PENERAPAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN HASILTINDAK PIDANA KORUPSI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENERAPAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN HASILTINDAK PIDANA KORUPSI DISERTASI Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

OLEH :

NAMA : ENDANG USMAN N I M : T 311202003

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to2016 user TAHUN


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Endang Usman

NIM

: 311202003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi dengan judul : “ PENERAPAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM UPAYA MEUWUJUDKAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN HASIL KORUPSI” adalah benar karya saya sendiri, hal yang bukan karya saya, dalam disertasi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari, terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi, yang berupa pencabutan disetasi dan gelar yang saya peroleh dari diseratsi tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian disertasi saya, dengan ini saya bersedia disertasi ini di upload atau dipublikasikan pada website Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret .

Surakarta,

Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

Endang Usman

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan sandaran segala urusanku. Dan perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat tinggalku,dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan bagi kebaikanku dan kematianku sebagai tempat istirahat dari segala kejelekanku ”. (HR Muslim)

“ Man Jadda Wa Jada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka mendapatkannya” (Kata Mutiara)

“Sukses hanya bagi orang yang tetap semangat meski halangan dan rintangan di depan mata” (Motivasi)

Disertasi ini kupersembahkan untuk : 1. Ibunda dan Ayahanda tercinta 2. Istri dan Anak-anakku tersayang 5. Bangsa dan Negara Republik Indonesia. commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Terlebih dahulu penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, ridho dan karunianya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan serta kemudahan kepada penulis dalam mewujudkan serta menyelesaikan penulisan disertasi, walaupun dengan proses yang panjang. Penulis harus berusaha keras mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi selama melakukan penulisan dan penelitian, maklum penulis harus berbagi waktu dan konsentrasi dengan tugas sehari-hari yang diemban oleh penulis di kantor Bareskrim Polri. Alhamdulillah kedua tugas tersebut dapat berjalan lancer dan baik. Dalam rangka menulis dan menyusun disertasi, penulis telah mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat dan tak ternilai harganya. Selama menyusun disertasi ini tentunya penulis banyak mendapatkan arahan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhomat : 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc, Ph.D, selaku Wakil Rektor I Universitas Sebelas Maret Surakarta Prof. Dr. M.Furqon Hidayatullah, M.Pd, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Prof. Dr. Agr, Sc. Ir. Vita Cahyani, MP, selaku Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum, yang sangat terpelajar selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing (Promotor). Beliau memberikan bimbingan dengan sabar, berdiskusi, memberikan arahan dan petunjuk koreksi mengenai materi penulisan, memberikan ilmunya dan selalu memberikan semangat terus menulis jangan putus asa. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum yang sangat terpelajar selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, sekaligus sebagai dosen. Beliau membantu memberikan bimbingan, arahan dan semangat terus menulis jangan putus asa. Prof. Dr. AdiSulistiyono, SH, M.Hum yang sangat terpelajar selaku dosen pembimbing (Co Promotor) sekaligus dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau membantu memberikan bimbingan, arahan mengenai materi penulisan, berdiskusi dan memberikan semangat terus menulis jangan putus asa, serta memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Prof. Dr. Eryantouw Wahid. SH, M.Hum yang sangat terpelajar selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti sekaligus sebagai dosen penunjang. Beliau membantu memberikan bimbingan, arahan dan semangat terus menulis jangan putus asa. commit to user

v


digilib.uns.ac.id

9.

