PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN MEDIS. Oleh :

Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, SH., M.Hum. Penerapan Hak...

15

PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN MEDIS Oleh : Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Abstract Therapeutic transactions between doctors and patients rights and obligations for both of them that should be implemented in a balanced way, but in fact those rights and obligationscan not be implemented in a balanced manner. It happened because the position of the doctor in knowledge and skills in the field of health is superior to the patient, so the doctor constantly over the relationships of domination. Such relationships lead to impaired patients, and as a result further course of patients as consumers in the medical services he did not get protection. Therefore the aim of this study was to investigate and analyze whether the patient can be said as a consumer, as well as whether the rights and obligations of a patient as a consumer in the medical services. Based on the findings and analysis revealed that patients can be categorized as a consumer is the consumer in health care from the doctor but for the patient lay and lack of understanding of their rights and obligations. Rights and obligations that protect the patient, laid down in Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, as well as Article 58 of Law No. 36 Year 2009 on Health, although implementation is not maximized because still a lot of disregard for the rights of patients. Therefore it is necessary socialization continuously so that the protection of patients as consumers of healthcare services be realized. Keywords : Rights and Responsibilities Patient, Consumer, Medical Services. Abstrak Transaksi terapeutik antara dokter dan pasien menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya yang harus dilaksanakan secara seimbang, namun kenyataannya hak dan kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan secara seimbang. Hal itu terjadi karena posisi dokter secara ilmu pengetahuan dan ketrampilan dibidang kesehatan lebih unggul dibanding pasien, sehingga dokter senantiasa lebih dominasi hubungan itu. Hubungan yang demikian mengakibatkan pasien dirugikan, dan akibat lebih lanjut tentunya pasien sebagai konsumen dalam pelayanan medis merasatidak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisisapakah pasien dapat dikatakan sebagai konsumen, serta apakah hak dan kewajiban dari seorang pasien sebagai konsumen dalam pelayanan medis. Berdasarkan temuan dan analisis terungkap, bahwa pasien dapat dikategorikan sebagai konsumen yaitu konsumen dalam pelayanan kesehatan dari dokter namun karena pasien awam dan kurang memahami hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban itu melindungi pasien, yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang


16

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun pelaksanaannya belum maksimal karena masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak pasien. Oleh karena itu perlusosialisasi secara terus menerus agar perlindungan bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan segera terwujud. Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Pasien, Konsumen, Pelayanan Medis. A. PENDAHULUAN

punya uang. Pelayanan kesehatan

1. Latar Belakang Masalah

pada hakekatnya diberikan melalui

Perkembangan

bidang

bentuk pengobatan dan perawatan.

membuat

Petugas kesehatan, medis dan non

pemangku

kepentingan

medis, bertanggung jawab untuk

pemberi

pelayanan

memberi pelayanan yang optimal.

kesehatan dewasa ini peranan dibidang kesehatan

seperti

rumah

sakit,

Sedangkan tenaga medis , dalam hal

dokter, perawat serta tenaga medis

ini dokter memiliki tanggung jawab

yang lain ditunjang untuk lebih dapat

terhadap pengobatan yang sedang

memberikan

dilakukan.

pelayanan

kesehatan

yang berkualitas serta sesuai dengan

Dokter

serta

pihak-pihak

standart pelayanan yang berlaku agar

yang berkecimpung dalam pelayanan

masyarakat sebagai konsumen dapat

kesehatan

merasakan pelayanan yang diberikan.

memberikan

Pelayanan kesehatan sebagai

dituntut

untuk

pelayanan

dapat yang

berkualitas kepada pasien. Dalam

pelayanan jasa

mempunyai sifat

Undang-undang No 36 Tahun 2009

khusus, karena

Konsumen yang

tentang Kesehatan sebagai pengganti

menggunakan

jasa

pelayanan

dari UU No 23 Tahun 1992 yang

kesehatan biasanya dalam kondisi

melihat persoalan kesehatan sebagai

sakit, prihatin, panik dan tegang

faktor utama dan investasi berharga

sehingga konsumen terpaksa tidak

yang

dapat

atau

pada sebuah paradigma baru yaitu

untuk

paradigma sehat yaitu paradigma

menunda

mengesampingkan mendapatkan

jasa

pelayanan

kesehatan meskipun mereka tidak

pelaksanaannya

kesehatan

yang

didasarkan

mengutamakan

upaya promotif dan preventif tanpa

17


mengabaikan

kuratif

rehabilitatif.

dan

menimbulkan

adanya

hak

dan

Selanjutnya pasal 2

kewajiban bagi keduanya. Dimana

Undang-undang no 29 tahun 2004

bila kita berbicara hak dan kewajiban

menyatakan

praktek

pasti tidak akan lepas dari upaya

Pancasila

perlindungan hukum. Seperti yang

ilmiah,

diatur dalam Undang-undang Nomor

kemanusian,

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

perlindungan

Konsumen.

