan oleh seluruh pegawai dan keperluan rumah tangga kantor 5. Sebagai kordinator kebersihan kantor 2. NAMA

: SUPRIYADI

NIP

: 196005011988031004

JABATAN

: STAF UMUM

TUGAS

:

1. Pengelola SIMAK BMN/ Admin 2. NAMA

: TAPANULI UTARA, A.Md

NIP

: 198407112011011008

JABATAN

: STAF UMUM

TUGAS

:

1. Pemegang Register Surat Masuk

30


2015

2. Pemegang Register Surat Keluar 3. NAMA

: IYAS

NIP

: 195812121982031007

JABATAN

: STAF UMUM

TUGAS

:

1. Pengawas petugas kebersihan DIBANTU DENGAN PEGAWAI HONORER : 1.

Mulyadi

Supir, Piket Lantai II / Ajudan Ketua Pengadilan.

2.

A Tholib

Jaga Malam Jam 16.30 s/d Jam 07.00 Wib.

3.

Ahmad Syarifudin

Jaga Malam Jam 16.30 s/d Jam 07.00 Wib.

4.

Mahpud

Piket Tamu Jam 16.30 s/d Jam 07.00 Wib, Piket Hari Libur, Kebersihan Tempat Parkir Ketua dan taman samping tangga depan, Kebersihan Lantai depan Gudang Umum, PP, U.P, dan Wc Umum, dan Ruangan Ketua, Wk. Ketua, Hakim.

5.

Ma’ruf

Tukang Kebun / Taman.

6.

Jemi

Tukang Kebun / Taman.

31


7.

Mustofa

2015

Piket Tamu Jam 08.00 s/d Jam 16.30 Wib, Kebersihan Ruangan Pansek dan Lantai II R. Sidang Anak dan Tangga, Kebersihan Taman depan R. Arsip Pidana dan Perdata,

lantai

depan

Wasek,

Wapan, dan D. Yukti. 8.

Timbul Wahono

Piket Tamu Jam 08.00 s/.d Jam 16.30 Wib, Kebersihan Ruangan Internet dan perpustakaan.

C.

Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang dalam tahun anggaran 2015, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Pandeglang dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri Pandeglang dalam tahun anggaran 2015 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis (2015-2019) yang berisi (Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, program utama dan kegiatan pokok); b. rencana kinerja tahun 2017; dan c. perjanjian kinerja tahun 2016. Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang yang terdiri dari;

32


2015

a.pengukuran kinerja; b. analisa akuntabilitas kinerja; c. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang; 2.Pengukuran Kinerja Tahun 2015; 3.Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang; 4.Rencana Kinerja Tahun 2016; 5.Penetapan Kinerja Tahun 2016; dan; 6.Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 – 2019; 7. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

33


2015

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. VISI DAN MISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 – 2016 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Adapun visi dari Pengadilan Pandeglang adalah: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pandeglang yang Agung”

34


2015

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pandeglang AdapunTujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

35


2015

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepibilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan C. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata

36


2015

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

37


D. INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENGADILAN

2015

NEGERI

PANDEGLANG Pengadilan Negeri Pandeglang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata. -

Pidana.

d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata. -

Pidana.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. - Perdata. - Pidana.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Perdata. Pidana. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat 38


2015

justice)

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang pengadilan. ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

A. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pandeglang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

39


2015

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Pandeglang, sebagai berikut: NO 1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET a. Persentase mediasi yang 100 % diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi 10 % akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata. Pidana. d. Persentase perkara yang diselesaikan Perdata Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Perdata Pidana f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Perdata Pidana Peningkatan Persentase perkara yang tidak aksepbilitas putusan mengajukan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan efektifitas kasasi dan PK yang disampaikan pengelolaan secara lengkap penyelesaian perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan

2

100 % 100 %

73 % 75 %

83 % 88 %

23% 18%

77% 77% 70% 100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 10 %

40


5.

6.

masyarakat terhadap b. Persentase perkara yang dapat peradilan (acces to diselesaikan dengan cara zetting justice) plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas kepatuhan terhadap putusan perkara perdata yang putusan pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase pengaduan masyarakat kualitas pengawasan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2015

-

77 %

100 %

100 % 100 %

41


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan.Pengukuran

kinerja

tidak

dimaksudkan

sebagai

mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam

42


2015

tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan Perdata Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Perdata Pidana f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Perdata -

Pidana

TARGET

REALISASI

100 %

100 %

8%

7,4 %

CAPAIAN (%) 100 %

92,5 % 3

%

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

70 % 70 %

96,2 % 85,6 %

137,4 % 122,2 %

80 % 85 %

75 % 100 %

93,75 % 107,6 %

25 %

7,4 %

29,6 %

20 %

0%

100 %

43


2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding  Perdata

2015

75 %

77,7 %

103,6 %

Pidana

75 %

95,5 %

127,3 %

- Kasasi  Perdata

75 %

92,5 %

123,3 %

75 %

98,2 %

130,9 %





Pidana

- Peninjauan Kembali

3.

