JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013
ISSN: 2087-040X
PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN PRIMKOKAS (PRIMER KOPERASI KARYAWAN KRAKATAU STEEL) CILEGON Nugrahini Kusumawati1, Novi Liana2 1. 2.
Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Alkhaeriyah Banten ABSTRACT
Primary Cooperative Employeesof Krakatau Steel is one of the corporate tax payers engaged in the field of cooperatives that have tax obligations.The tax liabilities include income taxes related to both individual and corporate. By doing tax planning section 21 above in Primary Cooperative Employeesof Krakatau Steel Cilegon permanent employees will be able to minimize the tax burden so that it can lead to tax savings. The formulation of the problem in this study (1). How to calculate income tax section 21 based on Primary Cooperative Employees of Krakatau Steel and tax laws that apply? (2). How the implementation of tax planning income tax on employees Primary Cooperative Employees of Krakatau Steel section 21? In the calculation of Income Tax Article 21 Primary Cooperative Employees of Krakatau Steel using Gross Up Method is to provide tax benefits to the employees of the tax due. Keywords : Income tax section 21, tax planning PENDAHULUAN Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak (tax evasion) jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar, perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial . Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak. Banyak pula perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak yang merupakan langkah awal dari manajemen pajak. 42
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013
ISSN: 2087-040X
Termasuk juga PRIMKOKAS (Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel) yang merupakan suatu badan usaha dalam bentuk koperasi dan termasuk dalam perusahaan yang membayar Pajak Penghasilan badan dan pajak penghasilan karyawan yang tentunya menginginkan agar pembayaran pajak terhadap negara di seminimalkan mungkin tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang ada dalam negara itu sendiri. Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (PRIMKOKAS) merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak pada bidang perkoperasian yang memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa semua kewajiban pajak pasti akan berakibat mengurangi laba perusahaan. Untuk dapat mengurangi kewajiban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian fenomena di atas perlu dilakukan penelitian; (1) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PRIMKOKAS dan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku? (2) Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PRIMKOKAS? BAHAN DAN METODE Menurut UU No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perencanaan PajakMenurut Lyons Susan M dalam bukunya International Tax Glossary : Tax planning is arrangement of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability. “Perencanaan Pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang mmelakukan usaha perorangan atau bisnis, yang bertujuan untuk meminimalisir kewajiban pajaknya”. Tujuan perencanaan pajak; (1) Meminimalisir beban pajak yang terutang, tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (a) Memaksimumkan Laba setelah pajak; (b) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus; (c) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisiensi dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi; (2) Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrative maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, hukuman kurung atau penjara; (3) Melaksanaan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak ( PPh pasal 21, pasal 22 dan Pasal 23 ) Manfaat Perencanaan Pajak adalah sebagai berikut; (a) Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya dapat dikurangi; (b) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasikan kebutuhan kas untuk pajak dan menemtukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Mengefisiensikan beban pajak adalah melalui penghematan pajak (tax saving), yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak mengelakan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-pruduk yang ada pajak petambahan nilainya atau pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurahi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukam sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang termasuk dalam ruang lingkup pemajakan, sedang pengindaran pajak juga merupakan usaha yang sama dengan cara
43
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013
ISSN: 2087-040X
