PERAN KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia
Jakarta, 21 November 2016
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
Daftar Isi Paparan
Dasar Hukum Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang Pengelolaan Barang Rampasan Negara Pengelolaan Barang Sitaan Tujuan Pemulihan Aset Tindak Pidana Harapan terhadap Pemulihan Aset Tindak Pidana
Dasar Hukum • • • • • • • • •
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang Sitaan dalam Rangka Penjualan secara Lelang
Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang
Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang
PRESIDEN
MENTERI KEUANGAN
Chief Financial Officer
Memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional
Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang
BARANG MILIK NEGARA Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang
BARANG RAMPASAN NEGARA Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
Pengelolaan Barang Rampasan Negara
Pengelolaan Barang Rampasan Negara Bentuk-bentuk pengelolaan yang dimungkinkan antara lain:
Penjualan secara lelang; Penetapan status penggunaan; Pemanfaatan; Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah; Pemusnahan; dan Penghapusan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
Pengelolaan Barang Rampasan Negara Menteri Keuangan c.q. Dirjen Kekayaan Negara memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan keputusan atas usulan penetapan status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Rampasan Negara yang diusulkan Kejaksaan/KPK. Kementerian Keuangan melalui DJKN juga memberikan layanan dalam bentuk pelaksanaan penilaian dan lelang eksekusi Barang Rampasan Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
Pengelolaan Barang Rampasan Negara
Barang Sitaan: Untuk kepentingan penyidikan/penuntutan /pemeriksaan perkara Ketentuan KUHAP – wewenang Jaksa
Barang Rampasan: Inkracht dirampas untuk Negara usul pengelolaannya Ketentuan KUHAP – wewenang Jaksa
Barang Milik Negara: Persetujuan Pengelolaan Barang Rampasan Ketentuan BMN – wewenang Menkeu
Pengelolaan Barang Rampasan Negara PERLAKUAN AKUNTANSI Pengakuan saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Pencatatan Dicatat dalam akun Persediaan
Penyajian Disajikan sebesar nilai wajarnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 5
Pengelolaan Barang Sitaan
Pengelolaan Barang Sitaan BARANG SITAAN Semua barang yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang berwenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atau sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang Sitaan dalam Rangka Penjualan secara Lelang
Pengelolaan Barang Sitaan
Berdasarkan Pasal 45 KUHAP, terhadap Barang Sitaan dengan karakteristik khusus dapat dijual secara lelang. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkracht, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kementerian Keuangan merupakan supporting unit yang memberikan layanan dalam bentuk bantuan penilaian dan pelaksanaan lelang eksekusi Barang Sitaan.
Tujuan Pemulihan Aset Tindak Pidana
Tujuan Pemulihan Aset Tindak Pidana
HUKUM
• melaksanakan putusan pengadilan • memupus motivasi untuk melakukan tindak pidana
PEMULIHAN ASET
KEUANGAN
• mengembalikan kerugian negara • mendorong optimalisasi pengelolaan aset dan PNBP
Harapan terhadap Pemulihan Aset Tindak Pidana
Harapan terhadap Pemulihan Aset Tindak Pidana
Proses pengusulan pengelolaan Barang Rampasan Negara maupun Barang Sitaan dapat dipercepat oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat secara maksimal memanfaatkan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang terdistribusi di seluruh Indonesia terkait pengelolaan Barang Rampasan Negara maupun Barang Sitaan. Barang Rampasan Negara dicatat dan ditatausahakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku agar terwujud Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang kredibel.
Lampiran Khusus Internal Kemenkeu
15
Proses Penilaian Barang Sitaan dan Barang Rampasan
Permohonan
Analisis data
Pengumpulan data awal
Penentuan pendekatan penilaian
Survei lapangan
Penentuan simpulan nilai
Penyusunan laporan penilaian
1. Nilai wajar 2. Nilai likuidasi
Jumlah Laporan Penilaian oleh Penilai Internal DJKN dengan Pemohon KPK Tahun 2014 – 2016 46 39
39
25
5 1 2014
2015
Tanah dan/atau Bangunan
2016
Selain Tanah dan/atau Bangunan
s.d. Juli 2016
Nilai Barang Hasil Penilaian Penilai Internal DJKN dengan Pemohon KPK Tahun 2014 – 2016 319.431
142.373
53.490 10
11.123
19.135
2014 2015 2016 Tanah dan/atau Bangunan
Selain Tanah dan/atau Bangunan
- dalam juta rupiah - s.d. Juli 2016
Proses Lelang Barang Sitaan dan Barang Rampasan
Permohonan
Penyetoran uang jaminan lelang
Penentuan jadwal
Aanwijzing**
Pengumuman lelang pertama
Pengumuman lelang kedua*
Pelaksanaan lelang
Pelunasan
Hasil Bersih Lelang: 1. Pembuktian (Barang Sitaan) 2. Kas Negara (Barang Rampasan Negara)
* untuk lelang barang tidak bergerak ** opsional
Frekuensi Lelang Barang Rampasan Negara dan Barang Sitaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2014 – 2016 4,726
4,368
2,203
297
331
147 4
BARANG SITAAN PASAL 45 KUHP
2014
2015
2016
11
6
BARANG RAMPASAN SITAAN PS.18 AYAT (2) UU NO.31 TH '99
Hasil Bersih Lelang Barang Rampasan Negara dan Barang Sitaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2014 – 2016 80,433 73,832
35,255 29,712
25,443 10,294 670
BARANG SITAAN PASAL 45 KUHP
BARANG RAMPASAN 2014
2015
3,325 5,639
SITAAN PS.18 AYAT (2) UU NO.31 TH '99
2016 dalam juta rupiah
Pengelolaan Selain Lelang
Proses Pengelolaan Barang Rampasan Selain Lelang Penetapan Status Penggunaan Hibah Pemusnahan
Diperlukan untuk kepentingan Negara
Diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah • • • • •
Membahayakan lingkungan dan tata niaga Pertimbangan ekonomis Dilarang untuk beredar Pertimbangan Kejaksaan/KPK Kondisi busuk/lapuk*
Diusulkan oleh Kejaksaan/ KPK kepada Menteri Keuangan
* Dapat langsung dilakukan pemusnahan
Nilai Pengelolaan Barang Rampasan Selain Lelang PSP
HIBAH
10,302
4,808
4,071
771
2014
0
0
2015
2016
dalam juta rupiah
TERIMA KASIH
