PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN di MAN INSAN CENDEKIA SERPONG SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Oleh: Dewi Arianti NIM 1110018200039
PROGAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014
SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
Dewi Arianti
NIM
:
1110018200039
Jurusan
:
Manajemen Pendidikan
Alamat
:
Permata Pamulang Kavling Pilihan Blok D No.5 TangSel.
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA Bahwa skripsi yang berjudul Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong adalah benar hasil karya sendiri di bawah bimbingan dosen: Nama Pembimbing
:
Masyhuri, AM.,M.Pd.
NIP
:
19500518 198703 1002
Jurusan/Program Studi
:
Manajemen Pendidikan
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya siap menerima segala konsekuensi apabila terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya sendiri.
Jakarta, 17 September 2014 Yang Menyatakan
Dewi Arianti
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI
PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA MAN INSAN CENDEKIA SERPONG Skripsi Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Oleh Dewi Arianti 1110018200039 Di bawah Bimbingan Dosen Pembimbing
Masyhuri, AM.,M.Pd NIP. 19500518 198703 1002
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014
LEMBAR PENGESAHAN Skripsi berjudul Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong disusun oleh DEWI ARIANTI Nomor Induk Mahasiswa 1110018200039, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasah pada tanggal 17 September 2014 di hadapan dewan penguji. Karena itu, penulis berhak memperoleh gelar Sarjana SI (S.Pd) dalam bidang Manajemen Pendidikan. Jakarta, September 2014
Panitia Ujian Munaqasah Ketua Panitia (Ketua Program Studi)
Tanggal
TandaTangan
Dr. Hasyim Asy’ari, M.Pd. NIP. 19661009 199303 1 004
………….
………………
.………….
………………
…………..
………………
Penguji I Umiyati, SEI., M.Si. NIP.
Penguji II Tri Hajarwati, M.Si. NIDN. 2014118001 Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Dra. Nurlena Rifa’i, MA, Ph.D NIP. 19591020 198603 2 001
UJI REFERENSI Seluruh referensi
yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul
“Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan pada MAN Insan Cendekia Serpong” yang disusun oleh Dewi Arianti NIM 1110018200039 Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah diuji kebenarannya oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 5 September 2014.
Jakarta, 5 September 2014
Dosen Pembimbing
Masyhuri, AM.,M.Pd. NIP. 19500518 198703 1002
ABSTRAK
Dewi Arianti, NIM : (1110018200039). Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan manajemen keuangan pendidikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Agustus 2014 di MAN Insan Cendekia Serpong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber informasi pada penelitian ini adalah kepala madrasah, bendahara madrasah, kepala tata usaha, dan staf bendahara madrasah. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong dilaksanakan dengan sangat baik. Proses manajemen diawali pada proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan tertuang dalam rapat kerja, dilakukan oleh semua stakeholder dan proses penyusunan keuangan melibatkan unsur pimpinan dan bendahara madrasah yang menghasilkan DIPA yang tertuang dalam bentuk RKA-KL dan POK. Pelaksanaan keuangan terbagi atas sisi penerimaan dan pengeluaran dengan mengikuti standar operasional yang berlaku. Penerimaan keuangan dilakukan dengan proses pengajuan kepada KPPN, dan KPPN melakukan pencairan dana sesuai dengan penanggung jawab kegiatan dan rekanan yang telah bekerjasama. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan rutin secara lisan dan tertulis, melalui raker, rapat koordinasi, dan laporan melalui aplikasi yang terhubung secara online. Seluruh laporan penggunaan dana dipertanggungjawabkan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Kata kunci : manajemen, keuangan, pendidikan
i
ABSTRACT
Dewi Arianti, NIM : (1110018200039). The Implementation of Financial Management Education in MAN Insan Cendekia Serpong. The purpose of this study is to describe the implementation of financial management education in all aspects of planning, implementation, evaluation and financial accountability of education in MAN Insan Cendekia Serpong. This study conducted on April-August 2014 at MAN Insan Cendekia Serpong. The method used in this study is a qualitative method of analysis descriptive approach, research that describes what is happening in a scene, a field or a particular region. The data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. Sources information in this study was headmaster, treasurer of the school, the head of administration and treasurer school staff. The results showed that financial management education in MAN Insan Cendekia Serpong is done very well. Management process begins in the planning, implementation, evaluation, and accountability. The planning process set out in the working meeting, conducted by all stakeholders and financial preparation process involving an element leader and treasurer school that produced DIPA contained in the form of RKA-KL, and POK. Financial implementation consists of the receipts and expenditures with the following applicable operational standards. Acceptance shall be effected by the filing of the Treasury Office, and Treasury Office make disbursements in accordance with the charge of activities and partners that have collaborated. Evaluation and financial accountability is done routinely verbally and in writing, through the meeting, coordination meetings and reports through the online application connected. The entire report on the use of funds accountable to the government through the Ministry of Finance.
Keywords: management, financial, education
ii
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum wr.wb Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan kepada setiap pengikutnya. Skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong” disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada program studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian skripsi ini bukanlah hasil usaha penulis semata, melainkan banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk, motivasi, dan arahan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Dra. Nurlena Rifa’i, MA., Ph.D. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. 2. Bapak Dr. Hasyim Asy’Ari, M.Pd. Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. 3. Bapak Masyhuri, AM.M.Pd. Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. 4. Bapak Fathi Ismail, Dr.MM. Dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingannya kepada penulis.
iii
5. Seluruh dosen program studi Manajemen Pendidikan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama perkuliahan berlangsung. 6. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam menyediakan dan meminjamkan buku-buku yang diperlukan. 7. Bapak Dr. Suwardi, M.Pd. Kepala MAN Insan Cendekia Serpong yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 8. Seluruh staf dan jajaran MAN Insan Cendekia Serpong yang telah memberikan dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan segala informasi sehingga terselesikannya skripsi ini. 9. Kedua Orangtuaku, Bapak Suwondo dan Ibu Sarti. Terima kasih atas segalanya, yang selalu mendo’akan dan memberikan dukungan baik moril dan materil yang tak terhingga, serta nasihat dan bimbingannya kepada penulis untuk mencapai cita-cita. 10. Hendra Purwanto terimakasih selalu memberikan bantuan, dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 11. Sahabatku Luci Oktaviani dan Monica Bramel Ari Azizah yang telah memberikan dukungannya. 12. Seluruh teman seperjuangan Manajemen Pendidikan kelas A angkatan 2010 yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis. 13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua.
Tentunya kesalahan tidak luput dari penulisan ini, semoga kritik dan saran dapat menjadi masukan yang berarti bagi penulis. Akhir kata dengan penuh rasa iv
hormat dan kerendahan hati, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Amin.
Jakarta, September 2014
Penulis
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK ..........................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ........................................................................................
iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................
vi
DAFTAR TABEL ..............................................................................................
ix
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................
xi
DAFTAR ISTILAH ...........................................................................................
xii
DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................
xiv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN .......................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah .............................................................
1
B. Identifikasi Masalah ...............................................................
8
C. Pembatasan Masalah ...................................................................
9
D. Perumusan Masalah .....................................................................
9
E. Tujuan Penelitian .........................................................................
10
F. Manfaat Penelitian .......................................................................
10
KAJIAN TEORI ........................................................................
11
A. Hakikat Manajemen ................................................................
11
1.
Pengertian Manajemen ........................................................
11
2.
Fungsi Manajemen ...............................................................
14
3.
Proses Manajemen ...............................................................
20
B. Hakikat Pendidikan .................................................................
22
1.
Pengertian Pendidikan .........................................................
22
2.
Fungsi Pendidikan ................................................................
25
vi
Tujuan Pendidikan ...............................................................
25
C. Manajemen Keuangan Pendidikan ..........................................
26
1.
Pengertian Keuangan ...........................................................
26
2.
Pengertian Manajemen Keuangan .....................................
27
3.
Fungsi Manajemen Keuangan ............................................
30
4.
Proses Manajemen Keuangan .............................................
35
5.
Tujuan Manajemen Keuangan ............................................
66
6.
Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan ..............................
67
D. Kerangka Berfikir ..................................................................
72
E. Penelitian yang Relevan ..........................................................
74
METODOLOGI PENELITIAN ....................................................
77
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....................................................
77
B. Metode Penelitian .........................................................................
77
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data ................................
78
D. Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data ....................................
80
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .......................................
86
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....................................................
87
HASIL PENELITIAN ......................................................................
91
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ...........................................
91
B. Pembahasan Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan ...
92
1. Perencanaan Keuangan ..........................................................
92
2. Pelaksanaan Keuangan ..........................................................
100
3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan ....................
111
PENUTUP ...........................................................................................
119
3.
BAB III
BAB IV
BAB V
A. Kesimpulan ............................................................................. 119
vii
B. Saran ....................................................................................... 119 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. LAMPIRAN-LAMPIRAN
viii
120
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Kerangka Berfikir ..............................................................................
72
Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan .....................................................................
74
Tabel 3.1 Rincian Kegiatan Penelitian ...............................................................
77
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data ............................................
80
Tabel 3.3 Instrumen Pedoman Wawancara ........................................................
81
Tabel 3.4 Lembar Pengamatan ...........................................................................
85
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Alur Penyusunan DIPA ..................................................................
94
Gambar 4.3 Alur Pencairan Dana ......................................................................
102
Gambar 4.4 Alur Pengajuan ..............................................................................
105
x
DAFTAR LAMPIRAN
1. Lampiran – 1 Instrumen Pedoman Wawancara 2. Lampiran – 2 Hasil Wawancara 3. Lampiran – 3 Lembar pengamatan 4. Lampiran – 4 Profil Sekolah 5. Lampiran – 5 Data Tenaga Pendidik MAN Insan Cendekia Serpong 6. Lampiran – 6 Data Tenaga Kependidikan MAN Insan Cendekia Serpong 7. Lampiran – 7 Struktur Organisasi MAN Insan Cendekia Serpong 8. Lampiran – 8 Alur Pencairan Dana 9. Lampiran – 9 Surat Perintah Membayar (SPM) 10. Lampiran – 10 Rencana Anggaran Belanja (RAB) 11. Lampiran – 11 Contoh Form Bukti Kas Uang Muka 12. Lampiran – 12 Contoh Form Surat Setoran Pajak 13. Lampiran – 13 Contoh Form Faktur Pajak 14. Lampiran – 14 Permohonan Surat Bimbingan Skripsi 15. Lampiran – 15 Surat Permohonan Izin Penelitian 16. Lampiran – 16 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian 17. Lampiran – 17 Daftar Uji Referensi 18. Lampiran – 18 Biodata Penulis
xi
DAFTAR ISTILAH
1. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Penggunan Anggaran. 2. KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksankan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. 3. KPPN adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan 4. LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. 5. PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 6. POK adalah dokumen yang dibuat kepala satker yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan. 7. PPK adalah salah satu pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang peranannya sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan pengadaan barang jasa. 8. RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara dan Lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta memuat anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 9. SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
xii
10. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. 11. SAKPA adalah aplikasi keuangan untuk satker, yang menghasilkan sebuah laporan keuangan seperti laporan realisasi belanja, realisasi pendapatan, dan realisasi-realisasi lain yang berhubungan dengan keuangan. 12. Satker adalah bagian dari unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. 13. SIMAKBMN adalah Aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masukkeluar antar instansi sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. 14. SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 15. SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
xiii
DAFTAR SINGKATAN
1. APBN
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. BKU
: Buku Kas Umum
3. BKUM
: Bukti Kas Uang Muka
4. BMN
: Barang Milik Negara
5. BPK
: Badan Pemeriksa Keuangan
6. BPKP
: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
7. BUN
: Bendahara Umum Negara
8. DIPA
: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
9. DIPA-S
: DIPA Sementara
10. IMTAK
: Iman dan Takwa
11. IPTEK
: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
12. Irjen
: Inspektorat Jenderal
13. Kanwil
: Kantor Wilayah
14. Karwas
: Kartu Pengawas
15. KBM
: Kegiatan Belajar Mengajar
16. KEMENAG
: Kementerian Agama
17. KEMENKEU
: Kementerian Keuangan
18. KPA
: Kuasa Pengguna Anggaran
19. KPPN
: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
20. LAKIP
: Laporan Administrasi Keuangan
21. LS
: Langsung
22. MAFIKIB
: Matematika Fisika Kimia Biologi
23. MAN IC
: Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia
24. MPA
: Manajemen Profesional Association
25. MTs
: Madrasah Tsanawiyah
26. OSN
: Olimpiade Siswa Nasional
xiv
27. PA
: Pengguna Anggaran
28. Perdirjen
: Peraturan Direktorat Jenderal
29. PMA
: Peraturan Menteri Agama
30. PMK
: Peraturan Menteri Keuangan
31. POK
: Petunjuk Operasional Kegiatan
32. PPK
: Pejabat Pembuat Komitmen
33. RAB
: Rincian Anggaran Belanja
34. Raker
: Rapat Kerja
35. Rek.
: Rekening
36. Renstra
: Rencana Strategis
37. RKA-KL
: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
38. SAI
: Sistem Akuntansi Instansi
39. SAKPA
: Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
40. Satker
: Satuan Kerja
41. SILABI
: Sistem Laporan Bendahara Instansi
42. SIMAK
: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
43. SIMAK BMN
: Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik
Negara 44. SK
: Surat Keputusan
45. SMU
: Sekolah Menengah Umum
46. SOP
: Standar Operasional
47. SP2D
: Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
48. SPM- LS
: Surat Perintah Membayar Langsung
49. SPP
: Surat Permintaan Pembayaran
50. TU
: Tata Usaha
51. UP
: Uang Persediaan
52. WAKAMAD
: Wakil-wakil madrasah
xv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan sebuah bangsa dalam mewujudkan cita-cita untuk kelangsungan kehidupan berbangsa. Pendidikan juga berperan menjadi pondasi keberhasilan seseorang sebagai manusia. Pendidikan adalah kata kunci dalam setiap usaha peningkatan kualitas kehidupan manusia yang berperan dan bertujuan memanusiakan manusia. Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses pematangan kualitas hidup, melalui proses tersebut manusia diharapkan dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar.1 Setiap manusia pasti dihadapkan pada proses pendidikan, menjadi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 yang menerangkan bahwa “ Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.2 Pendidikan
menjadi
sebuah
kebutuhan
dasar
manusia
yang
menekankan pada proses pembelajaran dengan harapan manusia dapat menjadi manusia seutuhnya setelah dibekali oleh berbagai pengetahuan dan keilmuan yang berefek pada perubahan watak, kepribadian, pemikiran, dan perilaku kearah yang lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Republik
1
Agustinus Hermino, Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1. 2 Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), bab IV Pasal 5.
1
2
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.3 Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai hal yang ingin dicapai oleh seseorang untuk menjadi pribadi yang baik, berwawasan luas, dan cerdas sesuai dengan zaman globalisasi. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea keempat yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang dalam hal ini adalah membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan tercermin dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat (3) amandemen keempat menyatakan bahwa, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Berdasarkan ketetapan undang-undang tersebut maka pemerintah
bertanggung jawab
dalam
membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Berdasarkan
peraturan
tersebut
maka
keberlangsungan
pendidikan perlu adanya sumber keuangan yang memadai agar proses 3
Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), bab II Pasal 3.
3
kegiatan belajar bersama dengan kelengkapan sarana dan sumber belajar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Penerapan otonomi daerah dengan dasar desentralisasi didasari keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada sekolah dalam melakukan manajemen sekolah secara mandiri berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah. Dalam wujud pemberdayaan
sekolah
yang
diyakini
dapat
meningkatkan
kualitas
pendidikan. Desentralisasi
pendidikan
meliputi
suatu
proses
pemberian
kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah local dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.4 Dengan diberlakukannya sistem desentralisasi sekolah, sekolah dapat secara mandiri menggali, memanfaatkan dan menggunakan potensi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Otonomi diberikan agar sekolah secara leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Termasuk dalam hal manajemen keuangan sekolah, sekolah memiliki kewenangan yang luas dalam menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah secara bijaksana, transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) mengenai prinsip pengelolaan dana satuan pendidikan harus berprinsip pada keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.5 4
Hermino, op.cit., h. 141. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( SISDIKNAS), Pasal 48, ayat (1). 5
4
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan, komponen keuangan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan- kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain.6 Manajemen keuangan adalah kebutuhan primer bagi sekolah untuk keberlangsungan pendidikan karena pada dasarnya pendidikan membutuhkan sumber-sumber keuangan untuk menopang segala kebutuhan-kebutuhan sekolah, kaitannya dalam hal kelengkapan sarana prasarana sekolah, gaji para tenaga pendidik serta untuk kelengkapan sumber dan media pembelajaran. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah
untuk
merencanakan,
melaksanakan
(mengelola
keuangan),
mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.7 Disatu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik, sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan.8 Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum secara efektif melaksanakan manajemen keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip dan pengelolaan yang telah ditetapkan dikarenakan berbagai sebab yang berujung pada rendahnya kualitas sekolah. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya 6
E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, Implementasi, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.13, h. 47. 7 Mulyasa, Ibid., h. 47. 8 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet.3, h.256.
5
sumber dana yang terbatas, penerapan manajemen keuangan yang belum optimal, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam rencana strategis lembaga pendidikan. Seperti data yang terkumpul dari ICW (Indonesia Corruption Watch) menunjukan bahwa selama kurun waktu 2004-2009, sedikitnya terungkap 142 kasus korupsi di sektor pendidikan. Kerugian negara mencapai Rp. 243,3 miliar.9 Kebocoran anggaran ataupun dalam bentuk paling parah seperti korupsi pendidikan, menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana pendidikan, merusak mental birokrasi pendidikan, meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat, dan turunnya kualitas layanan pendidikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, dinas pendidikan paling sedikit telah melakukan 151 praktik korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 356,5 miliar. Ada 106 kasus dengan kerugian negara Rp. 248,5 miliar pada penggelapan. Sementara ada 59 kasus dengan kerugian negara Rp. 195,8 miliar.10 Semestinya anggaran pendidikan yang semakin besar diikuti pula dengan keterbukaan informasi dan perbaikan layanan kepada masyarakat. Namun, yang terjadi saat ini malah sebaliknya yakni semakin banyak anggaran semakin tinggi pula penyimpangan yang dilakukan. Data tersebut menunjukan bahwa anggaran pendidikan menjadi sasaran empuk oleh oknum tertentu untuk dilakukan penyalahgunaan. Selain itu anggaran pendidikan yang dialokasikan ke seluruh sekolah perlu diawasi dan dilakukan monitoring dalam penggunaannya. Manajemen keuangan yang dilakukan dengan tidak transparan menimbulkan banyak kecurigaan yang berakibat pada keberlangsungan sekolah. Kurangnya partisipasi masyarakat dan orang tua dalam mengawasi manajemen keuangan sekolah dapat 9
www.edukasi.kompas.com. “korupsi.dana.pendidikan.dari.dinas.hingga.sekolah”, 19 September 2014, Pukul 15.35. 10 Neneng Zubaidah, www.nasional.sindonews.com., “pengelolaan-anggaran-pendidikanrawan-korupsi”, 19 September 2014, Pukul 16.55.
6
menimbulkan tindakan penyelewengan anggaran. Manipulasi laporan keuangan juga menjadi salah satu masalah dalam persoalan manajemen keuangan sekolah. Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar dan krusial di sekolah, karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana, dan sumber belajar. Banyak sekolah- sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan baik untuk menggaji guru maupun mengadakan sarana pembelajaran. Dalam penyelenggaraan pendidikan membutuhkan tidak sedikit sumber keuangan, sekolah yang sudah merancang atau mendesain progam sekolah sebaik mungkin untuk pengembangan peserta didik hanya menjadi sebuah mimpi bila tidak diwujudkan dan ditunjang dengan keuangan sekolah yang mencukupi. Sesuai dengan berjalannya manajemen berbasis sekolah yang diharapkan sekolah dapat lebih mandiri memberdayakan dan mengembangkan progam-progam sekolah disertai dengan partisipasi atau keterlibatan warga sekolah secara aktif dalam penyelenggaraan sekolah. Sekolah dapat mencari dan memanfaatkan sumber dana sesuai dengan kebutuhan sekolah, karena pada dasarnya untuk mencapai keberhasilan sekolah yang berkualitas tidak terlepas dari sumber keuangan. Masalah pendidikan tidak dipungkiri selalu berhadapan dengan masalah keterbatasan dana yang berakibat secara langsung terhadap pengembangan sekolah. Kegiatan manajemen keuangan sekolah juga tidak terlepas dari kendala atau hambatan yang dialami selama proses pendidikan berlangsung di sekolah baik kendala yang disebabkan oleh internal maupun eksternal sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen keuangan dalam
7
pelaksanaan sekolah agar keberlangsungan proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. E. Mulyasa berpendapat bahwa agar keuangan sekolah dapat menunjang kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah salah satunya adalah peran kepala sekolah itu sendiri yang dituntut memilki kemampuan mengelola keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, evaluasi dan pertanggung jawabannya secara efektif dan transparan. Manajemen keuangan merupakan dasar bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sekolah, manajemen keuangan diawali dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pertanggungjawaban. Apabila tahapan tersebut dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan pedoman RAPBS maka tidak dipungkiri kebutuhan sekolah melalui progamprogam yang dicanangkan agar terwujud secara efektif. MAN Insan Cendekia Serpong sebagai madrasah dibawah pembinaan Kemenag RI, saat ini keberadaan MAN Insan Cendekia Serpong memberikan kontribusi yang sangat besar dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tapi perlu diperhatikan saat ini, mulai berdiri lembaga pendidikan jenjang SMP atau SMA yang menggunakan nama Insan Cendekia. Agar tidak salah tertukar Insan Cendekia yang dicetuskan oleh Pak Habibie, berkoordinasi dengan BPPT dan mendapat support atau dukungan dari Kementerian Agama sehingga biaya sekolahnya gratis tidak dipungut biaya apapun. Madrasah tersebut yaitu MAN Insan Cendekia Serpong, MAN Insan Cendekia Gorontalo, dan MAN Insan Cendekia Jambi. Hal yang perlu dikenali adalah bahwasannya saat ini banyak lembaga pendidikan yang menggunakan nama Insan Cendekia juga dan perlu diperhatikan selain Insan Cendekia yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, tidak ada yang Insan Cendekia lain yang gratis. Sekolah Insan Cendekia lain yang bukan dibawah naungan Kementerian Agama memungut
8
biaya sampai puluhan juta. Karena hal tersebut banyak terjadi salah persepsi di kalangan masyarakat mengenai Insan Cendekia sehingga asumsi masyarakat mengarah kepada menyekolahkan anak ke Insan Cendekia menelan biaya yang cukup mahal.11 Permasalahan tersebut mendorong penulis melakukan penelitian yang berfokus pada penerapan manajemen keuangan dengan judul: “Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong”. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian pada fokus tersebut dikarenakan, penulis tertarik dengan permasalahan penelitian tersebut karena selama ini problema manajemen keuangan sekolah menjadi masalah yang cukup krusial di sebuah lembaga pendidikan, berbagai masalah menyeruak
di
masyarakat
dan
media
masa
dimulai
dari
adanya
penyalahgunaan anggaran sekolah sampai pada manajemen keuangan yang masih tertutup. Alasan lain penulis mengambil fokus masalah tersebut agar dapat membantu mendeskripsikan penerapan manajemen keuangan dan membuktikan proses manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong berbeda dari Insan Cendekia lain yang memungut biaya. Selain itu sepanjang pengetahuan peneliti, di MAN Insan Cendekia Serpong belum ada yang mengambil
permasalahan
penelitian
yang
berfokus
pada
penerapan
manajemen keuangan.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Sumber dana keuangan pendidikan yang terbatas; 2. Pembiayaan program yang serampangan; 11
Adam Ardisasmita, http://salamic.wordpress.com/2012/02/29/bedakan/, 19 September 2014.
9
3. Belum dilaksanakannya manajemen keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip dan pengelolaan yang telah ditetapkan; 4. Tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam rencana strategis lembaga pendidikan; 5. Penerapan manajemen keuangan sekolah yang belum optimal; 6. Semakin banyak anggaran semakin tinggi pula penyimpangan yang dilakukan; 7. Manajemen keuangan yang dilakukan tidak transparan menimbulkan banyak kecurigaan; 8. Kurangnya partisipasi masyarakat dan orang tua dalam mengawasi manajemen keuangan sekolah; 9. Manipulasi laporan keuangan sekolah; 10. Kebocoran anggaran dalam bentuk paling parah seperti korupsi pendidikan; 11. Anggaran pendidikan yang dialokasikan ke seluruh sekolah perlu diawasi dan dilakukan monitoring dalam penggunaannya.
C. Pembatasan Masalah Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penelitian ini akan dibatasi pada “Penerapan manajemen keuangan sekolah yang belum optimal”.
D. Perumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana penerapan manjemen keuangan pendidikan
pada
aspek
perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi,
dan
pertanggungjawaban keuangan sekolah di MAN Insan Cendekia Serpong?”
10
E. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan penerapan manajemen keuangan pendidikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong.
F. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya: 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan
progam studi
manajemen pendidikan untuk penelitian terkait atau sebagai contoh penelitian dimasa yang akan datang, khususnya mengenai penerapan manajemen keuangan pada tingkat sekolah. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola pendidikan, baik kepala sekolah ataupun instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, untuk dapat meningkatkan penerapan manajemen keuangan yang efektif pada tingkat sekolah. 3. Bagi penulis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan mengenai penerapan manajemen keuangan sekolah.
BAB II KAJIAN TEORI A. Hakikat Manajemen 1. Pengertian Manajemen Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata kerja yaitu to manage yang disinonimkan dengan to hand yang berarti mengurus, to control memeriksa, to guide memimpin. Apabila dilihat dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian atau pembimbing. Manajemen merupakan sebuah kegiatan, pelaksanaanya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer.1 Kata manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Pada mulanya manajemen belum dapat dikatakan sebagai teori karena teori harus terdiri atas konsep-konsep yang secara sistematis dapat menjelaskan dan meramalkan apa yang terjadi dan membuktikan ramalan itu berdasarkan penelitian. Setelah beberapa zaman dipelajari, manajemen telah memenuhi persyaratan sebagai bidang pengetahuan yang luas secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang-orang bekerjasama. Menurut Gulick, manajemen memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki serangkaian teori, meskipun teori-teori tersebut masih terlalu umum dan subjektif. Manajemen menjadi suatu 1
George.R.Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2003), Cet.7, h.9.
