KEJAHATAN DAN PENYMPANGAN NORMA TERHADAP SILA KE-2
DISUSUN OLEH
NAMA
: WAHYU WIDIATMOKO
NIM
: 11.02.7956
KELOMPOK
:A
JURUSAN
: D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
DOSEN
: M KHALIS PURWANTO, DRS, M M
ABSTRAKSI
Kondisi bangsa saat ini mencerminkan bahwa Pancasila dirasakan belum dipraktekkan secara langsung. Segala perpecahan dan konflik yang terjadi sungguh tidak mencerminkan Jati diri Bangsa.
Pancasila yang dijadikan sumber hukum dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, kini sudah terjadi penyelewengan dalam melaksanakannya. R Ketidak selarasan paham menjadikan sumber hukum hanya sebagai identitas saja. Butir – butir makna pancasila-pun sudah tanpa makna lagi. Kejahatan – kejahatan terjadi dikarenakan ketidak pahaman akan makna dari butir-butir pancasila.
Perampasan hak dan penghilangan nyawa merupakan salah satu penyimpangan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kejahatan ini bertujuan perampas hak manusia untuk hidup ataupun mendapatkan hak dari negara dimana dia hidup.
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan penyertaan-Nya, makalah yang berjudul “KEJAHATAN DAN PENYMPANGAN NORMA TERHADAP SILA KE-2” ini dapat terselesaikan meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan bunyi pancasila yang kedua. Manusia berarti makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta. Adil berati sustu keputusan atau tindakan didasarkan atas ukuran atau norma yang obyektif dan tidak subyektif sehingga tidak bisa berbuat sewenang-wenang.
Beradab berasal dari kata adab yang bararti keputusan atau
tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan moral. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai arti adany kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang dilandaskan pada potensi nurani manusia dalam norma dan budaya.
B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pengaruh kejahatan genosida terhadap masyarakat ? 2. Apa saja contoh kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia ?
C. PENDEKATAN Dalam hukum internasional, kejahatan perang diklasifikasikan sebagai bagian kejahatan berat (grave breaches) yang dicakup dalam Statuta Roma International Criminal Court. Ada empat kejahatan berat yang didefenisikan dalam Statuta Roma International Criminal Court ini, yakni: genosida (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the crime of agression).
International Criminal Court, Di Indonesia dalam UU 26/2000, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, ditangani oleh Pengadilan HAM. Pelaku kejahatan genosida berasal dari suatu kelompok ras, agama, kelompok atau etnis tertentu yang bertujuan menghancurkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok agama, atau etnis tertentu. Dalam hukum, kejahatan pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain diatur dalam pasal 338 KUHP. Dalam pasal tersebut di tuliskan hukuman untuk pelaku yang menyebabkan luka fisik, cacat dan kerusakan mental pada satu orang atau lebih. Dalam pasal 90 KUHP disebutkan hukuman untuk kejahatan berat secara fisik dan mental, baik permanen ataupun tidak. Kejahatan lainnya yang disebutkan adalah perkosaan, kekerasan seksual dan ancaman terhadap suatu kelompok, ras, etnis ataupun agama tertentu. Tujuan dasar dari negara Republik Indonesia ketika kemerdekaan adalah menekankan pentingnya HAM, seperti melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di dalam kitab undang-undang hukum pidana, kejahatan genosida dikategorikan dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain
BAB II PEMBAHASAN MASALAH
Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia, Raphael Lemkin, pada tahun 1944 dalam bukunya Axis Rule in Occupied Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat.
Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.
Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompk; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secra paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.
Ada pula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya.
Indonesia menganut sistem hukum dan demokrasi serta memiliki konstitusi yang menyatakan pemihakan pada perlindungan HAM, ternyata di negeri ini senantiasa terjadi pelanggaran HAM yang sebagian besar dilakukan oleh aparat secara masif.
Sebenarnya kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan genosida di Indonesia bukan hanya terjadi pada kasus timtim, Aceh, Lampung, Tanjung Priok,
Maluku, dan sebagainya melainkanterjadi juga dalam kasus-kasus penanganan masalah kriminal yang biasa.
Banyak aparat penegak hukum melanggar hak-hak manusia ketika mereka menangkap atau menahan seseorang atau tersangka pelaku kejahatan tanpa surat perintah. Sering juga terjadi penyitaan barang tanpa surat perintah dari pejabat yang berwenang atau tanpa putusan hakim. Hal ini jelas melanggar hukum tentang hak asasi manusia menurut pasal 7 UU no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pada setiap tindakan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan barang hanya dilakukan berdasarkan perintar tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang di atur dalam undang-undang.
