PENERAPAN NILAI SILA KE LIMA dalam ORGANISASI KARANG TARUNA di PERUM BSP BOYOLALI
disusun oleh :
Muhammad Nurhuda 11.11.4997 Kelompok D
Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Pendidikan Pancasila
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
1
ABSTRACT Negara Republik indonesia merdeka pada tanggal 8 Agustus 1945. Sejak saat itu juga NKRI sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Pancasila. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum saja, tetapi juga menjadi dasar dalam bernegara, maupun bermasyarakat. Salah satu contoh bermasyarakat ialah Karang Taruna BSP 1 di Boyolali. Dari contoh tersebut, timpul akan pertanyaaan apakah ormas juga membutuhkan dasar pancasila?,Benarkah ormas tersebut sudah mengamalkan dasar pancasila, khususnya sila ke lima? Pengertian Pancasila menurut berbagai sumber, ialah prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan yang menjadi dasar dalam hukum bernegara, filsafat hidup, berbangsa dan bermasyarakat. Keadilan sosial adalah cipta, karsa, rasa, dan karya manusia untuk memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesahteraan bersama di negara RI. Di dalam karang taruna juga termasuk dalam ormas yang ada di indonesia, maka dalam segalah tingkah laku didalamnya harus mempunyai dasar pancasila. Karang Taruna BSP 1 belum memaksimalkan akan dasar pancasila sila ke lima. Karena banyak dari anggotanya mengeluh akan ketidak adilan di dalam ormas tersebut. Seperti pembagian tempat rapat yang sering di perumahan RW 10, sehingga terjadi kecemburuan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna perlu akan memaksimalkan akan komunikasi antara anggota dengan pengurus agar terjalin keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
2
BAB I
A. Latar Belakang Masalah Indonesia merdeka pada tahun 1945, atau tepatnya 8 Agustus 1945. Pada saat
itu diperlukan dasar
hukum dalam mengatur
ketatanegaraan. Lahirlah Pancasila. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945, melalui PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pancasila merupakan dasar hukum di Indonesia. Jadi dalam pemerintahannya, tingkah laku pemerintahan berdasarkan oleh pancasila. Tetapi tidak hanya dalam pemerintahan saja, tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari perlu juga pancasila sebagai dasarnya. Bermasyarakat, khususnya dalam berorganisasi juga dalam pelaksanaannya berdasar kan Pancasila, khususnya pada kali ini sila ke-5 (keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Karang Taruna merupakan salah satu organisasi masyarakat yang menjadikan latihan para remaja sebelum nanti terjum dalam pemerintahan yang sesungguhnya atau juga terjun dalam strur organisasi besar.
B. Rumusan Masalah Dari dasar latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Benarkah Organisasi Masyarakat memerlukan dasar Pancasila? 2. Apakah Organisasi Masyarakat (Karang Taruna BSP 1) sudah menerapkan dasar Pancasila sila ke 5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)?
3
BAB II A. Pendekatan Historis/ Sosiologis/ Yuridis
Menurut Ketetapan MPRS XX/MPRS/1996 (Kansil, 1986, hlm. 82-83) bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (Sumber hukum formal: Undang-undang, kebiasaan, traktat, Jurisprudensi, Hakim, Ilmu Pengetahuan Hukum). Dan ditambah pendapat Sastrapratedja (Pancasila Soekarno, 2007.hlm 37) bahwa fungsi utama Pancasila adalah menjadi dasar negara dan kalau disebut filsafat yang dimaksud adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Menyambung dari yang sudah disampaikan diatas. Ign. Gatot Saksono (Pancasila Soekarno, hlm. 37) berpendapat bahwa Pancasila adalah dasar politik yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Maka bukan merupan ideologi totaliter yaitu ideologi yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Beliau, Ign. Gatot Saksono (Pancasila Soekarno, 2007, hlm. 46-47) berpendapat Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam kenyataan tata khidupan dan penghidupan manusia keadilan sekurangkurangnya tampak dalam tiga macam perwujudan yakni : Keadian Sosial, Keadilan Tukar-Menukar, dan Keadilan Membagi. Keadilan sosial adalah cipta, karsa, rasa, dan karya manusia untuk memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesahteraan bersama. Dari uraian diatas dapat ditarik pengertian Pancasila ialah prinsipprinsip dasar dalam kehidupan yang menjadi dasar dalam hukum bernegara, filsafat hidup, berbangsa dan bermasyarakat. Keadilan sosial adalah cipta, karsa, rasa, dan karya manusia untuk memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesahteraan bersama di negara RI.
