telah mengambil Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Perkara Nomor 49/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan alat kedokteran Polysomnograph (selanjutnya disebut PSG) di RS Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh:-----------------------------------------

AN

1. PT. Tiara Kencana, dengan alamat kantor di Wisma Tiara Lt. 5 Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 No. 17 Jakarta Selatan 12510, selanjutnya disebut Terlapor I; -----------

2. PT. Bhakti Wira Husada, dengan alamat kantor di Jalan Tebet Utara I No. 20 Jakarta Selatan 12820, selanjutnya disebut Terlapor II; -----------------------------------------------

3. PT. Ilong Prayatna, dengan alamat kantor di Jalan Balikpapan I No. 3B Jakarta Pusat 10130, selanjutnya disebut Terlapor III;--------------------------------------------------------

4. PT. Kamara Idola, dengan alamat kantor di Jalan Pelepah Hijau V Blok TS. 2/2

LIN

Jakarta Utara, selanjutnya disebut Terlapor IV; -----------------------------------------------

5. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, selanjutnya disebut Panitia, dengan alamat kantor di Jalan Duren Sawit Baru, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Terlapor

V;------------------------------------------------------------------------------------------------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------

SA

Majelis Komisi:-----------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ------------------Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----- ---------------------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL); --Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); ------------------TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2007, Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pengadaan alat kedokteran Polysomnograph (selanjutnya

1

disebut PSG) di RS Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 (vide bukti A1);------------------------------------------------------------------2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (vide bukti A3); ----3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 149/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 49/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 25 Agustus 2008 (vide bukti A4);--------------------------------------------------------------------4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 648/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan

AN

Pendahuluan Perkara Nomor 49/KPPU-L/2008 (vide bukti A5);----------------------------5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa

menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (vide bukti A20); ---------------------------------------------------------------------

6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim

Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A20); --------------------------------

LIN

7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 182/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 49/KPPU-L/2008 terhitung sejak

tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 November 2008 (vide bukti A21); -

8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 808/SET/DE/ST/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan

SA

Lanjutan Perkara Nomor 49/KPPU-L/2008 (vide bukti A22); ---------------------------------

9. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (vide bukti B1-B22);---------------------------------------------------------------------------------------

10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (vide bukti B1-B22); --------------------------------------------------------------------------------

11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan (vide bukti B1-B22, C1-C75);-----------------------------------------------------------------------------------------------

2

SALINAN 12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat LHPL yang berisi:-----------------------------------------------------------------------------------12.1

Pokok Perkara-------------------------------------------------------------------------------Adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

persekongkolan

dalam

tender

pengadaan

alat

kedokteran

Polysomnograph (selanjutnya disebut PSG) di RS Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, dalam bentuk: -----------------------12.1.1

Persekongkolan Horizontal-----------------------------------------------------12.1.1.1. Terdapat persekongkolan secara horizontal yang dilakukan oleh para peserta tender dalam mengatur pemenang tender, dimana dalam setiap proses tender para Terlapor I, II, III dan IV diwakili oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai

12.1.2

AN

karyawan Terlapor I, II, III dan IV; ------------------------------Persekongkolan Vertikal--------------------------------------------------------12.1.2.1. Terdapat persekongkolan secara vertikal antara Panitia dengan

peserta

tender

dalam

bentuk

Panitia

telah

mengarahkan spesifikasi teknis barang yang ditenderkan ke

merk tertentu sehingga menguntungkan pemenang tender

yang didukung pabrikan merk tersebut; --------------------------

Fakta dalam Pemeriksaan;------------------------------------------------------------------

LIN

12.2

12.2.1

Obyek Tender; -------------------------------------------------------------------12.2.1.1. Bahwa Objek Tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan alat kedokteran Polysomnograph di RS Duren

Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 yang dibiayai dari Anggaran Belanja Tambahan Pemerintah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007

SA

(vide bukti C24, C27, C28, C29); ---------------------------------

12.2.1.2. Nilai Pengadaan PSG adalah sebesar Rp. 1.206.300.000,(satu milyar dua ratus enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Kualifikasi Peserta Tender adalah Golongan Non Kecil (vide bukti C28); ---------------------------------------------

12.2.2

Sistem Tender--------------------------------------------------------------------12.2.2.1. Metode pengadaan menggunakan Proses Pascakualifikasi dimana proses penilaian dilakukan setelah memasukkan penawaran (vide bukti C24, C27, C28, C29); ------------------12.2.2.2. Sistem Penilaian menggunakan sistem nilai (merit point system) (vide bukti C24); -----------------------------------------3

12.2.2.3. Komposisi penilaian dokumen penawaran dapat dilihat pada bagan(vide bukti C24): --------------------------------------No. 1. 2. 3.

Unsur

Bobot 20 % 40 % 40 % 100 %

Evaluasi administrasi Evaluasi teknis Evaluasi harga TOTAL

12.2.2.4. Metode penyampaian dokumen dilakukan dengan 1 (satu) sampul (penyampaian dokumen penawaran terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga dimasukkan dalam satu sampul) (vide bukti C24); ------------12.2.3

Kronologis Tender ---------------------------------------------------------------

AN

12.2.3.1. 5 November 2007, Panitia melaksanakan pengumuman lelang di Surat Kabar Harian Media Indonesia dan di Papan

Pengumuman RS Duren Sawit (vide bukti C27). -------------

12.2.3.2. 6 s.d 14 November 2007, Masa pendaftaran dan

pengambilan dokumen lelang. Pada tahap ini tercatat 9 perusahaan yang mendaftar. Nama-nama orang yang

mendaftar adalah (vide bukti C25, C41): --------------------Nama Agus Salim Ir. RNGT Tri Retno Debby Armeiyanti Julius TS Hasan Jequara F Pardin Panggabena Herry Novia Edward

Nama Perusahaan PT Putra Lakopo Perkasa PT Tiara Kencana PT Ilong Prayatna PT Bhakti Wira Husada CV Lami CV Buray Indah PT Amarta Mitra Selaras PT Kamara Idola PT Sarana Medika Oktindo

LIN

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SA

12.2.3.3. 15 November 2007, Panitia melaksanakan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) yang diikuti oleh 8 perusahaan(vide bukti C19, C20, C22). ---------------------------------------

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama

Ida Tri Hary S Mulyani Rasda Daniel T Jequard F Edward

Nama Perusahaan PT Bhakti Wira Husada PT Tiara Kencana PT Putra Lakopoperkasa PT Kamara Idola PT Ilong Pratama PT Amarta Mitra Selaras CV Bumi Indah PT Sarana Medica Optindo

Keteranga n Marketing Purchasing Marketing Staff Marketing Marketing Staf Staf

4

SALINAN 12.2.3.4. Terdapat beberapa perubahan baik pada persyaratan administrasi maupun teknis dan hal tersebut termuat dalam risalah aanwijzing(vide bukti C19); ------------------------12.2.3.5. Nilai OE: Rp. 1.201.500.000,-. (Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (vide bukti C19) ---------------12.2.3.6. 20

November

2007,

Panitia

melaksanakan

proses

pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran. (vide bukti C13, C15, C41) ----------------------------------------12.2.3.7. Pada tahap ini hanya diikuti oleh 6 perusahaan. Berikut adalah hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia(vide bukti C9, C10, C13): ----------------------------------------No

Nama Perusahaan

Harga Penawaran (Rp)

1

PT Bhakti Wira Husada

1.197.982.500

Skor % Evaluasi Administras i (a) 19

2

PT Tiara Kencana

1.198.150.000

19

40

32.5

91.5

3

PT Ilong Prayatna

1.199.850.000

19

40

32.5

91.5

4

PT Kamara Idola

1.200.300.000

19

40

32.5

91.5

5

PT Putra Lakopo Perkasa

1.025.310.000

19

26

37.5

82.5

19

26

35

80

Skor % Evaluasi Harga (c) 32.5

Total % Skor (a+b+c)

Ket

91.5

Spesifikasi sesuai dengan lampiran RKS Spesifikasi sesuai dengan lampiran RKS Spesifikasi sesuai dengan lampiran RKS Spesifikasi sesuai dengan lampiran RKS

SA

LIN

AN

Skor % Evaluasi Teknis (b) 40

6

PT Amarta Mitra Selaras

1.134.980.000

Spesifikasi tidak sesuai dengan lampiran RKS Spesifikasi tidak sesuai dengan lampiran RKS

12.2.3.8. 20 November 2007, Panitia menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran PSG RS Duren Sawit kepada Direktur RS Duren Sawit(vide bukti C8); -----

12.2.3.9. 20 November 2007, Panitia mengusulkan penetapan calon pemenang pelelangan pengadaan PSG RS Duren Sawit kepada Direktur RS Duren Sawit. (vide bukti C7) -----------5

12.2.3.10. Berdasarkan evaluasi penilaian dari Panitia tersebut diatas diperoleh 3 calon pemenang dengan urutan sebagai berikut(vide bukti C7, C41): ---------------------------------No

Calon Pemenang

1 2 3

Pertama Kedua Ketiga

Nama Perusahaan PT Bhakti Wira Husada PT Tiara Kencana PT Ilong Prayatna

Harga Penawaran (Rp) 1.197.982.500,00 1.198.150.000,00 1.199.850.000,00

12.2.3.11. 26 November 2007, Direktur Rumah Sakit menetapkan pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan alat kedokteran polysomnograph (PSG) Rumah Sakit Duren Sawit Propinsi DKI Jakarta(vide bukti C6). ---------------------------------12.2.3.12. 27 November 2007, Panitia mengumumkan pemenang lelang pengadaan alat kedokteran Polysomnograph. Adapun

AN

pemenang pelelangan adalah PT Bhakti Wira Husada dengan harga penawaran Rp. 1.197.982.500,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan

puluh dua ribu lima ratus rupiah) (vide bukti C5, C41).--------.

