1
Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia
Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia ditandatangani di San Jose pada 22 November 1969 mulai berlaku pada 18 Juli 1978. Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia Diadopsi oleh Konferensi Khusus Inter‐Amerika tentang Hak Asasi Manusia, San Jose, Costa Rica, 22 November 1969. Berlaku pada 18 Juli 1978 Mukadimah Para Negara Amerika penandatangan Konvensi ini, Menguatkan kembali tujuan untuk mengonsolidasikan, dalam bagian dunia ini, dalam kerangka kerja lembaga-lembaga demokrasi, suatu sistem kemerdekaan pribadi dan keadilan sosial yang didasarkan pada penghormatan bagi hak-hak manusia yang fundamental; Mengakui, bahwa semua hak manusia yang fundamental tidak berasal dari kondisi seseorang menjadi warga negara suatu negara tertentu, dan bahwa oleh karenanya dibenarkan adanya perlindungan internasional dalam bentuk suatu Konvensi yang memperkuat atau melengkapi perlindungan yang diberikan oleh hukum domestik Negara-negara Amerika; Menimbang bahwa asas-asas ini telah dinyatakan dalam Piagam Organisasi Negaranegara Amerika dalam Deklarasi Amerika tentang Hak dan Tanggung-jawab Manusia, dan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan bahwa asasasas tersebut telah diperkuat kembali dan dirinci dalam instrumen-instrumen internasional yang lain, dalam cakupan seluruh dunia maupun regional; Menyatakan kembali bahwa, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,idaman tentang manusia yang bebas yang menikmati kebebasan dari ketakutan dan kekurangan dapat dicapai hanya apabila syarat-syarat yang diciptakan yang dengannya setiap orang bisa memperoleh baik hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak-hak sipil dan politiknya; dan Menimbang bahwa Konferensi Istimewa Inter-Amerika ketiga (Buenos Aires, 1967) menyetujui penggabungan ke dalam Piagam Organisasi itu sendiri standarstandar yang lebih luas mengenai hakhak ekonomi, sosial dan pendidikan dan memutuskan bahwa suatu Konvensi Inter-Amerika tentang hak-hak asasi manusia harus menetapkan struktur, kewenangan dan prosedur semua organ yang bertanggung jawab atas masalah-masalah ini, Telah menyepakati sebagai berikut: Bagian I Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak Negara yang Dilindungi Bab 1. Kewajiban-kewajiban Umum Kewajiban menghormati hak-hak Pasal 1 1. Para Negara Pihak Konvensi ini berusaha menghormati semua hak dan kebebasan yang diakui di dalamnya dan menjamin semua orang dengan tunduk pada kekuasaan pengadilan mereka pelaksanaan yang bebas dan sepenuhnya dari semua hak dan kebebasan tersebut, tanpa diskriminasi apapun karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, status ekonomi, kelahiran, atau keadaan sosial lain apapun. 2. Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, kata "orang" berarti setiap umat manusia.
Akibat-akibat hukum domestik Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
2
Pasal 2 Apabila pelaksanaan dari setiap di antara hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang ditunjuk dalam Pasal 1, belum dijamin oleh ketentuan-ketentuan legislatif atau ketentuan-ketentuan yang lain, para Negara Pihak, sesuai dengan proses-proses Konstitusi mereka dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, berusaha mengambil tindakan-tindakan perundang-undangan atau lainnya seperti yang mungkin diperlukan untuk memenuhi semua hak dan kebebasan tersebut Bab 2. Hak-hak Sipil dan Politik Hak atas identitas diri yuridis Pasal 3 Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan hukum. Hak Untuk hidup Pasal 4 1. Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh undangundang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang. 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan putusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undang-undang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku. 3. Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya. 4. Dalam perkara apapun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait. 5. Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang, pada waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun; dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap perempuan yang sedang hamil. 6. Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesti, pengampunan atau peringanan hukuman, yang mungkin diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang. Bebas dari penyiksaan Pasal 5 1. Setiap orang berhak untuk dihormati integritas fisik, mental dan moralnya. 2. Tidak seorang pun boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia. 3. Hukuman tidak boleh dikenakan pada orang lain manapun selain pelaku kejahatan. 4. Orang-orang yang tertuduh harus, kecuali bila dalam keadaan yang sangat khusus, dibedakan dari orang-orang yang terhukum, dan harus diberikan perlakuan yang layak bagi statusnya sebagai orang yang tidak terhukum. 5. Para tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari para tertuduh yang dewasa dan secepat mungkin diajukan ke depan pengadilan khusus. 6. Hukuman yang terdiri dari perampasan kebebasan harus mempunyai sebagai tujuan utamanya ialah perbaikan dari mereka dan rehabilitasi sosial. Bebas dari perbudakan Pasal 6 1. Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran perbudakan atau perhambaan paksa yang dilarang dalam semua bentuknya, seperti halnya perdagangan budak dan perdagangan perempuan. 2. Tidak seorang pun boleh dihapuskan melakukan kerja paksa atau wajib kerja. Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
3
Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan berarti bahwa, di Negara-negara yang di dalamnya hukuman yang dikenakan untuk kejahatan-kejahatan tertentu adalah perampasan kebebasan dengan kerja paksa, pelaksanaan hukuman semacam itu yang dikenakan oleh suatu pengadilan yang berwenang adalah dilarang. Kerja paksa tidak harus berakibat merugikan martabat atau kemampuan fisik atau intelektual para narapidana. 3. Untuk tujuan-tujuan Pasal ini berikut ini tidak merupakan kerja paksa atau wajib kerja: (a) Segala pekerjaan atau pelayanan lain dari yang dimaksud ayat (2), sebagaimana dikenakan pada seorang tahanan sebagai akibat dari perintah yang sah oleh pengadilan, atau pada seorang pada waktu pembebasan bersyarat dari tahanan. Pekerjaan atau pelayanan tersebut harus dilaksanakan di bawah bimbingan dan pengawasan penguasa publik, dan orang manapun yang melakukan pekerjaan atau pelayanan tersebut tidak boleh ditempatkan pada pengaturan pihak swasta, perusahaan atau badan hukum manapun; (b) Segala jasa kemiliteran dan di negara-negara yang mengakui hak tolak berdasarkan keyakinan segala jasa nasional yang dikenakan dengan undang-undang; (c) Segala jasa yang dituntut dalam keadaan darurat atau malapetaka yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat; (d) Segala pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban kewajiban sipil penduduk yang lazim. Hak atas kebebasan individu Pasal 7 1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. 2. Tidak seorang pun yang boleh dikenakan penahanan atau penawanan secara gegabah Tiada seorang pun yang boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana ditetapkan dengan undangundang. 3. Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penangkapan atau pemenjaraan sewenangwenang.Setiap orang yang di t ahan harus diberitahukan mengenai alasannya pada saat penahanannya itu, dan harus secepat mungkin diberitahukan mengenai segala tuduhan terhadapnya. 