Prof. Dr. Setiyono, SH, MS yang sangat terpelajar selaku dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau Membantu memberikan bimbingan, semangat dan ilmu yang bermanfaat. 10. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum yang sangat terpelajar selaku Irjen Kemenristek dikti sekaligus sebagai dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau teman berdiskusi dan membantu memberikan bimbingan, semangat dan ilmu yang bermanfaat. 11. Dr. HariPurwadi, SH, M.Hum yang sangat terpelajar selaku Dosen Program Doktor Ilmu Hukum sekaligus sebagai Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau sebagai teman berdiskusi dan memberikan bimbingan, semangat dan ilmu yang bermanfaat. 12. Dr.WidodoTresnoNovianto SH, M.Hum yang sangat terpelajar selaku Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau membantu memberikan koreksi, bahan masukan, sebagai teman berdiskusi dan memberikan bimbingan, semangat serta ilmu yang bermanfaat. 13. Dr. Isharyanto, SH, M.Hum yang sangat terpelajar selaku Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau membantu memberikan koreksi, bahan masukan, sebagai teman berdiskusi dan memberikan bimbingan, semangat serta ilmu yang bermanfaat. 14. Segenap Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 15. Segenap Staf dan Karyawan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu penulis untuk kelancaran selama mengikuti pendidikan dan penulisan disertasi. 16. Segenap Sahabat-sahabatku seangkatan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Abdul Khoir, yang selalu mendorong dan membantu pada saat penulis berhenti kekurangan bahan penulisan, Husdi, GindoTobing, Sumaryono, Wagiman, Rainoer, Ishak, Bambang, Toton, Ade danAni.Teman seperjalanan, berdiskusi dan keluh kesah, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya. 17. Ayahanda H. EndiSupandi dan Ibunda Hj, Rubaiah tercinta yang selalu memberikan doa tulus ikhlas kepada penulis dalam rangka menyelesaikan disertasi. 18. Istriku Hj. Siti Kurnia Suryani,SS, tercinta dan anak-anakku tersayang Ahmad Zaki Usman, Ahmad Zaid Usman, dan Ahmad Zayn Usman, yang telah sangat membantu dan mendorong penulis menyelesaikan studinya, dan terimakasih banyak atas pengertian dan keikhlasannya karena selalu ditinggalkan pada akhir minggu demi perkuliahan dan penelitian disertasi. 19. Adik-adikku tercinta Nurbaiti, Jajang Hidayat, Muhamad Hafidz danWiwinRahayu, telah memberikan bantuan dan doa untuk menyelesaikan penulisan disertasi. commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

20. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris JenderalPolisi Dr. Drs. Anang Iskandar, MH, yang telah memberikan izin kepada penulis sewaktu ada perkuliahan dan penelitian disertasi. 21. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Nurali yang pertama kali mengijinkan dan mendorong penulis melanjutkan pendidikan Program Doktor IlmuHukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 22. Kepala Biro Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Drs. Dharma Pongrekun SH, MM. yang telah memberikan izin kepada penulis sewaktu melakukan penelitian disertasi. 23. KabagMinpers Rokorwas PPNS Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Ati Ginawati S.Sos, MM. yang telah memberikan izin dan sangat memaklumi penulis apabila ada tugas perkuliahan dan penelitian disertasi. 24. Kawan-kawan di kantor Direktora tTindak Pidana Korupsi, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Rokorwas PPNS Bareskrim Polri terima kasih atas bantuan datadata, pengertiannya dan memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasinya. 25. Jaksa Agung Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan staf, terlebih kepada Arif Wibawa SH, MH, yang telah membantu memberikan data dan berdiskusi dalam rangka menyusun disertasi. 26. Humas Komisi Pemberantasan Korupsi dan PLH Direktur Penyidikan Komisaris Besar Polisi EndangTarsa SH, MH. Serta staf Perpustakaan KPK Yang telah memberikan datadata penelitian dan sebagai teman berdiskusi dalam rangka menyusun disertasi. 27. Ketua dan Staf Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta yang telah memberikan waktu dan data-data penelitian untuk menyusun disertasi. 28. Serta para pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan disertasi ini, penulis mohon maaf tidak dapat menyebut satu per satu. Penulis telah berusaha dengan baik dan sekuat tenaga agar hasil disertasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kepentingan perkembangan ilmu hokum dan berguna bagi Negara, bangsa dan Negara Indonesia. Namun demikian penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penulisan selanjutnya. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat berguna sebagai bahan hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya tentang upaya mewujudkan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi. Surakarta

Mei 2016

Penulis commit to user

EndangUsman vii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............ ......................................................................................... i LEMBAR PERSETUJUAN . ......................................................................................... ii PERNYATAAN ................... ......................................................................................... iii MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................................. iv KATA PENGANTAR .......... ......................................................................................... v ABSTRAK ........................... ......................................................................................... viii ABSTRACT ......................... ......................................................................................... ix DAFTAR ISI ........................ ......................................................................................... x DAFTAR TABEL ................ ......................................................................................... xv DAFTAR BAGAN ............... ......................................................................................... xvi

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................................ 15 C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 15 D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 16 1. Manfaat Teoritis ................................................................................. 16 2. Manfaat Praktis ................................................................................... 17

BAB II

TINJAUANPUSTAKA ................................................................................. 19 A. KajianTeori ... ......................................................................................... 19 1.

Teori Mashlahat dan Kemanfaatan .................................................. 19

2.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Pidana ..................................................... 27

3.

Asset Recovery (Pengembalian Aset) Perolehan Hasil Tindak Pidana Korupsi................................................................................. 33

4.

Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman danTeori Bekerjanya Hukum Chambliss danSeidman ...................................................... 42

5.

commit to user Politik Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi....... 45

x


digilib.uns.ac.id

6.Penyitaan dan Perampasan Aset Harta Perolehan Hasil Korupsi ........ 54 a. Penyitaan dan Perampasan Berdasarkan KUHAP...................55 b.

Penyitaan dan Perampasan Berdasarkan Undang-Undang Korupsi ..................................................................................... 62

7.

Sita Jaminan Dalam Sistem Hukum Perdata ................................... 66

B. Kajian Pustaka ........................................................................................ 72 1.

Penelitian yang Relevan ................................................................. 72

2.

Kebaruan Penelitian ......................................................................... 76

C. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 77

BAB III METODE PENELITIAN............................................................................... 86 A. Jenis Penelitian ....................................................................................... 86 B. Pendekatan Penelitian ............................................................................. 87 C. Lokasi Penelitian..................................................................................... 88 D. Pemilihan Responden ............................................................................. 89 E. Sumber dan Jenis Data Penelitian ........................................................... 90 F. Teknik Pengumpulan Data...................................................................... 92 G. Teknik Analisis Data .............................................................................. 94

BAB IV KENDALA YANG MEMPENGARUHI BELUM OPTIMALNYA PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN HASILTINDAK PIDANA KORUPSI ............ ......................................................................................... 97 A. Kendala Penelusuran Aset (Asset Tracing), Pengembalian Aset (Asset Recovery) dan Penyitaan .............................................................. 97 1.

Kelembagaan Penegak Hukum (Struktur) ....................................... 97

2.

Peraturan Perundang-Undangan (Substansi) .................................. 100 a.

Ketidakjelasan Klasifikasi Delik Keuangan Negara................100

b.

Ketidakseragaman Pengertian Keuangan Negara.................... 105

c.

Perbedaan Persepsi Mengenai Keuangan Negara dan Delik Formil......................................................................... ....109

d.

commit to user

Perhitungan Kerugian Negara yang Variatif ............................ 111 xi


e.

digilib.uns.ac.id

Asset Recovery dan Penyitaan.......................................................... 115 3.

Budaya Hukum Masyarakat( Kultur) .............................................. 120

B. Kendala Eksekusi Putusan Pengadilan Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara .................................................................................... 122

BAB V

1.

Kelembagaan Penegak Hukum (Struktur) ...................................... 122

2.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim ...................... 133

3.

Budaya Hukum Masyarakat (Kultur) ........................................... 140

PENTINGNYA PENERAPAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM UPAYAPENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN HASIL KORUPSI ......................................................................................... 142 A. Paradigma Pengembalian Aset Perolehan Hasil Korupsi.......................142 1.Sistem Hukum Internasional Pengembalian Aset Perolehan Hasil Tindak Pidana Korupsi ........................................................... 142

2.

Perbandingan Beberapa Negara TentangPerampasan (Penyitaan)Aset ....................................................................................... 164

3.

a.

AmerikaSerikat....................................................................... 164

b.

Swiss ........................................................................................167

c.

Filipina.....................................................................................168

d.

Australia...................................................................................169

e.

Malaysia...................................................................................170

Sistem Hukum Nasional Pengembalian Aset Perolehan Hasil Tindak PidanaKorupsi ..................................................................... 174 a.

Pengembalian Aset Korupsi berdasarkan Ratifikasi Undang-Undang Nomor7 Tahun 2006 Tentang PengesahanUnited Nations Convention Against Corruption Tahun 2003 .............................................................................. 174

b.

Pengembalian Aset Korupsi berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak commit to user

Pidana Korupsi.......................................................................... 179 xii


c.

digilib.uns.ac.id

Gugat Perdata dalam r angka pengembalian asset Korupsi ............193 B. Kondisi Pengembalian Aset Perolehan Hasil Korupsi di Indonesia.......195 C. Peranan Sita Jaminan Dalam Pengembalian Perolehan Aset Hasil Korupsi.......... ......................................................................................... 220 1.

Perbandingan Penerapan Sita Jaminan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana .......................................................................... 220

2.

LandasanTeoretis Penerapan Sit aJaminan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi ........................................................................... 228 a.

Sita Jaminan dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagai DasarP enerapan SitaJaminan ................................................... 228

b.

Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Penerapan Sita Jaminan Dalam Perkara Korupsi ....................................... 237

BAB VI MEMBANGUN MODEL KELEMBAGAAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN SITA JAMINAN.................................................................................................... 242 A. Model Penerapan Sita Jaminan Dalam Pengembalian Aset ................. 242 B. Perluasan Penerapan Sita Jaminan ........................................................ 249 C. Kelembagaan Sita Jaminan Dalam Rangka Pengembalian Aset Perolehan Hasil Tindak Pidana Korupsi ............................................... 254 1.

