PENERAPAN SILA KE 4 diLINGKUNGAN JL.GARUDA 2 RT.16 DESA SAPTA MULIA
Disusun oleh: Nama
: Erni Puji Astuti
NIM
: 11.11.5023
Kelompok
:D
Program studi : Pendidikan Pancasila Jurusan
: S1-TI
Nama dosen
: Tahajudin Sudibyo, Drs
Untuk memenuhi syarat mata kuliah pendidikan pancasila
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
ABSTRAK Membahas latar belakang penerapan sila ke 4 dilingkungan jl.Garuda 2 Rt.16, karena dilingkungan masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 telah menerapkan sila ke 4 dari sila pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Musyawarah dan gotong royong dilakukan dilingkungan jl.Garuda 2 Rt.16 dalam membangun lingkungan yang asri, tertib, aman, nyaman, dan bernilai kemasyarakatan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Sila dari pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah sila yang memiliki arti demokrasi dan permusyawaratan, yaitu demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, dan permusyawaratan yang harus menghasilkan keputusan secara bulat, yang kemudian melakukan tindakannya secara bersama-sama yang akan memperoleh hasil sebaikbaiknya didalam keidupan bermasyarakat.
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah Kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berKemansiaan yang Adil dan Beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai dari sila ke 4 yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila-sila dari pancasila lainnya, karena pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dalam hal ini, secara khusus akan dibahas penerapan sila ke 4 dilingkungan jl.Garuda 2 Rt.16, karena dilingkungan masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 telah menerapkan sila ke 4 dari sila pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam menerapkannya masyarakat dilingkungan jl.Garuda 2 Rt.16 melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sila ke 4 yaitu musyawarah dalam mengatasi masalah ataupun sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan Jl.Garuda 2 Rt.16 dan gotong royong demi terwujudnya lingkungan Jl.Garuda 2 Rt.16 yang asri, tertib, aman, nyaman dan bernilai kemasyarakatan dibandingkan dengan lingkungan Rt. Lainnya. Perwujudan dari penerapan sila ke 4 tersebut membuat masyarakat jl. Garuda 2 Rt.16 menjadi mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan kepentingan bersama untuk keperluan lingkungan jl. Garuda 2 Rt.16, menghormati setiap ide-ide dan setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah, dan melakukan kegiatan gotong royong yang telah diatur sesuai jadwalnya dan juga memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk mengkoordinir dalam melaksanakan kegiatankegiatan tersebut.
B. Rumusan Masalah Untuk membahas tentang penerapan sila ke 4 dilingkungan jl.Garuda 2 Rt.16 terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan antara sila ke 4 didalam lingkungan jl.Garuda 2 Rt.16? 2. Apakah kegiatan yang dilakukan masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 dalam penerapan sila ke 4? 3. Bagaimana konsekwensi masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan penerapan sila ke 4 di Jl.Garuda 2 Rt.16?
BAB II PENDEKATAN Pengertian pancasila Pancasila secara etimologis Secara etimologis ”pancasila” berasal dari bahasa sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa prakerta). Menurut Prof. Muhammad Yamin dalam bahasa sansekerta perkataan “pancasila” ada dua macam arti yaitu: Panca artinya “lima” Syila dengan huruf i biasa (pendek) artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar” Syila dengan huruf i panjang artinya ”peraturan tingkah laku yang penting /baik/senonoh”. Kata “sila” dalam bahasa indonesia menjadi ”susila” artinya tingkah laku yang baik. Maka “panca-syila” dengan sila huruf i biasa (pendek) artinya “berbatu sendi yang lima”. Adapun perkataaan “panca-syila” dengan huruf Dewanagari i bermakna “5 aturan tingkah-laku yang penting” (Muhammad Yamin pembahasan pembukaan UUD, Republik Indonesia, 1960. hal. 437). Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Tidak boleh melakukan kekerasan Tidak boleh mencuri Tidak boleh berjiwa dengki Tidak boleh berbohong Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasarkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang.