4. Setiap orang yang ditahan atau ditawan atas tuduhan kejahatan, harus secepat mungkin dihadapkan di muka hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak atas pemeriksaan dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan tanpa memengamhi kelangsungan persidangan-persidangan. Adalah tidak boleh menurut aturan umum untuk tetap menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara, tetapi ia dapat dibebaskan atas jaminan untuk menghadap guna diperiksa. 5. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan untuk mengadakan tuntutan di hadapan pengadilan, agar pengadilan itu segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya, dan memerintahkan pembebasannya bilamana penahanan tersebut tidak sah. Di setiap Negara Pihak yang undang-undangnya menetapkan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penahanan atau penawanan yang tidak sah, berhak atas jalan lain ke suatu pengadilan yang berwenang agar pengadilan dapat memutuskan mengenai keabsahan ancaman penahanan, jalan untuk mendapatkan ganti rugi ini tidak akan dibatasi atau dihapuskan. Peserta yang berkepentingan atau orang lainnya atas namanya berhak mencari cara-cara guna mendapatkan ganti rugi ini. 6. Tidak seorang pun boleh dipenjarakan karena utang. Prinsip ini tidak boleh membatasi perintahperintah suatu penguasa pengadilan yang berwenang yang dikeluarkan karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban penunjang. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang adil Pasal 8 1. Setiap orang harus berhak atas pemeriksaan dengan jaminan semestinya dan dalam jangka waktu yang wajar, oleh suatu pengadilan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak, yang didirikan sebelumnya dengan undangundang, dalam pembenaran tuduhan apapun yang bersifat pidana, yang dibuat terhadapnya atau untuk penentuan semua hak atau kewajibannya yang bersifat sipil, perbumhan, fiskal atau sifat lain apapun. Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
4
2. Setiap orang yang dituduh dengan suatu kejahatan yang berat berhak untuk dianggap tidak bersalah,
sepanjang kesalahannya belum terbukti menumt hukum. Selama persidangan-persidangan setiap orang berhak, dengan persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut di bawah ini: (a) hak tertuduh untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah bilamana ia mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; (b) pemberitahuan terlebih dahulu secara terperinci kepada tertuduh mengenai sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya; (c) diberi cukup waktu dan kemudian guna mempersiapkan pembelaannya dan menghubungi pembela yang dipilihnya sendiri; (d) hak tertuduh untuk membela diri oleh dirinya sendiri atau dibantu oleh penasihat hukum pilihannya sendiri, dan berhubungan secara bebas dan pribadi dengan penasihatnya;(e) hak yang tidak dapat dirampas untuk dibantu oleh penasihat yang disediakan oleh Negara, yang dibayar atau tidak, seperti yang ditetapkan oleh hukum domestik kalau tertuduh tidak membela dirinya sendiri, atau menggunakan penasihatnya sendiri dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang; (f) hak atas pembelaan untuk memeriksa para saksi yang hadir di pengadilan dan untuk memperoleh kehadiran, seperti para saksi, pakar atau orang lain yang mungkin memperjelas fakta-fakta; (g) hak untuk tidak dipaksa menjadi seorang saksi yang memberatkan dirinya sendiri atau mengaku bersalah; dan (h) hak menaik-bandingkan keputusan kepada suatu pengadilan yang lebih tinggi. 3. Suatu pengakuan bersalah oleh tertuduh akan dianggap sah hanya kalau dilakukan tanpa paksaan macam apapun. 4. Seorang tertuduh yang dibebaskan dengan keputusan yang final, tidak dapat diadili oleh pengadilan yang baru karena sebab yang sama. 5 . Prosedur pidana harus terbuka, kecuali sejauh yang mungkin diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan peradilan. Bebas dari undang-undang ex post facto Pasal 9 Tidak seorang pun boleh dihukum karena perbuatan apapun atau karena tidak melakukan perbuatan apapun yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana, menurut hukum yang berlaku, pada waktu pelanggaran itu dilakukan. Suatu hukuman yang lebih berat tidak boleh dikenakan melebihi dari hukuman yang berlaku pada waktu pelanggaran pidana dilakukan. Kalau sesudah dilakukannya pelanggaran, undang-undang menetapkan pengenaan untuk suatu hukuman yang lebih ringan, orang bersalah harus memperoleh kemanfaatan dari itu. Hak atas kompensasi Pasal 10 Setiap orang berhak untuk memperoleh kompensasi sesuai dengan undang-undang dalam peristiwa dia telah dihukum dengan suatu putusan melalui suatu kegagalan peradilan. Hak atas privasi/kekuasaan pribadi
Pasal 11 1. Setiap orang berhak untuk dihargai kehormatannya dan diakui martabatnya. 2. Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran campur tangan yang sewenangwenang dan kasar terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau surat-menyuratnya atau sasaran serangan yang tidak sah terhadap kehormatan atau nama baiknya. 3. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
5
Kebebasan hati nurani dan agama Pasal 12 1. Setiap orang berhak atas kebebasan hati nurani dan agama. Hak ini mencakup hak untuk m empertahankan atau berganti agama atau kepercayaan seseorang, dan kebebasan untuk menyatakan atau menyebarluaskan agama atau kepercayaan seseorang baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, di hadapan umum maupun di tempat pribadi. 2. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. 3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dikenai pembatasan sebagaimana diatur dengan undang-undang dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. 4. Orangtua atau pengasuh, bagaimana nanti berhak untuk memberikan pendidikan agama dan budi pekerti kepada anak-anaknya, atau asuhan mereka, sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat Pasal 13 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni atau media lain menurut pilihannya sendiri. 2. Pelaksanaan hak-hak yang ditetapkan dalam ayat sebelumnya membawa berbagai kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri. Maka dari itu dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hak demikian hanya boleh ditetapkan dengan undang-undang dan sepanjang keperluan untuk: (a) menghormati hak serta nama baik orang lain; (b) menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum . 3. Hak untuk menyampaikan pendapat tidak dibatasi dengan metode-metode atau sarana- sarana tidak langsung seperti penyalahgunaan pengawasan pemerintah atau swasta atas berita-berita cetak, frekuensi siaran radio, atau peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam penyebarluasan informasi, atau dengan sarana-sarana lain apapun yang bermaksud menghalangi amanat/surat pengaduan dan penyebarluasan pemikiran- pemikiran dan pendapat-pendapat. 4. Meskipun ada ketentuan-ketentuan ayat 2 di atas, hiburan umum dengan undangundang boleh dipersyaratkan pada penyensoran terlebih dahulu, sematamata untuk tujuan pengaturan mengenai akses ke hiburan umum, untuk perlindungan moral kanak-kanak dan remaja. 5. Segala propaganda perang dan anjuran kebencian nasional, rasial atau agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi permusuhan atau kekerasan harus dilarang dengan undang-undang. Hak untuk menjawab Pasal 14 1. Setiap orang yang dirugikan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak tepat atau yang bersifat menyerang, atau dengan pemikiran-pemikiran yang disebarluaskan kepada khalayak ramai pada umumnya dengan suatu media komunikasi yang diatur secara legal berhak untuk menjawab atau membuat suatu koreksi dengan menggunakan saluran keluar amanat/surat pengaduan yang sama, menurut syarat-syarat seperti yang mungkin ditetapkan oleh undangundang. 2. Koreksi atau jawaban bagaimanapun juga harus tidak mengurangi tanggung jawab hukum yang lain yang mungkin telah diadakan. 3. Untuk melindungi kehormatan dan nama baik yang efektif, setiap penerbitan dan setiap perusahaan surat kabar, gambar hidup, radio dan televisi harus mempunyai orang yang bertanggung jawab, yang tidak dilindungi oleh kekebalan-kekebalan atau hak-hak istimewa khusus. Hak untuk berkumpul Pasal 15 Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