11
12
ilmu, jika teori-teorinya mampu menuntun manajer dengan kejelasan bahwa apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu dan memungkinkan mereka meramalkan akibat-akibat dari tindakannya. Henry M. Botiger, mengemukakan manajemen sebagai suatu seni membutuhkan tiga unsur, yaitu pandangan, pengetahuan teknis, dan komunikasi. Ketiga unsure tersebut terkandung dalam manajemen. 2 Stoner mendefiniskan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen
menurut
Encyclopedia
of
the
social
sciences
management may be defined as the process by which the execution of a given purpose is put into operation and supervised. Maksud dari pengertian tersebut manajemen dapat didefinisikan sebagai proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang dimasukkan ke dalam operasi dan diawasi. Sementara itu, Rue dan Byars management is a process that invalesguiding or directional group of people toward organizational goals or objectivitas. Maksud dari pengertian tersebut manajemen adalah sebuah proses yang membimbing arah kelompok terhadap tujuan organisasi.Terry management is getting things done through the effort of other people. Menurut pendapat tersebut Terry mendefinisikan manajemen yaitu untuk mendapatkan sesuatu melalui upaya orang lain. Rohiat dalam bukunya manajemen sekolah mengemukakan manajemen dilihat dari suatu sistem, manajemen memiliki komponenkomponen yang menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sistem. Manajemen merupakan suatu proses, sedangkan manajer dikaitkan dengan 2
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.11, h.3
13
aspek organisasi (orang, struktur, tugas-tugas, teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan aspek yang lain serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem.3 Menurut Ricky W. Griffin manajemen adalah seperangkat aktivitas yang meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilaksanakan langsung oleh suatu sumber daya organisasi (manusia, uang, benda-benda fisik, dan informasi). Manajemen adalah aktivitas yang prinsip untuk membuat suatu perbedaan dalam hal bagaimana organisasi lebih baik melayani orang yang telah dipengaruhi oleh mereka, sebagai bentuk tanggung jawab social yang memuaskan, maka hal itu tergantung kepada keluasan tingkat manajemen.4 Nanang Fattah memberikan pengertian manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Sudjana manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan normanorma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaanya memilki hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegaiatan tersebut. Setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karena itu tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran ahli tentang definisi
manajemen
kebanyakan
menyatakan
bahwa
manajemen
merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaanya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan 3
Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik Dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategis dan Rencana Operasional, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), Cet.1, h.2. 4
Cet.1, h.1.
Maisah, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2013),
14
kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Dengan demikian terdapat tiga fokus untuk mengartikan manajemen yaitu: a. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada ketrampilan dan kemampuan
manajerial
yang
diklasifikasikan
menjadi
kemampuan/ketrampilan teknikal, manusiawi dan konseptual. b. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. c. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style) seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan.5 Dari uraian pengertian manajemen menurut para ahli diatas, penulis mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses pelaksanaan pekerjaan yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam suatu organisasi yang saling berkaitan dengan memberdayakan sumber daya dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
2. Fungsi Manajemen Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, Nanang Fattah menjabarkan fungsi-fungsi
manajemen
yaitu:
perencanaan
(Planning),
pengorganisasian (Organizing), pemimpinan (Leading), dan pengawasan (Controlling).
5
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet.4, h. 86-87.
15
a. Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan
kesempatan
dan
ancaman,
menentukan
strategi,
kebijakan, taktik dan progam. Semua itu dilakukan berdasarkan proses pengambilan keputusan secara ilmiah. b. Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan dan struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis, staf, dan fungsional. Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan wewenang. c. Fungsi pemimpin menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang lain melaksankan tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama. d. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervise, dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standard an memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.6 Menurut G.R. Terry terdapat empat fungsi manajemen, yaitu: a. Planning (perencanaan); b. Organizing (pengorganisasian); c. Actuating (pelaksanaan); d. Controlling (pengawasan). Sedangkan menurut Henry Fayol terdapat lima fungsi manajemen, meliputi: a. Planning (perencanaan);
6
Fattah, op.cit.., h.2.
16
b. Organizing (pengorganisasian); c. Commanding (pengaturan); d. Coordinating (pengkoordinasian); e. Controlling (pengawasan). Sementara itu, Harold Koontz dan Cyril O’Donnel mengemukakan lima fungsi manajemen, mencakup: a. Planning (Perencanaan); b. Organizing (pengorganisasian); c. Staffing (penentuan staf); d. Directing (pengarahan); f. Controlling (pengawasan). Selanjutnya, L. Gullick mengemukakan tujuh fungsi manajemen, yaitu: a. Planning (Perencanaan); b. Organizing (pengorganisasian); c. Staffing (penentuan staf); d. Directing (pengarahan); e. Coordinating (pengkoordinasian); f. Repoting (pelaporan); g. Budgeting (penganggaran).7 Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan fungsi- fungsi pokok manajemen meliputi, perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Kepemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman serta menentukan strategi, kebijakan, taktik, dan progam. Semua ini dilakukan berdasarkan proses 7
Daryanto & Mohammad Farid, Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), Cet.1, h. 160.
17
pengambilan keputusan secara ilmiah. Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan, dan struktur. Fungsi terdiri atas tugas-tugas yang diberikan ke dalam fungsi garis, staf dan fungsional. Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan wewenang, sedangkan strukturnya dapat bersifat horizontal dan vertical. Hal tersebut dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Fungsi
memimpin
menggambarkan
bagaimana
manajer
mengarahkan dan mempengaruhi bawahan dan bagimana orang lain melaksanakan tugas yang essential dalam menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama. Fungsi Pengawasan meliputi penentuan standar, supervise, dan pengukuran pelaksanaan, terhadap standar serta memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan karena melalui pengawasan, efektivitas manajemen dapat diukur.8 Menurut tim dosen administrasi Universitas Pendidikan Indonesia fungsi manajemen meliputi beberapa fungsi yaitu: 1) Fungsi perencanaan Fungsi prencanaan yaitu keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secra matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Dalam
pengertian
yang
lain
Ngalim
Purwanto
mengartikan perencanaan sebagai kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegaitan manajemen itu berlangsung. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. 8
Rohiat, op.cit., h.3.
18
Tanpa
perencanaan,
pelaksanaan
suatu
kegaitan
akan
mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berfungsi memberi arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan akan diambil serta pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, perencanan juga berfungsi memberikan pegangan dan arah dalam pelaksanaan. 2) Fungsi pengorganisasian Pengorganisasian
merupakan
aktivitas
menyusun
dan
membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Malayu sebagai
S.P.
proses
Hasibuan
penentuan,
mendefinisikan
pengorganisasian
pengelompokan
dan
pengaturan
bermacam-macam aktivitas yang iperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. (3) Fungsi pemotivasian Menurut
Siagian,
mengartikan
motivasi
sebagai
daya
pendorong yang melibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menyerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegaitan
yang
menjadi
tanggungjawabnya
dan
menuanaikan
kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
19
(4) Fungsi pengawasan Adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan didalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau progam yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan.9 Mengadaptasi fungsi manajemen dari para ahli, fungsi manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah melaksankan fungsi planning, organizing, staffing, coordinating,
leading
(facilitating,
motivating,
innovating),
reporting, controlling. Institusi pendidikan lebih menekankan pada fungsi planning, organizing, motivating, innovating, controlling.10 Berdasarkan uraian mengenai beberapa fungsi manajemen menurut para ahli di bidangnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi manajemen merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan oleh seorang
manajer,
pengorganisasian,
proses
tersebut
pelaksanaan
dan
diawali
dari
pengawasan.
perencanaan,
Fungsi-
fungsi
manajemen tersebut merupakan rangkaian proses pelaksanaan manajemen yang saling berkaitan dilakukan oleh sumber daya manusia agar tujuan organisasi dapat tercapai. Didalam sebuah organisasi atau lembaga dapat dipastikan terdiri atas berbagai sumber daya manusia yang mengatur segala pelaksanaan pekerjaan, fungsi manajemen bermanfaat sebagai alat perencanaan yang menentukan berhasil atau tidaknya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
9
M.Sobry.Sutikno, Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami), (Lombok: Holistica, 2012), Cet.2, h.13. 10 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, op.cit., h. 92.
20
3. Proses Manajemen Beberapa definisi menunjukan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses manajemen secara umum mengikuti
langkah-langkah
merencanakan,
mengorganisasikan,
memimpin, dan mengendalikan. a. Merencanakan Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menentapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin ( Roger A.Kauffman,1972). Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan anatara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai; (2) pemilihan progam untuk mencapai tujuan itu; (3) identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.11 Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode/teknik yang tepat. Merencanakan pada dasarnya membuat keputusan mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah dan teknik/metode yang dipilih
11
Fattah, op.cit., h.49.
21
untuk digunakan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. b. Mengorganisasikan Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Stoner menyatakan bahwa mengorganisasikan adalah proses memperkerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran. Mengorganisasikan berarti: 1) Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 2) Merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan 3) Menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu 4) Mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluwasaan melaksankan tugas. c. Memimpin Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Memimpin menurut Stoner adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. d. Mengendalikan Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan efektif dan efisien. Perjalanan menuju tujuan dimonitor, diawasi
22
dan dinilai supaya tidak melenceng atau keluar jalur. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu: (1) menetapkan standar kinerja, (2) mengukur kinerja, (3) membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan, (4) mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan.12 Proses manajemen adalah serangkaian langkah yang harus ditempuh oleh sebuah organisasi dalam merumuskan strategi tujuan organisasi. Proses manajemen dilaksanakan dalam beberapa tahap diantaranya
diawali
dari
proses
merencanakan,
mengorganisasi,
memimpin dan mengawasi atau mengendalikan. Organisasi tidak terlepas dari proses manajemen, proses manajemen yang sistematis dan terarah akan memudahkan organisasi berjalan menuju tujuan dan sasaran organisasi.
B. Hakikat Pendidikan 1. Pengertian Pendidikan Dalam pengertian dasar, pendidikan adalah proses menjadi, yakni menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat, watak, kemampuan, dan hati nuraninya secara utuh.13 Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan
12
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, op.cit., h. 93-95. Dedy Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.1, h.2. 13
23
atau pedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.14 Dalam arti luas, pendidikan adalah berusaha membangun seseorang untuk lebih dewasa. Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang
diikutinya.
Pendidikan
adalah
segala
situasi
hidup
yang
mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Lebih jelasnya pendidikan
adalah
setiap
proses
dimana
seseorang
memperoleh
pengetahuan, mengembangkan kemampuan/keterampilan sikap atau mengubah sikap.15 John Stuart Mill (filsuf Inggris, 1806-1873 M) mengemukakan bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain utuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. Menurut John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelekstual dan emosional kea rah alam dan sesame manusia. J.J. Rousseau memberikan pengertian pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.16 Plato menjelaskan bahwa pendidikan itu membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Sementara itu Edgar Dalle menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat 14
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), Edisi Revisi, h.1. 15 Daryanto, op.cit., h. 33. 16 Hasbullah, op.cit., h.2.
24
untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.18 Ki hajar Dewantara memandang, “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan batin), pikiran (intellect), dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan adalah proses terus menerus yang menghantarkan manusia muda kea rah kedewasaan, yaitu dalam arti kemampuan untuk memperoleh pengetahuan (knowledge acquisition), mengembangkan kemampuan/ketrampilan (skill developments), mengubah sikap (attitude of change), serta kemampuan mengarahkan diri sendiri, baik di bidang pengetahuan, ketrampilan, serta dalam memaknai proses pendewasaan itu sendiri, dan kemampuan menilai.19 Dari pendapat diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang terencana berlangsung terus menerus untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh seorang
individu
agar
menjadi
manusia
yang
berakhlak
dan
bepengetahuan luas dan mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. 17
Mulyasana, op.cit., h.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) 19 Agustinus Hermino, Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 3. 18
25
2. Fungsi Pendidikan Secara garis besar, pendidikan mempunyai fungsi sosial dan individual. Fungsi sosialnya adalah untuk membantu setiap individu menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan pengalaman kolektif masa lampau dan masa kini. Fungsi individualnya adalah untuk memungkinkan seorang menempuh hidup yang lebih memuaskan
dan
lebih
produktif
dengan
menghadapi masa depan (pengalaman baru).
menyiapkannya
untuk
20
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.21 Pendidikan berfungsi untuk bekal masa depan seorang individu, agar mampu bersaing dan mempertahankan kehidupan sesuai dengan zamannya.
Melalui
pendidikan
seorang
individu
secara
sadar
meningkatkan derajatnya menjadi manusia seutuhnya dengan berbagai pengetahuan.
3. Tujuan Pendidikan Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai hal yang ingin dicapai oleh seseorang untuk menjadi pribadi baik, berwawasan luas, dan cerdas sesuai dengan zaman globalisasi. Jessup menegaskan bahwa pendidikan ditujukan untuk terciptanya perubahan prilaku, sikap dan kecerdasan yang lebih baik pada diri seorang anak dan terus berlanjut hingga ia menjadi 20
Daryanto, op.cit., h. 33. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. 21
26
seorang pribadi yang dewasa sesuai dengan pertambanhan usianya dan perkembangan zaman.22 Tujuan pendidikan dapat dikembangkan sebagai berikut: a. Berkembangnya potensi keimanan dan ketakwaan. b. Terbentuknya akhlak mulia di kalangan peserta didik c. Membentuk peserta didik yang sehat d. Mencetak peserta didik yang berilmu e. Mencetak peserta didik yang cakap f. Pembentukan jiwa mandiri dikalangan para peserta didik.23 Pendidikan bertujuan membentuk pribadi yang cakap dan berakhlak mulia selama masa kehidupannya agar mampu mengubah perilaku manusia dan mampu bermasyarakat.
C. Manajemen Keuangan Pendidikan 1. Pengertian Keuangan Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang, yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan istrumen yang terlibat dalam transfer uang, diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.24 Keuangan adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Oleh karena itu, untuk lembaga pendidikan, masalah keuangan tidak saja mencakup uang pembayaran yang sah, akan tetapi juga kredit bank, yang dapat membantu proses kelancaran dari pendidikan.25
22
Hermino, op.cit., h. 15. Mulyasana, op.cit., h.47 24 Ridwan S.Sundjaja dan Inge Barlian, Manajemen Keuangan Satu, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2003), Edisi 5, Cet.2, h.42. 25 Maisah, op.cit., h.101. 23
27
Dari pengertian tersebut penulis mendefinisikan keuangan sebagai proses kegiatan mengatur segala pemasukan dan pengeluaran uang. Dalam proses keuangan juga terdapat manajemen dimana segala kegiatan keuangannya mencakup proses penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan.
2. Pengertian Manajemen Keuangan Sebelum menjelaskan mengenai hakikat manajemen keuangan pendidikan, akan dibahas terlebih dulu mengenai kaitan antara kualitas pendidikan dengan manajemen keuangan. Sejumlah penelitian telah mengungkapkan bahwa antara pendidikan yang berkualitas dengan aspek pembiayaan mempunyai korelasi
yang positif. Hubungan antara
pembiayaan dengan kualitas pendidikan jelas saling terkait. Dalam pelaksanaanya, pembiayaan harus didasarkan pada tingkat kualitas tertentu. Banyak faktor yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi biaya bukanlah salah satu jawaban yang harus ditentukan lebih awal. Namun biaya menjadi penyempurnaan syarat
yang harus
dipenuhi penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal perlu diupayakan oleh para pengelola pendidikan untuk menunjukan langkah efisiensi yang dilakukan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Sebab tanpa didukung langkah efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, berapa pun dana yang dikeluarkan, aktivitas yang dilakukan lembaga tidak akan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pengelola
pendidikan
akuntabilitas.
dituntut
untuk
melakukan
efisiensi
dan
26
Keuangan atau dana adalah salah satu sumber daya yang memiliki peran sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan-satuan
26
Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 192.
28
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Mengingat peran vitalnya, dana harus dikelola sebaik mungkin dengan pola-pola manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan standar akuntansi. Menurut Arikunto dan Yuliana manajemen keuangan dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yakni budgeting atau penyusunan anggaran, accounting atau pembukuan, dan auditing atau pemeriksaan. Sementara
itu,
Wijaya
mengartikan
manajemen
keuangan
merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab dalam bidang tertentu.27 Maisyaroh mengemukakan manajemen keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.28 Bafadal (2004) mendefinisikan manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efisein, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Merujuk pada definisi yang diberikan Bafadal, ada empat hal yang harus ditekankan dalam manajemen keuangan sekolah: a. Manajemen
keuangan
merupakan
keseluruhan
proses
upaya
memperoleh serta mendayagunakan seluruh dana; b. Mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan serta berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber keuangan tersebut; 27 28
Hermino, op.cit., h. 181-183. Daryanto, op.cit., h. 129.
29
c. Menggunakan seluruh dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah; d. Penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan dengan tertib dan mudah dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana, (Suad Husnan, 1992:4). Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting) dan tahap pelaksanaan (akunting) dan tahap penilaian atau auditing, (Thomas.H.Jones, 1985:22).29 Manajemen
keuangan
pengurusan/ketatausahaan perencanaan,
dapat
keuangan
pelaksanaan,
diartikan yang
sebagai
meliputi
pertanggungjawaban
dan
tindakan pencatatan, pelaporan
(Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2000). Manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan,
pembukuan,
pembelanjaan,
pengawasan,
dan
pertanggungjawaban keuangan sekolah.30 Kegiatan manajemen keuangan antara lain memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana (Lipham, 29
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, op.cit., h. 256-257. Jamal Ma’mur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), Cet.1, h.217. 30
30
1985; Keith, 1991), pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Didalam terdiri dari perencanaan progam sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan progam, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah. Manajemen keuangan meliputi perencanaan financial, pelaksanaan, dan evaluasi. Jones mengemukakan financial planning is called budgeting merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi
efek
samping
yang merugikan.
Implementation
involves
accounting atau pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Komponen utama manajemen keuangan meliputi prosedur anggaran, akuntansi
keuangan,
pembelajaran,
pergudangan,
pendistribusian,
investasi, dan pemeriksaan.31 Dari uraian berbagai pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan proses dalam mencari dana, mendayagunakan dana dan memanfaatkan dana untuk kepentingan organisasi (sekolah), yang bertujuan mencapai tujuan organisasi secara efisien melalui proses mengatur lalu lintas pendanaan. Proses mengatur tersebut diawali dari perencanaan keuangan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
3. Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan Keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan akan menimbulkan berbagai manfaat, diantaranya:
31
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.13, h.171.
31
1) Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dan efektif; 2) Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (lebih utama lagi bagi lembaga pendidikan swasta); 3) Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran ataupun penyimpangan dana dari rencana semula; 4) Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan baik sesuai yang diharapkan.32 Manajemen keuangan sekolah memiliki beberapa fungsi. Menurut Bafadal ada enam fungsi manajemen keuangan: (1) perencanaan anggaran tahunan, (2) pengadaan anggaran, (3) pendistribusian anggaran, (4) pelaksanaan anggaran, (5) pembukuan keuangan, dan (6) pengawasan dan pertanggungjawaban.33 Secara luas, manajemen keuangan memiliki peran dan fungsi menyediakan berbagai informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan sesuai perannya masing-masing. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah a. Kepala sekolah Data dari manajemen keuangan sekolah bisa dijadikan landasan untuk menyusun rencana sekolah, mengevaluasi kemajuan dalam usaha mencapai tujuan sekolah, serta melakukan tindakan korektif yang diperlukan. b. Guru dan karyawan sekolah
32
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h.182. Agustinus Hermino, Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 186. 33
32
Guru dan karyawan sekolah adalah kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di sekolahnya. Data dan informasi dari manajemen keuangan bisa mereka jadikan cermin untuk menilai kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pension, dan peluang kerja. c. Kreditur Kreditur bisa menjadikan data dan informasi mengenai kesehatan keuangan sekolah sebagai salah satu dasar untuk mengetahui apakah pinjaman beserta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. d. Orangtua siswa Orangtua adalah pihak yang tertarik dengan informasi mengenai kelangsungan hidup sekolah, terutama perjanjian jangka panjang sekolah serta tingkat ketergantungan sekolah. e. Pemerintah, termasuk lembaga- lembaga yang berada di bawah otoritasnya Mereka tertarik dengan informasi mengenai alokasi sumber daya serta aktivitas sekolah. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya. f. Masyarakat Sekolah dapat mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Laporan keuangan sekolah dapat membantu masyarakat dengan cara
menyediakan
informasi
mengenai
kecenderungan
dan
perkembangan terakhir terkait pengelolaan keuangan sekolah beserta rangkaian aktivitasnya.34 Manajemen keuangan tidak terlepas pula dari fungsi penganggaran, anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam
34
Hermino, op.cit., h. 186-187.
33
mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah, (Nanang Fattah,2000:49). Sementara menurut Deddy Nordiawan fungsi anggaran (2006:48-49) adalah sebagai berikut: 1) Anggaran sebagai alat perencanaan Dengan fungsi ini organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan dibuat. 2) Anggaran sebagai alat pengendalian Dengan adanya anggaran organisasi sector public dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). 3) Anggaran sebagai alat kebijakan Dengan adanya anggaran organisasi sector public dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. 4) Anggaran sebagai alat politik Dengan adanya anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan progam-progam yang telah dijanjikan. 5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Dengan dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit kerja lainnya. 6) Anggaran sebagai alat penilaian kerja Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksanya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 7) Anggaran sebagai alat motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika
34
memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin dicapai. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.35 Menurut Nanang Fattah, bahwa fungsi anggaran mencakup hal-hal berikut: 1. Sebagai alat penaksir 2. Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan 3. Sebagai alat efisiensi.36 Bennett, Hall, and Berg (2006) suggest that in its optimal form a budget has four major functions: 1. It is a policy document that reflects the philosophy of the school board, administration, and education community. As such, it expresses the district’s philosophy in terms of recources. 2. It is a financial plan describing what has been done in the past and what is proposed for the future. It shows what was spent in previous years for each function and has the potential to estimate future expenditures as well. 3. It is an operations guide for administrative decisions, providing a guideline for fiscal, program, and personnel accountability. 4. It is a communication tool to share the strengths and challenges of the instructional program with the community by showing how educational dollars are spent and identifying the district’s programs priorities.37
35 36
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, op.cit., h.258-264. Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010), Cet.1,
h.265. 37
Allan R.Odden & Lawrence O.Picus, School Finance A policy Perspective, (United States: The McGraw Hill Companies, 2007), Fourth Edition, p.235.
35
Maksud pendapat diatas menyatakan bahwa anggaran memiliki empat fungsi utama yaitu: 1. Anggaran
berfungsi
sebagai
dokumen
kebijakan
yang
mencerminkan filosofi unsur sekolah seperti administrasi yang dilakukan dan seluruh stakeholder. 2. Anggaran
berfungsi
sebagai
rencana
keuangan
yang
menggambarkan apa yang telah dilakukan di masa lalu dan apa yang diusulkan untuk masa depan. Ini menunjukkan dihabiskan di tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing fungsi dan memiliki potensi untuk memperkirakan pengeluaran masa depan juga. 3. Anggaran berfungsi sebagai panduan operasi untuk keputusan administratif, memberikan pedoman untuk fiskal, program dan akuntabilitas personel. 4. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi untuk berbagi kekuatan dan tantangan dari program instruksional dengan masyarakat dengan menunjukkan bagaimana dana pendidikan dibelanjakan dan mengidentifikasi program prioritas.
4. Proses Manajemen Keuangan Komponen keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang mementukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak. Komponen keuangan perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi pelaksanaan dana, baik
36
biaya operasional maupun biaya capital, disertai bukti-bukti secara administrative dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.38 Manajemen keuangan meliputi perencanaan financial, pelaksanaan, evaluasi. Jones mengemukakan financial planning is called budgeting merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting atau pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.39 Proses pengelolaan keuangan menurut Agustinus Hermino dalam bukunya Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning meliputi:
a. Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu memiliki tempat khusus penyimpanan, memiliki alat hitung, dan memilki buku-buku yang dibutuhkan. b. RAPBS, yaitu memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh yang berwenang, serta memilki progam penjabarannya. c. Pengadministrasian keuangan, yaitu memilki catatan logistic (uang dan barang) sesuai anggaran dan sumber dana.40 Dalam tataran pengelolaan Vincen P
Costa (2000:
175)
memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan berapa lama akan dilaksankan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan 38
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010),h.153. E. Mulyasa. Loc.cit. 40 Hermino, op.cit., h. 184. 39
37
pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggungjawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan
kesimpulan
terselenggarakannya
dan
saran-saran
Manajemen
untuk
Operasional
kesinambungan
Sekolah.
Proses
pengelolaan keuangan di sekolah meliputi: 1) Perencanaan anggaran 2) Strategi mencari sumber dana sekolah 3) Penggunaan keuangan sekolah 4) Pengawasan dan evaluasi anggaran 5) Pertanggungjawaban.41 Menurut E.Mulyasa proses manajemen keuangan sekolah terbagi atas beberapa tahap mulai dari perencanaan keuangan sekolah, pelaksanaan keuangan sekolah, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. (1) Perencanaan Keuangan Sekolah Dalam bukunya E.Mulyasa yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget , sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Dalam pelaksanaanya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan
41
tugas
Daryanto, op.cit., h. 134.
antara
fungsi
otorisator,
ordonator,
dan
38
bendaharawan. Otorisator adalah pejabat berwenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Sementara bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai
dengan
uang
serta
membuat
perhitungan
dan
pertanggungjawaban.42 Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS). (a) Penyusunan Anggaran Keuangan Sekolah Sebelum membicarakan mengenai penyusunan anggran akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian anggaran Hartman (1988,P. 2) defines a budget as “a document which specifies the planned expenditures and anticipated revenues of a school district in a given fiscal year, along with other data and information relating the fiscal elements to the educational philosophy, programs, and needs of the district.” There are three major components of a budget, which can be depicted as a triangle. These elements are (1) the educational program of the school district, (2) revenue that would support those programs, and (3) actual expenditures on those programs that occur over the school year.43
42
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), Cet.1,
43
Allan R.Odden & Lawrence O.Picus, op.cit, p.235.
h.161.
39
Maksud pendapat Hartman (1988, P. 2) mendefinisikan anggaran
sebagai
"sebuah
dokumen
yang
menentukan
pengeluaran yang direncanakan dan pendapatan diantisipasi dari sebuah sekolah dalam satu tahun anggaran, bersama dengan data lain dan informasi yang berkaitan dengan elemen anggaran dengan filosofi pendidikan, program, dan kebutuhan kabupaten. " Ada tiga komponen utama anggaran, yang dapat digambarkan sebagai segitiga. Unsur-unsur ini adalah (1) program pendidikan sekolah, (2) pendapatan yang akan mendukung program-program, dan (3) pengeluaran aktual atas program-program yang terjadi selama tahun sekolah. Menurut Browneel dalam Yulia, (2004: 582) Anggaran partisipatif adalah suatu proses di mana individu-individu terlibat di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan target anggaran yang akan dievaluasi. Menurut Kennis Partisipasi Anggaran adalah sebagai tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun
anggaran.
Dengan
menyusun
anggaran
secara
partisipatif diharapkan kinerja para manajer akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standart yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan atau standart yang ditetapkan, dan karyawan juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 1975) dalam Ratnawati Kurnia, semakin tinggi tingkat keterlibatan manajer dalam proses penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja (Indriantoro, 2000). Partisipasi merupakan suatu konsep di mana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu
40
bersama atasannya (Robbins, 2002: 179). Sementara Supomo dan Indriantoro
(1998)
menyatakan
bahwa
partisipasi
dalam
penyusunan anggaran merupakan proses di mana individu terlibat dalam penyusunan target anggaran, lalu individu tersebut dievaluasi kinerjanya dan memperoleh penghargaan berdasarkan target anggaran. Perbedaan penganggaran partisipatif dengan non partisipatif terletak pada tingkat keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran. Keunggulan partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah dapat memotivasi bawahan untuk mencapai target anggaran, dapat memacu peningkatan moral, inisiatif untuk para lini manajer, pertukaran informasi yang efektif antar pembuat dan pelaksana anggaran. Sedangkan kelemahan partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah terkadang menetapkan standar yang terlalu tinggi, dapat menyebabkan kesenjangan anggaran. Dalam menciptakan suatu anggaran ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu (Alim dalam Sumadiyah dan Susanta, 2004: 481): 1. Anggaran partisipatif (bottom-up) Pada proses anggaran partisipatif proses penyusunan anggaran mengijinkan manajer dengan level yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara signifikan dalam pembentukan anggaran sementara. 2. Anggaran Top-down Proses penyusunan anggaran tidak melibatkan bawahan secara signifikan. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya
41
penyusunan anggaran merupakan negoisasi atau perundingan /kesepakatan
antara
puncak
pimpinan
dengan
pimpinan
dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negoisasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana. Adapun prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan anggaran: a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi; b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran; c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja oganisasi; d. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.44 Pada proses penyusunan ini ada beberapa pendekatan yang dalam mendesain anggaran yaitu sebagai berikut: (1) Anggaran butir per butir (Line Item Budget) Desain ini merupakan bentuk anggaran yang paling simpel digunakan.