Pancasila secara historis Pada waktu sidang BPUPKI pertama, ketua BPUPKI Dokter K.R.T Rajiman Widyodiningrat,mengajukan suatu masalah `khususnya yang akan dibahas dalam sidang tersebut. Masalah yang dimaksudnya adalah suatu calon rumusan Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, Soekarno. Pada tanggal 1 juni 1945 dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan Dasar Negara Republik Indonesia kemudian untuk memberi nama lima asas/Dasar Negara tersebut Ir.Soekarno member nama istilah “Pancasila” yang artinya Lima Dasar. Hal ini menurut beliau atas saran dari seorang teman ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Sejak saat itulah perkataan pancasila menjadi bahasa Indonesia suda merupakan istilah umum. Walaupun didalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah pancasila namun yang dimaksudkan Dasar Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan Dasar Negara, yang kemudian pada tanggal 1 juni 1945 oleh Ir.Soekarno diberi nama dengan istilah “pancasila” yang secara spontan diterima oleh para peserta sidang. Demikianlah riwayat singkat Pancasila, yang berasal dari bahasa Sansekerta kemudian menjadi bahasa Jawa-kuno yang semula menjadi istilah ajaran moral Budha akhirnya menjadi Bahasa Indonesia dipakai sebagai istilah nama Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia hingga sekarang ini. Secara terminolgi historis proses perumusan pancasila adalah sebagai berikut: a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) Pidato Mr.muh Yamin itu berisikan lima asas dasar untuk Negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan, yaitu: 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan dari UUD itu tercantum perumusan lima asas Dasar Negara yang berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Perlu dicatat bahwa usul lima asas Dasar Negara yang dikemukakan oleh Mr. Muh.Yamin secara lisan dan dikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan, baik perumusan kata-katanya maupun sistematikanya. b. Ir.Soekarno (1 Juni 1945) Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir.Soekarno mengucapkan pidatonya dihdapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik dalam pidato itu dikemukakan / diusulkan juga lima hal untuk menjadi Dasar-dasar Negara Merdeka. Yang perumusan serta sistematikanya sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan Untuk lima Dasar Negara itu oleh beliau diusulkan pula agar diberi nama Pancasila. Dikatakannya bahwa nama ini berasal dari seorang ahli bahasa kawan beliau. Tetapi tidak dikatakannya siapa. Usul mengenai nama pancasila ini kemudian diterima oleh sidang.
Jika perumusan dan sistematik yang dikemukakan/diusulkan oleh Ir.Soekarno itu kita bandingkan dengan pancasila yang sekarang. Nyata sekali bahwa perumusan dan sistematikanya berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Selanjutnya Nasionalisme dihadapkan/dipertentangkan dengan asas internasioalisme atau perikemanusiaan dan menjadi “Sosio-Nasionalisme”. Selanjutnya asas Mufakat atau Demokrasi dalam hal ini demokrasi politik dihadapkan dipertentangkan dengan asas kesejahteraan social yakni ”Gotong Royong”. Pada tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juli 1945 diterbitkan/dipublikasikan dengan nama “lahirnya Pancasila”. Kemudian menjadi populer dalam masyarakat bahwa pancasila adalah nama dari Dasar Negara kita. Meskipun bunyi rumusan dan sistematika serta metode berpikir antara usul Dasar Negara 1 Juni 1945 tidak sama dengan Dasar Negara yang disahkan dalam pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila secara terminologis Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan Negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan Negara sebagaimana lazimnya suatu Negara yang merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu.PPKI yang telah disempurnakan antara lain telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari dua bagian, yakni bagian”pembukaan” dan bagian “Batang tubuh UUD” yang berisi 37 pasal. 1 aturan tambahan peralihan terdiri atas 4 pasal. 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Didalam bagian ”pembukaan” yang terdiri atas empat alinea itu didalam alinea ke 4 tercantum perumusan pancasila yang berbunnyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Rumusan Dasar Negara Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 inilah yang sah dan benar. Karena disamping mempunyai kedudukan konstitusionil, juga disahkan oleh suatu Badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (Panitia Persiapan Kemerdekaan) yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Sebagai catatan dapat ditambahkan bahwa selain rumusan tersebut diatas kita dapati pula rumusan-rumusan sebagai berikut: a. Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang berlaku mulai tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Rumusan Dasar Negara Pancasila berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyatan 5. Keadilan social b. Dalam Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia (UUDS1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 (sejak 5 Juli 1959 berdasarkan Dekrit Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali) rumusan Dasar Negara Pancasila sama dengan yang tercantum dalam konstitusi RIS. c. Disamping itu masih ada rumusan Dasar Negara Pancasila berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kedaulatan Rakyat 5. Keadilan Sosial Dari keseluruhan rumusan pancasila tersebut diatas yang sah dan benar menurut hukum adalah sebagaimana yang termuat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Hal ini juga sesuai
dengan ketetapan No.XX/MPRS/1996, Inpres No.12 tanggal 13 April 1968. Juga ketetapan No.II/MPR/1978. Khusus Inpres No.12 tanggal 13 April 1968 adalah menentukan bahwa pengucapan dan penulisan Pancasila Dasar Negara susunan dan rumusan yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sila ke 4 yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah Kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang ber-Kemansiaan yang Adil dan Beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Rakyat adalah sekelompok manusia yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat martabat manusia dalam suatu wilayah Negara. Negara adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kebijaksanaan, yaitu: 1. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya 2. Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. 3. Mengambil suatu tindakan secara benar tanpa ada pihak yang dirugikan. 4. Bertindak dengan dasar yang benar dan jelas. Musyawarah adalah merupakan suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Dibawah ini adalah arti dan makna Sila ke 4 yang akan dibahas sebagai berikut: 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. 2. Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan
pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebikjasanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. 3. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.
