1
JURNAL ILMIAH PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya) Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan UntukMencapai Derajat S-1 Pada Program Studi Ilmu Hukum
Oleh : ZAENAL ABIDIN D1A.O11.359
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2015
2
LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya)
Oleh : ZAENAL ABIDIN D1A.O11.359
Menyetujui Pembimbing Utama,
3
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya) ZAENAL ABIDIN D1A.O11.359 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor anak melakukan tindak pidana, untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana, dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di pengadilan negeri peraya, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan koseptual dan pendekatan sosiologis, adapun hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana ada dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. mengenai penerapan diversi diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 ayat (1) menyebutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemerikasaan di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversi mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di atur dalam Pasal 17 ayat (1) menyatakan:(1) Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Kata kunci : Penerapan diversi Terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
DIVERSION APPLICATION OF CHILDREN UNDER THE AGE AS A BUSINESS CRIME (Case Study in Praya District Court) ABSTRACT This study was conducted to determine the factors child committed a crime, to analyze the application of diversion to minors as criminals, and knowing the legal protection of minors as criminals through the diversion in the criminal justice system children in the district court celebrants, This study is an empirical study using the approach of legislation, while the results of the study showed that the factors causing the child committed the crime is twofold, internal factors and external factors. on the application of diversion regulated in Law No. 11 of 2012 on the criminal justice system child Article 7 (1) states at the level of investigation, prosecution, examination in court, must be pursued diversion regarding legal protection for children as criminals set in Article 17 paragraph (1) states: (1) Investigator, prosecutor, and the judge is obliged to provide special protection for a child who was under investigation for criminal acts done in emergency situations. Keywords :
Implementation of diversion against child who committed the crime.
i
I. PENDAHULUAN Indonesia merupakan
salah satu Negara yang mempunyai penduduk
terbanyak di dunia. Banyaknya penduduk ini mempengaruhi kemiskinan dan pengganguran
karena semakin sedikitnya
lapangan kerja. Saat ini ilmu
pengetahuan dan teknologi sedang berkembang pesat sehingga berpengaruh pula terhadap kejahatan dan pelanggaran karena semakin majunya teknologi akan mempengaruhi cara pelaku melakukan kejahatan dan pelanggaran.. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum, sehingga dapat 1
ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah keadilan. . Permasalahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana khususnya terhadap anak adalah efek terhadap perkembangan psikologi dan masa depan anak. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, perbedaan pokok terletak pada pelakunya
yaitu
dilakukan
oleh
anak-anak.
Batasan
usianya
biasanya
dipergunakan terhadap tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal dalam memeriksa tindak pidana anak, ada aturan khusus yang dijadikan dasar, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, perubahan atas Undang-Undang No. 3 tahun 1997.
1
Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis(Bandung: Alumni, 1981), hlm 54
ii
Dalam sistem peradilan pidana anak yang dimaksud dalam UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 disebutkan;
2
1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. 2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Permasalahan yang akan diteleti sesuai dengan latar belakang di atas adalah sebagai berikut ; (1) Apakah faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, (2) Bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak
pidana di Pengadilan Negeri Praya. (3) Bagaimana
perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana.(2) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana (3) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah. secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis yaitu hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan secara praktis yakni menjadi pedoman pemikiran bagi praktisi hukum.
2
Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 11 Tahun 2012, TLN No 3668, Psl 7
iii
Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris menggunakan metode
pendekatan
yaitu
pendekatan
perundang-undangan
(statute
approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Tehnik pengumpulan data yaitu dengan studi lapangan dan studi pustaka. Dan analisis
bahan
hukum
yang
digunakan
adalah
analisis
kualitatif.
iv
II. PEMBAHASAN
Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Anak Melakukan
Tindak
Pidana. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan
terhadap norma-
norma, terutama norma hukum. Dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengahtengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Berdasarkan
hasil
wawancara
yang
penyusun
lakukan
di
Pengadilan Negeri Praya dengan Muh. Imam Irsyad selaku hakim anak mengatakan:
3
“Ada dua faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. “Pertama adalah faktor internal yaitu faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Kedua adalah faktor ekternal yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang anak untuk melakukan sebuah kejahatan dan lingkungan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana terdiri dari dua yaitu: 3
Hasil wawancara dengan Muh. Imam Irsyad, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 september 2015.
v
1. Faktor Internal. Dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal atau terdapat
dalam
diri
si
pelaku
yang
maksudnya
bahwa
yang
mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri seperti, faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor anak dalam kedudukan keluarga. 2. Faktor Eksternal. Pengertian faktor Eksternal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang
untuk
melakukan
sebuah
kejahatan
dan pelangaran itu
timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri meliputi fakto- faktor yang terdiri dari, faktor Lingkungan Keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor lingkungan pergaulan, faktor Media masa. Pembahasan menggenai faktor-faktor anak melakukan tindak pidana berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di LPAS Anak Kelas III Mataram penyusun mewawancarai beberapa narapidana anak bahwa faktor peyebab anak melakukan tindak pidana yaitu: 1. Wawancara 4
dengan narapidana anak yang bernama Nurdianto mengatakan: “karena keadaan ekonomi orangtuanya yang kurang mendukung dan kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi sehingga dia terpaksa untuk mencuri”
4
Wawancara dengan Nurdianto narapidana anak di LPAS Anak Kelas III Mataram. Pada tanggal 15 September 2015.
