i
JURNAL ILMIAH PROSES PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mataram )
Oleh : LISMAYADI D1A 009 211
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2013
ii
Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah
PROSES PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mataram )
Oleh : LISMAYADI D1A 009 211
Menyetujui, Mataram,
Juni 2013
Pembimbing Pertama,
S r i S u t r i s n i, SH.,MH NIP. 19490412197903 2 001
iii
PROSES PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mataram ) LISMAYADI D1A 009 211 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Mataram terkait status anak luar kawin dan akibat hukum terhadap hak anak luar kawin setelah ditetapkannya penetapan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis dan konsep. hasil penelitian menyatakan bahwa pengakuan anak luar kawin yang sudah berumur di atas satu tahun harus terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan. Akibat hukumnya berdampak pada hak-hak anak luar kawin. Simpulannya adalah syarat permohonan penetapan akta kelahiran anak luar kawin tidak sukar, biaya terjangkau dan waktunya cepat dan akibat hukum hak-hak anak luar kawin setelah dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri Mataram, Saran yang diberikan yaitu mengurangi lahirnya anak luar kawin dan untuk segera mendaftarkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kata kunci: Penetapan, Akta Kelahiran, Anak Luar Kawin PROCEDUR AN APPLICATION REQUEST OF MATARAM COURT INSTANCE RELATED TO CHILDREN-WITHOUT-MARRIAGE
( Study At Mataram Court Instance ) ABSTRACT The purpose of the research is to know the requirement that must be filled when we asked an application request of Mataram Court Instance related to childrenwithout-marriage status and its law effect of children-without-marriage rights after law decision from Mataram Court Instance. This research used normative research with legislation, case, historical and conceptual approach. This research clarified the confession of children-without-marriage above one year old must through the legal decision of Court. Laws effect of children-without-marriage rights. The conclusion is a requirement for creating a Birth Document of childrenwithout-marriage is not difficult, low budget, fast, efficient and laws effect of children-without-marriage rights after the formal decision from Mataram Court Instance. The suggestion is to decrease children-without-marriage without a legal birth document and to register them immediately to the closest Civil and Citizenship Division Unit. Keywords : Application, Birth Document, Children-Without-Marriage
iv
I. PENDAHULUAN Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP merumuskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memandang perkawinan sebagai suatu hubungan perdata saja. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, karena keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan, kesejahteraan dan idaman bagi seorang ibu khususnya maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, perlu mendapatkan perawatan dan pendidikan yang sebaik-baiknya dan merupakan tunas masa depan dari keluarga yang akan meneruskan cita-cita keluarga bahkan demi bangsa negaranya, maka daripada itu seorang anak yang lahir sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani maupun rohani dan sosial. Namun di dalam kita berkehidupan sebagai makhluk sosial setiap manusia terdiri dari pasangan laki-
v
laki dan perempuan. Hal itu diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat meneruskan keturunannya seperti halnya mahkluk yang lainnya. Tetapi dalam hubungan meneruskan keturunan tersebut, oleh Tuhan atau oleh manusia itu sendiri dibuat peraturan, dalam melaksanakan peraturan ini manusia sering melakukan pelanggaran sehingga terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar peraturan yang berlaku, atau dengan perkataan lain hubungan di luar nikah atau di luar perkawinan yang sering mengakibatkan lahirnya seorang anak, yaitu anak luar kawin. Untuk memperoleh hak dan kedudukan juga status hukum yang sama dengan anak sah, maka anak luar kawin berhak untuk memperoleh akta kelahiran sebagai anak yang sah yang dan sebagai anak dari ibu dan bapaknya. Dimana untuk memperoleh akta kelahiran tersebut maka terlebih dahulu
harus ada
pengakuan dan pengesahan dari kedua orang tuanya yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Pengakuan anak-anak luar kawin diatur dalam pasal 280 sampai dengan pasal 289 KUHPerdata dan untuk pengesahannya diatur dalam pasal 272 sampai dengan pasal 279 KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: Pertama, syarat-syarat apakah yang harus di penuhi dalam mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan status anak luar kawin?; Kedua, bagaimanakah akibat hukum terhadap hak-hak anak luar kawin setelah ditetapkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri tersebut?
vi
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan status anak luar kawin; Kedua,untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum terhadap hak-hak anak luar kawin setelah ditetapkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri tersebut. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, tentang akta kelahiran anak di luar kawin yang harus melalui penetapan Pengadilan Negeri; Kedua, memberikan pengetahuan yang spesifik tentang suatu konsep pengetahuan atau rumusan yang berkaitan dengan proses penetapan akta kelahiran anak di luar kawin yang harus melalui Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan penelitian empiris dengan pendekatan yang digunakan yaitu Statute Approach,Case Approach, Historical Approach dan Conceptual Approach. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dalam data sekunder atau data kepustakaan mencakup tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi wawancara (interview).