LANDASAN HISTORIS Pengertian asal mula Pancasila Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila secara formal yuridis terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Disamping pengertian formal dalam arti formal menurut hukum atau formal yuridis maka Pancasila juga mempunyai bentuk (form) dan juga mempunyai isi dan arti (unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut). Meskipun secara formal istilah pancasila tidak terdapat pada alinea IV pembukaan UUD 1945; bukan berarti bahwa rumusan dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini didasarkan pada interpretasi historis dimana rumusan dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 diberi nama dengan bentuk istilah “Pancasila” sejak tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama. kausalitas (sebab asal mula dibentuk dan dirumuskannya Pancasila). Maka akan kita bahas teori kausalitas menurut Prof. Dr. Notonagoro, S.H. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia digali dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Menurut Prof. Dr. Notonagoro, S.H., Pancasila kalau ditinjau asal mulanya; atau sebab terjadinya maka pancasila memenuhi syarat empat sebab (kausalitas) menurut Aristoteles yaitu: 1. Causa Materialis, (asal mula bahan) 2. Causa Formalis, ( asal mula bentuk) 3. Causa Effisien, (asal mula karya) 4. Causa Finalis, (asla mula tujuan)
1. Causa Materialis, (asal mula bahan Sebelum Pancasila dirumuskan sebagai asas kehidupan kenegaraan, unsur-unsurnya telah telah terdapat pada Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, terdapat dalam adat-istiadat, kebudayaan dan dalam agama-agama. 2. Causa Formalis, (asal mula bentuk) Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk, atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan. Hal ini yang dimaksudkan adalah pembentuk Negara dalam hal ini Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai anggota BPUPKI pertama dan bersama-sama anggota BPUPKI. Dimana pada sidang BPUPKI pertama dirumuskan dan dibahas Pancasila. Disamping itu sekaligus juga merupakan asal mula tujuan. 3. Causa Effisien, (asal mula karya) Dalam rangka sejak mula dirumuskannya, dibahas dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua, juga dalam rangka proses pengesahan Pancasila Dasar Filafat Negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai asal mula karya. Juga didalam panitia sembilan 22 Juni 1945 yang merumuskan Piagam Jakarta yang memuat calon rumusan Dasar Negara Pancasila sebagai asal mula sambungan. 4. Causa Finalis, (asal mula tujuan) Yaitu asal mula dalam hubungannya dengan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini diwujudkan oleh panitia sembilan temasuk Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, dimana semuanya sebagai anggota BPUPKI yang menyusun Piagam Jakarta (pembukaan UUD 1945) pertama kali dibentuk, dan yang memuat Pancasila. Kemudian BPUPKI menerima rancangan tersebut dengan segala perubahannya, hal ini dimaksudkannya Pancasila dengan tujuan untuk dijadikan Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. (Prof. Dr. Notonagoro, pancasila secara ilmiah populer, 1975, hal.32, 33). Bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam “Tri Prakara” (dalam tiga hal) Sebelum Pancasila disahkan oleh BPUPKI sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia secara yuridis unsure-unsur Pancasila telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia, telah
melekat pada Bangsa Indonesia. Unsur-unsur tersebut berupa adat-istiadat, didalam kebudayaan dalam arti luas dan didalam agama-agama bangsa Indonesia. Jadi pertama: bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi Dasar Filsafat Negara sudah dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia sebagai asasasas dalam adat-istiadat dan kebudayaan dalam arti luas (pancasila adatkebudayaan). Kedua :
unsur-unsur Pancasila sudah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai asasasas dalam agama-agama (Pancasila Religius).