Dalam
bentuk
ini,
setiap
pengeluaran
dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu nomor atau butir, dan perlengkapan, sarana, material dengan butir tersendiri. (2) Anggaran program (Program Budget System)
44
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Cet.5, h.49.
42
Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Pada anggaran biaya per butir dihitung berdasarkan jenis butir (item) yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis program. Misalnya, jika dalam anggaran butir-per butir disebut gaji guru (item 01), sedangkan dalam anggaran laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA hanyalah salah satu komponen, dan komponen lain yang termasuk program percobaan mencakup alat-alat IPA, bahan-bahan kimia, IPA dan sebagainya, menjadi satu paket. (3) Anggaran berdasarkan hasil (performance budget) Bentuk anggaran ini menekankan hasil (performance) dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program. (4) Sistem
perencanaan
penganggaran
penyusunan
(Planning
program
Programming
dan
Budgeting
System/PPBS atau SP4) PPBS merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam proses ini data tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga mengambil keputusan dapat
43
menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan.45 Menurut Allan R. Odden & Lawrence O. Picus dalam bukunya School Finance A policy Perspective menjelaskan penyusunan anggaran terbagi atas: 1. School site budgets There are many methods for estimating school district enrollment. But to develop school budgets, it’s essential to know how many students will enroll in the individual school. More over, in using our adequacy model to estimate the resources needed at any school, the budget maker needs a count of the students in the school by grade, the number of students who qualify for free and reduced price lunch, the number of ELL students, and the number of children with disabilities who receive special education services. Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis untuk mengembangkan anggaran sekolah, sangat penting untuk mengetahui berapa banyak siswa akan mendaftar di sekolah masing-masing. Terlebih lagi, dalam menggunakan model yang kesanggupan untuk memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan di sekolah manapun, pembuat anggaran membutuhkan hitungan siswa di sekolah berdasarkan kelas, jumlah siswa yang memenuhi syarat untuk gratis dan mengurangi makan siang, jumlah siswa, dan jumlah anak-anak cacat yang menerima layanan pendidikan khusus.
45
Fattah, Ibid., h.53.
44
2. The district budget process The preceding discussion provides an example of how a school-level budget could be developed using the evidencebased adequacy model. These data provide an estimate of the needed expenditures for the school and, when aggregated with central-office requirements, provide an expenditure estimate for the district. This section describes the process for developing that district budget, which would include individual school-level budget. The heart of the budget process is estimating revenues and expenditures and ensuring that the budget is an balancethat expenditures do not excees revenues for the year. Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis, memperkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk sekolah perlu digabungkan dengan pemerintah pusat dan daerah. Dimana setiap daerah perlu memberikan anggrannya kepada sekolah yang terdapat didaerahnya. Artinya pusat dan daerah sama-sama memberikan anggran ke unit sekolah untuk menambah pendapat sekolah dan pemenuhan kebutuhan tiap siswa dapat dipenuhi. 3. Estimating expenditures In addition to revenues for the fiscal year, the district must estimate total expenditure needs. Earlier in this chapter, we provided an provided an approach to estimating the expenditures needed to fund the recources identified in our adequacy model. This approach will, we argue, lead to spending strategies that improve student learning, and so it is this approach that we suggest districts and school use.
45
a. Identify the specific programs and or functions around which the budgets is to be constructed b. Ascertain what recources are needed to operationalize the tasks essential to each of the programs or functions identified in the previous step. c. Estimate the costs of the recources needed to implement each program or function. Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis untuk menyusun
anggran
perlu
dipertimbangkan
perkiraan
pengeluaran dan jumlah kebutuhan untuk mendanai proses kegiatan
di
sekolah.
Membuat
strategi
yang
dapat
meningkatkan belajar siswa melalui penggunaan anggaran. Dengan cara: a.
Identifikasi program dan atau fungsi tertentu sekitar yang anggaran akan dibangun
b. Memastikan
sumber
daya
yang
diperlukan
untuk
mengoperasionalkan tugas penting untuk setiap program atau
fungsi
yang
diidentifikasi
dalam
langkah
sebelumnya. c. Memperkirakan biaya diperlukan untuk melaksanakan setiap program atau fungsi. 4. Accounting for expenditures and revenues After the budget is developed, districts need mechanisms for tracking expenditures. They do this trough fiscal accounting systems that have various elements, including funds, objects, and functions. Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis Setelah anggaran dikembangkan, pemerintah pusat dan daerah
46
perlu melacak pengeluaran sekolah dengan mekanismenya. Pengeluaran dilakukan dengan sistem akuntansi. 5. Budget Preparation Summary Clearly, many step are required to prepare a school and school district’s budget. To recap, typically, a budget presents information on the expected revenues and expenditures of the school district, along with information on the number of students served and the number of FTE employees who will be employed in the provision of educational services for those students. This information can be displayed by object of expenditure, function, or programs, and can be provided at an aggregate district level or disaggregated to specific locations such as school sites and other logical locations, including the central office, the transportation department, and others either as determined by the district or as mandated by state policy. Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis Jelas, banyak langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan sekolah dan anggaran sekolah. Untuk rekap, biasanya, anggaran menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dari sekolah, bersama dengan informasi mengenai jumlah siswa dilayani dan jumlah karyawan FTE yang akan bekerja dalam penyediaan layanan pendidikan bagi siswa. Informasi ini dapat ditampilkan oleh obyek pengeluaran, fungsi, atau program, dan dapat disediakan pada tingkat kabupaten agregat atau terpilah ke lokasi tertentu seperti situs sekolah dan lokasi logis lainnya, termasuk kantor pusat, departemen transportasi, dan lain-lain baik sebagaimana ditentukan oleh kabupaten atau sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan negara.
47
6. Budget Modification If expenditure estimates exceed revenue projections, the district’s administrators must make adjustments on one or both sides of the equation. Typically, it is easier to reduce expenditures than it is to increase revenue. Most state and federal programs have fixed revenue levels, and a school district is unlikely to be able to seek additional funding from these sources over the short term. Local property taxes offer somewhat more hope, depending on the tax statutes in the particular state. In many states, it is possible to seek voter approval for higher property taxes. However, tax limitations in many states have curtailed this option. Additionally, there are often state restrictions on how much property taxes can be raised to maintain the equity of the system. Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis Jika perkiraan pengeluaran melebihi proyeksi pendapatan, administrator distrik harus melakukan penyesuaian pada satu atau kedua sisi persamaan. Biasanya, lebih mudah untuk mengurangi
pengeluaran
daripada
untuk
meningkatkan
pendapatan. Kebanyakan program negara bagian dan federal telah tetap tingkat pendapatan, dan distrik sekolah tidak mungkin dapat mencari dana tambahan dari sumber-sumber ini dalam jangka pendek. Pajak properti lokal menawarkan agak lebih harapan, tergantung pada undang-undang pajak di negara tertentu. Di banyak negara, adalah mungkin untuk meminta persetujuan pemilih untuk pajak properti yang lebih tinggi. Namun, keterbatasan pajak di banyak negara telah membatasi pilihan ini. Selain itu, sering ada pembatasan
48
negara pada seberapa banyak pajak properti dapat ditingkatkan untuk mempertahankan ekuitas sistem. 7. Budget Approval Once of balanced budget has been developed, the district’s school board must approve it. The timing of this process, along with the required documents that must be submitted and the time in which the general public may comment on the budget, is generally prescribed by state law. In general however, the superintendent submits the budget to the school board, makes copies available to the public, and helps the board schedule public hearings on the document. At this time, the board may further modify the budget to reflect its policies and goals (Although superintendents typically work closely with either the board or a budget committee of the board to develop the budget, so generally there are few board-directed changes at this point). Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis setelah dari anggaran berimbang telah dikembangkan, dewan sekolah distrik harus menyetujuinya. Waktu proses ini, bersama dengan dokumen-dokumen yang diperlukan yang harus disampaikan dan waktu di mana masyarakat umum dapat mengomentari anggaran, umumnya ditentukan oleh hukum negara. Namun secara umum, pengawas mengajukan anggaran untuk dewan sekolah, membuat salinan tersedia untuk umum, dan membantu dengar pendapat publik jadwal papan atas dokumen.
Pada
saat
ini,
dewan
lebih
lanjut
dapat
memodifikasi anggaran untuk mencerminkan kebijakan dan tujuannya (Meskipun pengawas biasanya bekerja sama dengan
49
panitia anggaran dewan untuk mengembangkan anggaran, sehingga umumnya ada beberapa perubahan diarahkan). 8. Administering the budget. The adopted budget served as a guide for expenditure allocations throughout the year. Since it is imposible to estimate all expenditure needs perfectly during the budgeting process, it is important to continually monitor revenues and expenditures to make sure they are in line with budgets projections. If there are changes either in the revenue available to the distict or in its expenditure needs, modifications to the budget document must be approved by the school board. Such change may be the results of an unexpected influx of students, requiring more teachers and classroom space, or a drop in the revenue receipts for one or more prpgrams. At all times, the district administration and school board must strive to keep the budget in balance, reducing expenditures if revenue projections fall short and increasing expenditures to meet the needs of a growing student population-provided the revenues to support those students are available. In short, the budget becomes an important management tool to help ensure that educational recources are focused on the priorities established at the beginning of the budget cycle. Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis anggaran sebagai panduan untuk alokasi belanja sepanjang tahun. Karena untuk memperkirakan semua kebutuhan belanja sempurna selama proses penganggaran, penting untuk terus memantau penerimaan dan pengeluaran untuk memastikan mereka sejalan dengan proyeksi anggaran. Jika ada perubahan
50
baik dalam pendapatan yang tersedia untuk distict atau dalam kebutuhan pengeluarannya, modifikasi dokumen anggaran harus disetujui oleh dewan sekolah. Perubahan tersebut dapat hasil dari masuknya terduga siswa, membutuhkan lebih banyak guru dan ruang kelas, atau penurunan penerimaan pendapatan untuk satu atau lebih prpgrams. Setiap saat, pemerintah kabupaten dan dewan sekolah harus
berusaha
untuk
menjaga
anggaran
seimbang,
mengurangi pengeluaran jika proyeksi pendapatan jatuh pengeluaran kebutuhan
pendek tumbuh
dan
meningkat
untuk
mahasiswa-populasi
memenuhi
yang
tersedia
pendapatan untuk mendukung para pelajar yang tersedia. Singkatnya, anggaran menjadi alat manajemen penting untuk membantu
memastikan
bahwa
recources
pendidikan
difokuskan pada prioritas yang ditetapkan pada awal siklus anggaran. Lipham
mengungkapkan
empat
fase
kegiatan
pokok
penyusunan angggaran sebagai berikut: a) Perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternative
pencapaian
tujuan
dengan
analisis
cost
effectiveness, membuat rekomendasi alternative pendekatan untuk mencapai sasaran. b) Mempersiapkan anggaran antara lain menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran progam pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan, dan bahan-bahan yang telah tersedia.
51
c) Mengelola pelaksanaan anggaran antara lain mempersiapkan pembukaan,
melakukan
pembelanjaan
dan
membuat
transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. d) Menilai pelaksanaan anggaran antara lain menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran progam, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang. Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana tersebut dihabiskan. Langkah-langkah penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: a. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan; b. Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya; c. Menentukan program kerja dan rincian program; d. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program; e. Menghitung dana yang dibutuhkan; f. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.46 Penyusunan anggaran keuangan sekolah atau sering disebut anggaran belanja sekolah (ABS), biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi: (1) sumber pendapatan terdiri dari UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan), DPP (Dana Penunjang Pendidikan), OPF; dan lain-lain; (2) pengeluaran untuk 46
Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo., “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.2, h.359.
52
kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.47 Dalam proses penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang sistematik. Tahapan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran; b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, jasa, dan barang; d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu; e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang; f. Melakukan revisi usulan anggaran; g. Persetujuan revisi usulan anggaran; h. Pengesahan anggaran.48 (b) Pengembangan Rencana rencana anggaran belanja sekolah Berbagai rencana yang dituangkan ke dalam rencana dan program tahunan pada dasarnya adalah program sekolah, oleh karena itu anggaran yang diperlukan juga tercakup dalam anggaran dan pendapatan belanja sekolah. Anggaran pendapatan dan belanja sekolah dapat berasal dari berbagai sumber dana. Prinsip efisiensi harus diterapkan dalam 47
E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), Cet.8, h. 199. 48 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.50.
53
penyusunan rencana anggaran setiap program sekolah. Pada anggran yang disusun perlu dijelaskan, apakah rencana program yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau merupakan kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam priode sebelumnya. Didalam anggaran yang disusun harus memuat informasi atau data minimal tentang: a. Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggungjawab, rencana baru atau lanjutan; b. Uraian kegiatan program: program kerja, rincian program; c. Informasi kebutuhan: barang atau jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan; d. Data kebutuhan: harga satuan, jumlah biaya yang diperlukan untuk seluruh volume kebutuhan; e. Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan periode terkait; f. Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program.49 Perencanaan keuangan sekolah memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Beberapa factor yang turut mempengaruhi perencanaan keuangan sekolah antara lain: laju pertumbuhan peserta didik, inflasi, pengembangan
progam,
dan
pendekatan belajar mengajar. 49
Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo, op.cit., h.360.
perbaikan
serta
peningkatan
54
Berdasarkan
hal
tersebut
dapat
dikemukakan
bahwa
perencanaan keuangan sekolah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti: a) sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika social masyarakat; (b) tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan; (c) menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan; (d) tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.50 (2) Pelaksanaan Keuangan Sekolah Pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya dapat dikelompokan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. (a) Penerimaan Penerimaan keuangan sekolah dari sumber- sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan
yang
dapat
digunakan
dalam
pengelolaan
penerimaan keuangan, namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan
pendidikan
karakteristik yang identik.
di
sekolah
ada
beberapa
51
Berdasarkan buku pedoman rencana, progam dan penganggaran,
sumber
dana
pendidikan
yang
dapat
dikembangkan dalam anggaran belanja sekolah antara lain 50
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.13, h.175. 51
E.Mulyasa, Ibid., h. 201.
55
meliputi anggaran rutin; anggaran pembangunan; dana penunjang pendidikan; dana masyarakat; donator; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak.52 Sumber pendanaan pendidikan Pasal 46 UU No 20 Tahun 2003 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Peraturan Pemerintah no 48 Tahun 2008 menjadi tanggung jawab bersama
antara
pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat. Masyarakat yang dimaksud yaitu peserta didik, orang tua peserta didik atau wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai peranan. Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya menganut pola paduan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan. Dengan demikian, pola manajemen keuangan sekolah terbatas pada pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu kebijakan
keuangan
sekolah
adalah
adanya
pencarian
tambahan dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan pengembangan konsep manajemen berbasis sekolah, 52
Ibid., h.177.
56
maka sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam kaitannya dengan manajemen keuangan untuk mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekolah. Pada umumnya di setiap sekolah telah ditetapkan bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya. Untuk uang yang harus dipertanggungjawabkan, ditunjuk bendahara oleh pihak berwenang dan sebagai atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan ke luar setelah mendapat perintah dari atasan langsung. Sedang uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak komite
sekolah
ditunjuk
dari
anggota
sesuai
dengan
persetujuan musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yang berasal dari masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna harus mendapat persetujuan komite sekolah. (b) Pengeluaran Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhankebutuhan
yang telah
disesuaikan dengan
perencanaan
pembiayaan pendidikan di sekolah. Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan
efektivitas
menekankan
pada
kualitatif
outcomes. Apabila kegaitan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam mencapai tujuan lemabaga, outcomes nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal pengeluaran sekolah kata efektif dapat diartikan apabila setiap pengeluran untuk kebutuhan pendanaan
57
program sekolah dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi kualitas proses pendidikan. Artinya untuk mencapai keberhasilan program sekolah yang efektif, perlu melakukan rencana secara detail dengan mempertimbangkan
kualitas
kebutuhan
sekolah.
Seperti
contohnya untuk menyelenggarakan pengadaan buku maka agar pengadaan secara efektif, dalam setiap rencana pengadaan buku perlu dipertimbangkan bagaimana mendapatkan buku yang berkualitas dengan harga sepatutnya. Kata efisien yang dimaksud adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan keluaran atau antara daya dan hasil. Daya berkaitan dengan tenaga, pikiran, waktu, biaya dan hasil. Dalam pengeluaran keuangan sekolah efisiensi yang dimaksud ditentukan oleh ketepatan didalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input-input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa. Efisiensi berkenaan dengan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Untuk mendapatkan hasil yang efisien dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mempertimbangkan prioritas anggaran terhadap komponen input melalui proses belajar mengajar, meningkatkan motivasi kinerja guru dan meningkatkan kapasitas pemakaian ruang belajar dan fasilitas belajar. Untuk itu demi mendapatkan pengeluaran yang efisien tidak perlu dengan mengurangi kualitas sekolah dalam hal hanya
perlu
dilakukan
prioritas
anggaran
yang
dapat
meningkatkan hasil belajar atau output yang diharapkan. Efektif dan efisien akan berjalan dengan baik apabila diikuti dengan prioritas kebutuhan yang tertera dalam
58
perencanaan, maka dari itu apabila hasil yang didapat sesuai dengan renacana yang sudah ditentukan tanpa mengurangi kualitas pada proses dan pengeluaran, dapat dikatakan efektif dan efisien. Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahanbahan, perlengkapan, dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah termasuk nilai setiap input yang digunakan, sekalipun sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat. Dalam SKB Mendikbud dan Menkeu No.0585/K/1997 dan No.590/kmk.03/1987, tanggal 24-9-1987 tentang peraturan SPP dan DPP meliputi: pelaksanaan pelajaran, pengadaan sarana/prasarana, pemeliharaan sarana prasarana, kesejahteraan pegawai,
kegiatan
belajar,
penyelenggaraan
ujian,
dan
pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan dinas supervise, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan.53 Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran
53
E.Mulyasa, op.cit., h. 203.
59
pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya. Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administrative. Kemampuan untuk menerjemahkan progam pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan pertimbangan tentang maksud-maksud dasar dari pendidikan dan progam. Berdasarkan perspektif tersebut perencanaan keuangan
sekolah
harus
dapat
membuka
jalan
bagi
pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuantujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara pencapaiannya. Dalam
manajemen
keuangan
sekolah
penyusunan
anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta komite sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. 54 Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan mengatur bagaimana proses anggaran di peroleh serta bagaimana proses pengalokasiannya. Sisi penerimaan juga berhubungan dengan
54
Ibid., h. 204.
60
proses pembukuan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaannya. Sisi pengeluaran menjelaskan tentang bagaimana proses pembukuan dilakukan dan oleh siapa dilakukannya serta pembuatan laporan-laporan menyangkut pengeluaran anggaran. Proses keuangan juga tidak terlepas dari evaluasi atau penilaian upaya melihat dan menilai sejauh mana kendala atau permasalahan yang dihadapi, evaluasi berkenaan dengan pertanggungjawaban yang perlu dilaporkan kepada pihak-pihak yang menjadi sumber anggaran.
(3) Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga
disebut
evaluasi
ataupun
evaluation
involves
auditing.
Pertanggungjawaban (auditing) menurut Cormark (1970) auditing is verification. Auditing is determining that what is intended is what is being performed and, further that what is being performed is appropriate for the task. Auditing merupakan pembuktian dan penentian bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuagan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.
61
(a) Evaluasi Dalam evaluasi keuangan sekolah, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan pengawasan kewenangan,
pendidikan dapat
berbasis
dilakukan
karena
sekolah.
berdasarkan
kebutuhan
Pelaksanaan
kebutuhan
merupakan
bagian
dan dari
pengawasan melekat. Dalam manajemen keuangan sekolah, kepala sekolah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Artinya sebagai pimpinan bertanggungjawab
terhadap
masalah
internal
manajemen
keuangan sebagai atasan langsung. Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditandatangani sebagai berita acara. Pengawasan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia. Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan yaitu: 1. Memantau (Monitoring); 2. Menilai; 3. Melaporkan hasil temuan. Pemeriksa anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur
62
dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pihak luar lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau akuntan publik yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya.55 Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggungjawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang melalui pemeriksaan yang dilaksankan oleh instansi vertical, seperti petugas Dinas Pendidikan, dan Bawasda. Pengawasan tersebut relative dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah. Pengawasan berupaya untuk memastikan proses pelaksanaan sesuai dengan rencana serta memonitoring sejauh mana proses pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 47 tahun 2011 disebutkan bahwa pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan asset,
terselenggaranya
laporan
keuangan
yang
baik,
meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
55
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Op.Cit., h.65-67.
63
Satuan pengawas internal yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, SPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan program pengawasan; 2) Pengawasan kebijakan dan program; 3) Pengawasan pengelolaan kepegawaian; 4) Pengawasan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara; 5) Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 6) Pendampingan dan reviu laporan keuangan; 7) Pemberian saran dan rekomendasi; 8) Penyusunan laporan hasil pengawasan; 9) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.56 Menurut pendapat penulis peran satuan pengawas intern sangat berpengaruh bagi proses pelaksanaan anggaran terutama di lembaga pendidikan. Salah satu tugas satuan pengawas intern di lembaga pendidikan seperti sekolah adalah untuk mengendalikan anggaran, agar setiap program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran dapat termonitoring sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab atas pengendalian biaya terletak pada pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan anggaran untuk biaya yang dikendalikannya. Walaupun sebenarnya tanggung jawab 56
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
64
penuh dari suatu organisasi terletak pada manajer. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Matz dkk (dikutip oleh Kusumardani, 2007) bahwa tanggung jawab atas pengendalian biaya
harus
diserahkan
kepada
personel
yang
juga
bertanggungjawab atas penyusunan anggaran untuk biaya yang dikendalikannya. Tanggung jawab ini hanya terbatas pada biaya yang dapat dikendalikan, dan prestasi kerja setiap personel harus diukur dengan membandingkan biaya yang sebenarnya terjadi dengan biaya yang dianggarkan. Prosedur
pengendalian
penggunaan
alokasi
anggaran
sifatnya sangat normative administratif. Artinya, pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi.
Dengan
demikian
aspek-aspek
realistis
penggunaan sulit diukur secara objektif. Persoalan tersebut sering terjadi di setiap sekolah. Hal tesebut disebabkan belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang, dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program sekolah mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi menekankan pada aspek hasil (output). Output dapat terlihat mengenai kinerja siswa, karena pendidikan pada dasarnya mendidik siswa. Artinya apapun program yang diajukan, wujud outputnya harus berbentuk kinerja siswa atau biasa yang disebut dengan hasil belajar.57 (b) Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
penerimaan
dan
penggunaan
keuangan sekolah dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada: 57
Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo, op.cit., h.376.
65
a. Kepala Dinas Pendidikan b. Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) c. Kantor Dinas Pendidikan Pertanggungjawaban yang dikenal dengan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, dilaporkan setiap bulan kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketetapan waktu. Khusus
untuk
keuangan
komite
sekolah,
bentuk
pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik. Pengawasan keuangan pihak eksternal sekolah dilaksanakan oleh petugas dari Bawasda, dan Dinas Pendidikan, baik dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana dari masyarakat (orangtua peserta didik). Pengawasan manajemen keuangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Bawasda tersebut dilakukan secara rutin satu tahun sekali melalui pemeriksaan pembukuan keuangan sekolah.58 Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan dibidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orangtua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut
bersumber
dari
pemerintah
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
58 59
E.Mulyasa, op.cit., h. 206. Daryanto, op.cit., h. 140.
59
maka
akan
66
5. Tujuan Manajemen Keuangan Tujuan utama mengelola keuangan sekolah adalah bagaimana sekolah dapat menghasilkan output yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu sekolah harus menyediakan dana sebagai salah satu sumber yang sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan tersebut dicapai. Hal yang penting adalah
menempatkan
fungsi
manajemen
keuangan
benar-benar
menunjukan sasaran pembelajaran yang berimplikasi pada mutu pendidikan yang kompetitif.60 Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi
keuangan
sehingga
penggunaan
keuangan
dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.61 Tujuan utama manajemen keuangan sekolah: a. Menjamin agar dana yang tersedia digunakan untuk kegiatan harian sekolah dan kelebihan dana yang ada diinvestasikan kembali. b. Memelihara barang-barang (aset) sekolah. c. Menjaga
agar
peraturan-peraturan
serta
praktik
penerimaan,
pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.62 Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan bisa dipertanggungjawabkan berdasar ketentuan yang sudah digariskan untuk pencapaian efesiensi dan keefektifan.63 Tujuan Manajemen keuangan adalah: a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
60
Mulyono,op.cit., h.154. Rohiat, op.cit., h.27. 62 Hermino, op.cit., h. 183. 63 Sutikno, op.cit., h.90. 61
67
Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kreativitas kepala sekolah
dalam
bendaharawan
menggali yang
sumber-sumber
menguasai
dalam
dana,
menempatkan
pembukuan
dan
pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.64 Menurut pendapat penulis tujuan manajemen keuangan dapat menjamin terselenggaranya rencana yang telah dibuat dengan menagtur segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan. Oleh karena itu tujuan manajemen keuangan membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia yang terampil dan jujur dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur lalu lintas keuangan.
6. Prinsip- Prinsip Manajemen Keuangan Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan sekolah dilakukan dengan mengacu pada empat prinsip. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan bertumpu pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Keadilan berarti besarnya pendanaan pendidikan (dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Efisiensi lebih mengarah pada perbandingan antara masukan dengan keluaran atau antara daya (waktu, pikiran, biaya) dengan hasil. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan sekolah, baik dari segi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, maupun pertanggungjawabannya. Semuanya harus jelas. Akuntabnilitas publik berarti penggunaan keuangan sekolah dapat
64
Asmani, op.cit., h.218.
68
dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana sekolahyang telah ditetapkan. Akuntabilitas publik dapat terwujud ketika sudah memenuhi toga syarat utama: (1) adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan pada berbagai komponen sekolah, (2) adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat. Selain prinsip-prinsip umum, dalam manajemen keuangan terdapat prinsip khusus yang meliputi efektivitas, kecukupan, dan keberlanjutan. Prinsip efektivitas tercapai apabila kepala sekolah dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas sekolah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sekolah beserta hasil kualitatifnya sesuai rencana sekolah yang sudah ditetapkan. Prinsip kecukupan berarti pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan prinsip keberlanjutan berarti pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.65 Dalam penggunaan anggaran dan keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, progam atau kegiatan dan keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan.66
65 66
Hermino, op.cit., h. 183-184. Daryanto, op.cit., h. 130.
