TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA MENURUT SILA KE 2
Disusun Oleh : Nama
:
Rahmat Bagus .S.
NIM
:
11.11.4785
Program Jurusan Kelompok
:
TI-S1-C
Dosen
:
Drs. Tahajudin Sudibyo
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
HALAMAN JUDUL ABSTRAK BAB I Hakikat hak asasi yang sebenarnya, tentu akan sangat indah dibayangkan apabila hak yang terjadi di Indonesia benar seperti itu. Namun semua itu bertolak belakang. Hak Asasi Manusia sebenarnya sangat dilindungi dan dihormati namun pada kenyataannya sulit ditegakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. BAB II Pelanggaran Hak Asasi Manusia sering terjadi pada semua aspek kehidupan seperti : pelanggararan Hak Asasi manusia yang terjadi di Indonesia seperti kekerasan rumah tangga, korupsi, terorisme, pembunuhan, kerusuhan, penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.. BAB III Sejak itulah penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia menjadi pembicaran yang serius. Keseriusan itu berwujud pada usaha untuk mendudukkan persoalan Hak Asasi Manusia dalam kerangka budaya dan sistem politik nasioanal sampai pada tingkat implementasi. BAB IV Dari semua peristiwa tersebut menunjukkan perlu adanya penerapan pancasila yang dilandasi dengan rasa kemanusiaan akan tercipta hidup yang seimbang tidak adanya penyimpangan dalam hak asasi manusia.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tak lazim lagi jika diindonesia sering terjadi pro kontra tentang perlindungan Hak Asasi Manusia yang sering dilanggar. Bahkan semakin berjalannya waktu bangsa Indonesia kurang adanya ketidak pedulian dalam nilai-nilai yang ada di Hak Asasi Manusia. Moral dan norma-norma yang ada didalamnya seperti tak ada maknanya. Jika dibayangkan jika Hak Asasi Manusia di indonesia diterapkan indah rasanya. Namun semua itu saat ini hanya mimpi yang tertunda tak ada penegakan hukum yang setimpal. Semua itu bertolak belakang dengan apa yang diharapkan semua rakyat indonesia. Modernisasi
menghancurkan
struktur
masyarakat
tradisional,
mengisolasikan dan mengindividualisasikan manusia, menempatkan manusia individual maupun kelompok dan golongan ke alam persaingan keras di mana yang menang adalah yang kuat, serta melahirkan negara modern yang hampir adikuasa yang atas nama kepentingannya cenderung mengorbankan pihak lemah dan karena kedaulatannya merasa berhak untuk bertindak sewenang-wenang Perlu adanya perbaikan dalam bangsa indonesia yang harus bisa menegakkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia saat ini. Melindungi rakyat-rakyat yang lemah dari aparat dan pemimpin yang berkuasa saat ini. Dukungan rakyat kecil perlu adanya respon bagi pemimimpin negara supaya Hak Asasi Manusia diindonesia tidak hanya sekedar mimpi semua rakyat Indonesia.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering terjadi diindonesia dari masa orde baru hingga sekarang ? 2. Apa yang seharusnya dilakukan bangsa indonesia agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan Hak Asasi Manusia?
BAB II PENDEKATAN A. Historis Semakin berkembangnya negara di indonesia menyebabkan kurangnya pengamalan pancasila sila kemanusiaaan yang adil dan beradab oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia .
Tidak bisa
dipungkiri di indonesia sering terjadi pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia sudah terjadi sejak dahulu. Seperti pelangaran – pelanggaran pada saat orde baru sepanjang tahun 1991 – 1998 adalah sebagai berikut: 1991 : 1. Pembantaian dipemakaman santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemuda. Pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya 200 orang meninggal 1992 : 1. Keluar Kepres tentang Monopoli perdagangan oleh perusahaan Tommy Suharto 2. Penangkapan Xanana Gusmao 1993 : 1. Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993. 1996 : 1. Kerusuhan anti Kristen di Tasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan kerusuhan Tasikmalaya. (26 Desember 1996)
2. Kasus tanah Balongan 3. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Mucura Enim mengenai pencemaran lingkungan 4. Sengketa tanah Manis Mata 5. Kasus Waduk Nipoh di Madura, dimana korban jatuh karena ditembak aparat. Ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka 6. Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja di bakar 7. Kerusuhan Sambas Sangvaledo. (30 Desember 1996) 1997 : 1. Kasus tanah Kemayoran 2. Kasus pembantaian mereka yang di duga pelaku dukun santet di JaTim 1998 : 1. Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus. Aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan di perkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13-15 Mei 1998 2. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di Jakarta, dua hari sebelum kerusuhan Mei 3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demontrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13-14 November 1998 dan dikenal dengan Tragedi Semanggi, dan lainlain.
Sedangkan setelah masa orde baru banyak pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia meliputi : 1. Terjadinya korupsi dimana – mana dari kalangan pengusaha maupun sampai pejabat negara. 2. Tidak adanya keadilan dalam penyelesaian kasus korupsi para pejabat negara. 3. Terjadinya kekerasan TKI Indonesia yang kebanyakan TKI tewas karena kekerasan majikannya. 4. Tidak adanya keadilan penegakan hukum terhadap rakyat kecil di indonesia. 5. Ringannya masa hukuman terhadap pejabat – pejabat negara yang telah korupsi dan menggunakan uang negara. 6. Sering terjadinya kekerasan dalam rumah rumah tangga. 7. Kurangnya perlindungan terhadap kekerasan pada wanita dan anak dibawah umur. 8. Kurangnya
penanganan
dan
tindakan
hukum
terhadap
penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. 9. Kurangnya masa tahanan dan hukuman yang setimpal bagi terdakwa pembunuhan di indonesia. 10. Kurangnya peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. 11. Telah terjadi krisis moral di Indonesia 12. Aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang 13. Kurang adanya penegakan hukum yang benar.