Ketiga:
unsur-unsur ini kemudian diolah, dirumuskan, dibahas secara saksama dalam siding-sidang BPUPKI dan setelah Bangsa Indonesia Merdeka; calon rumusan Pancasila tersebut kemudian disahkan oleh PPKI dan terwujudlah
Pancasila
sebagai
asas-asas
kenegaraan
(Pancasila
Kenegaraan). Oleh karena itu tiga hal tersebut (Tri Prakara) yaitu Pancasila adat-istiadat, Pancasila Religius, Pancasila Kenegaraan tidak perlu dipertentangkan sebab ketiga hal tersebut merupakan unsurunsur yang membentuk Pancasila (Prof. Dr. Notonagoro, Pancasila secara ilmiah populer, 1975, Hl. 16, 17). LANDASAN YURIDIS Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, mengandung arti: a. Asas politik Negara, adalah Negara Indonesia berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. (pembukaan UUD 1945, alinea ke empat). “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. b. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Termasuk pasal 2 dan 3 tentang MPR. “pasal 1 ayat (2) UUD 1945: kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. “pasal 2 tentang MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara”. “Pasal 3 tentang MPR: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak”. LANDASAN SOSIOLOGIS Landasan sosiologis sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, sebagai berikut: 5. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. 6. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 7. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 8. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 9. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 10. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
11. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 12. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 13. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 14. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan
Berdasasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disintesa bahwa sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sila yang memiliki arti demokrasi dan permusyawaratan, yaitu demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, dan permusyawaratan yang harus menghasilkan keputusan secara bulat, yang kemudian melakukan tindakannya secara bersama-sama yang akan memperoleh hasil sebaik-baiknya didalam keidupan bermasyarakat.
PEMBAHASAN Dengan adanya rumusan masalah yang telah disediakan, maka diuraikan jawaban dari rumusan masalah tersebut sebagai berikut: 1. Hubungan antara sila ke 4 didalam lingkungan masyarakat jl. Garuda 2 Rt.16 Pancasila adalah dasar filsafat negara kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk, yang multi budaya, dan multi ras. Pancasila merupakan suatu sistem, dimana setiap sila tidak berdiri sendiri-sendiri (terpisah satu dengan sisi lainnya), baik dari tata susunan rumus maupun isi, inti dan arti Pancasila itu sendiri. Keseluruhan sila-sila Pancasila merupakan suatu kebulatan yang utuh sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah Kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang ber-Kemansiaan yang Adil dan Beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Didalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai bahwa Negara Indonesia berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan….(pembukaan UUD 1945 alinea IV). Sebuah kalimat yang secara bahasa membahasakan bahwa Pancasila pada sila ke 4 adalah penjelasan Negara demokrasi. Maksud demokrasi tersebut telah diterapkan dilingkungan jl.Garuda 2 Rt.16. Perbedaan agama dan kepercayaan serta kebiasaan masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 tidak mempengaruhi masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 dalam melakukan suatu hal atau kegiatan-kegiatan demi membangun lingkungan jl.Garuda 2 Rt.16 menjadi lingkungan bersih, tertib, dan bernilai kemasyarakatan dengan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan dengan bersifat kekeluaargaan. Oleh karena perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan merupakan ciri khusus manusia itu sendiri, maka dari itu masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 dalam melaksanakan kegiatan ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan keberhasilan lingkungannya, masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 selalu melakukan musyawarah, gotong royong, dan masyarakat diberikan kebebasan berpendapat
untuk mewujudkan lingkungan jl.Garuda 2 Rt.16 seperti yang diinginkan yang dilakukan melalui jalan musyawarah mufakat yang kemudian dilakukan secara bersama untuk mewujudkannya.