69
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip diantaranya: 1. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan, transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, Bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi
keuangan
sangat
diperlukan
dalam
rangka
meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh progam pendidikan di sekolah. Transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbale balik antara pemerintah, masyarakat, orangtua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orangtua siswa misalnya, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orangtua siswa terhadap sekolah. 2. Akuntabilitas
70
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas didalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksankan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. 3. Efektifitas Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, melainkan sampai pada hasil kualitatif yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomesnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
71
4. Efisiensi Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan baiaya
yang sekecil-kecilnya
dapat
mencapai
hasil
yang
ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan hasil yang diharapkan. b. Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitas.67 Dapat penulis simpulkan bahwa dalam prinsip-prinsip manajemen keuangan harus dilaksanakan dengan baik oleh organisasi di bidang apapun. Prinsip manajemen keuangan yang dilaksanakan secara baik akan menimbulkan kepercayaan masyarakat dan masyarakat akan lebih terlibat dalam penyelenggaraan organisasi. Prinsip manajemen
keuangan
menekankan pada kemampuan seluruh proses manajemen yang dijalankan dapat tepat waktu, tepat guna dan terbuka bagi siapapun. Prinsip manajemen keuangan yang baik akan terhindar dari hal-hal negatif yang dicurigai atau dituduhkan oleh masyarakat.
67
Asmani, op.cit., h.218-222.
72
D. Kerangka Berfikir Tabel 2.1 Kerangka Berfikir Input
Proses Masalah
Strategi
Penerapan
Kondisi Nyata:
1. Melaksanakan
1. Sumber dana keuangan manajemen pendidikan
yang keuangan
terbatas program
yang serampangan
manajemen
keuangan
pendidikan
sesuai
prinsip
dan
pengelolaan yang telah ditetapkan
keuangan
dan
kebijakan
sebagaimana
secara manajemen
transparan
keuangan pendidikan
2. Melibatkan seluruh secara optimal.
3. Perencanaan
tertulis
dan
penyusunan anggran dilakukan
secara
matang 4. Pengawasan laporan keuangan
4. Tidak mendukung visi, misi
sekolah
penerapan
stakeholder sekolah
3. Belum dilaksanakannya
dengan
Terlaksananya
manajemen
yang belum optimal.
2. Pembiayaan
Output
secara
rutin oleh evaluator eksternal 5. Kepala
sekolah
didalam
rencana
harus mengevaluasi
strategis
lembaga
seluruh kegiatan dan
pendidikan 5. Penerapan
melakukan manajemen
keuangan sekolah yang belum optimal 6. Semakin
banyak
monitoring rutin.
secara
73
anggaran
semakin
tinggi
pula
penyimpangan
yang
dilakukan 7. Manajemen
keuangan
yang dilakukan tidak transparan menimbulkan
banyak
kecurigaan; 8. Kurangnya
partisipasi
masyarakat dan orang tua dalam mengawasi manajemen
keuangan
sekolah; 9. Manipulasi
laporan
keuangan sekolah; 10.
Kebocoran
anggaran dalam bentuk paling
parah
seperti
korupsi pendidikan.
74
E. Penelitian yang Relevan Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan Penelitian
Judul
(Tahun)
Penelitian
Achmad
Metode Penelitian
Skripsi
Persamaan - Variabel
Hasil
Perbedaan - Variabel
Penelitian - Proses perencanaan
Abu Bakar Pelaksanaan
penelitian yang
penelitian
dan
2007
Manajemen Keuangan
meliputi:
meliputi:
anggaran dilakukan
Sekolah (Studi Kasus di
1. Perencanaan
1. Evaluasi
pada awal dengan
SMA Islam Al-Azhar 3
keuangan
keuangan
keterlibatan
Kebayoran Baru Jakarta
sekolah;
sekolah
yang menghasilkan
Selatan) 68
2. Pelaksanaan
- Jenis
sekolah
penyusunan
guru
RAPBS.
keuangan
Madrasah Aliyah
Penggunaan
sekolah.
Negeri
anggaran
- Jenjang sekolah di
tingkat
Sekolah Menengah Atas. - Metode
sekolah
- Lokasi sekolah
diawasi oleh pihak
- Sekolah negeri.
yayasan.
- Pengelolaan dibawah naungan Kemenag.
penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Supartini
Skripsi
Implementasi
2005
Manajemen
Berbasis
Sekolah (MBS) dalam
68
- Variabel
- Sekolah swasta
- Penerapan
MBS
Penelitian
- Lokasi sekolah
masih
belum
meliputi:
- Tingkat
optimal.
Untuk
sekolah
Achmad Abu Bakar, “Pelaksanaan Manajemen Keuangan Sekolah (Studi Kasus di SMA Islam Al-Azhar 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2007.
75
Bidang
Manajemen
Keuangan Deskriptif Bantar
(Studi di
Jati
Indocement Prakarsa
1. Pelaksanaan
(jenjang SMP)
mengoptimalkan
manajemen
penerapan
keuangan
dalam
Yayasan
dalam
keuangan
Tunggal
mewujudkan
melakukan
MBS.
berbagai
SMP
Kecamatan
Klapanunggal
- Metode
Kabupaten Bogor) 69
MBS bidang
upayasalah satunya
penelitian
untuk
kualitatif
memprioritaskan pengeluaran anggaran
yang
dapat meningkatkan mutu sekolah. David
Jurnal
Implikasi
Wijaya
Manajemen Keuangan
pembahasan:
2009
Sekolah
1. Pelaksanaan
terhadap
Kualitas Pendidikan
70
- Variabel
manajemen keuangan sekolah - Teori peran dan
- Menghitung distribusi biaya
- Manajemen keuangan sekolah
- Sistem akuntansi
berbeda dengan
- Perhitungan
manajemen
analisis Biaya
perusahaan. - Manajemen keuangan pada
fungsi
setiap sekolah letak
manajemen
perbedaanya
keuangan
menekankan tipe sekolah, letak dan
69
Supartini, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Bidang Manajemen Keuangan (Studi Deskriptif di SMP Bantar Jati Yayasan Indocement Tunggal Prakarsa Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2005. 70 David Wijaya, “Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan”, Jurnal Pendidikan Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta, 2009.
76
predikat sekolah serta yang mempengaruhi kebutuhan setiap sekolah. - Kepala sekolah masih minim dalam melakukan analisis biaya manfaat agar penyusunan anggaran mencapai efektifitas dan efisiensi.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian dilaksanakan di MAN Insan Cendekia Serpong yang beralamat di Jl.Cendekia Sektor IX, BSD, Serpong, Kota Tangerang SelatanBanten. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Agustus 2014. Tabel 3.1 Rincian Kegiatan Penelitian No.
Kegiatan
Waktu Penelitian
Penelitian
April
1.
Perizinan Studi Pendahuluan
2.
Pelaksanaan Studi Pendahuluan
3.
Perizinan Penelitian
4.
Pelaksanaan Penelitian
5.
Pengolahan Data
Mei
Juni
Juli
Agustus
B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu. Untuk memperoleh hasil penelitian yang signifikan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu obervasi, wawancara dan dokumentasi. 1. Observasi, yaitu pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra sesuai dengan pedoman observasi.
77
78
2. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Hal ini
bertujuan
memperoleh
penjelasan-penjelasan
langsung
mengenai data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 3. Dokumentasi, yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti bukubuku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.1
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Ada tiga teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian, yaitu: teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi. 1. Teknik Observasi Observasi adalah teknik penelitian dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan. Dalam
pelaksanaan
observasi
yang
dilakukan
peneliti,
berpedoman pada lembar pengamatan (observation sheet). Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat seluruh kegiatan manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong. Kegiatan yang menjadi objek observasi yaitu: a. Mengamati sikap kepala madrasah dalam mengatur dan berkoordinasi dengan bendahara, kepala tata usaha dan staf tata usaha; b. Mengamati proses pekerjaan bendahara madrasah; c. Mengamati proses kegiatan atau peristiwa yang terjadi di lingkup tata usaha (TU) madrasah; 1
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010), Cet. 14, h.198-201.
79
d. Mengamati perilaku bendahara dan staf tata usaha madrasah dalam melakukan koordinasi dan komunikasi berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Teknik Wawancara Wawancara pewawancara
adalah
untuk
sebuah
memperoleh
dialog
yang
informasi
dilakukan
dari
oleh
terwawancara.
Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan objek penelitian. Dalam pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti berpedoman pada pedoman wawancara (interview guide) mengenai: a. Perencanaan keuangan yang dilaksanakan di MAN Insan Cendekia Serpong; b. Pelaksanaan keuangan sekolah yang dilaksanakan di MAN Insan Cendekia Serpong; c. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong. Teknik wawancara diharapkan mendapat informasi dan data mengenai penerapan manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong, adapun pihak-pihak tersebut adalah kepala madrasah, bendahara madrasah, kepala tata usaha (TU) dan staf tata usaha madrasah.
3. Teknik Dokumentasi Teknik
dokumentasi
digunakan
untuk
memperoleh
dan
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan sekolah. Teknik dokumentasi untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penerapan manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong berupa: a. Progam madrasah di MAN Insan Cendekia Serpong;
80
b. Alur pelaksanaan keuangan; c. Bentuk aplikasi keuangan; d. Bentuk pelaporan keuangan madrasah; e. Dokumen rapat madrasah dan lain-lain.
D. Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data Tabel 3.2 Kisi-kisi instrument pengumpulan data Variabel
Sumber
Penelitian
Data
1. Perencanaan Keuangan
- Kepala Madrasah - Bendahara
Metode
- Wawancara - Observasi - Dokumentasi
- Kepala Tata
Instrumen
- Pedoman Wawancara - Lembar Pengamatan
Usaha 2. Pelaksanaan Keuangan
- Kepala Madrasah - Bendahara
- Wawancara - Observasi - Dokumentasi
- Kepala Tata
- Pedoman Wawancara - Lembar Pengamatan
Usaha - Staf Bendahara 3. Evaluasi dan Pertanggungj
- Kepala Madrasah
awaban
- Bendahara
Keuangan
- Kepala Tata Usaha
- Wawancara - Observasi - Dokumentasi
- Pedoman Wawancara - Lembar Pengamatan
81
Tabel 3.3 Instrumen Pedoman Wawancara Variabel
Dimensi
1. Perencanaan Keuangan Teori yang digunakan: a. E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011. Cet.13.
Penyusunan Anggaran
Indikator A. Analisa kebutuhan
(Budgetting)
Butir Soal 1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? 2. Kapan
dilakukan
perencanaan
keuangan? 3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut?
b. Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo., “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.2
4. Bagaimana proses perencanaan keuangan? 5. Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan?
B. Penyusunan
c. Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
keuangan
6. Bagaimana penyusunan keuangan dilaksanakan? 7. Apa
pertimbangan
dalam
penyusunan keuangan? 8. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan? 9. Bagaimana
mengatasi
kendala
tersebut? 10. Berpedoman
pada
apakah
penyusunan dilakukan? 2. Pelaksanaan Keuangan
Pengelolaan
A. Penerimaan
11.
Anggaran Teori yang digunakan: a.
E.
Mulyasa,
Manajemen
Darimana sumber keuangan di madrasah?
12.
Bagaimana pengelolaan
prosedur penerimaan
82
Berbasis
Sekolah
Konsep,
keuangan madrasah?
Strategi dan Implementasi, (Bandung:
PT.
13.
Remaja
apa
bentuk
pembukuan pada penerimaan
Rosdakarya, 2011), Cet.13
keuangan madrasah? 14.
b.
Seperti
Pasal 46 UU No 20 Tahun
Bagaimana
pengalokasian
sumber keuangan tersebut?
2003 menyatakan pendanaan
15.
pendidikan
Bagaimana
penyusunan
penerimaan keuangan? 16.
Apakah
ada
penerimaan
sumber
lain
yang
bersumber dari masyarakat? (dalam hal dukungan komite sekolah) 17.
Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan?
B. Pengeluaran
18.
Apakah pengeluaran sesuai dengan
tujuan
progam
madrasah? 19.
Apakah
pihak
madrasah
membentuk penanggungjawab setiap
dalam
kegiatan
progam
sekolah? Siapa? 20.
Siapa
saja
diperbolehkan penggunaan madrasah?
pihak
yang dalam
keuangan
83
21.
Bagaimana kepala sekolah melakukan
pengendalian
pengeluaran madrasah sesuai dengan RAPBS yang sudah dibuat? 22.
Apa
saja
kendala
pelaksanaan
terkait
keuangan
madrasah? 23.
Bagaimana
mengatasi
kendala tersebut? 3. Evaluasi
dan
Pertanggungjawaban
Pengawasan
A. Evaluasi
24.
Anggaran
yang di lakukan? 25.
Teori yang digunakan:
Dasar
Manajemen
Pendidikan
di
Yogyakarta:
Gava
Siapa saja yang melakukan
evaluasi?
a. Daryanto & Mohammad Farid. Konsep
Bagaimana bentuk evaluasi
26.
Kapan evaluasi dilakukan?
27.
Apakah
Sekolah.
penyelenggaraan
Media,
progam
madrasah selalu dilakukan
2013. Cet.1.
evaluasi? 28.
b. Mulyasa, E. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung:
setiap
Apa
tindak
lanjut
dari
evaluasi yang dilakukan? 29.
Bagaimana
peran
kepala
PT.Remaja Rosdakarya, 2006.
sekolah
dalam
hal
Cet.8.
mengevaluasi? 30.
Apakah ada evaluator yang berasal
c. Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo., “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana
dari
eksternal
madrasah? 31.
Siapa saja pihak eksternal
84
Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.2
tersebut? 32.
Seperti apa pelaksanaan atau prosedur
yang
dilakukan
pihak eksternal? 33.
Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator?
B. Pertanggungj
34.
awaban
Kepada
siapa
pertanggungjawaban keuangan
madrasah
dilaporkan ? 35.
Bagaimana
bentuk
pertanggungjawaban keuangan madrasah? 36.
Siapa
saja
yang
ikut
bertanggung jawab? 37.
Seperti
apa
bentuk
pertanggungjawaban tersebut? 38.
Siapa saja yang dilibatkan?
39.
Apa
tindak
lanjut
dari
pertanggungjawaban tersebut? 40.
Seperti
apa
transparansi keuangan tersebut?
bentuk laporan
85
Tabel 3.4 Lembar Pengamatan No. 1.
2.
3.
Uraian Pengamatan Kepala Madrasah dalam mengatur tugas Bendahara, Tata Usaha dan Staf lainnya: 1) Mengatur pekerjaan bendahara sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Mengatur pekerjaan tata usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Mengatur pekerjaan staf lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Proses pekerjaan bendahara dan staf bendahara: 1) Bendahara dalam melakukan proses perencanaan keuangan. 2) Bendahara dalam melakukan proses pelaksanaan keuangan. 3) Bendahara dalam melakukan proses evaluasi dan pertanggungjawaban. 4) Bendahara dalam melakukan proses pelayanan. 5) Staf bendahara dalam melakukan proses pengarsipan. 6) Staf bendahara dalam melakukan proses pelaporan. Proses pekerjaan tata usaha: 1) Tata usaha dalam melakukan proses keuangan.
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Belum Baik
86
C.
2) Kepala Tata usaha dalam melakukan tugasnya sebagai PPK. Koordinasi dan komunikasi Kepala Madrasah, Bendahara dan Tata Usaha.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai penelitian. Analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian kualitatif adalah model analisis data mengalir (flow model). Sejumlah langkah analisis terdapat dalam model ini, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1992:15-20).2 Adapun langkah – langkah dalam menganalisis data yaitu dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian, reduksi data yaitu proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Setelah dipelajari dan maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data yang berkaitan dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya melakukan penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data adalah berupa teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. 2
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.29. h.307.
87
Langkah selanjutnya yaitu melakukan penarikan kesimpulan, setelah data terkumpul direduksi dan selanjutnya disajikan, maka langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara dan pemanfaatan dokumen yang terkait direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang telah direduksi disajikan secara sistematik, agar lebih mudah dipahami.
F. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data 1. Perpanjangan Keikutsertaan Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan dilakukan guna memastikan konteks untuk
dipahami dan dihayati. Perpanjangan keikutsertaan dilakukan
dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang hal ini juga dilakukan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.3 Dalam hal ini penulis melakukan perpanjangan keikutsertaan selama beberapa waktu selama penelitian belum dan sesudah dilaksanakan. Perpanjangan keikutsertaan penulis dimulai dari proses perizinan, studi pendahuluan, proses penelitian dan pengumpulan data atau informasi. Perpanjangan keikutsertaan memakan waktu yang cukup lama dimulai 3
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.29. h.327.
88
pada
bulan
April
sampai
Agustus.
Penulis
membatasi
waktu
pengumpulan data setelah informasi atau data yang berhubungan dengan pembahasan cukup untuk dianalisa.
2. Ketekunan Pengamatan Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsurunsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, maka ketekunan penagamatan menyediakan kedalaman mengenai persoalan yang menjadi pembahasan.4 Ketekunan pengamatan dilakukan penulis untuk memperoleh informasi secara mendalam dan mencari tahu permasalahan berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu setelah penulis memperoleh data atau hasil wawancara penulis melakukan pengamatan secara mendalam mengenai proses keuangan yang sedang terjadi dan hal itu dapat dilihat dari aspek komunikasi dan interaksi yang dilakukan subjek peneliti.
3. Triangulasi Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya
4
J. Moleong, Ibid.,,h.329.
89
yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidi, dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331). Dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan (4) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987: 329), terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan teori, menurut Patton (1987:327) triangulasi teori dapat dilaksanakan dengan penjelasan banding.5 Dalam triangulasi dengan sumber penulis membandingkan hasil pengamatan dan wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan, membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan secara langsung berkaitan dengan proses tugas dan pekerjaanya dan membandingkan apa yang dikatakan orang dengan hasil wawancara. Triangulasi
metode
ini
penulis
lakukan
dengan
melakukan
pengecekan hasil wawancara atau informasi yang terkumpul dengan beberapa teknik pengumpulan data.
5
J. Moleong, Ibid., h.330
90
Triangulasi teori penulis melaporkan hasil penelitian disertai dengan penjelasan sesuai teori yang berkenaan dengan pembahasan agar menadapatkan kejelasan dan kepercayaan data yang diperoleh.
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian MAN Insan Cendekia Serpong merupakan satuan kerja (satker) dibawah naungan
Kementerian
kelembagaannya
MAN
Agama.
Oleh
Insan
Cendekia
karena
itu
Serpong
dalam
struktur
memiliki
pejabat
perbendaharaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pejabat perbendaharaan ialah para pengelola keuangan di satuan kerja yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran. KPA adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan program atau kegiatan dan diberikan kewenangan untuk menggunakan anggaran dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). PPK adalah salah satu pihak yang ditunjuk oleh KPA yang melakukan perjanjian tertulis (kontrak) dengan penyedia barang/Jasa. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh KPA yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini yang bertugas menjadi KPA di MAN Insan Cendekia Serpong ialah kepala madrasah, yang ditugaskan menjadi PPK ialah kepala tata usaha dan bendahara pengeluaran ditugaskan kepada bendahara yang sudah ditunjuk.
91
92
B. Pembahasan Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan 1. Perencanaan Keuangan MAN Insan Cendekia Serpong Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala kebutuhan organisasi. Perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan berapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.
Perencanaan
keuangan
sekolah
ialah
kegiatan
merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget , sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Untuk mengetahui proses perencanaan keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong penulis melakukan metode wawancara dan observasi dalam menggali informasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan sekolah. Informasi ini diperoleh dari sumber informan yang ikut terlibat dalam proses merencanakan. Adapun sumber informan tersebut ialah kepala madrasah selaku KPA, kepala tata usaha selaku PPK, dan bendahara. Pada proses perencanaan yang dilakukan di MAN Insan Cendekia Serpong dilakukan beberapa tahap, hal ini dilakukan agar segala bentuk perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masa yang akan datang. Tahapan tersebut ialah dimulai dengan menganalisa kebutuhan yang diperlukan serta kegiatan yang akan dilaksanakan dan melakukan penyusunan keuangan dalam waktu satu tahun anggaran. Proses perencanaan tertuang pada renstra (Rencana Strategis) madrasah untuk lima tahun. Untuk melaksanakan renstra yang sudah dibuat maka renstra tersebut dijabarkan lagi untuk dijadikan rencana kerja tahunan. Dari rencana kerja tahunan untuk satu tahun direncanakan
93
kegiatan-kegiatan atau program apa yang akan direalisasikan selama satu tahun. Untuk proses perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk raker (Rapat Kerja) tahunan. Dalam proses perencanaan menggunakan sistem bottom up, yaitu usulan dari guru-guru bidang studi dikumpulkan yang kemudian akan diramu dan dipertimbangkan oleh wakil-wakil bidang yang bersangkutan dan dijadikan satu menjadi rumusan perencanaan madrasah. Sesuai dengan penuturan kepala madrasah: “Sistem perencanaan madrasah dimulai dari membuat Renstra (Rencana Strategis) Madrasah untuk lima tahun. Setelah itu renstra dalam lima tahun akan dijabarkan lagi menjadi rencana kerja tahunan. Dari rencana kerja tahunan dalam satu tahun direncanakan kegiatan atau program apa yang akan dilaksanakan. Setelah program atau kegiatan tersebut sudah direncanakan barulah selanjutnya menghitung kebutuhan anggaran dari kegiatan tersebut secara detail mulai dari anggaran yang dibutuhkannya, jumlah orangnya yang akan terlibat, dan lamanya kegiatan keseluruhannya dianalisa dan dihitung secara rinci. Untuk menentukan program dalam satu tahun ke depan melalui raker setelah disusun program masing-masing , wakil-wakil bidang bertanggungjawab atas programnya. Perencanaan dilakukan secara bottom up mulai dari usulan guru kemudian diramu oleh wakilwakil bidang madrasah setelah itu dijadikan satu menjadi rumusan perencanaan madrasah”.1 Dalam proses perencanaan melibatkan seluruh stakeholder yang ada mulai dari guru-guru, karyawan, komite madrasah, pimpinan-pimpinan madrasah, bendahara dan wakil-wakil bidang madrasah. Waktu perencanaan ini dilakukan saat awal tahun anggaran belum dimulai. Misalnya perencanaan pada tahun 2014 sudah dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu 2013. Sehingga persiapan dilakukan secara terencana dan matang.
1
Suwardi. Hasil Wawancara. Serpong, 2 September 2014.
94
Perencanaan membahas seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam selama setahun. Kegiatan yang diajukan seluruhnya diperuntukkan bagi kemajuan lembaga dan siswa. Seluruh ajuan-ajuan kegiatan dari peserta raker dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan yang menjadi kebutuhan madrasah. Proses perencanaan tersebut kemudian tertuang dalam bentuk DIPA sementara yang menghasilkan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Adapun alur proses penyusunan DIPA dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar 4.1 Alur Penyusunan DIPA KEMENKEU
DIPA
KPA PPK
SATKER/MAN IC
DIPA sementara
KEMENAG
BENDAHARA WAKAMAD TIM TIM Proses penyusunan dimulai dengan membuat DIPA/pagu sementara PENGEMBAG
oleh KPA, PPK, Bendahara dan tim pengembang atau penyusun anggaran yang ditunjuk oleh KPA sebanyak 4 orang. Tim pengembang atau penyusun tersebut selalu berbeda orang pada setiap tahun anggarannya dan berasal dari guru dan staf. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Tata Usaha selaku PPK:
95
“Dalam perencanaan keuangan ini yang dilibatkan adalah unsur pimpinan yang terdiri dari kepala madrasah, kepala tata usaha, bendahara dan wakil-wakil bidang serta tim pengembang yang ditunjuk kepala madrasah yang terdiri dari 3 sampai 5 orang dari unsur guru dan staf”.2 Proses penyusunan dilakukan menunggu instruksi dari Kementerian Agama. Dari kementerian untuk penyusunan pagu (nilai rupiah yang tertera di DIPA) melalui kanwil (Kantor Wilayah) biasanya mulai dilaksanakan pada bulan April untuk rencana di tahun angggaran yang akan berjalan sesuai dengan penuturan bendahara: “Perencanaan menunggu instruksi Kementerian Agama. Dari Kementerian untuk penyusunan pagu (nilai rupiah yang ada di DIPA) melalui Kanwil (Kantor Wilayah) biasanya mulai dilaksanakan perencanaan pada bulan April untuk rencana di tahun anggaran yang akan berjalan. Bentuk perencanaan awal ini disebut dengan pagu atau DIPA sementara, setelah itu dikaji oleh Kementerian Agama, jika sesuai barulah proses selanjutnya ada pada Kementerian Keuangan. Setelah itu barulah keluar DIPA untuk masing-masing satuan kerja yaitu MAN Insan Cendekia Serpong”.3 Penyusunan dilakukan secara akurat, tepat, dan teliti. Jumlah uang yang dicantumkan adalah jumlah perkiraan yang akan direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Jumlah diupayakan mendekati angka yang sebenarnya termasuk pajak-pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan anggaran ini berangkat dari rencana kegiatan yang tertuang dalam DIPA sementara. Penyusunan harus menggunakan prinsip efisien dan tepat guna. DIPA sementara ini berisi RKA-KL dan POK. RKA-KL berisi mengenai rencana-rencana kegiatan selama satu tahun anggaran dan kebutuhan anggaran yang diperlukan. RKA-KL ini berbentuk format
2 3
Urip Mulyono. Hasil Wawancara. Serpong, 02 Juni 2014. Jamingan. Hasil Wawancara. Serpong, 04 Juni 2014.
96
aplikasi
yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Satker sebagai
pelaksana menggunakan aplikasi ini dalam proses keuangannya. Dalam aplikasi RKA-KL memuat beberapa pos kegiatan sesuai dengan (mata anggaran) akun. Dalam RKA-KL memuat beberapa akun yang digunakan sebagai pedoman pengisian DIPA. Akun tersebut yaitu: a. Belanja Pegawai (Akun 51) b. Belanja Barang dan Jasa (Akun 52) c. Belanja Modal (Akun 53) d. Belanja Bantual Sosial (Akun 57) Akun tersebut sudah tertera dalam aplikasi RKA-KL sehingga bendahara selaku pelaksana tinggal menginput kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai dengan akun yang sudah tertera. POK atau yang disebut dengan lembar kerja memuat
rincian-
rincian dari suatu kegiatan yang disusun lebih jelas dengan sangat mendetail. POK berisi waktu kegiatan yang akan dilaksanakan, durasi kegiatan, uraian kegiatan, penanggung jawab kegiatan dan biaya yang dibutuhkan. POK digunakan sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan. POK sama halnya dengan RKA-KL bentuknya juga berupa aplikasi. Dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan, POK lebih sering digunakan karena untuk meminimalisir kesalahannya lebih kecil. Hal ini sesuai dengan penuturan bendahara yang ditugaskan dalam mengelola aplikasi tersebut: “RKA-KL sudah direncanakan sejak awal, tidak bisa mengubah mata anggaran (akun). Setelah itu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang tertera di DIPA dan masuk dalam bentuk RKAKL. Dalam RKA-KL tersebut memuat untuk beberapa pos kegiatan sesuai dengan mata anggaran. Contohnya mata anggaran dalam pemerintah yang disebut sebagai Akun. Dalam RKA-KL terdapat beberapa akun yang digunakan sebagai pedoman pengisian DIPA. POK atau yang disebut lembar kerja memuat rentetan kegiatan secara lebih jelas dan detail. Penggunaanya sama, RKA-KL memuat dua digit akun sedangkan POK enam digit akun. RKA-KL
97
dan POK penggunaan dan isinya sama dan bentuknya berupa aplikasi. Aplikasi ini dibuat oleh kementerian keuangan satker sebagai pelaksana. Tidak ada perbedaan sama-sama turunan dari DIPA. Penggunaanya lebih mudah POK karena untuk meminimalisir kesalahan lebih kecil”.4 Setelah DIPA sementara telah terbentuk dan disepakati bersama maka proses selanjutnya, DIPA sementara tersebut dilakukan pengkajian oleh Kementerian Agama apabila sesuai maka tahap selanjutnya diajukan untuk dibahas ke Kementerian Keuangan jika sudah disetujui barulah keluar DIPA untuk satker, penyetujuan DIPA dilakukan oleh Dirjen Anggaran.
