Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan di Indonesia

Papua Law Journal ■ Vol. 1 Issue 1, November 2016

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan di Indonesia Biloka Tanggahma Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jl. Kamp. Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua, Indonesia Tel./Fax.: +62-967-585470 E-mail: [email protected] Abstrak: Sektor perbankan sebagai salah satu sektor keuangan mempunyai kedudukan strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia, sebab tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ditentukan oleh peran perbankan. Menempati posisi yang begitu penting dalam sistem keuangan di Indonesia, menjadi sektor perbankan rentan dari kegiatan tindak pidana perbankan terutama kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Kejahatan perbankan ini juga telah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi seperti sistem pembayaran yang bersifat elektronik (electronic found transfer), sehingga kejahatan ini dapat menembus batas yuridiksi suatu negara dan sudah masuk dalam kategori kejahatan berskala internasional yang telah mendapat sorotan di dunia internasional. Objek kajian yang dikaji berkaitan dengan kewajiban bagi penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah guna mengetahui identitas dan meminta dokumen pendukung bagi pengguna jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan teknologi dalam bidang perbankan tidak terlepas dari tindak kejahatan yang meliputinya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sebagai bentuk pencegahan secara dini, maka pihak perbankan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk system mengenal nasabah secara dini (know your costumer principles). Kata Kunci: Prinsip Mengenal Nasabah; Tindak Pidana; Pencucian Uang

Abstract: The banking sector as one of the financial sector has a strategic position in the development of Indonesia's economy, because the level of economic growth and distribution are determined by the role of banks. Important role in the financial system in Indonesia, making the banking sector being susceptible of banking criminal acts, especially money laundering crimes. Banking crimes have also been utilizing the sophistication of information technology such as electronic payment systems that are (electronic found transfer), so that these crimes can transcend the jurisdiction of a country and has been included in the category of international crimes that have received attention in the international community. The objective of this research is relating to the obligation for financial service providers in the form of banks to apply ‘know your customer principle’ in order to find out the identity and request supporting documentation for users of financial

62


services. The type of research used in this paper is juridical-empirical research. The outcomes of the research indicate that the use of technology in the banking sector can not be separated from that enveloped crime, both nationally and internationally. As a form of prevention approach, then the banks issuing the policy in the form of the system regarding its customers at an early stage (know your customer principles). Keywords: Know Your Customer Principle; Criminal Act; Money Laundering

Oleh karena dunia perbankan

PENDAHULUAN Mencermati sistem keuangan di

masih mendominasi sistem keuangan,

Indonesia, sektor perbankan masih

maka dunia perbankan juga menjadi

mendominasi pangsa besar keuangan

sangat rentan dari kegiatan tindak

yang ada bila di bandingkan dengan

pidana perbankan baik yang berupa

sektor keuangan lainnya, antara lain

kejahatan maupun pelanggaran. Seba-

asuransi, dana pensiun, multifinance

gaimana diketahui bahwa akhir-akhir

dan perusahaan sekuritas, sehingga

ini banyak terjadi kasus di bidang

apabila terjadi suatu krisis dalam dunia

perbankan seperti kasus pencucian

perbankan, maka hal tersebut akan

uang (money laundering).

menyebabkan

sistem

perekonomian

Keterlibatan

perbankan

dalam

juga akan dilanda krisis yang dampak-

kegiatan pencucian uang disebabkan

nya

kemudahan proses untuk mengelola

dapat

mempengaruhi

tingkat

kesejahteraan masyarakat.

hasil

Sebaliknya apabila fungsi bank

kejahatan

kegiatan

usaha

dalam bank

berbagai

antara

lain

dapat berjalan dengan baik dalam arti

ditempatkan dalam bentuk simpanan

bank dapat menghimpun dana masya-

(deposito,

rakat dan menyalurkan pada sektor

menempatkannya

usaha, maka roda perekonomian dapat

keuangan misalnya pembelian cashier

berputar

cek, traveler cek, sertifikat Bank

dengan

baik

yang

pada

tabungan

giro),

instrumen

akhirnya dapat meningkatkan partum-

Indonesia

buhan ekonomi yang dampaknya dapat

Deposit Box untuk penyimpanan hasil

meningkatkan kesejahteraan masyara-

kejahatan, antara lain dalam bentuk

kat sehingga bank sering disebut

surat berharga, uang tunai, sertifikat

sebagai jantung dari sistem keuangan

tanah dan lain-lain, maupun untuk

Indonesia.

menyimpan

63

atau

dalam

dan

penggunaan

dokumen

lain

Safe

yang


berkaitan dengan tindak pidana yang

elektronik (electronic foundstransfer).

dilakukan.

Dana hasil kejahatan pada umumnya

Penggunaan bank dimaksudkan

dalam jumlah besar akan mengalir atau

merupakan suatu hal yang sangat

bergerak di dalam suatu negara bahkan

diperlukan

money

melampaui batas yuridis negara dengan

laundering, karena organisasi kejahatan

memanfaatkan faktor rahasia bank

membutuhkan pengelolaan cash flow

yang pada umumnya dijunjung tinggi

keuangan dengan cara menempatkan

oleh perbankan.

dalam

kegiatan

dananya dalam kegiatan usaha per-

Oleh karena itulah tindak pidana

bankan yang menghasilkan keuntungan

pencucian uang di masukan dalam

antara lain melalui penerimaan bunga

kategori

atas

internasional,

simpanan

yang

ditempatkan,

kejahatan dan

yang telah

berskala mendapat

sehingga mereka tidak perlu meng-

sorotan serius dunia internasional yang

investasikan dananya kembali dalam

diwujudkan dengan terbentuknya "The

kegiatan kejahatan.

