PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang) JURNAL ILMIAH Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana
RANNI TAMARA 1110012111133
Pembimbing :
As suhaiti arief, SH.MH Adri, SH.MH Bagian Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG) DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang) Ranni Tamara1, As Suhaiti Arief1, Adri1 1 Ilmu Hukum Department, Faculty of Law Bung Hatta University Email:
[email protected] ABSTRACT The parties who filed the right to court proceedings would be in accordance with the law of civil procedure starting from filing claims right up to the fall of a court decision. Of course the parties do not only expect a court decision just yet verdict is worthless if it can not be implemented because of the statute forming sequestration efforts. Formulation of the problem discussed is 1) how the implementation of sequestration in Pengadilan Negeri Klass 1A Padang 2) What are the obstacles encountered in the implementation of sequestration in Pengadilan Negeri Klass 1A Padang?. This type of research used in this research is a sociological law (Socio Legal Research). Data used include primary data and secondary data. Data were obtained through interviews and document study. Analysis was performed to analyze the data using qualitative analysis. From the results of this study concluded that 1) Implementation of foreclosure in Pengadilan Negeri Klass 1A Padang in 2014 there were two cases that are filed in the lawsuit and after approval by the judges Party Plaintiff made a separate application for Sita does guarantee, then the bailiff determine the day and the date of execution of the case object is land and buildings. 2) Constraints faced by the Pengadilan Negeri Klass 1A Padang paddock is the resistance of the defendant who did not receive the sequestration process. Keywords: Lawsuit, Sita Security, Civil Case
dirugikan dalam suatu sengketa maka dapat
Pendahuluan Pada
dasarnya
manusia
adalah
mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan.
makluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan
Tuntutan
Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat
bertujuan untuk memperoleh perlindungan
namun
hak yang diberikan ke Pengadilan untuk
dalam
bermasyarakat peselisihan
membina tersebut
kepentingan.
hubungan
sering
terjadi
Perselisihan
kepentingan tersebut bisa menjadi sengketa
hak
adalah
tindakan
yang
mencegah “eigenrichting” (tindakan main hakim sendiri).1 Gugatan
merupakan
tindakan
yang
dalam masyarakat. Ada kalanya pihak yang
bertujuan memperoleh perlindungan hak
dirugikan merasa tidak puas dengan solusi
yang diberikan oleh pengadilan untuk
yang ada sehingga mengajukan tuntutan ke
mencegah
eigenrichting
atau
tindakan
pengadilan. Demikian pula dalam ruang lingkup hukum
perdata jika
seseorang merasa
1
Sudikno Merto Kusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan kedelapan, Liberty, Jogjakarta, hlm 49.
menghakimi sebagai
sendiri
tuntutan
vordering)
atau
mengandung
dan
disebut
perdata tuntutan
juga
telah dilanggar atau menderita kerugian
(burgerlijke
mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke
hak
pengadilan
2
sengketa.
yang
Seseorang
mengajukan gugatan ke pengadilan pada
dan
tidak
mempunyai
kepentingan hukum maka tuntutannya tidak di terima oleh pengadilan.
dasarnya adalah untuk memperoleh putusan
Disamping gugatan juga ada perkara
hakim yang mempunyai kekuatan hukum
yang diajukan dengan permohonan, yang di
tetap atas suatu hak atau benda yang di
ajukan oleh satu pihak saja tanpa adanya
sengketakannya.
pihak lawan yang berselisih di muka
Gugatan
yang
pengadilan
haruslah
berdasarkan
hukum
di
ajukan
pengadilan.
Keputusan
yang
diberikan
yang
terhadap permohonan ini bersifat penetapan
beralasan.
yang lazim disebut putusan declatoir, yaitu
Maksudnya gugatan yang di ajukan tersebut
suatu putusan yang bersifat menetapkan,
menurut hukum, baik yang berdasarkan
menerangkan saja. Perbedaan antara gugatan
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau
dengan permohonan adalah bahwa dalam
ketentuan
yang
perkara gugatan ada suatu sengketa atau
oleh
konflik yang harus diselesaikan dan diputus
diperbolehkan
hukum
gugatan
ke
dan
lainnya
dan tidak di larang
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan
gugatan
yang
oleh suatu pengadilan.3
beralasan
Jadi yang dimaksud dengan gugatan
maksudnya yaitu gugatan atau tuntutan hak
adalah tuntutan hak yang mengandung
yang didukung oleh peristiwa atau dalil yang
sengketa, yang sekurang-kurangnya terdiri
benar.
