Penerapan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Novelina MS Hutapea Staf Pengajar Kopertis Wilayah I Dpk FH USI
Di satu sisi masih banyak anggapan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan adalah suatu cara yang sangat efektif untuk menanggulangi tindak pidana dan membuat jera pelaku tindak pidana. Akan tetapi di sisi lain ternyata pidana perampasan kemerdekaan sangat berdampak negatif baik yang bersifat individual maupun sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Sehubungan dengan hal itu, perlu diupayakan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan salah satu cara untuk itu adalah menerapkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana. Dengan penerapan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana, maka beberapa manfaat positif dari penerapan pidana bersyarat ini baik bagi individu pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum akan mendukung upaya mencegah/menanggulangi tindak pidana. Kata kunci : pidana bersyarat, pidana perampasan kemerdekaan
--------------------------------------------------------------------------
mengancamkan hukuman/sanksi bagi pelaku
Pendahuluan
tindak pidana. Hukum memegang peranan penting
Hukum
pidana
yang
terdiri
dari
dalam mengatur tingkah laku manusia dalam
beberapa aspek yaitu: aspek sifat melawan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta
hukum, kesalahan dan pidana, selalu menarik
membawa konsekwensi bagi pelanggar hukum
perhatian, terkait dengan sifat dan fungsinya
untuk dijatuhi hukuman, dengan tujuan supaya
yang istimewa. Hukum pidana mempunyai
tercipta kerukunan dan kedamaian dalam
fungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana
menjalin kehidupan, sebagaimana dikatakan
penanggulangan
Soedjono Dirdjosisworo tujuan hukum yang
(sebagai bagian politik kriminal) dan yang
sebenar-benarnya
sekunder sebagai sarana pengaturan tentang
adalah
menghendaki
sebagaimana
yang
rasional
kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan
kontrol
hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan
secara spontan atau secara dibuat oleh negara
yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan
dengan alat perlengkapannya.
masyarakat (Soedjono Dirjosisworo, 1994:17).
sosial
kejahatan
dilaksanakan
Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah policing the police, yakni
Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut
dengan
Dalam
tangan penguasa yang mungkin menggunakan
kenyataannya bahwa setiap tindak pidana
pidana sebagai sarana tidak benar (Muladi,
dapat mengakibatkan kerugian-kerugian, baik
2008:16) Kesadaran untuk menjalankan kedua
yang bersifat individual maupun yang bersifat
fungsi tersebut di atas secara hati-hati akan
sosial.
semakin menjadi besar bilamana seseorang
Oleh
tindak
sebab
itu
pidana.
melindungi warga masyarakat dari campur
hukum
pidana
1
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
mendalami
lebih
lanjut
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@201
masalah-masalah
3. Bagaimana penerapan pidana bersyarat
utama yang terdapat di dalam hukum pidana
dalam praktek penegakan hukum?
yaitu perbuatan yang dilarang dan orang melakukan perbuatan yang dilarang dan dipidana.
Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui hal-hal yang harus
Selama ini telah tertanam anggapan
dipertimbangkan
hakim
untuk
bahwa suatu cara yang tepat untuk mencegah
menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku
orang melakukan perbuatan yang melanggar
tindak pidana.
hukum pidana adalah dengan menjatuhkan
2. Untuk mengetahui peran pidana bersyarat
pidana perampasan kemerdekaan. Berdasarkan hukum positif Indonesia pada saat ini, maka
dalam menanggulangi tindak pidana. 3. Untuk
mengetahui
pidana perampasan kemerdekaan yang paling
bersyarat
utama adalah pidana penjara baik yang
hukum.
diterapkan seumur hidup atau untuk sementara.
