PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR & SANITASI MASYARAKAT
Tim Penyusun: Dr. H. Hayu Prabowo Dr. H. Hendri Tanjung Hani Fauziah, Lc Atep Hendang, S.Th, I, M.E.I S. Faisal Parouq, SKM, MSc Mifta Huda, SPdI, MESy
MAJELIS ULAMA INDONESIA 2016
Kata Pengantar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
A
jaran Islam sangat memperhatikan air. Menempatkan air bukan sekadar sebagai kebutuhan pokok kehidupan, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang (ath thuhuuru syathruliiman) dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah yang mengharuskan pelakunya suci dari segala hadas dan najis (thaharah). Fiqh menetapkan bahwa alat suci dari hadas dan najis yang paling utama dan terpenting adalah air, melalui wudlu atau mandi (ghusl). Pembangunan dalam akses air bersih dan sanitasi telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah karena tidak ada pembangunan manusia seutuhnya bila masalah air dan sanitasi belum tertangani. Sejak tahun 2005 pemerintah telah meluncurkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dimana masyarakat ditempatkan sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan / meningkatkan kapasitasnya, termasuk penyediaan pendanaan secara mandiri. Masyarakat yang menghadapai masalah air dan sanitasi umumnya adalah kaum dhuafa. Karena air dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar kehidupan seseorang yang harus dipenuhi, MUI telah membahas dan menetapkan fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat pada Musyawarah Nasional tahun 2015.
i
ii
Selanjutnya, agar fatwa tersebut dapat diterapkan di masyarakat, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut agar pelaksanaannya di masyarakat dapat sesuai dengan kaidah fiqih. Sehingga penerapan fatwa ini dapat mendukung tidak hanya program pemerintah secara umum, tetapi secara khusus dapat menjaga kualitas ibadah seluruh umat islam. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan. Semoga buku ini bermanfaat mendayagunakan ZISWAF, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi, namun juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh. Jakarta, Oktober 2016 KETUA UMUM MUI, DR. KH. MA’RUF AMIN
Kata Pengantar
Pengantar Penulis
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
B
uku petunjuk pelaksanaan ini akan memberikan penjelasan baik secara fikih maupun penerapan untuk pendayagunaan harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berbasis koperasi syariah. Pendekatan koperasi syariah ini dianggap penting karena dapat memberikan pendanaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Koperasi syariah memiliki dua jalur pendanaan, yaitu dana komersil (Mu’awadat) untuk masyarakat umum dan dana nonkomersil (Tabarru’at) untuk masyarakat miskin dari harta ZISWAF. Selain itu komunikasi koperasi syariah bersifat dua arah, fleksibel, dan mempunyai daya bina/edukasi serta daya rangkul yang kontinyu kepada para anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya. Juklak ini berhasil tersusun dari kontribusi berbagai pihak, terutama kepada Kementerian Kesehatan, Kementrian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Agama, Kementrian Koperasi & UKM, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), UNICEF dan Universitas Ibnu Khaldun berbagai pemangku kepentingan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
iii
iv
Tentunya dalam penyusunan juklak ini masih banyak kekurangannya, karena itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Atas dukungan yang telah diberikan, disampaikan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh.
Jakarta, Oktober 2016
PENULIS
Pengantar Penulis
Daftar Isi KATA PENGANTAR .................................................................................
i
PENGANTAR PENULIS .............................................................................. iii Daftar Isi .............................................................................................. v I.
Pendahuluan ................................................................................... 1 1.1.
Penetapan Fatwa ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi ............... 6
1.2.
Air dan Sanitasi dalam Pandangan Islam ............................ 7
1.3.
Peran Koperasi Syariah ........................................................ 10
1.4.
Sosialisasi Fatwa ................................................................... 11
II. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS) ................................................................ 13 2.1 Paduan PAMSIMAS dan Koperasi Syariah 2.2. Penjenjangan Usaha Mikro Kecil
.............................. 16
............................................ 18
2.3. Penerapan ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi Nasional ................ 19 III. Pendayagunaan Zakat .................................................................... 23 3.1 Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS .................................... 24 3.2 Pandangan Fukaha terhadap Zakat untuk Pembangunan Sarana Air
................................................................................. 26
IV. Pendayagunaan Wakaf .................................................................... 29 4.1. Penggunaan Harta Benda Wakaf .............................................. 32 4.2. Pengelolaan Aktiva oleh Bank sebagai LKS-PWU ....................... 38
v
4.3. Tantangan Penghimpunan Wakaf Uang pada LKS-PWU ............. 40
vi
4.4. Macam-Macam Nazhir, Syarat, Tugas, dan Haknya .................... 41 4.5. Pendayagunaan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi ............................................................................. 43 V. Kriteria, Pengalokasian, Dan Pemeliharaan Sarana Air &
Sanitasi Masyarakat ........................................................................ 47 5.1.
Kriteria-Kriteria ..................................................................... 47
5.2.
Pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi yang Telah Dibangun .... 48
VI. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dan Wakaf Untuk
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi
Syariah dan BMT (KSPPS/KJKS) ..................................................... 51 6.1. Pengelolaan Zakat oleh Koperasi Syariah .................................. 53 6.2. Pengelolaan Wakaf oleh Koperasi Syariah ................................. 55 6.3. Penghimpunan ZISWAF ............................................................. 59
Referensi ................................................................................................. 61 Lampiran I .............................................................................................. 63 Lampiran II ............................................................................................. 75
Daftar Isi
I. Pendahuluan
S
alah satu parameter ukur tingkat kemajuan suatu negara adalah dengan melihat tingkat kesehatan penduduknya. Semakin sehat penduduk di suatu negara, maka semakin maju tingkat perekonomiaan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya dengan bermacam jenis program kesehatan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Salah satu sektor dibawah program kesehatan adalah air, sanitasi dan perilaku higiene adalah sektor yang terintegrasi dengan program kesehatan. Hal yang mendasar pada program kesehatan yang merupakan fokus utama dalam pembangunan Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah mengenai akses air minum untuk seluruh warga negara dan juga akses sanitasi yang sehat dan layak. Mengacu pada data organisasi kesehatan dunia (WHO), ada berbagai jenis penyakit yang disebabkan penyakit yang ditularkan langsung melalui air (water borne desease). Saat ini, lebih dari 50 juta penduduk Indonesia masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS), yang dampaknya begitu luar biasa bagi anak-anak. Pneumonia, diare dan komplikasi neonatal adalah pembunuh utama anak-anak. Bila seorang sering terjangkit diare berupa infeksi usus, maka usus akan rusak yang menyebabkan berkurangnya kemampuan usus untuk menyerap nutrien makanan. Sehingga penderita akan mengalami malnutrisi (kurang gizi) dan mudah sakit yang menyebabkan keterlambatan pertumbuhan penderita baik secara fisik maupun kecerdasannya. Adapun angka diare dapat dilihat pada Gambar 1.
1
mi malnutrisi (kurang gizi) dan mudah sakit yang ami malnutrisi (kurang gizi) dan mudah sakit yang keterlambatan pertumbuhan penderita baik n keterlambatan pertumbuhan penderita baik maupun kecerdasannya. Gambar 1. Angka Diare perprovinsi thn 2007 & 2013 maupun kecerdasannya. ka diare dapat dilihat Gambar 1. Angka Diare perprovinsi thn 2007 & 2013 ka diare dapat dilihat 1. 1. asarkan 2 Riskesdas asarkan Riskesdas r sembilan juta anak, ir sembilan juta anak, minkan kekurangan gizi minkan kekurangan gizi ena Diare. Diare rena Diare. Diare asupan nutrisi dalam asupan nutrisi dalam sementara sistem k sementara sistem buh mereka terus-menerus melawan patogen dan Gambar 1.patogen Angka Diare perprovinsi tahun 2007 & 2013 buh mereka terus-menerus melawan dan sumber daya untuk kebutuhan pertumbuhan fisik sumber daya untuk kebutuhan pertumbuhan fisik . n. pak lain dari buruknya pak lain dari buruknya ah kerugian ekonomi, ah kerugian ekonomi, tahun 2006 perkiraan tahun 2006 perkiraan ebut mencapai Rp 56 sebut mencapai Rp 56 1 1
Gambar 2. Akses Fasilitas Sanitasi perprovinsi thn 2007, 2010 & dan 2013
Berdasarkan Riskesdas 2013, hampir sembilan juta anak, yang mencerminkan kekurangan gizi kronis karena Diare. Diare mengurangi asupan nutrisi dalam tubuh anak sementara sistem kekebalan tubuh mereka terusmenerus melawan patogen dan mengurangi sumber daya untuk kebutuhan pertumbuhan fisik & kecerdasan. Dampak lain dari buruknya sanitasi adalah kerugian ekonomi, dimana pada tahun 2006 perkiraan kerugian tersebut mencapai Rp 56 triliun per tahun, yang dihitung dari hilangnya waktu produktif, menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pengobatan dan pengolahan air baku. Buruknya akses fasilitas sanitasi dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 3 memperlihatkan adanya korelasi signifikan antara dinamika (peningkatan) akses air dan sanitasi dengan Index Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan pengeluaran perkapita, angka harapan hidup saat lahir dan harapan lama sekolah & rata-rata lama sekolah. Pendahuluan
Urusan Program Pembangunan (UNDP) tentang Indeks angunan Manusia (IPM) 2015, Indonesia menempati gkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. air dan sanitasi dianggap berkontribusi terhadap ketiga rsebut terutama untuk angka harapan hidup. Sehingga Laporan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) tentang Indeks ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tanpa Pembangunan Manusia (IPM) 2015, Indonesia menempati peringkat ke 110 angunan sarana air dan sanitasi. 187 negara,biaya dengan nilai indeks 0,684. Akses air dan sanitasi dianggap BAPPENAS dari memperkirakan yang dibutuhkan a untuk mencapai target Akses Universal Air dan Sanitasi berkontribusi terhadap ketiga hal tersebut terutama untuk angka harapan % akses air minum, 0% daerah kumuh, 100% layanan hidup. Sehingga tidak ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya si) pada 2019 adalah sebesar 273,3 trilyun rupiah. Namun tanpamengalokasikan pembangunan biaya saranapeningkatan air dan sanitasi. mpuan Negara untuk erbaikan akses air bersih anitasi dalam infrastruktur N ataupun APBD kirakan hanya sebesar 28,5 n rupiah. Untuk mengatasi ah tersebut, Pemerintah RI mengembangkan program ui beberapa pendekatan, satunya adalah Sanitasi Berbasis Masyarakat Gambar 3: Pengaruh Akses Air dan Sanitasi Terhadap IPM Gambar 3: Pengaruh Akses Air dan Sanitasi Terhadap IPM M). Pengertian “Berbasis arakat” dalam STBM adalah kondisi yang menempatkan BAPPENAS memperkirakan biaya yang dibutuhkan negara untuk arakat sebagai pengambil keputusan dan mencapai target Akses Universal Air ggungjawab dalam rangka menciptakan/meningkatkan dan Sanitasi (100% akses air minum, daerah kumuh, 100% layanan sanitasi) pada 2019 adalah sebesar 273,3 itas masyarakat 0% untuk memecahkan berbagai persoalan t upaya peningkatan kualitas Namun hidup, kemampuan kemandirian, Negara untuk mengalokasikan biaya trilyun rupiah. hteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Sehingga peningkatan dan perbaikan akses air bersih dan sanitasi dalam infrastruktur hal ini masyarakat harus ataupun APBD diperkirakanPENCIPTAAN hanyaLINGKUNGAN sebesar 28,5 trilyun rupiah. ediakan sendiri APBN pendanaan untuk YANG KONDUSIF Edukasi, Regulasi, Teknis, Finansial, komersial Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah RI telah angunan sarana air dan sanitasi mandiri. mengembangkan program melalui beberapa pendekatan, salah satunya Strategi penyelenggaraan adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pengertian “Berbasis M yang mengacu pada Permenkes Masyarakat” dalam STBM adalah kondisi STBMyang menempatkan masyarakat 4 ps 13 tentang STBM, yang
sebagai pengambil keputusan dan rangka PENINGKATAN dalam PENINGKATAN 2 penanggungjawab PENYEDIAAN KEBUTUHAN menciptakan/meningkatkan masyarakat Penyediaan untuk memecahkan Gap Pendanaan Pemicuan perubahan kapasitas finansial perilaku higienis & dan teknikal bagi saniter komunitas & individu berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, Gambar 4: Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyediakan sendiri pendanaan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi secara mandiri.