bahwa

kedokteran

berasaskan

berdasarkan manfaat,

pada

nilai

keadilan,

keseimbangan

serta

dan keselamatan pasien. Sedangkan tujuannya

adalah

perlindungan

memberikan

kepada

pasien,

Berbicara masalah konsumen maka tidak akan lepas dari yang namanya perlindungan konsumen.

mempertahankan dan meningkatkan

Sedangkan

mutu

pelayanan

diberikan

oleh

memberikan

bila

kita

berbicara

medis

yang

masalah perlindungan tentunya akan

dokter

serta

membicarakan masalah

kepastian

hukum

kepada masyarakat1 .

hak dan

kewajiban. Demikian pula dalam pelayanan kesehatan, maka untuk

Pelayanan kesehatan berawal

dapat

memberikan

perlindungan

dari hubungan kepercayaan antara

kepada pasien,

dokter

memahami hak dan kewajiban yang

dan

pasien

perkembangannya

yang

sering

dalam disebut

dengan transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik

yang artinya

para pihak harus

melekat padanya. Pasien sebagai penerima jasa pelayanan

kesehatan

adalah suatu transaksi atau perjanjian

berhubungan dengan

untuk

kesehatan

menentukan

terapi

atau

sebagai

yang

dokter/tenaga pemberi

jasa

memberikan jasa penyembuhan yang

pelayanan kesehatan, ketika pasien

paling tepat bagi pasien oleh seorang

tersebut

dokter.

dokter

pasien tersebut atau keluarganya

dengan seorang pasien yangtertuang

dapat melayangkan gugatan kepada

dalam

dokter melalui Majelis Kode Etik

Hubungan

perjanjian

antara

terapeutik

merasa

Kedokteran 1

Pasal 3 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Paktek Kedokteran.

dirugikan

(MKEK),

maka

pengadilan

serta pihak-pihak terkait. Pasien

18


dapat menggugat ganti rugi kepada

pertanyaan

dokter atau tenaga kesehatan pemberi

dikatakan sebagai konsumen? Serta

jasa pelayanan kesehatan karena

apakah

telah melakukan perbuatan melawan

seorang pasien

hukum, yang menimbulkan kerugian

dalam pelayanan medis?

sebagai akibat dari kelalaian atau

2. Data dan Metoda

kesalahan dalam melakukan tindakan medik.

terkait

dengan

permasalahan

pasien

dapat

hak dan kewajiban dari sebagai konsumen

Kajian ini difokuskan pada : a) Subjek

Apa yang diuraikan tersebut

apakah

penelitian

transaksi

terapeutik antara dokter dan pasien yang

menimbulkan

hak

dan

perlindungan hukum bagi pasien

kewajiban bagi keduanya, dan b) isu

selaku konsumen jasa pelayanan

penelitiannya

medis

hak dan kewajiban pasien sebagai

cukuplah

dipahami.

Mengingat dewasa ini banyak sekali

konsumen

kasus gugatan atau tuntutan hukum

kesehatan.

adalah

pelaksanaan

dalam

pelayanan

kepada dokter, tenaga medis lain

Jenis penelitian ini adalah

yang diajukan masyarakat konsumen

yuridis empiris, dengan pendekatan

jasa medis yang menjadi korban dari

kualitatif.

tindakan malpraktik atau kelalian

pelayanan kesehatan di beberapa

medik, dan beberapa faktor yang

Rumah Sakit, Puskesmas dan praktik

melatar

dokter pribadi

belakangi

munculnya

Lokasi

penelitiannya

yang ada di Kota

gugatan malpraktik dalam pelayanan

Semarang.

medis

pengambilan lokasi penelitian ini

semuanya

berangkat

dari

adanya kerugian psikis dan fisik

adalah

korban.

merupakan ibukota propinsi Jawa

Mulai

dari

kesalahan

bahwa

Pertimbangan

diagnosis yang mengimbas pada

Tengah, dimana

kesalahan

Sakit

kelalaian

terapi dokter

hingga pasca

pada

Umum

Kota

Semarang

terdapat Rumah Dr

Kariadi

yang

operasi

merupakan Rumah Sakit Umum

pembedahan seorang pasien serta

yang menjadi rujukan dari Rumah

faktor-faktor lain.Berdasarkan dari

Sakit

uraian diatas maka memunculkan

maupun Puskesmas. Disamping itu

Umum

Daerah

(RSUD)

19


penduduk Kota Semarang sebagai

verifikasi

ibu kota propinsi mempunyai budaya

kesimpulan.

dan pola hidup sebagaimana kota

berbentuk siklus ini diharapkan akan

besar pada umumnya. Sumber data

menghasilkan data yang representatif

penelitian ini terdiri dari sumber data

dan relevan dengan masalah yang

primer dan sumber data sekunder.

diteliti. Menurut Matthew B.Miles-

Sumber

data

A.Michael

langsung

dari

primer

diperoleh

lapangan

melalui

data

pendekatan

berobat

mencakup

berpraktik

dokter

yang

di Rumah Sakit dr

Kariadi, di Puskesmas Jatingaleh,

penarikan

Kegiatan

yang

Huberman,

secara

sederhana dalam penelitian dengan

wawancara dengan para pasien yang maupun

atau

kualitatif, kegiatan

analisanya

pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau kesimpulan,.

