Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Jainin Ginting Abstract
One of element to be liable of doing a corruption in UU No. 20 Year 2001 about change for UU No. 31 Year 1999 about Eradication of Doing a Corruption is the existence of state's finance loss. Congeniality of state's finance in practice doing a corruption of rather than only at state finance directly at state-owned corporation but also to and also finance in the form of share at Body ofBUMN which is ruled by Limited Liability rule. State Loss which must be proved also owns the field and perception which different each other whether/what verification of doing an injustice of corruption earn with the verification materially or having to in just formal.
A. Pendahuluan Merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur untuk dapat dikatagorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU TPK"). Perkembangan dalam penerapan pengertian merugikan Keuangan Negara tersebut tidak terlepas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengertian Keuangan Negara. Beberapa kasus
yang telah diputuskan dalam tingkat pertama 1 mempunyai penerapan peraturan yang berbeda-beda mengenai definisi keuangan negara, pengertian keuangan negara memang 1
a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan para direksi Bank Mandiri tidak terbukti adanya kerugian negara berdasarkan Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; b) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan Daan Dimara tidak terbukti mengakibatkan kerugian negara yang riil berdasarkan UU TPK pada kasus Pengadaan Tinta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan c) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Suratno tidak terbukti mengakibatkan kerugian negara yang riil berdasarkan UU TPK pada kasus Korupsi pengadaan barangdanjasadi Radio Republik Indoncsi(RRI).
Law Review. Fakulms Hukuni Universitas Pelila Haranan. Vol. VI, No.2. November 2006
29
Jamin Ginting • Pengertian Merugikan r euangan Negara dalam Tindak Pidana
tersebar dalam beberapa peraturan
B. Pengertian Keuangan Negara
perundang-undangan yang ada selain
Pasal 1 angka 1 UUNo. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
ketentuan dalam UU TPK antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan secara implisit terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Pengahapusan
Piutang Negara/
Daerah. Permasalahan mendasar adalah keuangan Negara dikaitkan dengan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi, yaitu bagaimana pengertian keuanjgan negara dikaitkan dengan i
unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, apakah BUMN Persero yang pengurusannya didasarkan dalam UU PT dapat dikatagorikan dalam ketentuan keuangan Negara dalam UU TPK, dan apakah jika terjadi kerugian terhadap BUMN Persero, UU yang manakah yang akan dipergunakan untuk menilai terjadinya kerugian keuangan tersebut ? 30
Pengertian lain yang lebih sempit adalah Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketika kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum privat. Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga. piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
L°w Review, Fakullas Hukum L 'niversilas Pelita Harapan, Vol. VI, No.2. November 2006
Jamin Gintmy . Pengertian Merugikan h euangan Negara dalam Tindak Pidana
Kekayaan negara yang dipisahkan dalam pengertian ini adalah berbentuk saham penyertaan yang dimiliki oleh negara dalam BUMN, bukan merupakan harta BUMN itu sendiri karena BUMN tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan Terbatas. Jika demikian maka keuangan negara dalam BUMN Persero yang tunduk pada ketentuan UU PT hanya terbatas pada kekayaan yang dipisahkan, yaitu sebesar modal yang disetor atau perubahaanya. Misalnya jika pemerintah memegang saham 50% maka penyertaanya 50%, jangan ditafsrikan aset BUMN identikdengan aset negara dengan demikian aturan tentang pertanggungjawaban kerugian negara dalam BUMN/BUMD Persero mengacu pada ketentuan UU No.' 1 Tahun 1995 tentang PT dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. i
adalah bagian dari kekayaan negara. Kekayaan negara tersebut adalah sebesar "modal yang disetor" atau "perubahan"-nya (net equity)2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "Piutang Negara/Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan/atau hak Pemerintah Pusat/Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangudangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah", dengan pengertian ini, piutang BUMN dan BUMD tidak termasuk piutang Negara, karena hasil perolehannya tidak dibayar dan disetor kepada Pemerintah, dan penerimaan tersebut bukan merupakan penerimaan yang dilaporkan pada ABPN atau APBD.