4.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat



Perdata

65%

96,2 %

151 %



Pidana

65 %

99,6 %

153,2 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10 %

-

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

-

44


terhadap peradilan (acces justice)

5.

6.

b. Persentase perkara yang to dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase kepatuhan permohonan terhadap eksekusi atas putusan putusan perkara pengadilan. perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2015

-

-

-

75 %

75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

45


2015

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun

2015 sebagai

berikut: NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR TARGET KINERJA a. Persentase mediasi 100 % yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta 8% perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan Perdata Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Perdata Pidana

REALISASI CAPAIAN (%) 100 % 100 %

7,4 % 4

92,5 % %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

70 % 70 %

75 % 86,5 %

107 % 123,5 %

80 % 85 %

92,5 % 100 %

115,6 % 118 % 46


f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan -Perdata 25 % - Pidana 20 % a. Persentase mediasi yang diselesaikan. Ukuran

capaian

indikator

kinerja

7,4 % 0%

Persentase

2015

29,6 % 0%

mediasi

yang

diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang diproses secara mediasi. Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 36 perkara, sedangkan yang dapat diselesiakan melalui mediasi sebanyak 36 perkara (100%). Sebagai perbandingan capai akuntabilitas kinerja persentase mediasi yang diselesaikan, adalah sebagai berikut: No

Tahun

1 2 3 4 5

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah perkara mediasi 29 29 27 24 36

Diselesaikan secara mediasi 29 29 27 24 36

Capaian % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja penyelesaian perkara secara mediasi dari tahun ketahun.

47


2015

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai dengan akta perdamaian. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2014 di targetkan 8% dari jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 2 perkara karena para pihak berperkara pada umumnya antara

penggugat

maupun

tergugat

menginginkan

perkaranya

diselesaikan melalui persidangan dan mendapatkan kepastian hukum. Sehingga target yang ditetapkan 8 % dan capaiannya 5,5%. No

Tahun

1 2 3 4 5

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah perkara mediasi 29 29 27 24 36

Akta Perdamaian 1 0 1 1 2

Capaian % 3,44 % 0% 4% 4% 5,5 %

48


2015

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu Pidana sejumlah 48 perkara, Perdata sejumlah 13 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun

sebagai

perbandingan

persentase

sisa

perkara

yang

diselesaikan, sebagai berikut: No Perkara 1 2

Pidana Perdata

2013 2014 2015 Masuk Masuk Masuk Selesai Masuk Selesai 38 43 43 43 48 48 1 9 9 9 13 13

49


2015

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 sebanyak 39 perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 43 perkara adanya penurunan sebesar 69,6 %. Sedang penyelesaian

sisa

perkara

tahun

2014

dibandingkan

dengan

penyelesaian perkara pada tahun 2015 ada peningkatan sebesar 111,6%, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase sisa perkara yang diselesaikan khususnya untuk perkara pidana. d. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 86,5%, yaitu perbandingan perkara yang diputus sebesar 289 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 334 perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 70 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 123,5 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2015.

50

PERKARA PIDANA Tahun Masuk Putus 2011 283 243 2012 319 280 2013 310 300 2014 291 287 2015 334 289

PERKARA PERDATA Tahun Masuk Putus 2011 42 28 2012 808 771 2013 309 291 2014 24 21 2015 36 27

900 800 700 600 500 Perkara Perdata Masuk

400

Perkara Perdata Putus

300 200 100 0

2011

2012

2013

2014

2015


2015

Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 No Bulan Januari 1. Pebruari 2. Maret 3. April 4. Mei 5 Juni 6 Juli 7 Agustus 8 9 September Oktober 10 11 November 12 Desember

Sisa Awal 48 64 61 58 41 20 24 38 65 52 46 39

Masuk 34 27 25 13 6 20 19 42 27 19 22 26

Putus 18 30 28 30 27 16 5 15 40 25 29 20

Sisa akhir 64 61 58 41 20 24 38 65 52 46 39 45

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: No 1.