6
Hak untuk berkumpul secara damai tanpa senjata, adalah diakui. Tidak satu pun pembatasan boleh ditempatkan pada pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang dikenakan sesuai dengan undangundang dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum atau ketertiban umum, atau untuk melindungi kesehatan atau kesusilaan umum atau segala hak dan kebebasan orang lain Kebebasan untuk berhimpun Pasal 16 1. Setiap orang berhak untuk berhimpun dengan bebas untuk tujuan-tujuan ideologi, agama, politik, ekonomi, buruh, sosial, budaya, olahraga atau lainnya. 2. Pelaksanaan hak ini hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang seperti yang mungkin diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingankepentingan keamanan nasional, atau ketertiban, umum, atau untuk melindungi kesehatan masyarakat atau segala hak dan kebebasan orang lain. 3. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak boleh menghalangi pengenaan pembatasan- pembatasan hukum, termasuk bahkan pencabutan pelaksanaan hak untuk berhimpun, pada para anggota angkatan bersenjata dan kepolisian. Hak-hak keluarga Pasal 17 1. Keluarga merupakan sendi dasar masyarakat yang alami dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara. 2. Hak laki-laki dan perempuan yang cukup umur untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui, kalau mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang domestik, sejauh persyaratan-persyaratan tersebut tidak merusak prinsip non-diskriminasi yang ditetapkan dalam Konvensi ini. 3. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan tanpa persetujuan yang ikhlas dari kedua calon pengantin sebagaimana dinyatakan secara bebas oleh mereka. 4. Para Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab para calon pengantin mengenai perkawinan, selama perkawinan, dan pada saat perceraiannya. Dalam hal perceraian, harus ditetapkan perlindungan yang diperlukan untuk anak-anak yang ada. 5. Undang-undang harus mengakui hak-hak yang sama untuk anak-anak yang dilahi rkan di luar ikatan perkawinan dan yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Hak atas suatu nama Pasal 18 Setiap orang berhak atas suatu nama yang telah diberikan dan berhak atas nama keluarga orangtuanya atau salah satu darinya. Undang-undang harus mengatur cara-cara yang di dalamnya hak ini harus dijamin untuk semua orang, dengan penggunaan nama alias apabila perlu. Hak-hak anak Pasal 19 Setiap anak harus berhak atas segala tindakan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak di bawah umur, dari pihak keluarganya, masyarakat dan Negara. Hak atas kewarganegaraan Pasal 20 1. Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. 2. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan dari Negara di wilayah tempat dia dilahirkan kalau dia tidak berhak atas kewarganegaraan lain manapun. 3. Tidak seorang pun boleh dengan sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau haknya untuk mengganti kewarganegaraannya. Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
7
Hak atas harta kekayaan Pasal 21 1. Setiap orang berhak atas penggunaan dan penikmatan harta kekayaannya. Undang- undang boleh meletakkan penggunaan dan penikmatan tersebut di bawah kepentingan masyarakat. 2. Tidak seorang pun boleh dicabut harta kekayaannya kecuali atas dasar pembayaran kompensasi yang adil, karena alasan-alasan penggunaan umum atau kepentingan sosial dan dalam kasus-kasus dan sesuai dengan bentuk-bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang. 3. Riba dan bentuk lain apapun dari eksploitasi manusia oleh manusia harus dilarang oleh hukum. Kebebasan bergerak dari bertempat tinggal Pasal 22 1. Setiap orang yang secara sah berada di wilayah suatu Negara Pihak berhak untuk bergerak dan bertempat tinggal di wilayah itu dengan tunduk pada ketentuanketentuan undang-undang. 2. Setiap orang berhak untuk dengan bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri. 3. Pelaksanaan hak-hak yang disebut terlebih dahulu boleh dibatasi hanya menurut suatu undangundang, sampai sejauh sangat diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi agar dapat mencegah kejahatan atau melindungi keamanan nasional, keselamatan umum, kesehatan atau semua hak atau kebebasan orang lain. 4. Pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam ayat 1 boleh juga dibatasi dengan undang-undang dalam zona-zona yang telah ditunjuk karena alasan kepentingan umum. 5. Tidak seorangpun dapat dikeluarkan dari wilayah suatu Negara di mana dia menjadi warga negara atau dicabut haknya untuk memasuki Negara tersebut. 6. Seorang asing yang secara sah berada di wilayah suatu Negara Pihak Konvensi ini boleh dikeluarkan dari Negara tersebut hanya berdasarkan keputusan yang dicapai sesuai dengan undangundang. 7. Setiap orang berhak untuk mencari dan diberi suaka di suatu wilayah asing, sesuai dengan undangundang Negara tersebut dan konvensi-konvensi internasional, dalam peristiwa sedang dikejar-kejar karena kejahatan politik atau kejahatan biasa yang berkaitan. 8. Bagaimana pun juga seorang asing tidak boleh dideportasi atau dikembalikan ke suatu Negara, tanpa memperhatikan apakah negara itu negara asalnya atau bukan negara asalnya, kalau di negara tersebut hak untuk hidup atau kebebasan pribadinya dikhawatirkan akan dilanggar, karena rasnya, kewarganegaraannya, agamanya, status sosialnya, atau pendapat politiknya. 9. Pengusiran kolektif orang-orang asing harus dilarang. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan Pasal 23 1. Setiap warga negara berhak memperoleh hak-hak dan kesempatan-kesempatan berikut: (a) turut serta dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; (b) memberikan suara dan dipilih pada pemilihan periodik yang murni, yang harus dengan hak pilih universal dan sama dan dengan suara rahasia yang menjamin pernyataan kemauan yang bebas dari para pemberi suara; dan (c) mempunyai akses, menurut persyaratan-persyaratan persamaan umum , ke pelayanan umum negaranya; 2. Undang-undang boleh mengatur pelaksanaan semua hak dan kesempatan yang ditunjuk dalam ayat sebelumnya, secara eksklusif atas dasar umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, bahasa, pendidikan, kemampuan sipil dan kemampuan mental dan penghukuman oleh seorang hakim yang berwenang dalam persidangan-persidangan pidana. Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
8