12.2.3.13. 29 November 2007, Direktur RS Duren Sawit menunjuk pemenang

lelang

pengadaan

alat

kedokteran

Polysomnograph(vide bukti C4, C41). ---------------------------

LIN

12.2.3.14. 30 November 2007, Penandatanganan surat perjanjian

(kontrak) antara Direktur RS Duren Sawit dan Direktur PT Bhakti Wira Husada (vide bukti C1, C2, C41). -----------------

12.2.3.15. 30 November 2007, PT Amarta Mitra Selaras melakukan sanggahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(vide bukti C42): -------------------------------------12.2.3.15.1.

Bahwa spek teknis yang tertera pada RKS

SA

mengarah ke merk Biologic, Type Sleep Scan

12.2.3.15.2.

Vision. ----------------------------------------Bahwa terdapat pemalsuan identitas saat aanwijzing karena PT Ilong Prayatna diwakili oleh Sdr. Rasda (Product Manager PT Tiara Kencana), PT Bhakti Wira Husada diwakili oleh Sdri. Ida (Staf Administrasi PT Tiara Kencana) dan PT Kamara Idola yang diwakili oleh Sdri. Mulyani (Staf PT Tiara Kencana). Pemalsuan identitas juga terjadi pada saat proses penawaran harga karena PT Bhakti Wira Husada diwakili oleh Sdri. Indah (Staff 6

SALINAN Administrasi PT Tiara Kencana) dan PT Kamara Idola diwakili oleh Sdri. Mulyani (Staf PT Tiara Kencana). ------------------------12.2.3.15.3.

Bahwa penawaran harga dari PT Tiara Kencana selaku distributor tunggal produk PSG

merk

Biologic

lebih

mahal

dari

penawaran PT Bhakti Wira Husada selaku pemenang lelang, padahal PT Tiara Kencana adalah pemilik barang dan barang yang ditawarkan pun sama. ----------------------------12.2.3.15.4.

Bahwa registrasi Depkes/AKL dari PT Bhakti Wira Husada nama alat tertulis EEG

AN

sedangkan yang dibutuhkan adalah PSG dan tipenya tertulis Sleepscan TM Netlink yang

seharusnya Sleep Scan Vision. -------------------

12.2.3.15.5.

Bahwa spesifikasi yang terdapat di RKS

sama persis dengan spesifikasi yang tertulis pada brosur EEG merk Biologic yang

ditawarkan PT Bhakti Wira Husada, sehingga

LIN

dapat disimpulkan Panitia telah mengarah ke 1 (satu) merk barang atau mengarah ke salah

satu peserta.-----------------------------------------

12.2.3.16. 14 Desember 2007, Direktur Rumah Sakit Duren Sawit memberikan jawaban atas surat sanggahan dari PT Amarta Mitra Selaras sebagai berikut (vide bukti C43): ---------------12.2.3.16.1.

Bahwa proses lelang yang dilaksanakan telah

SA

mengacu

12.2.3.16.2.

12.2.3.16.3.

aanwijzing

kepada

ketentuan

dan

saat

RKS telah dibahas secara

terbuka;--------------------------------------------Bahwa pengadaan alat kedokteran PSG merupakan satu paket dengan pengadaan alat sebelumnya yaitu sleep analyzer sehingga harus compatible dan spesifikasi harus selaras. ---------------------------------------Bahwa Panitia telah melakukan verifikasi terhadap identitas dan data peserta pada saat aanwijzing dan SPH, dan hasil verifikasinya 7

para peserta lelang tersebut sudah memenuhi kriteria mewakili perusahaannya masingmasing; ---------------------------------------12.2.3.16.4.

Bahwa Panitia melakukan evaluasi atas dasar metodologi

dan

menyatakan

PT

analisa Bhakti

harga Wira

yang Husada

mendapat nilai tertinggi, dan PT Tiara Kencana sebagai peringkat ke-2 dan PT Ilong Prayatna sebagai peringkat ke-3. -------------12.2.4

Hasil Pemeriksaan ------------------------------------------------------------12.2.4.1. Pemeriksaan Terlapor I (PT Tiara Kencana) (vide bukti B1,

AN

B10) ------------------------------------------------------------------12.2.4.1.1. Bahwa Terlapor I merupakan distributor

farmasi dan alat kesehatan. Terlapor juga merupakan sole agent dari berberapa merk kesehatan seperti: Micro Med, KAMMIN,

DNS, Biologic, Olympic Medika dan Smithan

Nephew. -----------------------------------------

LIN

12.2.4.1.2. Bahwa PT Bhakti Wira Husada, PT Ilong

Prayatna dan PT Kamara Idola merupakan pelanggan dari Terlapor I.-----------------------

12.2.4.1.3. Bahwa menurut Terlapor I, PT Bhakti Wira Husada dapat menawarkan harga lebih rendah karena PT Bhakti Wira Husada menanggung sendiri PPN, biaya dokumen dan keuntungan distributornya dikurangi. ------------------------

SA

12.2.4.1.4. Bahwa PT Tiara Kencana tidak mengetahui harga penawaran dari peserta tender yang lain hingga pembukaan dokumen penawaran. -------

12.2.4.1.5. Bahwa menurut Terlapor I spesifikasi teknis alat dalam tender ini mendekati alat yang bermerk Biologi dan di Indonesia hanya Terlapor I yang menjadi sole agentnya. ---------

12.2.4.1.6. Bahwa PSG merupakan alat diagnostik yang berbasis pada Electric Ensephalo Graph atau EEG ditambahkan software analisis PSG. ------

8

SALINAN 12.2.4.1.7. Bahwa

EEG

dimungkinkan

untuk

menggunakan merk yang berbeda dengan PSG namun pada beberapa kasus ada berberapa alat yang tidak kompatibel terhadap PSG merk Biologic. ---------------------------------------12.2.4.1.8. Bahwa semua tenaga ahli PSG disediakan oleh Terlapor

I,

karena

itu

dalam

dokumen

penawaran Terlapor II, III dan IV kesemuanya sama dengan tenaga ahli dari Terlapor I. ------12.2.4.1.9. Bahwa pesaing dari PSG Biologic adalah Nihon Kohden (Jepang), Nickolite (USA) dan Compumedic (Australia).------------------------

AN

12.2.4.1.10. Bahwa Terlapor I menseleksi perusahaanperusahaan yang meminta surat dukungan,

apakah perusahaan tersebut bisa dipercayai

atau tidak. ---------------------------------------

12.2.4.1.11. Bahwa PT Tiara Kencana memiliki staff marketing tetap dan staff marketing freelance

dimana untuk staff marketing tetap diberikan

LIN

gaji tetap sedangkan freelance hanya diberikan

fee untuk hasil kerja. --------------------------------

12.2.4.1.12. Bahwa staff marketing tetap tidak boleh menerima fee dari perusahaan lain dan jika hal tersebut terjadi kemungkinan staff tersebut bermaksud mencari insentif dalam bekerja dengan membantu distributor dalam pemasaran

SA

barang. ------------------------------------------

12.2.4.1.13. Bahwa alasan Terlapor I mengikuti tender ini untuk memastikan agar produk Terlapor I menang dalam tender tersebut. ------------------

12.2.4.1.14. Bahwa

Terlapor

I

pernah

menggunakan

perusahaan lain untuk mengikuti suatu tender, hal tersebut dikarenakan walaupun spesifikasi dapat dipenuhi oleh Terlapor I namun dari sisi adminitratif lainnya tidak dapat dipenuhi oleh Terlapor I maka Terlapor I akan menggunakan

9

perusahaan

lain

untuk

mengikuti

tender

tersebut. ----------------------------------------12.2.4.1.15. Bahwa Terlapor I mengakui menggunakan perusahaan lain dalam mengikuti tender PSG di RS Duren Sawit dikarenakan jika Terlapor I (sebagai

prinsipal

memenangkan

tender

alat

kesehatan)

akan

menciptakan

keraguan bagi rekanan Terlapor I dalam meminta surat dukungan kedepan. -------------12.2.4.2. Pemeriksaan Terlapor II (PT Bhakti Wira Husada) (vide bukti B2, B11): ----------------------------------------------Terlapor

II

bergerak

di

bidang

AN

12.2.4.2.1. Bahwa

perdagangan

obat-obatan

alat

kesehatan,

laboratorium dan bahan kimia. ------------------

12.2.4.2.2. Bahwa Terlapor II dari tenaga freelance yang bekerja

di

perusahaan

lain

dan

yang

mengetahui proses tender adalah Ibu Dwikanti

Tutik dan Sdr. Sabdali. --------------------------

LIN

12.2.4.2.3. Bahwa Terlapor II mengetahui spesifikasi alat

yang ditenderkan merupakan alat dengan merk Biologic berdasarkan referensi yang dimiliki.