dalam
penerapan praktek
pidana
penegakan
Metode Penelitian
Ternyata hasil dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan ini tidak selalu
Metode
yang
digunakan
dalam
berdampak positif tetapi justru menimbulkan
penelitian ini adalah metode penelitian hukum
dampak yang negatif yang merugikan pelaku
normatif
tindak pidana dengan berbagai kerugian yang
empiris. Dengan kedua metode ini, data
dialami pelaku tindak pidana selama menjalani
diperoleh melalui buku-buku kepustakaan
pidana demikian juga bagi masyarakat yang
maupun
akan
relevansinya dengan judul yang dipilih dan
menanggung
akibat
kemungkinan
dan
metode
penelitian
perundang-undangan
hukum
yang
ada
timbulnya penjahat-penjahat yang lebih berat.
masalah
Terkait dengan masalah ini perlu dicari dan
dilakukan pula penelitian di Pengadilan Negeri
diterapkan alternatif-alternatif dari pidana
Kota Pematangsiantar dengan cara observasi
perampasan kemerdekaan, antara lain berupa
dan
peningkatan pemidanaan yang bersifat non
penerapan pidana bersyarat bagi pelaku tindak
institusional dalam bentuk pidana bersyarat
pidana.
(voorwaardelijke veroordeling).
1. Apa saja hal yang harus dipertimbangkan untuk
menjatuhkan
2. Bagaimana peran pidana bersyarat sebagai dekaan?
pidana
perampasan
dokumen
untuk
Selanjutnya
mengetahui
1. Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim untuk Menjatuhkan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana
pidana
bersyarat terhadap pelaku tindak pidana?
alternatif
dirumuskan.
Pembahasan
Rumusan Masalah
hakim
studi
yang
kemer-
Pidana dengan bersyarat, dalam praktek hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat 2
Penerapan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan - Novelina MS Hutapea
tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh
harus menjatuhkan pidana yang lebih berat
hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan
dari satu tahun, dilihat dari sudut penjatuhan
pada terpidana selama syarat-syarat yang
pidana sebagai pembalasan, tidak ada tempat
ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana
bagi pidana bersyarat. Artinya pidana bersyarat
dapat
itu hanya ditetapkan untuk pemidanaan bagi
dijalankan
ditetapkan
itu
apabila tidak
syarat-syarat
ditaatinya
atau
dilanggarnya.
perkara-perkara yang lebih ringan, yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai sudah
Dalam pasal 14a KUHP ditentukan
cukup adil (dari sudut pembalasan) jika
bahwa hakim hanya dapat menetapkan pidana
dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan
dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan
pidana penjara paling tinggi satu tahun.
bilamana
memenuhi syarat-syarat sebagai
Dengan
begitu
tampaknya,
rasio
berikut:
ketentuan batas maksimum satu tahun ini
a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana
berlatar
belakang
bahwa
dalam
pidana
penjara asalkan lamanya tidak lebih dari
bersyarat sudah tidak terdapat lagi rasa
satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana
pembalasan, tetapi lebih menonjolkan maksud
bersyarat
dalam
perbaikan. Rasa pembalasan itu perlu ada pada
hubungan dengan pidana penjara, dengan
tindak pidana yang lebih berat yang dipandang
syarat hakim tidak ingin menjatuhkan
adil dengan menjatuhkan pidana penjara diatas
pidana penjara lebih dari satu tahun.
satu tahun.
b. Pidana
dapat
bersyarat
dijatuhkan
dijatuhkan
Sementara itu, ketentuan yang melarang
sehubungan dengan pidana kurungan,
menjatuhkan pidana dengan bersyarat atas
dengan ketentuan tidak termasuk kurungan
pidana
pengganti
pidana
perampasan barang), karena pidana kurungan
kurungan ini tidak diadakan pembatasan
pengganti bukan jenis pidana yang berdiri
sebab maksimum dari pidana kurungan
sendiri. Dengan kata lain, penetapan bersyarat
adalah satu tahun.
itu hanya dapat dikenakan terhadap pidana
denda.
dapat
Mengenai
c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan,
kurungan
pengganti
(denda
atau
pokoknya (primer), dan tidak terhadap pidana penggantinya (subsider).