Perkara Pidana

2013 Masuk Masuk 310 291

2014 Masuk Selesai 291 287

2015 Masuk Selesai 334 289

Perkara pidana yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 291 perkara dan diselesaikan sebanyak 287 perkara (98%) dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 334 perkara dan diselesaikan sebanyak 289 perkara (86,5%) berarti adanya penurunan

penyelesaian

perkara

pidana

sebesar

3,5%.

Ini

menunjukkan bahwa adanya penurunan angka akuntabilitas kinerja pada persentase perkara yang diselesaikan. Ini disebabkan perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan negeri pada bulan Desember Tahun

51


2015

2015 ke pengadilan waktunya terlalu sedikit sehingga perkara yang masuk tidak dapat diputus diakhir tahun dan menjadi tunggakan perkara/ sisa perkara yang berarti bukan diakibatkan penurunan kinerja pada pengadilan. 2.

Persentase Perkara Gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara Perdata gugatan yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diputus sebesar 36 perkara dengan perkara yang diregister sebagai perkara masuk sebesar 36 perkara. Persentase perkara Perdata gugatan yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 70 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 75 % yaitu perbandingan perkara yang diputus sebanyak 27 perkara dan perkara masuk sebanyak 36 kali 100% sebesar 75%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 tidak ada perdata permohonan akta lahir yang masuk ke Pengadilan. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Di Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 No Bulan Januari 1. Pebruari 2. Maret 3. April 4. Mei 5 Juni 6 Juli 7

Sisa Awal 13 15 13 11 13 13 13

Masuk 2 1 3 1 6 3

Putus 2 3 1 1 6 4

Sisa Akhir 15 13 11 13 13 13 12

52


Agustus 12 8 12 9 September Oktober 9 10 10 11 November 11 12 Desember Adapun sebagai perbandingan

1 1 3 2 persentase

1 4 2 1 2 perkara

2015

12 9 10 11 9 perdata yang

diselesaikan, sebagai berikut: No

Perkara

1.

Perdata

2013 masuk selesai 309 291

2014 masuk selesai 24 21

2015 masuk Selesai 36 27

Perkara Perdata gugatan yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 309 perkara dan diselesaikan sebanyak 291 perkara (94,1%) dibandingkan dengan perkara perdata yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 24 perkara dan diselesaikan sebanyak 21 perkara (87,5%) berarti adanya penurunan penyelesaian perkara perdata sebesar 12%. Sedangkan penyelesaian perkara perdata tahun 2014 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebesar 75% ada penurunan capaian sebesar 12,5% disebabkan karena: 1. Para pihak yang berperkara baik kuasanya sering tidak hadir dipersidangan banyak persidangan yang ditunda (mundur) 2. Para pihak banyak yang tinggal diluar wilayah pengadilan negeri pandeglang sehingga perlu waktu untuk pemanggilan sidang Penurunan capaian kinerja tersebut bukan karena akuntabilitas kinerja pengadilan tetapi karena para pihak yang berperkara sendiri yang membuat putusan terlambat.

53


2015

e. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Ukuran Capai Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah Perbandingan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 69,4 %, yaitu perbandingan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebesar 25 perkara dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan 36 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tahun 2015 ditargetkan 80 % dari total keseluruhan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ternyata realisasinya tercapai 69,4 %. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan 25

Perkara yang harus di putus dalam jangka waktu 5 bulan 36

54


Adapun

sebagai

perbandingan

persentase

perkara

perdata

2015

yang

diselesaikan, sebagai berikut: 2013 Perkara perkara yang yang harus diselesaikan di putus dalam dalam jangka jangka waktu 6 waktu 6 bulan bulan 18 20

2014 Perkara yang perkara diselesaikan yang harus dalam jangka di putus waktu 6 bulan dalam jangka waktu 6 bulan 11 33

2015 Perkara yang perkara diselesaikan yang harus dalam jangka di putus waktu 5 bulan dalam jangka waktu 5 bulan 25 36

Perkara yang harus di putus dalam jangka waktu 6 bulan tahun 2013 sebanyak 20 perkara dan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sebanyak 18 perkara (90 %) dibandingkan dengan perkara yang harus di putus dalam jangka waktu 6 bulan tahun 2014 sebanyak 33 perkara dan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sebanyak 11 perkara (33,3%) berarti adanya penurunan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sebesar 56,7%. Sedangkan perkara yang harus diputus dalam jangka waktu 5 bulan tahun 2014 dibandingkan dengan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan tahun 2015 yaitu sebesar 69,4 % ada kenaikan sebesar 12,7%, ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan akuntabilitas kinerja pada tahun 2015 pada persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