Hak atas perlindungan yang sama Pasal 24 Semua orang adalah sama di depan hukum. Karenanya, mereka diberi hak, tanpa diskriminasi, untuk mendapat perlindungan hukum yang sama. Hak atas perlindungan pengadilan Pasal 25 I. Setiap orang berhak atas jalan lain yang sederhana dan segera, atau jalan lain apapun yang efektif, ke suatu pengadilan tribunal yang berwenang, untuk perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak dasarnya yang diakui oleh Konstitusi atau undang-undang suatu Negara atau Konvensi ini , meskipun pelanggaran tersebut mungkin telah dilakukan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan tugas resmi mereka. 2. Para Negara Pihak berusaha: (a) menjamin bahwa siapapun yang menuntut cara untuk memperoleh ganti rugi tersebut haknya ke sana ditentukan oleh penguasa yang berwenang yang disediakan oleh sistem-sistem hukum Negara itu; (b) mengembangkan kemungkinan cara untuk memperoleh ganti rugi melalui pengadilan; dan (c) menjamin bahwa para penguasa yang berwenang akan menyediakan gantirugi. Bab 3. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pembangunan Yang Progresif Pasal 26 Para Negara Pihak berusaha mengambil tindakan-tindakan kedua-duanya secara internal dan melalui kerja sama internasional, terutama yang bersifat ekonomi dan teknis, dengan tujuan untuk rnencapai secara progresif dengan perundang-undangan atau sarana-sarana yang tepat lainnya, realisasi sepenuhnya hak-hak yang terrnasuk dalarn standar-standar ekonorni, sosial; pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dinyatakan dalam Piagam Organisasi Negara-negara Amerika seperti yang diamandemen oleh Protokol Buenos Aires. Bab 4. Penundaan Jaminan, Penafsiran dan Penerapan Penundaan Jaminan Pasal 27 l. Di waktu perang, malapetaka, atau keadaan darurat lain yang mengancam kemerdekaan atau keamanan, suatu Negara Pihak, boleh mengambil tindakantindakan yang melanggar kewajibankewajibannya menurut Konvensi ini sampai sejauh untuk jangka waktu yang sepenuhnya diperlukan asalkan tindakantindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang Jain menurut hukum internasional , dan tidak melibatkan diskriminasi atas alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial. 2. Ketentuan yang terdahulu tidak mengizinkan penundaan apapun pasal-pasal berikut: Pasal 3 (Hak atas pribadi yuridis); Pasal 4 (Hak untuk hidup); Pasal 5 (Hak atas perlakuan yang rnanusiawi); Pasal 6 (Bebas dari perbudakan); Pasal 9 (Bebas dari undang-undang "ex post facto" ); Pasal 12(Kebebasan hati nurani dan agama); Pasal 17 (Hak-hak keluarga); Pasal 18 (Hak atas suatu nama), Pasal 19 (Hakhak anak); Pasal 20 (Hak atas kewarganegaraan); dan Pasal 25 (Hak untuk turut serta dalam pemerintahan), atau jaminan-jaminan utama dari pengadilan untuk perlindungan hak-hak tersebut. 3. Setiap Negara Pihak yang memanfaatkan kesempatan pada hak atas penundaan harus segera rnemberi tahu kepada Negara Pihak lainnya, melalui Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika, mengenai ketentuan-ketentuan yang penerapannya telah ditunda, alasan-alasan yang menyebabkan penundaan dan tanggal yang ditetapkan untuk penentuan penundaan tersebut. Klausul Federal Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
9
Pasal 28 Apabila suatu Negara Pihak rnerupakan Negara Federal, pemerintah nasional Negara Pihak tersebut harus menerapkan sernua ketentuan Konvensi atas masalah pokoknya, yang terhadapnya dia melaksanakan yurisdiksi legislatif dan yurisdiksi pengadilan. Mengenai semua ketentuan atas masalah pokoknya yang terhadapnya, kesatuankesatuan pokok negara federal rnemiliki yurisdiksi, pemerintahan nasional harus segera mengambil tindakantindakan yang tepat, sesuai dengan Konstitusi dan undang-undangnya, ke tujuan bahwa penguasa kesatuan-kesatuan pokok yang berwenang boleh memakai ketentuan- ketentuan yang tepat untuk pemenuhan Konvensi ini. Kapan pun dua Negara Pihak atau lebih menyetujui untuk membentuk suatu federasi atau macam asosiasi yang lain, mereka harus memperhatikan bahwa negara federal atau persetujuan lain yang dihasilkan berisi ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk melestarikan dan memberlakukan standar-standar Konvensi ini pada para Negara baru yang diorganisir. Pembatasan-pembatasan mengenai penafsiran Pasal 29 Tidak satu pun ketentuan Konvensi ini boleh ditafsirkan sebagai: (a) memperkenankan setiap Negara Pihak, kelompok atau orang untuk membatasi penikmatan atau pemenuhan semua hak dan kebebasan yang diakui dalam Konvensi ini atau membatasinya di luar ketentuan yang dimuat dalam konvensi; (b) membatasi penikamatan atau pemenuhan semua hak atau kebebasan yang diakui berdasarkan undang-undang setiap Negara Pihak atau Konvensi lainnya yang telah diterima Negara Pihak; (c) menghalangi semua hak dan jaminan lain yang melekat pada insan manusia atau yang berasal dari perwakilan demokrasi sebagai satu bentuk pemerintahan; atau (d) meniadakan atau membatasi pengaruh yang mungkin dimiliki oleh Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan Tanggung jawab Manusia dan undang-undang internasional lain yang mempunyai sifat yang sama. Cakupan Pembatasan Pasal 30 Semua pembatasan yang menurut Konvensi ini boleh ditempatkan pada perolehan atau pelaksanaan semua hak atau kebebasan yang diakui di dalamnya, tidak boleh diterapkan kecuali sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan demi alasan kepentingan umum dan untuk tujuan yang terhadapnya pembatasan-pembatasan ditetapkan. Pengakuan hak-hak yang lain Pasal 31 Semua hak dan kebebasan lainnya yang diakui berdasarkan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 76 dan Pasal 77 boleh dimasukkan ke dalam sistem perlindungan Konvensi ini. Bab 5. Pertanggungjawaban Pribadi Hubungan antara kewajiban dan hak Pasal 32 1. Setiap orang mempunyai tanggung jawab atas keluarganya, masyarakatnya, dan umat manusia. 2. Hak-hak setiap orang dibatasi oleh hak-hak orang lain, keamanan semua orang, dan permintaanpermintaan kesejahteraan umum yang adil dalam suatu masya rakat demokrasi. Bagian II Sarana-sarana Perlindungan Bab 6. Organ-organ yang Berwenang Pasal 33 Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
10
Organ-organ berikut berwenang memeriksa masalah-masalah mengenai pemenuhan semua janji yang dibuat oleh Negara Pihak Konvensi ini: (a) Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, yang selanjutnya disebut sebagai "Komisi"; dan (b) Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai "Pengadilan". Bab 7. Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika Seksi 1. Organisasi Pasal 34 Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika terdiri dari tujuh anggota, yang harus merupakan orangorang bermoral tinggi dan diakui cakap di bidang hak-hak asasi manusia. Pasal 35 Komisi harus mewakili semua negara anggota Organisasi Negara-negara Amerika. Pasal 36 1. Para anggota Komisi harus dipilih dalam suatu kemampuan pribadi oleh Majelis Umum Organisasi
dari daftar nama calon-calon anggota yang diusulkan oleh pemerintah para Negara anggota. 2. Masing-masing Pemerintah tersebut boleh mengusulkan sampai tiga orang calon anggota, yang
mungkin adalah warga negara dari Negara yang mengusulkan mereka atau warga negara dari para Negara anggota Organisasi Negaranegara Amerika yang lainnya. Apabila daftar nama tiga orang calon anggota diusulkan, paling sedikit satu orang di antara para calon, harus merupakan seorang warga negara dari suatu Negara selain Negara yang mengusulkan daftar nama tersebut. Pasal 37 1. Para anggota Komisi akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya
sekali, tetapi masa jabatan tiga orang dari para anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan habis pada akhir dua tahun. Dengan segera sesudah pemilihan tersebut Majelis Umum akan menentukan nama dari ketiga orang anggota tersebut dengan undian. 2. Tidak boleh dua orang warga negara dari Negara yang sama menjadi anggota Komisi. Pasal 38 Lowongan jabatan yang mungkin terjadi pada Komisi karena alasan-alasan selain habisnya suatu masa jabatan yang biasa harus diisi oleh Dewan Permanen Organisasi sesuai dengan ketentuanketentuan Statuta Komisi. Pasal 39 Komisi akan mempersiapkan Statutanya, yang disampaikan kepada Majelis Umum untuk memperoleh persetujuan dan akan menetapkan pengaturan-pengaturannya sendiri. Pasal 40 Pelayanan Sekretariat untuk Komisi akan diberikan oleh kesatuan khusus yang tepat dari Sekretariat Jenderal Organisasi. Kesatuan ini akan dilengkapi dengan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai perwujudan dari tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya oleh Komisi. Seksi 2. Fungsi Pasal 41 Fungsi-fungsi utama Komisi adalah meningkatkan penghormatan dan pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam melaksanakan mandatnya, Komisi akan memiliki fungsi- fungsi dan kekuasaankekuasaan berikut: (a) mengembangkan suatu kesadaran hak-hak asasi manusia di antara rakyat Amerika;
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
11
(b) membuat rekomendasi kepada pemerintah para Negara anggota, apabila Komisi menganggap tepat
pengembalian tindakan-tindakan progresif yang menguntungkan hak- hak asasi manusia dalam kerangka kerja hukum domestik dan peraturan konstitusi mereka, dan juga; tindakan-tindakan yang tepat untuk memajukan penaatan terhadap hak-hak tersebut; (c) mempersiapkan semua studi atau laporan seperti yang Komisi pertimbangkan layak dalam pelaksanaan semua kewajibannya; (d) meminta pemerintah para Negara anggota untuk memasoknya dengan informasi mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk menangani masalahmasalah hak-hak asasi manusia; (e) menanggapi, melalui Sekretariat Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika, pertanyaanpertanyaan yang disampaikan oleh para Negara anggota mengenai masalah- masalah yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan, dalam batas-batas kemungkinannya memberikan kepada para Negara tersebut jasajasa penasihat yang mereka minta; (f) mengambil tindakan mengenai petisi-petisi dan amanat/surat pengaduan lainnya menurut kekuasaannya , sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Konvensi ini; dan (g) menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum Organisasi Negaranegara Amerika. Pasal 42 Para Negara Pihak akan menyampaikan kepada Komisi satu salinan dari masingmasing laporan dan studi yang disampaikan per tahun kepada Komite Eksekutif Dewan Ekonomi dan Sosial InterAmerika, dan Dewan lnter-Amerika untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya, di bidang masing-masing, sehingga Komisi dapat mengamati peningkatan hak-hak yang implisit dalam standarstandar ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dinyatakan dalam Piagam Organisasi Negara-negara Amerika seperti yang diamandemen oleh Protokol Buenos Aires. Pasal 43 Para Negara Pihak berusaha memberikan kepada Komisi informasi tersebut mengenai cara yang hukum domestik mereka menjamin penerapan yang efektif setiap ketentuan dari Konvensi ini. Seksi 3. Kewenangan Pasal 44 Setiap orang atau kelompok, atau kesatuan non-pemerintah yang secara sah diakui pada satu atau lebih negara anggota Organisasi, dapat mengajukan petisi kepada Komisi yang berisi pengaduan atau keluhan mengenai pelanggaran terhadap konvensi ini oleh suatu Negara Pihak. Pasal 45 1. Setiap Negara Pihak, bilamana menyimpan surat pengesahan atau penyertaannya pada Konvensi ini , atau kapan pun di waktu kemudian, dapat menyatakan bahwa negara yang bersangkutan mengakui kewenangan Komisi untuk menerima, dan memeriksa amanat/surat pengaduan yang di dalamnya suatu Negara Pihak menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang dinyatakan dalam Konvensi ini. 2. Amanat/surat pengaduan yang disampaikan berdasarkan Pasal ini dapat diterima dan diperiksa hanya kalau disampaikan oleh suatu Negara Pihak yang telah membuat pernyataan yang mengakui kewenangan Komisi yang telah disebutkan sebelumnya. Komisi tidak dapat menerima amanat/surat pengaduan apapun terhadap suatu Negara Pihak yang belum membuat pernyataan semacam itu 3. Suatu pernyataan mengenai pengakuan kewenangan dapat dibuat berlaku untuk periode tidak tertentu, suatu periode tertentu atau untuk suatu kasus tertentu. 4. Pernyataan-pernyataan tersebut harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Organisasi Negaranegara Amerika, yang akan menyampaikan salinansalinannya kepada para Negara anggota Organisasi tersebut. Pasal 46 Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
12
1. Penerimaan oleh Komisi atas suatu petisi atau amanat/surat pengaduan yang diajukan menumt Pasal
44 dan Pasal 45 harus tunduk pada persyaratanpersyaratan berikut: (a) bahwa cara untuk memperoleh ganti mgi dari hukum domestik sudah
diupayakan dan digunakan secara maksimal, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui secara umum; (b) bahwa petisi diajukan dalam periode enam bulan dari tanggal pada waktu Negara Pihak yang menyatakan pelanggaran atas hak-haknya diberitahukan mengenai putusan terakhir; (c) bahwa subyek petisi atau amanat/surat pengaduan termaksud tidak sedang menunggu pemeriksaan oleh prosedur internasional lainnya untuk penyelesaian; dan (d) bahwa, dalam hal Pasal 44, petisi itu berisi nama, kewarganegaraan, pekerjaan, domisili dan tanda tangan orang atau orang-orang atau perwakilan hukum dari kesatuan yang mengajukan petisi. 2. Ketentuan-ketentuan ayat I (a) dan I (b) Pasal ini tidak berlaku apabila: (a) perundang-undangan domestik negara yang bersangkutan tidak memberikan proses hukum yang semestinya untuk perlindungan hak atau hak-hak yang telah nyata-nyata dilanggar; (b) negara pihak yang menyatakan pelanggaran terhadap haknya telah diingkari aksesnya untuk upaya memperoleh ganti rugi dari yurisdiksi domestik atau telah dicegah agar tidak menggunakannya secara maksimum; atau (c) telah ada penundaan yang tidak beralasan dalam memberikan 'putusan akhir berdasarkan cara untuk memperoleh ganti rugi yang telah disebutkan di atas. Pasal 47 Komisi akan menganggap tidak dapat diterima, petisi atau amanat/surat pengaduan yang disampaikan berdasarkan Pasal 44 atau Pasal 45 kalau: (a) di antara persyaratan-persyaratan yang ditunjuk dalam Pasal 46 belum dipenuhi; (b) petisi atau amanat/surat pengaduan termaksud tidak menyebutkan faktafakta yang cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang dijamin oleh Konvensi ini; (c) pernyataan-pernyataan dari yang mengajukan petisi atau Negara yang bersangkutan menunjukkan bahwa petisi atau amanat/surat pengaduan termaksud nyata-nyata tidak beralasan atau jelas tidak memenuhi syarat; atau (d) petisi atau amanat/surat pengaduan termaksud secara substansial sama seperti yang dikaji sebelumnya oleh Komisi atau organisasi internasional lainnya. Seksi 4. Prosedur Pasal 48 1. Apabila Komisi menerima suatu petisi atau amanat/surat pengaduan yang menyatakan pelanggaran terhadap salah satu di antara hak-hak yang dilindungi oleh Konvensi ini, Komisi akan berjalan sebagai berikut: (a) Kalau Komisi menerima suatu petisi