dari dua orang pihak yaitu penggugat dan Terhadap pihak-pihak atau orang-
tergugat. Penggugat adalah orang yang
orang yang merasa haknya telah dirugikan
merasa haknya telah di langgar dan di
oleh pihak lain khususnya dalam perkara
rugikan oleh pihak lain. Sedangkan tergugat
perdata dapat mengajukan perkaranya ke
adalah pihak yang disangka atau dituduh
pengadilan untuk memperoleh penyelesaian
telah melanggar atau merugikan hak orang
dan memperoleh putusan seadil-adilnya
lain.4
dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Gugatan diajukan oleh penggugat ke
Maka sudah harus ada kepentingan untuk
pengadilan
mengajukan gugatan atau tuntutan hak.
tinggal dan berdasarkan wilayah hukum
Apabila seseorang tidak merasa haknya
2
Sudikno Mertokusumo, Op Cit, hlm 52
3
dimana
tergugat
bertempat
Retno Wulan Sutantio Dan Iskandar Oerip Kartawinata,2002, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung , Hlm10. 4 Ibid
pengadilan dan dialamatkan kepada ketua pengadilan
Terhadap pihak-pihak atau orang-
yang bersangkutan. Dengan
orang yang merasa haknya telah dirugikan
demikian dapat di simpulkan bahwa gugatan
oleh pihak lain khususnya dalam perkara
merupakan suatu upaya untuk menuntut ke
perdata dapat mengajukan perkaranya ke
pengadilan atas hak yang telah dirugikan
pengadilan untuk memperoleh penyelesaian
atau dilanggar oleh orang lain.
dan memperoleh putusan seadil-adilnya
Gugatan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah
eigenrichting
menghakimi sebagai
sendiri
tuntutan
vordering)
atau
mengandung
atau
dan
disebut
perdata
juga
(burgerlijke
tuntutan
hak 5
sengketa.
tindakan
yang
Seseorang
mengajukan gugatan ke pengadilan pada dasarnya adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas suatu hak atau benda yang di sengketakannya. Gugatan
yang
pengadilan
haruslah
berdasarkan
hukum
di
ajukan
gugatan dan
ke yang
beralasan.
Maksudnya gugatan yang di ajukan tersebut menurut hukum, baik yang berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau ketentuan diperbolehkan
hukum
lainnya
yang
dan tidak di larang
oleh
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan
gugatan
yang
beralasan
maksudnya yaitu gugatan atau tuntutan hak yang didukung oleh peristiwa atau dalil yang
dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Maka sudah harus ada kepentingan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hak. Apabila seseorang tidak merasa haknya telah dilanggar atau menderita kerugian mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke pengadilan
dan
tidak
mempunyai
kepentingan hukum maka tuntutannya tidak di terima oleh pengadilan. Disamping gugatan juga ada perkara yang diajukan dengan permohonan, yang di ajukan oleh satu pihak saja tanpa adanya pihak lawan yang berselisih di muka pengadilan.
Keputusan
yang
diberikan
terhadap permohonan ini bersifat penetapan yang lazim disebut putusan declatoir, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh suatu pengadilan.6 Jadi gugatan
yang
adalah
dimaksud tuntutan
hak
dengan yang
mengandung sengketa, yang sekurang-
benar. 6
5
Sudikno Mertokusumo, Op Cit, hlm 52
Retno Wulan Sutantio Dan Iskandar Oerip Kartawinata,2002, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung , Hlm10.
kurangnya terdiri dari dua orang pihak
dan ia tidak mampu untuk menyelesaikan
yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat
sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat
adalah orang yang merasa haknya telah
meminta pengadilan untuk menyelesaikan
di langgar dan di rugikan oleh pihak lain.