55


2015

f. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Ukuran Capai Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yang di selesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan tahun 2013 adalah sebesar 89 %, yaitu perbandingan Perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan sebesar 18 perkara dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan 20 perkara Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan tahun 2014 adalah sebesar 5 %, yaitu perbandingan Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebesar 1 perkara dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan 11 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan tahun 2015 ditargetkan 25 % dari total keseluruhan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ternyata realisasinya tercapai 7,4 %. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2

Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan 25 56


2015

Adapun sebagai perbandingan persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan: 2013 2014 Perkara yang Perkara Perkara yang Perkara diselesaikan yang diselesaikan yang dalam jangka diselesaikan dalam jangka diselesaikan waktu lebih dalam waktu lebih dalam dari 6 bulan waktu dari 6 bulan waktu kurang dari kurang dari 6 bulan 6 bulan 2 20 1 11

2015 Perkara yang Perkara diselesaikan yang dalam jangka diselesaikan waktu lebih dalam dari 5 bulan waktu kurang dari 5 bulan 2 25

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan tahun 2013 sebanyak 2 perkara dan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 20 perkara (10 %), tahun 2014 sebanyak 1 perkara dan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 11 perkara (9,1%) dibandingkan dengan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan tahun 2015 sebanyak 2 perkara dan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 25 perkara (8%) berarti adanya penurunan 1 % penyebabnya adalah sebagai berikut : 1. Para pihak yang berperkara/ kuasanya sering tidak hadir sehingga banyak persidangan yang ditunda 2. Para pihak banyak yang tinggal diluar kota sehingga banyak waktu yang harus digunakan untuk pemanggilan sidang 3. Banyaknya saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang harus diperiksa oleh majelis hakim sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama.

57


2015

2. SASARAN PENINGKATAN AKSEPBILITAS HAKIM Pencapaian sasaran Peningkatan Aksepibilitas Hakim pada tahun 2015 sebagai berikut :

NO 2.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :. - Banding  Perdata  Pidana - Kasasi  Perdata  Pidana - PK  Perdata  Pidana

TARGET

REALISASI

75% 80%

77,7 % 95,5%

92,5 % 98,2%

92,5% 98,2%

127,3 % 122,7%

65 % 55 %

96,2 % 100 %

151 % 181 %

CAPAIAN (%)

103,6 % 119,3 %

Ukuran Capai Indikator Kinerja Peningkatan Aksepibilitas Hakim Adalah Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan perkara yang di putus. 1. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding  Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Persentase perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding tahun 2015 yaitu perbandingan perkara yang diputus sebesar 289 perkara dengan perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding sebesar 276 perkara sebesar 276 dibagi 289 dikali 100% adalah sebesar 95,5%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015

58


2015

banyak jaksa/ terdakwa yang tidak melakukan banding karena sudah merasa puas dengan putusan hakim di pengadilan tingkat pertama. Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum Banding No Perkara

1.

Pidana

2013 2014 2015 Putus Tidak Putus Tidak Putus Tidak Banding Banding Banding 300 280 287 254 289 276

Perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding pada tahun 2013 sebanyak 280 dan diputus 300 perkara adalah 280 dibagi 300 dikali 100% = 93 % dibanding dengan perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding tahun 2014 sebanyak 254 dan diputus 287 perkara adalah 254 dibagi 287 dikali 100 % = 88,5% berarti adanya penurunan akuntabilitas kinerja perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding pidana sebesar 4,5 %. Sedang perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding pada tahun 2014 dibandingkan dengan perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding pada tahun 2015 sebanyak 276 dan diputus 289 dikali 100% = 95,5% ada peningkatan sebesar 7 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding. 

Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding

59


2015

Persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum banding tahun 2015 ditargetkan 75 % dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 77,7% dan capaiannya

adalah realisasi dibagi target dikali 100% yaitu 77,7

dibagi 75 dikali 100% yaitu 103,6 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak para pihak merasa puas dengan putusan hakim di pengadilan tingkat pertama sehingga tidak melakukan banding. Keadaan Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum Banding di Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 Putus 27

Tidak melakukan upaya hukum Banding 21

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum Banding No Perkara

2013

2014

2015

Putus Tidak Putus Tidak Putus Tidak Banding Banding Banding 1.

