ARTIKEL PENELITIAN
PELAKSANAAN PENCABUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1.A PADANG
Oleh:
ATH THARIQ RAHMAN SYAFPUTRA NPM: 1110012111115
BAGIAN HUKUM PERDATA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2016
PELAKSANAAN PENCABUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM PERKARA PERDATA
Ath Thariq Rahman1, As Suhaiti Arief1, Adri1 1
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] ABSTRACT
At the (time) of bring a lawsuit to the court to justice, usually also will follow pleadingly stipulating confiscate guarantee of goods sued or case object , good [of] object remain to and also peripatetic. But in practice [of] object adakala which have diletakan confiscate guarantee, [is] later;then abstracted [by] stipulating confiscate its guarantee, that repeal not by itself, but abstracted or lifted to confiscate its guarantee on request sued or third party. Formula of[is problem of the studied [is] 1) How repeal procedure confiscate guarantee in civil dispute [in] District Court Of Klas 1.A Field 2) How execution of repeal confiscate guarantee in civil dispute [in] District Court Of Klas 1.A Field 3) Do constraint faced in repeal confiscate guarantee in civil dispute [in] District Court Of Klas 1.A Field ?. Type Research which [is] used in this research [is] research of law of sosiologis ( Legal Socio [of] Research). used Data cover primary data and data of sekunder. The data obtained to [pass/through] document study and interview. From result of research can be concluded [by] bahwa,1) Repeal procedure confiscate guarantee [is] beforehand repeal letter of intention input confiscate guarantee, after stipulating letter exit of new Chief Justice [of] repeal can be [done/conducted] 2) Execution of repeal confiscate guarantee [in] District Court Of Klas 1A Field [done/conducted] by bailiff after stipulating exit of justice consorted by plaintiff, sued and two eyewitness people 3) Constraint faced by process server District Court Of Klas 1A field [is] the existence of resistance of plaintiff [party/ side] which [do] not accept [doing/conducting] of repeal process confiscate guarantee because dianggab impinge importance of plaintiff law. Keyword : Execution, Repeal Confiscate Guarantee. Hak adalah sesuatu yang harus kita
PENDAHULUAN Benar dan adilnya penyelesaian
dapatkan
karena
kodrat
kita
sebagai
perkara di depan pengadilan, bukan dilihat
seorang manusia. Tapi hak akan selalu
dari hasil akhir putusan yang dijatuhkan.
diikuti
Tetapi harus dinilai sejak awal proses
merupakan dua hal yang tidak bisa
pemeriksaan perkara dimulai. Apakah
dihilangkan,
sejak tahap awal ditangani, pengadilan
tindih. Karena dengan telah didapatnya
memberikan
hak, otomatis sebelum atau sesudah itu
layanan
sesuai
dengan
ketentuan hukum acara perdata atau tidak ! Dengan
kata
lain,
apakah
proses
oleh
kewajiban,
atau
karena
dijalankan
itu
tumpang
harus ditunaikan kewajiban. Manusia
memiliki
hak
dan
pemeriksaan perkara sejak awal sampai
kewajiban dengan sesama manusia atau
akhir benar-benar due process of law atau
subjek hukum lain yang bukan manusia.
undue process.
Biasanya diatur dalam lapangan hukum
perdata. Bukan hanya itu, manusia juga
Pengadilan.
memiliki
yang
menjamin terlaksananya putusan hakim,
berhubungan dengan Negara. Hubungan
dan mencegah perbuatan curang tergugat
hukum antara manusia dengan Negaranya
atas benda bergerak atau benda tetap
diatur dalam lapangan hukum publik.
miliknya.
hak
dan
kewajiban
Penyelesaian perkara perdata di pengadilan dilakukan dengan mengajukan
Gunanya
Yang
menghilangkan
adalah
pada
untuk
intinya
kekwatiran
akan
penggugat
akan tuntutannya yang tidak terpenuhi.
gugatan ke Pengadilan Negeri. Biasanya
Pencabutan atau pengakatan sita
tempat pengadilan merujuk pada tempat
jaminan atas barang milik tergugat yang
tinggal atau berdiamnya tergugat, atau
sudah diletakan sita jaminan di Pengadilan
objek perkara yang di persengketakan.
Negeri Klas 1A Padang, dalam praktek di
gugatan diajukan oleh penggugat sebagai
lapangan sering terjadi permasalahan, baik
pihak yang merasa dirugikan oleh pihak
itu
tergugat
pelaksanaannya, serta banyak hambatan-
(pihak
yang
merugikan
penggugat).
prosedur,
waktu
dan
cara
hambatan dan kendala di lapangan yang
Pada saat mengajukan gugatan ke
dihadapi.