atau amanat/surat pengaduan yang dapat diterima, Komisi akan meminta informasi dari pemerintah negara yang telah ditunjuk sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dinyatakan dan akan memberikan kepada pemerintah tersebut suatu transkrip mengenai bagian-bagian petisi atau amanat/surat pengaduan yang berkaitan. Informasi ini akan disampaikan dalam suatu waktu yang wajar untuk diputuskan oleh Komisi sesuai dengan keadaan masing-masing kasus. (b) Sesudah informasi diterima, atau sesudah periode yang ditentukan telah habis dan informasi belum diterima, Komisi akan memastikan apakah alasan-alasan untuk petisi atau amanat/surat pengaduan termaksud masih ada. Kalau alasan-alasan itu tidak ada, maka Komisi harus memerintahkan agar catatan tersebut ditutup. (c) Komisi boleh juga menyatakan petisi atau amanat/surat pengaduan termaksud tidak dapat diterima atau tidak memenuhi syarat atas dasar informasi atau bukti yang diterima kemudian. (d) Kalau catatan belum ditutup, Komisi dengan sepengetahuan para Negara Pihak akan memeriksa masalah yang dinyatakan dalam petisi atau amanat/surat pengaduan termaksud agar dapat memeriksa fakta itu. Kalau perlu dan sepatutnya, Komisi akan melakukan pemeriksaan, yang untuk Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
13
pelaksanaannya yang efektif Komisi harus meminta dan para Negara yang berkepentingan harus memberikan kepada Komisi, semua fasilitas yang diperlukan. (e) Komisi dapat meminta Negara yang bersangkutan untuk memberikan setiap informasi yang berkaitan dan, apabila diminta demikian, akan mendengarkan pernyataan-pernyataan lisan atau tertulis dari para Negara Pihak yang bersangkutan. (f) Komisi dapat mengadakan pendekatan dengan para Negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan mencapai penyelesaian masalah secara bersahabat atas dasar penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang diakui dalam Konvensi ini. 2. Namun demikian, dalam kasus-kasus yang gawat dan darurat, hanya penyampaian suatu petisi atau amanat/surat pengaduan yang memenuhi semua persyaratan penerimaan yang lazim diperlukan bagi Komisi agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang menurut dugaan telah dilakukan dengan persetujuan sebelumnya dari Negara yang bersangkutan. Pasal 49 Jika suatu penyelesaian bersahabat sudah dicapai sesuai dengan ketentuan ayat l (f)Pasal 48, Komisi akan menyusun laporan, yang dikirimkan kepada negara yangmengajukan petisi dan kepada para Negara Pihak Konvensi ini dan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Negaranegara Amerika untuk diumumkan. Laporan ini berisi ikhtisar singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai. Kalau ada Negara Pihak meminta penjelasan maka informasi yang paling sepenuhnya mungkin harus diberikan kepadanya. Pasal 50 1. Jika suatu penyelesaian tidak tercapai, Komisi, dalam batas waktu yang ditentukan oleh Statutanya
harus menyusun Iaporan yang menguraikan fakta itu dan menyebutkan kesimpulan-kesimpulannya. Kalau laporan tersebut, dalam keseluruhan atau dalam sebagian, tidak mencerminkan persetujuan aklamasi para anggota Komisi, setiap anggota boleh melampirkan pada laporan itu, suatu pendapat terpisah. Pernyataan-pernyataan dalam bentuk tertulis dan lisan yang dibuat oleh para Negara Pihak sesuai dengan ketentuan ayat l (e) Pasal 48 harus juga dilampirkan. 2. Laporan dikirimkan kepada para Negara yang bersangkutan, yang tidak boleh dengan bebas mengumumkannya. 3. Dalam mengirimkan laporan, Komisi boleh membuat proposal-proposal dan rekomendasirekomendasi seperti yang Komisi pandang tepat. Pasal 51 1. Jika, dalam periode tiga bulan dari tanggal pengiriman laporan Komisi kepada para Negara yang
bersangkutan, masalah itu belum terselesaikan atau belum juga disampaikan oleh Komisi ataupun oleh para Negara yang bersangkutan kepada Pengadilan dan yurisdiksinya diterima, maka Komisi dengan mayoritas absolut para anggotanya dapat menyatakan pendapatnya dan kesimpulannya mengenai masalah yang diajukan untuk dipertimbangkan. 2. Bilamana tepat, Komisi akan membuat rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dan akan menetapkan periode yang selama itu Negara harus mengambil tindakan-tindakan yang merupakan kewajibannya memberikan cara untuk memperoleh ganti rugi atas situasi yang diperiksa. 3. Bilamana periode yang ditetapkan sudah habis, Komisi akan memutuskan dengan suara mayoritas absolut para anggotanya, apakah Negara itu sudah mengambil tindakan-tindakan yang tepat dan mengumumkan laporannya. Bab 8. Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia Seksi 1. Organisasi Pasal 52 1. Pengadilan akan terdiri dari tujuh orang hakim, warga negara dari para Negara anggota Organisasi , dipilih dalam suatu kemampuan pribadi di antara para pakar hukum berwibawa dan memiliki moral tertinggi dan diakui cakap di bidang hakhak asasi manusia, yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
14
dipersyaratkan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pengadilan yang tertinggi, sesuai dengan undangundang dari negara di mana mereka menjadi warga negara atau Negara yang mengusulkan mereka sebagai calon . 2. Tidak diperkenankan dua orang hakim adalah warga Negara dari Negara yang sama.
Pasal 53 1. Para hakim Pengadilan akan dipilih dengan suara rahasia, dengan suara mayoritas absolut dari Negara Pihak konvensi dalam Majelis Umum Organisasi, dari suatu panel para calon yang diusulkan oleh para Negara tersebut. 2. Masing-masing Negara Pihak dapat mengusulkan sampai tiga orang calon, warga negara dari Negara yang mengusulkan mereka atau Negara anggota Organisasi Negara-negara Amerika lainnya. Bilamana salah satu daftar nama tiga calon yang diusulkan, paling tidak salah satu orang dari caloncalon itu harus seorang warga negara dari suatu Negara selain Negara yang mengusulkan. Pasal 54 1. Para hakim Pengadilan akan dipilih untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali
hanya sekali. Masa jabatan tiga orang hakim yang dipilih pada pemilihan pertama akan habis pada akhir tiga tahun. Segera sesudah pemilihan, nama-nama tiga orang hakim harus ditentukan dengan undian pada Majelis Umum. 2. Seorang hakim yang dipilih untuk menggantikan seorang hakim yang masa jabatannya beIurn habis akan menyelesaikan masa jabatan hakim yang diganti. 3. Para hakim tetap memegang jabatan itu sampai berakhirnya masa jabatan mereka. Namun demikian, mereka akan meneruskan menangani perkara yang telah mereka periksa dan masih menunggu, maka untuk tujuan itu mereka tidak dapat digantikan oleh para hakim yang baru saja dipilih. Pasal 55 1. Apabila seorang dari para hakim itu adalah warga negara dari setiap di antara para Negara Pihak
suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan, dia tetap akan menguasai haknya untuk memeriksa perkara itu. 2. Apabila salah satu dari para hakim yang diminta untuk memeriksa suatu perkara harus seorang warga negara dari salah satu para Negara Pihak pada perkara itu, maka Negara Pihak Jainnya dalam perkara kasus itu dapat menunjuk seorang hakim pilihannya sendiri untuk bekerja pada Pengadilan sebagai hakim Ad Hoc. 3. Apabila di antara para hakim yang diminta untuk memeriksa suatu perkara itu, tidak satu pun dari mereka adalah warga negara dari setiap di antara para Negara Pihak pada perkara, maka masingmasing Negara Pihak dapat menunjuk seorang hakim Ad Hoc. 4. Seorang hakim Ad Hoc harus memiliki kualifikasi-kualifikasi yang ditunjuk pada Pasal 52. 5. Apabila beberapa Negara Pihak Konvensi mempunyai kepentingan yang sama dalam sebuah
