PENERAPAN NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA UTARA FRISCA MARSELA TANASELA FLORENCE D. J. LENGKONG FEMMY. TULUSAN
Abstract : The implementation of mental revolution vale is a mind program from president of republic Indonesia. But the implementation of the program is not run snoothly at this moment cause there are many problems happend in the implementation of mental revolution such as beliefeness, hope, compasionate, and civil cocupation as a subjec. This research uses qualitative research methods. Informant research by as much as 10 (ten) the informant i.e. consists of 1 head of the Agency, 1 Secretary, 1 head of the Agency, then 2 officers and 2 community. Data collection techniques used i.e., interview techniques, techniques of observation/observation, and technical documentation. As well as the Data analysis techniques used for Data Reduction, namely, The Presentation of Data, as well as the withdrawal of conclusions based on research conducted the nation's Unity in the body of researchers and politics of North Minahasa Regency researched through observation, reality as well as data or documents such as the report of the performance government agencies, strategic plan, a long-term plan. The conclusion can be drawn in the research in the body of the unity of the nation and the Politics of North Minahasa Regency in implementing a Mental revolution of values through 4 Filosofi basic Mental Revolution values as follows: Keyword : The values of the revolution mental, Civil State Apparatus
masyarakat dituntut menjadi sumber daya
PENDAHULUAN Berbicara mengenai Pemerintah dan masyarakat berarti kita berbicara mengenai Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya
kemampuan
setiap
manusia
ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. Sebagai seorang pemimpin yang juga merupakan sumber daya manusia, tak lepas dari sorotan publik dimana pemerintah yang mengemban tugas dan tanggung jawab seharihari sebagai memberi pelayanan kepada
manusia yang berkualitas yang mampu memberikan
pelayanan
terbaik
kepada
masyarakat juga harus memiliki etika dan perilaku yang baik agar keberlangsungan proses pemberian pelayanan dapat berjalan dengan semestinya. Masyarakat pun sebagai penerima pelayanan dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Namun
pada
hakikatnya
dizaman
reformasi birokrasi ini masih banyak terdapat masalah-masalah
yang
disebabkan
oleh
buruknya pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perilaku dan etika yang buruk yang kerap kali ditunjukkan oleh pemerintah
seakan-akan
telah
hidup
membudaya dan telah menjadi karakter buruk dari para pemberi pelayanan. Banyaknya
praktek-praktek
penyimpangan
seperti
karakter si pemberi pelayanan namun juga
korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai
karena keadaan prosedur yang berlebihan
penyakit-penyakit birokrasi lainnya tumbuh
yang
menjamur dikalangan pemerintah. Aparatur
berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi
sipil negara yang seharusnya menjalankan
masyarakat ketika dalam keadaan mendesak.
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan
ketentuan hukum yang berlaku tidak lagi
sejumlah aparatur sipil negara yang “nakal”
mampu menjalankan tanggung jawabnya itu
untuk mengambil keuntungan.