Perdata

9

2

21

18

27

21

Perkara perdeta yang tidak melakukan upaya hukum banding pada tahun 2013 sebanyak 2 dan diputus 9 perkara adalah 2 dibagi 9 dikali 100% = 22,2 % dibanding dengan perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum banding tahun 2014 sebanyak 18 dan diputus 21 perkara adalah 18 dibagi 21 dikali 100 % = 85,7 % berarti adanya peningkatan akuntabilitas

60


2015

kinerja perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum banding perdata sebesar 63,5 %. Sedang perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum banding pada tahun 2014 dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum banding pada tahun 2015 sebanyak 21 dan diputus 27 dikali 100% = 77,7 % ada penurunan sebesar 8 %, ini menunjukkan bahwa adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding 2. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi.  Persentase Perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi Persentase perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi tahun 2015 adalah sebesar 101,7 %, yaitu perbandingan perkara yang diputus sebesar 289 perkara dengan perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi 284 perkara. Persentase perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi tahun 2015 ditargetkan 75 % dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 98,2 % dan capaiannya adalah 98,2 dibagi 75 dikali 100% sebesar 130,9 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 disebabkan Jaksa/ terdakwa tidak melakukan kasasi dikarenakan sudah merasa puas dengan putusan hakim pada tingkat banding.

61


2015

Keadaan Perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 Putus

Tidak melakukan upaya hukum kasasi

289

284

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi No

1

Perkara

Pidana

2013

2014

2015

Putus

Tidak kasasi

Putus

Tidak kasasi

Putus

Tidak kasasi

300

287

287

281

289

284

Perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada tahun 2013 sebanyak 300 perkara dan diputus sebanyak 287 perkara (95,6 %) dibandingkan dengan perkara pidana yang tidak melakukan upaya kasasi pada tahun 2014 sebanyak 281 perkara dan diputus sebanyak 287 perkara (97,9 %) berarti bila dibandingkan perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pidana pada tahun 2013 dan perkara pidana pada tahun 2014 ada peningkatan sebesar 2,3 %. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi. Sedangkan perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pidana pada tahun 2014 sebanyak 281 perkara dan diputus sebanyak 287 ( 97,9%) dibanding 62


2015

perkara pidana yang tidak melakuka upaya hukum pada tahun 2015 (98,2%) berarti ada peningkatan sebesar 1% ini menunjukan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi.  Persentase Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi Persentase perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi tahun 2015 adalah sebesar 92,5 %, yaitu perbandingan perkara yang diputus sebesar 27 perkara dengan perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi 25 perkara. Persentase perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi tahun 2015 ditargetkan 75 % dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 92,5 % dan capaiannya adalah 92,5 dibagi 75 dikali 100% sebesar 123 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak Penggugat/Tergugat yang menerima hasil putusan hakim dari pengadilan tingkat banding. Keadaan Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 Putus 27

Tidak melakukan upaya hukum Kasasi 25

63


2015

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi No Perkara

1.

Perdata

2013 Putus Tidak kasasi 21 19



Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada tahun 2013 sebanyak 19 perkara dan diputus sebanyak 21 perkara (90,4 %) dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak melakukan upaya kasasi pada tahun 2014 sebanyak 18 perkara dan diputus sebanyak 21 perkara (85,7%) berarti adanya penurunan perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi sebesar 4,7%. Ini menunjukkan bahwa adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi disebabkan masih banyak pihak yang berperkara belum puas dengan putusan kasasi dari mahkamah agung dan akan melanjutkan upaya hukum lain dengan cara peninjauan kembali (PK) ke mahkamah agung. Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada tahun 2014 sebanyak 18 perkara

dan diputus sebanyak 21 perkara (85,7%)

dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak melakukan upaya kasasi pada tahun 2015 sebanyak 25 perkara dan diputus sebanyak 27 perkara (92,5%) berarti adanya kenaikan perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi sebesar 6,8%. Ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata yang tidak 64


2015

melakukan upaya hukum kasasi disebabkan banyak pihak yang berperkara sudah puas dengan putusan tingkat banding sehingga tidak melanjutkan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. 3. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.  Persentase Perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum Peninjauan kembali. Persentase perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2015 adalah sebesar 99,6 %, yaitu perbandingan perkara yang diputus sebesar 289 perkara dengan perkara yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali 1 perkara. Persentase perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2015 ditargetkan 65 % dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai dan capaiannya 99,6 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak jaksa/ terdakwa yang menerima hasil putusan dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi. Keadaan Perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 Putus 289

Tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali 288

65


2015

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi No

1.