Pendahuluan
3
4
PENCIPTAAN LINGKUNGAN
YANG KONDUSIF Edukasi, Regulasi, Teknis, Strategi penyelenggaraan Finansial, komersial STBM yang mengacu pada Permenkes 3/2014 ps 13 tentang STBM, yang meliputi: STBM penciptaan lingkungan yang PENINGKATAN PENINGKATAN PENYEDIAAN kondusif (Enabling Environment), KEBUTUHAN Gap Pendanaan Pemicuan perubahan Penyediaan finansial higienis & dan teknikal bagi peningkatan kebutuhan air & perilaku saniter komunitas & individu sanitasi (Demand Side), dan Gambar 4: Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat peningkatan penyediaan akses air & sanitasi (Supply Side). Hal ini merupakan perubahan strategi pemerintah yang berubah dari subsidi penuh menjadi non-subsidi. Sehingga sarana air dan sanitasi tidak dibangun langsung, namun dimulai dengan pemicuan. Gambar 4 memperlihatkan tiga aspek utama tersebut, dimana masalah yang dihadapi untuk realisasi percepatan STBM adalah ketersediaan pendanaan setelah masyarakat dipicu mengenai pentingnya sarana air dan sanitasi. Pertama, aspek Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (Enabling Environment), mencangkup 2 hal, yaitu aspek pendanaan dan aspek peningkatan profesionalisme BPSPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Pada aspek pendanaan, telah dilakukan alternatif pendanaan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga keuangan ataupun secara swadaya. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antara badan-badan yang dibentuk pemerintah dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro serta lembaga keuangan lainnya. Sedangkan untuk realisasi proyeknya tetap perlu pendampingan dari program PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) pada KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) atau CBO (Community-based Organization) dalam wadah BPSPAMS. Penguatan BPSPAMS dilakukan dengan pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas serta penguatan kelembagaan dalam mengelola keuangan dan program kerja guna meningkatkan pelayanan dan perluasan akses terhadap air dan sanitasi di pedesaan.
Pendahuluan
Kedua, aspek Peningkatan Kebutuhan Air & Sanitasi (Demand Side) adalah merupakan pendekatan STBM yang dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan pemicuan dan kampanye perubahan perilaku higienis dan sanitasi serta pembangunan tim kerja masyarakat. Masalah kesehatan dengan segala Gambar 4: Strategi Sanitasi Total manifestasinya sejatinya adalah masalah Berbasis Masyarakat perilaku manusia itu sendiri. Pada titik inilah agama tampil berperan melalui pendekatan moral melalui tiga jalur pendekatan pendidikan keagamaan, yaitu Formal (sekolah/madrasah, dan pesantren), Non-formal (masjid, majelis taklim, dll) dan Informal seperti keluarga dan lingkungan (lihat Gambar 5). Oleh karenanya, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berpartisipasi dan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk masalah air dan sanitasi. Pesan yang disampaikan oleh orang yang berpengaruh dan dipercaya masyarakat melalui pendekatan budaya dengan bahasa agama akan lebih mudah diterima oleh seluruh elemen dan tingkat kehidupan masyarakat yang mayoritas Islam. Sehingga keterlibatan ulama, masjid dan madrasah perlu diberdayakan guna meningkatkan perilaku higienis dan saniter masyarakat. Ketiga, aspek Peningkatan Penyediaan Akses Air & Sanitasi (Supply Side) yang dilakukan dengan memperkuat jejaring pelaku pasar sanitasi pedesaan melalui wirausaha sanitasi, mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi termasuk memperluas opsi teknologi sarana sanitasi. Perkuatan jejaring ini perlu diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS/koperasi syariah/BMT) melalui pendanaan Komersial dan Pendanaan Sosial (ZISWAF). Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/ atau berpenghasilan rendah. Pendahuluan
5
6
Pengalaman empiris membuktikan bahwa keuangan mikro dapat meningkatkan akses pelayanan sanitasi dan air minum sekaligus pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Selain berpotensi sangat besar untuk dikembangkan, sistem keuangan mikro juga dapat disesuaikan dengan syariat Islam. Sungguhpun demikian, pelayanan akses sanitasi dan air minum melalui kredit mikro masih memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keberlanjutannya, yaitu konsistensi penyandang dana baik dari pihak perbankan maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kepedulian Pemerintah Daerah, pengembangan SDM seperti pengusaha sanitasi, pengembangan skema kredit mikro di tingkat PDAM, serta dukungan dari Pemerintah Pusat. Dalam tataran Islam, kebutuhan manusia akan ketersediaan air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan sesuatu yang sangat asasi. Air, selain sebagai salah satu bahan baku pengolah makanan yang sangat diperlukan sehari-hari, sumber air minum, juga memiliki fungsi thaharah, yakni untuk bersuci, baik dari hadats dan najis. Banyak sekali aktivitas ibadah muslim yang bersyaratkan terpenuhinya kesucian yang melibatkan air bersih sebagai sarana utamanya. Kebersihan air dan lingkungan juga dianggap kebutuhan mendasar muslim yang erat dengan perintah Allah dan Rasulullah dalam menjaga kesehatan dan mencegah diri dari penyakit. Oleh karena itu para ulama Islam, baik dari kalangan terdahulu maupun kontemporer, memasukan pemenuhan kebutuhan air bagi pihak yang kekurangan akan air, sebagai bagian dari pemenuhan (kifaayah) kebutuhan dasar. Oleh karenanya, terpenuhinya air bersih dan lingkungan yang sehat di kalangan kaum muslimin perlu mendapatkan perhatian yang serius. 1.1. Penetapan Fatwa ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi Melihat kondisi yang ada saat ini sebagaimana telah diuraikan diatas dan mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Pendahuluan
(lihat Lampiran 1). Penetapan fatwa ini menunjukan komitmen para ulama untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah, tidak hanya dalam aspek sosialisasi dan pendidikan tapi juga membuka Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi peluang dalam penghimpunan dan pengelolaan dana yang Bagi Masyarakat (lihat Lampiran 1). berasal kaum muslimin secara spesifik Penetapan dari fatwa ini menunjukan komitmen para ulama untuk yang dapat peruntukannya lebih khusus, yakni masyarakat muslim dhuafa, bekerjasama dengan pemerintah, tidak hanya dalam aspek sosialisasi pesantren, dan madrasah. Pesantren dan madrasah sebagai basis dan pendidikan tapi juga membuka peluang dalam penghimpunan dan pendidikan para ulama umat yang merupakan salah satu pengelolaan dana calon yang berasal dari kaum muslimin secara spesifik yang tulang sendi lebih masyarakat Sehingga tumbuh peruntukannya khusus, yakni Indonesia. masyarakat muslim dhuafa, pesantren, pemberdayaan masyarakat guna komunitas dan madrasah. Pesantren dan madrasah sebagaimencapai basis pendidikan para calon masyarakat dan keturunan yang sehat, shalih, dan tangguh. ulama umat yang merupakan salah satu tulang sendi masyarakat Indonesia. Sehingga tumbuh pemberdayaan masyarakat guna mencapai komunitas masyarakat dan keturunan yang sehat, shalih, dan tangguh.