12.2.4.2.4. Bahwa Terlapor II dan Terlapor I sering berhubungan bisnis dalam rangka meminta surat

dukungan,

penawaran

harga

dan

dukungan administrasi dan teknis. Terlapor II

SA

juga memiliki hubungan dekat dengan istri Direktur Utama Terlapor I.----------------------

12.2.4.2.5. Bahwa yang menetapkan harga penawaran Terlapor II adalah Direktur Utama, Ibu Dwikanti Tutik dan Bapak Sabdali. -------------

12.2.4.2.6. Bahwa Terlapor II mengetahui Terlapor I mengikuti tender berdasarkan laporan staf saat mengikuti pembukaan dokumen penawaran.----

12.2.4.2.7. Bahwa Terlapor II mendapatkan perlakuan istimewa

dari

Terlapor

I

dalam

bentuk

kemudahan mendapatkan surat dukungan dan penawaran harga dalam waktu 1-2 hari. --------

10

SALINAN 12.2.4.2.8. Bahwa

Terlapor

II

sering

mendapatkan

infomasi tender dari karyawan prinsipal seperti Terlapor I. -------------------------------------------12.2.4.2.9. Bahwa keuntungan dari Terlapor II adalah sebesar 5-10% keuntungan kotor dan 2-3% keuntungan bersih. -----------------------------12.2.4.2.10. Bahwa Terlapor II mengetahui tender ini dari Ibu Ida dan Julius merupakan tenaga marketing freelance dari PT Bhakti Wira Husada. --------12.2.4.2.11. Bahwa tenaga marketing freelance, yang juga merupakan

staff

marketing

Terlapor

I,

memberikan informasi, mendaftar, mengikuti dan

memasukkan

dokumen

AN

aanwijzing,

penawaran. Hal tersebut dilakukan dengan

mendapatkan kuasa dari Terlapor II sebagai

staff marketing. ---------------------------------

12.2.4.2.12. Bahwa

tenaga

freelance

bekerja

dengan

inisiatif sendiri dan mendapatkan fee sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu

LIN

rupiah). ------------------------------------------------

12.2.4.2.13. Bahwa staff Terlapor II pernah mengikuti tender dengan membawa bendera perusahaan Terlapor I. ---------------------------------------

12.2.4.2.14. Bahwa

dalam

memperoleh

tender

ini

keuntungan

Terlapor sebesar

II Rp.

26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). -----

SA

12.2.4.2.15. Bahwa

Terlapor

II

melakukan

strategi

menawarkan harga alat dengan keuntungan yang minim, dengan harapan memperoleh pengalaman

perusahaan

yang

akan

meningkatkan

Kemampuan

Dasar

(KD)

Terlapor II. --------------------------------------

12.2.4.2.16. Bahwa Tim Pemeriksa memperoleh keterangan tertulis dari Terlapor II yang pada pokoknya berisi: ------------------------------------------a. Terlapor II tidak benar jika dikatakan

bersekongkol melakukan pengaturan tender 11

dengan Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV. Masalah kesamaan barang selalu dapat terjadi pada setiap tender karena

peserta

tender

akan

berusaha

mencari/menawarkan barang yang sesuai atau setara dengan yang dipersyaratkan dalam RKS; -------------------------------b. Soal personel Terlapor II yang bernama Ida

dan

Indah

dikatakan

sebagai

staf

administrasi Terlapor I memang dalam kesehariannya yang bersangkutan mungkin bekerja disana, tetapi hal yang biasa jika

AN

kami sebagai Trader memiliki beberapa (bahkan banyak) mitra kerja freelance, yang membantu kami dalam mengurus, mencari proyek serta outsourcing.

c. Soal spesifikasi teknis mengarah kepada

merek Biologic juga bukan suatu hal yang salah, pihak rumah sakit sebagai pengguna

LIN

alat tentunya punya hak dan pengalaman dalam

memilih

suatu

alat

sesuai

kebutuhannya.

d. Bahwa sebagai pemenang tender kami tidak merugikan keuangan negara, karena dengan harga

penawaran

1.197.982.500,-

(Satu

sebesar milyar

Rp. Seratus

SA

Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jauh

dibawah

harga

patokan

yang

ditetapkan Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

12.2.4.3. Pemeriksaan Terlapor III (PT Ilong Prayatna) (vide bukti B3, B12) -------------------------------------------------------------12.2.4.3.1. Bahwa Terlapor III bergerak dalam bidang pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan kedokteran. --------------------------------------

12

SALINAN 12.2.4.3.2. Bahwa Direktur Terlapor III tidak mengetahui banyak

mengenai

tender

karena

telah

ditugaskan stafnya yang bernama Maratoga Pane. -------------------------------------------12.2.4.3.3. Bahwa Direktur Terlapor III tidak mengenal Rasda,

Turni

Setyawati

yang

mewakili

Terlapor III dalam proses tender. --------------12.2.4.3.4. Bahwa Terlapor III setelah melihat RKS, spesifikasi PSG adalah barang dari Terlapor I dengan merk Biologic. -------------------------12.2.4.3.5. Bahwa Terlapor III tetap mengikuti proses tender walaupun mengetahui bahwa Terlapor I

AN

mengikuti tender karena menjaga nama baik perusahaan yang telah meminta surat dukungan

kepada Terlapor I. -------------------------------

12.2.4.3.6. Bahwa Terlapor III mengambil presentase

keuntungan sebesar 10%. -----------------------

12.2.4.3.7. Bahwa setelah pembukaan dokumen, Direktur Terlapor III mengetahui bahwa harga yang

LIN

dibuka sesuai dengan penawaran harga yang

dibuat oleh Terlapor III.-------------------------

12.2.4.3.8. Bahwa Terlapor III tidak menerima surat penetapan pemenang. ---------------------------

12.2.4.3.9. Bahwa Terlapor III hanya menugaskan staff yang bernaman Maratoga untuk mengikuti proses tender dan tidak pernah memberikan

SA

surat kuasa kepada orang lain. ------------------

12.2.4.3.10. Semua dokumen Terlapor III tidak mengetahui persis siapa yang memasukkan dokumen penawaran dan hanya memberikan dokumen penawarah kepada Maratoga. -------------------

12.2.4.3.11. Terlapor III tidak mengenal dan mengetahui nama-nama yang mewakili Terlapor III dalam proses tender.------------------------------------

12.2.4.3.12. Bahwa Terlapor III pernah dihubungi oleh Terlapor I untuk tidak mundur dalam proses tender dan tetap mengikuti proses tender.------13

12.2.4.3.13. Bahwa menurut keterangan Terlapor III, pihak yang mengambil dokumen penawaran Terlapor III adalah karyawan dari Terlapor I.--------------12.2.4.4.

Pemeriksaan Terlapor IV (PT Kamara Idola) (vide bukti B4, B13); ------------------------------------------------------------12.2.4.4.1. Bahwa Terlapor IV bergerak di bidang pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan. ----12.2.4.4.2. Bahwa Direktur Terlapor IV menugaskan stafnya untuk mendaftar yaitu Banjar Aruan dan setelah menerima surat dari KPPU, ternyata

Terlapor

IV

tidak

memasukkan

penawaran sendiri namun diwakilkan oleh

AN

pihak lain. ---------------------------------------

12.2.4.4.3. Bahwa dalam proses tender, Terlapor IV diwakili oleh Iwan yang merupakan karyawan

dari Terlapor I. ----------------------------------

12.2.4.4.4. Bahwa Terlapor IV menugaskan staf yang

bernama Banjar Aruan sebagai perwakilan

LIN

perusahaan.--------------------------------------

12.2.4.4.5. Bahwa Terlapor IV mengakui bahwa Terlapor IV hanya sebagai pendamping administrasi dari Terlapor I. ---------------------------------------

12.2.4.4.6. Bahwa Terlapor IV mendapatkan pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya administrasi dalam mengikuti

SA

proses tender dari Terlapor I.--------------------

12.2.4.5. Pemeriksaan Terlapor V (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007) (vide bukti B5, B14)----12.2.4.5.1. Bahwa perencanaan pengadaan alat PSG dilakukan oleh dokter yang membutuhkan alat, kemudian diajukan ke seksi pelayanan medik, dilanjutkan ke bagian perencanaan untuk dibuat dokumen perencanaan kemudian diserahkan ke Direktur Rumah Sakit untuk diserahkan ke Pemda guna mendapatkan pengesahan. ---------

14

SALINAN 12.2.4.5.2. Bahwa pengajuan alat PSG diajukan pada anggaran rutin 2007 namun baru terealisasi pada anggaran perubahan Tahun 2007. --------12.2.4.5.3. Bahwa

Panitia

tidak

mengetahui

jika

spesifikasi teknis hanya mengearah pada merk tertentu. Panitia hanya berpatokan kepada dokumen perencanaan dan Buku Patokan Harga Satuan Barang atau Jasa Lainnya Propinsi DKI Jakarta periode 2007 (“Buku Patokan”) BAB II.7 No. 1622. -----------------12.2.4.5.4. Bahwa Panitia merasa setiap barang yang tidak sesuai dengan buku patokan adalah salah. ------

AN

12.2.4.5.5. Bahwa Panitia menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan hasil rapat.----------

12.2.4.5.6. Bahwa Panitia memberikan nilai tertinggi yakni 17 untuk perusahaan yang memasukkan alat

PSG

dengan

merk

Biologic

dan

memberikan nilai 3 untuk perusahaan yang

memasukkan alat PSG dengan merk lain. --------

LIN

12.2.4.5.7. Bahwa ketika aanwijzing, Panitia menghapus tipe/model Sleepscan Vision dalam spesifikasi

teknis, karena mengarah pada merk tertentu. ---

12.2.4.5.8. Bahwa Panitia tidak megenal peserta tender yang memasukkan penawaran. ------------------

12.2.4.5.9. Bahwa kewenangan dari bagian penunjang medik

adalah

mengawasi

farmasi,

gizi,

SA

pemeliharaan rumah sakit, rontgen, dan alatalat kesehatan lainnya yang habis pakai. Dan untuk alat kedokteran dibawahi oleh bagian pelayanan medik.--------------------------------