Perkara

Pidana

2013 Putus Tidak PK 300 300



Perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2013 sebanyak 300 perkara dan diputus sebanyak 300 perkara (100 %) dibandingkan dengan perkara pidana yang tidak melakukan upaya peninjauan kembali pada tahun 2014 sebanyak 287 perkara dan diputus sebanyak 287 perkara (100 %) berarti tidak adanya peningkatan perkara atapun penurunan karena tidak ada terdakwa/jaksa yang melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) sedangkan perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) 0 perkara (100%) dibanding dengan perkara pidana yang tidak melakukan upaya peninjauan kembali pada tahun 2015 sebanyak 99,6% berarti ada penurunan persentase sebesar 1%. Hal ini menunjukan adanya penurunan persentase akuntabilitas kerja pada persentase pidana yang tidak melakukan upaya hukum

peninjauan

kembali(PK).

Pada

tahun

2015

masih

ada

terdakwa/jaksa penuntut umum tidak puas dengan putusan kasasi sehingga melanjutkan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

66


2015

 Persentase Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Persentase perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2015 adalah sebesar 96,2 %, yaitu perbandingan perkara yang diputus sebesar 27 perkara dengan perkara yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali 26 perkara. Persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2015 ditargetkan 65 % dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 96,2 % dan capaiannya 148 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak pada pihak yang berperkara banyak yang menerima hasil putusan dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan kasasi. Keadaan Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 Putus 27

Tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali 26

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi No

Perkara

1.

Perdata




67


2015

Perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2013 sebanyak 21 perkara dan diputus sebanyak 21 perkara (100 %) dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak melakukan upaya peninjauan kembali pada tahun 2014 sebanyak 21 perkara dan diputus sebanyak 21 perkara (100%) berarti tidak

adanya penurunan

ataupun kenaikan perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan ataupun penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Sedangkan perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2014 sebanyak 21 perkara dan diputus sebanyak 21 perkara (100 %) dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak melakukan upaya peninjauan kembali pada tahun 2015 sebanyak 27 perkara dan diputus sebanyak 26 perkara (96,2%) berarti adanya penurunan persentase perkara sebesar 3,8% perdata peninjauan

kembali.

Ini

yang tidak melakukan upaya hukum

menunjukkan

bahwa

adanya

penurunan

akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali. 3. PENINGKATAN

EFEKTIFITAS

PENGELOLAAN

PENYELESAIAN PERKARA. Pencapaian peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015.

68


NO 3

SASARAN Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET

2015

REALISASI CAPAIAN (%)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Ukuran capaian indicator kinerja persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi dan PK yang lengkap ( terdiri dari bundel A dan B ) dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK

69


2015

Indikator persentase berkas perkara kasasi dan PK sejak tahun 2013 hingga 2015 yang diajukan ke Mahkamah Agung secara lengkap yang di targetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan yang mana hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. b. Persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis. Ukuran capaian indicator kinerja persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis. Indikator persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan sejak tahun 2014 hingga tahun 2015 di targetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini dikarenakan semua berkas yang masuk ke pengadilan negeri pandeglang baik perdata maupun pidana selalu di register

terlebih dahulu sebelum

disidangkan sehingga saat Majelis sidang sudah masuk ke register baik buku register perdata maupun buku register pidana, sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

70


Ukuran

capaian

indicator

persentase

2015

penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak di targetkan 100 % dan ternyata tercapai 100 %, hal ini dikarenakan dalam penyampaian relaas pemberitahuan putusan jurusita ataupun jutrusita pengganti selalu menyampaikan

tepat

waktu,

sehingga

membantu

proses

penyelesaian perkara. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat di targetkan 100 % dan ternyata tercapai 100 % dikarenakan setiap penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan penetapan yang dibuat oleh ketua yang selanjutnya dilaksanakan oleh jurusita dan jurusita pengganti yang selama ini dilakukan tepat waktu dan tempat sehingga membantu proses penyelesaian perkara. e. Ratio Majelis Hakim Terhadap Perkara.

71


2015

Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara adalah perbandingan ratio Majelis Hakim di Bandingkan dengan perkara masuk. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pencapaian peningkatan aksesibilitas masyrakat terhadap peradilan (acces to justice) Tahun 2015. NO 4

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan a. Persentase Perkara aksesibilitas prodeo yang masyarakat diselesaikan. terhadap peradilan (acces b. Persentase perkara to justice) yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

10 %

-

-

-

-

-

75 %

100 %

100 %

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.