masalah itu sesuai dengan hukum yang
Sedangkan tergugat adalah pihak yang
berlaku. Dengan mengajukan gugatan ke
disangka atau dituduh telah melanggar
pengadilan, yaitu di ajukan oleh pihak
atau merugikan hak orang lain.7
penggugat
Gugatan diajukan oleh penggugat ke
pengadilan
bertempat wilayah
dimana
tinggal hukum
dan
(baik
perseorangan,
badan
hukum, perseroan terbatas dan yayasan)
tergugat
yang mempunyai kepentingan hukum yang
berdasarkan
cukup dan orang yang berkepentingan
pengadilan
dan
langsung.8
dialamatkan kepada ketua pengadilan
Bagi
yang
tidak
memiliki
yang bersangkutan. Dengan demikian
kepentingan
hukum,
tidak
dibenarkan
dapat di simpulkan bahwa gugatan
mengajukan
gugatan
kecuali
mendapat
merupakan suatu upaya untuk menuntut
kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan
ke pengadilan atas hak yang telah
hukum atau pihak yang mengajukan gugatan
dirugikan
tersebut. Orang yang tidak mampu bertindak
atau dilanggar oleh orang
lain.
hukum langsung haruslah diwakili oleh
Syarat-syarat yang harus dipenuhi
orang lain seperti orang yang belum dewasa,
untuk sahnya suatu isi surat gugatan tidak di
orang yang berada dibawah pengampuan,
atur dalam RBg atau HIR, tetapi di atur oleh
pemboros dan pemabuk.9
Rv
(reglement
burgerlijke
Adapun tujuan dari penyitaan yang
rechtsvordering) yang berlaku dalam hukum
merupakan suatu tindakan persiapan untuk
acara perdata di indonesia dan hanya sebagai
menjamin dapat dilaksanakannya putusan
pedoman dalam hal ketentuan yang tidak di
hakim atau agar gugatan tidak hampa
atur dalam HIR dan RBg tersebut.
(illussoir). Tujuan utama penyitaan agar
Setiap
op
orang
de
yang
berwenang
barang
harta
kekayaan
tergugat
tidak
mengajukan gugatan ke pengadilan adalah
dipindahkan kepada orang lain melalui jual
setiap orang yang mempunyai hak dan ingin
beli atau penghibahan dan sebagainya, tidak
mempertahankannya dimuka pengadilan dan
dibebani
merasa hak pribadinya telah dilanggar oleh
diagunkan kepada pihak ketiga. Maksunya
orang lain sehingga mendatangkan kerugian
adalah menjaga keutuhan dan keberadaan 8
7
Ibid
9
dengan
sewa-menyewa
M. Yahya Harahap, Op Cit, hlm152 Ibid
atau
harta kekeyaan tergugat tetap utuh seperti
gugatannya dikabulkan maka biaya yang
semula, selama proses penyelesaian perkara
telah dikeluarkan atau waktu yang telah
berlangsung
terpakai tidak menjadi sia-sia dengan kata
agar
pada
saat
putusan
memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
lain
barang yang disengketakan dapat diserahkan
(illussoir).11
dengan sempurna pada penggugat. Atau
Menurut
apabila
barang
yang
gugatan
penggugat
tidak
hampa
Pasal 10 ayat (1) Undang-
disengketakan
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
mengenai tuntutan sejumlah uang, harta
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa
yang disita tetap utuh sampai putusan
Pengadilan
berkekuatan hukum tetap sehingga apabila
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
tergugat tidak melaksanakan pemenuhan
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
pembayaran secara sukarela, pemenuhan
hukum tidak ada
dapat diambil dari barang harta kekayaan
melainkan wajib untuk memeriksa dan
tergugat dengan cara menjual lelang barang
mengadilinya. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1),
yang disita tersebut.10
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,
Berdasarkan Pasal (231) dan Pasal
dilarang
menolak
untuk
atau kurang jelas,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
(232) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan rasa keadilan
menyatakan apabila tergugat memindah
masyarakat.
tangankan barang yang dipersengketakan
Para
pihak
yang hidup dalam
yang
mengajukan
tersebut, maka tindakan tergugat merupakan
tuntutan hak ke pengadilan tentunya akan
tindak pidana.
beracara sesuai dengan hukum acara perdata
Selain
untuk
menjamin
dapat
yang berlaku mulai dari pengajuan tuntutan
terlaksananya putusan hakim, penyitaan juga
hak sampai jatuhnya putusan pengadilan.