II. PEMBAHASAN
vii
A. Syarat-Syarat Yang Harus Di Penuhi Dalam Mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Status Anak Luar Kawin 1. Syarat-Syarat Permohonan Penetapan Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Bagi Anak Luar Kawin Yang Sudah Melampaui Umur Di Atas 1 (Satu) Tahun Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 27 ayat (1) menyebutkan “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.” Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan tenggang waktu untuk melaporkan peristiwa kelahiran ditetapkan 60 (enam puluh) terhitung sejak anak tersebut dilahirkan. Tetapi tenggang waktu yang ditetapkan itu dapat di simpangi apabila dalam keadaan darurat, seperti misalnya kalau perhubungan terganggu atau apabila antara tempat kelahiran dengan Kantor Catatan Sipil terbentang lautan. Apabila tenggang waktu untuk melapor itu telah terlampaui, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis mengenai pendaftaran kelahiran itu ke Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukum mana anak tersebut dilahirkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran bagi anak luar
viii
kawin di Pengadilan Negeri (Khusunya Pengadilan Negeri Mataram) :1 a. Surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang permohonan penetapan akta kelahiran, b. Fotocopy KTP pemohon, 1 lembar, c. Fotocopy kartu keluarga pemohon, 1 lembar, d. Surat keterangan lahir dari rumah sakit/kelurahan, 1 lembar, e. Membayar panjar biaya perkara. Dan untuk syarat-syarat permohonan penetapan Pengadilan Negeri Mataram terhadap anak luar kawin yang mendapatkan pangakuan dari orang tuanya sama dengan di atas, hanya saja terlebih dahulu ada surat pengakuan yang dibuat oleh orang tua anak yang mengakuinya. B. Akibat Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Luar Kawin Setelah Di Tetapkannya Penetapan Pengadilan Negeri 1. Akibat Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Luar Kawin Setelah Di Keluarkannya Penetapan Oleh Pengadilan Negeri Atas Permohonan Akta Kelahiran Yang Sudah Melampaui Umur Di Atas 1 (Satu) Tahun Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak kelahiran. Apabila
kelahiran anak belum dicatat atau
terlambat maka pemohon akta kelahiran harus melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
1
Bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mataram
ix
Jadi, apabila anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 ayat (2) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa ” Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala Instansi Pelaksana setempat (dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri).” Akibat hukum dengan dikeluarkannya penetapan oleh pengadilan negeri atas permohonan akta kelahiran bagi anak luar kawin tidak merubah status anak tersebut menjadi anak sah, hanya menjadi anak ibu saja. Dimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja”. Dan mengenai hal perwalian, jika anak luar kawin tersebut seorang perempuan dan hendak melakukan pernikahan, maka wali hakim lah yang akan menjadi walinya nanti. Namun dengan dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri anak luar kawin tersebut berhak mendapatkan akta kelahiran tanpa mengurangi sedikitpun fungsi dan manfaat akta pada umumnya. 2. Akibat Hukum Setelah Di Tetapkannya Penetapan Tentang Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri
x
Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pengakuan anak luar kawin, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :a. Pengakuan sukarela, b. Pengakuan paksaan. Pengakuan sukarela yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang di tentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dan pengakuan
paksaan
yaitu dapat
dilakukan oleh anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (rechts middle) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Dengan dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin maka status anak luar kawin tersebut berubah menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya. Dan akibat hukum pengakuan dari penetapan itu timbul hak-hak dari anak yang diakui yaitu antara lain : a. Antara orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut dan anak luar kawin tersebut timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak, b. Muncul perwalian terhadap anak luar kawin tersebut kepada orang tua yang mengakui anak tersebut, c. Anak tersebut berhak memakai nama keluarga dari orang yang mengakui anak tersebut, d. Orang tua yang mengakui wajib memberi nafkah kepada anak yang di akuinya
xi
tersebut, e. Anak tersebut berhak menjadi ahli waris dengan bagian tersendiri dari orang tua yang mengakuinya tersebut.2 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan tidak ada