Kelembagaan PenegakHukum (Struktur) ...................................... 255

2.

Peraturan Perundang-undangan (Substansi) .................................. 261

3.

Budaya Hukum (Kultur) ................................................................ 266

D. Konsep Sita Jaminan PadaRevisiUndang-Undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Dalam Rangka Asset Recovery ....................... 269 E. Kelembagaan Penelusuran dan Pemulihan Aset Perolehan Hasil Korupsi.......... ....................................................................................... 275 1.

Penelusuran Aset dan Pengungkapan TindakPidana ................................................................................. 275

2.

commit to user

Penerapan Konsep Illicit Enrichment xiii


digilib.uns.ac.id

( Kekayaan Yang TidakWajar) ...................................................... 280 3.

Tindakan Penyitaandan Perampasan Aset ..................................... 285

F. Kelembagaan Penyimpanan Aset Perolehan Korupsi .......................... 290

BAB VII PENUTUP............ ....................................................................................... 298 A. Kesimpulan ... ....................................................................................... 298 B. Implikasi ....... ....................................................................................... 301 1.

Implikasi Teoretis .......................................................................... 301

2.

Implikasi Praktis ............................................................................302

C. Rekomendasi . .......................................................................................303

DAFTAR PUSTAKA .................... ....................................................................................... 305 LAMPIRAN .................................. .................................................................................…..316

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Skor Peringkat Korupsi Indonesia Tahun 2015 ......................................... 4 2. Tabel 2 Perbedaan Perampasan Aset ....................................................................... 35 3. Tabel 2 Penelitian Relevan (Terdahulu) .................................................................. 75 4, Tabel 4 Sumber dan Jenis Data Penelitian ............................................................. 90 5. Tabel 5 Data Uang Yang DiselamatkanOlehPolri.................................................. 205 6, Tabel 6 PenyelesaianPerkaraTipikorPolri .............................................................. 206 7, Tabel 7 Data UangDiselamatkanOlehKejaksaanAgung RI ................................... 211 8. Tabel 8. Data Penyelidikan, Penyidikan, PenuntutandanUangDiselamatkan KejaksaanAgung RI................................................................................... 212 9. Tabel 9

RekapitulasiUangPenggantiPerkaraTipidkorJanuari s/d Desember 2014 Kejaksaan RI.... ........................................................................................ 213

10. Tabel 10. Data Aset yang Diselamatkan KPK ........................................................ 215 11. Tabel 11 Rekapitulasi Barang Sitaan dan Rampasan oleh KPK ............................. 216 12. Tabel 12 Konsep Tahapan Sita Jaminan ................................................................. 233 13. Tabel 13 Perbedaan Antara Perampasan Berdasarkan Tuntutan Pidana Dengan Perampasan Perdata .................................................................... 285

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR BAGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bagan 1. Alur KerangkaTeori………………………………………………………..….53 Bagan 2. Keberlakuan Konsep Sita Jaminan Dalam Pengembalian Aset…………….…83 Bagan 3. Teknik Analisa Data…………………..…………………………………….....96 Bagan 4. Mekanisme Kelembagaan Sita Jaminan……………………………………...259 Bagan 5. Perolehan Negara atas Ase tKorupsi……...…………………………….........294 Bagan 6. Pola Keterpaduan Lembaga Pengembalian Aset………...……………..……296