dengan batasan bahwa hakim harus yakin
Pengadilan harus mempertimbangkan
bahwa pembayaran denda betul-betul akan
hakekat dan keadaan-keadaan yang menyertai
dirasakan berat oleh si terdakwa.
suatu kejahatan, riwayat dan perilaku pelaku
Tentang
ketentuan
tindak pidana dan lembaga-lembaga serta
mengenai batas paling lama satu tahun bagi
sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat.
penjatuhan pidana yang dapat ditetapkan
Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas
dengan bersyarat adalah bahwa untuk perkara-
utama di dalam penjatuhan pidana, kecuali
perkara
pengadilan berpendapat bahwa perampasan
yang
latar
lebih
belakang
berat
yang
utnuk
penyelesaiannya dengan pertimbangan hakim
kemerdekaan
memang
diperlukan
untuk 3
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@201
melindungi masyarakat terhadap tindak pidana
melakukan tindak pidana yang lain dan
lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh
masih dapat dilakukan pembinaan di luar
pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal itu
lembaga.
pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan
i. Pidana perampasan kemerdekaan akan
di lembaga pemasyarakatan untuk mem-
menimbulkan penderitaan yang besar baik
perbaiki diri. Penerapan pidana bersyarat juga
bagi terdakwa maupun terhadap kelu-
tidak boleh mengurangi kesan masyarakat
arganya.
terhadap beratnya tindak pidana tertentu.
j. Tindak
Selain dari hal-hal yang telah dijelaskan
pidana
terjadi
di
lingkungan
keluarga terdakwa sendiri.
di atas, maka faktor lain yang harus diper-
Guna mendapatkan data tentang hal-hal
hatikan dalam penjatuhan pidana bersyarat
tersebut di atas, pengadilan harus dibantu
adalah terkait dengan masalah/keadaan:
secara sungguh-sungguh oleh suatu lembaga
a. Terdakwa baru merupakan pelaku pemula
yang
bertugas
untuk
membuat
laporan
dari suatu tindak pidana yang sebelumnya
pemeriksaan pribadi seorang pelaku tindak
tidak pernah terlibat dalam pelanggaran
pidana di dalam setiap kasus. Fungsi utama
hukum.
dari laporan tersebut adalah untuk membantu
b. Terdakwa masih berusia muda terlebih jika
pengadilan di dalam memutuskan perkara
masih dalam status menjalani studi atau
secara tepat dan di samping itu dapat
bahkan sudah sangat tua.
dimanfaatkan pula dalam segala tahapan-
c. Terjadinya
tindak
pidana
itu
karena
tahapan program perbaikan pelaku tindak
kelalaian dan tidak menimbulkan kerugian
pidana. Laporan pemeriksaan pribadi ini harus
yang terlalu besar.
disusun dalam bentuk yang fleksibel dalam
d. Tindak pidana terjadi karena peranan korban sendiri.
kaitannya dengan intensitas pemeriksaan. Dalam kasus yang menyangkut tindak
e. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat
pidana ringan, keterangan-keterangan yang
yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar
dihasilkan melalui pemeriksaan yang singkat
memaafkan perbuatannya.
tidak hanya akan cukup memadai untuk suatu
f. Terdakwa dan korban telah melakukan
pengaturan yang baik, tetapi juga akan
perdamaian ataupun telah membayar ganti
bermanfaat untuk meningkatkan informasi
rugi kepada si korban atas kerugian-
yang sangat dibutuhkan pengadilan untuk
kerugian
memutus perkara secara tepat. Sebaliknya di
atau
penderitaan-penderitaan
akibat perbuatannya.
dalam kasus-kasus yang menyangkut tindak
g. Tindak pidana tersebut merupakan akibat
pidana
berat,
sangat
diperlukan
laporan
dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin
pemeriksaan pribadi yang sangat mendalam
terulang lagi.
sebagai hasil pemeriksaan yang sangat intensif.