12.2.4.5.10. Bahwa Panitia telah menerima spesfikasi alat yang mengarah pada merk Biologic semenjak disahkannya Belanja Modal seperti yang tercantum

pada

Dokumen

Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit. ----15

12.2.4.5.11. Bahwa

Panitia

menyerahkan

dokumen

penawaran alat Full PSG dari Terlapor I pada tanggal 14 Juni 2006. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Product Manager Terlapor I

yang bernama Rasda, yang pada proses

tender mewakili Terlapor III. ------------------12.2.4.5.12. Bahwa Panitia menyerahkan dokumen Surat Kuasa dari masing-masing perusahaan yang mengikuti tender. Ketika melihat surat kuasa dari Terlapor III dan IV, Tim mendapati bahwa tanda-tangan direktur Terlapor III dan IV berbeda dengan tanda-tangan yang asli, karena

AN

itu Tim menduga bahwa tanda-tangan tersebut dipalsukan. --------------------------------------

12.2.4.6. Pemeriksaan Saksi : DRA. Dwikanti B. Hastuti dan Safdali

Hidayat (vide bukti B17) ------------------------------------------12.2.4.6.1. Bahwa antara Terlapor II memiliki hubungan dekat dengan Terlapor I, dengan memperoleh seperti

perusahaan

sering

LIN

keistimewaan

dipinjam oleh Terlapor I dalam mengikuti proses tender, dan diskon yang besar. -----------

12.2.4.6.2. Bahwa saksi mengenal Iwan, pihak yang mewakili Terlapor IV sebagai Project Manager Terlapor I. ---------------------------------------

12.2.4.7. Pemeriksaan Saksi : dr. Agus Solichien (vide bukti B18)------

SA

12.2.4.7.1. Bahwa saksi merupakan dokter saraf dan satuan

pengawas

internal

yang

bertugas

mengaudit ISO atau mutu dari rumah sakit.-----

12.2.4.7.2. Bahwa

saksi

pengadaan

full

mengajukan PSG

surat

sebagaimana

untuk surat

tertanggal 4 Mei 2006 (vide bukti C50). --------

12.2.4.7.3. Bahwa alat yang dibutuhkan adalah PSG dan EEG yang bisa memonitor epylepsi. Saksi hanya

mengetahui

Biologic

karena

menggunakan Biologic untuk EEG semenjak

16

SALINAN 1996. Namun Saksi mempersilahkan kepada pelayanan medik untuk mencari merek lain. ---12.2.4.7.4. Bahwa saksi pernah dimintai keterangan alat oleh Panitia mengenai keunggulan masingmasing merek alat. -----------------------------12.2.4.7.5. Bahwa Biologic dapat melakukan PSG dan EEG monitoring namun softwarenya kurang canggih, Weinmann hanya bisa melakukan PSG saja namun softwarenya sudah cukup canggih,

dan

compumedic

memiliki

keunggulan kecanggihan alat. ------------------12.2.4.7.6. Bahwa Saksi pernah ditawarkan alat PSG oleh

AN

Terlapor I, dan juga Weinmann. ---------------12.2.4.7.7. Bahwa menurut saksi, alat Biologic lebih efisien dan Weinmann lebih canggih dan

praktis digunakan.-------------------------------

12.2.4.7.8. Bahwa Tim Pemeriksa mendapatkan surat

permohonan alat full PSG dari Saksi kepada Kasi Pelayanan Medik RS Duren Sawit, namun

LIN

dalam surat tersebut tidak tercantum merek

PSG (vide bukti C50).---------------------------

12.2.4.8. Pemeriksaan Saksi Ahli: Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Prop. DKI Jakarta (vide bukti B19)-----------------

12.2.4.8.1. Dalam Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 dan Pergub 37 Tahun 2007, keperluan barang dan jasa diterbitkan buku patokan

SA

harga satuan yang secara reguler atau berkala ditetapkan keputusan Gubernur setiap 6 bulan.

12.2.4.8.2. Bahwa menurut Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 dan Keppres 80 Tahun 2003, Panitia tidak wajib mengacu kepada buku patokan harga Pemprov DKI Jakarta. -----------

12.2.4.8.3. Panitia tidak akan disalahkan jika tidak mengikuti buku patokan baik dari segi merek maupun harganya. Hal yang terpenting bahwa harga tidak boleh melewati pagu yang telah ditetapkan.--------------------------------------17

12.2.4.8.4. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya buku patokan sudah disosialisasikan kepada setiap instansi terkait di DKI Jakarta. ----------12.2.4.8.5. Bahwa dalam menentukan HPS Panitia harus tetap mengacu pada: ---------------------------1.

Harga pasar setempat menjelang proses pengadaan -------------------------------------

2.

Agen tunggal atau pabrikan -----------------

3.

Data BPS -------------------------------------

4.

Kontrak sejenis -------------------------------

5.

Harga

yang

dikeluarkan

instansi

AN

berwenang------------------------------------12.2.4.9. Pemeriksaan Saksi: Daniel J. Andreas Tarigan(vide bukti

B21) ------------------------------------------------------------------12.2.4.9.1. Bahwa saksi adalah staf marketing PT Amarta

Mitra Selaras. -----------------------------------

12.2.4.9.2. Bahwa Saksi merupakan perwakilan dari PT Amarta Mitra Selaras dan membawa surat

LIN

kuasa direktur. ----------------------------------

12.2.4.9.3. Bahwa waktu anwijzing, beberapa peserta tender

meminta

agar

spesifikasi

alat

dikeluarkan dan mencoba membuktikan bahwa spesifikasi alat di RKS sama persis dengan spesifikasi alat Biologic. ------------------------

12.2.4.9.4. Bahwa

Panitia

tidak

bisa

menghapus

SA

spesifikasi tersebut karena sudah disahkan oleh Dewan (DPRD) sehingga tidak bisa diganti. -----

12.2.4.9.5. Bahwa Panitia tidak pernah menyebutkan bahwa tender telah diatur, namun penafsiran beberapa peserta dalam hal spesifikasi alat yang tidak bisa diganti.--------------------------

18

SALINAN 12.3

Analisis: -------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa, menganalisis sebagai berikut : ---------------------------------------12.3.1

Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal oleh Terlapor I. -----------

12.3.1.1. Bahwa Terlapor V dalam tender ini telah menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada merk tertentu yakni merk Biologic yang hanya bisa disediakan oleh Terlapor I. -----------------------12.3.1.2. Bahwa sebenarnya dokter yang menggunakan alat tersebut tidak pernah mengajukan spesifikasi teknis dari alat PSG yang diusulkan.--------------------------------------------------------12.3.1.3. Bahwa Terlapor V menyusun spesifikasi teknis berdasarkan surat dari Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta No.

AN

5429/073 tanggal 31 Oktober 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Direktur RS Duren

Sawit dr. Asiah Suroto Gunari M.Sc. ----------------------------12.3.1.4. Bahwa dalam keterangan Saksi Ahli dari Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta menyatakan tidak ada kewajiban panitia untuk mengacu pada buku patokan harga Pemprov DKI Jakarta.

LIN

12.3.1.5. Bahwa Panitia dalam menetapkan HPS tidak mengacu pada 5 acuan sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 dan Kepgub 108

tahun 2003, namun hanya berdasarkan keputusan rapat internal panitia. ------------------------------------------------------------

12.3.1.6. Bahwa dengan demikian tim menyimpulkan bahwa panitia telah melakukan kesalahan dan melanggar ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003 mengenai spesifikasi yang mengarah dan

SA

penentuan harga HPS. --------------------------------------------------

12.3.1.7. Bahwa dengan adanya pelanggaran Keppres 80 Tahun 2003 mengenai spesifikasi yang mengarah dan penentuan harga HPS mengakibatkan dalam tender pengadaan PSG terdapat peserta tender yang diuntungkan dan merugikan peserta tender yang lain. ------------------------------------------------------------------------

12.3.1.8. Bahwa hal ini dibuktikan dengan pemberian nilai yang lebih tinggi kepada peserta tender yang menawarkan alat PSG dengan merk Biologic dibandingkan dengan peserta tender yang menawarkan alat PSG dengan merk non Biologic. --------------

19

12.3.1.9. Bahwa dengan demikian Tim menyimpulkan Terlapor V telah menimbulkan hambatan bagi peserta tender yang menawarkan alat PSG dengan merk non Biologic untuk bersaing menjadi pemenang tender. ------------------------------------------------12.3.1.10. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan hambatan tersebut merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor I, II, III dan IV untuk mengatur dan menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender.--------------12.3.2

Tentang Persekongkolan Horizontal yang dilakukan Terlapor III dan IV; ---------------------------------------------------------------------------12.3.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor III dan

AN

Terlapor IV diwakili oleh orang-orang yang bukan merupakan staf Terlapor III dan Terlapor IV. Orang-orang

tersebut adalah (vide bukti C55):---------------------------------1)