Financial Action Task Force On

Selanjutnya dengan menempat-

Money

dana

dalam

kelompok 7 negara (G7) di Perancis

instrumen keuangan untuk kemudian

pada bulan Juli 1989 yang sampai

dicairkan di kantor bank yang jauh dari

dengan saat ini telah beranggotakan 33

pembelian instrumen atau penyim-

negara. Kemudian di tingkat regional

panan dana dapat menghilangkan atau

dibentuk

menyulitkan penelusuran sumber dana

antaranya Asia Pacific Group of Money

atau pelaku kejahatan. Hal tersebut

Laundering, dimana Indonesia menjadi

menunjukkan

keterlibatan

salah satu anggotanya. Sehubungan

antara organisasi kejahatan dengan

dengan hal tersebut, maka secara tidak

operasional bank dan sistem pem-

langsung Indonesia juga harus me-

bayaran.

laksanakan

kan

hasil

kejahatan

eratnya

Pada tataran praksis, kegiatan money

laundering

hampir

Laundering"

beberapa

(FATF)

oleh

organisasi

rekomendasi

yang

di

di

keluarkan oleh FATF dalam pemberan-

selalu

tasan tindak pidana pencucian uang.

melibatkan perbankan karena adanya

Sebagai realisasi dalam merespon

globalisasi perbankan melalui sistem

rekomendasi FATF tersebut, Bank

pembayaran terutama yang bersifat

Indonesia selaku otoritas moneter telah 64


mengeluarkan Peraturan Bank Indo-

Undang-undang ini, walaupun

nesia Nomor 3/10/PBI/2001, Tanggal

dianggap merupakan

18 Juni 2001, tentang Penerapan

mencegah tindakan pencucian uang,

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your

namun kebenaran undang-undang ini

Customer Principles) yang telah diada-

menurut penilaian FATF belum juga

kan perubahannya dengan PBI Nomor

memperbaiki posisi Indonesia yang

3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember

dianggap sebagai negara yang tidak

2001, tentang Perubahan Atas Per-

kooperatif dalam pemberantasan money

aturan Bank Indonesia Nomor 3/10/

laundering. Akhirnya pada tanggal 13

PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal

Oktober 2003 diundangkan Undang-

Nasabah.

dengan

Undang

Nomor

adanya prinsip mengenal nasabah ini

Tentang

perubahan

merupakan upaya mencegah industri

Undang

Nomor

perbankan untuk digunakan sebagai

Tentang Tindak

sarana atau sasaran berbagai kejahatan

Uang. Didalam undang undang tersebut

perbankan termasuk money laundering.

terdapat ketentuan yang mewajibkan

Mengingat posisi Indonesia yang

bagi penyedia jasa keuangan yang

masih dinilai sebagai surga untuk

berbentuk bank untuk menerapkan

melakukan kejahatan pencucian uang

prinsip

haram, karena perangkat hukum yang

mengetahui identitas dan meminta

bersifat PBI untuk menangkal dan

dokumen pendukung bagi pengguna

menjaring kejahatan tersebut masih

jasa keuangan yang dalam hal ini

terbatas kemampuannya. Dalam kon-

adalah nasabah atau calon nasabah

teks ini, maka pemerintah Indonesia

suatu bank. Hal inilah yang akan

memandang

menjadi

Menurut

perlu

FATF

untuk

segera

membuat undang-undang anti money

25

dalam

Tahun atas

15

2003

Undang-

Tahun

2002

Pidana Pencucian

mengenal

fokus

upaya

nasabah

pembahasan

guna

dalam

tulisan ini.

laundering, yaitu tepatnya pada tanggal METODE

17 April 2002 diundangkan melalui

Penelitian

Undang-Undang Nomor 15 Tahun

metode

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

ini

penelitian

menggunakan hukum

(hukum

dilihat sebagai norma atau das sollen),

Uang.

karena dalam membahas permasalahan

65


penelitian ini menggunakan bahan-

pidana

bahan hukum

yang

memakai istilah tindak pidana di

maupun hukum yang tidak

bidang perbankan, bahkan ada yang

tertulis atau baik bahan hukum primer

memakai kedua-duanya dengan menda-

maupun bahan hukum sekunder). Tipe

sarkan kepada peraturan yang dilang-

penelitian menggunakan tipe penelitian

garnya. Menurut Drs. H.A.K Moch.

yuridis empiris yaitu hukum sebagai

Anwar membedakan kedua pengertian

kenyataan sosial, kultural atau das sein,

tersebut berdasarkan kepada perbedaan

karena dalam penelitian ini digunakan

perlakuan peraturan terhadap perbu-

data

atan-perbuatan yang telah melanggar

tertulis

primer

(baik

yang

hukum

diperoleh

dari

perbankan

ada

hukum

dalam penelitian ini maksudnya adalah

kegiatan-kegiatan dalam menjalankan

bahwa dalam menganalisis permasa-

usaha bank.

dukan

bahan-bahan

hukum

berhubungan

yang

lapangan. Pendekatan yuridis empiris

lahan dilakukan dengan cara mema-

yang

dan

dengan

Berpijak dari hal tersebut di atas,

(yang

maka yang dimaksud dengan tindak

merupakan data sekunder) dengan data

pidana

primer yang diperoleh di lapangan,

pelanggaran terhadap ketentuan-keten-

yaitu

prinsip

tuan dalam undang-undang Perbankan

mengenal nasabah dalam mencegah

yang mana pelanggaran tersebut dila-

tindak pidana pencucian uang pada

rang dan diancam dengan pidana yang

praktek perbankan di Indonesia.