Hubungan antara sila ke 4 didalam lingkungan jl. Garuda 2 Rt.16 yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan lingkungan jl.Garuda 2 Rt.16 bersih, asri, tertib, nyaman, aman dan bernilai kemasyarakatan. 2. Kegiatan yang dilakukan masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 dalam penerapan sila ke 4 Kegiatan yang dilakukan masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16, yaitu bermusyawarah dan bergotong royong. Dalam melakukan musyawarah dan gotong royong masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 melakukan suatu cara yang telah disepakati bersama, yaitu masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 setiap satu bulan sekali mengadakan rapat atau kumpulan pemuda-pemudi yang membicarakan kebutuhan untuk lingkungan jl.Garuda 2 Rt.16 itu sendiri dan juga setiap orang berhak mengeluarkan ide-idenya untuk mengembangkan lingkungan jl.Garuda 2 Rt.16. tidak hanya untuk para pemuda-pemudi tetapi dewasa maupun orang tua juga ikut serta bermusyawarah untuk mewujudkannya. Sekarang ini masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 telah melakukan kegiatan rutin setiap malamnya jika cuaca baik yaitu bermain badminton atau bulu tangkis dan pernah juga mengundang melakukan persahabatan dengan para pemain dari berbagai tempat lainnya. Lapangan untuk bermain tersebut adalah hasil penerapan sila ke 4 dari pancasila yang dibuat masyarakat jl. Garuda 2 Rt.16, yaitu bermusyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama yang di setujui dan gotong royong dengan kerja keras masyarakat bersama-sama hingga terbentuk seperti sekarang ini, telah resmi terbentuk pada awal tahun 2010 lalu. Atas hasil musyawarah pula telah disepakati bersama bahwa masyarakat pada tahun 2011 ini sedang melakukan perenovasian masjid yang berada di jl. Garuda 2 Rt.16, yaitu Masjid Bustanul Ulum dan juga telah disusun langsung kepanitiannya. Perenovasian
tersebut
tentunya membutuhkan dana, untuk itu sebelumnya masyarakat telah diwajibkan memberikan jimpitan dari hasil kerja (berupa 1 kg getah karet) atau uang sebesar Rp.15.000,setiap satu minggu sekali. Dari hasil tersebut dan iuran-iuran ataupun infaq jumat yang dikumpulkan telah dapat melakukan perenovasian yang tentunya untuk membayar para tukang yang bekerja dan panitia yang ditugaskan untuk meminta tambahan dana juga harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam perenovasian tersebut masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 dari panitia maupun bukan panitia tidak hanya berdiam diri saja meskipun telah menyewa tukang namun penerapan sila ke 4 kembali dilakukan yaitu masyarakat masih ikut bergotong royong dalam membangun perenovasian tersebut setelah jam kerja masing-masing selesai, biasanya sekitar sehabis sholat zhuhur hingga matahari terbenam atau (sebelum adzan magrib berkumandang). Tidak hanya itu saja setiap satu bulan sekali biasanya masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16, tepatnya pada hari jumat sehabis sholat jumat mengadakan gotong royong untuk kebersihan lingkungan jl.Garuda 2 Rt.16, antaralain menyemprot rumput-rumput, ilalang dan lainnya, membersihkan pinggir-pinggir atau parit-parit jalan, dan kegiatan ini tidak pilih kasih tua muda, kaya atau sedehana harus mengikutinya kecuali ada kepentingan yang tidak dapat di tinggalkan. Dan harus ada izin dari ketua Rt. ataupun koordinator kegiatan tersebut. 3. Konsekwensi masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan penerapan sila ke 4 di Jl.Garuda 2 Rt.16 Masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16 telah bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diatas. Oleh karena itu masyarakat harus mengikuti kesepakatan tersebut, dalam hal ini masyarakat ada yang mengikuti secara aktif dan tidak aktif dan adapula yang tidak sama sekali mengikutinya meski hanya 2% saja, namun tetap saja yang tidak mengikuti sama sekali mendapat konsekwensi, yaitu dia yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut tetap menjadi masyarakat jl.Garuda 2 Rt.16, namun pada hakikatnya dia tidak dianggap maksudnya disini jika ada segala sesuatu masyarakat tidak akan membantu ataupun ikut andil dalam sesuatu yang dihadapinya masyarakat dapat menentukan ataupun ingin membantu atau tidak. Tapi rata-rata masyarakat tidak ikut membantunya meskipun ada namun kira-kira 5% saja itupun yang sedikit mengenalnya.
BAB III KESIMPULAN Kesimpulan Pancasila adalah lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia Telah diketahui bersama bahwa sila ke 4 dari pancasila telah mendarah daging kedalam elemen-elemen pemerintahan yang berdasarkan demokrasi. Sila
Kerakyatan
yang
dipimpin
Permusyawaratan Perwakilan adalah sila
oleh
Hikmat
Kebijaksanaan
dalam
yang
memiliki arti demokrasi dan
permusyawaratan, yaitu demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, dan permusyawaratan yang harus menghasilkan keputusan secara bulat, yang kemudian melakukan tindakannya secara bersama-sama yang akan memperoleh hasil sebaik-baiknya didalam keidupan bermasyarakat. Musyawarah dan gotong royong dilakukan dilingkungan jl.Garuda 2 Rt.16 dalam membangun lingkungan yang asri, tertib, aman, nyaman, bernilai kemasyarakatan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
Saran Demi terwujudnya lingkungan jl.Garuda2 Rt.16 yang diinginkan, nilai-nilai penerapan sila ke 4 dari pancasila harusnya tetap terjaga. Sikap toleran harus tetap menjadi modal utama dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.
REFERENSI
Kaelan.1996.Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Paradigma. Yogyakarta www. Shvoong-static. Com Suwarno, P.J. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. hlm.12.
http://groups.yahoo.com/group/KAJIANet/message/672 http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091113010504AAbVycb
http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2196530-pengertian-musyawarahmufakat/#ixzz1b6EEPENw