Puskesmas Halmahera, Puskesmas Pandanaran, Puskesmas dr Wahidin

B. PEMBAHASAN

maupun beberapa praktik dokter

1. Posisi Hukum Dokter

pribadi yang ada di Kota Semarang.

Pasien

dan

Sumber data sekunder berupa bahan

Apabila Berbicara mengenai

hukum, baik bahan hukum primer,

posisi pasien hingga saat ini masih

bahan hukum sekunder dan tertier

terdapat perbedaan pandangan atau

yang terdiri dari regulasi kebijakan

pendapat untuk menyebut kedudukan

negara tentang kesehatan, regulasi

atau posisi pasien yaitu apakah

praktik kedokteran, regulasi tentang

pasien

rumah sakit, buku-buku serta bahan

konsumen atau bukan. Perbedaan ini

pustaka yang diperoleh melalui studi

terjadi antara kelompok masyarakat

kepustakaan. Dalam menganalisis

yang

data, peneliti melakukan kegiatan

perlindungan

yang berulang-ulang, berlanjut terus

kelompok

menerus, yang bergerak dalam empat

profesi kedokteran.

siklus kegiatan secara bolak-balik, yaitu: koleksi data, reduksi data, display

(penyajian)

data

dan

dapat

disebut

bergerak

Ada

dalam

bidang

konsumen masyarakat

3

dikemukakan

sebagai

serta dibidang

argumentasi praktisi

yang medis


berkaitan dengan pendapat bahwa

konsumen

pasien bukanlah konsumen yaitu :

pemakai barang dan/atau jasa yang

a. UU

konsumen

tersedia dalam masyarakat, baik bagi

hanyalah

kepentingan diri sendiri keluarga,

menyangkut bidang perdagangan

orang lain, maupun mahluk hidup

tidak

lain

Perlindungan

cakupannya

untuk

jasa

pelayanan

medik.

dan

diperdagangkan”.

b. Pelayanan medis spesifikasinya sangat

adalah

khas

sehingga

diperlakukan komiditas

tidak

sebagaimana perdagangan

pada

umumnya.

“setiap

20

orang

tidak

untuk

Berdasar

pasal

tersebut dapat dikatakan konsumen adalah pemakai barang dan jasa, sementara

itu

pasien

adalah

pengguna jasa kesehatan, oleh karena itu maka pasien dapat dikatakan

c. Dalam hal class action menurut

sebagai konsumen, sedangkan dalam

para dokter bila diterapkan dalam

Pasal 1 angka 10 UU No 29 Tahun

hukum kedokteran maka hal ini

2004 tentang Praktek Kedokteran

akan mengingkari hakekat profesi

pasien adalah “setiap orang yang

kedokteran yang bersifat spesifik,

melakukan konsultasi masalahnya

personal dan individual.

untuk

Sedangkan YLKI menyatakan

memperoleh

kesehatan

yang

diperlukan

baik

maupun

tidak

bahwa pasien dapat disebut sebagai

secara

konsumen

langsung kepada dokter atau dokter

yaitu

konsumen

jasa

pelayanan kesehatan dimana bentuk

langsung

pelayanan

gigi”.

pelayanan jasa kesehatan itu tidak

Sementara itu Pasal 1 ayat 3

terlepas dari unsur-unsur ekonomis

UU No 8 Tahun 1999 tentang

yaitu

Perlindungan

adanya

biaya-biaya/

Konsumen

pembayaran yang harus ditanggung

dimaksud

oleh

adalah setiap orang perorangan atau

pasien

terhadap

pelayanan

dokter maupun rumah sakit. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan

Konsumen,

dalam Pasal 1 butir 1, yang dimaksud

dengan

pelaku

yang usaha

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

yang

berkedudukan

didirikan atau

dan

melakukan

21


kegiatan negara

dalam

wilayah

Republik

hukum

Indonesia

sebagai orang awam terhadap ilmu

baik

kedokteran

bersama-sama

mengetahui

melalui perjanjian menyelenggarakan

dideritanya

kegiatan

berbagai

penyembuhannya dan pada akhirnya

bidang ekonomi. Selanjutnya dalam

pasien membutuhkan orang yang

penjelasan Pasal 1 ayat 3 tersebut

dipercaya

menyatakan bahwa yang termasuk

menyembuhkan

penyakitnya.

dalam

Kepercayaan

inilah

sendiri,maupun

usaha

dalam

pengertian

adalah

pelaku

perusahaan,

usaha

korporasi,

importir, pedagang distributor dan

sehingga

ia

tidak

penyakit maupun

yang cara-cara

akan

pasien

mampu

yang

mengakibatkan kedudukan dokter menjadi lebih tinggi dari pasien.

lain-lain.