perkara, mereka akan dianggap sebagai pihak tunggal untuk tujuan-tujuan dari ketentuan-ketentuan di atas. Dalam keadaan ragu-ragu, Pengadilan harus memutuskan. Pasal 56 Lima orang hakim akan merupakan satu kuorum untuk transaksi bisnis oleh Pengadilan. Pasal 57 Komisi harus hadir pada semua perkara yang diajukan ke hadapan Pengadilan. Pasal 58 Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
15
1. Pengadilan akan berkedudukan di tempat yang ditentukan oleh para Negara Pihak Konvensi pada
Majelis Umum Organisasi; namun demikian, mereka dapat mengadakan persidangan di setiap wilayah Negara anggota Organisasi Negaranegara Amerika bilamana suatu mayoritas Pengadilan menimbang memang amat diperlukan, dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari para negara yang bersangkutan. Kedudukan Pengadilan dapat dipindahkan oleh para Negara Pihak Konvensi dalam Majelis Umum, dengan suara dua pertiga. 2. Pengadilan harus menunjuk Sekretarisnya sendiri. 3. Sekretaris akan memiliki kantornya di tempat di mana Pengadilan berkedudukan dan harus menghadiri pertemuan-pertemuan yang mungkin diselenggarakan Pengadilan di luar tempat kedudukan Pengadilan. Pasal 59 Pengadilan harus membentuk sekretariatnya sendiri yang berfu ngsi menumt arahan Sekretaris Pengadilan sesuai dengan standar-standar administratif Sekretariat Jenderal Organisasi, dalam semua masalah yang tidak bertentangan dengan kemandirian Pengadilan. Staf Sekretariat Pengadilan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Organisasi dalam konsultasi dengan Sekretaris Pengadilan. Pasal 60 Pengadilan harus menyusun Statutanya dan harus menyampaikannya kepada Majelis Umum untuk memperoleh persetujuan. Pengadilan harus memakai Aturan-aturan Prosedurnya sendiri. Seksi 2. Yurisdiksi dan Fungsi Pasal 61 1. Hanya para Negara Pihak dan Komisi yang mempunyai hak untuk mengajukan
suatu perkara ke hadapan Pengadilan. 2. Agar supaya Pengadilan dapat memeriksa suatu perkara, adalah perlu bahwa prosedur-prosedur
yang dinyatakan dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 harus sudah digunakan secara maksimal. Pasal 62 1. Suatu Negara Pihak, atas dasar penyimpanan surat pengesahan atau penyertaannya pada Konvensi
ini, atau pada waktu kapan pun di kemudian hari, dapat menyatakan bahwa negara itu mengakui sebagai mengikat, ipso facto, dan tidak mensyaratkan persetujuan khusus , yurisdiksi Pengadilan pada semua masalah yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini. 2. Pernyataan tersebut boleh dibuat tanpa syarat, atau atas syarat timbal balik, untuk suatu periode yang ditentukan, atau untuk perkara-perkara khusus. Pernyataan itu harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi, yang harus mengirimkan salinan- salinannya kepada para Negara anggota Organisasi yang lain dan kepada Sekretaris Pengadilan. 3. Yurisdiksi Pengadilan terdiri dari semua hal mengenai penafsiran dan penerapan ketentuanketentuan Konvensi ini yang diajukan kepadanya, dengan syarat bahwa para Negara Pihak yang bersangkutan mengakui atau telah mengakui yurisdiksi tersebut, apakah denga n pernyataan khusus menurut ayat-ayat sebelumnya, atau dengan persetujuan khusus.
Pasal 63 1. Apabila Pengadilan menemukan adanya pelanggaran terhadap hak atau kebebasan yang dilindungi oleh konvensi ini, Pengadilan akan memutuskan bahwa Negara Pihak yang dirugikan dijamin perolehan haknya atau kebebasannya yang dilanggar. Pengadilan akan juga memutuskan, apabila tepat, bahwa akibat-akibat dari tindakan atau situasi yang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut diberi ganti rugi dan bahwa kompensasi yang adil dibayarkan kepada Negara Pihak yang dirugikan. 2. Dalam perkara-perkara yang sangat gawat dan darurat, dan bilamana diperlukan untuk menghindari kerugian yang tidak dapat diganti terhadap orang, Pengadilan harus mengambil tindakan-tindakan sementara seperti yang dianggap berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dipertimbangkan. Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
16
Mengenai suatu perkara yang belum disampaikan kepada Pengadilan, Pengadilan dapat bertindak atas permintaan Komisi. Pasal 64 Para Negara anggota Organisasi dapat berkonsultasi dengan Pengadilan mengenai penafsiran Konvensi ini atau perjanjian internasional lainnya mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia di negara-negara Amerika. Dalam ruang lingkup kewenangan mereka, organ- organ yang tercantum pada Bab X, Piagam Organisasi Negara-negara Amerika, seperti yahg diamandemen oleh Protokol Buenos Aires, dalam cara yang serupa dapat berkonsultasi dengan Pengadilan. Pengadilan, atas permintaan Negara anggota Organisasi, dapat memberikan kepada Negara tersebut pendapat-pendapat mengenai kesesuaian dari setiap di antara hukum domestiknya dengan instrumen-instrumen internasional yang disebut di atas. Pasal 65 Kepada tiap-tiap persidangan reguler Majelis Umum Organisasi Negara-negara Amerika, Pengadilan, untuk memperoleh pertimbangan Majelis, akan menyampaikan laporan mengenai pekerjaannya ditahun sebelumnya. Pengadilan harus merinci, terutama, kasus- kasus yang suatu Negara belum menjalankan putusan yang ditetapkan pengadilan dan menyusun rekomendasi-rekomendasi apapun yang relevan. Pasal 66 1. Alasan-alasan harus diberikan untuk keputusan Pengadilan. 2. Apabila keputusan itu tidak mewakili dalam keseluruhan atau sebagian, maka pendapat aklamasi
para hakim, setiap hakim harus berhak mempunyai pendapatnya yang berbeda atau pendapat terpisah dilampirkan pada keputusan itu. Pasal 67 Keputusan Pengadilan adalah final, dan tidak tunduk pada permintaan naik banding. Dalam kasus tidak ada kesepakatan mengenai arti atau cakupan keputusan, Pengadilan harus menafsirkannya atas permintaan dari setiap di antara para Negara Pihak, asalkan permintaan itu dibuat dalam waktu sembilan puluh hari dari tanggal pemberitahuannya. Pasal 68 1. Para Negara Pihak Konvensi berusaha mematuhi keputusan Pengadilan dalam setiap perkara di mana mereka menjadi Peserta. 2. Bagian dari suatu keputusan tersebut yang menetapkan kerugian-kerugian yang dapat diberikan kompensasi dapat dilaksanakan di negara yang bersangkutan sesuai dengan prosedur domestik yang mengatur pelaksanaan keputusan terhadap Negara. Pasal 69 Para Negara Pihak yang menangani perkara harus diberi tahu mengenai keputusan Pengadilan dan keputusan itu harus disampaikan kepada para Negara Pihak Konvensi. Bab 9. Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 70 Para hakim Pengadilan dan para anggota Komisi sejak saat pemilihan mereka dan sepanjang masa jabatan mereka akan menikmati kekebalan-kekebalan yang diberikan kepada perwakilan-perwakilan diplomatik sesuai dengan hukum internasional. Selama pelaksanaan fungsi resmi mereka, sebagai tambahan, mereka akan menikmati hak-hak istimewa diplomatik yang diperlukan untuk pelaksanaan semua kewajiban mereka. Pada waktu kapan pun para hakim Pengadilan atau para anggota Komisi, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan atau pendapat yang dikeluarkan dalam pelaksanaan fungsi mereka. Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
17
Pasal 71 Posisi hakim Pengadilan atau anggota Komisi adalah tidak bersesuaian dengan setiap kegiatan lain yang mungkin memengaruhi kemandirian seorang hakim atau anggota, seperti yang ditentukan dalam Statuta masing-masing.