Pengadilan, biasanya juga akan diikuti
Oleh karena itulah penulis merasa
dengan permohonan sita jaminan atas
tertarik untuk meneliti dan memahami
barang tergugat atau objek perkara, baik
masalah tersebut, yang akan dituangkan
yang bergerak atau benda tetap.
dalam bentuk penulisan skripsi dengan
Pasal 227 HIR (Het herziene
judul
:
PELAKSANAAN
Indonesisch Reglement) atau Pasal 260 dan
PENCABUTAN
Pasal
(CONSERVATOIR BESLAG) DALAM
261
Rbg
(Rechtsreglement
SITA
JAMINAN
Buitengewesten) memberi kemungkinan
PERKARA
kepada
PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A
penggugat
untuk
mengajukan
permohonan sita jaminan dengan tujuan agar
barang tersebut
tergugat
pada
tidak
pihak
atau
disembunyikan oleh tergugat.
DI
PADANG.
dialihkan
ketiga,
PERDATA
Sesuai dengan pokok permasalahan yang
tertulis
di
atas,
maka
tujuan
penelitian yaitu
Sita Jaminan adalah meletakan
1.
Untuk
mengetahui
prosedur
barang tergugat atau objek perkara yang
pencabutan sita jaminan atas barang
disengketakan,
sengketa dalam perkara perdata di
pengadilan,
dibawah
melalui
kekuasan
permohonan
ke
Pengadilan, sampai adanya putusan dari
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.
2.
Untuk
mengetahui
pelaksanaan
c. Undang Undang No 48 Tahun
pencabutan sita jaminan atas barang
2009
sengketa dalam perkara perdata di
Kehakiman.
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang. 3.
tentang
Kekuasaan
2. Bahan hukum skunder
Untuk mengetahui kendala-kendala
Yaitu sumber data yang berasal dari
yang
literatur
dihadapi
pencabutan bagaimana
dalam
sita
pelaksana
jaminan
solusin dalam
buku-buku,
hasil
dan
penelitian dan data-data yang ada di
perkara
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.
perdata di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.
Untuk secara
analisis
langsung di
data
dilakukan
lapangan dengan
menggunakan teknik :
Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis
atau
menggunakan
yaitu
teknik
penelitian
pengumpulan data yang dilakukan
hukum sosiologis (Socio Legal Research).
untuk memperoleh data primer
Penelitian
secara langsung.
yuridis
jenis
a. Wawancara
sosiologis
adalah
pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma
atau
kaidah,
dan
b. Studi
dokumen
pendekatan
pengumpulan
terhadap masyarakat dalam arti melihat
dipergunakan
realita yang ada di masyarakat.
kepustakaan.
Sumber data yang di pakai dalam
HASIL
yaitu data
teknik yang
dalam
penelitian
PENELITIAN
DAN
penelitian ini adalah :
PEMBAHASAN
a) Data primer adalah data yang diperoleh
1. Prosedur Pencabutan Sita Jaminan
langsung
dari
lapangan
melalui
(Conservatoir Beslag) dalam perkara
wawancara dengan responden b) Data
sekunder
diperoleh
dari
perdata di Pengadilan Negeri Klas 1
adalah
data
yang
bahan
kepustakaan
A Padang Dalam setiap upaya yang dilakukan
hukum yang terdiri dari:
oleh
1. Bahan hukum primer.
pencabutan atau pengakatan sita jaminan
a. Het
herziene
Indonesisch
Reglement (HIR) b. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)
di
pihak
Pengadilan
terlebih
yang
ingin
Negeri
dahulu
melakukan
Padang,
memasukan
harus surat
permohonan pencabutan atau pengakatan sita jaminan yang
mana surat tersebut
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang.
Selanjutnya
setelah
Ketua
Sebelum
jurusita
melaksakan
Pengadilan Negeri Padang menerima surat
pengakatan atau pencabutan sita jaminan
permohonan pencabutan atau pengakatan
mereka harus turun dahulu ketempat lokasi
sita jaminan tersebut dari pemohon, maka
barang tersebut berada. Gunanya untuk
terlebih dahulu ketua pengadilan akan
memastikan
mempelajari dahulu dengan seksama surat
kebenaran imformasi
tersebut, dengan memperhatikan alasan-
mulai dari lokasi, status dan ukuran barang
alasan yang diutarkan oleh pemohon di
tersebut. Dalam mencari tahu kebenaran
dalam surat tersebut, apabila pengakatan
tentang barang tersebut jurusita punya
atau pencabutan sita jaminan ini dilakukan
beberapa
sebelum hakim memberikan keputusan
mendapatkan
tentang
yang
mengenai barang tersebut, bisa dengan
diajukan oleh penggugat atau pemohon sita
bertanya kepada warga sekitar atau kepala
jaminan di pengadilan. Artinya proses
desa setempat.