DIPA
tersebut
boleh
dikelola
oleh
lembaga/satker,
penggunaannya tidak boleh melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan namun diperbolehkan kurang dari ketentuan DIPA tersebut. Adapun pertimbangan dalam proses penyusunan ini berasal dari Renstra (Rencana Strategis), Program madrasah atas program siswa dan lembaga, analisis strategik eksternal, evaluasi dari bulan-bulan lalu dan sebagai rujukan dalam menyusun keuangan juga mengacu pada RKA-KL sebelumnya dan ditambah dengan ajuan-ajuan kegiatan dari hasil raker. Beberapa kendala dalam proses penyusunan ini terkendala pada waktu dan proses pemikiran, serta kadang-kadang kendala terjadi ketika setelah dikirim pengajuan dalam bentuk uraian kegiatan dan kebutuhan. Terkadang pengajuan tidak sesuai dengan akun yang tertera dalam aplikasi RKA-KL. Hal ini senada dengan yang diuraikan oleh Kepala tata usaha: “Kendala ini terletak pada waktu karena perencanaan butuh waktu yang lumayan banyak dan dengan kesibukan yang bersangkutan maka waktu itu perlu diatur sedemikian baik. Kendala lain yaitu ketika menyusun keuangan yang diperlukan seperti program program perbidang diperlukan pemikiran serius”.5
4 5
Ibid. Urip Mulyono, Op.cit.
98
Selain itu kendala lain juga ditemukan apabila harga-harga kebutuhan naik, karena penyusunan dilakukan pada tahun lalu namun pelaksanaanya pada saat ini, sehingga banyak kemungkinan harga-harga yang sebelumnya sudah diajukan dalam RKA-KL mengalami kenaikan harga tidak sesuai dengan keadaan saat pelaksanaan. Kemungkinan pengajuan pagu tidak akurat. Seperti yang diungkapkan oleh kepala madrasah: “Kendala terjadi ketika harga-harga kebutuhan naik, sehingga rencana yang sudah dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang ada”.6 Untuk mengatasi kendala tersebut dengan menentukan jadwal yang sudah ditentukan sehingga secara serentak dan bersamaan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan ini hadir dan melakukan pembahasan dalam wujud rapat kerja (raker). Kendala dalam pengajuan yang tidak sesuai dengan akun maka diatasinya dengan revisi perubahan akun yang sesuai. Jika terdapat kegiatan yang tidak disetujui maka selanjutnya kegiatan tersebut dilimpahkan kepada komite madrasah, agar komite madrasah mengelola dan menyediakan anggaran yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Untuk mengatasi kendala apabila ada kenaikan harga- harga kebutuhan pemerintah memberi kesempatan untuk melakukan revisi, agar disesuaikan lagi dengan harga yang berlaku saat pelaksanaan. Dalam proses penyusunan ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Agama (PMA), Perdirjen (Peraturan Direktorat Jenderal) Agama dan Keuangan serta peraturan-peraturan baru yang terkait. Dengan berpedoman pada ketetapan yang sudah ada, satker melaksanakan proses penyusunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan tidak keluar dari aturan. Proses 6
Suwardi, Op.cit.
99
penyusunan dapat berjalan sesuai tepat waktu bahkan sebelum waktu ditentukan. Dalam proses penyusunan diperlukan koordinasi secara intensif serta komunikasi yang dijalin secara baik, dan didukung oleh pelaksanapelaksana yang berkompeten dibidangnya. Dari hasil penelitian mengenai proses perencanaan keuangan pada MAN Insan Cendekia Serpong dapat dibandingkan dengan teori yang tertera pada bab sebelumnya, dimana penjabaran suatu rencana dituangkan dalam bentuk kegiatan atau program sekolah yang kemudian kebutuhan dari setiap kegiatan dilakukan perhitungan dan analisa secara akurat kebutuhan dana yang diperlukannya. MAN Insan Cendekia Serpong dalam proses penyusunan anggran sesuai dengan pendapat Alim dalam Sumadiyah dan Susanta, 2004: 481 dimana dalam menyusun anggaran menggunakan sistem bottom up, proses penyusunan anggaran mengijinkan manajer dengan level yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara signifikan dalam pembentukan anggaran sementara. Dalam hal perencanaan menggunakan aspirasi dari guru-guru bidang studi, karyawan dan siswa melalui wakil-wakil bidang, dan setiap wakil bidang mengajukan aspirasi kepada unsure pimpinan dan dipertimbangkan agar sesuai dengan kebutuhan madrasah dalam proses meningkatkan kualitas. Sistem penyusunan yang dilakukan pada MAN Insan Cendekia Serpong sesuai teori yang berkenaan dengan penyusunan anggaran maka MAN Insan Cendekia Serpong menggunakan pendekatan yang umum digunakan yaitu Planning Programming Budgeting Evaluation System yaitu penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum, pendekatan ini menganalisis kebutuhan dana untuk pelaksanaannya. Hal ini dapat terbukti pada proses perencanaan MAN Insan Cendekia Serpong melakukan pembuatan program atau
100
kegiatan terlebih dahulu dan melakukan analisa terhadap kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dalam teori yang tertera pada bab sebelumnya juga dijelaskan oleh E. Mulyasa dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi bahwa perencanaan keuangan madrasah dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh beberapa sumber yaitu sumber daya manusia yang kompeten, tersedianya informasi yang akurat untuk pembuatan keputusan, menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat, dan ketersediaan dana untuk menunjang pelaksanaaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa proses perencanaan yang dilakukan MAN Insan Cendekia Serpong berjalan optimal karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, berpengalaman dan mempunyai wawasan yang luas, serta teknologi dan informasi didayagunakan dengan efektif untuk membantu proses perencanaan dalam hal ini dapat dilihat dari RKA-KL yang berbentuk aplikasi. Ketersediaan dana menjadi faktor utama untuk menunjang suatu kegiatan yang sudah direncanakan. Dapat disimpulkan pada proses perencanaan keuangan madrasah dilakukan dengan sangat baik dan mengikuti sistem yang berlaku.
2. Pelaksanaan Keuangan MAN Insan Cendekia Serpong Pelaksanaan keuangan ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses mengelola penerimaan dan pengeluaran. Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan madrasah penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. Informasi dan data yang diperoleh bersumber dari informan yang terlibat dalam proses manajemen keuangan. Informan tersebut yaitu
101
kepala madrasah, bendahara dan staf bendahara yang bertugas dalam mengelola pelaksanaan keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong. Pada proses pelaksanaan keuangan madrasah sebagai pedoman disesuaikan dengan rencana awal yang sudah dibuat. DIPA yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. RKA-KL juga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Pada proses pelaksanaan keuangan dibagi pada aspek penerimaan dan pengeluaran. MAN Insan Cendekia Serpong sebagai satuan kerja dari Kementerian Agama sumber pendapatannya 100% berasal dari anggaran negara yaitu APBN, oleh karena itu segala proses penerimaan sesuai SOP (Standar Operasional) yang sudah tertera dalam peraturan. Seperti yang diutarakan oleh kepala madrasah: “Karena MAN Insan Cendekia ini negeri, dibawah naungan Kementerian Agama maka anggarannya murni 100% dari APBN”.7 Untuk mendapatkan pencairan dana DIPA. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengkuasakan kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai kantor yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran/pencairan dana. Satuan kerja yaitu MAN Insan Cendekia Serpong menyampaikan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu Bendahara untuk mencetak SPM sebagai perantara untuk disampaikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). KPPN setelah menerima SPM dari satker kemudian melakukan pengujian formal atas SPM beserta lampirannya dan apabila telah memenuhi syarat maka KPPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SP2D tersebut sudah diterima satker melalui aplikasi yang disebut dengan 7
Ibid.
102
SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), maka selanjutnya KPPN mencairkan dana yang sudah diajukan melalui rekening bendahara atau rekening rekanan lewat kantor pos atau Bank.
Gambar 4.3 Alur Pencairan Dana SATKER Pembuat Komitmen
Penandatanganan SPM
SPP
Bendahara
SPM KPPN
SP2D
Rekening Bendahara
BANK/Kantor Pos
Untuk penyerahan SPM ke KPPN setiap satker dibatasi tiga orang untuk melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan penuturan bendahara madrasah: “Setiap satker dibatasi tiga orang untuk bisa melakukan transaksi untuk penyerahan SPM dan pengambilan SP2D dan dilaporkan kembali ke KPPN. Laporan tersebut direkonsiliasi verifikasi antara satker dengan KPPN setiap bulan antara tanggal 1 sampai 10 untuk mengakurkan SPM. SPM yang diajukan satker sudah diterima KPPN, dan KPPN sudah mengeluarkan SP2D dan sudah diterima satker melalui aplikasi yang disebut dengan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)”.8 8
Jamingan, Op.cit.
103
Dalam pencairan anggaran ada beberapa cara yaitu secara langsung masuk ke rekening bendahara ada pula yang secara langsung pula masuk ke rekening rekanan (LS rekanan). Rekanan adalah pihak ketiga yang memenuhi pengadaan barang secara jumlah banyak dan besar seperti untuk pengadaan unit komputer, printer, pengadaan kursi dan meja dan lain - lain. Rekanan atau pihak ketiga ini diperoleh dari sistem lelang. Sistem lelang adalah sistem yang sudah diatur dan dijalankan oleh wakil bidang pengadaan untuk melakukan kerjasama kepada CV atau perusahaan yang memenangi lelang tersebut.
Dalam sistem lelang ini dikumpulkan
beberapa perusahaan atau CV yang mengajukan kesediaan untuk terlibat dalam lelang ini. Sistem lelang ini terbuka bagi perusahaan nasional dimanapun karena pada pelaksanaanya menggunakan aplikasi dan terlihat oleh seluruh perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut. CV atau perusahaan yang berani dalam memenuhi kebutuhan yang disyaratkan oleh bidang sarana dan prasarana, CV tersebutlah yang menjadi rekanan atau pihak ketiga MAN Insan Cendekia dan menjalin kerjasama untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Apabila sudah terjalin kerjasama maka sistem pencairan langsung dibayarkan ke rekening rekanan oleh KPPN. Seperti penuturan staf bendahara: “Ada beberapa cara untuk pencairannya ada yang secara langsung masuk ke rekening yang bersangkutan dan ada yang melalui rekanan (LS Rekanan). Rekanan adalah pihak ketiga yang memenuhi kebutuhan pengadaan secara jumlah banyak dan besar. Rekanan biasanya bekerjasama dengan bidang pengadaan yang jumlahnya bersifat banyak dan besar seperti unit computer, printer, kursi-kursi dan sebagainya. Madrasah menjalin kerjasama kepada beberapa CV dan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan terutama sarana dan
104
prasarana yang dibutuhkan. Terdapat sistem lelang bagi perusahaan atau CV tersebut. Kemudian apabila sudah menjalin kerjasma sistem pencairan langsung dibayarkan kepada pihak rekanan tersebut”.9 Bentuk pembukuan penerimaan kemudian tertuang dalam buku kas umum (BKU), buku pembantu pajak, dan bentuk aplikasi-aplikasi utama dari Kementerian Agama diantaranya SAKPA( Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), SIMAKBMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara), MPA (Manajemen Profesional Association), SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan tahun ini mulai diberlakukan pembukuan yang terintegrasi dengan SPM yaitu aplikasi SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi). Seluruh laporan atau sistem pembukuan secara otomatis tercatat dalam sistem aplikasi dan seluruhnya terhubung ke pusat untuk memantau dan memonitoring penggunaannya. Sehingga setiap hari melakukan transaksi atas pengajuan-pengajuan jumlah kotor dan pajaknya tercatat otomatis pada sistem aplikasi SPM. Seperti penuturan staf bendahara: “Terdapat juga bentuk laporan utama dari kementerian agama seperti SAKPA, SIMAKBMN, MPA dan SAI. SAKPA dan BMN berbentuk buku. MPA dalam bentuk aplikasi online yang terhubung ke pusat. Sedangkan buku kas umum dan pembantu pajak otomatis tercatat dalam aplikasi SPM. Setiap hari melakukan transaksi atas pengajuan- pengajuan jumlah kotor dan pajaknya tercatat otomatis pada sistem aplikasi SPM”.10 Pengalokasian keuangan kemudian disesuaikan dengan rencana awal yang tertera dalam RKA-KL dan wakil-wakil bidang sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Wakil bidang sebagai pelaksana jika ingin melaksanakan kegiatan atau program, maka wakil9
Ayu Maharani. Hasil Wawancara. Serpong, 21 Agustus 2014. Yayat Supriatna. Hasil Wawancara. Serpong, 21 Agustus 2014.
10
105
wakil bidang harus melakukan pengajuan ke bendahara agar dana yang diperlukan bisa dicairkan . Untuk mewujudkan kegiatan tertera dalam RKA-KL maka, setiap wakil-wakil bidang harus melakukan pengajuan RAB (Rencana Anggaran Belanja) ke bendahara madrasah. Adapun tata cara pengajuan RAB seperti gambar yang tertera dibawah ini. Gambar 4.4 Alur Pengajuan RAB
BENDAHARA
WAKAMAD
KPA dan PPK
Bukti Kas Uang Muka
SPM
KPPN Rek. Bendahara
Rek.Rekanan
Dalam alur pengajuan pada diatas menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang sudah tertera dalam RKA-KL, wakil bidang madrasah yang bertugas sebagai penanggung jawab haruslah mengajukan RAB kepada bendahara. Dalam RAB tertera nama kegiatan, akun, uraian, nominal serta penanggungjawab. Apabila
106
penanggung jawab sudah menandatangani RAB tersebut barulah bisa diajukan. RAB yang berada di bendahara kemudian diperiksa dan disesuaikan dengan rencana awal yang sesuai dengan RKA-KL dan bendahara membuat bukti kas uang muka. Apabila sudah sesuai maka perlu mendapat persetujuan dari KPA dan PPK. Apabila sudah disetujui maka dikembalikan lagi ke bendahara dan bendahara mencetak SPM dan faktur pajak yang kemudian diajukan kepada KPPN. KPPN memeriksa seluruh pengajuan apabila sesuai maka KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana melalui rekening bendahara atau langsung kepada rekening penanggung jawab kegiatan, setelah itu wakil bidang yang bertugas sebagai penanggung jawab membuat laporan ke bendahara. Oleh bendahara kemudian seluruh laporan kegiatan yang sudah terlaksana disampaikan kepada kanwil. Seperti yang diungkapkan oleh staf bendahara: “Penyusunan dimulai dengan mengajukan ke bendahara dengan menggunakan bukti kas uang muka melalui bendahara kemudian melakukan persetujuan terlebih dulu ke KPA dan PPK, apabila sudah mendapat persetujuan bendahara tinggal mencetak SPM untuk diajukan ke KPPN. Tata cara pengajuan SPM adalah dari wakil bidang mengajuan RAB ke bendahara kemudian bendahara membuat bukti kas, setelah itu melalui proses persetujuan dari KPA dan PPK. Apabila disetujui diajukan lagi ke bendahara untuk mencetak SPM dan faktur pajak barulah proses selanjutnya dilimpahkan kepada KPPN, dari KPPN apabila sudah diterima maka akan mendapatkan SP2D setelah itu anggaran dicairkan dan hanya tinggal menunggu proses pencairannya kemana apakah langsung ke rekening bendahara atau ke rekanan. Barulah dari wakil bidang tersebut membuat laporan ke bendahara”.11
11
Ayu Maharani, Op.cit.
107
Apa yang diajukan kemudian dicairkan dan langsung dialokasikan kepada pihak yang bersangkutan dan seluruhnya harus sesuai dengan RKA-KL yang sudah disepakati bersama. Wakil
bidang
yang
mengajukan
apabila
sudah
menerima
pencairannya maka perlu membuat laporan beserta nota-nota sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan seluruh pihak yang terlibat mengetahui atas pencairannya dalam pengajuan sebelumnya sudah tertera perjanjian batas waktu maksimal pengumpulan laporannya. Sehingga proses pengajuan selanjutnya bisa disetujui dan dilaksanakan, namun bila laporan penggunaan anggarannya belum selesai maka tidak dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Hal ini seperti yang diutarakan kepala madrasah: “Setelah diterima uangnya harus diketahui oleh semuanya, disitu juga tertulis pertanggungjawabannya nota-nota dan sebagainya dan tertera maksimal waktu pelaporannya. Pencairan lewat KPPN setelah uang itu turun barulah diserahkan ke panitia penyelenggara kegiatan. Panitia harus segera mempertanggungjawabkan laporan-laporannya sesuai dengan ketetapan waktu”.12 Apabila terdapat kesalahan maka pengajuan ditolak dan diberi kesempatan untuk melakukan revisi. Tidak ada sumber penerimaan lain selain APBN maka dari itu setiap pengelolaan penerimaan harus mengikuti prosedur yang sudah diatur. Penanganan pembukuan dilakukan oleh bendahara dan staf bendahara. Bendahara melakukan input data untuk memasukan jenis kegiatan, uraian kegiatan, waktu kegiatan dan anggaran yang digunakannya melalui aplikasi- aplikasi pembukuan. Pengeluaran dari segi penggunaan anggaran kemudian dibuat laporan-laporan. menyelenggarakan 12
Suwardi, Op.cit.
Seperti
pengeluaran
kegiatan,
setiap
yang
digunakan
penanggung
jawab
untuk kegiatan
108
diharuskan membuat laporan secara detail yang kemudian laporan tersebut diserahkan ke bendahara madrasah untuk disesuaikan dengan rencana awal tadi yaitu RKA-KL. Sama halnya dengan pengeluaran dalam pembelian barang setiap rekanan harus melaporkan jumlah anggaran yang digunakan dan kemudian dilakukan pembukuan dan disesuaikan. Setiap pengeluaran dapat dipastikan sesuai dengan RKA-KL, dan sesuai dengan program madrasah baik itu program untuk lembaga maupun siswa. Hal ini seperti penuturan bendahara: “Pengeluaran selalu sesuai dengan program yang telah direncanakan, dan tidak bisa keluar dari perencanaan yang telah dibuat tadi, maka dari itu perencanaan yang dilakukan sangat detail dan rinci”.13 Setiap
kegiatan
pastilah
ada
penanggungjawab,
yang
mempertanggungjawabkan segala pengeluaran yang sudah digunakannya. Pihak yang diperbolehkan dalam menggunakan anggaran tersebut ialah pihak yang sudah tertuang dalam perencanaan awal yaitu RKA-KL baik itu guru, atau pegawai yang terlibat dalam satu kegiatan sesuai dengan kegiatan yang sudah terbentuk dalam kepanitiaanya. Peran kepala madrasah dalam melakukan pengendalian bisa dilihat dalam RAB di masing-masing kegiatan. Karena seluruh pengajuan yang masuk ke bendahara akan disesuaikan dengan perencanaan RKA-KL. Sehingga
seluruh
proses
keuangannya
mulai
dari
perencanaan,
pelaksanaan hingga evaluasi dapat dijalankan secara tertib dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Pedoman dari segala penggunaanpun dapat dikontrol dengan adanya RKA-KL. Adapun keuangan yaitu: 13
Jamingan, Op.cit.
kendala-kendala
yang
ditemui
dalam
pelaksanaan
109
a. Kesalahan RAB yang tertera dalam akun maupun uraiannya; b. Laporan dari wakil bidang yang tidak tepat waktu sehingga proses pembukuan terhambat. Untuk mengatasi kesalahan RAB menggunakan karwas (Kartu Pengawas). Kartu pengawas digunakan untuk melihat penggunaan anggaran setelah kegiatan dilaksanakan. Tidak semua satuan kerja memiliki karwas, karwas sebagai tanda pengingat dalam penggunaan anggaran. Karwas tidak berbentuk kartu melainkan tertera dalam komputer yang berbentuk microsoft excel. Untuk mengatasi terlambatnya laporan dari wakil-wakil bidang disiasati dengan pertemuan rapat. Kepala madrasah juga senantiasa mengingatkan kepada wakil-wakil bidang untuk menetapkan waktu akhir pembuatan laporan. Laporan yang terlambat akan menyebabkan tidak bisanya untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, karena perlu persetujuan dari kepala madrasah, dan kepala madrasah tidak akan menandatangani ajuan selanjutnya apabila laporan yang sebelumnya belum diselesaikan. maka dari itu setiap laporan yang dibuat sudah ditentukan batas akhir pembuatan laporan. Menurut Mulyono dalam bukunya Konsep Pembiayaan Pendidikan manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Hal ini sesuai dengan proses manajemen keuangan yang dilaksanakan di MAN Insan Cendekia dimana fungsi otorisator dijalankan oleh kepala madrasah selaku KPA, fungsi ordonator dilaksanakan oleh kepala tata usaha selaku PPK dan bendaharawan yang ditunjuk kepala madrasah. Dengan adanya pemisahan tugas ini menjadikan proses manajemen keuangan sesuai dengan aturannya dimana ada tumpang tindih tugas dan fungsi. Para pengelola keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, ini dapat dilihat dari tugasnya yang sesuai dengan
110
fungsinya tidak ada pekerjaan yang dilimpahkan kepada mereka seperti jam mengajar atau pekerjaan lain diluar tanggungjawab pekerjaanya sehingga dapat dilihat dalam setiap pelaksanaan keuangan berjalan secara tertib. Hasil penelitian pada proses pelaksanaan keuangan pada MAN Insan Cendekia Serpong
mendeskripsikan alur penerimaan keuangan
madrasah melalui proses pencairan anggaran di KPPN. MAN Insan Cendekia Serpong tidak melakukan upaya pencairan dana lain, karena madrasah sepenuhnya mendapat subsidi dari pemerintah dan segala kepengurusannya dibawah naungan Kementerian Agama. Ada perbedaan apabila dikaitkan dengan teori yang tertera pada bab sebelumnya dimana prosedur penerimaan pada lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganut pola pengaturan pemerintah pusat dan sekolah, artinya beberapa anggaran yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah pihak sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan dan pengeluarannya. Sedangkan MAN Insan Cendekia Serpong di bawah naungan yang berbeda yaitu Kementerian Agama memiliki pola pengaturan yang sedikit berbeda, MAN Insan Cendekia Serpong menganalisa segala bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dalam satu tahun, kemudian pemerintah menyediakan anggaran- anggaran yang diperlukan yang tertuang dalam RKA-KL sehingga pada proses pelaksanaannya satker menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai pula dengan anggaran yang diajukan. Oleh karena itu MAN Insan Cendekia tidak mencari sumber lain untuk menambah anggaran. Maka dari itu proses pengelolaan manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong dapat penulis simpulkan melakukan pengelolaan keuangan secara optimal dan transparan karena keseluruhan stakeholder dapat melihat penggunaan
111
anggaran dan hasilnya terbukti pada kualitas lulusan, prestasi siswa, fisik gedung, dan tenaga pendidik yang professional. Pelaksanaan keuangan pendidikan tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia, koordinasi yang dijalin, serta pendayagunaan teknologi informasi. MAN Insan Cendekia Serpong memiliki tenaga kependidikan yang berkompeten dibidangnya, seluruh tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pelaksana keuangan secara terus menerus mengikuti pelatihan. Pemanfaatan teknologi juga sangat terlihat dari bentuk laporan-laporan yang kebanyakan berbentuk aplikasi komputer.
3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan MAN Insan Cendekia Serpong Evaluasi
dan
pertanggungjawaban
keuangan
sekolah
dapat
diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah. Dalam memperoleh informasi berkaitan dengan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan madrasah penulis melakukan metode wawancara untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses evaluasi dilaksanakan.
Sumber
informan
dalam
proses
evaluasi
dan
pertanggungjawaban ini adalah kepala madrasah, kepala tata usaha, dan bendahara. Penerapan evaluasi yang dilaksanakan di MAN Insan Cendekia Serpong terdapat dalam bentuk evaluasi lisan dan tulisan serta terdapat evaluator internal dan eksternal dalam melakukan evaluasi. Adapun pihak internal yang menjadi evaluator ialah kepala madrasah, koordinator pelaksana, para wakil-wakil bidang dan guru-guru bidang studi. Evaluasi dilakukan pada saat berjalan dan akhir program
112
atau kegiatan dilaksanakan.
Setiap kegiatan yang sudah dan sedang
berjalan selalu dilaksanakan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi dalam bentuk lisan adalah evaluasi yang dilakukan dengan membicarakan secara langsung melalui lisan (mulut) kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun proses evaluasi secara lisan ini dengan memberikan masukan, kritik dan apresiasi berkenaan dengan penilaian dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Pihak yang menjadi evaluator dalam hal ini adalah kepala madrasah. Selain itu bentuk evaluasi lisan juga dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh pihak, yaitu wakil-wakil bidang madrasah dan pelaksana kegiatan. Pada saat rapat koordinasi yang dibahas adalah sejauh mana capaian hasil kegiatan yang sudah terselenggara, menyesuaikan seluruh kegiatan dengan rencana yang telah dibuat, serta membicarakan kendala-kendala yang ditemukan dan bagaimana mengatasi kendala tersebut. Setiap tahun kepala madrasah juga selalu melakukan evaluasi program yang juga dilaksankan pada saat raker. Program-program yang sudah berjalan tahun lalu kemudian dibahas segala kendala dan permasalahannya, misalkan ada program yang tidak terealisasi dan kemudian dilakukan evaluasi. Seperti yang diutarakan kepala madrasah: “Evaluasi dalam bentuk raker, dalam raker juga ada pembahasan evaluasi program. Program yang lalu dievaluasi kendala yang terjadi selama satu tahun tersebut dan kemudian akan dibahas bagaimana mengatasi kendala tersebut”.14 Evaluasi lisan lebih banyak melakukan penilaian terhadap kegiatan atau
program
yang
sudah
terselenggara
karena
kegiatan
terselenggara didalamnya memuat jumlah anggaran yang digunakan. 14
Suwardi, Op.cit.
yang
113
Evaluasi dalam bentuk tulisan yaitu dengan penilaian laporanlaporan keuangan dan laporan rutin yang dibuat oleh penanggung jawab kegiatan dan bendahara. Setiap kegiatan yang sudah terlaksana, pihakpihak yang bertindak sebagai penanggung jawab diharuskan membuat laporan secara tertulis mengenai uraian kegiatan yang didalamnya tertera secara lengkap alokasi waktu, jadwal kegiatan, pihak yang terlibat serta uraian anggaran yang sudah digunakan. Laporan tersebut kemudian disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat pada awal pengajuan dan dilihat kesesuaian laporan dengan RKA-KL. Selain itu setiap bulan secara rutin melaporkan penggunaan keuangan ke kanwil dan KPPN, selalu termonitoring penggunaan keuangan melalui aplikasi-aplikasi dan ada juga rekonsiliasi untuk mencocokan
antara
uang
yang
sudah
digunakan
dengan
pertanggungjawaban yang dilaporkan. Sesuai dengan penuturan kepala madrasah: “Setiap bulan melaporkan penggunaan keuangan pertanggungjawaban ke kanwil juga ke KPPN, ada monitoring terus setiap bulan ada rekonsiliasi melalui aplikasi-aplikasi untuk mencocokan antara uang yang sudah terpakai dengan pertanggungjawabannya”.15 Tindak lanjut dari evaluasi ini kemudian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk bulan-bulan selanjutnya. Tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan, apabila sudah berjalan baik maka terus ditingkatkan dan terus dipertahankan dan apabila dirasa belum baik maka terus dilakukan perbaikan. Hal ini sesuai dengan penuturan bendahara: “Tindak lanjut berupa perbaikan, dipertahankan dan ditingkatkan”.16
15 16
Ibid. Jamingan, Op.cit.
jika
sudah
baik
maka
114
Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan yang paling efektif untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang akan berjalan selanjutnya, juga sebagai rujukan untuk analisa kebutuhan yang diperlukan dalam suatu kegiatan atau program. Peran kepala madrasah dalam mengevaluasi sebagai korektor, mengontrol, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap penggunaaan anggaran. Seperti yang diutarakan bendahara: “Dalam mengevaluasi kepala sekolah berperan sebagai KPA yang bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran. Secara umum tetap melakukan supervisi atau penilaian, bertindak sebagai korektor. Mengawasi dan memonitor penyelengaraan suatu kegiatan”.17 Selain evaluator internal madrasah terdapat juga evaluator-evaluator yang berasal dari eksternal madrasah. Adapun pihak tersebut berasal dari Kanwil Kemenag Provinsi, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan Irjen (Inspektorat Jenderal). Proses pelaksanaan yang dilakukan evaluator eksternal yaitu kanwil Kemenag provinsi dengan melakukan supervisi seluruh kegiatan yang sudah berlangsung sekaligus melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia di madrasah khususnya bidang administrasi yang mengurusi segala pelaporan dan penggunaan anggaran. BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan),
BPKP
(Badan
Pengawas
Keuangan
Pembangunan) dan Irjen melakukan evaluasi dengan menyesuaikan anggaran yang dimiliki dengan pelaksanaannya apakah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta supervisi dokumen dan audit keseluruhan. Sesuai dengan penuturan bendahara madrasah: “Kanwil Kemenag Provinsi melakukan evaluasi dan sekaligus pembinaaan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan), dan Irjen melihat anggaran 17
Ibid.