1.2. Air dan Sanitasi dalam Pandangan Islam 1.2. Air dan Sanitasi dalam Pandangan Islam
selain merupakan kebutuhan pokok manusia, juga Air,Air, selain merupakan kebutuhan pokok manusia, juga merupakan merupakan sarana utama dan untuk kebersihan dan kesucian. sarana utama untuk kebersihan kesucian. Dalam kehidupan sehari-hari, Dalam kehidupan sehari-hari, air amat air amat diperlukan untuk bersuci, mencuci, mandi, diperlukan memasak dan untuk minum, bersuci, mencuci, mandi, memasak dan minum, sehingga dapat sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia. dikatakan bahwa air air bagi merupakan kebutuhan pokok manusia. Sebegitu pentingnya kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan sendiri. Orang yangmanusia, mencemari sehingga sumber air, Sebegitu pentingnya air itubagi kehidupan mengotori air dan membuat polusi terhadap air berarti merusak kehidupan dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Orang itu sendiri. yang mencemari sumber air, mengotori air dan membuat polusi terhadap air berarti merusak kehidupan itu sendiri. Allah SWT berfirman: Allah SWT berfirman:
َأَوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُواأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا َوجَعَلْنَا مِن َالْمَاءِكُلَّ شَيْ ٍءحَيٍّ أَفَلَايُؤْمِنُون “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui
“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Qs. al-Anbiya mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Qs. al-Anbiya (21): 30)
(21): 30) Memelihara air agar tetap bersih dan suci merupakan Pendahuluan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena berwudhu atau mandi harus dengan air yang bersih dan suci. Karena itu
7
8
Memelihara air agar tetap bersih dan suci merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena berwudhu atau mandi harus dengan air yang bersih dan suci. Karena itu Rasullah saw melarang mencemari air Rasullah saw melarang mencemari air seperti dengan seperti dengan membuang kotoran di tepi sungaiair khususnya, sebagaimana Rasullah saw melarang mencemari air seperti dengan Rasullah saw melarang seperti dengan Rasullah saw melarang mencemari air seperti dengan membuang kotoran di tepi mencemari sungai khususnya, sebagaimana tercantum dalam hadits-hadits berikut : membuang kotoran kotoran di di tepi tepi sungai sungai khususnya, khususnya, sebagaimana sebagaimana membuang
membuang kotoran di tepi sungai khususnya, sebagaimana tercantum dalam hadits-hadits berikut : tercantum dalam hadits-hadits berikut : tercantum dalam hadits-hadits berikut : tercantum dalam hadits-hadits berikut : ُالرجُل َّ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَلَّى:َعَنِ ابْنِ عُمَرَقَال
َّ َّى هللُ عَعَعلَلَلَيْيْيْهِهِهِ وَوَوَسسسَلََّلََّلَّمَمَمَ أَأَأَنْنْنْ يَيَيَتَتَتَخخخَلَلَلَّى َُّى اهلل صَلَلَلَّى اللَّهِ ص َُّولُلُلُ الل َى رَرَرَسُو «««نَنَنَهههَى:َ:َ:َعَعَعَنِنِنِ ااابْبْبْنِنِنِ عُعُعُمَمَمَرَرَرَقققَاَاَاللل ُالرجُجُجُلُلُل َّالر َّالر َّى َّى َى »ٍهللُنَهَ ٍرجَار ِض َفَّااة ص اللَّ هِهِعَ لَى سسيُُوَتخَلَّى َْى أَن وَنَه،ٍشجَرَةٍ مُثْمِرَة َ ََتحْت » ر ٍ َا ج ر ٍ َ ه ن َ ة ِ َف َّ ض َى ل ع َ َّى َل خ ت َ ي ُ ن ْ أ َ َى ه ن َ و َ ،ٍ ة ر َ ِ م ث ْ م ُ ة ٍ ر َ ج َ َ َت ََتَتَتحْحْحْت » ر ٍ َا ج ر ٍ َ ه ن َ ة ِ َف َّ ض َى ل َ ع َّى َل خ ت َ ي ُ ن ْ أ َ َى ه ن َ و َ ،ٍ ة ر َ ِ م ث ْ م ُ ة ٍ ر َ ج َ َش ٍرberkata نَهَ ٍرجَاia َِفَّةbahwa ضberkata عَلَىRasulullah َتخَلَّىbahwa ُ أَنْ يsaw وَنَهَىmelarang ،ٍرَةٍ مُثْمِرَةseseorang َشج َش َت Ibn »iaUmar Rasulullah saw DariDari Ibn Umar
Dari Ibn Umar Umar ia air berkata bahwa Rasulullah saw Dari Ibn ia berkata bahwa Rasulullah saw Ibn Umar ia berkata bahwa Rasulullah saw melarang buang bawah pohon berbuah dan buang airDari di seseorang bawah pohon berbuah dandi ditepi sungai yang mengalir. (HR. Ibn melarang seseorang seseorang buang buang air air di di bawah bawah pohon pohon berbuah dan dan melarang berbuah melarang seseorang buang air di bawah pohon berbuah dan ditepi sungai yang mengalir. (HR. Ibn Umar) Umar) ditepi sungai yang mengalir. (HR. Ibn Umar) ditepi sungai yang mengalir. (HR. Ibn Umar) ditepi sungai yang mengalir. (HR. Ibn Umar) " لَايَبُولَنَّ َأحَدُكُمْ فِي:َ قَالَ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:َقَال،َعَنْ أَبِي هُرَيْرَة
َنَّ َأَأَأحَحَحَدُدُدُكُكُكُمْمْمْ فففِي َُّولللَن """ لللَاَاَايَيَيَبببُو:َ:َ:َهللُ عَعَعلَلَلَيْيْيْهِهِهِ وَوَوَسسسَلََّلََّلَّممم َُّى اااهلل صَلَلَلَّى هللِ ص ُِولُلُلُ اااهلل قققَاَاَالَلَلَ رَرَرَسسسُو:َ:َ:َقققَاَاَاللل،َ،َ،َِي هُهُهُرَرَرَيْيْيْرَرَرَةةة عَعَعَنْنْنْ أَأَأَبببِي ِي ِي ََّن ُو ُهلل َّى ص ِهلل ُو " ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْ ُه،ِِيَّائِم الْمَاءِالد َّثثثُمَُّمَُّمَّ يَيَيَتَتَتَوووَض،ِ،ِ،ِِالدَّاَّاَّائِئِئِممم ااالْلْلْمممَاَاَاءءءِالد """ َضَّأُأُأُ مِمِمِنْنْنْ ُهُهُه ََّض ِالد Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda
Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda DariDari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda Abusalah Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda “Janganlah seorang di antara kalian kencing di “Janganlah air yang “Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang “Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di “Janganlah salah seorang di antara di air air yang salah seorang antara kalian kencing di airkalian yang diam yang tidak mengalir, diam yang di tidak mengalir, kemudian iakencing berwudu diyang air diam yang tidak mengalir, kemudian ia berwudu di air diam yang tidak mengalir, kemudian ia berwudu di kemudian ia berwudu air tersebut.” (HR. Muslim)ia berwudu di air diam yang tidak dimengalir, kemudian air tersebut.” (HR. Muslim) tersebut.” (HR. Muslim) tersebut.” (HR. Muslim) tersebut.” (HR. Muslim) " أَنْ يَقْعُدَ َأحَدُكُمْ فِي:َ مَاالْمَالعِنُ يَارَسُولَ اهللِ؟قَال:َث " قِيل َ اتَّقُواالْمَالعِنَ الثَّال
""" أَأَأَنْنْنْ يَيَيَقْقْقْعُعُعُدَدَدَ َأَأَأحَحَحَدُدُدُكُكُكُمْمْمْ فففِي:َ:َ:َهللِ؟ِ؟ِ؟قققَاَاَاللل ُولَلَلَ اااهلل َالعِعِعِنُنُنُ يييَاَاَارَرَرَسسسُو َاالْلْلْمممَال مَاا:َثَ " قِيل َ َّال الثَّال َالعِعِعِنَنَنَ الث ُواالْمَال اتَّاتَّاتَّقُواا ِي ِي هلل ُو َال َثف ٍِي نَقْعِ مَاء َااوْف َأ،ٍقمم:َ:َثِي"" ققطَِيِيرللِي َّْالو َ أ،ِالث ُواالْلْسْممتََالظَلُّ فِيه ُظققِلٍّ ي أَأَأَوْوْوْفففِيkelompok طَرررِيِيِيق َِي ط أَأَأَوْوْوْفففِي،ِ،ِorang ،َِلُّ فففِيِيِيههه ُّظَل سْسْسْتَتَتَظyang ٍّظِل ظ ٍقْعِعِعِ مممَاَاَاءٍءٍءtiga ،ٍ،ٍ،ٍق ُِلٍّ يُيُي ِْي نَنَنَقْق ِي ق َط ِي َُّل ظ ٍِّل ظ “Hati-hatilah menjadi
“Hati-hatilah menjadi tiga kelompok orang yang “Hati-hatilah menjadi tiga kelompok orang yang “Hati-hatilah menjadi tiga kelompok orang yang dilaknat: seorangmenjadi diantara duduk (buang air) di tempat “Hati-hatilah tigakalian kelompok orang yang dilaknat: seorang dilaknat: seorang seorang diantara kalian duduk (buang air)air.” (HR. di tempat tempat dilaknat: diantara kalian duduk (buang air) di dilaknat: seorang diantara kalian duduk (buang air) di tempat orang atau di jalan atau ditempat sumber diantaraberteduh kalian duduk (buang air) di tempat orang berteduh atau di jalan orang berteduh atau di jalan atau ditempat sumber air.” (HR. orang berteduh atau di jalan atau ditempat sumber air.” (HR. orang berteduh atau di(HR. ataudari ditempat sumber air.” (HR. jalan Ahmad dari Ibn Abbas) atau ditempat sumber air.” Ahmad Ibn Abbas) Ahmad dari Ibn Abbas) Ahmad dari Ibn Abbas) Ahmad dari Ibn Abbas) :ُوا قَال،" ِ " اتَّقُوااللَّاعِنَيْن:َأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال،َعَنْ أَبِي هُرَيْرَة
:قققَاَاَالللُوا،" ،" ُِوااللَّاَّاَّاعِعِعِنَيْن """ اتَّاتَّاتَّقققُواالل:َ:َ:َهللُ عَعَعلَلَلَيْيْيْهِهِهِ وَوَوَسسسَلََّلََّلَّمَمَمَ قققَاَاَاللل َُّى اااهلل صَلَّى ِيَّ ص َّالنَّبببِي ََّنَّ الن َّأأأَن،َ،َ،َِي هُهُهُرَرَرَيْيْيْرَرَرَةةة عَعَعَنْنْنْ أَأَبِي :ُوا :ُوا ُهلل ََّن "،"ِْينَنَ يْيْظنِنِِلِّهِم ُوااللف ْسِ أَو ِي يَ َتخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّا صَلَل"َّىالَّذ :َِيََّال ق،ُِول َاالنَّهلل ِينَانِ؟ يَارَس َِااللأَبَّابع وَم ِ؟ ن َا ن ع ِ َّا َاالل ِِّّظِلِل ظ ِي ف ْ و أ َ س ِ َّا الن ق ِ ِي ر َ ط ِي ف َّى َل خ ت َ ي َ ِي ذ ال َّ " :َ ل َا ق ،ِ هلل َا ل ُو س ر َ َا ي """ ِْلِّهِهِهِمْمْمDari ِي ف ْ و أ َ س ِ َّا الن ق ِ ِي ر َ ط ِي ف َّى َل خ ت َ َ ي ِي ذ ال َّ " :َ ل َا ق ،ِ هلل َا ل ُو س ر َ َا ي ِ؟ ن َا ن ع ِ َّا َاالل وْفِي ظAbu َالنَّاسِ أHurairah َِّى فِي طَرِيق " الَّذِي يَ َتخَل:ََالNabi ق،ِسُولَاهللsaw َنِ؟ يَارbersabda وَوَوَمممَااللَّاعِنَا bahwasanya
Dari Abu Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda bersabda Dari Hurairah Nabi saw Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda “Hati-hatilah menjadi duabahwasanya orang yang dimaki. Sahabat Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda “Hati-hatilah “Hati-hatilah menjadi dua orang yang dimaki. Sahabat “Hati-hatilah menjadi dua orang yang dimaki. Sahabat “Hati-hatilah menjadi dua yang orang yang? Beliau dimaki.menjawab, Sahabat bertanya, apa itu dua orang dimaki menjadi dua orang yang dimaki. Sahabat bertanya, apa itu dua orang yang bertanya, apa apa itu itu dua dua orang yang dimaki Beliau menjawab, menjawab, bertanya, yang ??? Beliau bertanya, apa itu dua orang yang dimaki Beliau menjawab, “Yaitu air orang di“Yaitu jalan, dandimaki ditempat (dari dimaki ?yang Beliaubuang menjawab, yang buang air di berlindung jalan, dan ditempat “Yaitu yang buang air di jalan, dan ditempat berlindung (dari “Yaitu yang buang air di jalan, dan ditempat berlindung “Yaitu yang buang air di jalan, dan ditempat berlindung (dari (dari panas).” (HR. Muslim) berlindung (dari panas).” (HR. Muslim). panas).” (HR. Muslim) panas).” (HR. Muslim) panas).” (HR. Muslim) Terkait dengan penjagaan atas kebersihan air dan Terkait dengan penjagaan atas kebersihan perhatian air dan dan dengan atas kebersihan air PendahuluanTerkait Terkait dengan penjagaan atas kebersihan air dan lingkungan, maka aspek penjagaan sanitasi perlu mendapatkan lingkungan, maka maka aspek aspek sanitasi sanitasi perlu perlu mendapatkan mendapatkan perhatian perhatian lingkungan, lingkungan, maka aspek sanitasi perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari kalangan kaum muslimin pada tataran praktek yang cukup dari kalangan kaum muslimin pada tataran praktek yang cukup dari kalangan kaum muslimin pada tataran praktek yang cukup dari kalangan kaum muslimin pada tataran praktek kehidupan sehari-hari. Sanitasi pada prinsipnya merupakan
Terkait dengan penjagaan atas kebersihan air dan lingkungan, maka aspek sanitasi perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari kalangan kaum muslimin pada tataran praktek kehidupan sehari-hari. Sanitasi pada prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahan buangan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bahan buangan tersebut diantaranya adalah tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki, septik), atau praktik kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun).
