Aplikasi Nilai Pancasila Sila ke-2 dan ke-5 dalam Memerangi Perdagangan Manusia di Indonesia

Aplikasi Nilai Pancasila Sila ke-2 dan ke-5 dalam Memerangi Perdagangan Manusia di Indonesia

Nama

: SURAPURNA AHMAD SAPUTRA

NIM

: 11.11.5156

Kelompok

:D

Jurusan

: 11 S1 TI 08

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011


|1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Aplikasi Nilai Pancasila Sila ke-2 dan ke-5 dalam Memerangi Perdagangan Manusia di Indonesia” ini dengan lancar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu matakuliah Pancasila Bapak Drs. Tahajudin Sudibyo Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan data-data sekunder yang penulis peroleh dari buku panduan yang berkaitan dengan Pancasila, serta infomasi dari media massa yang berhubungan dengan perdagangan manusia dan pancasila, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada pengajar matakuliah Pancasila atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya makalah ini. Penulis harap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dalam hal ini dapat menambah pengetahuan kita tentang perdagangan manusia di indonesia dan khususnya bagi penulis. Memang makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan dan acuan untuk karya penulis selanjutnya.

Yogyakarta, oktober 2011 Penulis


|2

ABSTRAC

1. Faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal perdagangan manusia di Indonesia adalah kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadapt wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflit bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional 2. Tindakan pemerintah untuk memberantas tindak kriminal perdagangan manusia di Indonesia antara lain membentuk mekanisme hukum yang akan memberatkan para pelaku, baik di tingkat regional maupun nasional. DPR-RI juga memprioritaskan ratifikasi dan memperkuat UU yang ada untuk pencegahan dan hukuman untuk mendukung dan melindungi korban dan saksi. DPR-RI juga membentuk Komisi yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai rekan kerja pemerintah untuk membahas permasalahan yang terkait dengan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak. 3. Nilai sila ke-2 dan ke-5 untuk menanamkan kesadaran kita tentang berharganya kehudupan suatu individu demi mengurangi kriminal perdagangan manusia di Indonesia. A. Sila ke-2 memiliki nilai adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang. B. Sila ke-5 memiliki nilai keadilan-sosial (keadilan-socius) atau pemerataan-bersama bagi seluruh-rakyat (atas dasar keadilan distributif), bukan keadilan bagi segolongan/pemerintah/penguasa.


|3

Latar belakang

Perdagangan orang, manusia jadi komoditi! Itu saja sudah mengerikan. Namun lebih mengerikan lagi karena ternyata Indonesia termasuk negara dengan kasus perdagangan orang tertinggi di dunia. Kasus perdagangan orang sering agak samar karena sering bertopengkan usaha legal, berupa Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja. Akibatnya, agak sulit mendapatkan data statistik perdagangan manusia Indonesia yang benar-benar valid. Tapi, praktek bisnis kotor dan tidak manusiawi ini tak bisa disangkal lagi. Parahnya, dari tahun ke tahun jumlah kasusnya terus bertambah. Selama Maret 2005 hingga Juli 2006, data International Organisation for Migration (IOM) menunjukkan, sebanyak 1.231 WNI telah menjadi korban bisnis perdagangan orang.


|4

Rumusan masalah

1. Apa yang menjadi penyebab perdagangan manusia di Indonesia? 2. Apa pranan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia di Indonesia? 3. Pemahaman nilai sila pancasila keberapa yang harus lebih di utamakan dalam rangka mengurangi dan memberantas perdagangan manusia di Indonesia?


|5

Pendekatan

Historis

Fenomena perdagangan manusia telah muncul pada masa perbudakan. Masa perbudakan adalah segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia lain. Status manusia saat itu dibedakan. Ada manusia yang dihargai statusnya dikarenakan keturunan dan keberadaan ekonominya, dan ada kelompok manusia tidak memilikinya, mereka itu digolongkan ke dalam status budak.

Budak telah dikenal pada masa lampau yaitu sejak Nabi Ibrahim AS. Hal ini dapat kita baca dalam kisah Sarah (isteri Nabi Ibrahim) yang memberikan jariyahnya (berupa budak wanita), yaitu Hajar kepada suaminya untuk dinikahi (Abu Fida Ismail Ibn Katsir, 1417H: 1/354). Demikian pula pada zaman Nabi Yaqub. Orang merdeka di masa itu bisa menjadi budak, yaitu apabila seseorang melakukan tindak pencurian, maka orang tersebut diserahkan kepada si pemilik harta yang dicurinya untuk dijadikan budak (Abu Fida Ismail Ibn Katsir, 1420H: 4/401). Tidak berhenti sampai di sejarah para nabi, sejarah perbudakan terus berlanjut hingga Afrika.