mengeksploitir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dimana aparata perpajakan tidak dapat melakukan apa-apa. Metode Penghitungan PPh Pasal 21 ; 3(tiga) metode yang biasa digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21, yaitu ; Pertama, Gross Method ( PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Formula penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhutang menggunakan metode ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-110/p.j/2003 adalah : Gaji setahun Rp xxxx Ditambah : Premi yang ditanggung perusahaan Rp xxxx Penghasilan Bruto Rp xxxx Dikurangi : Biaya Jabatan Rp xxxx Iuran pensiun Rp xxxx Iuran THT Rp xxxx Rp xxxx Penghasilan Netto setahun Rp xxxx Dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak sendiri Rp xxxx Tambahan WP kawin Rp xxxx Tambahan anak (maksimal 3) Rp xxxx Rp xxxx Penghasilan Kena Pajak Rp xxxx PPh Pasal 21 Tarif 5% Rp xxxx Tarif 15% Rp xxxx Tarif 25% Rp xxxx Tarif 30% Rp xxxx Rp xxxx PPh Pasal 21 setahun Rp xxxx PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Pasal 21 setahun/12) Rp xxxx Kedua, Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagainya dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1), Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan penghasilan atau Wajib Pajak yang dikenankan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed Profit ). Berikut perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Net method : Gaji setahun Rp xxxx Ditambah : Premi yang ditanggung perusahaan Rp xxxx Penghasilan Bruto Rp xxxx Dikurangi : Biaya Jabatan Rp xxxx Iuran pensiun Rp xxxx Iuran THT Rp xxxx Rp xxxx 44
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013
ISSN: 2087-040X
Penghasilan Netto setahun Rp xxxx Dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak sendiri Rp xxxx Tambahan WP kawin Rp xxxx Tambahan anak (maksimal 3) Rp xxxx Rp xxxx Penghasilan Kena Pajak Rp xxxx PPh Pasal 21 Tarif 5% Rp xxxx Tarif 15% Rp xxxx Tarif 25% Rp xxxx Tarif 30% Rp xxxx Rp xxxx PPh Pasal 21 setahun Rp xxxx PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Psl 21 setahun/12) Rp xxxx Ketiga. Gross-Up Method ( Tunjangan pajak yang di gross up ) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. metode pemotongan pajak PPh Pasal 21 dimana perusahaan atau pemberi kerja memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan perhitungan matematika tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan dan metode ini tidak dikenai koreksi fiskal karena tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Formula penghitungan PajakPenghasilan (PPh) Pasal 21 terhutang menggunakan metode ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-110/p.j/2003 adalah: Gaji setahun Rp xxxx Tunjangan pajak Rp xxxx Ditambah : Premi yang ditanggung perusahaan Rp xxxx Penghasilan Bruto Rp xxxx Dikurangi : Biaya Jabatan Rp xxxx Iuran pensiun Rp xxxx Iuran THT Rp xxxx Rp xxxx Penghasilan Netto setahun Rp xxxx Dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajip Pajak sendiri Rp xxxx Tambahan WP kawin Rp xxxx Tambahan anak (maksimal 3) Rp xxxx Rp xxxx Penghasilan Kena Pajak Rp. xxxx PPh Pasal 21 Tarif 5% Rp xxxx Tarif 15% Rp xxxx Tarif 25% Rp xxxx Tarif 30% Rp xxxx Rp xxxx PPh Pasal 21 setahun Rp xxxx PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Pasal 21 setahun/12) Rp xxxx 45
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013
ISSN: 2087-040X
Perbedaan prinsipil antara Net Method dengan Gross-Up Method adalah sebagai berikut; (1) Bahwa pada Net Method besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada Gross-Up Method besarnya tunjangan pajak Pasal 21 tersebut dimasukan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21; (2) Bahwa pada Net Method, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak bias dibiayakan ( non deductible )sedangkan pada Gross-Up Method seluruh tunjangan pajaknya bias dibiayakan (deductible) Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan adalah untuk menjamin terlaksananya fungsi pajak sebagai penghimpun dana (budgetair) dari sektor pribadi ke sektor umum diperlukan perangkat pasti dan mengikat. Kepastian hukum diperlukan untuk meminimalisasi perlawanan yang timbul pada saat pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam undang-undang diatur mengenai subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, tarif pajak, pembayaran serta ketentuan lain yang diperlukan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi pemotongan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Khususnya untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pedoman yang digunakan antara lain; (1) Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis,deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sebenarnya berdasarkan apa yang nampak, biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data, menganalisis yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan untuk mendukung peneliti ini adalah; (a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, data primer dikumpulkan dengan menggunakan observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) langsung yang dilakukan oleh penulis sendiri pada karyawan PRIMKOKAS Cilegon; (b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, adapun data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, media online, dan laporan keuangan yang ada pada PRIMKOKAS Cilegon. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh pasal 21 pada Karyawan Primkokas. Adapun teknik analisa data yang dilakukan penulis antara lain; (1) Menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PRIMKOKAS berdasarkan Undang-undang yang berlaku dengan perhitungan perusahaan; (2) Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan atas pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PRIMKOKAS dengan menggunakan metode Gross Method, net Method dan GrossUp Method ( Tunjangan pajak yang di gross up). Adapun mengenai metode tersebut yaitu; (a) Gross Method ( PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan; (b) Net Method ( PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagainya dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1), 46
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013
ISSN: 2087-040X
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan penghasilan atau Wajib Pajak yang dikenankan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed Profit) (c).Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Metode pemotongan pajak PPh Pasal 21 dimana perusahaan atau pemberi kerja memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan perhitungan matematika tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan. Berikut merupakan rumus Gross Up yang sesuai dengan UU PPh No.36 tahun 2008 ini belum ada terdapat dalam literature pepajakan apapun. Formulasi Gross Up PPh pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (Tarif Progresif). Rumus Gross-up untuk perhitungan tunjangan PPh pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan tarif Progresif UU pajak Penghasilan: Tabel 1. Rumus Gross-up Method PKP s/d Rp 50.000.000,00
=
PKP diatas 50 juta s/d 250 juta
=
PKP diatas 250 juta s/d 500 juta
=
PKP diatas 500 juta
=
(
)
(
)
(
)
HASIL DAN PEMBAHASAN Berikut merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan Penerapan Perencanaan Pajak : Tabel 2. Penerapan Perencanaan Pajak No Nama Judul Metode Penelitian Hasil 1 Amarus Penerapan Penelitian bersifat melakukan perencanaan pajak Sholihin Perencanaan Pajak kualitatif. yaitu perencanaan pajak Akuntansi atas PPh Pasal 21 Pengumpulan data penghasilan pasal 21 atas Fakultas pada Karyawan dengan wawancara, karyawan yaitu dengan Gross Up Ekonomi dan Sebagai Upaya observasi langsung Method perusahaan berhasil Bisnis, Penghematan dan analisa menghemat pengeluaran PPh Universitas Beban Pajak di dokumen. Analisis Badan PPh Badan perusahaan Pembangunan PT. Garam data bersifat sebelum tax planning yaitu Nasional“ Persero (Tbk) induktif, kualitatif, sebesar Rp. 2.324.945.763 lebih veteran” Jawa Surabaya. hasil penelitian besar dibandingkan setelah tax Timur 2013 lebih menekankan planning yaitu sebesar Rp. makna daripada 2.140.803.783. timbul generalisasi penghematan pajak (tax saving) yaitu sebesar Rp. 184.141.980
47
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013 2
Hera Bugis Indina Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makassar 2013
Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Semen Tonasa
ISSN: 2087-040X Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif comparative,yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada.
kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode Gross-Up Method dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan dapat menghemat beban pajak badan secara komersial
Berikut merupakan kebijakan PRIMKOKAS tehadap karyawannya yang berhubungan dengan perpajakan khususnya PPh pasa 21 adalah sebagai berikut; (1) Penghasilan karyawan berasal dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan lainnya, salah satunya tunjangan hari raya itu pun untuk karyawan yang bekerja dengan masa kerja minimal satu tahun; (2) Tunjangan transportasi; (3) Tunjangan Makan; (4) Tunjangan Lembur; (5) Tunjangan Kesehatan (medical); (6) Tunjangan Rumah; (7) Premi Adapun data salah satu karyawan yang diperoleh untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : Yusi ,tidak kawin (TK) bekerja pada PRIMKOKAS sebagai senior Chasier dengan memperoleh gaji pokok sebesar Rp.2.200.000. tunjangan rumah Rp 150.000, tunjangan transport Rp 236.300, tunjangan uang makan Rp 240.000 , Tunjangan kesehatan Rp 315.000. Yusi membayar Iuran JHT sebesar Rp 45.500, simpanan wajib Rp 150.000, PRIMKOKAS membayar iuran pensiun Untuk yusi kedana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 180.000 sebulan sedangkan yusi membayar iuran pensiun Rp 85.000, PRIMKOKAS juga mangikuti program Jamsostek premi asuransi kecelakaan dan premi asuransi kematian yang dibayar pemberi kerja masing-masing Rp 17.000 dan Rp 5.500 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan, yusi menerima THR dan bonus sebesar Rp 8.265.100