h. Hakim dapat meyakini bahwa kepribadian dan
perilaku
terdakwa
tidak
akan
Selanjutnya laporan laporan ini harus mengandung
rekomendasi-rekomendasi
se4
Penerapan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan - Novelina MS Hutapea
bagai kelengkapan untuk membantu penga-
3). Hakim-hakim pada pengadilan banding,
dilan di dalam memutus suatu perkara atau
seandainya perkara tersebut dimintakan
untuk kegunaan-kegunaan lain di dalam
banding.
rangkaian program-program perbaikan pelaku
4). Pelaku tindak pidana atau para pengacara
tindak pidana. Selanjutnya perlu diperhatikan
yang bertindak mewakili tedakwa dengan
dalam hubungannya dengan laporan ini adalah
janji untuk merahasiakan data yang
sifat kerahasiaannya karena laporan ini sangat
terdapat di dalam laporan tersebut.
bersifat pribadi, sehingga sifat penggunaannya
Sesuai dengan prinsip fleksibilitas dalam
harus benar-benar untuk tujuan yang sangat
hubungannya dengan latar belakang sosial
terbatas.
pelaku tindak pidana yang beraneka ragam,
Untuk menjaga sifat kerahasiaan data
maka
lembaga
yang
berwenang
untuk
pada laporan pemeriksaan pribadi, maka perlu
membuat laporan tersebut dapat membuat
dipertimbangkan sebaik-baiknya tentang kapan
laporan tersebut dalam tingkatan-tingkatan
laporan tersebut harus disiapkan dan kepada
sebagai berikut:
siapa saja laporan tersebut dapat diperlihatkan.
a. Laporan singkat yang dapat digunakan
Dalam hal ini dapat dikemukakan pedoman
untuk menseleksi pelaku tindak pidana
sebagai berikut:
dengan
a. Pada prinsipnya laporan ini disiapkan
menentukan
menjelang
hakim
akan
memutuskan
pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak
maksud
untuk
apakah
membantu
laporan
yang
selengkapnya masih diperlukan. b. Laporan lengkap yang memuat hal-hal
pidana yang dituduhkan dan dinyatakan
sebagai berikut:
salah.
1). Suatu deskripsi lengkap tentang tindak
b. Pengecualian terhadap prinsip tersebut hanya dapat dilakukan bilamana terdakwa sendiri menghendaki untuk kepentingan pembelaannya. c. Laporan tersebut hanya dapat diberikan kepada: 1). Hakim yang mengadili perkara tersebut. 2). Perseorangan atau badan profesional
pidana
dan
keadaan-keadaan
yang
menyertainya. 2). Suatu deskripsi yang lengkap tentang catatan kriminil sebelumnya dari pelaku tindak pidana. 3). Suatu deskripsi tentang latar belakang pendidikan pelaku tindak pidana. 4). Suatu deskripsi tentang latar belakang
yang berkepentingan, misalnya dokter
pekerjaan
jiwa yang diminta untuk memberikan
termasuk status pekerjaannya pada saat
kesaksian sebagai ahli di pengadilan
dilakukannya
atau lembaga-lembaga yang mungkin
kemampuan-kemampuan.
akan diikutsertakan di dalam pembinaan
5). Riwayat
pelaku
sosial
tindak
tindak
dari
pidana,
pidana
pelaku
dan
tindak
terdakwa jika sudah dijatuhi pidana atau
pidana, termasuk hubungan-hubungan
tindakan.