dimuat

terkait

penerapan

perbankan

dalam

yaitu

perbuatan

undang-undang

itu

sendiri. PEMBAHASAN

Dimensi bentuk tindak pidana

Tindak Pidana Perbankan

perbankan

Sampai saat ini diantara para

pemakaian

tindakan

tindakan kejahatan bank terhadap bank

kesepakatan atau masih dalam perkarena

berupa

kejahatan seseorang terhadap bank,

pakar hukum perbankan, belum ada

debatan,

bisa

lain atau kejahatan bank terhadap

istilah

perorangan. Kualifikasi bentuk tindak

mengenai tindak pidana yang perbu-

pidana perbankan ada dua jenis, yaitu

atannya merugikan ekonomi keuangan

kejahatan dan pelanggaran. Secara

berhubungan dengan lembaga perbank-

garis besarnya bentuk kejahatan dan

an ada yang memakai istilah tindak

66


pelanggaran yang sering terjadi di

Bea

bidang perbankan, yaitu diantaranya:1

Hukum Pidana.

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan. 2. Tindak pidana berkaitan dengan ketentuan rahasia bank. 3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. 4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank 5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi.

Cukai

Tindak

dan

Undang-Undang

pidana

di

bidang

perbankan khususnya yang terjadi di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi perkembangan tersebut antara

lain

karena

perkembangan

kondisi sosial ekonomi masyarakat, lajunya kemajuan ilmu pengetahuan

Kemudian istilah dari tindak

dan teknologi di bidang transportasi,

pidana di bidang perbankan, menurut

informasi, telekomunikasi serta ditetap-

beberapa pakar hukum perbankan tidak

kannya berbagai kebijakan pemerintah.

terbatas pada tindak pidana yang diatur

Sejak diundangkannya UU No.14

oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun

tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana

Perbankan, tindak pidana di bidang

telah diubah dengan Undang-Undang

perbankan yang terjadi sampai dengan

Nomor 10 tahun 1998 antara lain

tahun

menghimpun dana masyarakat tanpa

melakukan

izin,

bank,

masyarakat tanpa izin usaha sebagai

melakukan rekayasa dalam pembukuan

bank dan melakukan usaha menyerupai

bank, namun yang termasuk tindak

bank (bank dalam bank). Terkait

pidana yang diatur dalam ketentuan

dengan aktifitas lalu lintas giral sampai

perundang-undangan lainnya, seperti

dengan tahun 1972 tindak pidana yang

Undang-undang

Pidana

menonjol seperti penipuan dengan

Tindak

menggunakan cek dan bilyet giro yang

Undang-

tidak cukup dananya, pemalsuan dan

Undang Perpajakan, Undang-Undang

pencurian lembar cek dan bilyet giro

membocorkan

Korupsi, Pidana

rahasia

Tindak

Undang-Undang Pencucian

Uang,

1967

1969

tentang

adalah

Pokok-pokok

cek

penggalangan

kosong, dana

untuk diisi nominalnya atau dengan tanda tangan palsu. Pada periode 1973-1975 dengan

1 Siti Sundari, Arie. (2005). Materi Kuliah Hukum Perbankan Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis.FH-UGM. Yogyakarta, hal. 6

dikeluarkannya penetapan kebijakan di 67


bidang moneter tentang penggolongan

pemberian agunan fiktif. Kemudian

dana investasi yang mempermudah dan

sejak dirubahnya Undang-Undang Per-

memperingan syarat-syarat investasi.

bankan tahun 1998-2003, sampai saat

Dalam periode ini banyak terjadi tindak

ini, praktek perbankan yang mengarah

pidana

pada perbuatan tindak pidana umum-

yang

berhubungan

dengan

penyimpangan dalam pemberian kredit

nya berupa: a. Membuat laporan keuangan palsu, rekayasa setoran modal, pemberian kredit dan pembukuan. b. Pemanfaatan bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) untuk kepentingan bank atau pihak terafiliasi. c. Tidak melaporkan pemberian kredit kepada pihak terkait agar terhindar dari ketentuan batas minimum pemberian kredit (BNPK). d. Pemanfaatan dana bank untuk keperluan pribadi pengurus. e. Pengambilan uang bank melalui rekayasa transaksi fiktif yang merugikan bank. f. Pembentukan biaya bunga fiktif. g. Penyalahgunaan jabatan untuk pembayaran pesangon.

yang condong kepada tindak pidana penipuan. Pada periode 1976-1988, tindak pidana yang menojol berkaitan dengan lalu lintas giral dan pemberian kredit dalam bentuk pemalsuan cek dan bilyet giro, surat perintah transfer, sertifikat deposito/dokumen agunan atau letter of credit (L/c). Modus operandi pada periode ini sudah melibatkan orang dalam untuk kerjasama dengan menggunakan

sarana

computer

dalam

melakukan transfer. Ditetapkannya kebijakan Papakto 1988 yang mempermudah pendirian