48
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013
ISSN: 2087-040X
Tabel 3. Analisis perhitungan PPh pasal 21 Nama : Yusi Status : Tidak Kawin (TK)
Penghasilan Gaji pokok Tunjangan PPh Tunjangan lainnya Asuransi THR dan Bonus Total penghasilan bruto Pengurang Biaya jabatan Iuran pensiun Simpanan pokok Iuran JHT Total penghasilan netto PTKP Penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 setahun Tunjangan pajak PPh Ps 21 yang dipotong
Gross Method
Net Method
Gross-up Method
Rp 26.400.000 _ Rp 11.295.600 Rp 270.000 Rp 8.265.100 Rp 46.230.700
Rp 26.400.000 _ Rp 11.295.600 Rp 270.000 Rp 8.265.100 Rp 46.230.700
Rp 26.400.000 Rp 855.430 Rp 11.295.600 Rp 270.000 Rp 8.265.100 Rp 46.230.700
Rp 2.311.535 Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 546.000 Rp 40.553.165 Rp 24.300.000 Rp 16.253.165 Rp 812.658 _ Rp 812.658
Rp 2.311.535 Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 546.000 Rp 40.533.165 Rp 24.300.000 Rp 16.253.165 Rp 812.658 _ _
Rp 2.311.535 Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 546.000 Rp 41.408.595 Rp 24.300.000 Rp 17.108.595 Rp 855.430 Rp 855.430 _
Metode yang tepat untuk mengefisiensikan pajak PPh Pasal 21 terutang bagi PRIMKOKAS, maka perlu diperhatikan dari beberapa sudut pandang; (a) PPh yang harus dipotong/ ditanggung karyawan; (b) Take Home Pay karyawan; (c) Biaya Fiskal yang ditanggung oleh Perusahaan; (c) Laba bersih perusahaan PPh yang harus dipotong/ ditanggung karyawan Menghitung PPh yang harus dipotong/ditanggung karyawan melalui 3 (tiga) metode, dari perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu; (1) Menggunakan metode PPh Pasal 21 yang dipotong langsung dari gaji karyawan, maka gaji karyawan akan mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 40.533.165/tahun dikurangi pajak terutang yang ditanggungnya sebesar Rp 812.658. maka perhitungan pada perhitungan Gross Method diketahui jumlah penghasilan yang uun selama satu tahun yaitu sebesar Rp 39.720.507 atau Rp 3.310.042/bulan; (2) Perusahaan menggunakan metode PPh yang ditanggung oleh perusahaan, maka gaji karyawan tidak akan mengalami perubahan dengan metode pertama yaitu sebesar Rp 40.533.165. Pada perhitungan Net method diketahui bahwa PPh Pasal 21 karyawan yang terutang pertahun juga tidak mengalami perubahan dengan metode pertama sebesar Rp. 812.658, tetapi dengan metode ini karyawan tidak menanggung PPh yang terutang dan perusahaan yang menanggung PPh terutang tersebut; (3) Meode PPh Pasal 21 terutang di gross up perusahaan, maka gaji karyawan akan naik menjadi Rp 41.408.594 dibanding dengan menggunakan dua metode sebelumnya yaitu sebesar Rp 40.533.165. Pada perhitungan Gross and net Method diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar Rp 812.658 jumlah ini lebih kecil disbanding menggunakan Gross-Up method yaitu sebesar Rp 855.430, tetapi dalam hal ini karyawan tidak menanggung PPh Pasal 21 terutang . karena adanya tunjangan pajak yang telah diberikan perusahaan sebesar PPh terutang yaitu Rp 855.430 pada karyawan. Metode ini memberikan dampak 49
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013
ISSN: 2087-040X
yang baik untuk karyawan karena penghasilan karyawan meningkat dengan adanya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan yang diakui sebagai penghasilan karyawan, dan bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan pada karyawan dapat menjadi biaya pengurang penghasilan pada perhitungan laporan keuangan Fiskal PPh Badan. Take Home Pay Karyawan Melakukan perencanaan terhadap PPh Pasal 21 yang tepat bagi perusahaan, maka perusahaan harus melakukan perhitungan dan perbandingan tingkat Take Home Pay karyawan berdasarkan 3 (tiga) metode perhitungan PPh Pasal 21. Berikut merupakan Perhitungan take home pay tersebut adalah: Tabel 4. Perbandingan take home pay karyawan keterangan Gaji dan tunjangan Tunjangan PPh Asuransi THR dan Bonus Pengurang Iuran pensiun Simpanan pokok Iuran JHT PPh pasal 21 Take home pay
Gross Method
Net Method
Gross-Up Method
Rp 37.695.600 _ Rp 270.000 Rp 8.265.100
Rp 37.695.600 _ Rp 270.000 Rp 8.265.100
Rp 37.695.600 Rp 855.430 Rp 270.000 Rp 8.265.100
Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 546.000 Rp 812.658 Rp 42.052.042
Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 546.000 _ Rp 42.864.700
Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 546.000 Rp 855.430 Rp 42.864.700
Table 4 dapat dilihat bahwa menggunakan Metode Net dan metode Gross Up akan memberikan take home pay yang terbaik bagi karyawan. Biaya Fiskal yang ditanggung oleh Perusahaan Koreksi fiskal, perusahaan tidak akan dirugikan dengan diberikannya tunjangan pajak kepada karyawan karena tidak ada selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus dibayar perusahaan, dengan menggunakan gross Method dan gross-Up method. Dalam hal ini perusahaan menggunakan metode Gross Up pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Dalam Metode Gross Up tunjangan yang diberikan perusahaan yang menjadi pengeluaran perusahaan diakui sebagai penghasilan yang menambah jumlah penghasilan karyawan sehingga penghasilan karyawannya pun meningkat akibat menerima tunjangan tersebut. Sedangkan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal pemberian tunjangan pajak dapat dibiayakan (deductible expenses), yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga beban pajak badan pun Lebih efisien. Berikut merupakan perhitungsn PPh pasal 21 salah satu karyawan dalam koreksi fiskal. Tabel 5. Perbandingan Biaya Fiskal yang ditanggung perusahaan Keterangan Gaji dan tunjangan Tunjangan PPh Asuransi THR dan Bonus Pengurang
Gross Method Rp 37.695.600 _ Rp 270.000 Rp 8.265.100
Net Method Rp 37.695.600 _ Rp 270.000 Rp 8.265.100
Gross-Up Method Rp 37.695.600 Rp 855.430 Rp 270.000 Rp 8.265.100
50
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013 Iuran pensiun Simpanan pokok Iuran JHT PPh pasal 21 Take home pay Biaya Fiskal : Penghasilan Bruto Biaya Komersial: Biaya Fiskal ditambah Iuran pensiun Iuran JHT PPh pasal 21 Jumlah Selisih biaya Fiskal dan biaya Komersial
ISSN: 2087-040X Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 546.000 Rp 812.658 Rp 42.052.042
Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 546.000 _ Rp 42.864.700
Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 546.000 Rp 855.430 Rp 42.864.700
Rp 46.230.700
Rp 46.230.700
Rp 46.230.700
Rp 1.020.000 Rp 546.000 _ Rp 47.796.700
Rp 1.020.000 Rp 546.000 Rp 812.658 Rp 48.609.358
Rp 1.020.000 Rp 546.000 Rp _ Rp 47.796.700
Rp 1.566.000
Rp 2.378.658
Rp 1.566.000
Laba Bersih Perusahaan Dari table di atas dapat dilihat hasil dari perhitungan PPh pasal 21 untuk 5 orang karyawan sebesar Rp 7.731.454 dimana jumlah tersebut merupakan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan menggunakan Metode Gross-Up kepada karyawannya dan akan menjadi biaya perusahaan pada laporan keuangan komersial sehingga laba bersih perusahaan menurun tetapi biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan pada saat perhitungan laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan sehingga PPh Badan akan lebih efisien dan laba bersih perusahaan pun akan meningkat. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PRIMKOKAS sudah melakukan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-undang perpajakan hanya saja dalam Perhitungan PPh pasal 21 karyawan, PRIMKOKAS menggunakan Gross Up Method yaitu dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar pajak terutangnya. Tunjangan pajak tersebut diakui sebagai penghasilan karyawan, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan fiskal tunjangan ini dapat menjadi pengurang penghasilan Bruto yang berdampak baik bagi perusahaan; (2) Dari ketiga metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu Gross Method, Net Method dan Gross-Up Method. Maka dapat ditarik kesimpulan perusahaan telah melaksanakan perencanaan dengan baik perusahaan menggunakan Gross-Up method dalam perhitungan PPh pasal 21 Karyawan. Metode Gross-Up adalah cara yang paling adil, karena perusahaan yang menerapkan ini memperlakukan karyawannya sebagai mitra perusahaan. seperti halnya dalam etika bisnis salah satunya harus ada keadilan diantara kedua belah pihak. Dengan menggunakan metode Gross-Up tampak beban PPh pasal 21 yang disetor lebih besar dibanding metode lainnya. Namun sebagain perencanaan pajak pasti akan mengetahui bahwa ada nilai lebih bagi karyawan (take home pay) dan bagi PPh Badan dalam perhitungan laporan keuangan fiskal.
51
JBBE, Vol.06, No.1, Feb. 2013
ISSN: 2087-040X
DAFTAR PUSTAKA Chairil Anwar Pohan. 2011. Optimizing Corporate Tax Management. Pertama. Bumi Aksara. Jakarta. Djoko Muljono. 2006. Akuntansi pajak. Andi. Yogyakarta. Erly Suandy. 2011.Hukum Pajak. edisi 5. Salemba Empat. Jakarta Gunadi. 2002. Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta. Mohammad zain. 2003. Managemen Pajak. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. Nursoleh. 2006. Metodologi Penelitian. Daffa Putra Perdana. Serang. Siti Resmi. 2009. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.cetakan 15. Alfabeta. Bandung.
52