dengan baik dan benar. Masyarakatpun yang
mengakibatkan
Hal
ini
pelayanan
perlahan-lahan
menjadi
mendorong
terhimpit oleh keadaan yang disebabkan oleh
masyarakat untuk menuntut adanya suatu
pemberian pelayanan yang buruk mengambil
perubahan, bukan hanya janji-janji manis
jalan pintas dengan melakukan perbuatan
yang sering di ucapkan pemerintah ketika
yang melanggar hukum seperti memberikan
ingin
sejumlah imbalan agar keperluannya cepat
pemilihan saja namun ada nya bukti nyata
terlayani. Hal ini begitu meresahkan sebagian
berupa perubahan karakter pemerintah secara
besar
signifikan
rakyat
kecil
yang
hanya
mengambil
yang
hati
rakyatnya
terjadi
pada
ditengah-tengah
menggantungkan harapannya pada pemberian
kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat
pelayanan yang sesuai dengan undang-
situasi seperti ini dibawah kepemimpinan
undang, mereka yang memiliki kekuasaan,
presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang
uang, dan jabatan dapat menerima pelayanan
terpilih pada pemilihan presiden dan wakil
dengan cepat dan baik sedangkan bagi rakyat
presiden tahun 2014 lalu memberikan suatu
kecil yang tidak memilki kekuasaan, uang dan
harapan baru bagi masyarakat akan perubahan
jabatan tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya
karakter dari aparatur sipil negara sebagai
dalam pembuatan ktp, kartu keluarga, atau
pemberi pelayanan publik. Lewat ke-9 agenda
keperluan-keperluan administrasi lainnya agar
prioritas
cepat untuk dilayani maka masyarakat harus
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan
memberi sejumlah imbalan kepada si pemberi
Jusuf Kalla, terutama Nawa Cita ke delapan
pelayanan tersebut hal seperti ini seakan akan
untuk melakukan revolusi karakter bangsa,
telah
didalam
dan sesuai dengan Roadmap Reformasi
kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Birokrasi Nasional Indonesia tahun 2015-
Bahkan aparatur sipil negara yang “nakal” ini
2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui
tidak lagi malu dan terang-terangan untuk
peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11
meminta sejumlah uang sebagai stimulus
tahun 2015 dimana salah satu agenda dalam
untuk
Reformasi
menjadi
rahasia
memperlancar
umum
pekerjaan
yang
dikerjakannya. Penyimpangan-penyimpangan seperti ini terjadi bukan hanya karena sifat dan
Nawa
Birokrasi
Cita
pembangunan
adalah
dilakukan
Revolusi Mental para Aparatur Sipil Negara.
Begitupula di Badan Kesatuan Bangsa
kabupaten Minahasa Utara yang masih belum
dan Politik kabupaten Minahasa Utara yang
mencerminkan Revolusi mental sebagaimana
merupakan salah satu badan yang ada di
salah satu yang menjadi agenda pemerintah
pemerintahan kabupaten Minahasa Utara yang
yaitu untuk melakukan revolusi karakter
tugasnya melaksanakan penyusunan dan
bangsa yang didalamnya bertujuan untuk
pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas
menghadirkan Aparatur Sipil Negara yang
pembantuan dibidang kesatuan bangsa dan
berkualitas dan mampu menjalankan tugas
politik yang menjadi kewenangan daerah yang
dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum
diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada
yang berlaku. Selain itu akibat proses yang
Pemerintah Daerah yang juga turut memberi
terlalu berbelit-belit membuat masyarakat
pelayanan
yang
kepada
masyarakat
dalam
akan
mengurus
perizinan
Badan
menanamkan nilai-nilai kebangsaan terhadap
Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten
masyarakat, serta dalam mengurusi setiap hal
Minahasa Utara merasa dirugikan karena
yang berkaitan dengan perijinan-perijinan
banyak hal yang seharusnya mudah untuk
organisasi dan dalam penangan konflik-
dilaksanakan namun menjadi lebih sulit
konflik SARA yang terjadi ditengah-tengah
karena buruknya kinerja Aparatur sipil Negara
masyarakat.
ini
yang ada disana. Atas dasar isu yang
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Badan
berkembang tersebut peneliti tertarik untuk
Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten
melihat secara langsung apakah aparatur sipil
Minahasa Utara dituntut untuk memiliki
negara yang berada khususnya di badan
karakter yang baik dengan mencerminkan
kesatuan bangsa dan politik kabupaten
Etika
pemberi
minahasa utara benar telah menerapkan nilai-
pelayanan, pemenuhan kebutuhan masyarakat
nilai revolusi mental sebagai acuan untuk
yang berkaitan dengan tugas di Badan
memberikan pelayanan yang terbaik bagi
Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten
masyarakatnya
Minahasa
dapat
sebagaiman isu yang berkembang ditengah
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
masyarakat. Untuk itu peneliti mengangkat
sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun
sebuah judul penelitian mengenai “Penerapan
ternyata berdasarkan isu yang berkembang
Nilai-Nilai Revolusi Mental Aparatur Sipil
ditengah
Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dan
Pemerintah
Perilaku
Utara
dalam
sebagai
dituntut
masyarakat
hal
untuk
bahwa
di
Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Minahasa
Utara
masih
belum
mampu
mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat akibat Etika serta perilaku yang ditujukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
atau
malah
sebaliknya
kabupaten Minahasa Utara”. Penerapan penerapan
adalah
tindakan
pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.
kata lain gambaran terminal tujuan dan
Nilai-nilai McShane dan Von Glinow (2010:47) berpendapat
bahwa
nilai-nilai
trik pencapaian (miles stone) ini harus
adalah
keyakinan yang stabil dan evaluatif yang
jelas. b.