4
B. Pembahasan
Dalam Pemerintahan pasti terdapat struktur pengurus pemerintahan, baik dari pusat mapun daerah. Sebelum itu perlu adanya latihan menjadi pemimpin atau kepemimpinan. Salah satunya adalah ikut organisasi dari sekolah maupun masyarakat. Banyak sekali organisasi-organisasi yang menerapkan latihan kepemimpinan. Salah satu contohnya oraganisasi masyarakat remaja yatu Karang Taruna.
Karang taruna merupakan wadah
perkumpulan
remaja yang
mempunyai fungsi sebagai membatu pemerintah daerah tertentu guna menyalurkan aspirasi warga suatu wilayah desa/ kota. Di dalam organisasi tersebut juga dalam tindak-tanduknya diperlukan dasar dari segala dasar yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Karena Pancasilasudah menjadi dasar dari dasar segala hukum, pandangan hidup, kepribadian dan bermasyarakat (termasuk dalam organisasi masyarakat) yang ada di Republik Indonesia.
Di Desa Bumi Singkil Permai merupakan tujuan saya mencari masalah., yaitu tepatnya di markas Karang Taruna BSP 1 di Boyolali. Anggotanya terdiri atas Remaja RW 10 dan RW 13. Setelah saya menyelidiki penerapan Pancasila di karang taruna ini, khusunya sila ke-5, menerangkan bahwa keadilan sosial dalam tubuh organisasi belum tercapai. Hal ini diperkuat oleh pernyataan-pernyataan yang keluar dari anggota karang taruna. Salah satunya remaja RW 13 yang merasa dikucilkan ketika rapat maupun kegiatan berlangsung. Contohnya dalam pemilihan tempat lokasi pertemuan rapat tidak pernah mendapat bagian. Hanya perumahan RW 10 yang mendapatkan jatah. Hal ini tentu mendorong terjadinya kecemburuan sosial antara anggota-anggotanya.
5
Dari permasalahan tersebut saya mendapatkan akar dari permasalahanpermasalahan tersebut, yaitu kurangnya komunikasi antara anggota dengan pengurus inti. Karena dari anggota RW 13 hanya diam tidak mau membicarakan keluh kesahnya kepada pengurus. Sehingga pengurus hanya mengira meereka sudah menjalankan yang terbaik. Komunikasi antara anggota dan pengurus sangat diperlukan untuk mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tidak hanya anggota, penguruspun hendaknya memperbaiki cara berkomunikasi dengan anggota.
6
BAB III A. Kesimpulan
Setelah mengulas dari latar belakang masalah hingga pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Sejak NKRI merdeka sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Pancasila. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum saja, tetapi juga menjadi dasar dalam bernegara, maupun bermasyarakat. Salah satu contoh bermasyarakat ialah Karang Taruna BSP 1 di Boyolali. Dari contoh tersebut, timpul akan pertanyaaan apakah ormas juga membutuhkan dasar pancasila?,Benarkah ormas tersebut sudah mengamalkan dasar pancasila, khususnya sila ke lima? Pengertian Pancasila itu setelah saya simpulkan, ialah prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan yang menjadi dasar dalam hukum bernegara, filsafat hidup, berbangsa dan bermasyarakat. Keadilan sosial adalah cipta, karsa, rasa, dan karya manusia untuk memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesahteraan bersama di negara RI. Di dalam karang taruna juga termasuk dalam ormas yang ada di indonesia, maka dalam segalah tingkah laku didalamnya harus mempunyai dasar pancasila. Karang Taruna BSP 1 belum memaksimalkan akan dasar pancasila sila ke lima. Perlu akan memaksimalkan akan komunikasi agar terjalin memaksimalkan terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
7
Referensi Kansil (1986), Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta:Pradnya Paramita. Saksono, Ign. Gatut (2007), Pancasila Soekarno, Yogyakarta:Rumah Belajar Yabinkas.
8
