PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI PASIEN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL

Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, hlm 139-144

PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI PASIEN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL Filu Marwati Santoso Putri Program Studi D-III Kebidanan, Stikes Madani Yogyakarta email: [email protected]

Abstrak: Peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai pasien menggunakan media audio visual. Konflik antara dokter dengan pasien, yang tidak dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika seringkali dijumpai dalam pelaksanaan profesi kedokteran. Dalam keadaan seperti ini maka kaidah hukum dapat diberlakukan, sehingga pembicaraan tidak akan dapat dilepaskan dari masalah hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya penyelesaian harus dikembalikan pada segi-segi hak dan kewenangan yang sebanding dengan kewajiban dan tanggung jawab. Permasalahannya adalah seberapa jauh pihak yang terlibat khususnya pasien mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, dan seberapa jauh seorang dokter mengetahui hak dan kewajiban pasien dan begitu juga sebaliknya dengan pasien,apakah pasien mengetahui hak dan kewajiban seorang dokter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menignkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai pasien di instansi pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental. Populasinya adalah masyarakat Dusun Salakan, Desa Potorono, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling dengan jumlah 50 orang. Data dikumpulkan dengan kuesioner serta dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdap terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai pasien sebesar 96% sesudah diberikannya pendidikan hukum kesehatan menggunakan media audio visual. Keywords: Peningkatan, Pengetahuan, Hak dan Kewajiban, Pasien

Abstract: Increased knowledge about their rights and obligations as patients using audio visual media. Conflict between doctors and patients, which can’t be resolved by ethical rules is often found in he implementation of the medical profession. In such circumstances, the rule of law can be enforced, so that the discussion can’t be separated from the issue of rights and obligations of the parties involved in the case. This is because in the end the settlement must be restored to the terms of rights and powers that are proportional to the obligations and responsibilities. The problem is how much the parties involved, especially the patients know their rights and obligations, and how far a doctor knows the rights and obligations of the patient and vice versa with the patient, whether the patient knows the rights and duties of a doctor. The purpose of this study is to increase the knowledge of the community about its rights and obligations as a patient in health care institutions. This study used a pre-experimental design. The population is Community of Salakan, Potorono, Piyungan, Bantul. The sample was chosen by purposive sampling technique with the number of 50 people. Data were collected by questionnaire and analyzed using Wilcoxon Signed Rank Test. The results of the study indicate that there is an increase in public awareness about the rights and obligations as a patient of 96% after the giving of health law education using audio visual media. Keywords: Improvement, Knowledge, Rights and Obligations, Patient

Filu Marwati Santoso Putri, Peningkatan Pengetahuan...

139


PENDAHULUAN Konflik antara dokter dengan pasien, yang tidak dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika seringkali dijumpai dalam pelaksanaan profesi kedokteran. Dalam keadaan seperti ini maka kaidah hukum dapat diberlakukan, sehingga pembicaraan tidak akan dapat dilepaskan dari masalah hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya penyelesaian harus dikembalikan pada segi-segi hak dan kewenangan yang sebanding dengan kewajiban dan tanggung jawab. Permasalahannya adalah seberapa jauh pihak yang terlibat khususnya pasien mengetahui hak dan kewajibannya masingmasing, dan seberapa jauh seorang dokter mengetahui hak dan kewajiban pasien dan begitu juga sebaliknya dengan pasien, apakah pasien mengetahui hak dan kewajiban seorang dokter (Achadiat, 2007). Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum. Pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dahulu, hubungan dokter dengan pasien lebih bersifat paternalistik. Pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, maka pola hubungan demikian juga mengalami perubahan yang sangat berarti (MKEK, 2004) Dalam hal hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi yang demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun. Di waktu lalu pasien selalu memandang dokter sebagai orang yang ahli dan mengetahui berbagai jenis penyakit yang dikeluhkan oleh pasien, sedangkan pasien adalah orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai penyakit yang dideritanya. Dari pandangan yang demikian ini pasien selalu mengikuti apa saja yang disarankan oleh dokter, pasien bahkan tidak menanyakan apakah tindakan yang dilakukan dokter itu baik bagi dirinya. Pasien juga tidak berani menanyakan apa sebenarnya penyakitnya, bagaimana rencana pengobatannya yang akan dilakukan oleh dokter, apakah ada efek samping yang akan dialami dari pengobatan tersebut dan bagaimana prognose penyakit itu. Posisi demikian menjelaskan bahwa kedudukan pasien sangat lemah. Dokter, pasien, dan rumah sakit adalah tiga subyek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan.


140


Ketiganya membentuk baik hubungan medik maupun hubungan hukum. Hubungan medik dan hubungan hukum antara ketiganya adalah hubungan yang obyeknya pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya. Dokter dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Pelaksanaan hubungan antara ketiganya selalu diatur dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi keharmonisan. Kondisi di atas dialami oleh mayoritas masyarakat umum, termasuk masyarakat Dusun Salakan, Desa Potorono, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Sebagai salah satu masyarakat yang belum pernah mendapatkan informasi terkait hukum kesehatan khususnya mengenai hak dan kewajiban pasien maka sudah sewajarnya masyarakat Dusun Salakan berperilaku sebagaimana masyarakat umum lainnya dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai pasien di instansi pelayanan kesehatan. METODE Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental. Populasinya adalah masyarakat Dusun Salakan, Desa Potorono, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling dengan jumlah 50 orang. Data dikumpulkan dengan kuesioner serta dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dengan tingkat alpha ≤0,05. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 50 orang dalam waktu/ periode yang sama. Rincian kegiatan penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu (pre-test) yang merupakan suatu kegiatan penyebaran kuesioner dengan tujuan untuk mengukur pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai pasien sebelum dilakukan pendidikan hukum kesehatan. Kegiatan berikutnya yaitu melakukan pendidikan hukum kesehatan dengan media audio visual (video) dan leaflet tentang hak dan kewajiban sebagai pasien. Dalam waktu yang sama setelah dilakukan pendidikan hukum kesehatan, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kembali (post-test) dengan tujuan untuk mengukur kembali pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban menjadi pasien.