Dewasa

bank dan kantor cabang bank terjadi

ini

modus

operandi

tindak pidana atau kejahatan keuangan

persaingan usaha antar bank yang ketat,

di bidang perbankan berupa sindikat

antara lain dengan cara mempermudah

atau kelompok orang tertentu baik itu

dan mempercepat prosedur pemberian

pejabat bank dan juga nasabah bank

kredit, sehingga menimbulkan kasus

dengan cara menggunakan fasilitas dan

seperti pemalsuan dokumen agunan,

jasa perbankan. Kejahatan ini sudah

mendapat kredit berkali-kali untuk

masuk dalam kategori atau diidentifi-

proyek yang sama, penjaminan barang

kasi sebagai kejahatan kerah putih

yang sama untuk beberapa kredit,

(white collar crime) dengan ruang

penyimpangan dalam pemberian kredit,

lingkup yang semakin luas, karena

penyalahgunaan pemakaian kredit dan 68


memakai rekening di

luar negeri

menyebabkan terintegrasinya sistem

sebagai rekening penampung hasil

keuangan termasuk sistem perbankan

kejahatan.

yang menawarkan mekanisme lalu

Hal tersebut yang menyulitkan

lintas dana antar negara yang dapat

penyidik dalam mengungkapkan keja-

dilakukan dalam waktu yang singkat.

hatan terutama dalam mengejar pelaku,

Keadaan ini disamping mempunyai

menyita barang bukti hasil kejahatan

dampak positif tetapi juga membawa

yang jumlahnya besar dan adanya

dampak yang negatif bagi kehidupan

perbedaan sistem hukum antar negara.

masyarakat

Apalagi diantara negara tersebut tidak

meningkatnya

ada regulasi dan punya komitmen dan

berskala nasional maupun internasio-

semangat yang sama dalam mem-

nal. Dimana dengan memanfaatkan

berantas kejahatan sejenis.

sistem keuangan termasuk perbankan

Kasus-kasus

tersebut

di

yaitu

dengan

tindak

semakin

pidana

yang

atas

untuk menyembunyikan atau menya-

selain dapat dikenakan secara khusus

lurkan asal usul dana hasil tindak

ketentuan pidana sebagaimana diatur

pidana yang sekarang dikenal dengan

dalam UU Perbankan, UU tindak

tindak pidana pencucian uang (money

pidana Korupsi dan UU tindak pidana

laundering).

Pencucian uang. Tetapi secara umum

Adapun pengertian dari pencu-

dapat dijaring dengan ketentuan KUHP

cian uang terdapat dalam pasal 1

terutama yang terkait dengan tindak

Undang-Undang Nomor .25 Tahun

pidana pemalsuan, pencurian, pengge-

2003 tentang Perubahan atas UU No.

lapan dan perbuatan

15 tahun 2002 tentang tindak pidana

penipuan.

Dapat

curang atau

dikatakan

bahwa

pencucian uang bahwa yang dimaksud

tindak pidana di bidang perbankan

dengan

pencucian

uang

adalah

lebih luas bila dibandingkan dengan

perbuatan menempatkan, mentransfer,

ruang lingkup tindak pidana perbankan.

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitip-

Tindak Pidana Pencucian Uang Perkembangan

dan

kemajuan

kan, membawa ke luar negeri, menu-

pengetahuan

dan

teknologi

karkan, atau perbuatan lainnya atas

khususnya di bidang komunikasi telah

harta kekayaan yang diketahuinya atau

ilmu

patut diduga merupakan hasil tindak 69


deposito, dan lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. b. Transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan Iayering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut. c. Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penem patan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut baik harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud umumnya tidak langsung dibelanjakan atau dipergunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak

hukum

mengenai

sumber

diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu

mengupayakan

agar

harta

kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut

masuk

ke

dalam

sistem

keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan (banking

Sedangkan keterkaitan perbankan

system). Hal ini yang dikenal dengan

dengan kegiatan money laundering

mengembangkan atau menyamarkan

disebabkan oleh beberapa faktor: 1. Salah satu fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat memungkinkan pengelolaan hasil dari kegiatan money laundering dalam berbagai kegiatan usaha bank antara lain dalam bentuk simpanan (deposito, tabungan dan giro), menempatkannya dalam instrumen keuangan (pembelian cashier cek, traveller’s cheque, Sertitikat Bank Indonesia atau penggunaan

asal usul harta kekayaan. Ahli money laundering mengidentifikasi ada 3 (tiga) fase dalam proses pencucian uang, yaitu : a. Penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat 70


2.

3.

4.

5.

safe deposit box dan sebagainya). Semakin majunya sistem informasi dan teknologi memungkinkan sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (electronic funds transfer wire transfer) digunakan untuk melakukan pemindahan dana hasil kegiatan money laundering yang pada umumnya dalam jumlah besar, yang dapat mengalir atau bergerak di dalam suatu negara (antar negara bagian/propinsi) maupun melampaui batas yurisdiksi negara. Adanya ketentuan rahasia bank yang mewajibkan bank merahasiakan keterangan tentang nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Penempatan dana hasil kejahatan di bank akan memperoleh pendapatan (jasa giro, bunga deposito dan tabungan) Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang komposisi asset terbesar dalam pangsa pasar keuangan yaitu sebesar 90%, selanjutnya disusul oleh perusahaan asuransi 3%, dana pensiun 3%, perusahaan pembiayaan 3%, dan perusahaan sekuritas 1%.