Hubungan yang terjadi antara

Dalam hubungan antara dokter

dokter dan pasien pada akhirnya

dengan pasien salah satu faktor

akan

penting yang menjadi dasar dari

hukum berupa

hubungan tersebut adalah adanya

disebut sebagai transaksi terapeutik

kepercayaan,

artinya

pasien

yaitu sebuah transaksi antara dokter

mempunyai

kepercayaan

atau

dan pasien dimana masing-masing

keyakinan bahwa dokter mampu

pihak harus memenuhi syarat-syarat

untuk

dalam

membantu

penyakit

menyembuhkan

menimbul

aturan

kan

hubungan

perjanjian atau

hukum.

Menurut

yang dideritanya. Oleh

Subekti suatu perjanjian adalah suatu

karena itu pada umumnya seorang

peristiwa bahwa seseorang berjanji

pasien yang datang kepada seorang

kepada orang lain atau antara dua

dokter mempunyai kepercayaan akan

orang itu saling berjanji

kemampuan sang dokter terserbut

melaksanakan sesuatu hal. Untuk

tetapi sebaliknya

sahnya

seseorang tidak

suatu

perjanjian

untuk

harus

akan datang kepada dokter dimana

memenuhi syarat sebagaimana diatur

pasien tersebut

dalam Pasal 1320 KUHPdt

kepercayaan

tidak mempunyai akan

kemampuan

yang

unsur-unsurnya adalah :

dokter guna mengobati penyakitnya.

a. Ada kata sepakat dari mereka

Hal ini antara lain disebabkan pasien

yang saling mengikatkan dirinya.

22


b. Adanya

kecakapan

untuk

mewujudkan

membuat suatu perikatan.

apa

yang

diperjanjikan.

c. Mengenai sesuatu hal tertentu.

b. Resultaatverbintenis, yakni suatu

d. Suatu sebab yang diperbolehkan. Sedangkan

perjanjian bahwa pihak yang

untuk

berjanji akan memberikan suatu

pelaksanakan perjanjian itu sendiri

resultaat, yaitu suatu hasil yang

harus dilaksanakan dengan itikad

nyata sesuai dengan apa yang

baik sesuai dengan ketentuan Pasal

diperjanjikan.

1338 dan 1339 KUHPdt, perjanjian

Perjanjian

dokter

yang terjadi akan berlaku secara sah

dengan

sebagai

serta

perjanjian inspaningverbintenis atau

mengikat para pihak yang terlibat

perikatan upaya, sebab dalam konsep

didalamnya,

ini

undang-undang

oleh

karena

itu

pasien

antara

seorang

termasuk

pada

dokter

perjanjian itu harus dilaksanakan

berkewajiban

dengan itikad yang baik sehingga

pelayanan kesehatan dengan penuh

kepastian dan rasa perlindungan

kesungguhan, dengan mengerahkan

hukum bagi yang terlibat demikian

seluruh

pula

perhatiannya

dalam pelayanan kesehatan

dapat terwujud secara baik dan

melakukan

kemampuan sesuai

dan standar

profesinya.

optimal. Selanjutnya

untuk

hanya

Penyimpangan dalam

yang

hukum

dilakukan oleh seorang dokter dari

perikatan sebagaimana diatur dalam

prosedur medis berarti melakukan

KUHPerdata dikenal ada dua macam

tindakan ingkar janji atau cedera

perjanjian yaitu2 :

janji seprti yang diatur dalam Pasal

a. Inspanningsverbintenis,

yaitu

1239 KUHPerdata. Apabila seorang

perjanjian upaya, artinya kedua

pasien atau keluarganya menganggap

belah pihak yang berjanji berdaya

bahwa

upaya secara maksimal untuk

kewajiban-kewajiban kontraktualnya,

dokter

tidak

melakukan

pasien tersebut dapat menggugat 2

Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter), Rineka Cipta, Jakarta, hal. 13.

dengan

alasan

wanprestasi

dan

menuntut agar mereka memenuhi

23


syarat-sayarat tersebut. Pasien juga

Selanjutnya menurut Janus

dapat menuntut kompensasi secara

Sidabalok

materiil dan immateriil atas kerugian

berdasarkan sumber pemenuhannya

yang dideritanya. Bila perbuatan atau

yaitu4 :

tindakan dokter merugikan pasien

a. Hak manusia karena kodratnya,

sementara

tidak

ada

ada

3

macam

hak

hubungan

yaitu hak yang kita peroleh

kontraktual maka ketentuan Pasal

begitu lahir, seperti hak untuk

1365 dan 1366 KUHPerdata sebagai

hidup dan hak untuk bernafas.

pasal perbuatan melawan hukum

Hak ini tidakboleh diganggu

dapat menjadi dasar gugatannya.

gugat oleh negara, bahkan negara

Gugatan

wajib menjamin pemenuhannya.