Pemahaman keuangan negara dalam BUMN atau BUMD sering diidentikkan dengan aset pemerintah sehingga seluruh piutang maupun hutang BUMN/BUMD adalah piutang maupun hutang dari pemerintah, padahal pemahaman yang benar adalah kekayaan yang yang dipisahkan oleh pemerintah pada BUMN/BUMD
Jika diambil suatu ilustrasi bahwa uang
keikutsertaan saham Negara dengan
Law Review, Fakulias Hukum Uiiiversitas Pelita
rapan. Vol. VI, No 2, November 2006
negara ikut serta dalam suatu BUMN Persero yang tunduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1995, maka dalam
2
Hekinus Manao, Pengertian Keuangan Negara dan Piutang Bermasalah pada BUMN, Seminar Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 26 Juli 2006, him. 2. 3I
Jamin Ginting : Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tmdak
saham pihak lainnya adalah sama, artinya dalam suatu perseroan terjadi percampuran harta yang berasal dari para pemegang saham menjadi suatu kesatuan yang dinyatakan sebagai harta perseroan. Pertanyaannya adalah, apakah uang negara yang disetorkan sebagai penyertaan dalam kepemilikan suatu perseroan, masih dapat disebut sebagai uang negara ?. Jika negara masuk sebagai penyertaan modal berbentuk saham dalam suatu perseroan maka uang itu tidak dapat lagi disebut sebagai uang negara yang berdiri sendiri tanpa ada ikatan hukum dengan uang pihak-pihak lainya, karena uang tersebut telah berubah menjadi harta perseroan. Konsekwensinya, jika perseroan tersebut mengalami kerugian maka tidaklah dapat dikatakan "telah terjadi kerugian atas keuangan negara" dan secara logika juga tidak mungkin dapat dilakukan pemisahaan penggunaan harta perseroan yang berasal dari pemegang saham tertentu. Dengan demikian jika suatu BUMN (Persero) mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Pengurus BUMN tersebut dalam menjalankan tugasnya maka tidak ada dampak kerugian keuangan negara dalam hal keuangan
32
Pidana
negara sebagai tindak pindana korupsi sebagaimana diatur dalam UU TPK. Tetapi hal tersebut menurut Erman Radjaguguk3 bisa terjadi jika seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga (saham) dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan
perbuatan
tersebut
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPK 4 .
3
Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara, Seminar Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 26 Juli 2006, him. 2. 4 Pasal 8 UU TPK "Dipidana dengan pidana penjara paling lambat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh jula rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.- (tujuli ratus lima puluh jula rupiah). pengawai negeri atau orang selain pegawai negeri yangditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara lerus menerus atau untuksementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berhaigayang disimpan karena jabatannya. atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. "
Low Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. VI, No.2, November 2006
inmin Ginting : Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak
Pidana
Penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan penjelasan niaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayan negara dan segala hak dan kewaj iban yang timbul karena :
kan kerugian bagi BUMN maka dapat
1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
merugikan penyertaan keuangan
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
dipastikan sulit untuk dijerat dengan ketentuan UU TPK, karena kerugian negara tersebut sulit untuk dapat dibuktikan disebabkan penyertaan saham negara pada BUMN telah menjadi regim hukum perdata yang diatur dalam ketentuan UU Perseroan Terbatas, cara lain untuk dapat mengajukan pejabat BUMN yang melakukan tindakan yang dapat negara
dalam
BUMN
melalui
5
ketentuan sebagai berikut : a. Pasal 54 ayat (2) UU PT: "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan : perseroan yang dianggap tidak adil 'i
\ akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris" i
b. Pasal 85 ayat (3) UU PT: "Atas nama perseroan. pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dan
Penyertaan saham negara dalam BUMN (Persero) memang merupakan harta/keuangan milik negara tetapi kalau pejabat yang menyalahgunaan kewenangannya sehingga mengakibat-
jumlah seluruh saham dengan hak s
Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara. Seminar Pengertian, Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 26 Juli 2006, him. 6-7.
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pclita Harapan. Vol VI, No 2, November 2006
33
Jamin Ginting : Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak
suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atas kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan" c. Pasal 98 ayat (2) UU PT: "Atas perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya dapat menimbulkan kerugian pada perseroan" Dengan ketentuan hukum perseroan ini, maka nyata secara jelas hak dari para
pemegang
saham
untuk
melakukan legal action terhadap tindakan direksi BUMN dalam regim
Pidana
C. Pengertian dapat merugikan keuangan negara Ketentuan terkait dengan kalimat "dapat merugikan keuangan negara" terdapat dengan jelas pengaturannya dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU TPK, yang dikutip sebagai berikut, Pasal 2 ayat 1 UU TPK menyebutkan "Setiap orang secara melawan hukum melakukan pevbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) "
hukum perdata dan keuangan negara
Jika kita menarik unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah ;
sebagaimana dimaksud dalam UU
•
Setiap orang;
TPK tidak tepat untuk kerugian yang
•
Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
• •
Dengan cara melawan hukum Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
terjadi dalam BUMN (Persero).