115
yang dimiliki sesuai atau tidak dengan pelaksanaan apakah sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan, meninjau sistem pengadaan, mengecek berkas- berkas dan dokumen yang terkait dan melakukan audit keseluruhan”.18 Waktu pelaksanaan evaluasi oleh para evaluator eksternal tersebut tidak bisa ditentukan dan tidak dapat diprediksi waktu kedatangannya. Namun para evaluator eksternal tersebut dapat dipastikan selalu datang dalam enam bulan sekali ataupun satu tahun sekali. Oleh karena itu, proses manajemen keuangan harus berjalan secara disiplin dan teratur. Setiap ada transaksi dan pengeluaran yang dilakukan, secara cepat langsung dilakukan pengarsipan dan pembukuannya. Sehingga secara sistematis semua bentuk laporan maupun bukti-bukti terkait dapat digunakan sewaktu waktu dan pada saat evaluator eksternal melakukan supervisi secara tiba-tiba, pihak madrasah selalu siap karena sudah termanajemen dengan baik dari pengarsipan, pelaporan, pembukuan dan sebagainya. Sumber anggaran MAN Insan Cendekia Serpong berasal dari anggaran pemerintah (APBN) maka dari itu, anggaran yang telah dipergunakan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dalam bentuk laporan-laporan keuangan serta kegiatan melalui aplikasi-aplikasi keuangan yang langsung terintegrasi secara online kepada pusat. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan dalam bentuk laporan dan aplikasi SAKIP LAKIP yang dilaporkan secara langsung melalui online. Sesuai dengan penuturan kepala madrasah:
18
Ibid.
116
“Pertanggungjawaban setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan dalam bentuk laporan dan aplikasi SAKIP LAKIP yang kemudian dapat dilaporkan langsung secara online”.19
Dalam hal pertanggungjawaban ini, pihak-pihak yang ikut bertanggungjawab yaitu bendahara selaku pelaksana, KPA, PPK dan bagian pengadaan (wakil bidang pengadaan barang). Seperti yang diungkapkan bendahara: “Bendahara, PPK, KPA dan bagian pengadaan (Tim pengadaan barang)”.20 Aplikasi-aplikasi yang berisi laporan yang terintegrasi dengan pusat merupakan salah satu bentuk transparansi keuangan. Kanwil dan irjen selalu melakukan pemantauan sehingga jelas segala pengeluaran dan penggunaan terawasi dengan baik dan menjadi salah satu bentuk transparansi. Seperti yang diutarakan oleh kepala tata usaha: “Transparansi dalam bentuk laporan-laporan, setiap pengeluaran selalu dipantau oleh kanwil dan irjen. Laporan tersebut disebut dengan LAKIP (Laporan Administrasi Keuangan) dan MPA (Manajemen Profesional Association) yang berbentuk aplikasi yang terintegrasi dengan pusat”. Selain itu transparansi juga terlihat dalam bentuk output yaitu hasil dari penggunaan anggaran yang tepat dan jelas, dapat menghasilkan siswa dan siswi yang berprestasi serta lulusan yang banyak diterima PTN terbaik. Seluruh stakeholder sekolah yang berkepentingan dan terlibatpun dapat melihat penggunaan anggaran. Hasil penelitian pada aspek evaluasi dan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik, kepala madrasah selalu melakukan pengawasan
19 20
Suwardi, Op.cit. Jamingan, Op.cit.
117
penggunaan anggaran terhadap internal madrasah, sehingga semua proses terlaksana sesuai jalurnya. Dapat dianalisis bahwa manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong berjalan baik, dengan adanya manajemen keuangan proses pelaksanaan kegiatan di madrasah berjalan teratur. Terlihat dari manajemen keuangan yang dijalankan dengan baik dan sesuai aturan pemerintah dapat menghasilkan siswa dan siswi yang berprestasi dan output lulusan banyak diterima di PTN ternama, seperti teori tujuan manajemen keuangan yang ditulis Mulyono dalam bukunya Konsep Pembiayaan Pendidikan, yaitu tujuan utama mengelola keuangan sekolah
adalah bagaimana sekolah dapat menghasilkan output yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Prinsip-prinsip manajemen keuangan yang dilaksanakan di MAN Insan Cendekia Serpong mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan bertumpu pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. MAN Insan Cendekia Serpong dalam manajemen keuangan menjalankan prinsip keadilan dimana seluruh stakeholder sekolah dapat memberikan aspirasinya untuk kemajuan lembaga baik itu terbentuk dalam program lembaga maupun siswa. Prinsip efisiensi terlihat dalam pengeluaran anggaran dalam sistem lelang, dimana pada setiap pengadaan barang selalu memperhatikan kualitas dan menetapkan syarat tertentu seefisien mungkin untuk mendapatkan yang berkualitas. Prinsip transparansi dilaksankan dalam bentuk laporan-laporan keuangan dimana seluruh
stakeholder
dapat
melihat
penggunaanya
karena
setiap
pengeluaran selalu ada laporan baik dalam bentuk format aplikasi yang terhubung
kepada
pusat
maupun
laporan
pertanggungjawaban.
Akuntabilitas dapat dianalisis dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan yang selalu dilaporkan kepada pemerintah secara rutin.
118
Menurut
Peraturan
Menteri
Pendidikan
Nasional
Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, satuan pengawas internal yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. MAN Insan Cendekia Serpong dibawah lingkungan Kementerian Agama tidak memiliki satuan pengawas internal. Oleh karena itu fungsi pengawas internal dijalankan oleh kepala madrasah selaku kuasa pengguna anggaran, dan untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan perencanaan dijalankan fungsinya oleh bendahara. Hal ini dinilai kurang efektif karena dapat menimbulkan asumsi negatif selain itu terjadi pelimpahan tugas yang dapat mengganggu kinerja sumber daya manusia di madrasah. Hal ini menjadi kelemahan MAN Insan Cendekia Serpong, berkaitan dengan ketidakberadaannya satuan pengawas internal yang dapat mengendalikan anggaran sekolah serta mengawasi alur anggaran yang diajukan dengan penerimaannya. Satuan Pengawas Intern (SIP) semestinya diberikan kepada setiap satker untuk memonitoring secara langsung dan konsisten dalam penggunaan anggaran sekolah sehingga proses
perencanaan,
pelaksanaan
hingga
evaluasi
dan
pertanggungjawaban keuangan senantiasa terawasi dan termonitoring secara langsung.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan manajemen keuangan pada MAN Insan Cendekia Serpong sudah berjalan dengan sangat baik dan sistematis. Hal ini dibuktikan dengan proses penerapan manajemen keuangan dilaksanakan sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan.
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis dapat memberikan saran: 1) Bagi madrasah sebaiknya laporan keuangan yang disusun oleh wakil bidang madrasah diberikan batas waktu maksimal pengumpulan laporan keuangan sehingga untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya dapat berjalan sesuai rencana. 2) Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan manajemen keuangan disarankan mengambil masalah penelitian pada aspek distribusi dan alokasi keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam segi kemampuan dan waktu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. 3) Bagi madrasah maupun sekolah lain disarankan agar dapat melakukan proses manajemen keuangan secara efektif dan sesuai standar operasional yang berlaku layaknya penerapan manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia agar dapat menghasilkan output yang diharapkan.
119
DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakar, Achmad. “ Pelaksanaan Manajemen Keuangan Sekolah (Studi Kasus di SMA Islam Al-Azhar 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan)”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2007. Allan R.Odden & Lawrence O.Picus, School Finance A policy Perspective, (United States: The McGraw Hill Companies, 2007), Fourth Edition, Asmani, Jamal Ma’mur. Tips Aplikasi Manajemen Sekolah. Jogjakarta: DIVA Press, 2012. Cet.1. Atmaja, Lukas Setia. Teori dan Praktik Manajemen Keuangan. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008. Bastian, Indra. Akuntansi Pendidikan, Jakarta: Erlangga, 2006. Daryanto & Mohammad Farid. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah. Yogyakarta: Gava Media, 2013. Cet.1. David Wijaya, “Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan”, Jurnal Pendidikan Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta, 2009. Fattah, Nanang.
Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009. Fattah,
Nanang.
Landasan
Manajemen
Pendidikan.
Bandung:
PT.Remaja
Rosdakarya, 2011. Cet.11. Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009. Edisi Revisi. Hermino, Agustinus. Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013.
120
121
Maisah. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2013. Cet.1. Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo. “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. Cet.2. Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011. Cet.13. Mulyasa, E. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006. Cet.8. Mulyasana, Dedy. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011. Cet.1. Neneng
Zubaidah,
www.nasional.sindonews.com.,
“pengelolaan-anggaran-
pendidikan-rawan-korupsi” Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Rohiat. Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik Dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategis dan Rencana Operasional. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010. Cet.1, h.1-2. Sagala, Syaiful. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta, 2012. Cet.6. Sundjaja, Ridwan S dan Inge Barlian. Manajemen Keuangan Satu, Jakarta: Literata Lintas Media. 2003. Edisi 5. Cet.2. Supartini. “ Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Bidang Manajemen
Keuangan (Studi Deskriptif di SMP Bantar Jati Yayasan
Indocement Tunggal Prakarsa Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor)”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2005.
122
Sutikno, M.Sobry. Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami). Lombok: Holistica, 2012. Cet.2. Terry, George R. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2003. Cet.7. Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2011. Cet.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( SISDIKNAS), Pasal 48, ayat (1). Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS), bab IV Pasal 5 Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), bab II Pasal 3. Usman, Husaini. Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008. Edisi kedua. Cet.1. www.edukasi.kompas.com. “korupsi.dana.pendidikan.dari.dinas.hingga.sekolah”, Adam Ardisasmita, http://salamic.wordpress.com/2012/02/29/bedakan/
Lampiran 1 Tabel 3.3 Instrumen Pedoman Wawancara Variabel
Dimensi
1. Perencanaan Keuangan
Penyusunan
Teori yang digunakan: a. E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011. Cet.13.
(Budgetting)
b. Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo., “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasa h, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.2
Anggaran
Indikator A. Analisa kebutuhan
Butir Soal 1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? 2. Kapan
dilakukan
perencanaan
keuangan? 3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut? 4. Bagaimana proses perencanaan keuangan? 5. Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan?
B. Penyusunan keuangan
6. Bagaimana penyusunan keuangan dilaksanakan? 7. Apa
pertimbangan
penyusunan keuangan? 8. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan? 9. Bagaimana
mengatasi
kendala
tersebut? 10. Berpedoman
pada
penyusunan dilakukan? c. Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
dalam
apakah
2. Pelaksanaan
Pengelolaan
Keuangan
A. Penerimaan
11.
Anggaran
di madrasah? 12.
Teori
yang
E.
Bagaimana
prosedur
pengelolaan
digunakan: a.
Darimana sumber keuangan
penerimaan
keuangan madrasah?
Mulyasa,
13.
Seperti
apa
bentuk
Manajemen
pembukuan pada penerimaan
Berbasis Sekolah
keuangan madrasah?
Konsep, Strategi
14.
dan
pengalokasian
sumber keuangan tersebut?
Implementasi, (Bandung:
Bagaimana
15. PT.
Bagaimana
penyusunan
penerimaan keuangan?
Remaja
16.
Apakah
ada
sumber
Rosdakarya,
penerimaan
lain
yang
2011), Cet.13
bersumber dari masyarakat? (dalam hal dukungan komite
b.
Pasal 46 UU No
sekolah)
20 Tahun 2003
17.
menyatakan
Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan?
pendanaan pendidikan
B. Pengeluaran
18.
Apakah pengeluaran sesuai dengan
tujuan
progam
madrasah? 19.
Apakah
pihak
madrasah
membentuk penanggungjawab setiap
dalam
kegiatan
progam
sekolah? Siapa? 20.
Siapa
saja
diperbolehkan penggunaan
pihak
yang dalam
keuangan
madrasah? 21.
Bagaimana kepala sekolah melakukan
pengendalian
pengeluaran madrasah sesuai dengan RAPBS yang sudah dibuat? 22.
Apa
saja
kendala
pelaksanaan
terkait
keuangan
madrasah? 23.
Bagaimana
mengatasi
kendala tersebut? 3. Evaluasi
dan
Pertanggungjawab an
Pengawasan
A. Evaluasi
24.
Anggaran
Bagaimana bentuk evaluasi yang di lakukan?
25.
Siapa saja yang melakukan
evaluasi? Teori
yang
digunakan: a. Daryanto
26.
Kapan evaluasi dilakukan?
27.
Apakah
&
setiap
penyelenggaraan
progam
Mohammad Farid.
madrasah selalu dilakukan
Konsep
evaluasi?
Dasar
Manajemen
28.
Pendidikan
di
Sekolah.
Apa
tindak
lanjut
dari
evaluasi yang dilakukan? 29.
Bagaimana
peran
kepala
Yogyakarta: Gava
sekolah
dalam
hal
Media,
mengevaluasi?
2013.
Cet.1.
30.
Apakah ada evaluator yang berasal
b. Mulyasa, Menjadi
E. Kepala
Sekolah Profesional.
dari
eksternal
madrasah? 31.
Siapa saja pihak eksternal
tersebut? 32.
Seperti apa pelaksanaan atau
Bandung:
prosedur
PT.Remaja
pihak eksternal?
Rosdakarya, 2006.
33.
Cet.8.
dilakukan
Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator?
B. Pertanggungj c. Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo., “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.2
yang
34.
awaban
Kepada
siapa
pertanggungjawaban keuangan
madrasah
dilaporkan ? 35.
Bagaimana
bentuk
pertanggungjawaban keuangan madrasah? 36.
Siapa
saja
yang
ikut
bertanggung jawab? 37.
Seperti
apa
bentuk
pertanggungjawaban tersebut? 38.
Siapa saja yang dilibatkan?
39.
Apa
tindak
lanjut
dari
pertanggungjawaban tersebut? 40.
Seperti
apa
transparansi keuangan tersebut?
bentuk laporan
Lampiran 2
Kepala Madrasah MAN Insan Cendekia Serpong Interviewer
: Dewi Arianti
Interviewee
: DR. Suwardi, M.Pd.
[02/09/14]
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? Jawaban : Sistem perencanaan sesuai dengan RKA-KL. 2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan? Jawaban : Perencanaan dilakukan saat awal sebelum tahun anggaran dimulai. 3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut? Jawaban : Melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Mulai dari guru-guru, karyawan, komite madrasah, unsure pimpinan-pimpinan madrasah, dan wakil-wakil bidang. 4. Bagaimana proses perencanaan keuangan? Jawaban : Sistem perencanaan madrasah dimulai dari membuat Renstra (Rencana Strategis) Madrasah untuk lima tahun. Setelah itu renstra dalam lima tahun akan dijabarkan lagi menjadi rencana kerja tahunan. Dari rencana kerja tahunan dalam satu tahun direncanakan kegiatan atau program apa yang akan dilaksanakan. Setelah program atau kegiatan tersebut sudah direncanakan barulah selanjutnya menghitung kebutuhan anggaran dari kegiatan tersebut secara detail mulai dari anggaran yang dibutuhkannya, jumlah orangnya yang akan terlibat, dan lamanya kegiatan keseluruhannya dianalisa dan dihitung secara rinci. Untuk menentukan program dalam satu tahun ke depan melalui raker setelah disusun program masing-masing , wakil-wakil bidang bertanggungjawab atas programnya. Perencanaan dilakukan secara
bottom up mulai dari usulan guru kemudian diramu oleh wakil-wakil bidang madrasah setelah itu dijadikan satu menjadi rumusan perencanaan madrasah.
5. Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan? Jawaban : Perencanaan menghasilkan RKA-KL sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 6. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan? Jawaban : Pertimbangannya berasal Renstra (Rencana Strategis) dan usulanusulan dari guru yang kemudian diramu oleh wakil-wakil bidang setelah itu dijadikan satu menjadi rumusan perencanaan madrasah. 7. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan? Jawaban : Kendala terjadi ketika harga-harga kebutuhan naik, sehingga rencana yang sudah dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang ada. 8. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Mengatasinya pemerintah memberi kesempatan untuk melakukan revisi. Karena dalam merencanakan dilakukan tahun lalu namun pelaksanaannya sekarang sehingga kalau harga- harga kebutuhan naik maka anggarannya perlu direvisi. 9. Darimana sumber keuangan di madrasah? Jawaban : Karena MAN Insan Cendekia ini negeri dibawah naungan Kementerian Agama. Maka anggarannya murni 100% dari APBN. 10. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah? Jawaban : Dalam pelaksanaannya menggunakan RAB dari wakil-wakil bidang jika ingin mengajukan anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Dalam
RKA-KL pun sudah tertera kegiatan yang akan diajukan tersebut. Ketika mengajukan harus melalui persetujuan KPA yaitu kepala madrasah dan PPK yaitu kepala tata usaha. Setelah usul diajukan kemudian bendahara merekap menggunakan form penggunaan anggaran yang terdiri dari 3 rangkap. Misalkan wakil bidang ingin mencairkan perlu pengajuan ke bendahara, form tersebut perlu ditanda tangani, bendahara, KPA, dan PPK. Setelah diterima uangnya harus diketahui oleh semuanya, disitu juga tertulis pertanggungjawabannya
nota-nota dan sebagainya dan tertera
maksimal waktu pelaporannya. Pencairan lewat KPPN setelah uang itu turun barulah diserahkan ke panitia
penyelenggara
mempertanggungjawabkan
kegiatan.
Panitia
harus
segera
laporan-laporannya
sesuai
dengan
ketetapan waktu.
11. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? Jawaban : Dialokasikan sesuai dengan RKA-KL. 12. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam hal dukungan komite sekolah) Jawaban: Tidak ada 13. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan progam sekolah? Siapa? Jawaban : Iya, selalu ada penanggung jawab pada setiap program madrasah maupun kegiatan, selain itu terbentuk juga kepanitiaannya.
14. Bagaimana bentuk evaluasi yang di lakukan? Jawaban :
Evaluasi dalam bentuk raker, dalam raker juga ada pembahasan evaluasi program. Program yang lalu dievaluasi kendala yang terjadi selama satu tahun tersebut dan kemudian akan dibahas bagaimana mengatasi kendala tersebut. Setiap bulan melaporkan penggunaan keuangan pertanggungjawaban ke kanwil juga ke KPPN, ada monitoring terus setiap bulan ada rekonsiliasi melalui aplikasi-aplikasi untuk mencocokan antara uang yang sudah terpakai dengan pertanggungjawabannya. 15. Siapa saja yang melakukan evaluasi? Jawaban: Kepala Madrasah, penanggung jawab kegiatan dan semua stakeholder yang terlibat dalam perencanaan. 16. Kapan evaluasi dilakukan? Jawaban : Setiap bulan dalam bentuk laporan-laporan rutin. 17. Apakah setiap penyelenggaraan progam madrasah selalu dilakukan evaluasi? Jawaban : Iya selalu ada evaluasi. 18. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal madrasah? Jawaban : Ada 19. Siapa saja pihak eksternal tersebut? Jawaban : Inspektorat Jenderal, BPKP, BPK dan Kanwil. 20. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal? Jawaban : Prosesnya melihat program dan pengelolaanya mulai dari melihat seluruh dokumen secara rinci dan detail. 21. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator? Jawaban : Setiap tahun selalu ada namun tidak bisa ditentukan waktunya.
22. Kepada siapa pertanggungjawaban keuangan madrasah dilaporkan ? Jawaban : Pertanggungjawaban
dari
satker
kemudian
ke
kemenag
kabupaten/kota setelah itu ke kanwil lalu ke kemenag pusat dank Kementerian Keuangan. 23. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan madrasah? Jawaban : Pertanggungjawaban setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan dalam bentuk laporan dan aplikasi SAKIP LAKIP yang kemudian dapat dilaporkan langsung secara online. 24. Seperti apa bentuk transparansi laporan keuangan tersebut? Jawaban : Transparansi bisa dilihat dari penggunaan anggaran di MAN Insan Cendekia tersebut diketahui oleh seluruh pihak, mulai dari wakilwakil bidang, bendahara dan ketua panitia.
Kepala Madrasah MAN Insan Cendekia Serpong
DR. Suwardi, M.Pd.
A. Hasil Wawancara 1. Kepala Urusan Tata Usaha MAN Insan Cendekia Serpong Interviewer
: Dewi Arianti
Interviewee
: Bpk. Urip Mulyono
[02/06/14]
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? Jawaban : Sistem perencanaan sesuai dengan DIPA. 2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan? Jawaban : Perencanaan dilakukan ketika awal tahun pelajaran dimulai biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. 3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut? Jawaban : Dalam perencanaan keuangan yang dilibatkan adalah unsur pimpinan yang terdiri dari Kepala Madrasah, wakil bidang-bidang yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, bidang humas, bidang keasramaan, bendahara dan staf, tata usaha dan tim pengembang madrasah yang terdiri atas 3 sampai 5 orang dari unsure guru dan staf. 4. Bagaimana proses perencanaan keuangan? Jawaban : Proses perencanaan dimulai dengan analisa oleh wakil- wakil bidang dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun pelajaran yang kemudian dibahas dalam raker (rapat kerja) kemudian dituangkan dalam bentuk RKA-KL yang terbentuk dalam DIPA. 5. Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan? Jawaban :
Hasil perencanaan itu berbentuk RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) 6. Bagaimana penyusunan keuangan dilaksanakan? Jawaban : Penyusunan dilakukan dengan membuat perencanaan terlebih dahulu dalam bentuk kegiatan, kemudian dari kegiatan tersebut dianalisa berapa kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 7. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan? Jawaban : Pertimbangannya berasal dari analisa kebutuhan dan evaluasi dari bulan-bulan lalu. 8. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan? Jawaban : Kendala ini terletak pada waktu karena perencanaan butuh waktu yang lumayan banyak dan dengan kesibukan yang bersangkutan maka waktu itu perlu diatur sedemikian baik. Kendala lain yaitu ketika menyusun keuangan yang diperlukan seperti program program perbidang diperlukan pemikiran serius. 9. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Untuk mengatasi kendala tersebut biasanya dengan jadwal yang sudah ditentukan, jadi secara serentak semua hadir dalam proses penyusunan tersebut. 10. Berpedoman pada apakah penyusunan dilakukan? Jawaban : 1. Keputusan
Menteri
Keuangan/PMK
Keuangan) 2. Keputusan Menteri Agama, 3. Dirjen Anggaran. 11. Darimana sumber keuangan di madrasah?
(Peraturan
Menteri
Jawaban : Sumber keuangan disini full dari Anggaran Negara yaitu APBN 12. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah? Jawaban : Prosedur penerimaan langkah pertama itu sekolah melalui wakil wakil bidang merencanakan seluruh kebutuhan dan program yang akan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran, setelah itu laporan kebutuhan dari para bidang-bidang tersebut dikumpulkan dalam satu laporan untuk diajukan ke kanwil tingkat provinsi, setelah itu berada di kemenag pusat selanjutnya ke kementerian Agama dan di bahas di DPR. Setelah disetujui barulah anggaran itu cair ke sekolah. 13. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah? Jawaban : Bentuk pembukuannya berada di bendahara. 14. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? Jawaban : Alokasi
itu
diserahkan
kepada
wakil
bidang-bidang
yang
berkepentingan sebagai penanggung jawab kegiatan. 15. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan? Jawaban : Penyusunan keuangan sudah tertera dalam RKA-KL. 16. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam hal dukungan komite sekolah) Jawaban : Tidak ada, Komite hanya sebagai pendukung. 17. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan? Jawaban : Pembukuan seluruhnya diserahkan kepada bendahara dan stafnya. 18. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan progam madrasah? Jawaban : Iya
19. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan progam sekolah? Siapa? Jawaban : Selalu ada yang bertanggung jawab biasanya wakil bidang tersebut yang bertindak sebagai penanggung jawab. 20. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan madrasah? Jawaban : Semua unsure pimpinan tetapi dengan persetujuan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen: TU) dan KPA (Pejabat Pengguna Anggaran) sesuai dengan aturan-aturan yang ada. 21. Bagaimana kepala sekolah melakukan pengendalian pengeluaran madrasah sesuai dengan RAPBS yang sudah dibuat? Jawaban : Kepala sekolah sebagai manajer utama, penanggung jawab, dan pengelola sesuai dengan RKA-KL. Selama ini belum ada bentuk bentuk pengeluaran yang diluar perencanaan. 22. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan madrasah? Jawaban : Dalam pelaksanaannya kendala terletak pada pencairan anggaran. Ketika dana itu masih dalam proses pertimbangan atau pembahasan di DPR. 23. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Dengan penanggulangan dari toko atau penyedia jasa. 24. Bagaimana bentuk evaluasi yang di lakukan? Jawaban : Evaluasi dalam dua bentuk ada lisan dan tulisan. 25. Siapa saja yang melakukan evaluasi? Jawaban : Para wakil bidang dan kepala madrasah 26. Kapan evaluasi dilakukan?