berdasarkan

perbuatan

melawan hukum dapat diterima bila

b. Hak yang lahir dari hukum, yaitu

terdapat fakta-fakta yang mendukung

hak yang diberikan oleh negara

bahwa kerugian pasien mempunyai

kepada warganegaranya. Hak ini

sebab

juga disebut sebagai hak hukum,

akibat

dengan

tindakan

seorang dokter.

contoh : hak untuk memberi suara

2. Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Medis

dalam pemilu. c. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan

Sudikno menyatakan bahwa

pada perjanjian kontrak antara

dalam pengertian hukum, hak adalah

orang yang satu dengan yang lain.

kepentingan hukum yang dilindungi

Contoh pada peristiwa jual beli.

oleh hukum. Kepentingan sendiri

Berkaitan dengan hak pasien

berarti tuntutan yang diharapkan

maka sebenarnya merupakan hak

untuk

dapat

yang asasi dan bersumber dari hak

dikatakan bahwa hak adalah suatu

dasar individual, the right of self

tuntutan

determination dimana dalam Black’s

dipenuhi.

yang

Sehingga

pemenuhannya 3

dilindungi oleh hukum . 4

3

Sudikno Martokusumo, 1999, Mengenai Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta hal. 24.

Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

24


Law Dictionary berarti sebagai right

konsumen, konsumen tidak memiliki

yang mengandung beberapa

arti

daya tawar atau daya pilih, produk

antara lain hak alami (natural right)

pelayanan kesehatan bukan konsep

hak politik (political right) serta hak

homogen,

pembatasan

pribadi (civil right). Hak untuk

kompetisi,

ketidakpastian

menentukan nasib sendiri lebih dekat

sakit, serta kesehatan sebagai hak

artinya dengan hak pribadi, yaitu hak

asasi.

atas keamanan pribadi yang berkait

terhadap tentang

Dalam hal ini pasien harus

erat dengan hidup, bagian tubuh,

dipandang

kesehatan, kehormatan, serta hak atas

memiliki pengaruh besar atas hasil

kebebasan pribadi5. Konvensi hak-

akhir layanan yang bukan sekedar

hak

objek.

asasi

manusia

hukum

sebagai

subjek

Hak-hak

pasien

yang

harus

internasional mengasumsikan bahwa

dipenuhi mengingat kepuasan pasien

individu harus diakui sebagai subjek

menjadi salah satu barometer mutu

hukum

internasional.

layanan sedangkan

pertama

karya

besar

Langkah ini

telah

diletakkan pada tanggal 7 Desember

pasien

dapat

ketidakpuasan

menjadi

pangkal

tuntutan hukum.

1948 ketika Majelis Umum PBB

Berkaitan

dengan

mutu

mengesahkan Universal Declaration

pelayanan medis, tentunya seorang

of Human Right6.

pasien

Berbicara bidang pelayanan kesehatan,

maka

bidang

ini

mempunyai ciri khas serta dianggap lebih

mendasar7,

yang

berbeda

mempunyai

harapan.

Sebenarnya yang menjadi harapan pasien sebagai konsumen pelayanan medis meliputi8 : a. Pemberian

pelayanan

yang

dengan pelayanan jasa atau produk

dijanjikan dengan segera dan

lainnya, yaitu seperti ketidak tahuan

memuaskan;

5

Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga Univerity Press, Surabaya, hal. 47. 6 Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Mandar Maju, Bandung, hal. 33. 7 Ari Yunanto, 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medik tinjauan dan Perspektif Medikolegal, Andi ,Yogyakarta, hal. 19.

b. Membantu

dan

memberikan

pelayanan dengan tanggap tanpa

8

Titik Triwulan Tutik, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 11.

25


membedakan unsur sara (suku, agama, ras dan antar golongan);

dan kenyamanan;

informasi

yang

kondisi

dan

jaminan

barang

dan/atau jasa;

yang

baik

dan

memahami kebutuhan pasien. Selain

atas

benar,jelas dan jujur mengenai

c. Jaminan keamanan, keselamatan

d. Komunikasi

c. Hak

harapan

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

tersebut,

terdapat beberapa hak yang dimiliki

jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi,

oleh seorang pasien yang harus

perlindungan,

dilakukan oleh dokter. Konsekwensi

penyelesaian

seorang dokter dalam menjalankan

perlindungan secara patut;

profesinya untuk merealisasikan hak-

f. Hak

pembinaan

mengkomunikasikan setiap tindakan

konsumen; g. Hak

mendapatkan

dan

untuk

upaya sengketa

untuk

hak yang dimiliki oleh pasien dengan

itu kepada pasiennya.Secara khusus

dan

pendidikan

diperlalukan

atau

mengenai hak-hak konsumen diatur

dilayani secara benar, jujur, serta

dalam

tidak diskriminatif;

undang-undang

Nomor

8

Tahun 1999 tentang Perlindungan

h. Hak

untuk

mendapatkan

Konsumen, dimana dalam Pasal 4

kompensasi, ganti rugidan/atau

menyatakan bahwa

penggantian,

hak seorang

apabila

barang

konsumen adalah sebagai berikut :

dan/atau jasa yang diterima tidak

a. Hak atas kenyamanan, keamanan

sesuai dengan perjanjian atau

dan

keselamatan

dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak

tidak sebagaimana mestinya; i. Hak-hak

yang

diatur

dalam

ketentuan peraturan perundangan untuk

memilih

barang

dan/atau jasa, serta mendapatkan barang

dan/atau

Dari

sembilan

butir

hak

tersebut

konsumen yang diberikan diatas,

sesuai dengan nilai tukar dan

terlihat bahwa sebenarnya masalah

kondisi,

kenyamanan,

dijanjikan;

serta

jasa

lainnya.