Pada empat abad silam pernah terjadi pengiriman jutaan budak Afrika ke Amerika Serikat melalui jalur Samudra Atlantik. Para budak itu diperoleh dari negara-negara di Afrika Barat. Salah satu pulau yang menjadi saksi bisu sebagai tempat perdagangan para budak adalah pulau Goree, yang berarti "Pelabuhan Baik". Pulau


|6

Goree terletak di lepas pantai barat Afrika. Sekitar 15 hingga 20 juta warga Afrika ditampung di pulau itu sebelum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa hingga tidak pernah tahu jalan pulang ke tanah kelahirannya. Pulau tersebut hingga kini dihuni 1.000 orang, dan menjadi tempat tujuan wisata sejarah. Pada tahun 1978, oleh UNESCO tempat tersebut ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia yang harus dilindungi. Bertepatan dalam mengenang peristiwa yang memilukan itu Kongres Nasional Senegal Selasa (23/3/2010) menyetujui rancangan undang-undang yang isinya menegaskan bahwa perbudakan dan perdagangan budak adalah kejahatan. RUU itu akan menjadi tonggak hukum pertama di benua hitam, yang dengan tegas menyatakan perbudakan dan perdagangan budak termasuk kejahatan kemanusiaan. Peringatan hari bersejarah itu ditetapkan pada tanggal 27 April yang merujuk pada anti perdagangan budak di Perancis yang dipelopori oleh Victor Schoelcher, tokoh kemanusiaan Perancis yang berjuang menghapus perbudakan. Bila di Eropa telah menetapkan pelarangan perdagangan manusia, bagamana Islam memandang?

Datangnya Islam lambat laun membawa penyempurnaan syariat. Dalam QS. AlIsraa:70) dijelaskan, Allah SWT memberikan kedudukan yang mulia bagi manusia di atas makhluk-makhluk yang lain, sehingga tidak dibenarkan memperlakukan manusia seperti layaknya binatang atau barang jualan yang dapat diperjualbelikan.


|7

1.

Penyebab perdagangan manusia Terdapat banyak penyebab perdagangan manusia. Sebab-sebab ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain. Jika melihat perdagangan manusia sebagai pasar global, para korban merupakan persediannya, dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan. Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadapt wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflit bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional. Di beberapa masyarakat, sebuah tradisi memungkinkan anak ketiga atau keempat dikirim untuk hidup dan bekerja di kota dengan seorang anggota keluarga jauh (seringkali seorang “paman”), dengan janji akan memberi pendidikan dan pelajaran berdagang kepada anak. Dengan mengambil keuntungan dari tradisi ini, para pelaku perdagangan seringkali memposisikan diri mereka sebagai agen pekerjaan, yang membujuk para orang tua untuk berpisah dengan seorang anak, tetapi kemudian memperdagangkan anak tersebut untuk bekerja sebagai pekerja seks, pelayan rumah, atau perusahaan komersil. Akhirnya, keluarga tersebut hanya menerima sedikit upah kalaupun ada, sedangkan anak tersebut tetap tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pelatihan, serta terpisah dari keluarganya, dan harapan akan kesempatan ekonomi pun tidak pernah terwujud. Di sisi permintaan, faktor-faktor yang membawa pada perdagangan manusia mencakup industri seks, dan permintaan akan tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Pariwisata seks dan pronografi anak telah menjadi industri dunia luas, yang difasilitasi oleh teknologi seperti internet, yang secara