Pasal 72 Para hakim Pengad ilan dan para anggota Komisi akan menerima honorarium dan uang saku perjalanan dalam bentuk dan menurut syarat-syarat yang dinyatakan dalam Statuta mereka, dengan memperhatikan semestinya kepentingan dan kemandirian jabatan mereka. Honorarium dan uang saku perjalanan tersebut ditentukan dalam anggaran belanja Organisasi Negara-negara Amerika, yang juga mencakup biaya-biaya Pengadilan dan sekretariatnya. Untuk tujuan ini Pengadilan harus menyusun anggaran belanjanya sendiri dan mengajukannya kepada Majelis Umum melalui Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal tidak boleh memasukkan perubahan-perubahan apapun di dalamnya. Pasal 73 Majelis Umum, hanya atas permintaan Komisi atau Pengadilan, bagaimanapun nanti, boleh menentukan sanksi-sanksi untuk diterapkan terhadap para anggota Komisi atau para hakim Pengadilan bila mana ada alasan-alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut seperti yang dinyatakan dalam Statuta masing-masing. Suara mayoritas dua pertiga para Negara anggota Organisasi harus dipersyaratkan untuk suatu keputusan dalam kasus para anggota Komisi, dan dalam kasus para hakim Pengadilan, suara mayoritas dua pertiga para Negara Pihak Konvensi harus juga dipersyaratkan. Bagian III Ketent uan-ketentuan Umum dan Sementara Bab 10. Tanda Tangan, Pengesahan (Ratiflkasi), Syarat, Amandemen, Protokol dan Bantahan Pasal 74 1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani, dan pengesahan atau keterikatan setiap Negara anggota dari Organisasi Negara-negara Amerika. 2. Ratifikasi atau keterikatan pada Konvensi ini dilakukan dengan penyimpanan instrumen pengesahan atau keterikatan pada Sekretariat Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika. Segera sesudah sebelas Negara menyimpan instrumen pengesahan atau instrumen penerimaan mereka, Konvensi akan mulai berlaku. Mengenai setiap negara yang meratifikasi atau mengikatkan diri sesudahnya, Konvensi akan mulai berlaku pada tanggal penyimpanan instrumen pengesahannya atau penerimaannya. Sekretaris Jenderal akan memberi tahu semua Negara anggota Organisasi mengenai mulai berlakunya Konvensi. Pasal 75 Konvensi ini tunduk pada syarat-syarat menurut ketentuan-ketentuan Konvensi Wina mengenai hukum Perjanjian Internasional yang ditandatangani pada 23 Mei 1969. Pasal 76 1. Proposal-proposal untuk mengamandemen Konvensi ini dapat diajukan ke Majelis Umum untuk tindakan yang dianggap perlu, oleh setiap Negara Pihak secara langsung dan oleh Komisi atau Pengadilan melalui Sekretaris Jenderal. 2. Amandemen-amandemen akan mulai berlaku bagi para Negara yang meratifikasinya pada tanggal ketika dua pertiga Negara Pihak Konvensi ini sudah menyimpan instrumen pengesahan mereka masing-masing. Mengenai para Negara Pihak yang lain, amandemen-amandemen termaksud akan mulai berlaku pada tanggal ketika mereka menyimpan instrumen pengesahan masi ng-masing. Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
18
Pasal 77 1. Menurut Pasal 31, setiap Negara Pihak dan Komisi dapat menyampaikan Protokolprotokol yang diusulkan pada Konvensi ini u ntuk dipertimbangkan oleh para Negara- Negara Pihak pada Menelis Umum dengan tujuan untuk secara berangsur-angsur memasukkan hak dan kebebasan lainnya dalam sistem-sistem perlindungan. 2. Tiap-tiap protokol akan menentukan cara berlakunya dan akan diterapkan hanya di antara para Negara Pihak kepadanya. Pasal 78 1. Para Negara Pihak dapat menyangkal Konvensi ini pada saat habisnya periode lima tahun mulai dari tanggal berlakunya Konvensi dan dengan sarana pemberitahuan yang disampaikan satu tahun sebelumnya. Pemberitahuan adanya sangkalan harus ditujukan kepada Sekretarus Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika, yang akan memberitahukannya kepada para Negara Pihak lainnya. 2. Penya ngkalan tersebut harus tidak berakibat mem bebaskan Negara Pihak yang bersangkutan dari kewajiban-kewajiban yang termuat dalam Konvensi i ni mengenai setiap tindakan yang mungkin merupakan pelanggaran terhadap kewaji ban-kewajiban tersebut yang telah diambil oleh Negara yang bersangkutan sebelum tanggal berlakunya penyangkalan. Bab 9. Ketentuan-ketentuan Sementara Seksi 1. Komisi Hak-hak Asasi Manusia Inter-Amerika Pasal 79 Atas dasar berlakunya Konvensi ini, Sekretaris Jenderal harus meminta, dalam bentuk tertulis, tiaptiap Negara anggota Organisasi untuk mengajukan dalam waktu sembilan pul uh hari, nama para calon untuk keanggotaan pada Komisi Hak-hak Asasi Manusia Inter-Amerika. Sekretaris Jenderal akan mempersiapkan daftar nama para calon dalam susunan alfabet dan menyampaikannya kepada para Negara anggota Organisasi, paling sedikit tiga puluh hari sebelum sidang Majelis Umum yang berikutnya. Pasal 80 Para anggota Kom isi akan dipilih dengan suara rahasia Majelis Umum dari daftar nama para calon yang ditunjuk dalam Pasal 79. Para calon yang memperoleh suara terbesar dan suara mayoritas absolut dari perwakilan Negara anggota harus dinyatakan sebagai terpilih. Apabila diperlukan mengadakan beberapa kali pemungutan suara, agar dapat memilih semua anggota Komisi, maka para calon yang memperoleh jumlah suara terkecil akan dihapuskan secara berturut-turut, dengan cara yang ditentukan oleh Majelis Umum. Seksi 2. Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia Inter-Amerika Pasal 81 Atas dasar berlakunya Konvensi ini, Sekretaris Jenderal, dalam bentuk tertulis, harus meminta tiap Negara Pihak untuk mengajukan dalam waktu sembilan puluh hari para calonnya untuk keanggotaan pada Pengadilan hak-hak asasi manusia Inter-Amerika. Sekretaris Jenderal akan mempersiapkan daftar nama para calon dalam susunan alvabet, yang akan diajukan dan disampaikan kepada para Negara Pihak paling sedikit tiga puluh hari sebelum sidang Majelis Umum yang berikutnya. Pasal 82 Para hakim Pengadilan akan dipilih dari daftar nama para calon yang ditunjuk dalam Pasal 81, dengan suara rahasia para Negara Pihak Konvensi dalam Majelis Umum. Para calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan suara mayoritas absolut dari perwakilan para Negara Pihak harus dinyatakan sebagai terpilih. Apabila diperlukan melakukan beberapa kali pemungutan suara agar dapat memilih semua hakim Pengadilan maka para calon yang memperoleh jumlah suara terkecil akan dihapuskan secara berturut-turut, dengan cara yang ditentukan oleh para Negara Pihak.
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