Oleh karenanya, sanitasi terkait erat dengan upaya
Oleh karenanya, sanitasi terkait erat dengan upaya penyehatan penyehatan lingkungan yang diperintahkan oleh Allah dan lingkungan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman :
Rasul-Nya. Allah berfirman : ِوَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه “Dan menurunkan dari langit “Dan Allah Allah menurunkan air (hujan)air dari (hujan) langit kepadamu untuk kepadamu untukdengan menyucikan kamu dengan (hujan) itu.” (almenyucikan kamu (hujan) itu.” (al-‘Anfal: (8) 11) ‘Anfal: (8) 11) Bagi manusia pada umumnya, air bermanfaat untuk minum, menjaga Bagi manusia pada umumnya, air bermanfaat untuk kebersihan tubuh seperti mandi, mencuci tangan, kaki atau mencuci bendaminum, menjaga kebersihan tubuh seperti mandi, mencuci benda dan berbagai peralatan serta untuk memandikan hewan ternak. tangan, kaki atau mencuci benda-benda dan berbagai peralatan Khusus bagi kaum beriman, air disamping untuk kebersihan dan kesucian serta untuk memandikan hewan ternak. Khusus bagi kaum lahir, juga bermanfaat bagi kesucian batin seperti untuk berwudu dan mandi beriman, air disamping kebersihan kesucian lahir, besar seperti mandi dari haidhuntuk dan nifas serta mandidan junub. juga bermanfaat bagi kesucian batin seperti untuk berwudu dan Konsep kesucian yang digariskan al-Quran tidak hanya menjadi mandi besar seperti mandi dari haidh dan nifas serta mandi pengetahuan dan pemahaman yang bersifat kognitif, tetapi menjadi sikap, junub. perilaku dan budaya bersih di kalangan kaum muslimin, baik di rumah Konsep kesucian yang digariskan al-Quran tidak hanya maupun lingkungan sekitarnya. menjadi pengetahuan dan pemahaman yang bersifat kognitif, Pendahuluan tetapi menjadi sikap, perilaku dan budaya bersih di kalangan kaum muslimin, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya. Al-Quran mendorong kebersihan dan pola hidup yang
9
10
menjadi pengetahuan dan pemahaman yang bersifat kognitif, kaum muslimin, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya. tetapi menjadi sikap, perilaku dan budaya bersih di kalangan Al-Quran mendorong kebersihan dan pola hidup yang kaum muslimin, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya. bersih. Setiap pribadi muslim seharusnya memiliki pola hidup Al-Quran mendorong kebersihan dan pola hidup yang yang bersih dan menjadi mujahid yang yang gigih dalam Al-Quran mendorong kebersihan dan pola hidup bersih. Setiap bersih. Setiap pribadi muslim seharusnya memiliki pola hidup mewujudkan pribadi yang bersih lingkungan yang pribadi memiliki poladan hidup yang bersih dan bersih, menjadi yang muslim bersih seharusnya dan menjadi mujahid yang gigih dalam sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Muddatsir (74): 1-7). mujahid yang gigih dalam mewujudkan pribadi yang bersih dan lingkungan mewujudkan pribadi yang bersih dan lingkungan yang bersih, Bahkan menghubungkan kebersihan (74): dengan yang bersih, Rasulullah sebagaimanasaw disebutkan dalam QS. Al-Muddatsir 1-7). sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Muddatsir (74): 1-7). Iman. Sabda beliau: Bahkan Rasulullah saw menghubungkan kebersihan dengan Iman. Sabda Bahkan menghubungkan kebersihan dengan " :ُ يَقُولRasulullah َعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانsaw َُّى اهلل أَنَّ رَسُولَ اهللِ صَل،ِِّي ِي مَالِكٍ الْأَشْعَر عَنْ أَب beliau: Iman. Sabda beliau: ِالطُّهْورُشَطْرُالْإِيمَان
" :ُنَ يَقُولDari سَلَّمَ كَاAbi َعَلَيْهِ وMalik ُصَلَّى اهلل ِرَسُولَ اهللbahwa َّأَن،ِّعَرِيRasulullah ْأَبِي مَالِكٍ الْأَشsaw ْعَن al-Asy’ari (رُشَطْرُالْإHR. الطُّهْو ِِيمَانiman. bersabda bahwa kebersihan itu sebagian dari
Dari Abi Malik al-Asy’ari bahwa Rasulullah saw Muslim dan Imam Ahmad). Dari Abi Malik al-Asy’ari bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa bersabda itubahwa kebersihan itu erat sebagian dari iman. (HR. hubungan antara masalah kebersihanTerdapat sebagian dari iman. yang (HR. Muslim dan Imam Ahmad).sanitasi Muslim dan Imam Ahmad). dan penyediaan air yang di satu sementara di sisi dan lain sanitasi Terdapat hubungan eratsisi, antara masalah sanitasi penyediaan hubungan yang erat berhubungan antara masalah airberhubungan langsung dengan masalah kesehatan, penggunaan di satuTerdapat sisi, sementara di sisi lain sanitasi langsungsanitasi dengan air, dan alokasi biaya. dan penyediaan air di satu sisi, sementara di sisi lain sanitasi masalah kesehatan, penggunaan air, dan alokasi biaya. segi pembiayaan, Imam dalam al-Qurthubi berhubungan langsung dengan masalah kesehatan, penggunaan Dari Dari segi pembiayaan, Imam al-Qurthubi tafsirnyadalam ketika tafsirnya ketika menafsirkan QS. Al-‘Araf (7) : 50, beliau air, dan alokasi biaya. menafsirkan QS. Al-‘Araf (7) : 50, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut mengatakan bahwa ayat air tersebut adalah bahwa memberi Dari segi pembiayaan, Imam al-Qurthubi dalam adalah dalil bahwa memberi termasuk amal dalil yang utama. Begitu juga air termasuk amal yang utama. Begitu juga jawaban sahabat Ibn tafsirnya ketika Ibnmenafsirkan Al-‘Araf (7) : 50, apa beliau jawaban sahabat Abbas ketika QS. ditanya tentang shadaqah yang Abbas ketika ditanya tentang shadaqah apa yang utama? Ia utama? Ia menjawab memberi air. mengatakan bahwa ayat tersebut adalah dalil bahwa memberi menjawab memberi air. air termasuk amal yang utama. Begitu juga jawaban sahabat Ibn
ُسَقْيketika « :َُ؟ قَالditanya الصَّدَقَةِ أَفْضَل ُّأَي،ِاللَّهshadaqah َ يَارَسُول:ُتapa ْ قُل:ََالyang عُبَادَةَ قutama? ِعَنْ سَعْدِ بْنIa Abbas tentang »ِالْمَاء menjawab memberi air.
ُيDari ْ «سَق:َSa’ad لُ؟ قَالbin َفْضUbadah َالصَّدَقَةِ أia َُّيberkata, أ،ِسُولَ اللَّهaku َ يَارbertanya :ُ قُلْت:َ قَالkepada َبْنِ عُبَادَةRasulullah ِعَنْ سَعْد shadaqah apa yang paling utama? Rasulullah saw menjawab “ memberi air”. »ِالْمَاء
Bahkan dalam riwayat al-Bukhari diceritakan ada seseorang yang 7 masuk surga karena memberi minum anjing. Memberi minum kepada anjing saja dapat menjadi penyebab seseorang masuk surga dan diampuni dosadosanya, apalagi jika memberi minum kepada manusia.
7
1.3. Peran Koperasi Syariah Dalam aspek pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf (ZISWAF) yang lebih komprehensif, MUI memandang perlunya Pendahuluan
lembaga yang dapat mengelola dana serta melakukan pembinaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip pada syariah islam serta program pemerintah yang sudah berjalan, yaitu STBM dan PAMSIMAS. Dimana pada prinsip STBM dan PAMSIMAS penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi merupakan kegiatan yang non-subsidi. Oleh karena MUI melihat bahwa untuk pendanaan penyediaan air bersih dan sanitasi dengan dana ZISWAF, perlu diterapkan melalui Koperasi Syariah (Kopsyah) atau sebelumnya dikenal dengan istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Kopsyah memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (Mu’awadat) ataupun (ii) dana nonkomersil (Tabarru’at) dari harta ZISWAF. Koperasi syariah ini disebut Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah ( KOPSYAH) dalam Permenkop & UKM RI N0.16 Thn 2015. Selain menyediakan pendanaan, komunikasi Kopsyah bersifat dua arah, fleksibel, dan mempunyai daya bina/edukasi serta daya rangkul yang kontinyu kepada para anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya. Koperasi syariah juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk masyarakat maupun UKM (khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi). Hal ini sejalan dengan prinsip STBM dan PAMSIMAS yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi dari pemerintah.
1.4. Sosialisasi Fatwa Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Pendahuluan
11
12
Sanitasi Bagi Masyarakat ini, telah disosialisasikan penerapannya ke seluruh provinsi di Indonesia yang dibagi menjadi tiga regional yaitu: Indonesia Barat (Sumatra, Kepri & Babel), Indonesia Tengah (Jawa & Kalimantan), dan Indonesia Timur (Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara,, Maluku & Papua). Peserta sosialisasi terdiri dari Dinas Kesehatan propinsi, Bappeda propinsi, serta seluruh perwakilan MUI propinsi, dengan narasumber yang juga terlibat aktif di program air dan sanitasi, yaitu: Kementerian Kesehatan, Bappenas, MUI pusat, BWI (Badan Wakaf Indonesia), Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), dan Koperasi syariah yang sudah terlibat dalam pembiayaan air dan sanitasi bagi masyarakat. Beberapa hal yang muncul dari diskusi sosialisasi penerapan fatwa adalah diperlukannya membangun sinergitas antara pemerintah bersama badan amil zakat, badan wakaf dan ulama di tingkat pusat dan daerah guna dapat menentukan daerah sasaran dan dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Hal lainnya adalah peserta memandang bahwa dana ZISWAF dapat saling melengkapi terutama dalam hal meningkatkan akses dan penjaminan pembiayaan melalui koperasi syariah, baik untuk sarana air dan sanitasi individual maupun komunal.