Harus ada desain Belief, keyakinan dan
menunjukkan preferensi kita untuk hasil atau
Nilai operasional
tindakan dalam berbagai situasi. Merupakan
Untuk memastikan perjalanan Revolusi
persepsi tentang apa yang baik atau buruk,
mental
benar atau salah. Nilai-nilai berfungsi sebagai
kembali ke titik awal, maka perlu suatu
pedoman moral yang mengarahkan motivasi,
patokan keyakinan. Keyakinan berisi
keputusan dan tindakan kita. Nilai-nilai
tentang hal-hal yang kita percayai
berhubungan dengan konsep diri karena
meskipun kita belum melihatnya terjadi
sebagian mendefinisikan siapa kita sebagai
secara fisik. Neuroscience dan psikologi
individu dan sebagai anggota kelompok
perilaku akan menunjukkan kepada kita
dengan nilai-nilai yang sama.
bahwa apa yang dipercayai seseorang
Revolusi mental
akan
tidak
offside
atau
mempengaruhi
menciut
perilaku
dan
Revolusi Mental adalah perubahan
tindakan. Tidak saja mempengaruhi
mendasar yang relatif cepat dalam cara
respons, keyakinan juga mempengaruhi
berpikir, bertindak, dan bekerja. Revolusi
hasil. Oleh karena itu perlu dibentuk dan
mental menurut presiden Joko Widodo adalah
disepakati apa saja Nilai dan Keyakinan
revolusi jiwa bangsa dari jiwa budak yang
kolektif yang harus dipegang erat oleh
negativisme ke jiwa merdeka yang penuh
stakeholder
dengan keunggulan atau positifisme
mengarungi proses revolusi mental.
Menurut Hendrik Lim,MBA dkk dalam
c.
Harus
alias
ada
citizen
Compassionate,
dalam
dalam
bukunya “Indonesia Baru Mental Baru” (hal
mengeksekusi revolusi mental
52-56) mengemukakan ada 4 filosofi dasar
Revolusi dan reformasi sikap mental
dalam menggerakan Revolusi Mental.
bukan perkara gampang. Ini perkara yang
a.
Harus ada rancangan Harapan, yang
amat sulit. Apalagi kalau kita bicara
berisi janji kemajuan dan perbaikan
mental. Kita mendekonstruksikan alam
Supaya berhasil dan bisa mengajak ke
bawah
pesertaan,
stakeholders,
kebiasaan yang telah hidup melekat amat
maka aksi revolusi mental harus punya
lama dalam suatu masyarakat. Ia bersifat
gambaran yang jelas: perbaikan apa yang
mengikat
akan dihasilkan ketika revolusi mental
melepaskannya.
berhasil dilaksanakan; apa saja kemajuan
intangibles, bukan hal fisik, tetapi sangat
atau peningkatan tara hidup yang bisa
mempengaruhi alam tindakan dan bentuk
dinikmati dari waktu kewaktu. Dengan
proses suatu peristiwa berlangsung.
keterlibatan
sadar.
Mental
dan
menyangkut
tidak Ia
mudah
sesuatu
yang
Oleh karena itu usaha revolusi mental
subjek revolusi mental bukan hal mudah.
harus didasari oleh motive yang benar,
Ia menuntut transformasi cara pandang
tulus dan lurus. Dengan kata lain seorang
dari pemimpin; terlebih lagi birokrat
penggerak dan pelopor revolusi mental
pemerintahan, yang bertugas dalam
harus jiwa compassionate. Ia
pelayanan publik.
memahami
kesulitan
isa proses
Aparatur Sipil Negara
transformational dan merasa terpanggil untuk memfasilitasi proses tersebut; memiliki sensitivitas-empati dan pada saat yang bersamaan, tahu dengan persis apa yang hendak mereka ciptakan. Ini sama sekali tidak berarti sebuah gaya kepemimpinan yang serba permissive, alias pembiaran terhadap pelanggaran. Ia harus tegas dalam berbagai prinsip, tidak kompromi
terhadap
values
namun
fleksibel dalam pendekatan lapangan sesuai kondisi setempat. d.