Mengingat dampak dari perbuatan praktik pencucian uang ini yang sangat membahayakan perekonomian suatu bangsa, maka untuk mencegah dan memberantasnya telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masing-masing Negara

termasuk

melakukan

dengan

kerjasama

cara

internasional,

baik melalui forum secara bilateral maupun

multilateral.

kawasan

Asia

Seperti

Pasifik,

di

Indonesia

sebagai anggota Asia Pasifik Group on Money Laundering (APG) dan Finance Action

Task

Force

n

Money

Laundering (FATF) yang dibentuk oleh Negara-negara maju yang tergabung dalam G-7. Secara khusus di Indonesia upaya yang dilakukan untuk mencegah lembaga keuangan agar tidak digunakan sebagai sarana atau sasaran kegiatan

money

laundering,

maka

dikeluarkan Undang-Undang Nomor

Dampak yang ditimbulkan dari

15 tahun 2002 tentang tindak pidana

perbuatan pencucian uang sangat luas

pencucian uang dan kemudian diubah

disamping merugikan masyarakat, juga

dengan UU No. 25 tahun 2003 untuk

sangat merugikan negara karena dapat

meningkatkan anti money laundering

mempengaruhi atau merusak stabilitas

regional.

sistem perekonomian nasional atau

mengamanatkan untuk dibentuk Pusat

keuangan Negara dengan meningkat-

Pelaporan

nya berbagai kejahatan.

Keuangan (PPATK) sebagai badan 71

Undang-undang

Dan

Analisis

tersebut

Transaksi


yang independen dengan tugas dan

Forty Re-Commendation dari Finance

kewenangan

Action Task Force (FATF). Walaupun

untuk

mencegah

dan

mengurangi kejahatan money launder-

Indonesia

ing, sebagaimana yang diatur dalam

keanggotaannya. Hal ini disebabkan

Kepres Nomor 82 tahun 2003 tentang

karena FATF yang merupakan sebuah

tata cara pelaksanaan pusat pelaporan

cabang dari Organization

dan

nomic Cooperation and Development

analisis

Kemudian

transaksi

melalui

keuangan.

otoritas

Bank

belum

tergabung

for

dalam

Eco-

(OECD) telah menggolongkan Mesir,

Indonesia di bidang perbankan, telah

Guatemala,

mengeluarkan Peraturan Bank Indo-

Nigeria dan Burma sebagai Non-

nesia No. 3/ 10/ PB/ 2001 tentang

Cooperative Contries And Territoris

Penerapan prinsip mengenal nasabah,

(NCCTs),

sebagaiaman telah diubah dengan PBI

Undang-Undang Money Laundering.

No.3/ 23/ PBI/ 2001 dan PBI No. 5/ 21/

Hongaria,

karena

Indonesia

belum

memiliki

Bank Indonesia disamping seba-

2003 yang harus dilaksanakan oleh

gai

lembaga

lembaga

pembayaran serta otoritas perbankan

penunjang sector keuangan penyedia

pada bulan Juni 2001 telah menge-

jasa keuangan karena dengan pene-

luarkan Peraturan Bank Indonesia: PBI

rapan prinsip mengenal nasabah oleh

No.3/23/PBI/2001

perbankan dapat mencegah masuknya

Mengenal

uang hasil kejahatan ke dalam sistem

Customer Principles-KYC) untuk bank

keuangan, sekaligus dapat mengiden-

umum. Di bulan April 2002 diperkuat

tifikasi terjadinya transaksi keuangan

dengan

mencurigakan.

Undang No. 15 tahun 2002 tentang

Penerapan

keuangan

Prinsip

dan

otoritas

moneter

Nasabah

dan

sistem

tentang

Prinsip

(Know

dikeluarkannya

Your

Undang-

Tindak Pidana Pencucian Uang yang

Mengenal

kemudian diubah dengan UU Nomor

Nasabah

25 tahun 2003.

Diterapkannya prinsip mengenal nasabah dalam praktek perbankan di

KYC didefinisikan sebagai prin-

Indonesia, karena Indonesia sebagai

sip yang diterapkan untuk mengetahui

anggota Asia Pasifik Group on Money

identitas nasabah, memantau kegiatan

Laundering harus mendukung The

transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Secara 72


umum KYC merupakan suatu filter

nasabah dengan kartu identitas lainnya

untuk membantu Penyedia Jasa Ke-

seperti SIM, paspor dan yang lainnya.

uangan (PJK) secara dini memproteksi

Apabila calon nasabah bertindak

dirinya dari ancaman masuknya dana

sebagai perantara dan atau kuasa pihak

haram ke dalam sistem keuangan.

lain (beneficial owner) untuk membuka

KYC ini penting diterapkan oleh

rekening, maka bank wajib mem-

lembaga PJK karena adanya kecen-

peroleh dokumen pendukung identitas,

derungan peningkatan trans orgazined

hubungan

crimes and white collar crimes money

kewenangan bertindak sebagai per-

laundering (terutama melalui lembaga

antara dan atau kuasa pihak lain.

hukum,

penugasan

dan

keuangan) dan adanya berbagai produk

Dalam penerimaan dan iden-

dan jasa bank yang dapat dijadikan

tifikasi nasabah, bank wajib menolak

sebagai sarana dari sasaran money

untuk membuka rekening dan atau

laundering. KYC merupakan suatu

menolak

kegiatan yang erat kaitannya dengan

dengan calon nasabah yang:

karena dengan penerapan prosedur KYC secara efektif dan konsisten dapat diketahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang mengandung indikasi tindak pidana pencucian uang. Penerapan PBI tentang KYC, identitas calon nasabah harus dapat dengan

dokumen-dokumen

keberadaan

pendukung

dan

Disamping itu, bank juga dapat

bank wajib meneliti kebenaran dokumen

pendukung

identitas

nasabah.