Jawaban : Evaluasi dilakukan saat berjalan dan akhir program sekolah atau kegaitan-kegaitan yang terselenggara 27. Apakah setiap penyelenggaraan progam madrasah selalu dilakukan evaluasi? Jawaban : Selalu, bidang terkait yang menyelengarakan program 28. Apa tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan? Jawaban : Tindak lanjut evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk bulan-bulan selanjutnya 29. Bagaimana peran kepala sekolah dalam hal mengevaluasi? Jawaban : Kepala madrasah selalu mengontrol lewat laporan-laporan keuangan dan laporan rutin dari kegiatan yang telah dilaksanakan. 30. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal madrasah? Jawaban : Ada 31. Siapa saja pihak eksternal tersebut? Jawaban : Pengawas dari Kemenag, BPK, Kanwil dan pusat. 32. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal? Jawaban : Pengawas dari Kemenag biasanya lebih sering mengontrol atau mengawasi kegiatan KBM, mengenai keuangan bentuknya aplikasi yang disebut dengan MPA (Manajemen Profesional Association) 33. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator? Jawaban : Setiap 6 bulan atau setahun sekali 34. Kepada siapa pertanggungjawaban keuangan madrasah dilaporkan ? Jawaban : Kementerian Keuangan
35. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan madrasah? Jawaban : Bentuknya berupa laporan seperti laporan rutin, laporan keuangan dan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan ada laporan- laporannya. 36. Siapa saja yang ikut bertanggung jawab? Jawaban : Kepala Madrasah, wakil-wakil bidang dan bendahara. 37. Kepada siapa saja dipertanggungjawabkan? Jawaban : Pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan dan KPPN. 38. Seperti apa bentuk transparansi laporan keuangan tersebut? Jawaban : Transparansi dalam bentuk laporan-laporan, setiap pengeluaran selalu dipantau oleh kanwil dan irjen. Laporan tersebut disebut dengan LAKIP (Laporan Administrasi Keuangan) dan MPA (Manajemen Profesional Association) yang berbentuk aplikasi yang terintegrasi dengan pusat.
Kepala Urusan Tata Usaha MAN Insan Cendekia Serpong
Urip Mulyono
2. Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong Interviewer
: Dewi Arianti
Interviewee
: Jamingan
[04/06/14]
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? Jawaban : Sistem perencanaan madrasah sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran).
Perencanaan
dimulai
dari
membuat
DIPA/pagu sementara yang dibuat oleh oleh tim keuangan madrasah. DIPA/pagu sementara berisi program atau kegiatan yang telah dibuat oleh satuan kerja yaitu MAN Insan Cendekia Serpong. 2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan? Jawaban : Perencanaan
menunggu
instruksi
Kementerian
Agama.
Dari
Kementerian untuk penyusunan pagu (nilai rupiah yang ada di DIPA) melalui Kanwil (Kantor Wilayah) biasanya mulai dilaksanakan perencanaan pada bulan April untuk rencana di tahun anggaran yang akan berjalan. Bentuk perencanaan awal ini disebut dengan pagu atau DIPA sementara, setelah itu dikaji oleh Kementerian Agama, jika sesuai barulah proses selanjutnya ada pada Kementerian Keuangan. Setelah itu barulah keluar DIPA untuk masing-masing satuan kerja yaitu MAN Insan Cendekia Serpong. 3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut? Jawaban : 1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Madrasah , 2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kepala Tata Usaha, 3. Tim penyusun anggaran yang ditunjuk oleh KPA sebanyak 4 orang dan selalu berbeda orang setiap tahun anggarannya. 4. Bagaimana proses perencanaan keuangan? Jawaban :
MAN Insan Cendekia merupakan satuan kerja, dari segi keuangan MAN Insan Cendekia menggunakan DIPA. Semua kementerian atau lembaga pemerintah menggunakan DIPA, termasuk MAN Insan Cendekia Serpong. Proses perencanaan dimulai pada awal sebelum tahun pelajaran dimulai biasanya sudah dipersiapkan pada bulan April, Tim manajemen keuangan madrasah yang terdiri dari KPA, PPK dan tim penyusun mulai menganalisa kegiatan yang akan diselenggarakan dalam program beserta kebutuhan anggaran yang diperlukan. Perencanaan ini disebut sebagai DIPA/pagu sementara. Setelah DIPA/pagu sementara ini telah dibuat maka proses selanjutnya dilakukan pengkajian oleh Kementerian Agama apabila sesuai maka tahap selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan apabila disetujui barulah keluar DIPA. Penyetujuan dilakukan oleh Dirjen Anggaran dari Kementerian Keuangan. DIPA adalah pagu anggaran yang boleh untuk dikelola. Dalam DIPA tersebut memuat nilai rupiah yang boleh dipergunakan oleh lembaga tersebut. Penggunaaanya tidak boleh melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan namun diperbolehkan kurang dari ketentuan DIPA tersebut. 5. Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan? Jawaban : Dari hasil perencanaan tersebut dihasilkan DIPA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan program madrasah. DIPA dibagi lagi menjadi RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). RKA-KL sudah direncanakan sejak awal, tidak bisa mengubah mata anggaran (akun). Setelah itu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang tertera di DIPA dan masuk dalam bentuk RKA-KL. Dalam RKA-KL tersebut memuat untuk beberapa pos kegiatan sesuai dengan mata anggaran. Contohnya mata anggaran dalam pemerintah yang
disebut sebagai Akun. Dalam RKA-KL terdapat beberapa akun yang digunakan sebagai pedoman pengisian DIPA. POK atau yang disebut lembar kerja memuat rentetan kegiatan secara lebih jelas dan detail. Penggunaanya sama, RKA-KL memuat dua digit akun sedangkan POK enam digit akun. RKA-KL dan POK penggunaan dan isinya sama dan bentuknya berupa aplikasi. Aplikasi ini dibuat oleh kementerian keuangan satker sebagai pelaksana. Tidak ada perbedaan sama-sama turunan dari DIPA. Penggunaanya lebih mudah POK karena untuk meminimalisir kesalahan lebih kecil. 6. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan? Jawaban : 1. Pertimbangannya berasal Renstra (Rencana Strategis), 2. Program Madrasah yang terbagi atas program Siswa dan Lembaga, 3. Analisis strategic eksternal. 7. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan? Jawaban : Tidak terkendala dalam proses penyusunan ini, namun kendala terjadi ketika setelah dikirim pengajuan dalam bentuk program. Kendala lain kadang-kadang pengajuan tidak sesuai dengan akun yang tertera. 8. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Kegiatan atau program yang tidak disetujui kemudian kami pindahtangankan kepada komite sekolah, agar komite sekolah mengelola dan menyediakan anggaran yang diperlukan dalam kegiatan tersebut secara mandiri. Mengatasi perubahan akun dengan merubah akun tersebut atau revisi sesuai dengan yang sudah tertera karena akan melalui pross pengkajian. 9. Berpedoman pada apakah penyusunan dilakukan? Jawaban :
1. Berpedoman pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan), 2. PMA (Peraturan Menteri Agama), 3. Perdirjen (Peraturan Direktorat Jenderal) Agama dan Keuangan, dan Peraturan-peraturan baru yang terkait. 10. Darimana sumber keuangan di madrasah? Jawaban : Sumber awal berasal dari APBN (Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara) yang kemudian tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 11. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah? Jawaban : Untuk mendapatkan pencairan dana DIPA. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengkuasakan kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai kantor yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran/pencairan dana. Satuan kerja yaitu MAN Insan Cendekia Serpong mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sesuai dengan perencanaan yang tertera dalam POK dan RKA-KL. Cara pengajuan ke KPPN melalui: a. Uang Persediaan yaitu uang yang bisa digunakan oleh satker untuk membiayai kegiatan operasional lembaga. Setiap satker dibatasi tiga orang untuk bisa melakukan transaksi untuk penyerahan SPM dan pengambilan SP2D dan dilaporkan kembali ke KPPN. Laporan tersebut direkonsiliasi verifikasi antara satker dengan KPPN setiap bulan antara tanggal 1 sampai 10 untuk mengakurkan SPM. SPM yang diajukan satker sudah diterima KPPN, dan KPPN sudah mengeluarkan SP2D dan sudah diterima satker melalui aplikasi yang disebut dengan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).
12. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah? Jawaban : Bentuk pembukuan secara umum sama. Bentuknya terdapat: Buku Kas Umum (BKU) dan. Buku Pembantu: Uang Persediaan,Uang Muka Namun mulai tahun ini ada pembukuan yang terintegrasi dengan SPM melalui aplikasi, yaitu aplikasi SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi). 13. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? Jawaban : Alokasi sumber keuangan sesuai dengan program yang dibuat oleh satker (Satuan Kerja). Dalam hal ini pada MAN Insan Cendekia sesuai dengan RKA-KL yang sudah dibuat dan Waka (Wakil-wakil Bidang) sebagai pelaksana. 14. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan? Jawaban : Penyusunan sudah tertera pada RKA-KL dan POK. 15. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam hal dukungan komite sekolah) Jawaban: Tidak ada 16. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan? Jawaban : Tim keuangan yaitu Bendahara, dan staf bendahara. 17. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan progam madrasah? Jawaban : Iya, Selalu sesuai dengan program yang telah direncanakan, dan tidak bisa keluar dari perencanaan yang telah dibuat tadi, maka dari itu perencanaan yang dilakukan sangat detail dan rinci.
18. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan progam sekolah? Siapa? Jawaban : Iya, selalu ada penanggung jawab pada setiap program madrasah maupun kegiatan. 19. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan madrasah? Jawaban : Dalam hal ini kami tidak berbicara orang atau pihak tertentu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Yang jelas apa yang menjadi kebutuhan yang sudah tertuang dalam perencanaan awal itu boleh menggunakan baik itu guru atau pegawai yang terlibat dalam satu kegiatan sesuai dengan satu kegiatan yang sudah terbentuk dalam kepanitiaan. 20. Bagaimana kepala sekolah melakukan pengendalian pengeluaran madrasah sesuai dengan RAPBS yang sudah dibuat? Jawaban : Pengendalian dalam bentuk RAB (Rencana Anggaran Belanja) di masing-masing kegiatan. Harus menggunakan RAB untuk pengajuan baik itu untuk pengajuan belanja bahan, honor dan lain-lain. Karena pengajuan RAB nanti dari bidang misalkan dari satu kegiatan masuk ke bendahara dicek benar atau tidak sesuai dengan perencanaan POK, jika sesuai dijalankan jika tidak ditolak. Tim keuangan sebagai patokan atau dasar, tidak ada toleransi apabila tidak sesuai dan perlu diperbaiki dulu. 21. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan madrasah? Jawaban : Kesalahan RAB yang tertera pada akun maupun uraiannya. 22. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Mengatasi menggunakan Karwas (Kartu pengawas untuk penggunaan anggaran setelah kegiatan). Tidak semua satuan kerja memiliki
karwas. Karwas digunakan untuk pengawasan penggunaan anggaran setelah selesainya kegiatan. Sebagai tanda pengingat bentuknya bukan kartu tetapi ada dalam komputer yang berbentuk Microsoft excel. 23. Bagaimana bentuk evaluasi yang di lakukan? Jawaban : Capaian hasil dari kegiatan (setelah kegiatan), Setelah kegiatan keseluruhan pihak yang terlibat melakukan evaluasi. Serta Kepala Madrasah melakukan evalusi keseluruhan melalui rapat koordinasi, apabila sifatnya darurat maka evaluasi dalam bentuk pemanggilan secara khusus. 24. Siapa saja yang melakukan evaluasi? Jawaban: Kepala Madrasah, Koordinator pelaksana, dan guru-guru bidang studi. 25. Kapan evaluasi dilakukan? Jawaban : Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai. 26. Apakah setiap penyelenggaraan progam madrasah selalu dilakukan evaluasi? Jawaban : Iya selalu ada evaluasi. 27. Apa tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan? Jawaban : Tindak lanjut berupa perbaikan, jika sudah baik maka dipertahankan dan ditingkatkan. 28. Bagaimana peran kepala sekolah dalam hal mengevaluasi? Jawaban : Dalam mengevaluasi kepala sekolah berperan sebagai KPA yang bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran. Secara umum tetap melakukan supervisi atau penilaian, bertindak sebagai korektor. Mengawasi dan memonitor penyelengaraan suatu kegiatan. 29. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal madrasah? Jawaban :
Ada 30. Siapa saja pihak eksternal tersebut? Jawaban : 1. Kanwil Kemenag Provinsi, 2. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), 3. BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), 4. dan Irjen (Inspektorat Jenderal) 31. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal? Jawaban : Kanwil Kemenag Provinsi melakukan evaluasi dan sekaligus pembinaaan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan), dan Irjen melihat anggaran yang dimiliki sesuai atau tidak dengan pelaksanaan apakah sesuai dengan aturanaturan yang diberlakukan, meninjau sistem pengadaan, mengecek berkas- berkas dan dokumen yang terkait dan melakukan audit keseluruhan 32. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator? Jawaban : Waktu tidak bisa ditentukan, tidak menentu tahun lalu ada di sekitar bulan Agustus atau akhir tahun anggaran selesai, tidak bisa diprediksi. 33. Kepada siapa pertanggungjawaban keuangan madrasah dilaporkan ? Jawaban : Masyarakat dan Pemerintah. 34. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan madrasah? Jawaban : Masyarakat dilihat dari output siswa, hasil prestasi dan dari kegiatan kegiatan di luar sebagai output yang sifatnya ke masyarakat. Pemerintah dalam bentuk pertanggungjawaban dokumen melalui kanwil. 35. Siapa saja yang ikut bertanggung jawab?
Jawaban : Bendahara, PPK, KPA dan bagian pengadaan (Tim pengadaan barang). 36. Kepada siapa saja dipertanggungjawabkan? Jawaban : Kepada Masyarakat melalui capaian siswa, karena sepenuhnya penggunaan anggaran berasal dari APBN. Kepada Pemerintah melalui dokumen-dokumen dan laporan. 37. Seperti apa bentuk transparansi laporan keuangan tersebut? Jawaban : Transparansi dalam bentuk ke masyarakat (Dapat dilihat dari penggunaan anggaran menghasilkan output siswa yang berprestasi). Dengan adanya laporan dan dokumen. Seluruh stakeholder sekolah dapat melihat penggunaan anggaran. Laporan ke orang tua siswa melalui dokumen dan lisan.
Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong
Jamingan
3. Staf Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong Interviewer
: Dewi Arianti
Interviewee
: Ibu Ayu Maharani
[21/08/14]
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? Jawaban: Dalam hal perencanaan staf bendahara tidak dilibatkan, Tugas staf bendahara yaitu melakukan pembukuan, dan pelaporan. Dengan begitu
tugasnya
lebih
banyak
terletak
pada
pelaksanaan
keuangannya. Hal ini karena yang dilibatkan dalam perencanaan yaitu pengelola keuangan ada yang disebut sebagai KPA yakni kepala madrasah, PPK yaitu kepala tata usaha, dan dari wakil bidang-bidang. 2. Darimana sumber keuangan madrasah? Jawaban: Sumber keuangan madrasah bersumber dari kas negara (APBN) 3. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah? Jawaban: Terdapat bentuk laporan utama dari kementerian agama seperti SAKPA, SIMAKBMN, EMPA dan SAI. SAKPA dan BMN berbentuk buku. EMPA dalam bentuk aplikasi online yang terhubung ke pusat. Sedangkan buku kas umum memuat semua yang dicairkan, buku pembantu pajak dan buku kas umum otomatis tercatat dalam aplikasi SPM. Untuk penerimaan anggaran, terlebih dahulu dari wakil bidang mengajukan ke bendahara untuk mencetak SPM, untuk mencetak SPM maka memasukan data dan jumlah yang diperlukan dan secara otomatis masuk ke dalam pembukuan kas umum dan pembantu
pajak. Setiap hari melakukan transaksi atas pengajuan- pengajuan jumlah kotor dan pajaknya tercatat otomatis pada sistem aplikasi SPM.
4. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? Jawaban: Pengalokasian sesuai dengan RKA-KL. RKA-KL merupakan rencana awal yang sudah disepakati bersama maka pengalokasian sudah sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang tertera dalam RKAKL. Bagi yang ingin mencairkan untuk suatu kegiatan maka melakukan pengajuan ke bendahara, kemudian dicairkan dan langsung dialokasikan kepada pihak yang berkepentingan dalam kegiatan tersebut. Apa yang diajukan, dicairkan dan dialokasikan sama seperti yang tertera dalam RKA-KL. Pengalokasian harus sesuai dengan RKA-KL. 5. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan? Jawaban: Penyusunan dimulai dengan mengajukan ke bendahara dengan menggunakan bukti kas uang muka melalui bendahara kemudian melakukan persetujuan terlebih dulu ke KPA dan PPK, apabila sudah mendapat persetujuan bendahara tinggal mencetak SPM untuk diajukan ke KPPN. Tata cara pengajuan SPM adalah dari wakil bidang mengajuan RAB ke bendahara kemudian bendahara membuat bukti kas, setelah itu melalui proses persetujuan dari KPA dan PPK. Apabila disetujui diajukan lagi ke bendahara untuk mencetak SPM dan faktur pajak barulah proses selanjutnya dilimpahkan kepada KPPN, dari KPPN apabila sudah diterima maka akan mendapatkan SP2D setelah itu
anggaran
dicairkan
dan
hanya
tinggal
menunggu
proses
pencairannya kemana apakah langsung ke rekening bendahara atau ke rekanan. Barulah dari wakil bidang tersebut membuat laporan ke bendahara. Ada beberapa cara untuk pencairannya ada yang secara langsung masuk ke rekening yang bersangkutan dan ada yang melalui rekanan (LS Rekanan). Rekanan adalah pihak ketiga yang memenuhi kebutuhan pengadaan secara jumlah banyak dan besar. Rekanan biasanya bekerjasama dengan bidang pengadaan yang jumlahnya bersifat banyak dan besar seperti unit computer, printer, kursi-kursi dan sebagainya. Madrasah menjalin kerjasama kepada beberapa CV dan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan terutama sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Terdapat sistem lelang bagi perusahaan atau CV tersebut. Kemudian apabila sudah menjalin kerjasma sistem pencairan langsung dibayarkan kepada pihak rekanan tersebut. 6. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam hal dukungan komite sekolah) Jawaban: Tidak ada. 7. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan? Jawaban: Bendahara, Staf bendahara. Untuk aplikasi pembukuan SAKPA dilakukan oleh Pak Jamingan, BMN dilakukan oleh bidang pengadaan. Buku kas umum dan buku pembantu pajak otomatis diinput dari aplikasi SPM. 8. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan progam madrasah? Jawaban:
Iya sesuai, karena sudah tertera dalam perencanaan. 9. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan progam sekolah? Siapa? Jawaban: Pasti ada, Penanggung jawab berasal dari wakil-wakil bidang atau penanggung jawab kegiatan. 10. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan madrasah? Jawaban: Pihak yang diperbolehkan sesuai penanggung jawab dari kegiatan. Pihak tersebut harus mengajukan dengan membuat RAB terlebih dulu. Dalam RAB tertera nama kegiatan, akun, uraian, nominal serta
penanggungjawab.
Apabila
penanggung
jawab
sudah
menandatangani RAB tersebut barulah bisa dicairkan. 11. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan madrasah? Jawaban: Kendalanya terletak pada laporan dari wakil bidang-bidang ketika laporan
terlambat
maka
proses
pembukuan
mengalami
kebingungan. 12. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban: Mengatasinya dengan dilakukan rapat.
Staf Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong
Ayu Maharani
4. Staf Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong Interviewer
: Dewi Arianti
Interviewee
: Bpk. Yayat Supriatna
[21/08/14]
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? Jawaban: Dalam hal perencanaan staf bendahara tidak dilibatkan, ditugaskan sebagai staf bendahara yang melakukan pembukuan seperti pengarsipan, melakukan pelayanan di depan untuk melayani pengajuan, dan terlibat dengan pihak luar seperti KPPN serta melakukan proses pencairan dan pelaporan. 2. Darimana sumber keuangan madrasah? Jawaban: Sumber keuangan madrasah bersumber dari kas negara (APBN) 3. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah? Jawaban: Prosedur sesuai dengan RKA-KL dan harus dihabiskan tapi tidak boleh melebihi dari yang sudah ditentukan. 4. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah? Jawaban: Dalam pembukuannya terdapat: a. Buku kas umum, dan b. Buku pembantu pajak Terdapat juga bentuk laporan utama dari kementerian agama seperti SAKPA, SIMAKBMN, MPA dan SAI. SAKPA dan BMN berbentuk buku. MPA dalam bentuk aplikasi online yang terhubung ke pusat. Sedangkan buku kas umum dan pembantu pajak otomatis tercatat dalam aplikasi SPM.
Untuk penerimaan anggaran, terlebih dahulu dari wakil bidang mengajukan ke bendahara untuk mencetak SPM, untuk mencetak SPM maka memasukan data dan jumlah yang diperlukan dan secara otomatis masuk ke dalam pembukuan kas umum dan pembantu pajak. Setiap hari melakukan transaksi atas pengajuan- pengajuan jumlah kotor dan pajaknya tercatat otomatis pada sistem aplikasi SPM. 5. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? Jawaban: Pengalokasian sesuai dengan RKA-KL. RKA-KL merupakan rencana awal yang sudah disepakati bersama maka pengalokasian sudah sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang tertera dalam RKAKL. Bagi yang ingin mencairkan untuk suatu kegiatan maka melakukan pengajuan ke bendahara, kemudian dicairkan dan langsung dialokasikan kepada pihak tersebut yang berkepentingan dalam kegiatan tersebut. Apa yang diajukan, dicairkan dan dialokasikan sama seperti yang tertera dalam RKA-KL. Pengalokasian harus sesuai dengan RKA-KL. 6. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan? Jawaban: Penyusunan dimulai dengan mengajukan ke bendahara dengan menggunakan bukti kas uang muka melalui bendahara kemudian melakukan persetujuan terlebih dulu ke KPA dan PPK, apabila sudah mendapat persetujuan bendahara tinggal mencetak SPM untuk diajukan ke KPPN. Ada beberapa cara untuk pencairannya ada yang secara langsung masuk ke rekening yang bersangkutan dan ada yang melalui rekanan (LS Rekanan). Rekanan adalah pihak ketiga yang
memenuhi kebutuhan pengadaan secara jumlah banyak dan besar. Rekanan biasanya bekerjasama dengan bidang pengadaan yang jumlahnya bersifat banyak dan besar seperti unit computer, printer, kursi-kursi dan sebagainya. Madrasah menjalin kerjasama kepada beberapa CV dan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan terutama sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Terdapat sistem lelang bagi perusahaan atau CV tersebut. Kemudian apabila sudah menjalin kerjasma sistem pencairan langsung dibayarkan kepada pihak rekanan tersebut. 7. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam hal dukungan komite sekolah) Jawaban: Tidak ada. 8. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan? Jawaban: Bendahara, Staf bendahara. Untuk aplikasi pembukuan SAKPA dilakukan oleh Pak Jamingan, BMN dilakukan oleh bidang pengadaan. Buku kas umum dan buku pembantu pajak otomatis diinput dari aplikasi SPM. 9. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan progam madrasah? Jawaban: Iya sesuai, karena sudah tertera dalam perencanaan. 10. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan progam sekolah? Siapa? Jawaban: Pasti ada, Penanggung jawab berasal dari wakil-wakil bidang atau penanggung jawab kegiatan. 11. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan madrasah?
Jawaban: Pihak yang diperbolehkan sesuai penanggung jawab dari kegiatan. Pihak tersebut harus mengajukan dengan membuat RAB terlebih dulu. Dalam RAB tertera nama kegiatan, akun, uraian, nominal serta
penanggungjawab.
Apabila
penanggung
jawab
sudah
menandatangani RAB tersebut barulah bisa dicairkan. 12. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan madrasah? Jawaban: Kendalanya terletak pada laporan dari wakil bidang-bidang ketika laporan
terlambat
maka
proses
pembukuan
mengalami
terhambatnya penyerapan anggaran. 13. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban: Mengatasinya dengan dilakukan rapat.
Staf Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong
Yayat Supriatna
Lampiran 3
Tabel 3.4 Lembar Pengamatan No.
Uraian Pengamatan
Sangat Baik
1.
Kepala Madrasah dalam mengatur tugas Bendahara, Tata Usaha dan Staf lainnya 1) Mengatur bendahara
pekerjaan sesuai
dengan
tugas dan fungsinya. 2) Mengatur
pekerjaan
tata
usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya 3) Mengatur
pekerjaan
staf
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.
Proses pekerjaan bendahara dan staf bendahara. 1) Bendahara
dalam
melakukan
proses
perencanaan keuangan 2) Bendahara
dalam
melakukan
proses
pelaksanaan keuangan 3) Bendahara
dalam
melakukan proses evaluasi dan pertanggungjawaban
Baik
Kurang
Belum
Baik
Baik
4) Bendahara
dalam
melakukan
proses
pelayanan. 5) Staf
bendahara
melakukan
dalam
proses
pengarsipan 6) Staf
bendahara
melakukan
dalam
proses
pelaporan 3.
Proses pekerjaan tata usaha 1) Tata
usaha
dalam
melakukan proses keuangan 2) Kepala Tata usaha dalam
melakukan tugasnya sebaga PPK 3) Koordinasi dan komunikasi Kepala
Madrasah,
Bendahara dan Tata Usaha
Lampiran 4
PROFIL SEKOLAH
1. Profil Madrasah Nama Madrasah
: Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Serpong
Alamat
: Jl.Cendekia Sektor IX, BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan- Banten 15310
Telp/Fax
: +62 21 756 3578/ +62 21 756 35 82
Website
: www.ic.sch.id
Email
:
[email protected]
Kepala Sekolah
: DR. Suwardi,M.Pd.
Luas Tanah
: 5,5 hektar
Tahun Berdiri
: 1996/1997
2. Sejarah Madrasah Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan, pada tahun 1996 BPPT mendirikan SMU Insan Cendekia di Serpong dan di Gorontalo melalui program
penyetaraan IPTEK STEP (Science and Technology Equity
Program) bagi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan pondok pesantren. Pada tahun pelajaran pertama (1996/1997), penerimaan siswa SMU Insan Cendekia diprioritaskan bagi siswa-siswi SMU/MA kelas satu dan siswa-siswi lulusan SMP/MTs berprestasi yang berasal dari pondok pesantren dan sekolah islam lainnya. Akan tetapi, mulai tahun pelajaran kedua (1997/1998) SMU Insan Cendekia member kesempatan pula kepada siswa-siswi SLPT umum dan MTs baik negeri maupun swasta.
Sejak tahun pelajaran 2000/2001 SMU Insan Cendekia baik yang berada di Serpong maupun di Gorontalo dilimpahkan pengelolaannya oleh BPPT kepada Departemen Agama RI. Untuk tetap mempertahankan ciri khas penguasaan IPTEK dan IMTAK, maka dalam pengelolaan dan pembinaannya Departemen Agama dan BPPT terus melakukan kerjasama. Selanjutnya nama SMU Insan Cendekia ditransformasikan menjadi Madrasah Aliyah Insan Cendekia dengan tanpa mengurangi dan mengubah sistem pengajaran secara keseluruhan yang telah berjalan selama ini. Pada tahun 2001, dengan SK Menteri Agama RI, Nomor 490 Tahun 2001 Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Serpong.
3. Visi, Misi,Target Pencapaian, Motto dan Strategi Madrasah
Visi Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam
keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Misi a. Menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, inovatif dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat. b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan professional tenaga pendidik dan kependidikan sesuai perkembangan dunia pendidikan. c. Menjadikan MAN Insan Cendekia sebagai sekolah/madrasah model dalam pengembangan pengajaran IPTEK dan IMTAK bagi lembaga pendidikan lainnya.
Target Pencapaian Madrasah
Diterimanya lulusan MAN Insan Cendekia di perguruan tinggi yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri lebih dari 90% setiap tahun. Diperolehnya prestasi akademik yang baik bagi alumni MAN Insan Cendekia selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terciptanya kehidupan religious di lingkungan madrasah yang diperlihatkan dengan perilaku ikhlas, mandiri, sederhana, ukhuwah, dan bebas berkreasi.