Dalam undang-undang no.5 tahun 2014 dalam bab 1 tentang ketentuan umum menjelaskan bahwa Aparatur sipil negara yang kemudian disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negri pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, Aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
Masyarakat sebagai subjek
diserahi tugas negara lainnya dan digaji
Mengayunkan revolusi mental tidak akan pernah berhasil kalau masyarakat tidak ikut terlibat. Dan supaya berhasil, masyarakat tidak bisa diletakan sebagai objek revolusi, tetapi ia harus menjadi subjek revolusi mental. Dengan filosofi seperti itu, barulah berbagai upaya untuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pegawai negri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina
kepegawaian
untuk
menduduki jabatan pemerintahan
mengajak keterlibatan dan kepesertaan akan
berhasil.
masyarakat
Jika
sebagai
menempatkan objek
revolusi
mental, maka masyarakat akan menjadi penonton, yang ketika diperlukan. Jika ditempatkan sebagai subjek ia akan menjadi project owner. Jika ditempatkan sebagai subjek akan timbul akuntabilitas terhadap
keberhasilan
Menempatkan
masyarakat
program. sebagai
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 Melalui Pendayahgunaan
peraturan Aparatur
menteri Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road map Reformasi Birokrasi Nasional 2015-2019 didalamnya salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat makro untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan
akuntabel terdapat 3 program kerja yang salah
pemerintah yang harus menjadi pelopor dalam
satunya ialah Revolusi Mental Aparatur. Hasil
menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental.
yang
Mental
Dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi
kepuasan
Mental harus dimulai dari mental dan karakter
masyarakat/publik atas pelayanan pegawai
individu pegawai masing-masing Pembahasan
Aparatur Sipil Negara. Selain itu juga terdapat
dalam penelitian skripsi ini mengunakan 4
dalam program quick wins reformasi birokrasi
filosofi dasar dalam menggerakan Revolusi
terdapat 9 program quick wins dan pada poin
Mental
pertama program quick wins ini ialah untuk
(hope),keyakinan
Kampanye Gerakan Revolusi Mental Bidang
(compassionate), subjek yakni masyarakat.
diharapkan
Aparatur
ialah
dari Revolusi meningkatnya
Aparatur Negara. Kampanye ini dilakukan dengan
menggunakan
komunikasi,
yang
berbagai
sarana
diharapkan
dapat
menjangkau seluruh lini pemerintahan dan lapisan
masyakat.
Tujuannya
untuk
mengakselerasi perubahan Mindset aparatur sipil negara dari budaya priyayi ke budaya melayani; dan memberikan pesan kepada masyarakat tentang tekad pemerintah untuk hadir dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
1.
yakni
harus
ada
(belief),
harapan rasa
iba
Harus ada harapan (hope)
Dalam Filosofi yang pertama yakni Harapan (Hope) yang harus dimiliki semua aparatur sipil negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dapat ditarik beberapa indikator dapal menilai penerapan Revolusi Mental melalui Harapan (Hope) sebagai berikut : pertama janji perbaikan dalam melaksanakan kegiatan dan program, kedua peran aparatur sipil negara atau pencapaian dari janji perbaikan, ketiga hasil pencapian.
Metode Penelitian Dalam penelitian ini, yang didasari dari
Indikator penilaian pertama mengenai
sejumlah masalah yang tertuang dalam latar
janji perbaikan dalam melaksanakan kegiatan
belakang masalah penulis serta disesuaikan
dan program di Badan Kesatuan Bangsa dan
dengan tujuan peneliti, maka penelitian ini
Politik Kabupaten Minahasa Utara harus
mengunakan jenis atau metode penelitian
memperhatiak
kualitatif. Model penelitian kualitatif ini
dihadapi terlebih dahulu, agar janji perbaikan
biasanya digunakan dalam pengamatan dan
dalam melaksanakan kegiatan dan program
penelitian sosial.
sesuai dengan permasalahaan atau kendala
Nilai-Nilai
Revolusi
Mental
Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara
merupakan
masalah
yang
yang sering di hadapi.