vi
2. Wawancara
dengan 5
mengatakan:
narapidana
anak
yang
bernama
Zulkifli
“Awalnya diajak sama pamanya untuk jalan-jalan
dengan memakai sepeda motornya dia tidak tahu kalau pamanya mau melakukan perampokan pas di jalan pamannya mengeluarkan pistol dan menodongnya kepada turis asing. 3. Wawancara dengan narapidana 6
anak yang bernama Adi Adnan mengatakan: pidana karena
“dia melakukan tindak
diajak sama teman sepergaulanya untuk melakukan
pemerkosaan bersama 5 (lima) teman lainnya” Berdasarkan hasil wawaancaara diatas dapat di ketahui bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai tekanan seperti pergaulan,
dan keadaan ekonomi
yang semuanya
memberikan pengaruh yang menekankan dan memaksa pada pembentukan prilaku buruk, anak menjadi jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekankan dan memaksa sifatnya. Untuk itu diperlukannya pengawasan dari orangtua, sekolah, maupun pemerintah
untuk meberikan pendidikan terutama
penanaman nilai sosial maupun nilai keagamaan dan mengayomi anak yang berhadapan dengaan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia 5
Wawancara dengan Zulkifli (Narapidana Anak) di LPAS Anak Kelas III Mataram. Pada tanggal 20 Nopember 2015. 6 Wawancara dengan Adi Adnan (Narapidana Anak) di LPAS Anak Kelas III Mataram. Pada tanggal 20 Nopember 2015.
vii
yang mandiri, beratnggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga masyarakat bangsa dan negara. Penerapan Diversi Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Praya. Mengenai penerapan diversi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan:
7
1.
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi 2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan. a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residive) Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: 1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 29 menyebutkan:
8
1. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyelidikan dimulai 2. Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. 3. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan 4. Dalam hal, diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidika n dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
7 Indonesia. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No 11 Tahun 2012, TLN No 3668, Psl 7 8 Ibid, Psl 29
viii
2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 42 menyebutkan:
9
1. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perkara dari penyidik. 2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. 3. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 4. Dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadila n dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan 3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam Pasal 52 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan10 : 1.
2. 3. 4. 5.
6.
Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Berdasarkan ketentuan di atas mengenai pengaturan tentang
penerapan diversi dalam proses persidangan di atas penting untuk dibahas
9
Ibid, psl 42 Ibid, Psl 52
10
ix
beberapa hal sebagai yang terdiri dari, pemanggilan untuk pelaksanaan diversi,
mengenai
penahanan,
jangka
waktu
pelaksanaan
penetapan ketua pengadilan negeri mengenai hasil diversi,
diversi,
musyawarah
diversi kesepakatan diversi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 1. Perlindungan Anak Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Mengenai asas-asas perlindungan anak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak enyebutkan: 11 Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasrkan asas: a) Perlindungan b) Keadilan c) Nondiskriminsi d) Kepentingan terbaik bagi anak e) Penghargaan terhadap pendapat anak f) Kelansungan hidup dan tumbuh kembang anak g) Pembinaan dan perlindungan anak h) Proposional i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir j) Penghindaran pembalasan.
11
Ibid. Psl.2
x
2. Hukum Pidana Anak Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak. 12 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sitem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara pidana anak diamanatkan oleh UndangUndang diharuskan upaya diversi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Sistem Peradilan Anak Menyebutkan:
13
1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. 2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. 3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:14 12
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 130. Ibid. Psl.5 14 Ibid. Psl.17 13
xi
1. Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. 2. perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.
xii
III. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun menyimpulkan, yaitu : Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukukan tindak pidana terdiri dari beberapa faktor adalah sebagai berikut;(1) Faktor Internal yang terdiri dari faktor Intelegentia. faktor usia, faktor kelamin, faktor anak dalam kedudukan keluarga. (2) Faktor Eksternal terdiri dari, faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor lingkungan pergaulan, faktor media masa. Terkait dengan penerapan diversi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana, proses pemeriksaan perkara anak ditingkat penyidikan,
penuntutan,
maupun
pemeriksaan
di
pengadilan
wajib
diupayakan diversi, dengan syarat diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara dipersidangan
diperlakukan
secara
khusus
dan
prooses
beracaranya
mengunakan sistem peradilan pidana anak. Saran Adapun saran-saran yang
penulis berikan mengenai pelaksanaan
diversi ini adalah :(1) Karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang berlakunya Undang-undag No 11 Tahun 2012 tentang
131 xiii 3
Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pihak-pihak yang peduli terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi keberbagai lapisan masyarakat, supaya masyarakat dapat ikut berperan dalam mencegah terjadintya tindak pidana yang diilakukan oleh anak (2) Bagi aparat penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, maupun hakim di dalam meneyelesaikan kasus anak sebaiknya terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada pihak keluarga pelaku mapun pihak korban/keluarga korban melalui musyawarah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice.
141 4
DAFTAR PUSTAKA. A. Buku. Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis(Bandung: Alumni, 1981). Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981. B. Perundang-undangan. Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 11 Tahun 2012, TLN No 3668. C. Wawancara. Hasil wawancara dengan Muh. Imam Irsyad, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 september 2015. Wawancara dengan Nurdianto narapidana anak di LPAS Anak Kelas III. Mataram. Pada tanggal 15 September 2015. Wawancara dengan Zulkifli (Narapidana Anak) di LPAS Anak Kelas III Mataram. Pada tanggal 20 Nopember 2015. Wawancara dengan Adi Adnan (Narapidana Anak) di LPAS Anak Kelas III Mataram. Pada tanggal 20 Nopember 2015.