Pendahuluan
A
II. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
ir sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau, dan kontinyu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air minum yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota. Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan Berbasis Masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan. Proses tersebut mengajak masyarakat untuk menemu-kenali berbagai permasalahan terkait dengan air minum dan sanitasi, kemudian dibimbing untuk melakukan berbagai langkah solusi dan pencegahannya termasuk membangun sarana yang dibutuhkan seperti sarana air minum dan sanitasi serta membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Kegiatan Program Pamsimas mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; serta pengembangan kapasitas pelaku Pamsimas melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Secara nasional Program Pamsimas menerapkan pendekatan berbasis tugas pokok dan fungsi kementerian dan lembaga, antara lain
13
14
yang terkait dengan pengelolaan air minum, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, desa, perencanaan dan penguatan kelembagaan. Oleh sebab itu di tingkat nasional program Pamsimas dikelola oleh lintas kementerian yaitu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan, program ini menganut pendekatan berbasis masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Secara umum, struktur organisasi pengelola dan pelaksana Program Pamsimas dari tingkat pusat sampai dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 6. Tim pengarah program Pamsimas adalah tim koordinasi program ditingkat pusat yang termasuk dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) tingkat Pusat. Tim pengarah ini bertanggungjawab atas arah kebijakan pengelolaan program oleh Executing Agency, dan sinkronisasi program dan anggaran yang dilaksanakan oleh Implementing Agency program Pamsimas. Executing Agency program Pamsimas adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertindak pula sebagai salah satu Implementing Agency, dengan didukung Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan-Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah-Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Kementerian Dalam Negeri, yang bertindak selaku Implementing Agency.
Gambar 6: Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas Program Penyediaan Air ...
15
Gambar 7. Akses Air Minum per provinsi thn 2007, 2010 & 2013
Pemerintah berkomitmen untuk mencapai 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan pada tahun 2019 atau disebut juga dengan Universal Access 2019. Dengan tingkat akses layanan air saat ini sebesar 67,8 persen (lihat Gambar 7.) dan kekurangan pembiayaan sebesar 58 persen untuk memenuhi tujuan akses universal, maka negara perlu menemukan cara dan strategi untuk mencapai target yang ambisius ini. Sementara utilitas air yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten (PDAM) diberi mandat untuk memberikan layanan air, pada kenyataannya cakupan layanan sangat terbatas dan hanya di daerah perkotaan. Di pedesaan, mayoritas penduduk menerima pasokan air melalui penyedia air terutama melalui Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), yang dibentuk pemerintah dalam skala besar, dimana program ini didanai donor selama lebih dari 15 tahun terakhir. Laporan Water and Sanitation Program (WSP) dari Worldbank group yang diterbitkan Februari 2016, secara umum memberikan kesimpulan dan pembelajaran bahwa perlunya ditingkatkan profesionalisme KKM serta terdapat potensi yang besar dalam menerapkan kerja sama dengan perbankan (terutama lokal) dengan BPSPAMS untuk memperluas dan meningkatkan layanan air minum pedesaan. Hingga akhir 2014, diperkirakan ada 24.000 KKM di yang diakui sebagai penyedia resmi pasokan air pedesaan melalui peraturan pemerintah tahun Program Penyediaan Air ...
16
2005. Sebagian besar KKM menghadapi tantangan kelembagaan, teknis dan keuangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut PAMSIMAS (2013), KKM yang ada, hanya mencakup 31 persen rumah tangga di daerah layanan mereka, dan 50 persen diantaranya menerapkan tarif di bawah biaya operasionalnya. Pemerintah daerah yang memegang mandat untuk memberikan sarana air dan sanitasi, sangat diharapkan untuk memberikan dukungan teknis dan keuangan pada KKM untuk menangani masalah ini serta memperluas dan meningkatkan profesionalime layanan ini. Namun, dalam kenyataannya hanya beberapa pemerintah daerah yang benar-benar memperhatikan KKM dalam wilayah kabupaten mereka. Hal ini karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang menghambat dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem air pedesaan oleh KKM. Akibatnya, percepatan akses untuk air bersih di daerah pedesaan terhambat karena kapasitas terpasang belum dapat dimanfaatkan secara penuh guna menutupi biaya perawatan, sehingga pengembangan layanan ini secara lebih luas juga terhambat. Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air pedesaan masyarakat dengan melibatkan sektor swasta merupakan salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan. Untuk pembangunan sarana air pedesaan, perlu bantuan teknis yang intensif yang diikuti dengan pemberian insentif yang memadai, sehingga KKM bisa menjadi bankable untuk pengembangan layanannya. Faktor kunci keberhasilan adalah penciptaan ‘lingkungan yang mendukung’ (enabling environment) di masyarakat oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dan peraturan daerah serta pembinaan dimana pemda bertindak sebagai fasilitator kemitraan lokal bank / lembaga keuangan lainnya dengan KKM yang memungkinan pengembangan usaha dan profesionalisme KKM. 2.1 Paduan PAMSIMAS dan Koperasi Syariah Struktur pembiayaan Pamsimas oleh pemerintah saat ini terbatas hanya untuk sarana air komunal, belum menyentuh pembiayaan untuk Program Penyediaan Air ...
individu maupun Rumah Tangga sebagai pemanfaat fasilitas komunal yang disediakan pemerintah tersebut. Pendekatan yang dilakukan pemerintah ini mengacu pada konsep STBM. Dimana setelah dilakukan pemicuan, maka masyarakat diharapkan menyediakan kebutuhan sarana air dan sanitasinya secara mandiri. Namun karena umumnya masyarakat pedesaan tidak bankable atau tak layak mendapat kredit bank (seperti halnya juga KKM), maka diperlukan pendanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat miskin. Untuk itu koperasi syariah dapat berperan sebagai intermediasi pendanaan komersial dan sosial sekaligus melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi anggotanya.
Pendanaan Komunal Pemerintah
Pendanaan Komunal & Individu
Modal Penyertaan & Pinjaman
CSR /Hibah
BAZ/LAZ /BWI
KSPPS
1.ZISWAF • Mustahiq • Qardhul Hasan 2.Komersial
SPPB KemenKeu KPPN Bantuan Langsung Masyarakat
1. Infaq/shadaqah 2. Wakaf 3. Komersial
BRI
Rumah Tangga 28
Gambar 8: Pendanaan Komunal dan Individu oleh Koperasi Syariah
Kemaslahatan Umat Anggota Koperasi Penerima Manfaat Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna, Ijarah Komersil (Mu’awadat)
Qardhul Hasan
Zakat, Infaq, Shadaqah
Non Komersil (Tabarru’at)
Modal, Tabungan, Investor & Pemberi Pinjaman
Nazhir Wakaf
Qardh
Bagi Hasil
Gambar 8 menunjukan skema perpaduan pembangunan antara pembangunan air dan sanitasi yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat komunal dengan pendanaan oleh masyarakat melalui koperasi syariah.
ZIS
Gambar 9: Pola Pendanaan Koperasi Syariah Program Penyediaan Air ...
17
18
Koperasi syariah memiliki jenis pendanaan untuk masyarakat (yaitu para anggotanya) melalui pendanaan Komersil (Mu’awadat) dan Nonkomersil (Tabaru’at) atau pendanaan sosial seperti yang terlihat pada Gambar 9. Melalui dua jenis pendanaan ini kopsyah dapat menyediakan pendanaan yang diperlukan baik oleh individu, dalam hal ini rumah tangga, ataupun oleh kelompok masyarakat (KKM). Dengan skema seperti ini maka pendanaan melalui koperasi syariah sangat sejalan dengan hasil rekomendasi Worldbank untuk menggunakan perbankan guna dapat mengembangkan dan mempercepat akses air dan sanitasi masyarakat. Melalui skema pendanaan koperasi syariah berupa dana komersil dan dana sosial akan memungkinkan masyarakat, khususnya rakyat miskin, dapat memperoleh biaya untuk mengakses air pada fasilitas yang telah terbangun dan KKM bisa mendapatkan pendanaan untuk perawatan dan pengembangan fasilitas yang sudah ada. Selain itu, koperasi syariah juga dapat memberikan pembiayaan kepada KKM yang sudah ada tetapi tidak dapat beroperasi karena terkendala biaya operasional untuk dapat beroperasi kembali dan juga mengekspansi layanannya. Sudah barang tentu individu pengelola KKM juga akan memperoleh pembinaan dari koperasi syariah untuk bisa secara konsisten mengembangkan usaha penyediaan air bersih dan juga mendapat keuntungan yang wajar tanpa membebani pengguna, yang umumnya rakyat miskin. 2.2. Penjenjangan Usaha Mikro Kecil Dikarenakan masyarakat pedesaan umumnya tidak bankable, maka pendanaan melalui koperasi syariah (yang merupakan lembaga keuangan non bank) sangatlah sesuai. Disamping itu, koperasi syariah juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan para anggotanya supaya mandiri dan berkembang. Gambar 10 memperlihatkan penjejangan upaya pengembangan usaha mikro kecil bahwa untuk kaum fakir miskin dilakukan perkuatan sosial menggunakan ZIS melalui akan hibah atau Qordhul Hasan. Setelah meningkat, maka dilakukan pemberdayaan sosial menggunakan Qordh untuk Program Penyediaan Air ...
memulai Usaha Mikro. Selanjutnya dilakukan Pemberdayaan Ekonomi, untuk kemudian barulah usaha tersebut bankable untuk Pengembangan Usaha nya. Untuk itulah fungsi Baitul Maal dan Baitul Tamwil saling mendukung dalam pengembangan usaha mikro kecil.
Gambar 10: Penjejangan Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Gambar 11 dan Gambar 12 menjelaskan skema Tahapan Penyediaan Fasilitas Air dan Sanitasi Komunal dan Skema Pendanaan Fasilitas Air dan Sanitasi Individu.
EVALUASI SELEKSI LOKASI
• Peresmian Penggunaan Sarana • Operasionalisasi dan pemeliharaan SPAMS • Pengumpulan Iuran • Pengembalian pinjaman bila ada
OPERASIONAL & PEMELIHARAAN
• Pemicuan perubahan perilaku dan STBM • Pembentukan Tim Pelaksana • Pembentukan Satlak dan Badan Pengelola • Penyusunan Rencana Kerja (RK) • Verifikasi dan Penilaian RK • Klasifikasi pembiayaan ZISWAF atau Komersial • Penandatanganan Akad • Pencairan Pembiayaan
PERENCANAAN & PEMBIAYAAN
• Pengukuran Capaian • Pendampingan dan Pelatihan penguatan bagi Badan Pengelola • Membangun Jejaring Kemitraan/kerjasama
PENGUATAN KEBERLANJUTAN
Pendaftaran; cicilan
PEMBIAYAAN PEMBINAAN
• Sosialisasi ditingkat desa • Pembentukan Tim Penyusun Proposal • Survey. Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) • Penyusunan Proposal • Verifikasi dan Penilaian Proposal • Penetapan Lokasi Sasaran
• Pembangunan SAMS (sumur, PAH, IPAL, dll) • Promosi Kesehatan & Wirausaha • Pelatihan OP bagi Badan Pengelola • Administrasi dan Pembukuan • Penyelesaian pekerjaan • Uji Fungsi Sarana Terbangun • Serahterima Pengelolaan dari Tim Pelaksana kepada Badan Pengelola
PELAKSANAAN
Gambar 11: Siklus Tahapan Penyediaan Fasilitas Komunal
31
Anggota
Survey; persetujuan
Kopsyah (BMT)
Masalah Permodalan
Akses Air dan Sanitasi untuk Anggota
Wirausaha Penyedia Sarana Air & Sanitasi
Gambar 12: Skema Penyediaan Fasilitas Individu
2.3. Penerapan ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi Nasional Dalam penerapan pemberdayaan ZISWAF Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat melalui koperasi syariah Program Penyediaan Air ...