Pembahasan Penerapan
sejumlah
salah-satu
lembaga
Indikator penilaian yang kedua yakni peran aparatur sipil negara atau pencapaian dari janji perbaikan. Dalam melihat peran aparatur sipil negara dalam pencapaian janji perbaikan melalui hasil pencapaian. Indikator
penilaian yang kedua yakni peran aparatur
memperkuat Keyakinan (Belief). Perjanjian
sipil negara atau pencapaian dari janji
Kerja dibuat agar realisasi dan pencapaian
perbaikan dan indikator penilaian yang ketiga
bisa optimal dan terbukti di Badan Kesatuan
yakni hasil pencapaian memiliki hubungan
Bangsa dan Politik hasil realisasinya bisa
yang erat, jika hasil pencapaian kinerja
100% dan dikategorikan sangat baik namun
optimal maka peran ASN juga optimal
yang menjadi kendalah masih sedikitnya
maupun sebaliknya jika hasil kenerja belum
program yang berkaitan dengan Penrapan
optimal mka peran ASN juga belum optimal
Nilai-Nilai Revolusi Mental yang disusun dan hasilnyapun
2. Harus ada keyakinan (Belief) Dapat dilihat di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan filosofi yang kedua yaitu Harus
masih
belum
nampak
di
lingkungan pemerintahan maupun lingkungan masyarakat. 3. Harus ada Rasa Ibah (Compassionate)
ada Keyakinan (belief) dalam menerapkan
Revolusi dan reformasi sikap mental
Nilai-Nilai Revolusi Mental harus diperlukan
bukan perkara gampang. Ini perkara yang
landasan yang kuat dalam perjalanan Revolusi
amat sulit. Apalagi kalau kita bicara mental.
mental agar tidak offside atau menciut
Kita mendekonstruksikan alam bawah sadar.
kembali ke titik awal, maka perlu suatu
Mental menyangkut kebiasaan yang telah
patokan keyakinan. Hadirnya Perjanjian Kerja
hidup melekat amat lama dalam suatu
yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa
masyarakat. Ia bersifat mengikat dan tidak
dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dan
mudah melepaskannya. Ia sesuatu yang
dituang kedalam Laporan Kinerja Instansi
intangibles, bukan hal fisik, tetapi sangat
Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 agar semua
mempengaruhi alam tindakan dan bentuk
ASN dapat melaksanakan pekerjaan yang
proses suatu peristiwa berlangsung.
sesuai serta penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental tidak salah arah.
Oleh karena itu usaha revolusi mental harus didasari oleh motive yang benar, tulus
Hasil realisasi yang didapatkan dari
dan
lurus.
Dengan
kata
lain
seorang
pelaksanaan program atau kegiatan yang
penggerak dan pelopor revolusi mental harus
berfokus pada Nilai-Nilai Revolusi mental
jiwa compassionate. Ia
akan membuktikan bahwa perjanjian kerja
kesulitan proses transformational dan merasa
yang dubuat bisa dilaksanaanya. Dan dapat
terpanggil
diterik kesimpulan berdasarkan filosofi yang
tersebut; memiliki sensitivitas-empati dan
kedua yakni Harus ada kenyakinan (Belief)
pada saat yang bersamaan, tahu dengan persis
dalam
apa yang hendak mereka ciptakan. Ini sama
menerapkan
Nilai-Nilai
Revolusi
untuk
tidak
isa memahami
memfasilitasi
berarti
sebuah
proses
Mental yang harus ada landasan yang kuat,
sekali
gaya
landasan dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa
kepemimpinan yang serba permissive, alias
dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dalam
pembiaran terhadap pelanggaran. Ia harus
tegas dalam berbagai prinsip, tidak kompromi
pegawai
yang
memiliki
terhadap values namun fleksibel dalam
(Compassionate) terhadap pelayanan yang
pendekatan lapangan sesuai kondisi setempat.