PT Ilong Prayatna : Debby Armeiyanti ( mewakili saat

pendaftaran), Rasda (mewakili saat aanwijzing), Turni Setyawaty

(mewakili

saat

pembukaan

surat

penawaran);---------------------------------------------------

PT Kamara Idola : Hery Noviar (mewakili saat

LIN

2)

pendaftaran), Mulyani (mewakili saat aanwijzing dan pembukaan dokumen penawaran). ------------------------

Nama-nama yang disebutkan diatas bukan merupakan staf atau karyawan Terlapor III dan Terlapor IV yang ditugaskan untuk mengikuti proses tender. Khusus untuk Rasda, Tim Pemeriksa mendapati bahwa orang tersebut merupakan Product Manager dari PT Tiara Kencana. (vide bukti C63) --

SA

12.3.2.2. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Banjar Aruan yang menyatakan ada seseorang yang bernama Iwan yang merupakan staf dari Terlapor I yang bersedia membantu Terlapor IV dalam mengikuti proses tender. Namun dalam daftar hadir semua proses tender tidak tercantum nama Iwan (vide bukti C9, C13, C19, C25).-----------------------------------

12.3.2.3. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Maratoga Pane, dia merupakan karyawan yang biasa ditugasi untuk mengikuti proses tender, namun dalam tender ini saksi tidak mengikuti sama sekali semua proses tender. Tetapi dalam fakta terdapat dokumen penawaran Terlapor III yang ditanda

20

SALINAN tangani oleh Direktur Terlapor III, namun tidak diketahui sama sekali oleh saksi.---------------------------------------------12.3.2.4. Bahwa berdasarkan fakta adanya pemalsuan surat kuasa Terlapor III dan IV menunjukkan bahwa Terlapor III dan IV dalam tender ini hanya berfungsi sebagai pendamping dan tidak sungguh-sungguh. Hal sesuai dengan pengakuan dari Terlapor III dan IV. ------------------------------------------------12.3.2.5. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan Terlapor III dan IV terlibat dalam persekongkolan horizontal untuk mengatur dan menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender. -------12.3.3

Tentang Persekongkolan Horizontal yang dilakukan Terlapor III dan IV; ----------------------------------------------------------------------------

AN

12.3.3.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki hubungan erat, sehingga Terlapor II mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan bisnis dengan Terlapor I termasuk

kemudahan dalam memperoleh surat dukungan dan memperoleh potongan harga yang cukup besar dari Terlapor

I dalam setiap pembelian barang. ---------------------------------

12.3.3.2. Bahwa Terlapor II juga pernah menggunakan bendera

LIN

Terlapor I dalam mengikuti suatu tender. Hal ini

menunjukkan bahwa adanya hubungan kedekatan yang erat antara Terlapor I dan Terlapor II. ---------------------------------

12.3.3.3. Bahwa Terlapor I mengakui menggunakan perusahan lain untuk memenangkan suatu tender sebab jika yang memenangkan tender adalah Terlapor I maka Terlapor I akan kehilangan kepercayaan dari para rekanan distributor. --

SA

12.3.3.4. Bahwa dengan demikian Tim menyimpulkan Terlapor I mengikuti tender untuk memastikan alat PSG yang diageninya memenangkan tender dan agar tidak kehilangan kepercayaan dari para rekanan Terlapor I menawarkan harga diatas Terlapor II. ---------------------------------------------------

12.3.3.5. Bahwa

Tim

menyimpulkan

adanya

persekongkolan

horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender.

12.4

Kesimpulan---------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa 21

menyimpulkan terdapat cukup bukti terjadinya persekongkolan vertikal dan horisontal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam tender pengadaan alat kedokteran Polysomnograph di RS Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 yang dibiayai dari Anggaran Belanja Tambahan Pemerintah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007. 13. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (vide bukti A41); -------------------------------------------------------------------------------------------14. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 230/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 49/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 November

AN

2008 sampai dengan 13 Januari 2009 (vide bukti A42); ---------------------------------------15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 353/KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi

Perkara Nomor 49/KPPU-L/2008 (vide bukti A43); -------------------------------------------16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor

LIN

1139/SET/DE/ST/XI/2008 tanggal 25 November 2008 (vide bukti A44); -------------------

17. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Desember 2008, Terlapor I tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, namun pada tanggal 19 Desember 2008, Majelis Komisi menerima Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A50, C70); ------------------------------------------------------------------------------Terlapor I tidak pernah berpikir untuk bersekongkol dengan Panitia, karena kami

SA

17.1

juga tidak kenal dengan baik, mungkin pernah bertemu untuk urusan lain. Karena usaha Terlapor I dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sejak tahun 1974 dan para pelanggan antara lain adalah rumah sakit, instalasi pelayanan kesehatan lainnya, para dokter spesialis, dan dokter umum.---------------------------

17.2

Terlapor I berkedudukan sebagai agen tunggal harus melaksanakan total marketing, sehingga Terlapor I mengutamakan purna jual daripada menjual; ------

17.3

Kelebihan Terlapor I dapat dibuktikan bahwa alat EEG, Epilepsi monitoring dan PSG sudah terpasang lebih dari 150 unit di seluruh Indonesia; -----------------------

17.4

Bahwa Terlapor I sudah sejak tahun 2006 menawarkan alat PSG merek Biologic Inc. USA yang diageni ke banyak user dan sudah melakukan demo alat,

22

SALINAN sehingga biasanya user sudah yakin dan percaya bahwa alat PSG yang ditawarkan oleh Terlapor I adalah alat yang dibutuhkan dan memenuhi spesifikasi yang diharapkan user; --------------------------------------------------------17.5

Terlapor I memantau proses pengusulan dari user kepada Direktur rumah sakit, dan dari Direktur kepada Pemda DKI, dan menyayangkan anggaran yang diberikan turun jauh dibawah harga standar;---------------------------------------------

17.6

Terlapor I hanya memberikan surat dukungan alat PSG kepada: --------------------a. Rekanan yang benar-benar Terlapor I mengenal karakternya, jujur, konsekuen, dan tidak akan berkhianat atau membocorkan harga dan kondisi yang Terlapor I tawarkan;-------------------------------------------------------------b. Terlapor I hanya akan memberikan kepada 3 (tiga) rekanan atau maksimum 4 (empat) rekanan yang kami anggap betul-betul jujur, konsekuen dan

AN

memegang janji tidak akan memboikot atau mundur untuk menawarkan alat; c. Terlapor I akan memberikan harga yang sama dan dukungan penuh kepada

perusahaan yang diberikan dukungan; ----------------------------------------------d. Terlapor I tidak akan memberikan surat dukungan kepada perusahaan yang

tidak dikenal dengan baik. ------------------------------------------------------------17.7

Terlapor I terkejut mengapa Terlapor II berani menurunkan harga dengan

mengurangi margin atau keuntunganyang sebenarnya juga menjadi hak penuh

LIN

Terlapor II sendiri.---------------------------------------------------------------------------

17.8

Kondisi penawaran Terlapor II lebih murah dari Terlapor I merupakan perhitungan dan keputusan Terlapor II yang jitu dan tepat serta murni keputusan bisnis. -----------------------------------------------------------------------------------------

17.9

Terlapor I berkesimpulan :

a. Laporan yang disampaikan Pelapor adalah tidak benar; --------------------------b. Terlapor I menyangkal dengan tegas bahwa Terlapor I tidak pernah

SA

bersekongkol secara vertikal dengan Terlapor maupun secara horizontal dengan rekanan lain; --------------------------------------------------------------------

c. Mengikuti proses Perkara 49/KPPU-L/2008 sangat melelahkan dan sangat menyita waktu untuk berproduktivitas yang lebih penting dalam era krisis global.-------------------------------------------------------------------------------------

18. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Desember 2008, Terlapor II hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutanyang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A51, C71);----------------------------------------------------------------------

23

18.1

Bahwa Terlapor II menyangkal keras tuduhan bahwa Terlapor II telah melakukan

persekongkolan

vertikal

maupun

persekongkolan

horizontal

sehingga dianggap melanggar asal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ------------------------18.2

Bahwa Terlapor II tidak mengenal personil Terlapor V baik sebelum pelaksanaan tender maupun dalam proses tender;---------------------------------------

18.3

Bahwa kedekatan Terlapor II dengan Terlapor I tidak semerta-merta dapat disimpulkan telah terjadi persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II, karena hubungan bisnis yang saling percaya adalah modal utama kami sebagai Trader. Jadi dengan strategi peyusunan harga yang kompetitif, aspek administrasi yang bagus serta dukungan teknis yang lengkap, tidak ada gunanya dan tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan persekongkolan dengan pihak-pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal: ----------------------------Bahwa tanggapan Terlapor II terhadap Hasil Pemeriksaan adalah;-------------------

AN

18.4

18.4.1.1. Pada point E No. 1 angka xiii, dimana Terlapor II awalnya tidak tahu kalau Terlapor I juga ikut serta dalam tender tersebut kami baru tahu

pada saat pembukaan penawaran harga;------------------------------------18.4.1.2. Poin E No. 1 angka xiv, dimana strategi ini adalah suatu hal yang lazim dalam praktek marketing agar produknya laku terjual, akan tetapi tidak bisa langsung disimpulkan bersekongkol, bisa saja hal ini

LIN

merupakan suatu konsorsium. ------------------------------------------------

18.4.1.3. Poin E No. 1 angka xv, dimana Terlapor I menggunakan perusahaan lain adalah tidak termasuk dengan Terlapor II, buat apa kami ikut tender jika kami tahu Terlapor I sebagai prinsipal ikut bermain sendiri, tentunya kami tidak ingin keikutsertaan kami menjadi suatu yang sia-sia; ---------------------------------------------------------------------