72


2015

Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2015 menargetkan sasaran sebesar 10% namun realisasinya 0% tidak ada perkara yang mengajukan secara prodeo walaupun sudah diadakan sosialisasi mengenai perkara prodeo (tidak dipungut biaya perkara) kepada para pencari keadilan baik secara langsung kepada para pencari keadilan maupun melaluli pos pelayanan hukum yang ada di pengadilan pandeglang. b. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat adalah perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat Tahun 2015 Pengadilan Negeri Pandeglang tidak menargetkan Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat dikarenakan tidak ada perkara yang dapat di selesaikan dengan cara zetting plaat di Pengadilan Negeri Pandeglang. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) tidak dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja adalah 100% karena semua perkara yang putus dalam waktu maksimal 1 hari kerja sudah di akses secara 73


2015

online dalam sistem CTS sehingga semua perkara dapat diakses maksimal 1 hari kerja. Keadaan Perkara yang (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Dapat ditayangkan

Tidak dapat ditayangkan

Jumlah

289

-

289

5. MENINGKATNYA

KEPATUHAN

TERHADAP

PUTUSAN

PENGADILAN Pencapaian peningkatan Kepatuhan terhadap putusan. Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 NO 5

SASARAN Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100 %

75 %

75 %

Persentase perkara Perdata yang melakukan permohonan eksekusi tahun 2015 adalah sebesar 75 %, yaitu perbandingan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 3 perkara dengan perkara perdata yang belum di eksekusi 1 perkara.

74


2015

Persentase perkara Perdata yang melakukan permohonan eksekusi tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara perdata permohonan yang di tindaklanjuti (dieksekusi) realisasinya tercapai 75 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 hanya ada 3 perkara permohonan eksekusi dan telah dilaksanakan eksekusinya dan 1 perkara permohonan eksekusi belum dilaksanakan dikarenakan pemohon eksekusi masih ada kekurangan baik administrasi maupun dana yang harus disetorkan untuk keperluan eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan Perkara Perdata yang melakukan permohonan eksekusi tahun 2015 Pengadilan Negeri Pandeglang Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti (dieksekusi) (dieksekusi) 3 1 Adapun sebagai perbandingan persentase perkara Perdata yang melakukan permohonan eksekusi tahun 2014 No Perkara 1

perdata

2013 eksekusi Belum 3 7

2014 eksekusi Belum 1 -

2015 eksekusi Belum 3 1

Perkara perdata yang melakukan permohonan eksekusi tahun 2014 sebanyak 1 perkara dan belum di eksekusi sebanyak 0

(100 %)

dibandingkan dengan perkara perdata yang melakukan permohonan eksekusi pada tahun 2015 sebanyak 3 perkara dan belum di eksekusi sebanyak

1 perkara (75%) berarti adanya penurunan perkara perkara

perdata permohonan eksekusi sebesar 25 %. Hal ini dikarenakan para 75


2015

pihak belum siap secara administrasi untuk dilakukan eksekusi sehingga perkara tidak dapat dieksekusi sesuai dengan jadwal yaitu pada akhir 4esember 2015. 6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN Pencapaian peningkatan Kepatuhan terhadap putusan. Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2015 NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

6

a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti

Meningkatnya Kulitas Pengawasan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindak lanjuti

REALISASI

CAPAIAN (%)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang di laporkan. Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Pandeglang menurut data dari bagian pengaduan dari bulan januari sampai bulan desember 2015 tidak ada pengaduan dari masyarakat sehingga tidak ada yang diproses untuk ditindak lanjuti.

76


2015

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

adalah

perbandingan

jumlah

temuan

yang

ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan yang di laporkan. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100 % tercapai, dikarenakan seluruh temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

pada

tahun

2015

telah

ditindaklanjuti. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2015 mempunyai 3 (tiga) kegiatan pokok, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Pengadilan Negeri Pandeglang yang besarnya Rp. 6.417.106.000,-(enam milyar empat ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah rupiah), dan Rp. 145.715.000,- (Seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah). Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana terurai dalam DIPA T.A 2015 menerima 2 (dua) macam Program yaitu : 1. DIPA No. 005.01.2.097581/2015 -

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 6.417.106.000,-(enam milyar empat ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah rupiah).

77


2015

2. DIPA No. 005.03.2.099076/2015 -

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 145.715.000,- (Seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah).

Alokasi anggaran sesuai dengan jenis belanja: Untuk DIPA No. 005.01.2.097581/2015 

Belanja Pegawai

Rp. 5.518.978.000,-

(86 %)



Belanja Barang

Rp. 898.128.000 ,-

( 13,9 %)

Jumlah

Rp. 6.417.106.000,-

(100 %)

Untuk DIPA No. 005.03.2.099076/2015 

Belanja Barang

Rp.

145.715.000,-

(100 %)

Jumlah

Rp.

145.715.000,-

(100 %)

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2015 Realisasi anggaran tahun 2015 untuk DIPA No. 005.01.2.097581/2015 sebesar Rp. 6.417.106.000,-(enam milyar empat ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah rupiah), atau sebesar % dari DIPA TA 2015. Dengan rincian: Jenis belanja

DIPA 2015

Realisasi



Belanja Pegawai

Rp. 5.518.978.000,- Rp.5.495.341.468,-

99,57



Belanja Barang

Rp.