diberikan
melalui
Rasa
pekerjaan
Ibah
yang
Dalam melihat dan menilai adanya rasa
dilaksanakan, dan terbukti dalam penelitian
Rasa Ibah (Compassionate) yang harus
yang dilakukan ada cukup banyak pegawai
dimiliki para Aparatur Sipil Negara di Badan
dengan tulus dan iklas dalam melanyani dan
Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten
memberikan
Minahasa Utara, terletak pada mental dan
selama melaksanakan penelitian. Hal tersebut
pribadi masing-masing individu dari ASN di
dapat diukur berdasarkan kenyataan yang ada
Badan
dan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
masing-masing
Kabupaten Minahasa Utara cukup banyak
individu sangat berbeda sehingga pemahaman
pegawai yang mampu menanamkan Nilai-
mengenai penarapan Nilai-Nilai Revolusi
Nilai Revolusi Mental terhadap mental dan
Mental yang dimiliki ASN pasti juga berbeda.
karakter
Kesbangpol.
karakter
yang
Setiap
dimiliki
mental
pelayanan
pegawai
kepada
atau
ASN
peneliti
dalam
Lingkungan juga menjadi salah satu yang
memberikan pelayanan melalui rasa Rasa Ibah
mempengaruhi karakter dan mental yang
(Compassionate) sehingga pelayanan yang
dimiliki oleh ASN, dalam menciptakan
diberikan menjadi berkualitas, iklas dan tulus.
sebuah karakter baru yang lebih baik yang
Namun tidak menutup kemungkinan masih
tertuang ke dalam Nilai-Nilai Revolusi Mental
adanya beberapa pegawai yang masih belum
harus dimulai dari mental dan karakter
memiliki Rasa Ibah (Compassionate) akan
individu dari Aparatur Sipil Negara. Salah
melayani dan ada yang benar-benar tidak
satu cara singkat dalam menilai prilaku dan
memiliki Rasa Ibah (Compassionate) dalam
mental melalui Rasa Ibah (Compassionate)
memberikan pelayanan kepada masyarakat,
yang
hal
dimiliki
oleh
ASN.
Rasa
Ibah
tersebut
terbukti
sesuai
dengan
(Compassionate) dari pegawai atau ASN
pengamatan yang dilakukan peneliti seperti
menjadi tolak ukur dalam menilai suatu
ada beberapa pegawai yang benar-benar tidak
prilaku dan mental pegawai
memperdulikan kehadiran masyarakat yang
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan
Kesatuan
Bangsa
dan
datang di Bandan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Politik Kabupaten Minahasa Utara seperti
Kabupaten Minahasa Utara dalam penerapan
sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan pegawai
Nilai-Nilai Revolusi Mental dapat dilihat
atau ASN kepada masyarakat.
melalui filososi yang ketiga yakni Harus
Dapat ditarik kesimpulan dari hasil
dimilikinya Rasa Ibah (Compassionate) dari
penelitian
pegawai atau ASN. Kenyataan yang terjadi di
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Badan
Politik
Minahasa Utara dalam menerapkan Nilai-
Kabupaten Minahasa Utara hanya beberapa
Nilai Revolusi Mental terhadap Rasa Ibah
Kesatuan
Bangsa
dan
yang
dilakukan
oleh
Badan
(Compassionate) yang dimiliki oleh pegawai
masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek
atau ASN sudah cukup banyak pegawai yang
dalam penerapannya bukan sebagau objek
memiliki Rasa Ibah (Compassionate) dalam
dari penerapan. Untuk itu ajakan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat
keterlibatan masyarakat dalam merealisasikan
secara tulus dan iklas namun juga ada
penerapan
beberapa pegawai yang belum memiliki dan
sangatlah penting.
Nilai-Nilai
Revolusi
Mental
ada yang benar-benar tidak memiliki Rasa
Hal tersebut yang membuat Badan
Ibah (Compassionate) dalam memberikan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
pelayanan kepada masyarakat.