Motto Madrasah Prestasi,Mandiri dan Islami
Strategi Madrasah a. Menjaring calon siswa sebagai input dari lulusan MTs, SLTP Islam, dan SLTP umum Negeri/ Swasta lainnya melalui seleksi yang terbuka, adil, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. -
Tes Psikologi
-
Tes Potensi Akademik (Akademik, Fisika, Biologi, Bahasa Inggris,
Bahasa
Indonesia,
Pend.Agama
Islam,
Kemampuan baca tulis Al-Quran) -
Tes Kesehatan dan Wawancara
b. Mengembangkan proses pembelajaran yang diarahkan pada penguasaan “basic knowledge of science and technology” dan “Leadership life skill” atas dasar “Asah, Asuh, Asih dan Ajrih”. c. Menyiapkan tenaga pendidik yang professional dengan menerapkan “Merit System” dalam bidang kesejahteraannya. d. Menyediakan
sarana
dan
prasarana
guna
mendukung
penguasaan “basic knowledge of science and technology”. e. Mengadakan kerjasama pendidikan dengan berbagai pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri. f. Mengadakan pelatihan berkala bagi guru dan karyawan.
g. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal S2 baik di dalam maupun di luar negeri. h. Menyediakan perpustakaan yang memadai. i. Melakukan studi banding ke sekolah atau lembaga lain. j. Memberikan wawasan IPTEK (tentang penerapan pelajaran MAFIKIB) bagi guru dan siswa secara periodik.
4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan a. Tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan minimal S1 (38 orang) b. Tenaga kependidikan: 1) Pembina Asrama (6 orang) 2) Tata Usaha (16 orang) 3) Laboran (4 orang) 4) Pengelola Perpustakaan (3 orang) 5) Perawat dan ahli gizi (4 orang) 6) Dokter (2 orang) c. Tenaga keamanan dan tenaga kebersihan (17 orang). Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tersebut diseleksi melalui proses seleksi yang terbuka, adil, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Fasilitas Madrasah Fasilitas pendidikan terdiri dari 19 unit gedung permanen di atas tanah seluas 5,5 hektar yang terdiri dari: a. Masjid (dua lantai) dengan kapasitas 500 jamaah. b. Gedung Administrasi (dua lantai). c. Ruang belajar ber-AC terdiri 15 kelas dengan kapasitas 24 siswa tiap kelas.
d. Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, TIK (masing-masing dua ruang), Lab.Bahasa, Lab.Visual dan Lab.Komputer (masing-masing satu ruang dengan kapasitas 24 siswa). e. Laboratorium komputer bagi guru. f. Laboratorium TIK 2 lantai (dilengkapi 50 komputer yang terhubung dengan internet) g. Ruang perpustakaan dengan „sistem otomasi‟ dan sistem perpustakaan digital (digital library) dilengkapi dengan fasilitas internet dan televisi berlangganan. h. Gedung serbaguna, kapasitas 500 orang. i. Dua unit asrama putra dengan kapasitas 185 orang. Masing-masing kamar terdiri dari 4 tempat tidur, 4 lemari, 4 meja belajar dan 2 kamar mandi. j. Dua asrama putri dengan kapasitas 185 orang. Masing-masing kamar terdiri dari 4 tempat tidur, 4 lemari, 4 meja belajar dan 2 kamar mandi. k.
Asrama guru terdiri dari 2 lantai.
l. Gedung pelatihan 2 lantai. m. Rumah dinas kepala madrasah, para wakil kepala madrasah, guru-guru dan pembina asrama. n. Poliklinik umum dan gigi. o. Kantin dengan kapasitas 375 orang. p. Sarana Olahraga (lapangan sepak bola, basket, bola voli, tenis meja dan bulu tangkis).
6. Prestasi Madrasah MAN Insan Cendekia Serpong setiap tahun meluluskan siswanya dengan rata-rata nilai yang diraih dalam Ujian Nasional ( UN) dengan grade A. Disamping itu MAN Insan Cendekia Serpong aktif mengikuti
kegiatan lomba, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Berikut data prestasi siswa di Olimpiade Sains Nasional. Tabel 4.1 Prestasi Siswa Nasional No.
Prestasi Siswa di Olimpiade Sains Nasional
Tahun Pelajaran
1.
Medali Emas OSN Bidang Fisika
2002
2.
Medali Perunggu OSN Bidang Kimia
2005
3.
Medali Perunggu Bidang Astronomi
2005
4.
Medali Perak OSN Bidang Matematika
2005
5.
Medali Emas OSN Bidang Komputer
2006
6.
Medali Perak dan Perunggu CSN Bidang Kimia
2006
7.
Medali Perak OSN Bidang Fisika
2006
8.
Medali Perak OSN Bidang Biologi
2007
9.
Medali Perak OSN Bidang Komputer
2007
10.
Medali Perunggu OSN Bidang Astronomi
2007
11.
Medali Perunggu OSN Bidang Biologi
2007
12.
The Best Teori OSN Bidang Biologi
2007
13.
Medali Perak OSN Bidang Astronomi
2008
14.
Medali Perak OSN Bidang Astronomi
2008
15.
Medali Perak OSN Bidang Ekonomi
2008
16.
Medali Perak OSN Bidang Ekonomi (2 Buah)
2009
17.
Medali Perak OSN Bidang Astronomi
2009
18.
Medali Perak OSN Bidang Biologi
2009
19.
Medali Perak OSN Bidang Kebumian
2009
20.
Medali Perunggu OSN Bidang Astronomi
2009
21.
Medali Perunggu OSN Bidang Biologi
2009
22.
Medali Perunggu Bidang Matematika
2009
23.
Medali Perunggu OSN Bidang Biologi
2009
24.
Medali Perunggu OSN Bidang Kebumian
2009
Berikut data Prestasi siswa di Olimpiade Sains Internasional. Tabel 4.2 Prestasi Siswa Internasional No. Prestasi Siswa di Olimpiade Sains Internasional Tahun Pelajaran 1.
Peserta Olimpiade Kimia Denmark
2001
2.
Medali Emas Olimpiade Fisika Bali
2002
3.
Medali Perak Olimpiade Biologi Kanada
2007
4.
Peserta Karantina Olimpiade Astronomi
2009
5.
Peserta Karantina Olimpiade Astronomi
2010
6.
Peserta Karantina Olimpiade Biologi
2010
7.
Peserta Karantina Olimpiade Kebumian
2010
7. Sebaran Alumni Sebaran alumni SMU/MA Insan Cendekia Serpong mulai dari lulusan angkatan I (1997/1998) sampai dengan lulusan angkatan XI (2008/2009): Tabel 4.3 Sebaran Alumni No.
Universitas
1998-2008
2009
Jumlah
%
1.
ITB
278
55
333
34,54
2.
UGM
166
21
187
19,40
3.
UI
130
22
152
13,77
4.
UNPAD
57
2
59
6,12
5.
Lain-lain
141
9
150
15,56
6.
SWASTA
38
0
38
3,94
7.
Overseas University
Japan
16
1
17
1,76
Malaysia
7
0
7
0,73
Germany
7
0
7
0,73
Egypt
4
0
4
0,41
United States
3
0
3
0,31
Korea
2
0
2
0,21
Russia
1
0
1
0,10
Australia
1
0
1
0,10
Singapore
3
0
3
0,31
854
110
964
TOTAL
Lampiran 5
DATA TENAGA PENDIDIK MAN Insan Cendekia Serpong No. 1.
Nama Suwardi,M.Pd.
Jabatan/ Tugas Kepala Madrasah
2.
Urip Mulyono
Kepala Urusan Tata Usaha
3.
Ahmad Imam Satria, Wakamad Bidang M.Hum. Kesiswaan Guru Bhs. Inggris Drs. Kris Djuli Wakamad Sarana & Wahono Prasarana Guru Olah raga Pahrurroji M. Wakamad Bukhori, M.A. Keasramaan Pembina Asrama Putra Fiestyo Agung Wakamad Humas Jakarta, 6 Juli 1978 Prabowo,M.P.Fis Guru Fisika Rumah Dinas Guru HP: 0815 877 9427 Dra. Persahini Sidik, Wakamad Jakarta, 17 Mei 1964 M.Si. Kurikulum Jl. Pakis III Blok i.2/5 Sektor Guru Biologi 1.7 BSD HP: O816 955 892 Dra. Renelita Guru Biologi Jakarta, 14 Maret 1965 Artati,M.Si. Jl. Tanjung 1 Blok i.2/13 Sektor 1.1 BSD HP: 0816 4848 661 Drs. Japar,M.P.Kim Guru Kimia Ponorogo, 22 April 1967 Rumah Dinas Guru HP: 0812 815 9970 Ir. Elly Haswani, Guru Fisika Aromantai, 16 September M.Pd. 1966 Rumah Dinas Guru HP: 0852 1615 0062
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Alamat Blitar, 7 Agustus 1968 Rumah Dinas Kepala Madrasah HP: 0813 5613 2002 Pemalang, 7 Mei 1966 Jl. Pelabuhan Ratu 48 Rt 017/04 Suradita, Cisauk, Tangsel HP: 0857 1855 2066 Jakarta, 17 Januari 1977 Rumah Dinas Guru HP: 0812 9844 237 Jakarta, 12 Juli 1966 Rumah Dinas Guru HP: 0813 11 409 940 Bogor, 12 April 1976 Rumah Dinas Guru HP: 0815 922 5036
11.
Dra. Sartini Guru Kimia Subaryatun, M.Pd.
12.
Dra. Sri Hartini
Guru Ekonomi
13.
Dra. Nurhayati, M.Pd.
Guru Geografi
14.
Dra. Fatri Amida
Guru Ekonomi
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Yogyakarta, 5 April 1967 Jl. Perkici XI EB 2/27 Sektor 5 Bintaro Jaya HP: 0812 815 9985 Kudus, 29 Mei 1967 Taman Sari Bukit Damai, C.3 no.30 Curug Gunung Sindur HP: 0813 1562 2623 Bogor, 4 Oktober 1967 Taman Sari Bukit Damai, C.3 no.29 Curug Gunung Sindur HP: 0813 1121 4682
Bukit tinggi, 12 Oktober 1967 Rumah Dinas Guru HP: 0815 992 1455 Dra. Yelnita Nova Guru Fiqih Payakumbuh, 10 November 1968 Rumah Dinas Guru HP: 0813 9006 3424 Drs. Nuryanto Guru Fisika Tulung Agung, 11 Mei 1968 Serpong City Pradise, E.9 No.51-52, Tangsel HP: 0857 1451 0095 Tubagus Sedyayunta, Guru TIK Magetan, 30 Desember 1968 MMSI Taman Sari Bukit Damai, C.3 no.29 Curug Gunung Sindur HP: 0813 1988 3068 Dra. Rini Kristianti Guru Bimbingan Bandung, 21 Juni 1968 Konseling Serpong City Pradise, E.1 No.10, Tangsel HP: 0812 9686 548 Susi Guru Kimia Jombang, 26 Agustus 1969 Pawartiningtyas,S.Pd. Rumah Dinas Guru HP: 0852 1876 1666 Kusen,M.Pd Guru Bahasa Cirebon, 28 Juni 1969 Indonesia Rumah Dinas Guru HP: 0818 0707 9660 M. Bahrul Ulum,Lc. Guru Bahasa Arab Jakarta, 15 Agustus 1969 Jl. Cilamaya Raya 47 Rt 11/04 Perum Suradita, Cisauk, Tangerang
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
HP: 0818 477 837 Surabaya, 5 Mei 1970 Serpong City Pradise, E.9 No.51-52, Tangsel HP: 0857 1451 0096 Gustinefa, M.Pd. Guru Bahasa Inggris Dumai, 4 Agustus 1972 Amarapura Blok B.2 No. 24 Kademangan Setu Tangsel HP: 0813 100 55 709 Yuna Puteri Guru Bahasa Inggris Ngawi, 19 Maret 1980 Kadarisman, S.S Mutiara Sentosa, Blok F no.1 Pasir Putih Depok HP: 0815 831 2254 Eneng Uswatun Guru Bahasa Inggris Pandeglang, 10 Agustus 1984 Hasanah, M.Pd. Bukit Dago, Blok E. 15 no.7 Rawakalong Bogor HP: 0818 199 684 Abdul Jalil,MA. Guru Quran Hadist Nganjuk, 1 Januari 1973 Jl. Cisauk Raya No.10 Rt 03/05 Cisauk Girang Tangsel. HP: 0813 1457 9001 Rapiq, S.S. Guru Bahasa Bogor, 20 November 1974 Indonesia Taman Sari Bukit Damai, C.3 no.37 Curug Gunung Sindur HP: 0857 8075 3235 Ipik Ernaka,M.Hum. Guru Sejarah Kuningan, 6 Desember 1974 Pondok Mutiara Sasak Panjang Blok E2 No.5 Tajur Halang Bogor HP: 0819 3261 6920 Away Baidhowy,MA Guru Aqidah Akhlak Jakarta, 10 Mei 1972 Batan Indah, Blok J 31 Serpong HP: 08180 8888 345 Muhammad Guru SKI/Ketua Panangkalan, 7 Februari 1970 Ihsanuddin,M.Hum. UPT Perpustakaan Telaga Kahuripan, Candraloka AA.6/3 Parung Bogor HP: 0812 9616 338 Rita Suzana,M.P,Mat. Guru Matematika Manggar Belitung, 17 Juni 1971 BSD sector XII-2 Blok H.5 Etty Poejiastuti, S.si
Guru Biologi
32.
Darno Raharjo,S.Pd.
33.
Siti Sofiatun, S.Si.
34.
Hilman Setiawan,S.Si
35.
Deni Samsudin Permana, S,Pd.
36.
Metig Wahyuni,S.Si
37.
Tina Yulistania,S.Pd
38.
Erwin Supriatna,S.Pd.
39.
Arthi Riyani Kurniawati.S.Si.
40.
Diah S.Si
41.
Muhammad Zaenuri,Lc.
42.
Eka Retnosari, S.Pd.
43.
Yus Kusnandar,S.Pd.
Dwi
Ayuningtyas.
No. 1 Serpong HP: 0812 9601 675 Guru Matematika Brebes, 28 April 1980 Jl. Raya Serpong Rt. 01/04 No.32 HP: 0813 1025 5353 Guru Matematika Jakarta, 8 November 1976 Rumah Dinas Guru HP: 0818 0785 8090 Guru Fisika Jakarta, 3 September 1972 Puri Serpong 2, Blok D.1/29 Tangsel HP: 0813 1441 2086 Guru Kimia Bandung, 28 April 1978 Perum Villa Tekno Blok C no.1 Rt 07/03 Kademangan Tangsel HP: 0857 1828 6826 Guru Biologi Jakarta, 16 Oktober 1981 Rumah Dinas Guru HP: 0856 8585 619 Guru Biologi Bandung, 30 Oktober 1981 Rumah Dinas Guru HP: 0812 2322 214 Guru Sejarah Bandung, 31 Maret 1984 Rumah Dinas Guru HP: 0813 2137 4105 Guru Matematika Sleman, 17 Oktober 1982 Rumah Dinas Guru HP: 0878 3810 2526 Guru Matematika Lampung, 6 Maret 1987 Jl. Purnawarman Raya, Purnawarman Residence No.6 Pisangan Ciputat Timur HP: 0856 1150 190 Guru Bahasa Arab Kudus, 11 Maret 1981 Rumah Dinas Guru HP: 0812 8439 4324 Guru Bahasa Bandung, 20 Juli 1984 Indonesia Rumah Dinas Guru HP: 08180 9210 110 Guru PKn Bandung, 29 September 1985
44.
Tri Haryanto,S.Pd.
Guru Geografi
45.
Atmira Satya Guru Sosiologi Mahardika,S.Pd.
46.
Chairul Huda, S.Ag.
47.
Evi Siti S.Ag.
48.
Kusdiniyah,S.Ag.
49.
Eva Novita, MA.
50.
Mashuri, M. Th. I.
Pembina Asrama Putra/Guru PAI
Fauziah, Pembina Asrama Putri/Guru SKI Pembina Putri/Guru Akhlak Pembina Putri/Guru Arab Guru Agama
Asrama Akidah Asrama Bahasa
Rumah Dinas Guru HP: 0852 2173 9162 Jakarta, 28 Februari 1983 Rumah Dinas Guru HP: 0856 1950 943 Sukoharjo, 7 Mei 1988 Rumah Dinas Guru HP: 0856 4726 2896 Rembang, 27 Mei 1972 Rumah Dinas Guru HP: 0813 1103 8208 Bandung, 13 Oktober 1971 Rumah Dinas Guru HP: 0813 1638 3235 Jakarta, 15 April 1977 Rumah Dinas Guru HP: 0816 1183 225 Tangerang, 20 Nopember 1978 Rumah Dinas Guru HP: 0812 2281 0651 Blitar, 1 Maret 1966 Rumah Dinas Guru
Lampiran 6
DATA TENAGA KEPENDIDIKAN MAN Insan Cendekia Serpong No.
Nama
Jabatan/Tugas
Alamat
1.
Muhammad Syahril
Pelaksana
Bogor, 3 Juni 1977
Ketatausahaan
Griya Serpong Asri, Blok Anyelir 8 No. 11 Cisauk HP: 0817 9936 779
2.
Nastiti
Nurhartini, Laboran Kimia
A.Md.
Subang, 20 September 1974 Serpong City Paradise, Blok E3 no.35 Tangsel HP: 0815 813 1081
3.
Imron,S.Kom.
Laboran Fisika
Jakarta, 31 Maret 1983 HP: 0815 8545 5237
4.
Muzdalifah
Perawat
Tangerang, 5 April 1981 Jl. Cisauk Raya No.10 Rt 03/05
Cisauk
Girang
Tangsel HP: 0813 1401 6081 5.
Sari Puspa
Perawat
Griya Serpong Asri Blok Dahlia 9 Np.5 Cisauk HP: 0817 791 875
6.
Puji Lestari
Perawat
Margomulyo, 20 Oktober 1986 Asrama Gedung G HP: 0821 2573 2694
7.
Bayu Agung Nugroho
Perawat
Lampung, 28 Maret 1987 Asrama Gedung G
HP: 0856 2545 755 8.
Nurfitriyani
Staf Perpustakaan
Bogor, 9 Juli 1983 Villa Dago Tol Blok F4 No.5 Sarua Ciputat HP: 0813 8839 2781
9.
Arieni Delia Sari
Staf Perpustakaan
Bogor, 2 Januari 1985 Jl. Harapan Rt 03/03 No.6 Kampung Kekupu Depok HP: 0856 9166 5915
10.
Suyitno
Pelaksana
Pacitan, 7 November 1961
Ketatausahaan
Jl. Sunan Kalijaga No.15 Rt 001/10
Larangan
Indah
Tangerang HP: 0813 9881 3028 11.
Weka Aditia Bakti
Pelaksana
Jakarta, 20 September 1985
Ketatausahaan
Ciater Barat No. 30 Rt 01/011 Serpong Tangsel HP: 021 7588 4381
12.
Jamingan
Pelaksana
Jl. Baru LUK blok M5 Rt
Ketatausahaan
05/07
Bakti
Jaya
Setu
Tangsel HP: 0852 1610 1070 13.
Mubin Saragih
Pelaksana
Tambun, 21 Desember 1963
Ketatausahaan
Kp. Buaran Rt 03/06 Buaran Serpong Tangsel HP: 0812 8020 5340
14.
Pujiman
Pelaksana
Munggangsari, 15 Februari 1969
Kp.
Buaran
Rt
01/03
Serpong Tangsel HP: 0812 8854 205 15.
Hartamto
Pelaksana
Pekuncen, 8 Maret 1966 Bukit Dago Blok F7/No.3 Rawa Kalong Bogor HP: 0812 1914 9982
16.
Khusnul Rinalistanti
Pelaksana
Cilacap. 5 April 1976 Ciater Raya No.48 Rt 01/06 Ciater BSD HP: 0813 8912 2720
17.
Iwanto
Pelaksana
Kp. Kedokan Rt 010/02
Ketatausahaan
Desa Cibogo Cisauk HP: 0812 8267 2663
18.
H. Setia Basuki
Pelaksana
Tegal, 10 Oktober 1967 Griya Cimangir Blok. C3/4 Rt 02/013 Gunung Sindur Bogor HP: 0813 1156 7085
19.
Suhali
Pelaksana
Tangerang, 9 Mei 1969
Ketatausahaan
Ciater Rt 07/03 Serpong HP: 0813 8123 0287
20.
TB. Mahmudin,S.IP.
Pelaksana
Tangerang,
1
Desember
1969 Ds Sampora Rt 03/03 No.33 Cisauk Tangsel HP: 0813 1109 4306 21.
Yayat Supriatna
Pelaksana
Malangbong, 16 Oktober
1973 Ciater Barat Rt 001/011 Serpong Tangsel HP: 0813 9988 1266 22.
Amin
Pelaksana
Tangerang, 21 April 1974
Ketatausahaan
Kp. Poncol Rt 11/06 Lengkong Weta Serpong HP: 012- 9514 8913
23.
Rahmat
Pelaksana
Tangerang, 12 Juni 1973
Ketatausahaan
Ciater Rt 02/06 Tangsel HP: 0813 8869 5158
24.
Saleh
Pelaksana
Indramayu, 14 Mei 1961
Ketatausahaan
Rumah Dinas Pegawai HP: 0852 1361 5820
25.
Sopian
Pelaksana
Tangerang,
Ketatausahaan
1982
10
Februari
Kp.Set Rt 02/02 Buaran HP: 0813 1507 3346 26.
Ayu Maharani
Pelaksana
Tangerang, 4 Agustus 1990
Ketatausahaan
Kavling
Serpong
Jl.Cenadana II Rt 05/04 HP: 021 9770 4565 27.
Mahmur
Pelaksana
Tangerang, 7 Februari 1976
Ketatausahaan
Ciater Rt 07/03 Serpong Tangsel HP: 0812 8364 5020
28.
Yopi Sunandar
Pelaksana
Bogor, 13 Juli 1984
Ketatausahaan
HP: 0857 1027 9815
29.
Yana Suryana
Pelaksana
Tasikmalaya, 5 Desember
Ketatausahaan
1976 HP: 0813 9815 0871
30.
31.
32.
Rusdi
Didin
Muhajas
Pelaksana
Tangerang, 15 Juli 1985
Ketatausahaan
HP: 0878 7886 2553
Pelaksana
Bogor, 4 Juni 1976
Ketatausahaan
HP: 0818 0662 9723
Pelaksana
Tasikamalaya, 30 Desember
Ketatausahaan
1988 HP: 0857 1175 1491
33.
Naip
Cleaning Service
Tangerang, 14 Maret 1976 Ciater Tengah Rt 02/06 HP: 021 3678 2139
34.
Saini
Cleaning Service
Tangerang, 10 Maret 1982 Kp. Perigi Rt 07/04 HP: 0838 9575 2545
35.
Anita Karolina
Cleaning Service
Tangerang, 18 Juli 1980 Lengkong Karya Rt 018/05 HP: 021 9915 6403
36.
Daim
Cleaning Service
Tangerang, 25 Agustus 1979 HP: 0856 78730 19
37.
Mustakim
Cleaning Service
Tangerang, 23 Juli 1978 HP: 021 9031 4352
38.
Asmat
Cleaning Service
Bogor, 5 Oktober 1968 HP: 0812 8679 4132
39.
Bakri
Cleaning Service
Tangerang,
4
November
1977 HP: 0812 8172 7747
40.
Hendri
Cleaning Service
Tangerang,
14
Februari
1990 HP: 021 9683 7630 41.
Syamsudin
Cleaning Service
Tangerang, 5 Oktober 1983 HP: 0857 1852 3400
42.
Endang Hidayat
Cleaning Service
Tasikmalaya, 19 Desember 1982 HP: 0852 2389 6711
43.
Niang
Petugas Taman
Tangerang 10 Mei 1965
44.
Jaelani
Petugas Taman
Bogor, 14 Oktober 1974
45.
Rusman
Petugas Taman
Parung Panjang, 2 Mei 1979
46.
Jumari
Petugas Taman
Tangerang, 7 April 1988 HP: 0857 1712 1987
47.
Nurdin
Petugas Taman
Tasikmalaya, 20 Agustus 1982 HP: 0853 5345 2524
48.
Surato
Cleaning Service
Wonogiri, 4 Mei 1977 HP: 0812 8428 077
49.
Herman
Petugas Security
Tangerang,
11
Februari
1974 HP: 021 9058 8925 50.
Nedih Rahayu
Petugas Security
Tangerang, 15 Agustus 1976 HP: 0852 1523 8860
51.
Saeful Bahri
Petugas Security
Tangerang, 19 Agustus 1984 HP: 0857 1856 1104
52.
Didi Wijaya
Petugas Security
Tangerang,
2
November
1973 HP: 021 6082 7210
53.
Robi Darwis
Petugas Security
Bogor, 20 Juni 1986 HP: 021 9163 2801
54.
Juadih
Petugas Security
Tangerang,
9
September
1976 HP: 0856 9539 2823 55.
Mulyadi
Petugas Security
Tangerang,
8
Desember
1975 HP: 021 9913 3521 56.
Dodi Sutrisna
Petugas Security
Tangerang, 19 September 1980 HP: 0856 9301 6714
57.
Nur Solihin
Petugas Security
Tangerang,
5
November
1986 HP: 0838 7857 1155 58.
Kadung Reza
Petugas Security
Tangerang, 17 Juni 1966 HP: 0812 1090 8983
59.
drg.
Futiha
Sari Dokter Gigi
Hayuni 60.
drg. Esti Puspita Sari
Jakarta, 17 Juli 1986 HP: 0856 7760 474
Dokter Gigi
Blora, 29 Desember 1983 HP: 0857 775 63971
61.
dr. Fuaddimal
Dokter Umum
Lubuk Basung, 31 Maret 1964
62.
dr. Rita Inastuti
Dokter Umum
Brebes, 3 Oktober 1962
Lampiran 7
Struktur Organisasi MAN Insan Cendekia Serpong
Penyelenggara Kemenag RI/Kanwil Kemenag
Komite Madrasah
Kepala Madrasah Kepala Umum Tata Usaha
Staf Tata Usaha
WKM
WKM Kesiswaan
WKM Humas & Pengem. SDM
WKM Keasramaan dan IMTAK
Kurikulum
Koordinator
Koordinator
Koordinator
Koordinator
WKM Sarana dan Prasarana
UPT
Guru Mata Pelajaran
Guru Bimbingan dan Konseling
Siswa
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran 10
Lampiran 11
Lampiran 12
Lampiran 13
Lampiran 14
Lampiran 15
Lampiran 16
Lampiran 17
Lampiran 18
BIODATA PENULIS
Dewi Arianti, NIM 1110018200039, Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Penulis
lahir di Tangerang 20 Mei 1992.
Bertempat Tinggal di Permata Pamulang Kavling Pilihan Blok D no.5 Tangerang Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Orang tua penulis ialah Bapak Suwondo dan Ibu Sarti. Riwayat pendidikan di SDN Babakan IV tahun 1998 - 2004, SMPN 7 Tangerang Selatan tahun 2004 - 2007 dan SMAN 7 Tangerang Selatan tahun 20072010. Perguruan Tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010-2014. Organisasi yang pernah diikuti selama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu UKM Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta sebagai anggota dan HMJ (Himpunan Mahasiswa
Jurusan)
[email protected].
Manajemen
Pendidikan.
Alamat
email