perkara
berpekara
atau
masih
gugatan
terus
berjalan
dan
kiat
meyakinkan
tentang
barang tersebut,
dan imformasi
strategi
untuk
yang
benar
di
Setelah semua dirasa cocok dan
Pengadilan, tampa diketahui penggugat
tepat dengan imformasi yang didapat,
akan memenangkan gugatannya atau tidak,
jurusita
tetapi sudah ada harta benda dari tergugat
pengadilan
atau debitur yang sudah diletakan sita
dikeluarkan surat penetapan pengakatan
jaminan oleh Pengadilan Negeri Padang.
sita
Setelah semua selesai dipelajari oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, Ketua Pengadilan Negeri Padang akan mengeluarkan
penetapan
melaporkan negeri
jaminan.
mempersiapkan
kepada padang
Selanjutnya berita
acara
ketua untuk
jurusita untuk
pengakatan sita jaminan. Selanjutnya juru sita akan membuat
untuk
pengumuman pada khalayak ramai bahwa
atau
mulai hari, tanggal, jam, tahun, harta benda
pengakatan atas barang sengketa atau yang
yang sebelumnya telah diletakan sita
sebelumnya telah diletakan sita jaminan
jaminan telah dicabut atau dilakukan
kepada jurusita, jika jurusita berhalangan
angkat sita. Pengumuman pencabutan atau
hadir dapat
digantikan oleh panitera
pengakatan sita jaminan tersebut dilakukan
pengganti yang dilengkapi oleh dua orang
di kantor kepala desa dimana objek
saksi,
tersebut berada.
dilaksanakannya
yang
pencabutan
diambil
dari
karyawan
Pengadilan Negeri Padang atau boleh juga
Setelah pekerjaan juru sita selesai
dari tokoh masyarakat di daerah setempat
melaksanakan pengakatan sita jaminan,
yang dianggap cakap.
kemudian juru sita akan kembali ke
pengadilan negeri kelas IA Padang untuk melihatkan
berita
acara
sekaligus
Penggugat
mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri untuk
melaporkan tentang pekerjaan nya pada
melakukan
ketua pengadilan negeri. Dan tindakan juru
barang milik tergugat. apabila gugatan
sita tersebut akan dicatat dalam register di
penggugat ditolak oleh hakim dengan
Pengadilan Negeri Padang.
alasan gugatan penggugat dan barang
2. Pelaksanaan Jaminan dalam
Perkara
Beslag)
tidak berharga, dengan sendirinya sita
Perdata
penelitian
terhadap
sitaannya dinyatakan tidak sah dan
di
Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang. Berdasarkan
jaminan
Sita
Pencabutan (Conservatoir
sita
yang
jaminan tidak dapat dipertahankan , maka
hakim akan memerintahkan
untuk
melakukan
penulis lakukan di Pengadilan Negeri Klas
pencabutan/pengakatan sita jaminan.
I
Pengajuan
A
Padang,
mengenai
pelaksanaan
atau
pengakatan
sita
pencabutan Sita Jaminan, maka terlebih
jaminan ini dapat dilakukan pada saat
dahulu
proses persidangan telah berakhir.
penulis
akan
memperlihatkan
contoh surat berita angkat sita berdasarkan penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
b) Pencabutan berdasarkan tergugat atau debitur sebagai sitersita memberikan
Padang tentang pencabutan sita jaminan
jaminan
atas perkara yang pernah disidangkan di
mencukupi. Barang yang dibebani sita
Pengadilan Negeri Padang;
jaminan
Selanjutnya menguraikan
penulis
tentang
akan
pelaksanaan
/
tanggungan
lain
dibebaskan
mengalihkan
secara
yang
dengan
langsung
sita
jaminan terhadap barang lain yang
pencabutan sita jaminan di Pengadilan
mencukupi
Negeri Klas I A Padang. Pelaksanaan
Barang pengganti sita jaminan tersebut
pencabutan atau angkat sita di Pengadilan
tidak mutlak harus barang harta milik
Negeri
dapat
tergugat, boleh juga barang pengganti
dilaksanakan atau disetujui oleh Ketua
yang diajukan harta milik pihak ketiga.