B. Sosiologi Diindonesia tak heran lagi jika banyak kekerasan rumah tangga dankorbannnya pun sampai ke anak-anak dibawah umur serta wanita. Jika ditelusuri masalah yang paling dominan pada kekarasan rumah tangga seperti ini karena tekanan ekonomi yang tidak bisa ditanggung
oleh
semua
keluarga.
Pendidikan
seseorangpun
mempengaruhi faktor pemikiran seseorang saat ini.. dan lingkungan juga mempengaruhi penyimpangan – penyimpangan Hak Asasi Manusia seperti kerusuhan saat ini yang sering terjadi antar pelajar , peredaran obat – obat terlarang yang bisa merusak generasi muda di indonesia, pembunuhan yang merajalela, kurangnya pengawasan pemerintah dan para penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi
di
Indonesia
serta
lemahnya
sistem
hukum
diindonesia.seharusnya aparat penegak hukum itu melindungi kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat terciptanya keadilan dan kemakmuran hidup, bukan melanggar hukum dan HAM sehingga terjadilah kerusuhan dimana-mana yang tindakannya menyamai, yaitu melanggar Hak Asasi Manusia. Karena setiap orang
diciptakan
untuk
mendapatkan
jaminan
sosial
yang
bermartabat dalam hidup bernegara dan juga memiliki hak perlindungan hukum, serta berhak juga mendapatkan perlakuan kepastian hukum yang adil.
C. Yuridis
Konsep HAM dalam UU. No. 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompokorang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yangsecara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).Dalam Undangundang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia terdiri dari: 1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk kelaurga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas. 3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. 5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing- masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dandapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan,profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua,
keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam
Secara hukum tindakan-tindakan yang menyimpang Hak Asasi Manusia melanggar hak asasi manusia yang berhubungan dengan manusiawi yang tertera dalam banyak pasal yang telah diputuskan dengan persetujuan bersama antara:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
(3) Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. (4) Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun
polisi yang bertanggung jawab secara
individual. (5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. BABII KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Bagian Kedua Tempat Kedudukan Pasal 3 (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan
di
setiap
wilayah
Pengadilan
Negeri
yang
bersangkutan. BABIII LINGKUP KEWENANGAN Pasal 4 Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 5 Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pasal 6 Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Pasal 7 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: 1. kejahatan genosida; 2. kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pasal 8 Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
1. membunuh anggota kelompok; 2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; 3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 4. memaksakan
tindakan-tindakan
yang
bertujuan
mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau 5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Pasal 9 Kejahatan
terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: 1. pembunuhan; 2. pemusnahan; 3. perbudakan; 4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; 6. penyiksaan; 7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 9. penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid
BAB III PEMBAHASAN Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan
eksistensi
manusia
secara
utuh
melalui
aksi
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.
Begitu
juga
upaya
menghormati,
melindungi,
dan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Hak kemanusiaan merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua orang. Konsep Hak kemanusiaan memiliki satu bentuk hak
yang
sama,.Pada dasarnya, Hak kemanusiaan boleh difahamkan dari dua segi, yakni dari segi perundangan dan juga dari segi moral. Dari segi perundangan, Hak kemanusian merupakan satu bentuk hak yang dinikmati oleh seorangw arganegara seperti apa yang telah termaktub dalamundang- undang negara berkenaan. Dari satu segi moral, Hak Kemanusiaan merupakan satu tanggapan moral yang didukung oleh anggota masyarakat. Sehubungan dengan perkara ini, anggota masyarakat akan mengakui wujudnya hak tertentu yang harus dinikmati oleh setiap individu, yang dianggap sebagai sebagian dari pada sifatnya sebagai manusia. Perlunya kesadaran untuk membangun indonesia dan menjunjung hak asasi di indonesia.
BAB IV KESIMPULAN Indonesia sebagai Negara hukum sangat menjunjung Hak asasi manusia, dan pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara negara harus menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia sebagai
mahluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penanaman pendidikan moral sejak dini perlu untuk mengurangi kecenderungan lemahnya hak asasi di indonesia saat ini. Kesadaran akan pentingnya penegakkan sikap toleransi tentang Hak Asasi diindonesia sangat penting. Dengan memahami Hak Asasi Manusia , moral bangsa akan terbangun sejak dini dan merekan terlahir manjadi geneasi yang menghargai hak asasinya sebagai manusia.
Saran-saran
Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggara negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan Hak Asasi warga negara, harus dijiwai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia serta pemahaman penerapan Hak Asasi Manusia kepada sesama rakyat Indonesia dan bagi perkembangan HAM diIndonesia.
Referensi ICCE UIN. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyaraktat Madani. UIN dan Prenada Media Kansil dan Kansil. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi . Pradnya Paramita. Jakarta dan UUD 1945. Yogyakarta: UII Press. Suseno, Franz Magnis. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999.