18.4.1.4. Poin E No. 2 angka viii, dimana surat kuasa yang kami serahkan

SA

kepada Panitia Lelang, kami mendapat informasi tentang tender di RS Duren Sawit dari Marketing Freelance kami saudara Yulius dan Ibu Ida, dimana penggunaan tenaga freelance adalah suatu yang sudah biasa pada perusahaan demi menekan over-head cost. ------------

18.4.1.5. Poin E No. 2 angka ix,x,xi,xii,xiii,xiv,xv, dimana keuntungan sebesar Rp. 26 juta adalah merupakan strategi kami untuk memenangkan tender, karena kami melihat merit point untuk faktor harga adalah 40, sehingga jika kami lulus dalam evaluasi administrasi dan mendapat poin teknis yang tinggi, kami memiliki peluang yang besar dalam memenangkan tender.----------------------------------------------------------

24

SALINAN 19. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Desember 2008, Terlapor III tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, namun pada tanggal 18 Desember 2008, Majelis Komisi menerima Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Terlapor III secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(vide bukti A52, C72); ---------------------------------------------------------------------19.1

Bahwa Terlapor III sangat tidak sependapat jika dinyatakan sebagai pihak yang ikut melakukan persekongkolan horizontal dan vertikal dengan Terlapor I; --------

19.2

Bahwa Terlapor III memang mengenal Terlapor I, tetapi untuk kasus ini Terlapor III sama sekali tidak terlibat dalam persekongkolan baik vertikal maupun horizontal; --------------------------------------------------------------------------

19.3

Bahwa adalah fakta hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender

AN

tersebut bukanlah pihak yang mewakili hak dan kepentingan Terlapor III, sehingga hal yang terjadi adalah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing

karena Terlapor III meragukan keabsahan kuasa; --------------------------------------19.4

Bahwa kelanjutan prosedur dan proses lelang, sehingga memenangkan Terlapor

I adalah diluar pengetahuan Terlapor III; -----------------------------------------------19.5

Bahwa dugaan yang menyangkut Terlapor III dikesampingkan karena tidak ada keterlibatan Terlapor III baik secara vertikal maupun horizontal yang telah

LIN

menimbulkan kerugian bagi pihak lain; --------------------------------------------------

19.6

Bahwa fakta yang disampaikan Terlapor III uraikan diatas adalah fakta-fakta yang diketahui oleh Terlapor III. ----------------------------------------------------------

20. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Desember 2008, Terlapor IV hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutanyang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(vide bukti A53, C73); ---------------------------------------------------------------------Permohonan maaf kami sebesar-besarnya atas adanya kelalaian kami sebagai

SA

20.1

pimpinan untuk tidak mengikuti secara profesional tender alat kedokteran PSG di Rumah Sakit Duren sawit tahun Anggaran 2007; ------------------------------------

20.2

Terlalu percaya kepada staf yang menyatakan bahwa alat tersebut hanya mengarah pada spesifikasi tertentu yang kebetulan diageni oleh PT Tiara Kencana; --------------------------------------------------------------------------------------

20.3

Pengalaman ikut tender di RS Fatmawati tahun 2007, karena kami menawarkan merek yang berbeda tetapi spesifikasi sama, dan sewaktu pembukaan penawaran, Terlapor IV dikatakan gugur secara teknis oleh Panitia. Walaupun harga yang kami tawarkan adalah harga terrendah dan spek yang sama; ------------

25

20.4

Demikian permohonan maaf kami sampaikan dengan ikhlas dan atas tegurannya kami ucapkan terima kasih, semoga KPPU membuat negara tercinta ini semakin baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;-------------------------

21. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Desember 2008, Terlapor V hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutanyang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(vide bukti A54, C74, C75); ---------------------------------------------------------------21.1

Bahwa kami sebagai anggota Panitia pengadaan barang dan jasa merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang Patokan Harga Satuan barang/jasa dari Biro Perlengkapan sejak tahun 2006; -----------------------------------------------------

21.2

Panitia memahami bahwa harga dan merek tidak wajib mengikuti buku patokan namun selama ini ada kesan kuat yang dirasakan oleh anggota Panitia bahwa

AN

harga dan merek harus mengacu kepada buku patokan harga satuan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta; ------------------------------------------------------21.3

Berkaitan dengan pemeriksaan rutin tahunan yang dilakukan oleh Bawasda

selalu ditekankan bahwa barang atau jasa yang dibeli melalui proses lelang umum/penunjukkan langsung/ pemilihan langsung harus mengacu kepada buku

patokan harga satuan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta; ----------------------21.4

Panitia menyusun spesifikasi berdasarkan DASK RS Duren Sawit dan Buku

LIN

Patokan Harga yang dikeluarkan Biro Perlengkapan Pemprov DKI Jakarta; -------

21.5

Dalam menetukan pemenang, Panitia telah meminta masukan dari user tentan kegunaan dan kualitas dari semua alat yang ditawarkan, dan menurut user kebutuhan rumah sakit adalah PSG dan EEG;-------------------------------------------

21.6

Kemudian Terlapor V mengirimkan data tambahan dengan surat No. 1745/073.53, yang isinya pada pokoknya: ----------------------------------------------a. Panitia Pengadaan barang dan jasa tidak ikut proses perencanaan alat PSG tidak

mempunyai

kompetensi

untuk

menjelaskan

proses

SA

sehingga

perencanaan; -----------------------------------------------------------------------------

b. Panitia Pengadaan barang dan jasa hanya bertugas dalam melaksanakan lelang sesuai dengan perintah Direktur rumah sakit; -------------------------------

c. Mekanisme usulan permintaan barang dan jasa dari unit-unit di rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah sakit.-----------------

d. Bahwa data-data terkait dengan perencanaan terdokumentasi di bagian perencanaan dan yang berhak mengeluarkan adalah bagian perencanaan rumah sakit Duren Sawit. --------------------------------------------------------------

22. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; ---------------------------------------------

26

SALINAN TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:--------------------------------------------------1.1. Tentang Identitas Para Terlapor;-------------------------------------------------------1.1.1. Terlapor I: PT. Tiara Kencana, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 18 tanggal 6 Desember 1972 yang dibuat oleh Notaris Drs. Anwar Makarim dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 09 tanggal 9 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Silvia Veronica, S.H., yang melakukan kegiatan

AN

usaha di distributor, grosir, komisioner, agen, pedagang besar obat-obatan, farmasi, alat-alat kedokteran dan alat-alat keperluan rumah sakit, termasuk bidang leveransir, bidang pemborong bangunan, bidang perindustrian,

bidang pertanian, perkebunan, perikanan darat, perikanan laut, dan peternakan, bidang pengangkutan barang dan penumpang, bidang

ekspedisi dan pergudangan, yang berkedudukan di Wisma Tiara Lt. 5 Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 No. 17 Jakarta Selatan 12510 (vide bukti B1,

LIN

C36);------------------------------------------------------------------------------------

1.1.2. Terlapor II: PT. Bhakti Wira Husada, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 39 tanggal 25 Juni 1969 yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 17 tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Elliza Asmawel,

SA

S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang perindustrian seperti industri farmasi dan alat-alat dan atau barang-barang perlengkapan kesehatan, menjalankan perdagangan umum, bidang pengangkutan, bidang stuwadoring, menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berkedudukan di Jalan Tebet Utara I No. 20 Jakarta Selatan 12820 (vide bukti B2, C35); ---------------------------------------------------------

1.1.3. Terlapor III: PT. Ilong Prayatna, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 76 tanggal 27 Juli 1989 yang dibuat oleh Notaris Chufran Hamal, 27

S.H., dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 130 tanggal 21 Nopember 1990 yang dibuat oleh Notaris Chufran Hamal, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang leveransir, supplier, grosir, distributor, komisioner, bidang perdagangan umum, bidang jasa kecuali jasa hukum, bidang industri termasuk kerajinan tangan, bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan darat dan laut serta pertambakan, bidang pengangkutan umum, bidang percetakan, yang berkedudukan di Jalan Balikpapan I No. 3B Jakarta Pusat 10130 (vide bukti B3, C37); -------1.1.4. Terlapor IV: PT. Kamara Idola, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 31 Agustus 1998 yang dibuat oleh Notaris Hamdan

AN

Syarif, dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 2 tanggal 6 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Lies Herminingsih, S.H., yang melakukan

kegiatan usaha di bidang farmasi, perdagangan umum, pembangunan,

industri, transportasi, jasa, percetakan, perbengkelan, desain, agrobisnis, yang berkedudukan di Jalan Pelepah Hijau V Blok TS. 2/2 Jakarta Utara

(vide bukti B4, C38); ----------------------------------------------------------------1.1.5. Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Duren

LIN

Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007,

dengan alamat kantor di Jalan Duren Sawit Baru, Jakarta Timur (vide bukti B5, C8, C9, C13, C41); --------------------------------------------------------------

1.2. Tentang Objek Tender --------------------------------------------------------------------1.2.1. Bahwa Objek Tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan alat kedokteran Polysomnograph (selanjutnya disebut PSG) di Rumah Sakit Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007

SA

yang dibiayai dari Anggaran Belanja Tambahan Pemerintah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 (vide bukti C11);-------------------------------------------

1.2.2. Nilai Pengadaan PSG adalah sebesar Rp. 1.206.300.000,- (satu milyar dua ratus enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Kualifikasi Peserta Tender adalah Golongan Non Kecil; --------------------------------------------------------