commit to user

xvi


digilib.uns.ac.id ABSTRAK

ENDANG USMAN, T 311202003, PENERAPAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI. Promotor : Prof. Dr. Soepanto, SH, M.Hum, Co Promotor : Prof. Dr. AdiSulistiyono, SH, M.Hum,. Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk mempelajari dan menganalisist entang : pertama, kendala pengembalian asset perolehan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kedua, arti penting penerapan Sita Jaminan (conservatoirbeslag) dalam system penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ketiga, model Sita Jaminan yang dapat meningkatkan pengembalian asset perolehan hasil tindak pidana korupsi dalam system hokum pidana Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang mempengaruhi sulitnya pengembalian asset hasil korupsi disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, factor struktur kelembagaan yang tidaksistemik, lemahnyastrukturorganisasipenegakhukum, Jaksaselakueksekutormasihkurang optimal melakukan eksekusi uang pengganti sebagai asset recovery dikarenakan sarana dan prasarana terbatas, kesulitan melacak aset yang sudah dipindahtangankan dan disembunyikan. Kedua,f actor substansi hukum yaitu belum adanya peraturan perundangundangan yang mendukung optimalisasi penyitaan harta kekayaan yang diduga hasil korupsi, perbedaan persepsi keuangan negara, perhitungan kerugian negara yang variatif menyulitkan implementasi pengembalian kerugian keuangan negara. Ketiga, factor budaya hokum masyarakat masih kurang dan permisif dengan tidak melaporkan asset para koruptor bahkan melindungi asset koruptor. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, peranan Sita Jaminan (conservatoirbeslag) – yang digunakan dalam rezim hokum perdata – dapat diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi.Konsep sita jaminan dimaksudkan menjamin pembayaran uang pengganti dan uang denda dari adanya itikad buruk(bad faith) pelaku tindak pidana korupsi.Kajian pentingnya penerapan Sita Jaminan ini didasarkan kepada perwujudan kemaslahatan, keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, terdapat hubungan kausalitas penerapan Sita Jaminan dengan prinsip-prinsip perlindungan hokum melindungi kepentingan Negara dalam rangkap engembalian kerugian keuangan negara yang hilang akibat korupsi. Sebagai sebuah model yang ditawarkan, maka diharapkan konsep Sita Jaminan ini dimasukkan dalam proses revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara implementasi, Sita Jaminan diberlakukan pada awal proses peradilan (tahapp enyidikan), berakhir sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap (inkracht). Sarana penunjang juga diperlukan, yakni adanya lembaga penyimpanan dan pengelola aset agar lebih mendayagunakan dan mengamankan kerugian keuangann egara. Lembaga ini juga sebagai pengintegra sisistem dari berbagai lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi yang sama. Kata Kunci : SitaJaminan(ConservatoirBeslag), TindakPidanaKorupsi.

PengembalianAset

(Asset

Recovery),

commit to user

IX.


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

ENDANG USMAN, T311202003, IMPLEMENTATION OF COLLATERAL CONFISCATION (CONSERVATOIR BESLAG) IN ORDER TO MANIFEST THE RESTORATION OF ASSETS OBTAINED FROM CORRUPTION.Promoter: Prof. Dr. Supanto, SH, M. Hum, Co Promoter: Prof. Dr. AdiSulistiyono, SH, M.H,. Dissertation: Doctoral Program of Law, Faculty of Law, University of SebelasMaret Surakarta. The purpose of this dissertation research is to study and analyze in detail: first, problems of restoration of assets obtained from corruption conducted by law enforcement officers. Second, the importance of the implementation of Collateral Confiscation in the corruption case handling system.Third, the model of Collateral Confiscation to increase the restoration of assets obtained from corruption in the Indonesian criminal justice system. The data used is secondary data and primary data. The results showed that the constraints affecting the difficulty of recovering assets from corruption caused by three factors. First, the institutional structure is not systemic, structurally weak law enforcement organizations. Attorney as an executor is still less than optimal at performing execution of subtitute money as asset recovery because of limited facilities and infra structure, struggled to keep track of assets that have been transferred and hidden. Second, factor in the substantive law, namely the absence of legislation that supports the optimization of assets seizure suspected of corruption, differences in the perception of state finances, the calculation of losses that varied complicates the implementation of the restoration of state’s financial loss. Third, factor of cultural law of the society is still lacking and permissive by not reporting assets of the corruptor and even protect corruptor’s assets. In an effort to restore the state’s financial losses due to corruption, the role of Collateral Confiscation - used in civil law regime - can be applied to cases of corruption. The concept is intended for sequestration guarantees for compensation and fines from their bad faith by the perpetrators of corruption. The importance of implementing Collateral Confiscation is based on the embodiment welfare, justice, and legal certainty. In addition, there is a causal relationship of implementation of Collateral Confiscation with the principles of legal protection in terms of restoration of state’s financial loss caused by corruption. As a model that is offered, it is expected that the concept of Collateral Confiscation is included in the process of revision of the Law on Corruption Eradication. In implementation, Collateral Confiscation enforced at the beginning of the judicial process (the investigation stage), ends until there is a court ruling that has permanent legal force (inkracht). Supporting facilities are also needed, namely the existence of depository institutions and asset administrators to better utilize and secure the country's financial losses. The institute also acts as a system integrator of the various law enforcement agencies that perform similar functions. commit to user Keywords: Collateral Confiscation (Conservatoir Beslag), Restoration of Assets (Asset Recovery), Corruption. IX.

PENERAPAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN HASILTINDAK PIDANA KORUPSI

Recommend Documents