penting dalam hal adanya verstek, adanya
Tentunya
upaya hukum banding dan kasasi. Terhadap
mengharapkan putusan pengadilan semata
hal-hal diatas putusan pengadilan negeri
yang berisi penyelesaian perkara yang
tentu tidak dapat dijalankan sampai adanya
diselesaikan, dimana didalamnya ditentukan
putusan mahkamah agung. Jadi dengan
dengan pasti hak maupun hubungan hukum
adanya sita jaminan maka undang-undang
para
telah menghilangkan kekawatiran penggugat
dipersengketakan.
akan itikad buruk dari tergugat untuk
putusan
para
pihak
tersebut
pihak
dengan 12
tidak
objek
hanya
yang
Namun sudah pasti mempunyai
kekuatan
mengasingkan barang sengketa dan apabila 11
Ibid, hlm 286 M.Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 797. 12
10
Ibid, hlm 285.
hukum tetap sehingga putusan pengadilan
beslag),
tersebut
seluruhnya
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) atau
sehingga tercapai apa yang disebut rule of
Pasal 227 ayat Het Herziene Indonesisch
law atau penegakan hukum.
Reglement (HIR).
dapat
dilaksanakan
Hal ini dapat diartikan bahwa suatu
yang diatur dalam Pasal 261
Pengertian
sita
jaminan
adalah
putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat
tindakan persiapan dari pihak penggugat
dilaksanakan oleh karena itu putusan hakim
dalam bentuk permohonan kepada ketua
mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu
pengadilan negeri untuk menjamin dapat
berkekuatan
dilakukan
untuk
dilaksanakan
sesuai
dengan apa yang di tetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Kekuatan
eksekutorial
putusan
13
hakim
putusan
perdata
yang
menguntungkan atau menjualkan barang yang
disita
guna
memenuhi
tuntutan
14
penggugat. Berdasarkan Pasal 261 ayat (1)
terdapat pada kepala putusan yang berbunyi:
Rbg
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
persangkaan yang beralasan, bahwa seorang
Yang Maha Esa”.
berhutang,
Putusan pengadilan dapat dilakukan dan
mempunyai
kekuatan
menjelaskan
bahwa
sebelum
jika
dijatuhkan
ada
putusan
atasnya, atau sebelum putusan atasnya atau
eksekutorial,
sebelum putusan yang mengalahkannya
tetapi masih banyak pihak yang merasa
belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan
khawatir bahwa selama proses persidangan
menghilangkan atau membawa barang yang
berlangsung tergugat akan menjual barang-
bergerak,
barangnya
lain
barang itu dari para penagih hutang, maka
mengalihkan hak atas barangnya, sehingga
atas permintaan orang yang berkepentingan
jika waktunya telah tiba putusan mempunyai
maka
kekuatan hukum yang tetap dan hendak
memberi
dilaksanakan, barang yang menjadi objek
sengketa tersebut.
atau
dengan
jalan
persengketaan tidak dapat dieksekusi karena
dengan
ketua
maksud
pengadilan
perintah
agar
menjauhkan
negeri disita
dapat barang
Dalam suatu perkara perdata setelah
barang tersebut tidak berada di tangan
adanya
tergugat
barang yang dipersengketakan tidak jelas
lagi
yang
tentunya
sangat
putusan
pengadilan,
merugikan bagi pihak penggugat. Untuk
keberadaannya
mengatasi permasalahan tersebut didalam
penggugat. Untuk itu diperlukan penetapan
hukum acara perdata diatur sebuah lembaga
sita jaminan atas barang sengketa, sehingga
yang bernama sita jaminan (consevatoir
pengadilan
13
247.
tentu
sedangkan
dapat
Sudikno Merto Kusumo, Op Cit, Hlm 14
Ibid, hlm83
merugikan
mengeksekusi
pihak
barang
sengketa tersebut jika sudah ada putusan
kurang teliti terhadap syarat-syarat untuk
yang tetap.
mengabulkan permohonan sita jaminan.