1.3. Tentang Spesifikasi yang Mengarah pada Merek Tertentu -----------------------1.3.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan spesifikasi teknis pada tender a quo, mengarah kepada merek tertentu yaitu merek Biologic; -

1.3.2. Bahwa alat kesehatan merek Biologic, hanya diageni oleh satu perusahaan prinsipal yaitu Terlapor I;----------------------------------------------------------1.3.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta dalam evaluasi tender Terlapor V memberikan nilai yang lebih tinggi kepada peserta tender yang

28

SALINAN menawarkan merek Biologic dibandingkan dengan peserta tender yang menawarkan merek selain merek Biologic; -------------------------------------1.3.4. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa memperoleh fakta bahwa dokter sebagai pengguna alat Polymsonograph (PSG) tidak pernah mencantumkan merek tertentu pada surat permohonan pengadaan alat kesehatan kepada pihak rumah sakit;---------------------------------------------1.3.5. Bahwa berdasarkan LHPL, Panitia menyatakan bahwa spesifikasi telah ditentukan

semenjak

perencanaan

dan

mengacu

pada

Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 Rumah Sakit Duren Sawit dan Buku Patokan Harga Satuan Barang atau Jasa Lainnya Propinsi DKI Jakarta periode 2007 (selanjutnya disebut Buku Patokan). Panitia khawatir akan disalahkan jika tidak mengikuti Buku Patokan; ----------------------------------------------------

AN

1.3.6. Bahwa berdasarkan kesaksian Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Buku Patokan hanya berfungsi sebagai rujukan dan Panitia Tender tidak harus mengacu pada Buku Patokan. Panitia Tender tetap harus mengikuti ketentuan Keppres 80 Tahun 2003; ---------------------

1.3.7. Bahwa Panitia Tender dalam pembelaan tertulisnya menyatakan: ------------

1.3.7.1. Bahwa Panitia merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi

tentang Patokan Harga Satuan barang/jasa dari Biro Perlengkapan

LIN

sejak tahun 2006; ---------------------------------------------------------

1.3.7.2. Bahwa Panitia merasa adanya kesan kuat harga dan merek harus mengacu kepada buku patokan harga satuan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta;----------------------------------------------------

1.3.7.3. Bahwa dalam pemeriksaan rutin tahunan yang dilakukan oleh Bawasda selalu ditekankan bahwa barang atau jasa yang dibeli

melalui proses lelang umum/penunjukkan langsung/ pemilihan langsung harus mengacu kepada buku patokan harga satuan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta; -------------------------------------

SA

1.3.7.4. Panitia menyusun spesifikasi berdasarkan DASK RS Duren Sawit dan Buku Patokan Harga yang dikeluarkan Biro Perlengkapan Pemprov DKI Jakarta;----------------------------------------------------

1.3.7.5. Dalam menetukan pemenang, Panitia telah meminta masukan dari user tentang kegunaan dan kualitas dari semua alat yang ditawarkan, dan menurut user kebutuhan rumah sakit adalah PSG dan EEG (Electroencephalography); -----------------------------------

1.3.7.6. Panitia Pengadaan barang dan jasa tidak ikut proses perencanaan alat

PSG

sehingga

tidak

mempunyai

kompetensi

untuk

menjelaskan proses perencanaan;--------------------------------------1.3.8. Bahwa Terlapor I dalam pembelaan tertulisnya menyatakan: ----------------29

1.3.8.1. Terlapor I tidak pernah berpikir untuk bersekongkol dengan Panitia, karena Terlapor I juga tidak kenal dengan baik, mungkin pernah bertemu untuk urusan lain. Karena usaha Terlapor I dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sejak tahun 1974 dan para pelanggan antara lain adalah rumah sakit, instalasi pelayanan kesehatan lainnya, para dokter spesialis, dan dokter umum; -------1.3.8.2. Terlapor I sudah sejak tahun 2006 menawarkan alat PSG merek Biologic Inc. USA yang diageni ke banyak user dan sudah melakukan demo alat, sehingga biasanya user sudah yakin dan percaya bahwa alat PSG yang ditawarkan oleh Terlapor I adalah alat yang dibutuhkan dan memenuhi spesifikasi yang diharapkan user;------------------------------------------------------------------------1.3.8.3. Terlapor I memantau proses pengusulan dari user kepada Direktur

AN

rumah sakit, dan dari Direktur kepada Pemda DKI, dan menyayangkan anggaran yang diberikan turun jauh dibawah harga standar;--------------------------------------------------------------

1.3.9. Bahwa Terlapor II dalam pembelaan tertulisnya menyatakan: ------------------

1.3.9.1. Terlapor II menyangkal keras tuduhan bahwa Terlapor II telah melakukan persekongkolan vertikal; -----------------------------------

1.3.9.2. Bahwa Terlapor II tidak mengenal personil Terlapor V baik

LIN

sebelum pelaksanaan tender maupun dalam proses tender; ---------

1.3.10. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa spesifikasi teknis yang mengarah kepada PSG merk Biologic telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 Rumah Sakit Duren Sawit dan Buku Patokan dimana Terlapor V hanya mengacu pada dokumen-dokumen tersebut dalam menyusun spesifikasi teknis dalam RKS; ---------------------------------------------------------------------

1.3.11. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor V tidak terlibat dalam penyusunan spesifikasi teknis dalam tender a quo;-----------------------------------------------

SA

1.3.12. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor V seharusnya dalam menyusun spesifikasi teknis tetap tidak mengarah pada merk tertentu sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003;--------------------------------------------------

1.3.13. Bahwa karena Terlapor V tidak terlibat dalam penyusunan spesifikasi teknis maka Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor V tidak terlibat dalam persekongkolan vertikal untuk memenangkan Terlapor II dalam tender perkara a quo; --------------------------------------------------------------------------

1.4. Tentang Peminjaman Perusahaan Terlapor III dan Terlapor IV; ----------------1.4.1. Bahwa berdasarkan laporan LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor III dan Terlapor IV diwakili oleh orang-orang yang bukan merupakan staf Terlapor III dan Terlapor IV. Orang-orang tersebut adalah :

30

SALINAN 1.4.1.1. PT Ilong Prayatna : Debby Armeiyanti yang mewakili saat pendaftaran, Rasda yang mewakili saat aanwijzing, Turni Setyawaty yang mewakili saat pembukaan surat penawaran; --------1.4.1.2. PT Kamara Idola : Hery Noviar yang mewakili saat pendaftaran, Mulyani mewakili saat aanwijzing dan pembukaan dokumen penawaran; ------------------------------------------------------------------1.4.2. Bahwa nama-nama yang disebutkan diatas bukan merupakan staf atau karyawan Terlapor III dan Terlapor IV yang ditugaskan untuk mengikuti proses tender. Khusus untuk Rasda, Tim Pemeriksa memperoleh fakta bahwa yang bersangkutan adalah Product Manager dari PT Tiara Kencana; -1.4.3. Bahwa menurut keterangan Terlapor III, pihak yang mengambil dokumen penawaran Terlapor III adalah karyawan dari Terlapor I; -----------------------1.4.4. Bahwa Terlapor IV mengakui bahwa Terlapor IV hanya sebagai pendamping

AN

dan mendapatkan pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya administrasi dalam mengikuti proses tender dari Terlapor I;----

1.4.5. Bahwa Terlapor III menyampaikan pembelaan tertulis sebagai berikut: -------

1.4.5.1. Terlapor III memang mengenal Terlapor I, tetapi untuk kasus ini Terlapor III sama sekali tidak terlibat dalam persekongkolan baik vertikal maupun horizontal;------------------------------------------------

1.4.5.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender tersebut bukanlah

LIN

pihak yang mewakili hak dan kepentingan Terlapor III, sehingga

hal yang terjadi adalah menjadi tanggung jawab pribadi masingmasing karena Terlapor III meragukan keabsahan kuasa; -------------

1.4.5.3. Bahwa

kelanjutan

prosedur

dan

proses

lelang,

sehingga

memenangkan Terlapor I adalah diluar pengetahuan Terlapor III; ---

1.4.5.4. Bahwa dugaan yang menyangkut Terlapor III dikesampingkan karena tidak ada keterlibatan Terlapor III baik secara vertikal maupun horizontal yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain; ---------------------------------------------------------------------------

SA

1.4.6. Bahwa Terlapor IV dalam pembelaan tertulisnya menyatakan: ----------------1.4.6.1. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas adanya kelalaian sebagai pimpinan untuk tidak mengikuti secara profesional tender alat kedokteran PSG di Rumah Sakit Duren sawit tahun Anggaran 2007; --------------------------------------------------------------------------

1.4.6.2. Pengalaman ikut tender di RS Fatmawati tahun 2007, karena kami menawarkan merek yang berbeda tetapi spesifikasi sama, dan sewaktu pembukaan penawaran, Terlapor IV dikatakan gugur secara teknis oleh Panitia. Walaupun harga yang kami tawarkan adalah harga terendah dan spesifikasi yang sama; ----------------------