Minahasa Utara mengajak masyarakat untuk
4. Masyarakat sebagai subjek
mau terlibat dalam menerapkan Nilai-Nilai
Mengayunkan revolusi mental tidak akan
Revolusi Mental. Salah satu tindakan nyata
pernah berhasil kalau masyarakat tidak ikut
yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa
terlibat. Dan supaya berhasil, masyarakat
dan Politik dalam melibatkan masyarakat
tidak bisa diletakan sebagai objek revolusi,
melalui pemahaman awal akan pentingnya
tetapi ia harus menjadi subjek revolusi mental.
Nilai-Nilai Revolusi mental. Dari berbagai
Dengan filosofi seperti itu, barulah berbagai
program yang disusun oleh Badan Kesatuan
upaya untuk mengajak keterlibatan dan
Bangsa dan Politik ada dua program utama
kepesertaan akan berhasil. Jika menempatkan
yang dikususkan dalam merealisasikan Nilai-
masyarakat sebagai objek revolusi mental,
Nilai
maka masyarakat akan menjadi penonton,
Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan dan
yang ketika diperlukan. Jika ditempatkan
Program
sebagai subjek ia akan menjadi project owner.
Beragama melalui sosialisasi yang diadakan
Jika ditempatkan sebagai subjek akan timbul
oleh Badan Kesbangpol.
akuntabilitas terhadap keberhasilan program.
Revolusi
Mental
Terciptanya
yakni
Program
Kerukunan
Umat
Program Terpeliharanya Persatuan dan
Menempatkan masyarakat sebagai subjek
Kesatuan
revolusi mental bukan hal mudah. Ia menuntut
Kerukunan Umat Beragama menjadi program
transformasi cara pandang dari pemimpin;
yang dikhususkan terhadap penerapan Nilai-
terlebih lagi birokrat pemerintahan, yang
Nilai Revolusi Mental dalam melibatkan
bertugas dalam pelayanan publik.
masyarakat sebagai Subjek. Akan tetapi
Masyarakat juga memiliki peran yang sangat
penting
dalam
menyukseskan
dan
Program
Terciptanya
sebelum masyarakat dilibatkan, masyarakat harus
mampu
melaksanakan
Nilai-Nilai
penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental di
Revolusi mental dalam memelihara hubungan
Indonesia terlebih khusus penerapan Nilai-
yang baik kesesama masyarakat lain. Program
Nilai Revolusi Mental pada Aparatur Sipil
Terpeliharaya Persatuan dan Kesatuan dan
Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program
Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itulah
Beragama yang diberikan dalam bentuk
Terciptanya
Kerukunan
Umat
sosialisasi
pemahaman
awal
kepada
masyarakat.
melalui 4 Filosofi dasar Nilai-Nilai Revolusi
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan
Menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental
Kesatuan
Bangsa
dan
Politik
Mental yakni sebagai berikut 1.
Harapan (hope), dapat ditarik kesimpulan
Kabupaten Minahasa Utara dalam penerapak
dari penelitian yang dilakukan berdasarkan
Nilai-Nilai
sudah
filosofi yang pertama yakni Harus ada
dilaksanakan melalui Program Terpeliharanya
Harapan (Hope) sudah cukup dimiliki di
Persatuan
Program
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui
Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang
adanya janji perbaikan yang didasari dari
menjadi salah sat poin dalam Nilai-Nilai
berbagai kendala dan permasalahan yang ada
Revolusi
di Badan Kesbangpol
Revolusi
dan
Mental
Kesatuan
Mental
dan
dan
realisasinyapun
mencapai 100%. Akan tetapi berdasarkan
2. Keyakinan (belief) dari penelitian yang
kenyataan yang ada dua program mengenai
dilakukan berdasarkan filosofi yang kedua
Nilai-Nilai
Revolusi
Mental
dalam
yakni Harus ada Keyakinan (belief) yang
pelaksanaan
belum
nampak
dalam
harus dimiliki para pegawai atau ASN di
menciptakan pemahaman yang baru kepada
Badan
masyarakat. Sehingga yang menjadi masukan
kesimpulan penerapan Nilai-Nilai Revolusi