34
Law Review, Fakullas Hukum lhiiversilas Pelila Harapan, Vol. VI, No.2, November 2006
A
Jgmin Ginting : Pengertian Merugikan h
ungan Negara dalam Tindak Pidana •
Rumusan korupsi pada pasal 2 ayat 1 LfU TPK, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a UU No. 3 Tahun 1971 (sudah dinyatakan tidak berlaku sejak adanya UU TPK). Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" dalam UU TPK6. Pasal 3 UU TPK, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat I (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dendan paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling hanyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Perbedaan rumusan korupsi pada pasal 6
Tim Komisi Pemberantas Korupsi, Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta, Agustus 2006. him. 9.
3 UU TPK dengan Pasal 1 ayat 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1971 (sudah dinyatakan tidak berlaku sejak adanya UU TPK). Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/ perekonomian negara" dalam UU TPK. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini terdiri dari : Setiap orang •
Dengan tuj uan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
•
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
•
Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
•
Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pengertian "dapat merugikan keuangan negara" dapat dinyatakan dengan pasti. Merugikan keuangan negara merupakan delik formil sehingga perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat dipidana. Tidak harus dengan timbulnya akibat. Selama adanya bukti-bukti kuat mengarah pada adanya potensi kerugian negara maka berdasarkan delik formil dapat dipidana.
Law Review. Fakullas Hukitm Universitas Pelita iarapan. Vol VI. No.2. November 2006
35
Jamin Ginting
Pengertian Merugikan Kei angan Negara dalam Tindak Pidana
Definisi kerugian negara dalam Pasal
tindak pidana korupsi cukup dengan
1 butir 22 LJU No. 1 Tahun 2004
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan
tentang Perbendaharaan Negara, yang
yang sudah dirumuskan bukan dengan
mensyaratkan adanya kerugian negara
timbulnyaakibat.
yang benar-benar nyata. Jika UU TPK
Tetapi permasalahan timbul dengan
menganut arti delik formil, UU No. 1
kata "dapat"
Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan
"merugikan
Negara menganut konsep delik materiil
menimbulkan ketidakpastian hukum,
dengan demikian jika secara materiil
karena
perbuatan ltu nyata dilaksanakan
memberikan sangsi pidana pada aturan
walaupun tidak ada keuangan negara
yang belum jelas atau belum tentu
yang dirugikan dapat dipidana, dengan
peristiwanya terjadi dapat di hukum,
demikian perbuatan materiil yang
penafsiran kata "dapat" juga tergantung
diutamankan bukan berdasarkan
bagi siapa saja yang menafsirkannya,
unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam
hal ini tentu memberikan keguncangan
ketentuan hukum formil tetapi lebih
bagi masyarakat. Membuat kalimat
kepada perbuatan yang nyata sudah
samar-samar dalam undang-undang
dapat dipidana.
akan dapat memberikan kewenangan kepada
Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi No 20 Tahun 2001 jo N. 31 Tahun 1999, cukup dengan jelas mengatakan bahwa konsep kerugian negara dalam arti delik formil dalam rumusannya disebutkan : "... dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Penjelasan pasal tersebut juga mengatakan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya 36
sebelum
kalimat
keuangan
negara"
tidak
setiap
melaksanakan
mungkin
pejabat
hukum
yang
undang-undang
tersebut, secara tanpa batas. Hal ini dapat menimbulkan apa yang disebut '[judicial dictatorship "7 Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan jelas dan tegas memberikan definisi, "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan ?