Dalam prakteknya sita jaminan yang
Di dalam pelaksanaan sita jaminan
dikabulkan oleh hakim dan dinyatakan sah
terhadap barang yang akan disita
otomatis akan menjadi sita jaminan dalam
tentu berjalan lancar, ada kalanya terjadi
rangka mendukung putusan tersebut. tidak
hal-hal seperti barang yang akan disita tidak
semua putusan hakim dapat dilaksanakan
ditemukan atau disembunyikan di tempat
dengan sebenar-benarnya yaitu secara paksa
lain oleh tergugat. sehingga mengakibatkan
oleh
disini
pelaksanaan sita jaminan jadi terhambat,
berkepentigan sekali terhadap sita jaminan
seperti terjadi perbedaan ukuran objek yang
yang
pengadilan
akan disita dengan ukuran yang tertulis
dikabulkan dan dinyatakan sah oleh hakim.
didalam amar putusan. Tentu hal ini
Namun hakim sangat diminta untuk benar-
menyebabkan masalah di lapangan dalam
benar waspada terhadap putusan pengabulan
pelaksanaan sita jaminan. Dilihat dari teori
sita jaminan tersebut agar dikemudian hari
sita jaminan ini mudah untuk diterapkan
putusan sita tersebut tidak terlalu merugikan
baik
pihak tergugat karena dalam kenyataannya
pelaksanaannya, tetapi dalam praktek sita
sering penyitaan
terhadap
jaminan masih merupakan masalah rumit
barang-barang yang nilainya lebih tinggi
yang dihadapi penegak hukum apabila
atau lebih rendah dari objek sengketa,
terjadi pada salah satu pihak.
pengadilan.
diajukan
Penggugat
kepada
dilaksanakan
dari
segi
prosedurnya
belum
maupun
sehingga apabila barang yang disita tidak memenuhi
nilai
objek
sengeta
maka
penggugat memohon ke Pengadilan agar dilakukan sita jaminan terhadap barangbarang tetap atau tidak bergerak milik tergugat.
Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang ? 2. Apa sajakah kendala yang di temui di dalam
Hakim dituntut untuk lebih teliti
pelaksanaan
sita
jaminan
di
Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang ?
dalam mengabulkan sita jaminan yang menjadi sita yang sah karena sering kali sita
Metodelogi
jaminan yang telah dilakukan kemudian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
diakhiri, dicabut
penelitian ini adalah yuridis sosiologis
Tentunya
ini
kembali
sangat
oleh hakim.
merugikan
pihak
(Socio Legal Research), yaitu pendekatan
tergugat. Hal ini terjadi karena hakim
terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat
dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.15
Teknik Pengumpulan Data
Sumber data berupa:
a. Wawancara
a. Data Primer Data
Adalah metode pengumpulan data primer
adalah
data
yang
diperoleh langsung dari sumber pertama.
16
yang dilakukan secara langsung dengan berkomunikasi
antara 17
pewawancara
Data tersebut diperoleh di lapangan dengan
dengan
melakukan wawancara dengan informan
dilakukan
yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim yang
wawancara semi terstruktur, yaitu dengan
bernama Siswanmono Radiantoro dan 2
menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan
(dua) orang jurusita bernama Basrul Efendi
diajukan pada informan yang berkaitan
dan Hendri D.
dengan permasalahan yang akan diteliti dan
b. Data Sekunder
informan.
si
dengan
Wawancara
menggunakan
ini
teknik
dapat dikembangkan lagi.
Adalah data yang mencakup bahan-
b. Studi Dokumen
bahan hukum yang mengikat, rancangan
Studi dokumen adalah suatu teknik
Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil
pengumpulan data yang dilakukan dengan
karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
mempelajari peraturan perundang-undangan,
1) Bahan hukum primer
hasil-hasil
a) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
penelitian,
kepustakaan
yang
buku-buku
berkaitan
dengan
permasalahan yang diteliti serta bahan lain
b)Rechtsreglement
Buitengewesten
yang berkaitan dengan penelitian ini.18
(Rbg) c) Kitab
Undang-undang
Hukum
Analisis Data
Perdata (KUHPerdata)
Dalam
d)Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang
Kekuasaan
Kehakiman. 2) Bahan hukum sekunder
penelitian
ini
penulis
menggunakan analisa data kualitatif yaitu suatu
cara
deskriptif
yang analisis
dinyatakan oleh
menghasilkan
data
adalah
yang
apa
informan baik secara
a) Hasil-hasil penelitian;
tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang
b) Hasil karya dari kalangan hukum.
nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai
15
Sutarman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm.229. 16 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12.