Klas
Pengadilan
I
A
Negeri
Padang
Padang
dengan
c) Pencabutan
sebagai
penggantinya.
berdasarkan
penggugat
memenuhi alasan alasan yang penulis
atau kreditur tidak dapat membuktikan
sebutkan sebagai berikut,
barang
a) Pencabutan hakim
yang
penggugat.
disita
benar
benar
milik
berdasarkan
putusan
tergugat. Alasan ini bagi hakim untuk
menolak
gugatan
mencabut
sita
penggugat
dianggap
jaminan, tidak
apabila dapat
membutikan barang yang disita benar
benar milik tergugat. Pencabutan /
(conservatoir beslag). Misalnya atas
pengangkatan sita jaminan ini dapat
permintaan menurut penggugat telah
dilaksanakan pada saat persidangan
diletakan sita jaminan atas sesuatu
telah berakhir.
barang yang menurut penggugat barang
d) Pencabutan berdasarkan kekeliruan
yang disita adalah milik tergugat.
Dasar lain bagi hakim untuk mencabut
atau
jaminan
ialah
Kekeliruan
ini
mengangkat karena
sita
tidak ikut dalam perkara, barang yang
kekeliruan.
disita bukan milik tergugat, tapi adalah
pihak
milik nya. Oleh karena itu pihak ketiga
penggugat. Penggugat berkewajiban
tadi tentu sangat merasa dirugikan atas
untuk menjelaskan identitas, letak,
tindakan penyitaan.
ukuran dan status pemilikan barang.
3. Kendala-Kendala
Berdasarkan pengadilan
dating
Sedangkan menurut pihak ketiga, yang
dari
informasi
itulah
memberikan
perintah
Yang
Dalam Pencabutan Sita Jaminan (Conservatoir
Beslag)
penyitaan terhadap barang barang yang
Perkara
ditunjuk penggugat. Apabila informasi
Negeri Klas 1.A Padang.
atau
identitas
yang
Ditemui
diberikan
Perdata
Untuk
di
Dalam Pengadilan
melihat
penggugat tidak jells atau terjadi
hambatan
kekeliruan maka sita jaminan tersebut
pencabutan sita jaminan atas barang
dapat dicabut/diangkat
sengketa di Pengadilan Negeri Kelas I.
permohonan
yang
berdasarkan
diajukan
tergugat.
yang
hambatan
A Padang terdapat dua kondisi atau
Pelaksanaan
keadaan dalam proses pencabutan sita jaminan tersebut:
ini dapat dilakukan pada saat proses
Hambatan
persidangan sedang berjalan.
pihak ketiga atas dasar hak milik.
berdasarkan alasan
penetapan
oleh
Pengadilan
Negeri
Padang.
Adapun yang termasuk hambatan pra
berwenang pencabutan
pra
pengakatan/pencabutan sita jaminan
e) Pencabutan berdasarkan perlawanan
memerintahkan
dalam
oleh
pencabutan/pengangkatan sita jaminan
Hakim
ditemui
atas
penetapan pengakatan/pencabutan sita jaminan ini adalah :
derden verzet
a. Penggugat sebagai pemohon atas
terhadap sita jaminan yang dilakukan,
penjatuhan sita jaminan terhadap
pihak ketiga mengajukan perlawanan
barang sengketa yang ada pada
yang lazim disebut perlawanan atau
tergugat
verzet
pengakatan atau pencabutanh atas
terhadap
sita
jaminan
tidak
menerima
sita jaminan dengan penggantinya dengan
nilai
sebanding
barang
dengan
yang
objek
sita
jaminan. b. Dalam
PENUTUP Setelah
penulis
mengadakan
pembahasan mengenai pencabutan
atau
pengangkatan sita jaminan atas barang hal
pengangkatan atau
sengketa dalam perkara perdata ini sebagai
atas
jaminan
manan telah dijabarkan pada bab-bab
dengan
sebelumnya, maka pada bab penutup ini
nilai barang yang sama cendrung
penulis akan memberikan kesimpulan
terjadi
sebagai berikut:
pencabutan dengan
sita
menggangtinya
perbedaan
anatara
pandangan
penggugat
sebagai
1. Prosedur Pencabutan Sita Jaminan
pemohon atas sita jaminan dengan
diajukan oleh tergugat atau pihak ke-3
tergugat sebagai termohon untuk
karena tidak menerima atau merasa
pengangkatan atau pencabutan atas
dirugikan dengan adanya penetapan
sita jaminan dan hakim terhadap
Sita Jaminan dari pengadilan. Langkah
nilai barang pengganti atas objek
pertama
sita jaminan yang dimaksud.
mengajukan
Hambatan pasca penetapan atau pengangkatan
sita
jaminan
oleh
yang
dilakukan surat
adalah
permohonan
Pencabutan Sita Jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang.