peneliti Terhadap Badan Kesatuan Bangsa
Mental melalui Filosofi yang kedua yakni
dan Politik lebih banyak menyusun program
Keyakinan (belief) sudah dimiliki dan itu
yang
terbukti dari adanya perjanjian kerja yang
Mental
mengandung dan
Nilai-Nilai
hasilnyapun
Revolusi
harus
mampu
Kesbangpol,
dirancang
dan
dan
disusun
dapat
oleh
ditarik
Badan
nampak hasilnya terlebih dalam membangun
Kesbangpol dalam menanamkan Nilai-Nilai
pemahaman
Revolusi Mental
dasar
mengenai
Nilai-Nilai
Revolusi Mental di dalam masyarakat
3. Rasa iba (compassionate) dapat ditarik
PENUTUP
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan
Kesimpulan
berdasarkan filosofi yang ketiga yaitu Rasa
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
iba (compassionate) sudah cukup dimiliki
peneliti di Badan Kesatuan Bangsa dan
oleh ASN di Badan Kesbangpol yang terbukti
Politik Kabupaten Minahasa Utara yang
dari cukup banyaknya pegawai yang memiliki
diteliti melalui pengamatan, kenyataan serta
Rasa iba (compassionate) dalam melanyani
data ataupun dokumen seperti Laporan
sehingga pekerjaan yang dikerjakan menjadi
Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana
berkualitas, iklas dan tulus.
Strategis, Rencana jangka panjang yang ada.
4. Subjek yakni masyarakat. dapat ditarik
Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian di
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan
Kabupaten Minahasa Utara dalam
Masyarakat sebagai
filosofi
yang
keempat
subjek, berdasarkan
kenyataan yang ada Badan Kesbangpol sudah
Sekretariat kabinet RI PresidenRI.go.id. 2015.
ada tindakan dalam mengajak masyarakat sebagai subjek dalam penerapan Nilai-Nilai Revolusi
Mental
melalui
Revolusi Mental Silalahi, Ulber.2012. Metodelogi Penelitian
pembentukan
Social.
pemahaman dasar akan pentingnya penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental di lingkungan
PT.Reflika.
Aditama Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Suatu
Masyarakat
Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Sumodiningrat, Gunawan & Wulandari, Ari.
DAFTAR PUSTAKA
2015.
Draver, James. A Dictionary of Psychology .
Agus.
2011.
indonesia.
Mengembalikan
Jakarta:
PT.Gramedia
bangsa
Yogyakarta:
Media
Bandung: Alfabeta
F, Patty, dkk. 1982. Pengantar Psikologi Umum. Surabaya: Usaha Nasional Hartono, Andreas 2016. Revolusi mental seni berperang mengalahkan diri sendiri. Medan: Sinergi Aksara Lim, Hendik dkk. 2016. Indonesia Baru Mental Baru Kerangka Implementasi Revolusi Mental. Jakarta: Defora
Tim
Penyusun
Pusat
Pembinaan
Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Edisi
Kedua.
1994. Jakarta: Balai Pustaka: 646 Wibowo. 2013. Perilaku dalam organisasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Sumber Lain: Makalah oleh Mulyono, Arif. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Di
Publisher Moleong, Lexy.j. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri PAN dan RB No.11 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional
Jendral Peraturan
Kabupaten Sidoarjo) Jalan Jaksa
Sidoarjo: Makalah Patologi birokrasi oleh Luthfiyah Indah Rohanah. Malang. 2014 Salunusa, Ardiles.2016. Persepsi Mahasiswa
Perundang-undangan
Jakarta:
daerah (Badan Kepegawaian Daerah
Agung Suprapto No.1. Kecamatan
Rosdakarya. Ofset
undangan
karakter
Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kualitatif.
Pustaka Utama
2015-2019,
mental
Pressindo
kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi.
Revolusi
pembentukan
New York: Pengin Books, t.th. Dwiyanto
Bandung:
Direktorat Perundang-
Kristen
Di
Badan
Kerohanian
Kristen Fispol Unsrat, program studi komunikasi: skirpsi tidak diterbitkan. Manado: Universitas Sam
Ratulangi