jaminan

yang

keamanan

dan

keselamatan konsumen merupakan

26


hal yang paling pokok dan utama

Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33 UU

dalam perlindungan konsumen. Hal

Dasar Negara Republik Indonesia.

itu disebabkan karena penggunaan barang dan/atau jasa yang

Selain

memperoleh

hak

tidak

tersebut seorang konsumen juga

memberikan kenyamanan terlebih

mempunyai kewajiban seperti yang

lagi

diatur dalam Pasal 5 UUPK yang

yang

tidak

aman

membahayakan

atau

keselamatan

konsumen, jelas tidak layak untuk diedarkan

dalam

masyarkat.

berupa : a. Membaca

atau

mengikuti

petunjuk informasi dan prosedur

Selanjutnya untuk menjamin bahwa

pemakaian

suatu barang dan/atau jasa dalam

barang

penggunaannya akan aman, nyaman,

keamanan dan keselamatan;

maupun

tidak

membahayakan

atau

dan/atau

penggunaannya

maka

transaksi

konsumen

diberikan

untuk

dan/atau jasa;

memilih barangdan/atau jasa yang dikehendakinya

berdasarkan

atas

keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.

penyimpangan maka

yang

konsumen

merugikan,

berhak

untuk

demi

pembelian

barang

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti hukum

Selain itu apabila terdapat

jasa,

b. Beritikad baik dalam melakukan

konsumen

hak

pemanfaatan

upaya

penyelesaian

sengketa

perlindungan

konsumen secara patut. Keempat konsumen

kewajiban

tersebut

dimaksudkan

didengar pendapatnya, memperoleh

agar konsumen

advokasi,

hasil yang optimal atas perlindungan

pembinaan,

perlakuan

yang adil, kompensasi serta rugi.

Hak-hak

Perlindungan

dalam

Konsumen

ganti

dan/atau

UU

dirinya.

diatas

dapat memperoleh

kepastian

Pasien

hukum

sebagai

bagi

konsumen

merupakan penjabaran dari pasal-

kesehatan memiliki perlindungan diri

pasal

negara

dari kemungkinan upaya pelayanan

kesejahteraan yaitu seperti dalam

kesehatan yang tidak bertanggung

yang

bercirikan

jawab seperti penelantaran. Pasien


juga

berhak

atas

27

keselamatan,

hak atas kesehatan tersebut adalah

keamanan dan kenyamanan terhadap

hak untuk memperoleh pelayanan

pelayanan dan jasa kesehatan yang

kesehatan dari fasilitas pelayanan

diterimanya. Adanya hak tersebut

kesehatan agar dapat mewujudkan

menjadikan

akan

derajat kesehatan yang setinggi-

terlindungi dari praktek profesi yang

tingginya. Pasal 56 menyebutkan

mengancam

bahwa setiap orang berhak menerima

konsumen

keselamatan

atau

kesehatannya.

atau menolak sebagian atau seluruh

Hak pasien

yang lainnya

tindakan pertolongan

yang akan

sebagai konsumen adalah hak untuk

diberikan

didengar dan mendapatkan ganti rugi

menerima dan memahami informasi

apabila

mengenai tindakan tersebut secara

pelayanan

yang

kepadanya

didapatkannya tidak seperti yang

lengkap,

diharapkan.

sebagai

bahwa setiap orang berhak atas

menyampaikan

rahasia kondisi kesehatan pribadinya

keluhannya kepada pihak rumah

yang telah dikemukakan kepada

sakit sebagai upaya perbaikan rumah

penyelenggara pelayanan kesehatan.

sakit dalam pelayanannya. Selain itu

Pasal 58 menyatakan bahwa setiap

konsumen berhak untuk memilih

berhak orang menuntut ganti rugi

dokter yang diinginkan dan berhak

terhadap

seseorang,

untuk

kedua

kesehatan,

dan

penyelenggara

(second opinion), juga berhak untuk

kesehatan

yang

menimbulkan

mendapatkan rekam medik (medical

kerugian

record)

kelalian dalam pelayanan kesehatan

konsumen

Masyarakat dapat

mendapatkan opini

yang

berisikan

riwayat

penyakit dirinya.

dijelaskan

57

akibat

menyebutkan

tenaga

kesalahan

atau

yang diterimanya.