Pengadilan Negeri Padang. Adapun
Setelah semua selesai dipelajari oleh
hambatan
Ketua
yang
ditemui
pasca
penetapan
pengangkatan
atau
diperintahkan
pencabutan
sita
oleh
melakukan Pencabutan Sita Jaminan
jaminan
pengadilan adalah: a. Adanya
penolakan
penggugat
dengan dari
terhadap
pihak
penetapan
pengangkatan/pencabutan
sita
jaminan oleh pengadilan. b. Kendala lain yang ditemui dalam proses
pengangkatan/pencabutan
Pengadilan,
maka
Jurusita
keluarnya
akan untuk
surat
penetapan
angkat Sita dari Pengadilan. 2. Pelaksaaan
pencabutan
atau
pengangkatan sita jaminan ini dalam amar putusan yang menolak gugatan penggugat dan barang yang disita dinyatakan
tidak
sah
dan
tidak
sita jaminan adalah tidak hadirnya
berharga maka barang yang telah
pihak-pihak yang bersengketa pada
diletakan sita jaminan tersebut harus
waktu juru sita pengadilan negeri
diangkat sita jaminannya.
padang melakukan pencabutan atas
Sedangkan selama proses persidangan
sita jaminan tersebut.
sita jaminan dapat diangkat asal ada
penetapan ketua Majelis Hakim yang
dilaksanakan,
menyidangkan perkara tersebut dan
permohonan pencabutan/pengangkatan sita
penetapan tersebut dikeluarkan karena
jaminan itu sendiri ditemui hambatan bila
diterimanya permohonan pencabutan
pihak
atau pengangkatan sita jaminan baik
pencabutan/pengangkatan
dari tergugat sendiri atau pihak ketiga
tidak dapat membuktikan dia dirugikan
yang didasari pada hak milik.
atau harta tersebut adalah miliknya.
3. Permohonan
pencabutan
/
yang
sedangkan
mengajukan
dalam
permohonan sita
jaminan
Akibatnya bagi pihak ke-3 dalam
pengangkatan sita jaminan ini dapat
hal
diajukan secara tertulis atau lisan pada
jaminan adalah pihak ke-3 tersebut telah
Ketua Mejelis Hakim atau Ketua
dapat
Pengadilan Negeri yang menyidangakn
menjadi miliknya dan hak miliknya atas
perkara tersebut, dimana pihak yang
harta tersebut telah dikuasai secara hukum,
mengajukan
permohonan
kerugian yang dia derita dikarenakan
pencabutan/pengangkatan sita jaminan
penyitaan itu telah dapat diganti oleh para
itu dapat membuktikan bahwa
pihak
ia
dirugikan atau harta bagi pihak ketiga. Dalam
pelaksanaan
pencabutan
pencabutan
kembali
yang
/
pengangkatan
menguasai
terlibat
dalam
tersebut. /
hrta
sita
yang
sengketa
Permohonan
pencabutan/pengangkatan
sita
jaminan
pengangkatan sita jaminan dilakukan
harus dapat membuktikan bahwa barang
oleh juru sita yang diangkat oleh Ketua
tersebut adalah miliknya. Apabila berhasil
atau Hakim Ketua Majelis, dimana juru
maka
sita
diperintahkan untuk di angkat.
baru
dapat
melaksanakan
pencabutan/pengangkatan sita jaminan setelah adanya penetapan dari hakim ketua
majelis
yang menyidangkan
perkara tersebut dan juru sita juga membuat berita acara pencabutan atau pengangkatan sita jaminan terhadap obyek yang disita. Kendala-kendala dalam
yang ditemui
pencabutan/pengangkatan
sita
jaminan itu dikarenakan adanya pemohon banding dan kasasi, sehingga pencabutan atau penggutan sita jaminan belum boleh
pihak
ke-3
tersebut
akan
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Bambang Sungguno, 2012, Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. M.Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Retno Wulan Sutantio Dan Iskandar Oerip Kartawinata,2002, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan kedelapan, Liberty, Yogyakarta. Sutarman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung. Soerjono Soekanto, 1986, pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. B. Peraturan Perundang-Undangan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
C. Sumber Lain Sony Darsanto, 2009, Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan, http://id.berita.yahoo.com./klinik sitajaminan-070100235.html, diakses Tanggal 23 Februari 2014, Pukul 20.25 WIB Siska Yanuarti, 2013, Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan Dalam Proses Peradilan Menurut Rbg, Jurnal Ilmu Hukum Ammanna Gappa Volume 1 Nomor 2, Universitas Sumatera Utara, hlm 2.