19
secara nasional, Gambar 13 memperlihatkan alur kerjasama antara ulama dan pemerintah (umaro) melalui jaringan yang terkait. Kerjasama ini termasuk dalam pemilihan, edukasi, sosialisasi, pendanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Dikarenakan MUI bertanggung jawab atas pengawasan keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang di sertifikasi Dewan Syariah Nasional (DSN), maka pengawasan terhadap pelaksanaan koperasi syariah akan dilakukan oleh MUI propinsi/kabupaten. Saat ini DSNMUI sedang menyelesaikan tahapan akhir pembentukan DSN-MUI tingkat Propinsi. Masjid dan pondok pesantren diharapkan dapat berperan dalam kapasitasnya sebagai KKM. Sehingga akan memudahkan dalam pemicuan serta sosialisasi karena sudah tersedianya sarana dan prasarana serta pengaruh para ulama serta pengurusnya. Namun pengurus tersebut perlu dikembangkan profesionalitasnya sebagai KKM dalam mengelola sarana air dan sanitasi masyarakat.
Provinsi / Kabupaten/ Kota
• BAZNAS • Badan Wakaf Indonesia
Lembaga PLH & SDA MUI Pusat
Lembaga PLH & SDA MUI Provinsi/Kabupaten/kota
Koordinator Fasilitator Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS)
Desa
20
• BAPPENAS • Kemenkes • Kemen PUPERA • Kemendes • Kemendagri • Kemenkop & UKM • Kemenag • BAPPEDA • Dinas Terkait • BAZDA • BWI • LAZ
Puskesmas
• Akad Pendanaan ZISWAF (Tabarr’at) • Akad Pembiayaan Komersil (Mu’awadat) Fasilitator Lapangan
Tim Pelaksana Pontren/Masjid/Masyarakat
Gambar 13: Alur dan Koordinasi Pendanaan oleh KOPSYAH
Diharapkan skema pendanaan untuk masyarakat pedesaan ini dapat: a) Memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin yang bersifat pribadi dalam akses air bersih dan sanitasi. Program Penyediaan Air ...
b) Mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat baik individu maupun UKM penyedia sarana akses air dan sanitasi. c) Meningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan masjid/ pesantren/madrasah dalam akses air bersih dan sanitasi serta masyarakat sekitarnya.
Program Penyediaan Air ...
21
22
Program Penyediaan Air ...
III. Pendayagunaan Zakat
Z
akat adalah merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat. Pelaksanaan kewajiban zakat dijamin dalam konstitusi negara (UUD 1945, pasal 29) dan diatur dengan UU 23/2011. UU Zakat menyatakan bahwa Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Menurut standar BPS jumlah rakyat fakir miskin di Indonesia sekitar 280 ribu jiwa (sekitar 1% dari jumlah penduduk Indonesia). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai “sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi.” Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Peran Zakat dalam perspektif ekonomi adalah:
23
24
• Sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan; • Sebagai penunjang stabilisasi perekonomian; • Sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum dhuafa. Sejumlah riset telah membuktikan pengaruh zakat dalam perekonomian, terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, program zakat di Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 8 persen. Begitu pula peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia, dengan mengambil sampel negara bagian Selangor. Dalam kerangka regulasi, pemerintah membentuk BAZNAS tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta memberi legalitas atas pengelolaan zakat yang diprakarsai masyarakat setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam hal ini sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu tugas BAZNAS. Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia dengan masyarakat kelas menengah yang mulai tumbuh. Riset BAZNAS dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2011 merilis potensi zakat nasional 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu Rp 217 triliun per tahun. Tetapi realisasinya zakat yang terhimpun sampai sekarang baru hanya Rp 3 hingga Rp 4 triliun per tahun. Beberapa sebab potensi zakat belum terhimpun secara maksimal adalah: • Pemahaman umat Islam yang rendah terhadap zakat. • Masih banyak umat Islam yang tidak menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi sehingga tidak tercatat. • Rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat kepada lembaga zakat, infak dan sedekah. 3.1 Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS Masalah Kemiskinan mencakup Ketersediaan Akses, Pertumbuhan dan Keadilan Sosial. Ketiga hal ini adalah merupakan basis untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat: Pendayagunaan Zakat
1. Ketersediaan Akses • Rakyat miskin tak mampu mengakses pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pangan, air, kesehatan dan hak dasar hidup manusia. • Rakyat miskin juga tak mampu mengakses pemenuhan kebutuhan untuk berkembang seperti pendidikan. • Rakyat Miskin memerlukan akses mendapatkan jaminan kedaruratan. 2. Pertumbuhan • Rakyat Miskin memerlukan ketersediaan permodalan sebagai alat untuk tumbuh. • Rakyat Miskin harus didorong memiliki atau menguasai aset produktif. • Rakyat miskin memerlukan jaringan dan kebijakan pemasaran. 3. Keadilan Sosial • Kebijakan publik yang mendorong upaya pemberdayaan rakyat miskin. • Mendorong penguatan jaringan rakyat miskin. • Perlunya upaya membangkitkan dan memberdayakan akar rumput. Mengingat hal tersebut, maka Baznas memiliki program pemberdayaan zakat sebagai tertera pada Tabel 1. Tabel 1. Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS Tabel 1. Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS Program Sosial Program Ekonomi Advokasi • Bantuan bagi • Mengangkat • Pengembangan tercapainya batas mustahik menuju pemikiran, kelayakan tingkat kehidupan pembangunan opini kemanusiaan yang lebih baik. dan persuasi kepada • Diberikan kepada • Diberikan kepada pemerintah, mustahik mustahik yang siap lembaga sejenis dan mendesak dan mandiri dan mampu kelompok sasaran paling miskin bekerja • Kegiatan charity • Pembangunan alat produksi dan infrastruktur peningkatan ekonomi komunitas.
Pendayagunaan Zakat
3.2 Pandangan Fukaha terhadap Zakat untuk Pembangunan Sarana Air 1. Abdullah bin Manshur al-Ghufaili. Dalam disertasinya untuk
25
1. Abdullah bin Manshur al-Ghufaili. Dalam disertasinya untuk meraih gelar doktor di Universitas Ibn Su’ud Arab Saudi, Ia berpendapat bahwa zakat boleh digunakan untuk menggali sumur. Namun beliau memberikan batasan-batasan 3.2 Pandangan Fukaha terhadap Zakat untuk Pembangunan Sarana Air 26 (dhawabit) untuk kebolehannya. Berikut batasan-batasan 1. Abdullah bin Manshur al-Ghufaili. Dalam disertasinya untuk meraih gelar yang beliau berikan: doktor di Universitas Ibn Su’ud Arab Saudi, Ia berpendapat bahwa zakat a. Adanya kebutuhan yang nyata akan sumur boleh digunakan untuk menggali sumur. Namun beliau memberikan tersebut; batasan-batasan (dhawabit) untuk kebolehannya. Berikut batasanb. yang Kemungkinan besar digunakan oleh orang fakir; batasan beliau berikan: c. Kemungkinan besar akan kepemilikan a. Adanya kebutuhan yang nyata sumur tersebut;mereka atas sumur tersebut tidak akan tercapai; b. Kemungkinan besar digunakan oleh orang fakir; c. Kemungkinan atas sumur tersebut tidak d. Tidak besar akan kepemilikan mungkin mereka membangunnya kecuali akan dengan harta zakat. tercapai; d. Tidaklandasan akan mungkin membangunnya kecuali dengan harta zakat. Adapun beliau adalah melaksanakan maqasidh Adapun landasan adalah melaksanakan syari’ah, dimanabeliau tercapainya kebutuhanmaqasidh air bagisyari’ah, orangdimana fakir tercapainya kebutuhan air bagi orang fakir termasuk dharuraiyat yang termasuk dharuraiyat yang sangat penting. Ini sebagaimana sangat penting. Ini sebagaimana firman- Allah swt dalam QS. Al-Anbiya firman- Allah swt dalam QS. Al-Anbiya (21): 30 (21): 30 َيءٍ حَيٍّ أَفَلَا ُيؤْمِنُون ْ َُل ش َّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ ك Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. mereka tiada juga beriman?
Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?
2. Al-Haiah al-Zakat al-Bait al-Kuwait (Lembaga Zakat Kuwait) sebagaimana dikutip oleh al-Ghufaili bahwa mereka memfatwakan boleh membangun 2. Al-Haiah al-Zakat al-Bait al-Kuwait (Lembaga Zakat sumur dari dana zakat untuk orang-orang fakir.
Kuwait) sebagaimana dikutip oleh al-Ghufaili bahwa 3. mereka Darul Ifta Mesir, lembaga fatwa pada tanggal 9 November 2015, memfatwakan boleh Mesir, membangun sumur dari dana mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penyaluran zakat untuk zakat untuk orang-orang fakir. memperbaiki saluran air yang rusak. Darul Ifta memaparkan bahwa kaidah dasarnya, zakat hanya diperuntukan bagi golongan mustahik 3 yang delapan sebagaimana dijelaskan dalam QS At Taubah ayat 60, yakni dana zakat lebih diprioritaskan untuk pembiayaan kebutuhan manusianya terlebih dahulu ketimbang pembiayaan bangunan. Disyaratkan pula kepemilikan atas dana yang disalurkan – kecuali untuk hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dimiliki – sebagaimana pada
Pendayagunaan Zakat
pembiayaan fii sabilillah. Darul Ifta menegaskan kebutuhan saluran air yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat fakir miskin termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin (kifayatul fuqaraa wal masaakin), yang merupakan objek penerima zakat. Sedangkan jika disalurkan untuk kepentingan umum, maka pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali jika benar-benar mendesak diperlukan dan tidak ada dana lain lagi yang bisa menutupi kebutuhan tersebut. 4. Syeikh Gad el-Haq Ali Gad el-Haq (Ulama Al-Azhar Mesir), memperbolehkan penyaluran zakat untuk pembiyaan proyek-proyek kemanusiaan Islam, seperti pembangunan sekolah-sekolah (ma’had) keagamaan, rumah sakit, penggalian sumur air; hal tersebut termasuk ke dalam perluasan makna fii sabilillah – yang dalam hal ini tergolong dalam penguatan/ penegakan urusan penting kaum muslimin baik di masa damai maupun masa perang. 5. DR Syauqi ‘Allaam (mufti Al-Azhar Mesir) memperbolehkan alokasi dana zakat untuk membiayai pembanguan saluran air sehingga bisa mencapai daerah-daerah kering dan miskin, termasuk di dalamnya pencukupan air bersih dan aneka sarananya, seperti sumur, penjernih air, dan lain sebagainya, terutama di daerah-daerah yang minim/tidak ada air layak minum. Hal ini dikategorikan dharuriyat (kebutuhan dasar utama) yang berkaitan dengan tempat tinggal dan pangan fakir miskin, yang merupakan objek sasaran zakat yang diperbolehkan syariat. 6. Laman Islam (Islam web), lembaga fatwa yang merujuk kepada kementerian agama Qatar mengatakan bahwa menggali sumur bukanlah termasuk fi sabilillah, fi sabilillah adalah jihad saja. Namun boleh saja mendistribusikan zakat kepada fakir miskin yang berada di daerah kering, kemudian dengan harta tersebut mereka membuat sumur atau yang lainnya. 7. Diwan Zakat Negara Sudan sebagaimana yang dilansir dalam laman mereka tanggal 2 April 2014 membuat 14 sumur air di wiliayah Nil Pendayagunaan Zakat
27
28
Abyadh. Kemudian pada 11 Desember 2014 bahwa mereka mengebor 10 aliran air dengan dana dari zakat.