31

1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengakuan Terlapor IV yang menyatakan perusahaan telah dipinjam oleh Terlapor I dan diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan merupakan bukti Terlapor IV telah dipinjam oleh Terlapor I sebagai pedamping; ---------------1.4.8. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III dalam aanwijzing diwakili oleh Sdr. Rasda yang merupakan Product Manager Terlapor I yang mewakili Terlapor III dalam aanwijzing merupakan bukti Terlapor III telah dipinjam oleh Terlapor I sebagai pedamping; ------------------------------------------------1.4.9. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III dan Terlapor IV menyerahkan dokumen tender kepada pihak yang bukan merupakan karyawan Terlapor III dan Terlapor IV merupakan bukti Terlapor III dan Terlapor

IV bersekongkol dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk

memenangkan Terlapor II sebagai pemenang tender perkara a quo;------------

AN

1.4.10. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya bukti yang cukup Terlapor III dan Terlapor IV meminjamkan perusahaan kepada Terlapor I untuk

mengikuti tender sebagai bentuk persekongkolan horizontal yang dilakukan

Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkan Terlapor II menjadi pemenang tender perkara a quo; -------------------------------------------

1.5. Tentang Kedekatan Terlapor I dan Terlapor II; --------------------------------------

1.5.1. Bahwa berdasarkan laporan LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I

LIN

dan Terlapor II memiliki hubungan yang erat sehingga Terlapor II mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan bisnis dengan

Terlapor I termasuk kemudahan dalam memperoleh surat dukungan dan memperoleh potongan harga yang cukup besar dari Terlapor I dalam setiap pembelian barang;----------------------------------------------------------------------

1.5.2. Bahwa selain mendapatkan potongan harga dan surat dukungan, kedua Terlapor pernah saling meminjamkan perusahaan untuk mengikuti tender;---

1.5.3. Bahwa Terlapor II mengetahui tender dari tenaga pemasaran lepas Terlapor I dan Terlapor II membayar kepada tenaga pemasaran tersebut fee sebesar

SA

Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);---------------------------------

1.5.4. Bahwa Terlapor II dalam mengikuti tender menekan tingkat keuntungan dengan

tujuan

untuk

memperoleh

pengalaman

pekerjaan

sehingga

meningkatkan kemampuan dasar (KD) Terlapor II; -------------------------------

1.5.5. Bahwa Terlapor II dalam tender ini hanya memperoleh keuntungan sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah); -----------------------------------

1.5.6. Bahwa Terlapor I dalam pembelaan tertulisnya menyatakan: ------------------1.5.6.1. Terlapor I terkejut mengapa Terlapor II berani menurunkan harga dengan mengurangi margin atau keuntungan yang sebenarnya juga menjadi hak penuh Terlapor II sendiri;-----------------------------------

32

SALINAN 1.5.6.2. Kondisi penawaran Terlapor II lebih murah dari Terlapor I merupakan perhitungan dan keputusan Terlapor II yang jitu dan tepat serta murni keputusan bisnis; --------------------------------------1.5.7. Bahwa Terlapor II dalam pembelaan tertulisnya menyatakan:------------------1.5.7.1. Terlapor II menyangkal keras tuduhan bahwa Terlapor II telah melakukan persekongkolan vertikal maupun persekongkolan horizontal sehingga dianggap melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------------------------------------------------------1.5.7.2. Bahwa kedekatan Terlapor II dengan Terlapor I tidak semertamerta dapat disimpulkan telah terjadi persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II, karena hubungan bisnis yang saling percaya adalah modal utama Terlapor II sebagai Trader. Jadi dengan

strategi

peyusunan

harga

yang

kompetitif,

aspek

AN

administrasi yang bagus serta dukungan teknis yang lengkap, tidak ada gunanya dan tidak memungkinkan bagi Terlapor II untuk melakukan persekongkolan dengan pihak-pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal;------------------------------------------------

1.5.7.3. Terlapor I menggunakan perusahaan lain adalah tidak termasuk

dengan Terlapor II, karena Terlapor II tidak akan mengikuti tender jika Terlapor II tahu Terlapor I sebagai prinsipal ikut bermain

LIN

sendiri, karena Terlapor II tidak ingin keikutsertaan menjadi suatu yang sia-sia;------------------------------------------------------------------

1.5.8. Bahwa Majelis Komisi menilai kedekatan Terlapor I dan Terlapor II dan adanya fakta kedua Terlapor pernah saling meminjamkan perusahaan untuk mengikuti tender membuktikan Terlapor I dan Terlapor II dapat mengatur harga penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II; -------------------------------

1.5.9. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta Terlapor II mengetahui tender dari karyawan Terlapor I dan Terlapor II membayar karyawan Terlapor I sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan bukti

SA

bahwa Terlapor II dan Terlapor I saling berkomunikasi untuk mengikuti tender; -----------------------------------------------------------------------------------

1.5.10. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta Terlapor I menawarkan harga lebih tinggi dari Terlapor II, sedangkan Terlapor I adalah agen tunggal alat

kesehatan merk Biologic merupakan bukti Terlapor I sengaja mengalah kepada Terlapor II untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pendamping; -----

1.5.11. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terdapat bukti yang cukup persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk memenangkan

Terlapor I dalam tender perkara a quo; --------------------------------------------2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 33

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; --------------------------------------------------------------------------------3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----3.1.

Unsur Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------------------3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------------------------------------------------

AN

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, selaku peserta

Tender pengadaan alat kedokteran Polysomnograph di RS Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; --------------

3.1.3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3.1.1 dan 3.1.2 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha terpenuhi; -------------Unsur Bersekongkol; ----------------------------------------------------------------------

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal

LIN

3.2.

22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-

3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----------------------------------------

SA

3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;----------------------------------------------------------

34

SALINAN 3.2.4. Persekongkolan horizontal;-------------------------------------------------------3.2.4.1.

Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menyimpulkan persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk memenangkan Terlapor II dalam tender perkara a quo sebagaimana dijelaskan pada butir 1.4 dan 1.5 Bagian Tentang Hukum;---------------------------

3.2.4.2.

Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal terpenuhi; ---------------------------------------------------------------

3.2.5. Persekongkolan vertikal-----------------------------------------------------------3.2.5.1.

Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menyimpulkan Telapor V tidak terbukti melakukan persekongkolan vertikal dalam tender perkara a quo sebagaimana dijelaskan pada butir

3.2.5.2.

AN

1.3 Bagian Tentang Hukum;------------------------------------------Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal tidak terpenuhi; --------------------------------------------------------------3.3.

Unsur Pihak Lain;--------------------------------------------------------------------------

3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan

horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan

LIN

persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-------------------

3.3.2. Bahwa Terlapor V adalah pihak lain yang mengadakan tender pengadaan alat kedokteran Polysomnograph di RS Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007;-----------------------------------

3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain terpenuhi; -----------------------

Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ---------------------3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun

SA

3.4.

1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; --------------------------------------------

3.4.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan persekongkolan

horizontal

untuk

mengatur

Terlapor

II

menjadi

pemenang tender dalam perkara a quo sebagaimana dijelaskan pada butir

1.4 dan 1.5 Bagian Tentang Hukum; --------------------------------------------3.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi; ------------------------------------------------------------------35

3.5.

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;------------------------------------------------3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; 3.5.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan perbuatan tidak jujur dengan melakukan persekongkolan tender; -------------------------------------------------------------------------------3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; --

4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada

AN

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------

4.1. Merekomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur

untuk memperhatikan proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya agar membuka kesempatan kepada semua merk dan tidak membatasi pada spesifikasi alat kesehatan dan atau kedokteran pada merk-merk tertentu;

4.2. Merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta untuk lebih

LIN

meningkatkan kapasitas administratif di unit-unit kerja Dinas Kesehatan Propinsi

DKI guna mendukung pelaksanaan tender yang berazaskan persaingan usaha yang sehat; -------------------------------------------------------------------------------------------

5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------

6. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------6.1. Hal-hal yang memberatkan: ----------------------------------------------------------------

SA

6.1.1. Bahwa Terlapor I merupakan penggagas dalam persekongkolan horizontal di tender pengadaan PSG Rumah Sakit Duren Sawit Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; ----------------------------------------------------------------

6.1.2. Bahwa Terlapor II pernah terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Perkara No. 13/KPPU-L/2005 dan Perkara 06/KPPU-L/2007; ---------------------------------------------------------------------

6.2. Hal yang meringankan: ---------------------------------------------------------------------6.2.1.

Bahwa seluruh Terlapor bersifat kooperatif dan memberikan dokumendokumen yang diperlukan selama proses Pemeriksaan dan Sidang Majelis;-------------------------------------------------------------------------------

36

SALINAN 6.2.2.

Bahwa Terlapor IV mengakui telah meminjamkan perusahaan kepada Terlapor I dalam tender perkara a quo; ------------------------------------------

7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----------------

MEMUTUSKAN 1.

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Menyatakan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

3.

AN

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------------------------Menghukum Terlapor I dengan denda sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat

belas juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen

Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);--------------------------------------

Menghukum Terlapor II dengan denda sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat

LIN

4.

puluh empat juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);---------------------

5.

Menghukum Terlapor III dengan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh

SA

juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);--------------------------------------

6.

Menghukum Terlapor IV dengan denda sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-------------------------------------37

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, SH., dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Aulia Alkausar, S.E., sebagai Panitera. ---------------------------------------------------------------

Ketua Majelis, t.t.d

Anggota Majelis, t.t.d Erwin Syahril, S.H.

AN

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. Anggota Majelis, t.t.d.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Panitera,

LIN

t.t.d.

Aulia Alkausar, S.E.

Untuk Salinan yang sah: SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Plt. Direktur Eksekutif,

SA

Ny. R. Kurnia Sya’ranie

38