Untuk

lebih

terhadap

kebenaran

menolak untuk melaksanakan transaksi

calon

dan atau mengakhiri hubungan usaha

meyakinkan

identitas

transaksi

1. Tidak memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha dan dokumen pendukung nasabah serta beneficial owner. 2. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar. 3. Berbentuk shell banks atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell banks.

upaya memerangi money laundering

dibuktikan

melaksanakan

dengan pihak-pihak yang telah menjadi

atau

nasabah (existing customers) dalam hal

informasi dari nasabah petugas dapat

kriteria tersebut di atas terpenuhi atau

melakukan cross check identitas diri

73


penggunaan

rekening

tidak

sesuai

terjadinya transaksi keuangan men-

dengan tujuan pembukaan rekening.

curigakan.

Terkait pemantauan rekening dan

Pada saat melakukan pemantauan

transaksi nasabah, bank wajib memiliki

terhadap

rekening

sistem informasi yang dapat meng-

nasabah,

bank

identifikasi, menganalisa, memantau

perubahan paradigma dalam pelayanan

dan menyediakan laporan secara efektif

kepada nasabah yaitu jika semula

dapat

informasi

memungkinkan

bank

untuk

dan

perlu

yang

transaksi melakukan

mendetail

hanya

nasabah

debitur

menelusuri setiap transaksi (individual

diperlukan

transaction) apabila diperlukan, baik

(nasabah

untuk keperluan intern dan atau Bank

sekarang menjadi keharusan pula bagi

Indonesia, maupun dalam kaitannya

nasabah kreditur (nasabah penyimpan

dengan kasus peradilan. Hal-hal yang

dana). Bahkan bank harus melakukan

termasuk dalam penelusuran transaksi

verifikasi yang lebih ketat (extensive

antara lain adalah penelusuran atas

due diligence) terhadap:

tanggal transaksi serta jumlah dan denominasi transaksi. dalam

karakteristik

nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi

dan

sifat

transaksi.

Di

samping itu, bank juga memelihara profil

nasabah

kurangnya

yang

meliputi

sekurang-

Bilamana

informasi

nasabah

dimiliki, aktifitas transaksi normal dan rekening,

dilakukan

memang

sesuai

dengan

yang ada. Selanjutnya bank harus yakin bahwa dokumen yang diserahkan oleh

transaksi yang dilakukan oleh nasabah termasuk

perlu,

volume usaha dan arus kas (cash flour)

serta

wajib melakukan pemantauan atas

bank,

maka

meneliti apakah kondisi kegiatan usaha

jumlah penghasilan, rekening lain yang

pembukaan

kredit),

kunjungan setempat (site risit) untuk

mengenai pekerjaan atau bidang usaha,

tujuan

penerima

1. Calon nasabah yang berasal dari Negara yang diklarifikasikan sebagai high risk countries atau Negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan KYC. 2. Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (high risk business). 3. Calon nasabah yang mempunyai risiko tinggi (high risk customer).

identitas nasabah, instrument transaksi,

Termasuk

dari

nasabah adalah dokumen asli dan harus

mengidentifikasi

berhati-hati dengan nasabah yang tidak

74


mau

menyerahkan

dokumen

kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

yang

diperlukan. Ketentuan dalam PBI KYC di

Pada

dasarnya

transaksi

ke-

atas tidak berlaku bagi nasabah yang

uangan mencurigakan tidak memiliki

tidak mempunyai rekening di bank

ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut

(walk in customers), sepanjang nilai

dipengaruhi oleh variasi dan perkem-

transaksinya tidak melebihi Rp. 100

bangan jasa dan instrumen keuangan

juta. Namun demikian, jika terdapat

yang ada. Meskipun demikian, terdapat

walk in customers’ yang transaksinya

ciri-ciri umum dari transaksi keuangan

melebihi Rp. 100 juta maka bank harus

mencurigakan yang dapat dijadikan

tetap

acuan antara lain sebagai berikut :

menerapkan

prosedur

untuk

mengidentifikasi nasabah.

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis

Sesuai PBI KYC dan UU TPPU,

dan bisnis yang jelas

bank wajib menyampaikan laporan transaksi

Keuangan

2. Menggunakan uang tunai dalam

mencurigakan

jumlah

yang

relatif

kepada PPATK paling lambat 3 hari

dan/atau

kerja setelah bank mengetahui adanya

berulang-ulang di luar kewajaran;

unsur

transaksi

keuangan

mencu-

dilakukan

besar secara

3. Aktivitas transaksi nasabah di

rigakan. Adapun Transaksi Keuangan

luar kebiasaan dan kewajaran.

Mencurigakan adalah :

Selain bank wajib melaporkan

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; 2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU; 3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta

transaksi

keuangan

mencurigakan

kepada PPATK, bank juga wajib melaporkan Transaksi Keuangan tunai kepada PPATK paling lambat 14 hari kerja

setelah

terjadinya

transaksi

keuangan tunai, jangka waktu 14 hari kerja tersebut dihitung sejak terjadnya transaksi keuangan tunai di Bank sampai dengan tanggal diterimanya laporan transaksi keuangan Tunai oleh PPATK.