Pendayagunaan Zakat
IV. Pendayagunaan Wakaf
S
esunggguhnya Umar bin Khathab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah untuk meminta saran mengenai kebun pembagian itu. Lalu dia berkata,”Wahai, Rasulullah. Sesungguhnya aku mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Sungguh belum pernah aku memiliki harta yang lebih aku sukai daripada tanah ini. Maka, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan harta ini? Lalu Beliau bersabda,”Jika engkau menghendaki, peliharalah kebun itu dan engkau shadaqohkan buahnya. Dia berkata: Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah itu tidak dijual, tidak dihadiahkan dan tidak boleh diwariskan. Lalu Umar menyedahkannya kepada fuqoro’, kerabatnya, untuk memerdekakan budak, untuk fi sabilillah, untuk membantu ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. [HR Bukhari, Kitabusy Syurut, no. 2532]. Artinya, tanah itu harus dipertahankan keberadaannya, dikelola, lalu hasilnya disalurkan sebagai sedekah untuk kemaslahatan. Kita bisa lihat, Baginda Rasul tidak menyuruh Umar membangun masjid, madrasah, maupun bangunan yang lain. Bukan karena tidak boleh, melainkan karena beliau tahu potensi tanah itu untuk dikelola secara produktif dan menghasilkan keuntungan. Kemudian Umar menyatakan, hasil kebun di Khaibar itu digunakan untuk membantu kaum fakir miskin, kerabat, tamu, budak, ibnu sabil, dan sabilillah. Dari hadits tersebut dikembangkan konsep tentang wakaf. Ciri utamanya adalah terjaganya keutuhan harta wakaf dan adanya manfaat atau hasil yang berkesinambungan. Dalam wakaf juga dituntut adanya penunjukan Nazhir sebagai pihak yang diberi amanah menjaga dan mengelola harta wakaf dan
29
30
penentuan pihak yang berhak menerima manfaatnya. Karena itu, diperlukan kelengkapan dokumen administrasi wakaf. Dengan demikian, wakaf berbeda dengan sedekah biasa atau hibah. Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Amanah UU 41/2004 tentang Wakaf bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf adalah bentuk kecerdasan finansial tingkat tinggi yang berdimensi spiritual dan menjanjikan keuntungan tak terbatas waktu dan jumlahnya dengan hikmah dan manfaat lainnya diantaranya adalah : 1. Wakaf menjamin harta terus mengalirkan pahala karena harta wakaf tidak boleh berpindah kepemilikan. Kalaupun berpindah kepemilikan karena ditukar (ruilslaag), ada penggantinya dan biasanya lebih baik. 2. Jika dikelola secara produktif, profesional, dan amanah; nilai nominal harta wakaf akan bertambah, penerima manfaatnya semakin banyak dan luas, dan pahala bagi wakif diyakini akan semakin besar. 3. Wakif akan mendapatkan berkah doa dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari harta wakaf. 4. Wakaf menjadikan wakif tetap hidup dan meninggalkan nama baik meski sudah meninggal. 5. Wakaf dan juga wakif menjadi kebanggaan dan teladan bagi anak cucunya. 6. Wakaf menyelamatkan harta dari perebutan ahli waris. 7. Wakaf melindungi harta dari penjarahan politik akibat pergantian penguasa. Contohnya di Mesir dan Turki, banyak tanah wakaf tetap terpelihara eksistensinya meski telah beberapa kali terjadi krisis politik Pendayagunaan Wakaf
dan pergantian penguasa. 8. Harta wakaf yang dikelola secara produktif dan profesional akan membuka lapangan pekerjaan bagi pengelola harta wakaf. Sementara itu, terdapat beberapa aspek penting dalam pengelolaan wakaf (peruntukan harta benda wakaf), yaitu: 1. Peruntukan harta benda wakaf ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf 2. Penggunaan Harta Benda Wakaf di bawah pengelolaan Nazhir 3. Nazhir tidak punya kuasa menetapkan peruntukan harta benda wakaf kecuali yang tidak ditetapkan oleh wakif 4. Perubahan status benda wakaf hanya memungkinkan atas izin tertulis dari menteri dan peresetujuan BWI (Pasal 40) 5. Perubahan peruntukan harta benda wakaf hanya memungkinkan dilakukan oleh Nazhir atas izin tertulis BWI (Pasal 44) Berdasarkan bahan sosialisasi penerapan fatwa pendayagunaan ZISWAF untuk pembangunan sarana air dan sanitasi dari beberapa narasumber Badan Wakaf Indonesia, berikut adalah rangkuman penjelasan mengenai potensi wakaf guna mendukung program pemerintah tersebut. UU No. 41/2004 Pasal 1 menjelaskan Wakaf dan Benda Wakaf sbb: • Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan pengertian ini maka wakaf dapat digunakan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi baik untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. • Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
Pendayagunaan Wakaf
31
32
Dalam pasal 16, dirinci bahwa Harta Benda Wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak 1. Hak atas tanah 2. Bangunan atau bagian bangunan 3. Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah 4. Hak milik atas satuan rumah susun 5. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku b. Benda bergerak Uang, Logam mulia, Surat Berharga, Kendaraan, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Sewa, dll. Maka untuk pembangunan air dan sanitasi dapat menggunakan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak maupun Bergerak. Namun peruntukan wakaf nya (mauquf ‘alaih) mesti jelas, dalam hal ini wakif perlu membuat ikrar wakafnya itu jelas peruntukannya untuk pembangunan sarana air & sanitasi. 4.1. Penggunaan Harta Benda Wakaf Dasar teologis dan yuridis harta benda wakaf untuk sarana air bersih dan sanitasi adalah sebagai berikut.
a. Dasar Teologis:
a. Dasar Teologis:
1. Hukum Fikih Islam
1. Hukum Fikih Islam
وغير، إما واحد أو اثنان أو جمع: فالمعين، إما معين أو غيره:الموقوف عليه مثل الفقراء والعلماء والقراء والمجاهدين والمساجد والكعبة:المعين أو الجهة . والرباط والمدارس والثغور وتكفين الموتى والمراد اشتراط معنى القربة، الطاعة هلل تعالى: وأصله، اسم جامع للخير:والبر فال بد من وجودها،في الصرف إلى الموقوف عليه؛ ألن الوقف قربة وصدقة ،، مثل الوقف على الفقراء والعلماء واألقار، إذ هو المقصود،فيما ألجله الوقف ، والمشافي (المستشفيات) والمالجئ،أو على غير آدمي كالمساجد والمدارس ،) والقناطر وإصالح الطرق2( والسقايات، والحج والجهاد وكتابة الفقه والقرآن )423 -423 :01( الفقه اإلسالمي وأدلته في،را الش Pendayagunaan Wakaf
وهي في األصل الموضع الذي يتخذ فيه:) السقايات جمع سِقاية2( . وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة، المواسم وغيرها
Mauquf ‘alaih (orang atau lembaga yang berhak
،، مثل الوقف على الفقراء والعلماء واألقار، إذ هو المقصود،فيما ألجله الوقف ، والمشافي (المستشفيات) والمالجئ،أو على غير آدمي كالمساجد والمدارس ،) والقناطر وإصالح الطرق2( والسقايات، والحج والجهاد وكتابة الفقه والقرآن )423 -423 :01( الفقه اإلسالمي وأدلته في، وهي في األصل الموضع الذي يتخذ فيه الشرا:) السقايات جمع سِقاية2( . وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة، المواسم وغيرها Mauquf ‘alaih (orang atau lembaga yang berhak Mauquf ‘alaih (orang atau lembaga yang berhak menerima harta menerima harta wakaf) : bisa orang/pihak tertentu, wakaf) : bisa orang/pihak tertentu, Contohnya ialah seperti wakaf Contohnya ialah seperti wakaf kepada satu, dua orang kepada satu, dua orang atau jamaah tertentu, bisa juga orang/pihak atau jamaah tertentu, bisa juga orang/pihak tidak tertentu tidak tertentu atau pihak umum. Contohnya ialah seperti wakaf kepada atau pihak umum. Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para ulama, para pengajar al-qur’an, orang-orang fakir dan miskin, para ulama, para pengajar para mujahid, masjid-masjid, ka’bah, markas tentara/pos perbatasan al-qur’an, para mujahid, masjid-masjid, ka’bah, markas (wilayah perbatasan antara negara islam dan negara kafir), sekolahtentara/pos perbatasan (wilayah perbatasan antara negara sekolah, pengganguran (orang yang tidak punya pekerjaan), dan islam dan negara kafir), sekolah-sekolah, pengganguran pengurusan jenazah. (orang yang tidak punya pekerjaan), dan pengurusan Al-birru adalah semua kegiatan yang mengandung kebaikan, arti jenazah. asli dari kata al-birru adalah ketaatan kepada Allah swt. Yang di maksud Al-birru adalah semua kegiatan yang mengandung ketaatan kepada Allah adalah mensyaratkan arti perbuatan yang dapat kebaikan, arti asli dari kata al-birru adalah ketaatan mendekatkan diri kepada Allah Swt ketika menyalurkan waqaf kepada kepada Allah swt. Yang di maksud ketaatan kepada Allah mauquf ‘alaih (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf). adalah mensyaratkan arti perbuatan yang dapat Waqaf adalah salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendekatkan mendekatkan diri kepada Allah Swt ketika menyalurkan diri kepada Allah Swt dan salah satu bentuk kebaikan atau sedekah. waqaf kepada mauquf ‘alaih (orang atau lembaga yang Harus ada unsur atau niat untuk melakukan perbuatan yang satu dapat berhak menerima harta wakaf). Waqaf adalah salah mendekatkan diri kepadayang Allahdapat Swt dan kebaikan ketika bentuk perbuatan mendekatkan diri seseorang kepada berwaqaf, unsur atau satu niat itulah yang di inginkan. Seperti waqaf Allah karena Swt dan salah bentuk kebaikan atau sedekah. kepada orang-orang fakiratau dan miskin, para ulama, para sanak kerabat Harus ada unsur niat untuk melakukan perbuatan atauyang kepada selainmendekatkan manusia seperti masjid-masjid, sekolah-sekolah, dapat diri kepada Allah Swt dan rumah sakit-rumah sakit, tempat pengungsian (penampungan), kebaikan ketika seseorang berwaqaf, karena unsur atau kegiatan haji, kegiatan jihad, penulisan buku-buku fiqh, penulisan niat itulah yang di inginkan. Seperti waqaf kepada orang1 mushaf Al-qur’an, irigasimiskin, atau siqooyaatu , waduk, perbaikan jalan2. orang fakir dan para ulama, para sanak kerabat 1 as siqooyaatu bentuk jamak dariselain kata siqooyatun arti aslinya adalah tempat orang mengamatau kepada manusia seperti masjid-masjid, bil air minum pada waktu-waktu tertentu ataupun waktu lainnya (dulu orang waqaf sumur sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, maupun tempat atau irigasi di peruntukan bagi para musafir untuk ambil perbekalan air minum buang hajat yang sedang melakukan perjalanan pada musim haji), artinya as haji, siqooyaatu bentuk japengungsian (penampungan), kegiatan kegiatan mak dari kata siqooyatun secara umum adalah tempat yang dibangun untuk buang air besar. 2 Kitab fiqh islam wa adillatuhu Penulis: Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Juz 10, hal :324-329) Pendayagunaan Wakaf