Selanjutnya hak-hak pasien juga

Pasal

setelah

pada

Undang-

Apabila dirumuskan hak

pasien

sebagai

maka

konsumen

Undang no 36 Tahun 2009 tentang

pelayanan medis yang ditentukan

Kesehatan , dimana dalam pasal 4

dalam Undang-undang Nomor 36

menyatakan bahwa

Tahun

setiap orang

berhak atas kesehatan, maksud dari

2009

antara lain :

tentang

Kesehatan

28


a. Memperoleh informasi yang benar dan

lengkap

tentang

keadaan

dirinya;

informasi

lengkap

jujur

dan

yang tentang

masalah kesehatannya;

b. Memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap terapi yang dilakukan atas dirinya; c. Menjaga terkait

a. Memberikan

rahasia dengan

b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; c. Mematuhi

kedokteran kondisi

dan

layanan medis lainnya;

berlaku

pelayanan

kesehatan; dan

pelayanan yang diterimanya.

akibat dari adanya kesalahan dan dalam

disarana

yang

d. Memberikan imbalan jasa atas

d. Memperoleh ganti rugi sebagai

kelalian

ketentuan

pelayanan

kesehatan yang diterimanya. Kemudian dalam Pasal 52

Pada hakekatnya terdapat dua instrumen hukum landasan hukum

yang menjadi

kebijakan bagi

perlindungan

konsumen

yaitu

dan Pasal 53 Undang Undang No 29

Pertama,

Tahun

Praktik

1945 sebagai sumber dari segala

bahwa

sumber hukum di Indonesia, yang

pasien mempunyai hak antara lain

menentukan bahwa pembangunan

adalah :

nasional

a. Mendapatkan penjelasan secara

mewujudkan masyarakat adil dan

2004

Kedokteran

tentang menyatakan

Undang-Undang

:

Dasar

bertujuan

lengkap tentang tindakan medik

makmur.

sebagaimana dimaksudkan dalam

nasional itu diwujudkan melalui

pasal 45 ayat 3;

sistim pembangunan ekonomi yang

b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

Tujuan

untuk

demokratis

pembangunan

sehingga

menumbuhkan dan mengembangkan

c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik;

dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak untuk dikonsumsi

d. Menolak tindakan medik;

oleh masyarakat. Kedua,

e. Mendapatkan isi rekam medik.

undang

Selanjutnya kewajiban pasien adalah :

mampu

mengenai

tentang (UUPK).

Undang-

Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Lahirnya

Konsumen

UUPK

ini

29


memberikan harapan bagi konsumen

negatif pemakaian barang dan

di

jasa;

Indonesia

untuk

memperoleh

perlindungan atas kerugian yang

c. Meningkatkan

diderita atas transaksi suatu barang

konsumen

dan jasa disamping itu

menentukan dan menuntuthak-hak

UUPK

menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

pemberdayaan dalam

memilih,

sebagai konsumen; d. Menciptakan sistim perlindungan

Dalam Pasal 1 butir 1 UUPK

konsumen

yang

kepastian

mengandung

menyebutkan bahwa perlindungan

usnsur

hukum

konsumen adalah segala upaya yang

keterbukaan informasi serta akses

menjamin adanya kepastian hukum

untuk mendapatkan informasi;

untuk memberi perlindungan kepada

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku

konsumen. Kepastian hukum untuk

usaha

memberikan perlindungan kepada

perlindungan konsumen sehingga

konsumen itu antara lain adalah

tumbuh sikap yang jujur dan

dengan meningkatkan harkat dan

bertanggung

martabat konsumen serta membuka

berusaha;

akses informasi tentang barang dan jasa

baginya,

mengenai

dan

pentingnya

jawab

dalam

f. Meningkatkan kualitas barang dan

serta

jasa yang menjamin kelangsungan

menumbuhkembangkan sikap pelaku

usaha produksi barang dan jasa

usaha yang jujur dan bertanggung

kesehatan

jawab.

keamanan, Adapun tujuan perlindungan

konsumen sesuai dengan Pasal 3 UUPK adalah :

keselamatan

konsumen. Selanjutnya

mengenai

dan

kesadaran,

sebagai konsumen dibidang medis

kemandirian

pada dasarnya diatur dalam pasal

konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen

dan

perlindungan hukum terhadap pasien

a. Meningkatakan kemampuan

kenyamanan,

dengan

menghindarkannya

dari

1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan

cara

hukum yang membawa kerugian

akses

kepada orang lain mewajibkan orang


30

yang karena salahnya menerbitkan

setiap orang atas suatu akibat yang

kerugian tersebut”.

timbul, baik fisik maupun non fisik

Sedangkan dalam UU no 36 tahun

2009

tentang

Kesehatan

karena adanya kesalahan kelalian tenaga kesehatan. Perlindungan ini

disebutkan pula perlindungan pasien

sangat

penting

karena

yang diatur dalam pasal Pasal 58

kelalaian dan kesalahan itu mungkin

yang berisikan ketentuan sebagai

dapat menyebabkan kematian atau

berikut :

menimbulkan cacat yang permanen.