141


1.

Uji statistik deskriptif Untuk mengetahui secara parsial nilai deskriptif pada pre-test dan post-test penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif yang terlihat dalam tabel berikut ini: Tabel 1. Statistik Deskriptif Nilai Pre-test dan Post-test Std. N Mean Deviation Minimum Maximum Nilai pre-test Nilai post-test

50 50

23.32 27.84

2.428 1.633

20 24

28 30

Tabel deskriptive statistics di atas menunjukkan nilai mean, standart deviasi, minimum dan maksimum dari masing-masing kelompok data (pre-test dan post-test). Tampak bahwa Mean atau rata-rata nilai post-test 27,84 lebih besar dari pada nilai pre-test yaitu 23,32. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa ada kemajuan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai pasien setelah dilakukan pendidikan hukum kesehatan. 2.

Uji Statistik Wilcoxon Uji wilcoxon dilakukan untuk mengetahui perbedaan signifikan antara pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai pasien sebelum dan setelah dilakukan pendidikan hukum kesehatan. Hasil uji yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: Tabel 2.Wilcoxon Ranks Test N Mean Rank Sum of Ranks a Nilai post-test-nilai pre-test Negative Ranks 0 .00 .00 Positive Ranks 48b 24.50 1176.00 Ties 2c Total 50

Berdasarkan Wilcoxon Signed rank Test di atas diketahui bahwa nilai-nilai negative ranks adalah 0 yang berarti tidak ada nilai post-test yang lebih rendah dari nilai pre-test. Selanjutnya untuk nilai positive ranks adalah 48 yang menunjukkan bahwa terdapat 48 orang yang mempunyai nilai post-test yang lebih tinggi dari nilai pre-test. Untuk nilai ties yaitu nilai yang menunjukkan nilai post-test sama dengan nilai pre-test terdapat pada 2 orang responden. Hasil di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai pasien sebesar 96%.


142


PEMBAHASAN Pendidikan kesehatan dalam arti pendidikan. secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan atau promosi kesehatan. Dan batasan ini tersirat unsur-unsur input (sasaran dan pendidik dari pendidikan), proses (upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain) dan output (melakukan apa yang diharapkan) (Notoadmojo, 2012). Pelaksanaan pendidikan kesehatan melibatkan media sebagai alat bantu, dalam penelitian ini media/ alat bantu yang digunakan adalah media audio visual (video). Pemilihan video sebagai alat bantu karena pada pelaksanaannya melibatkan banyak indera untuk mengolah informasi berupa pendengaran dan melihat gambar bergerak, sehingga lebih meningkatkan retensi memori daripada melalui ceramah yang hanya melibatkan indera pendengaran. Pendidikan kesehatan merupakan bagian dari strategi promosi kesehatan yang diharapkan dapat mengubah perilaku individu atau kelompok. Baik pengetahuan maupun sikap, keduanya termasuk ke dalam domain perilaku, dalam hal ini convert behavior atau perilaku tertutup yang merupakan perilaku yang tidak dapat dilihat atau diamati, namun tetap dapat diukur (Maulana, 2007). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa mean atau rata-rata nilai posttest 27,84 lebih besar dari pada nilai pre-test yaitu 23,32. Selanjutnya untuk nilai positive ranks adalah 48 yang menunjukkan bahwa terdapat 48 orang yang mempunyai nilai post-test yang lebih tinggi dari nilai pre-test. Untuk nilai ties yaitu nilai yang menunjukkan nilai post-test sama dengan nilai pre-test terdapat pada 2 orang responden. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa ada kemajuan pengetahuan masyarakat sebesar 96% tentang hak dan kewajiban sebagai pasien setelah dilakukan pendidikan hukum kesehatan melalui media audio visual. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Notoatmodjo (2007) yang menyatakan bahwa hasil yang diharapkan dari suatu promosi atau pendidikan kesehatan adalah pengetahuan dan perilaku kesehatan, atau perilaku untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang kondusif oleh sasaran dari promosi kesehatan. SIMPULAN DAN SARAN Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa ada terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak dan


143


kewajiban sebagai pasien sebesar 96% sesudah diberikannya pendidikan hukum kesehatan menggunakan media audio visual. Dalam meningkatkan tingkat pengetahuan terhadap hak dan kewajiban pasien di rumah sakit dibutuhkan kerja sama yang baik antara tenaga medis, paramedic, dan pihak-pihak rumah sakit. Dokter harus lebih menjelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pasien pada saat menjalankan pengobatan, seperti memberikan informed consent, informasi tentang penyakit yang diderita oleh pasien, informasi tentang obat yang akan diberikan beserta efek sampingnya dan lain sebagainya, dimana hal ini bisa meningkatkan pengetahuan pasien terhadap hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit. Disatu sisi sebagai langkah edukasi hukum kesehatan, pemerintah ataupun pihak terkait sebaiknya memberikan pembakalan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban melalui poster, buku saku ataupun iklan layanan masyarakat. DAFTAR RUJUKAN Achadiat M, Chrisdiono. 2007. Dinamika Etika & Hukum Kedokteran. Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC Majelis kehormatan etik kedokteran Indonesia (MKEK). 2004. Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Fakultas kedokteran USU Maulana, H. 2007. Promosi Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka cipta


144

PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI PASIEN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL

Recommend Documents