mengatur mengenai akibat dari pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, akibat dari pengakuan anak luar kawin di atur dalam KUHPerdata yakni akibat dari pengakuan adalah : (1). Lahirnya hubungan hukum dengan yang mengakuinya. (2). Adanya akibat hukum yang sangat terbatas dengan keluarga pihak yang mengakui. Akibat hukum kelompok yang pertama yakni lahirnya hubungan hukum dengan yang mengakuinya yaitu lahirnya hubungan hukum antara yang mengakui dan yang di akui (pasal 280 KUHPerdata). Anak luar kawin tersebut dengan pengakuan itu selanjutnya mendapatkan status sebagai anak luar kawin yang diakui. Adanya hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakuinya, membawa akibat lebih lanjut di dalam hukum, seperti :3 1). Keharusan minta izin kawin (pasal 39 dan pasal 47 KUHPerdata), 2). Ada kewajiban alimentasi dari anak terhadap orang tua yang mengakuinya (pasal 328 KUHPerdata), 3). Adanya hubungan perwalian dengan ayah atau ibu yang mengakuinya, yang terjadi demi hukum (pasal 353
2
http://seputarkenotariatan.blogspot.com (Di Akses Tanggal 13 Maret 2013, Pukul:23:00 Wita)
3
J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Edisi Revisi, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 139
xii
KUHPerdata), 4). Adanya hak mewaris dari anak yang diakui dengan ayah dan ibu yang mengakuinya (pasal 909 KUHPerdata), 5). Adanya hak mewaris dari ayah dan ibu yang mengakui, atas harta warisan dari anak yang diakui olehnya (pasal 870 KUHPerdata). Sebagaimana kita ketahui, anak luar kawin baik diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris ab-intestato golongan pertama karena anak luar kawin merupakan anak dari pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan. Akan tetapi, kedudukan anak luar kawin tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris abintestato golongan berikutnya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui dapat mewaris bersama-sama dengan ahli waris ab-intestato golongan berikutnya. Menurut pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, apabila anak luar kawin itu mewaris bersama-sama dengan anak sah atau janda atau duda yang hidup terlama dari pada si pewaris, maka anak luar kawin itu akan mewarisi sepertiga bagian daripada bagian anak sah. Jadi untuk menentukan bagian yang harus diterima oleh anak luar kawin yang diakui terlebih dahulu harus menentukan bagian yang ia terima seandainya ia adalah anak sah, kemudian baru kita mengambil sepertiganya.4
4
J. Andy Hartanto, Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut “Burgerlijk Wetboek”, (Yogyakarta : LBP, 2008), hlm. 42
xiii
Adanya pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya merupakan bagian dari persoalan politik hukum nasional yang bertujuan melindungi si ibu beserta anaknya secara hukum. Artinya, hukum nasional mengakui kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya, tidak dengan ayah kandungnya kecuali jika di belakang hari anak luar kawin tersebut diakui oleh ayahnya, baik melalui pengakuan resmi maupun dengan mengawini ibu dari anak luar kawin tersebut.”5
5
Ibid, hlm. 44
xiv
III. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: pertama, untuk syarat-syarat permohonan penetapan akta kelahiran bagi anak luar kawin di Pengadilan Negeri Mataram tidaklah sukar dan rumit, biayanya terjangkau dan jangka waktu dikeluarkan penetapannya cepat. Kedua, akibat hukum terhadap hak-hak anak luar kawin setelah dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri : a. Dalam hal permohonan penetapan akta kelahiran di Pengadilan Negeri bagi anak yang umur di atas 1 (satu) tahun tidak merubah status anak tersebut menjadi anak sah, melainkan hanya menjadi anak ibu saja. Dimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) “anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja”, b. Dalam hal permohonan penetapan Pengadilan Negeri atas permohonan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut, maka status anak luar kawin tersebut berubah menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya. Dan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri terkait adanya permohonan pengesahan dan pengakuan, maka timbul hak-hak anak sebagaimana anak sah. B. Saran Pertama, hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah berusaha mengurangi lahirnya anak luar kawin, dengan berbagai cara yang rasional terutama dengan membendung penyebab lahirnya anak tersebut, tetapi jika anak luar kawin itu
xv
lahir, maka hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah berusaha melindungi anak itu agar jangan menjadi korban perbuatan keliru. Kedua, mengingat sangat pentingnya akta kelahiran sebagai bukti otentik, terhadap orang tua yang mempunyai anak luar kawin dan belum mempunyai akta kelahiran, disarankan untuk segera mendaftarkannya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, apabila terlambat dapat dimintakan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Pengesahan
terhadap
anak-anak
luar
kawin
dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak tersebut.
harus
xvi
DAFTAR PUSTAKA
1. Buku, Makalah dan Artikel Hartanto, J. Andy. Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut “Burgerlijk Wetboek”. Yogyakarta : LBP. 2008 Satrio. J. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005 2. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019
1974, LN
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019 Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No.4674 Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, LN No. 12 Tahun 1975 3.Internet http://seputarkenotariatan.blogspot.com (Di Akses Tanggal 13 Maret 2013, Pukul:23:00 Wita