(1) Setiap berhak orang menuntut

Kerugian fisik disini maksudnya

ganti rugi terhadap seseorang,

adalah

tenaga

dan

berfungsinya seluruh atau sebagian

penyelenggara kesehatan yang

organ tubuh sedangkan kerugian non

menimbulkan kerugian akibat

fisik

kesalahan atau kelalian dalam

seseorang.

kesehatan,

pelayanan

kesehatan

yang

diterimanya.

hilangnya

berkaitan

Apabila

atau

akibat

dengan

tidak

martabat

seseorang

merasa

dirugikan oleh warga masyarakat

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana

lain, tentu ia akan menggugat pihak

dimaksud pada ayat (1) tidak

lain itu agar bertanggung jawab

berlaku bagi tenaga kesehatan

secara hukum atas perbuatannya.

yang

Dalam hal ini diantara mereka

melakukan

penyelamatan

tindakan

nyawa

atau

mungkin

saja

sudah

terdapat

pencegahan kecacatan seseorang

hubungan hukum berupa perjanjian

dalam keadaan darurat.

dilapangan

(3) Ketentuan

keperdataan,

tatacara

tetapi dapat pula sebaliknya, sama

pengajuan tuntutan sebagaimana

sekali tidak ada hubungan hukum

dimaksud pada ayat (1) diatur

demikian.

sesuai

mengenai

hukum

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pemberian hak atas ganti rugi merupakan memberikan

suatu

upaya

perlindungan

Jika konsumen

seseorang melakukan

sebagai hubungan

hukum dengan pihak lain, dan pihak

untuk

lain itu melanggar perjanjian yang

bagi

disepakati bersama, maka konsumen

31


berhak

menggugat

berdasarkan

pihak

lawan

wanprestasi

a. Seorang

pasien

dapat

(ingkar

dikategorikan sebagai konsumen

janji), namun bila sebelumnya tidak

yaitu konsumen dalam pelayanan

ada perjanjian , konsumen tetap saja

kesehatan dari dokter, dimana

memiliki hak untuk menuntut secara

sebagai

perdata

bersikap

yaitu

perbuatan

melalui

ketentuan

melawan

ketentuan

hukum,

tersebut

memberikan

untuk

menggugat

kesempatan

konsumen awam

dideritanya bersikap

unsur

kepadanya.

melawan

hukum,

perbuatan

ada

kesalahan

kerugian

akan

penggugat) kausal

serta

antara

kerugian kesalahan

itu.

ada

pihak

hubungan

kesalahan

dengan

Apabila

terdapat

atau

saja dokter

perjanjian

terapeutik

menimbulkan

kewajiban

bagi

hak

dan

keduanya.

Pelaksanaan Hak dan kewajiban itu

dilindungi

oleh

hukum

dari

sebagaimana diatur dalam Pasal 4

tindakan medik yang dilakukan oleh

UU No 8 Tahun 1999 tentang

tenaga medis dalam hal ini dokter,

Perlindungan Konsumen,maupun

perawat atau asisten lainnya, maka

Pasal58 Undang-undang No 36

dalam hal ini pihak konsumen pasien

Tahun 2009 tentang Kesehatan,

yang

meskipun pelaksanaannya sampai

menderita

kelalaian

apa

b. Hubungan dokter dan pasien terdapat

diderita

pasien

yang diberikan

(yang dilakukan pihak tergugat), ada (yang

kurang

sehingga

menerima

terapi

terjadi

atau

memahami tentang penyakit yang

sepanjang terpenuhinya 4 (empat) yaitu

pasien

kerugian

dapat

menuntut ganti rugi.

sekarang belum maksimal karena masih

banyak

terjadi

C. PENUTUP

dimasyarakat

1. Kesimpulan

terhadap hak-hak pasien. Oleh

Berdasarkan diuraikan

diatas

disimpulkan :

pengabaian

apa

yang

karena itu diperlukan sosialisasi

maka

dapat

secara

terus

perlindungan sebagai

menerus terhadap

konsumen

agar pasien jasa


pelayanan

kesehatan

segera

terwujud.

DAFTAR PUSTAKA Buku Ari Yunanto, 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medik tinjauan dan Perspektif Medikolegal, Andi ,Yogyakarta.

Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2001, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga Univerity Press, Surabaya. Janus

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Az

Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta.

___________,1999, Konsumen dan Hukum,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bahder

Halim Barkatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung. Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter), Rineka Cipta, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Mandar Maju, Bandung.

Sidabalok, 2006,Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Martokusumo, 1999, Mengenai Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Titik

Abdul

32

Triwulan 2010,Perlindungan Bagi Pasien, Pustaka, Jakarta.

Tutik, Hukum Prestasi

Sumber Hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN MEDIS. Oleh :

Recommend Documents