Erman Radjaguguk.Op. cit. him. 10
l-«w Review, Fakultas Hukum llniversitai Pelita Harapan, Vol 17. No.2, November 2006
lamin Ginting : Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Pasal inilah yang seharusnya menjadi acuan apa yang dimaksud dari kerugian negara tersebut karena membenkan kepastian hukum bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya dan bukan sesuatu yang "dapat merugikan", tentu hal ini tidak mendatangkan kepastian hukum, karena kerugian belum nyata, belum tentu terjadi dan tidak diketahui jumlah kerugian negara yang dirugikan. Dengan demikian delik formil dari UU TPK yang menyebutkan "dapat merugikan keuangan negara" sudah sepatasnya dicabut, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, telah memutuskan bahwa kata "dapat" Pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 jo No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana... dst", tidak bertentangan dengan Pasa! 28 D ayat 1 UUD 1945 sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah (conditionally constitutional), yaitu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung. Persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 jo No. 31 Tahun 1999, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU TPK yang berbunyi, "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan malawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-udangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan terebut dapat dipidana" dinyatakan oleh MK tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945.
Law Review, F.ikullas Hukum Universitas I'elila
rapan. Vol. VI. No.2. November 2006
D. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengertian "dapat merugikan keuangan negara".
37
Jamin Ginting : Pengerlian Merugikan /
ngan Negara dalam Tindak Pithing
•
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang estrim : (1) Nyatanyata merugikan negara atau (2) kemungkman dapat menimbulkan kerugian, point ke-2 ini lebih dekat dengan maksud mengkualifiikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mepertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian yang terjadi . Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.
Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa delik materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 tidak sesuai dengan kepastian hukum, sehingga unsur adanya kerugian keuangan negara harus dibuktikan dengan delik formil berdasarkan unsurunsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bukan delik materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi merupakan ukuran yang tidak pasti hal ini sejalan dengan asas "nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali" yaitu tiada Sijiatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya.
MK juga berpendapat bahwa unsur kerugian negara haruslah dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.
Penulis berpendapat putusan MK ini sudah tepat untuk mencabut kata "dapat" dalam sebelum kata "merugikan negara" dicabut hal ini akan membenkan kepastian hukum, tetapi dalam praktek akan terjadi kekosongan karena pencabutan Pasal
38
Law Review, Fakultas Ihikuni Ihuversitas Pelila Harapan, Vol. VI, No.2, November 2006
lantin GinUng : Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana
2 ayat 1 UU TPK tersebut, sehingga merugikan negara harus mengacu/ mengadopsi pada ketentuan Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk menghidari terjadinya definisi yang saling tumpang tindih. Hal ini sebenarnya telah diterapkan dalam [Casus Korupsi direksi Bank Mandiri terhadap dana yang disalurkan kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN), majelis perpendapat secara substansi Bank Mandiri tidak mengalami kerugian sehingga negara juga tidak dirugikan. Pendapat majelis ini mengacu pada definisi kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian .negara yang benar-benar nyata, bukan 'nenggunakan Pasal 2 ayat 1 UU TPK. !
£. Kesimpulan Kerugian keuangan negara dalam ketentuan UU TPK tidak dapat diterapkan dalam penyertaan keuangan negara pada dalam BUMN/ BUMD (Persero). Hal ini dikarenakan BUMN/BUMD yang merupakan badan hukum yang tidak sepenuhnya milik negara. karena ada penyertaan saham privat yang pengaturan dan
aturan hukum yang mengaturnya tunduk pada ketentuan UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sehingga kerugian keuangan negara dalam BUMN/ BUMD yang dilakukan oleh direksi sebagai akibat kebijakannya tidak dapat dikenakan sebagai tindakan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU TPK, kecuali jika seseorang dengan sengaja menggelapkan saham BUMN/BUMD secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatan atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Delik materiil yang digunakan dalam Pasal 2 ayat 1 UU TPK tidak sesuai dengan kepastian hukum, sehingga unsur adanya kerugian keuangan negara harus dibuktikan dengan delik formal berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundangudangan, delik materiil sebagai perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yang merujuk pada hukum yang tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kebiasaan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam
Law Review. Fakuhas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. VI, No 2. November 2006
39
Jamin Ginting : Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak
masyarakat dalam tindak pidana korupsi merupakan ukuran yang tidak pasti. F. Daftar Pustaka Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara, Seminar Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 26 Juli 2006
Pulana
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
Hekinus Manao, Pengertian Keuangan Negara dan Piutang Bermasalah pada BUMN, Seminar Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 26 Juli 2006 Tim Komisi Pemberantas Korupsi, Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta, Agustus 2006 Undang-Undang Republik Indonesi No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara Undang-Undang Republik Indonesi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
40
Law Review, Fakulias fliikuni Cniversitas Pclita Harapan, Vol VI, No 2, November 2006