|8

berlebihan memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pelanggan dan memungkinkan adanya transaksi yang cepat dan hampir tidak terdeteksi. Perdagangan manusia juga ditimbulkan oleh adanya permintaan global atas tenaga kerja yang murah, rentan, dan ilegal. Misalnya, salah satu permintaan terbesar di negara-negara makmur Asia Timur adalah pelayan rumah tangga yang terkadang menjadi korban eksploitasi atau kerjapaksa. Sebuah sumber permintaan baru atas wanita-wanita muda sebagai pengantin wanita dan gundik adalah akibat dari melebarnya jurang pemisah gender di daerah padat penduduk India dan China. Di India, saat ini hanya terdapat 933 gadis yang lahir untuk setiap 1.000 anak laki-laki, dikarenakan sebagian besar memiliki persepsi bahwa seorang anak perempuan adalah tanggungan ekonomi di masyarakat yang sangat patriarkhal di negara tersebut. Banyak pasangan menggunakan sonogram yang murah dan tersedia luas untuk menentukan jenis kelamin janin, dan jika perempuan maka akan digugurkan. Data dari sensus India 2001, yang dianalisa di tahun 2003, memperlihatkan bahwa jarak yang paling serius ada di negara bagian barat laut Haryana dan Punjab yang makmur, dimana perbandingan jumlah jenis kelamin terus menurun di bawah 825 kelahiran anak perempuan untuk setiap 1.000 kelahiran anak laki-laki. Jarak serupa telah timbul di beberapa bagian China yang disebabkan oleh kebijakan “satu anak”, yang telah mendorong banyak orang tua untuk menggugurkan kandungannya begitu janin diketahui berjenis kelamin perempuan. Gadis-gadis dan para wanita Korea Utara dan Vietnam dilaporkan telah diperdagangkan ke China Selatan sebagai pengantin wanita dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Jarak pemisah antara kelahiran pria dan wanita ini telah ada selama beberapa dekade dan saat ini diketahui bahwa jumlah pengantin wanita kian menurun jumlahnya di daerah-daerah baik di India maupun di China.


|9

2.

Peranan pemerintah Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan serius dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling keji, sekaligus merupakan perampasan terhadap hak kemerdekaan, kebebasan berpikir dan hak untuk tidak disiksa. Hal ini ditegaskan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan Legal Cooperation to Combat Trafficking in Women and Minors yang berlangsung pada 2-5 Juli 2006 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Pertemuan yang dihadiri 8 negara anggota ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam serta special observer yaitu Brunei Darussalam. Dalam pertemuan yang dibuka oleh Wakil Ketua Parlemen Vietnam Truong My Hoa ini, melahirkan beberapa rekomendasi diantaranya memandang perlu adanya kerjasama yang kuat di tingkat regional dan nasional dalam memberantas perdagangan manusia dan perlunya mensinergikan inisiatif kerjasama di bidang perundang-undangan oleh anggota AIPO serta pentingnya pembuatan kerangka hukum untuk menghambat perolehan finansial secara tidak resmi dari perdagangan manusia. Pertemuan ini selanjutnya juga menyarankan kepada anggota AIPO untuk meninjau kerangka perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perdagangan manusia dan mengembangkan perundangundangan khusus tentang perdagangan manusia berdasarkan pada pemahaman bersama kriteriakriteria apa yang perlu dipertimbangkan dalam perdagangan manusia sejalan dengan United Nations (UN) Protocols dan efektivitas segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia.


| 10

Pada pertemuan ini, delegasi DPR-RI diwakili oleh Sdr.Dra. Hj. Maryamah Nugraha Besoes (F-PG) sebagai Ketua Delegasi dan didampingi oleh Sdr. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (F-PDIP) sebagai anggota. Selanjutnya, dalam presentasi yang berjudul "Country Responses and Cooperation on Human Trafficking : Repatriation, Recovery and Reintegration", Delegasi DPR-RI menyampaikan bahwa peran DPR-RI dalam mendukung isu perdagangan manusia sejalan dengan tiga fungsi utamanya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam upaya mencapi tujuan ini, DPR-RI memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah yaitu membentuk mekanisme hukum yang akan memberatkan para pelaku, baik di tingkat regional maupun nasional. DPR-RI juga memprioritaskan ratifikasi dan memperkuat UU yang ada untuk pencegahan dan hukuman untuk mendukung dan melindungi korban dan saksi. Terkait dengan hal ini, DPR-RI juga membentuk Komisi yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai rekan kerja pemerintah untuk membahas permasalahan yang terkait dengan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak. Saat ini DPR-RI juga sedang membahas RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia. Dalam konteks komparasi lingkup regional, The United Nations Office on Drug and Crime(UNODC) dalam laporan tahun 2006 menyatakan bahwa Asia merupakan wilayah utama negara asal dan negara tujuan perdagangan manusia, dimana Indonesia berada pada indeks medium (sebagai negara asal), low (sebagai negara transit) dan low (sebagai negara tujuan). Indonesia juga ditenggarai menjadi negara penerima perdagangan manusia internasional. Sebanyak 150 pekerja seks asing beroperasi di luar hotel-hotel di Batam, Propinsi Riau. Mereka diperkirakan berasal dari Thailand, Taiwan, China, Hongkong dan beberapa negara Eropa termasuk Norwegia. Banyak perempuan warga