kekeluargaan,
status
perkawinannya, 5
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@201
kepentingan-kepentingan dan kegiatankegiatannya, riwayat tempat tinggalnya dan keagamaannya. 6). Riwayat kesehatan pelaku tindak pidana dan apabila diperlukan dapat mencakup juga laporan psikologi dan psikiatri
7). Informasi-informasi yang menyangkut kehidupan
dalam
mana
pelaku tindak pidana akan kembali atau pelaku tindak pidana akan diawasi dalam hal yang bersangkutan dijatuhi
tambahan
dari
lembaga-
lembaga atau badan-badan sosial di tempat-tempat mana si pelaku tindak
9). Informasi-informasi
tentang
sumber-
sumber sosial yang dapat membantu pembinaan bagi pelaku tindak pidana, seperti lembaga-lembaga pembinaan, tempat
tinggal,
program rehabilitasi dari bermacammacam lembaga yang diikuti oleh pelaku tindak pidana, program-program khusus yang menyangkut kewajiban terpidana
bersyarat
dan
program-
program lain yang terutama berkaitan dengan keadaan si pelaku tindak pidana. 10). Suatu
ringkasan
aspek-aspek
yang
terpenting dari risalah kemasyarakatan, termasuk
rekomendasi-rekomendasi
khusus yang berkaitan dengan pemidanaan,
bilaman
mengadili memintanya.
perkara
hatan yang sangat berat, yakni kejahatankekerasan
yang
menggunakan
senjata sehingga jelas membahayakan korban, kejahatan kesusilaan yang membuat korban sangat menderita, kejahatan terhadap keamanan negara, ekonomi, bandar narkoba atau korupsi. satu
pihak
pidana
perampasan
kemerdekaan akan tetap ada, dan di lain pihak keburukan-keburukan pidana
yang
perampasan
melekat
pada
kemerdekaan
sulit
dihindari, maka sekalipun pidana perampasan
pidana pernah terlibat.
fasilitas-fasilitas
bersyarat, kecuali terhadap kejahatan-keja-
Di
pidana bersyarat. 8). Laporan
diutamakan kemungkinan penjatuhan pidana
kejahatan
pelaku tindak pidana.
lingkungan
2. Peran Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Di dalam peradilan pidana hendaknya
pengadilan
yang
tersebut
telah
kemerdekaan
diusahakan
untuk
tumbuh
sebagai sarana reformasi dengan pendekatan manusiawi,
namun
sifat
aslinya
sebagai
lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan. Hal ini menjadi dasar bagi negaranegara di dunia termasuk Indonesia untuk mencari
alternatif
pidana
perampasan
kemerdekaan antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat institusional dalam bentuk pidana bersyarat. Pidana bersyarat sebagai salah satu alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan mempunyai keunggulan-keunggulan pidana
perampasan
tersendiri
dibanding
kemerdekaan,
karena
dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan di dalam masyarakat, sehingga kerugian-kerugian yang mungkin terjadi akibat
6
Penerapan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan - Novelina MS Hutapea
penerapan pidana perampasan kemerdekaan
terpidana
dapat dihindari.
masyarakat
Dengan penerapan pidana bersyarat,
untuk
memperbaiki
yang
secara
dirinya
fakultatif
di
dapat
dibantu oleh lembaga reklasering, hal ini
maka diberi kesempatan kepada terpidana
merupakan
untuk
dalam
pengakuan, penggunaan, dan pengembangan
untuk
atas rasa tanggung jawab yang merupakan
melanjutkan aktivitasnya sehari-hari sebagai
bagian yang penting dari setiap manusia,
manusia, sehingga tetap tidak menimbulkan
termasuk
kerugian
penjelasan tersebut berarti pidana bersyarat
memperbaiki
masyarakat
dan
dirinya
di
memungkinkannya
bagi
masyarakat
ataupun
cermin
pelaku
yang
tindak
mengutamakan
pidana
Dengan
keluarganya. Selain itu dengan menjalani
juga
pidana
mencegah/menanggulangi tindak pidana.