17
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. 18 Ibid, hlm. 21.
sesuatu yang utuh.19 Kemudian disimpulkan
Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang dan
sesuai dengan permasalahan yang diangkat
membayar semua biaya perkara, setelah
dalam penelitian ini.
masuknya surat bukti dari pihak penggugat dan diserahkan kepada majelis hakim yang akan menyidangkan perkara di persidangan
Hasil dan Pembahasan 1.
Pelaksanaan
Sita
Jaminan
Di
Pengadilan Negeri Klass 1.A Padang
dan diperiksa, dipelajari dan telah diyakini oleh majelis hakim bahwa adanya kaitan
Mengenai prosedur sita jaminan,
surat bukti tersebut dengan objek perkara
baik dalam HIR maupun dalam RBg tidak
lalu penggugat menyampaikan secara lisan
diatur secara terperinci tapi pada umumnya
kepada majelis hakim mohon di kabulkan
cara mengajukan sita jaminan ini dilakukan
sita jaminan. Apabila hakim mengabulkan
dengan dua cara :
permohonan sita jaminan tersebut barulah
a) Permohonan yang diajukan dalam surat
disusul dengan permohonan sita jaminan
gugatan.
secara tertulis oleh penggugat, kemudian
Cara ini bisa digunakan dimana penggugat
mengajukan
permohonan
hakim menyiapkan pentetapan sita jaminan dan menyerahkan kepada ketua Pengadilan
sita jaminan secara tertulis dalam
Negeri
gugatan dengan mengajukan gugatan
Pengadilan
pokok dan dirumuskan setelah uraian
melaksanakan
posita
menyiapkan surat pemberitahuan kepada
atau
dalil
yang
kemudian
dipertegas lagi dalam petitum. b) Permohonan diajukan secara terpisah dari pokok perkara
Klas
1.A
Padang
menunjuk sita
dan
Ketua
jurusita
untuk
jaminan.
Jurusita
para pihak dan menetapkan tanggal, bulan dan tahun untuk melakukan penyitaan, agar para pihak mengetahui isi dari surat-surat
Penggugat mengajukan permohonan
sita jaminan dan tujuan dari surat ini dibuat
sita jaminan ini secara tersendiri dari
agar pada pelaksanaan sita jaminan tidak
gugatan pokok. Disini pengugat boleh
terjadi permasalahan di lapangan dan surat
mengajukan permohonan sita jaminan secara
pemberitahuan
lisan dan tulisan.
Kepala Desa / Lurah setermpat.20
Tetapi
dalam
juga
diberikan
kepada
prkateknya
Juru sita diharuskan turun kelapangan
pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan
dimana barang yang akan disita itu berada.
Negeri Klas 1.A Padang diajukan setelah
Juru sita harus membawa 2 (dua) orang
penggugat mendaftarkan surat gugatan ke 20
19
Soerjono Soekanto , Op Cit, hlm. 250.
Hasil wawancara dengan pejabat juru sita Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang Basrul Efendi, Rabu, 20 Mei 2015
sebagai saksi dalam proses pelaksanaan sita
tetapi
jaminan serta harus dihadiri oleh kapala desa
dikabulkan hanya 2 permohonan saja.
atau lurah setempat dan apabila para pihak
Dari keterangan di atas dapat diuraikan 2
tidak mengahadiri proses pelaksanaan sita
(dua) kasus sita jaminan di Tahun 2014.
jaminan
Pertama kasus perkara perdata dengan
tersebut
tidak
menimbulkan
masalah.
nomor
Sesampainya penyitaan
permohonan
juru
maka
menyampaikan
sita
juru
maksud
register
sita
jaminan
yang
No.41/PDG.G/2014
di
lokasi
PN.PDG dan No. 70/PDT.G/2014/PN.PDG.
sita
akan
2. Kendala yang Ditemui Dalam Pelaksanaan
tujuannya
Sita Jaminan di Pengadilan Negeri Klas
dan
kepada kepala desa atau lurah setempat dan
1.A Padang.