| 11

negara asing dari China, Vietnam, Mongolia, Rusia, dan Uzbekistan dengan usia 16-28 tahun masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan wisata dan visa kunjungan usaha yang berlaku selama 6 bulan, tetapi sesampainya di Indonesia mereka menjadi pekerja seks komersial. Lebih lanjut disinyalir bahwa perdagangan manusia tidak semuanya bersifat transnasional dan tidak hanya melibatkan perempuan dan anak-anak namun juga laki-laki karena jenis dan tujuan akhir dari perdagangan manusia tidak hanya untuk prostitusi semata namun juga untuk praktik mengemis, adopsi keturunan, perkawinan, pekerja konstruksi, pekerja perkebunan, pekerja pabrik dll. Dari data International Organization for Migration (IOM) sebanyak 200.000 – 225.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan berasal dari Asia Tenggara.


| 12

3.

Pemahaman nilai sila-sila pancasila. Dalam rangka mengurani dan memberantas perdagangan manusia di Indonesia hal utama yang harus kita tanamkan di hati kita sebagai seorang warga Negara Indonesia yang mengerti dan memahami tentang arti penting dan berharganya suatu kehidupan yang tidak bisa di tukar dengan apapun. Maka pemahaman nilai sila ke-2 dan ke-5 pancasila lah yang harus kita tekankan nilai dan artinya di jiwa, hati dan raga kita tentunya demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan exploitasi serta perdagangan manusia di indonesia.

1. Sila ke-2 pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang yang memiliki nilai penting, bahwa Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai, menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.

Kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan / moral.Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya.Potensi


| 13

kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal.

2. Sila ke-5 pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Yang yang memiliki nilai penting, bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan soial dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.

Di dalamnya terkandung makna keadilan-sosial (keadilansocius) atau pemerataan-bersama bagi seluruh-rakyat (atas dasar keadilan distributif), bukan keadilan bagi segolongan/pemerintah/penguasa. Dengan memahami menghayati, serta meaplikasikan sila ke-2 dan ke 5 pancasila dalam kehidupan kita sehari hari maka kita tidah perlu bersusah payah untuk memberantas tindak kejahatan perdagangan manusia. Karena nilai moral yang telah kita tanamkan pada diri kita melalui kedua sila tersebut akan menyadarkan kita bahwa tindakan tersebut melanggar norma ketentuan yang berlaku d Negara kita Indonesia. Dan saya yakin pengurangan tindak perdagangan manusia di Indonesia akan lebih mudah terkontrol jika pemerintah dan aparat jajarannya menyadari pentingnya kehidupan suatu individu. Tentunya dengan tindakan yang tepat berdasarkan landasan Negara kita yaitu pancasila.


| 14

KESIMPULAN Perdagangan manusia di Indonesia harus lah menjadi perhatian serius pemerintah demi mengurangi dan memberantasnya. Dengan memperdalam ilmu pengetahuan kita tentang makna dari sila ke-2 dan ke-5 pancasila agar tertanam d dalam diri kita betapa berharganya suatu kehidupan dan untuk terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SARAN Tentunya dengan memberikan fasilitas yang cukup untuk rakyat dan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk rakyat-rakyat miskin agar penghasilan mereka dari segi ekonomi bertambah. Dan memberikan peraturan dan hukum yang tegas bagi oknum-oknum perdaganagn manusia di Indonesia.


| 15

DAFTAR PUSTAKA

Tahib, Dahlan (1994). Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bakry, Noor (1994). pancasila yuridis kenegaraan. Yogyakarta: liberty

Sumber lain : Buruhmigran (2008). Apakah yang menjadi Penyebab Perdagangan Manusia?.From: http://rumahduniadubai.wordpress.com/2008/02/22/apakah-yang-menjadi-penyebabperdagangan-manusia/, 22 februari 2008 Dpr (2006). Pemberantasan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara Memerlukan Sinergi Kerjasama Negara Anggota AIPO.From:http://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers_Siaran_Pers_Tentang_Perd agangan_Manusia_(17-7-06).pdf, 17 juni 2006 Kumpulanistilahcom (2010). Makna sila-sila Pancasila.From: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2069525-makna-sila-sila-pancasila/, 03 november 2010 Beritaindonesia (2007). Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Tertinggi di Dunia Perdagangan Anak Belum Sepenuhnya Terakomodasikan.from: http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-diindonesia-tertinggi-di-dunia/page-2, 13 april 2007


| 16

Aplikasi Nilai Pancasila Sila ke-2 dan ke-5 dalam Memerangi Perdagangan Manusia di Indonesia

Recommend Documents