75


Awalnya penerapan kebijakan

teknologi

KYC cukup membebani tugas kalangan

yang

dapat

mendukung

pelaksanaan KYC secara lebih efektif.

perbankan karena selama ini perbankan

Ketentuan KYC juga diterapkan

selalu berusaha memberikan pelayanan

pada bank perkreditan rakyat sesuai

yang terbaik kepada para nasabah dan

PBI

calon nasabah serta tidak melakukan

penerapan Prinsip mengenal nasabah

intervensi

nasabah.

bagi Bank Perkreditan rakyat yang

Permintaan informasi oleh bank kepada

secara garis besarnya mengatur hal

nasabahnya baru akan dilakukan secara

yang sama sebagaimana KYC yang

mendetail

berlaku bagi bank umum, namun

atas

urusan

pada

saat

bank

akan

memberikan kredit.

a. Tidak terdapat untuk membentuk unit kerja khusus dan atau pejabat yang bertanggung jaab atas pelaksanaan KYC yang bertanggung jawab kepada direktur kepatuhan. b. Tidak terdapat kewajiban untuk melakukan penerapan sistem informasi namun cukup sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

pencegahan

yang

dapat mengurangi kemungkinan digunakannya bank dalam kegiatan money laundering

tentang

nya di antaranya :

informasi tersebut adalah sebagai suatu tindakan

5/23/PBI/2003

terdapat perbedaan dalam pengaturan-

Adapun tujuan dari meminta

bentuk

No.

yang

tentunya

dapat

meminimalkan kemungkinan timbulnya berbagai risiko bagi bank yaitu operasional risk, legal risk, conventration risk dan reputational risk. Dengan mewajibkan bank untuk mengidentifikasi nasabah dan memelihara dokumen

yang

identifikasi

terkait

tersebut

maka

Pedagang Valuta Asing (PVA)

dengan

sebagai lembaga penunjang sektor

akan

keuangan juga sangat rentan terhadap

mempermudah bank dalam melakukan

praktek money laundering, sehingga

analisis dan penelusuran penyelidikan

KYC diterapkan pada PVA. Maka

penegak hukum. Namun demikian

ditetapkan

sejak ditetapkan PBI KYC, berangsur-

telah

Bank

Januari 2004 tentang Pedagang Valuta

sudah memadai, bahkan pada sebagian bank

Peraturan

Indonesia No. 6/1/PB/2004 tanggal 6

angsur penerapan KYC di Bank Umum

besar

dalam

Asing yang mencabut Peraturan Bank

menggunakan 76


Indonesia No. 5/2/PBI/2003 tanggal 3

pembayaran, Bank Indonesia telah

Februari tentang PVA.

menetapkan berbagai regulasi yang

Dalam menerapkan KYC, maka

terkait dengan transfer dana, antara

PVA diwajibkan untuk:

lain:

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah 2. Kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah 3. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah 4. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip KYC 5. Menerapkan KYC sesuai dengan ketentuan penerapan KYC yang berlaku bagi bank 6. PVA bukan Bank wajib menyampaikan foto kopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia. 7. PVA wajib menyampaikan laporan sebagai berikut : a. Laporan lalu lintas devisa b. Laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000 atau lebih atau nilainya setara baik yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

1. Peraturan Bank Indonesia No.1/ 3/PBI/1999 tentang penyelenggaraan Kliring lokal Mata Perubahan-perubahannya (PBI No.2/4/PBI/2000 dan PBI No.2/14/PBI/2000); 2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan rekening giro antar Bank Indonesia dengan pihak ekstern sebagaimana diubah dengan Peraturan bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001. 3. Surat Edaran Ektern No.2/2/ 4/DASP perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement serta perubahan-perubahannya (SE No.3/20/DASP dan SE No.4/10/DASP)-SE BI-RT GS). Dalam kaitannya dengan KYC dan

anti-money

memperhatikan permasalahan ini untuk ditetapkan

rumusan

konsep

Bank. Penerangan KYC mendapatkan perhatian

dalam

penyusunan

Penyelenggaraan

PBI

kegiatan

tentang sistem BI-RTGS dan SE

usaha bank yang sering dimanfaatkan

perihal sistem BI-RTGS. Demikian

dalam kegiatan pencucian uang adalah

pula dalam PBI tentang penyeleng-

transfer dana antar bank di dalam

garaan Kliring jo. SE-BI tentang Tata

negeri maupun dengan bank di negara otoritas

dalam

rancangan Undang-Undang Transfer

Selain PVA, salah satu kegiatan

Sebagai

Bank

Indonesia merekomendasikan untuk

tentang

lain.

lanudering,

Usaha

sistem 77

Penarikan

Cek/Bilyet

Giro


Kosong (TUCK) telah diatur mengenai

data dari nasabah yang melakukan

tata cara pembukaan rekening yang

transaksi.

pada prinsipnya telah

menerapkan

Ketentuan SWIFT ini sendiri

prinsip yang sejalan dengan ketentuan

belum sepenuhnya memberikan perha-

KYC.

tian khusus yang berkaitan dengan Sedangkan

untuk

mengatur

KYC, tetapi sudah menjadi perhatian

ketentuan mengenai transfer dana antar

Bank

negara, BI selaku otoritas sistem

berbagai penyempurnaan agar transfer

pembayaran

SE.

dana antar negara melalui SWIFT tidak

No.4/20/INTERN tentang penggunaan

dijadikan sebagai sarana dan sasaran

sistem

kegiatan

mengeluarkan

Society

Interbank

For

Financial

World

Wide

Telecommuni-

Indonesia

untuk

pencucian

melakukan

uang

(Money

Laundering).