98,05

Jumlah

Rp. 6.417.106.000,- Rp.6.375.998.450,-

898.128.000,- Rp. 880.656.982,-

%

78


2015

TABEL REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2015 KODE 05.01.01

05.03.07

JENIS BELANJA Pengadilan Negeri Pandeglang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Belanja Pegawai Belanja barang operasional Belanja barang non operasional Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal gedung dan bangunan Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

PAGU DIPA 6.562.821.000 6.417.106.000

TOTAL 6.509.403.750 6.375.998.450

% 99,19% 99,36%

5.518.978.000 413.008.000 70.120.000 40.000.000 51.000.000 61.480.000 162.520.000 100.000.000

5.495.341.468 407.924.632 58.518.250 39.880.000 50.886.000 61.352.500 162.190.600 99.905.000

99,57% 98,77% 83,45% 99,70% 99,78% 99,79% 99,80% 99,91%

145.715.000

133.405.300

91,55%

145.715.000

133.405.300

91,55%

Penjelasan realisasi menurut jenis belanja: Untuk belanja pegawai terrealisasi sebesar Rp. 5.495.341.468,-(lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), atau 99,57 persen dari DIPA belanja pegawai TA 2015 karena : Banyak pegawai (khususnya hakim) yang dimutasi atau di pindahkan pada pertengahan tahun sehingga tidak bisa terserap 100 persen namun seluruh gaji dan tunjangan para pegawai sudah dibayarkan semuanya. Sedangkan untuk belanja barang nya terrealisasi sebesar Rp. 880.656.982,(delapan ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), atau hanya 98,05 persen dari DIPA belanja barang TA 2015 karena : 1. Penyerapan pada belanja operasional kantor hanya 83,45%

79


2015

2. Penyerapan pada belanja non operasional belanja bahan perjamuan tamu dan rapat bulanan terserap 66,33% Realisasi anggaran tahun 2015 untuk DIPA No. 005.03.2.099076/2015 sebesar Rp. 145.715.000,-(seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), atau sebesar 91,55 % dari DIPA TA 2015. Dengan rincian: Jenis belanja

DIPA 2015

Realisasi

%

Belanja Barang

Rp. 145.715.000,-

Rp. 133.405.300,-

91,55

Jumlah

Rp. 145.715.000,-

Rp. 133.405.300,-

91,55

Penjelasan Realisasi menurut jenis belanja Sedangkan

untuk

belanja

barang

nya

terrealisasi

sebesar

sebesar Rp. 133.405.300,-( seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima ribu tiga ratus rupiah), atau sebesar 91,55 % dari DIPA belanja barang TA 2015. Hal ini dikarenakan : 1. Adanya Perkara prodeo yang tidak terrealisasi karena tidak ada pihak yang mengajukan perkara prodeo ke Pengadilan Negeri Pandeglang walaupun sudah dilakukan sosialisasi baik secara per seorangan atau melalui pos layanan hukum. 2. Pos pelayanan hukum hanya terserap 80,32% karena penunjukkan Lembaga Pos Layanan Hukum pencairan dananya baru bisa dilaksanakan pada pertengahan Bulan Februari.

80


2015

Penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Negeri Pandeglang dengan PAGU DIPA Rp. 6.562.821.00 (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) terserap sebesar Rp. 6.509.403.750 (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

81


2015

BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan LAKIP Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2015 ini mengupayakan

melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2010 sebagai tahun awal

Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri

Pandeglang tahun 2015-2019 Mahkamah Agung RI dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) beberapa tahun dari core bussines (ciri khas) yang mengacu pada sebagai unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Pandeglang. Adapun

unsur

kemandirian

maupun

kinerja

disadari,

dengan

peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Pandeglang oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang karena pada, dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2015. 82


Pengadilan Negeri Pandeglang

2015

mempunyai tugas menyelenggarakan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum yang ada di Pengadilan Negeri Pandeglang. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Pandeglang belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Institusi Pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Kiranya LAKIP tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang, LAKIP tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. B.

Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber 83


2015

daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Pandeglang. 2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Pandeglang. 3. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal. 4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.

84


2015

Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP 1.

Struktur Organisasi Tahun 2015

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Matriks Renstra 2015-2019

4.

RKT 2017

5.

SK Tim Penyusun LAKIP

6.

Lampiran-lampiran lainnya.

85

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Recommend Documents