Contoh genosida : 1. Pembantaian bangsa Kanaan oleh bangsa Yahudi pada milenium pertama sebelum Masehi. 2. Pembantaian bangsa Helvetia oleh Julius Caesar pada abad ke-1 SM. 3. Pembantaian suku bangsa Keltik oleh bangsa Anglo-Saxon di Britania dan Irlandia sejak abad ke-7. 4. Pembantaian bangsa-bangsa Indian di benua Amerika oleh para penjajah Eropa semenjak tahun 1492. 5. Pembantaian bangsa Aborijin Australia oleh Britania Raya semenjak tahun 1788. 6. Pembantaian Bangsa Armenia oleh beberapa kelompok Turki pada akhir Perang Dunia I. 7. Pembantaian Orang Yahudi, orang Gipsi (Sinti dan Roma) dan suku bangsa Slavia oleh kaum Nazi Jerman pada Perang Dunia II. 8. Pembantaian suku bangsa Jerman di Eropa Timur pada akhir Perang Dunia II oleh suku-suku bangsa Ceko, Polandia dan Uni Soviet di sebelah timur garis perbatasan Oder-Neisse. 9. Pembantaian lebih dari dua juta jiwa rakyat oleh rezim Khmer Merah pada akhir tahun 1970-an. 10. Pembantaian bangsa Kurdi oleh rezim Saddam Hussein Irak pada tahun 1980-an.
11. Efraín Rios Montt, diktator Guatemala dari 1982 sampai 1983 telah membunuh 75.000 Indian Maya. 12. Pembantaian suku Hutu dan Tutsi di Rwanda pada tahun 1994 oleh terutama kaum Hutu. 13. Pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 – 1996. Salah satunya adalah Pembantaian Srebrenica, kasus pertama di Eropa yang dinyatakan genosida oleh suatu keputusan hukum. 14. Pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed di Sudan pada 2004. 15. Bandanaira (Pulau Banda), Indonesia pada tahun 1621, dilakukan Belanda, pada zaman Jan Pietersz Coen. Jumlah Korban tidak pernah disebutkan dengan pasti, dalam kesaksian itu, hampir semua penduduk dikatakan meninggal dan sebagian kecil memilih untuk melarikan diri dari kerja paksa tersebut. Akibatnya Belanda, harus mendatangkan Budak-budak dari daerah dan negara lain. Sungguh bisa dibayangkan, genosida yang terjadi tidak hanya berupa pelenyapan suku dan ras, akan tetapi telah terjadi pelenyapan budaya masyarakat Banda. 16. Kekejaman Bangladesh 1971 merujuk pada pembunuhan banyak orang di Bangladesh dan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh Tentara Pakistan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971. Bangladesh menyebutnya genosida, tetapi, Fundamentalis Islam yang menguasai Pakistan tertawa dan menyebutnya “Kebohongan Bengal“.[1]Pemerintah Bangladesh dan beberapa organisasi indenpenden menyatakan bahwa antara 1 sampai 3 juta jiwa dibunuh dan 10 juta lainnya mengungsi ke India.
BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Dari makalah yang telah dibuat tadi dapat di simpulkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia merupakan salah satu kejahatan yang paling mengerikan dimana kejahatan tersebut menghilangkan nyawa orang lain. Kejahatan ini bermaksud menghilangkan hak hak orang lain atau merampasnya. Kejahatan genosida juga di golongkan dalam kejahatan kemanusiaan karena termasuk kejahatan yang merugikan manusia, hak – hak manusia. Bila melakukan kejahatan genosida ataupun kejahatan terhadap manusia yang lainnya berarti dia melakukan pelanggaran HAM karena merampas hak manusia dan hakikat manusia untuk hidup. B. SARAN Adapun saran penulis kepada pembaca agar pembaca dapat mengetahui bahwa pancasila sangat penting bagi kehidupan kita dan agar pembaca dapat melaksanakan atau bisa menerapkan pancasila di masyarakat serta Menjaga keutuhan ideologis dan teritorial Negara Republik Indonesia. Memperjuangkan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan integritas teritorial negara Indonesia. Meyamakan persamaan hak dan kewajiban untuk seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain Selain dari pada itu,penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran.Dan yang kami harapkan dengan adanya makalah ini,dapat menjadi wacana yang membuka pola pikir pembaca dan memberi saran yang sifatnya tersirat maupun tersurat.
DAFTAR PUSTAKA
http://sukatulis.wordpress.com/2010/12/11/fungsi-dan-kedudukan-pancasila/ http://kuliahade.wordpress.com/2010/07/30/pancasila-penjelasan-sila-sila/ Mahfud, Mohammad. 2006. Membangun politik hukum, menegakan konstitusi. Cetakan pertama. Jakarta : Pustaka LP3ES. Kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana beserta penjelasannya. Cetakan kedua. Bandung : Citra umbara.