cation (SWIFT). Sistem SWIFT ini PENUTUP

merupakan suatu jaringan internasional

Sektor

untuk sistem pemindahan dana dan /atau pertukaran informasi

antar

bank,

perekonomian bangsa, bila dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya,

lembaga

sehingga bank sering dikatakan sebagai

keuangan bukan bank dan pihak lain

jantung dari sistem keuangan Indonesia

yang terdaftar sebagai anggota SWIFT. Sistem

ini

dilengkapi

cukup

aman

dengan ketentuan

dan bank juga merupakan agent of

karena

development. Tapi di satu sisi bank

yang

juga sangat rentan dengan kegiatan

berlaku bagi negara anggota dan juga

tindak pidana perbankan, baik berupa

diberi pengaman dalam melakukan

kejahatan

transaksi (seperti test key). Mengingat

melalui

menduduki

posisi yang sangat strategis dalam

dengan

menggunakan teknologi komputer dan komunikasi

Perbankan

maupun

dalam

bentuk

pelanggaran.

sistem

Tindak pidana perbankan dapat

SWIFT dilakuan transaksi antar bank,

diancam Undang-Undang Perbankan

maka dirasakan perlu untuk mem-

itu sendiri, tetapi juga tindak pidana

peroleh informasi tentang nasabah bank

tersebut dapat dijerat dengan Undang-

yang mengirim atau menerima dana

Undang

dari bank yang bersangkutan. Oleh

di

luar

Undang-Undnag

Perbankan seperti UU Tindak Pidana

karena itu perlu dilakukan pengolahan 78


Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian

Peraturan

Uang dan KUH Pidana terutama yang

diterapkan dalam praktek perbankan.

terkait dengan tindak pidana pencurian,

Adapun Peraturan Bank Indonesia

pemalsuan, penggelapan dan perbuatan

tersebut, yaitu :

curang atau penitipan.

dunia

Indonesia

untuk

a. PBI No.3/23/PBI/2001 tentang

Penggunaan teknologi informasi dalam

Bank

perbankan

saat

Prinsip Mengenal Nasabah untuk

ini

Bank Umum

merupakan suatu kebutuhan dalam

c. PBI No.5/23/PBI/2003 tentang

proses produksi dan pemberian jasa


dalam bertransaksi, karena mempunyai

Bank Rakyat Indonesia

nilai efisiensi, jangkauan geografi,

d. PBI

No.6/1/PBI/2004

tentang

perluasan jaringan, kemudahan, kenya-


manan dan keamanan dalam bertran-

Pedagang Valuta Asing (PVA)

saksi. Namun di sisi lain sering

Sedangkan

untuk

mengatur

disalahgunakan oleh pelaku kejahatan

transfer dana antar Bank baik di dalam

untuk mengaburkan dan menyembu-

dan luar negeri, maka Bank Indonesia

nyikan asal usul dana dari hasil tindak

mengeluarkan SE No.4/20/INTERN

pidana (kejahatan money laundering),

tentang Penggunaan Sistem Society For

karena

dan

World Wide Intern Bank Financial

penyebaran pengiriman dan peneri-

Telecommunication (SWIFT). Dalam

maan uang dengan jumlah yang besar

sistem

dan melewati batas-batas negara lain,

sepenuhnya diterapkan tapi seduah

maka hal ini yang menyulitkan otoritas

menjadi perhatian Bank Indonesia.

memiliki

kecepatan

ini

memang

KYC

belum

perbankan dan penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum (Law

DAFTAR PUSTAKA

Inforcement).

Arrasjid,

Dalam rangka mencegah dan meredam

tindak

Chainur.

(2011).

Hukum

Pidana Perbankan. Jakarta: Sinar

pidana pencucian

Grafika.

uang, maka Bank Indnesia sebagai

Anwar, H.A.K. Moch. (1980). Tindak

otoritas moneter, sistem pembayaran

Pidana Di Bidang Perbankan.

dan

Bandung: Alumni.

otoritas

beberapa

perbankan

regulasi

dalam

membuat bentuk 79


Djuhana, M. (1996). Hukum Perbank-

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

an Di Indoensia. Bandung: PT.

tentang Pemberantasan Tindak

Citra Aditya Bakti.

Pencucian Uang.

Hermansyah. (2013). Hukum Perbank-

Undang-undang No. 25 Tahun 2003,

an Nasional Indonesia. Jakarta:

tentang Tindak Pidana Perncu-

Kencana Prenada Media Group.

cian Uang.

Marpaung, Leden. (1993). Kejahatan

Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/

Terhadap Perbankan, Jakarta:

PBI/tentang

Erlangga.

Peraturan Bank Indonesia No.3/

Sundari,

S.,

Hukum

Arie,

Materi

Perbankan,

Kuliah

Perubahan

Atas

10/PBI/2001 tentang Penerapan

Program

Prinsip

Pasca Sarjana Hukum Bisnis FH-

Mengenal

Nasabah

(Know Your Customer Principle).

UGM,Yogyakarta.

Peraturan Bank Indonesia No.5/23/ PBI/2003

tentang

Prinsip

Peraturan Perundang-undangan:

Mengenal Nasabah Bagi Bank

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Perkreditan Rakyat.

tentang Perubahan UU No.7

Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/

tahun 1992 tentang Perbankan.

DPNP/2001 Standar

tentang

Pedoman

Penerapan

Prinsip

Mengenal Nasabah.

80

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan di Indonesia

Recommend Documents