di
luar
lembaga
dapat
dicegah
terjadinya cap/label penjahat bagi terpidana akan tetapi para petugas pembina dapat membina dengan menggunakan segala fasilitas yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan
Sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, pidana bersyarat akan berperan untuk memperbaiki penjahat terutama bagi penjahat pemula tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat bahwa sosialisasi dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam
Pidana bersyarat juga akan memberi perlindungan bagi masyarakat, sebab dengan menghindarkan terpidana dari pengaruh buruk kemerdekaan,
maka
masyarakat akan terlindungi dari kemungkinan timbulnya penjahat yang lebih berat yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Selanjutnya dengan
memberikan
sarana
3. Penerapan Pidana Bersyarat dalam Praktek Penegakan Hukum Pelaksanaan pidana bersyarat, harus selalu dihubungkan dengan keseluruhan sistem
kesempatan
luas, sebab hampir segala sub sistem di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana dalam arti luas ini terlibat di dalamnya. Rasa keterlibatan tersebut masih harus ditingkatkan secara sistematis, sebab pelaksanaan pidana bersyarat sampai saat ini belum mencerminkan asas-asas
umum yang
mendasari
pidana
bersyarat. Dalam prakteknya berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, jaksa dan hakim tampaknyamasih sangat selektif dan membatasi diri di dalam menuntut atau menjatuhkan sanksi pidana bersyarat
arti bukan penjahat yang sesungguhnya.
pencabutan
sebagai
penyelenggaraan hukum pidana dalam arti
rehabilitasi terpidana
pidana
berperan
bagi
walaupun
terhadap
tindak
pidana
yang
tergolong ringan dan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Hal ini tampak pada masih sedikitnya jenis-jenis tindak pidana yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana
bersyarat
dan
masih
sedikitnya
penjatuhan pidana bersyarat dibandingkan dengan
penjatuhan
pidana
perampasan 7
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
kemerdekaan, perampasan
dalam
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@201
hal
kemerdekaan
mana
pidana
Sebagai alternatif pidana perampasan
masih
banyak
kemerdekaan, pidana bersyarat akan berperan
dijatuhkan. Melihat
sebagai sarana untuk merehabilitasi terpidana, kenyataan
tersebut,
cukup
beralasan untuk meningkatkan usaha-usaha
melindungi masyarakat dan mencegah/ menanggulangi tindak pidana.
guna melembagakan pidana bersyarat ini di
Dalam
praktek
penegakan
hukum
dalam masyarakat. Lembaga legislatif baik
ternyata
pusat maupun di daerah diharapkan dapat
diterapkan oleh hakim dan hal ini terbukti dari
memikirkan pembiayaan yang cukup memadai.
masih
Individu dan organisasi-organisasi sosial di
perampasan kemerdekaan meskipun untuk
dalam masyarakat serta lembaga-lembaga
tindak pidana yang bukan tergolong tindak
pemerintah yang ditugasi dalam pelaksanaan
pidana
pidana
menimbulkan kerugian yang besar bagi korban
bersyarat
ini
sudah
seharusnya
mempunyai kewajiban untuk memberikan
pidana
bersyarat
banyaknya
berat
atau
masing jarang
penjatuhan
membahayakan
pidana
dan
atau masyarakat.
informasi kepada masyarakat serta kepada badan
legislatif,
dalam
rangka
mem-
Daftar Pustaka
perkenalkan dan menggalakkan pentingnya penanganan pelaksanaan pidana bersyarat secara
sungguh-sungguh
sebab
bila
dilaksanakan secara efektif pidana bersyarat akan menjadi salah satu cara yang tepat untuk merehabilitasi
narapidana
dan
sekaligus
menanggulangi tindak pidana.
Penutup
Pidana bersyarat perlu dijatuhkan hakim bagi
pelaku
memperhatikan
tindak dan
pidana
dengan
mempertimbangkan
hakekat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu tindak pidana, riwayat dan perilaku
Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 1994. Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Lamintang, PAF., Hukum Penintensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2008. Prakoso Djoko, Hukum Penintensier, Liberty, Yogjakarta, 1988. Priyatno Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006. Waluyo Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, 2004. KUHP dan Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Asa Mandiri, Jakarta, 2006.
pelaku tindak pidana pada setiap kasus. Selanjutnya pidana bersyarat dapat diterapkan bila hakim memutuskan untuk menerapkan pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka
Catatan : Tulisan ini telah dipublikasi pada Majalah Ilmiah : Dinamika, Vol. 9 No. 2 MeiAgustus 2012; ISSN : 1693-1912.
pendek.
8