para pihak (penggugat dan tergugat) dengan
Dalam
melaksankan
proses
sita
membacakan surat penetapan penyitaan
jaminan masih terdapat kendala-kendala
yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan atau
yang dihadapi oleh juru sita. Kendala yang
majelis hakim. Sesuai dengan kasus yang
ditemui dalam pelaksanaan Conversatoir
akan
harus
Beslag di Pengadilan Negeri 1.A Padang
menentukan batas-batas, ukuran-ukuran dan
yaitu belum tentu sertifikat tanah yang
ketentuan lainnya yang sesuai dengan
menjadi
barang atau objek yang akan disita, jika
tergugat. Bisa jadi Barang yang disita
ketentuan tersebut telah terpenuhi maka
merupakan barang milik bersama (warisan),
peroses pelaksanaan sita jaminan dapat
sedangkan pemecahan masalahnya harus
dilaksankan.21
diteliti dahulu dari dalil penggugat maupun
ditangani,
para
juru
sita
Tidak semua gugatan yang mengajukan
objek
gugatan
adalah
milik
tergugat, mengajukan kembali permohonan
sita jaminan ke Pengadilan dikabulkan oleh
sita
majelis
hanya
Pengadilan Negeri atas benda atau objek
mengabulkan proses sita jaminan yang alat
sengketa yang lain yang masih dimiliki oleh
buktinya sangat jelas dan kuat. 22
tergugat, diperlukan pendekatan-pendekatan
hakim,
karena
hakim
Selama tahun 2014 terdapat 115 kasus perkara
perdata,
yang
jaminan
kepada
majelis
hakim
kepada ahli warisnya agar objek sengketa
mengajukan
tersebut dapat disita. Adanya perlawanan
permohonan sita jaminan terdapat 12 kasus
dari pihak tergugat dalam pelaksanaan proses
21
Hasil wawancara dengan pejabat juru sita Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang Hendri. D,Senin, 25 Mei 2015 22 Hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Kals 1A Padang Siswanmono Radiantoro , Kamis 21 Mei 2015
sita
jaminan
yang
tak
jarang
menggunakan senjata tajam, karena pihak tergugat menganggap sita jaminan sama dengan eksekusi yang dimana objek dari sita jaminan
tidak
akan
kembali,
padahal
menurut proses pelaksanaan sita jaminan
sebesar
hanya berlangsung sementara sampai adanya
administrasi
putusan yang berkekuatan hukum tetap,
pengamanan dari kepolisian tergantung pada
sehingga
jumlah
pihak
tergugat
tidak
mau
Rp.
1.500.000,di
pengadilan
personil
yang
untuk
biaya
dan
biaya
diturunkan
ke
memberikan keterangan-keterangan yang
lapangan dan itu tidak bisa di tentukan jadi
diperlukan kepada juru sita dan menolak
yang
bertemu dengan juru sita.
pelaksanaan sita jaminan adalah karena
Kendala lain yang dihadapi oleh
menyebabkan
besarnya
biasa
biaya pengamanannya.
jurusita sebagai pelaksaan sita jaminan
Simpulan
adalah terjadinya pengerahan masa dari
Berdasarkan hasil penelitian dan
pihak
tergugat
sedangkan
kurangnya
pembahasan
dari
permasalahan
yang
personil pengamanan dari kepolisian sangat
dikemukakan pada bab-bab sebelumnya,
minim terhadap proses pelaksanaan sita
maka dapat diambil beberapa kesimpulan
jaminan, sehingga jurusita pengadilan negeri
sebagai berikut:
menjadi
menjalankan
A. Bahwa pelaksanaan Sita Jaminan di
pelaksanaan sita jaminan itu karena pihak
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang pada
tergugat melakukan perlawanan sedangkan
Tahun 2014 adalah 2 kasus dengan
personil pengamanan dari kepolisian sangat
Nomor Perkara 41/PD.G/2014/PN.PDG
minim dan menyebabkan pelaksanaan jadi
yang objek perkaranya merupakan benda
tertunda.
tetap yaitu tanah dan bangunan SHM
terhalang
untuk
Pihak ketiga yang juga merasa objek
No. 868 dan SHM No. 869 atas nama
dari permohonan sita jaminan tersebut
Tergugat II yang terletak di Jl. Berok
adalah
lagi
Nipah No. 1 F/G Kelurahan Berok
terhadap
Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota
pelaksanaan sita jaminan tersebut. Tidak
Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sita
jarang ada pelaksanaan sita jaminan yang
Jaminan pada perkara ini diajukan dalam
tidak dilaksanakan karena penggugat tidak
surat gugatan dan setelah disetujui oleh
sanggup membayar biaya pelaksanaan sita
Majelis
jaminan yang besar, baik biaya yang diminta
membuat surat permohonan tersendiri
oleh pihak Pengadilan untuk melaksanakan
untuk
proses sita jaminan maupun biaya yang
kemudian Jurusita menentukan hari dan
diminta
tanggal
bantahan
hak
mereka dan
oleh
mengamankan
mengajukan
perlawanan
pihak proses
Kepolisian pelaksanaan
dalam sita
jaminan. Besarnya biasa sita jaminan adalah
Hakim
Pihak
dilakukannya
penetapan
Penggugat
Sita
Jaminan
pelaksanaan
Sita
Jaminan dan dalam perkara nomor 70/PDT.G/2014/PN.PDG
yang
objek
perkaranya juga berupa benda tetap yaitu
Penulis juga mengucapkan terima
Sebidang Tanah yang terletak di Jl.
kasih yang sebesar-besarnya kepada :
Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang,
1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku
Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Provinsi Sumatera Barat. Sita Jaminan
Bung Hatta.
pada perkara ini diajukan dalam surat
2. Ibu Nurbeti S.H., M.H, selaku wakil
gugatan dan setelah disetujui oleh
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Majelis
Bung Hatta.
Hakim
Pihak
Penggugat
membuat surat permohonan tersendiri untuk
dilakukannya
Sita
Jaminan
kemudian Jurusita menentukan hari dan tanggal
penetapan
pelaksanaan
Sita
Jaminan.
3. Bapak Adri S.H., M.H, selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 4. Bapak
Siswanmono
Radiantoro,S.H.,
selaku Hakim di Pengadilan Negeri
B. Kendala
yang
selama
Klas.1.A Padang yang telah banyak
pelaksanaan Sita Jaminan adalah belum
membantu penulis dalam memberikan
tentu Sertifikat Tanah yang menjadi
data-data yang diperlukan penulis dalam
objek
penyusunan skripsi ini.
gugatan
dialami
adalah
atas
nama
Tergugat. Barang yang disita merupakan
5. Bapak Basrul Efendi, selaku Jurusita di
barang milik bersama (warisan). Adanya
Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang
perlawanan dari pihak tergugat dalam
yang telah banyak membantu penulis
pelaksanaan
dalam
proses
sita
jaminan.
memberikan
data-data
yang
Kurangnya pengawasan dari Pengadilan
diperlukan penulis dalam penyusunan
terhadap
skripsi ini.
proses
pelaksanaan
Sita
Jaminan. Pihak ketiga yang juga merasa
6. Bapak Hendri.D, selaku Jurusita di
objek dari permohonan sita jaminan
Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang
tersebut adalah hak mereka.
yang telah banyak membantu penulis
Ucapan Terima kasih Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Ibu As Suhaiti Arief S.H.,M.H,
dalam
memberikan
memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan petunjuk.
yang
diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
selaku pembimbin I dan Bapak Adri S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah
data-data
Daftar Pustaka A. Buku-buku
Bambang
Sungguno,
2012, Metodologi
Penelitian Hukum Cetakan ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
Darsanto,
2009,
Tata
Sita
Cara
Jaminan,
http://id.berita.yahoo.com./klinik sitajaminan-070100235.html,
diakses
Tanggal 23 Februari 2014, Pukul 20.25
Retno Wulan Sutantio Dan Iskandar Oerip Hukum
Sony
Pelaksanaan
M.Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara
Kartawinata,2002,
C. Sumber Lain
WIB
Acara
Siska Yanuarti, 2013, Pelaksanaan Eksekusi
Perdata Dalam Teori Dan Praktek,
Sita Jaminan Dalam Proses Peradilan
Mandar Maju, Bandung.
Menurut Rbg, Jurnal Ilmu Hukum
Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan kedelapan, Liberty, Yogyakarta. Sutarman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung. Soerjono
Soekanto,
Penelitian Hukum,
1986,
pengantar
cetakan ketiga,
Universitas Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, Penelitian
Hukum
Normatif
Suatu
Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) Kitab
Undang-undang
Hukum
Perdata
(KUHPerdata).
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Ammanna Gappa Volume 1 Nomor 2, Universitas Sumatera Utara, hlm 2.