4
33
34
2. Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat b. Dasar Yuridis: UU No.41 Tahun 2004 Pasal 1 Islam sangat mendorong adanya wakaf air dan sanitasi seperti halnya kisah wakaf Sumur Air Utsman bin Affan yang hingga kini terus berkembang dan memiliko rekening dan hotel atas nama Khalifah Utsman bin Affan (lihat Lampiran 1). Harta benda wakaf terdiri dari: a. Wakaf Benda Tidak Bergerak Dengan penduduk mayoritas muslim dan bentang wilayah setara dengan Eropa, potensi wakaf Indonesia sangat besar. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016, tanah wakaf di Indonesia yang terdata mencapai luas lebih dari 4,359 miliar meter persegi. Namun, sebagian besar aset wakaf itu digunakan untuk masjid, madrasah, dan kuburan yang manfaat ekonominya masih terbatas. Banyak dari aset-aset wakaf itu ternyata belum bisa mandiri, masih membutuhkan uluran tangan kotak amal dan bantuan Pemerintah. Karena itulah, aset-aset itu masih mengandung potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi aset yang mempunyai sisi produktivitas sehingga bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. b. Wakaf Benda Bergerak (termasuk wakaf uang) Wakaf tunai berupa: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah. Wakaf uang, memang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Bahkan, di Eropa, yaitu Pendayagunaan Wakaf
Turki, praktek wakaf uang baru familiar di tengah masyarakat pada abad 15. Wakaf uang sangat strategis dan merupakan potensi dan aset umat Islam yang cukup besar yang dapat didayagunakan bagi upaya mengungkit pengembangan ekonomi guna menyelamatkan nasib puluhan juta rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Wakaf uang ini di luncurkan pada 8 Januari 2010 oleh presiden SBY yang diikuti oleh wakil presiden dan para menterinya. Namun edukasi, sosialisasi wakaf uang masih minim dan dana yang terkumpul belum dikelola dengan system manajemen yang profesional dan amanah sehingga pemberdayaan wakaf masih sangat minim. Pengertian wakaf uang sebagai berikut: • Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Ps.1 PMA No.4 tahun 2009) • Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih (ps.1 ayat 2 peraturan BWI No.2 tahun 2009). Adapun dasar hukum wakaf uang adalah sebagai berikut: • Fatwa majelis ulama tanggal 11 Mei 2002 tentang diperbolehkannya wakaf uang. • Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf • Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 • Peraturan Menteri Agama RI No.4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang • Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/420 Tahun 2009 Tentang Model dan Bentuk Spesifikasi Formulir Wakaf Uang • Peraturan BWI Tentang Wakaf Uang - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pendayagunaan Wakaf
35
Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang; Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun Bergerak Berupa Uang; 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia; Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun
36
2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Indonesia; Uang; - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang; 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Harta Benda Wakaf. Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Wakaf uang berbeda dengan zakat maal. Berikut adalah Wakaf uang berbeda dengan zakat maal. Berikut adalah beberapa beberapa perbedaan pokok antara wakaf uang dengan zakat perbedaan pokok antara wakaf uang dengan zakat maal, seperti yang maal, seperti yang tercantum pada Tabel 2. tercantum pada Tabel 2. Tabel 2. Perbedaan wakaf uang dengan zakat maal Tabel 2. Perbedaan wakaf uang dengan zakat maal No
jenis Perbedaan
1
Hukum Fiqih
2 3 4 5
Wakaf Uang
Sunnah
Zakat Maal Wajib sesuai ketentuan syariat Uang dan barang Amil zakat 8 Ashnaf Habis untuk dibagikan
Objek Uang Pengelola Nazhir Penerima manfaat Mauquf ‘alaih Nilai pokok Tidak habis/ abadi Wakaf uangWakaf harus uang disetor di bank syariah yang telah mendapatkan izin harus disetor di bank syariah yang telah
sebagai mendapatkan Lembaga Keuangan Uang (LKS-PWU). izin Syariah sebagai Penerima Lembaga Wakaf Keuangan Syariah Dana Penerima Uang ke(LKS-PWU). Dana wakaf uang yang dengan wakaf uang yang Wakaf disetorkan LKS-PWU merupakan dana titipan disetorkan ke LKS-PWU merupakan dana titipan dengan akad akad wadi’ah pada rekening Nazhir wakaf uang yang ditunjuk oleh wakif. wadi'ah pada rekening Nazhir wakaf uang yang ditunjuk oleh Saat ini sudah ada 15 bank yang terdaftar sebagai LKS-PWU. wakif. Saat ini sudah ada 15 bank yang terdaftar sebagai LKSPWU.
Pendayagunaan Wakaf
37 KEMENTERIAN AGAMA LKS PWU
NAZHIR
WAKIF MAUKUF ALAIH
BWI
Gambar 14: Pengelolaan Wakaf Uang Melalui LKS-PWU
Gambar 14 memperlihatkan pengelolaan wakaf uang melalui LKS-PWU. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menag (ps 28 UU 41): 1. Menerima wakaf uang dari wakif (ps 28 UU 41) 2. Menerima pernyataan kehendak wakif (ps 29 UU 41) ---Formulir Wakaf Uang 3. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (ps 29 UU 41) 4. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menag (ps 30 UU 41) dengan tembusan kpd BWI (ps 42 PP 42) 5. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU (ps 25 PP 42) 6. Mengembalikan wakaf uang jangka waktu tertentu yang telah jatuh tempo (ps 27 PP 42) 7. Menyiapkan produk investasi perbankan syariah (yang memberikan return yang kompetitif namun aman dalam rangka memenuhi amanah PP 42 ps 48). Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah (ps 48 PP 42). Produk-produk Investasi Wakaf Uang LKS PWU adalah sebagai berikut: 1) deposito mudharabah muthlaqah, Pendayagunaan Wakaf
38
2). Investasi Mudharabah Muqayyadah, dan 3) instrumen keuangan syariah. Adapun penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 15. Produk-produk Investasi Investasi Wakaf Wakaf Uang Uang LKS-PWU LKS-PWU Produk-produk 1. Deposito Deposito Mudharabah Mudharabah Mutlaqah Mutlaqah 2. Investasi Investasi Mudharabah Mudharabah Muqayyadah Muqayyadah 1. 2. Nazhir Nazhir
LKS PWU PWU LKS
Dana wakaf uang Dana wakaf uang
Proyek Tertentu Tertentu Proyek
Pembiayaan Pembiayaan terikat terikat
Hal-hal yang yang perlu perlu diperhatikan: diperhatikan: Hal-hal 1. Proyek tertentu ditentukan shahibul shahibul maal maal 1. Proyek tertentu ditentukan 2. Proyek tertentu tertentu harus harus feasible feasible 2. Proyek
3. Instrumen Instrumen Keuangan Keuangan Syariah Syariah 3. Investasi dalam produk Investasi dalam produk LKS PWU LKS PWU
Nazhir Nazhir
Pembukaan Pembukaan rekening rekening
LKS LKS PWU PWU Investasi dalam produk Investasi dalam produk instrumen syariah instrumen syariah
1. Surat Utang Negara berbasis syariah ......SUKUK 1. Surat Utang Negara berbasis syariah ......SUKUK 2. Obligasi korporasi yang berbasis syariah (ps 48 PP 42) 2. Obligasi korporasi yang berbasis syariah (ps 48 PP 42)
Gambar 15. Produk-produk Investasi Wakaf Uang LKS-PWU Gambar 15. Produk-produk Investasi Wakaf Uang LKS-PWU Gambar 15. Produk-produk Investasi Wakaf Uang LKS-PWU
Passiva Passiva
Aktiva Aktiva
Gambar 16. Pengelolaan Dana Wakaf Uang pada LKS PWU Gambar 16. Pengelolaan Dana Wakaf Uang pada LKS PWU Gambar 16. Pengelolaan Dana Wakaf Uang pada LKS PWU
4.2.Pengelolaan Pengelolaan Aktiva Aktiva oleholeh BankBank sebagai LKS-PWU 4.2. Aktiva sebagai LKS-PWU 4.2. Pengelolaan oleh Bank sebagai LKS-PWU
Dana wakaf uang di bank sehingga tidak dapat langsung digunakan oleh Nazhir
Dana wakaf uang uang di di bank bank sehingga tidak dapat langsung digunakan oleh Nazhir Dana wakaf sehingga tidak dapat langsung digunakan oleh untuk membiayai membiayai proyek-proyek proyek-proyek produktif. produktif. Apabila Apabila Nazhir Nazhir wakaf wakaf uang uang ingin ingin mengajukan mengajukan untuk pembiayaan kepada bank syariah, syariah, maka Nazhir Nazhir wakaf uang uang tersebut harus wakaf mengajukan Nazhir untukkepada membiayai proyek-proyek produktif. Apabila Nazhir uang pembiayaan bank maka wakaf tersebut harus mengajukan proposal selayaknya seorang nasabah umumnya yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank proposal selayaknya seorang nasabah umumnya yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank ingin mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, maka Nazhir wakaf uang syariah, dengan dengan ketentuan ketentuan bahwa bahwa wakaf wakaf uang uang tersebut tersebut harus harus diinvestasikan diinvestasikan pada pada produkproduksyariah, tersebut harus mengajukan proposal selayaknya seorang nasabah umumnya produk LKS dan instrumen-instrumen, sehingga akan ada bagi hasil antara bank syariah dan produk LKS dan instrumen-instrumen, sehingga akan ada bagi hasil antara bank syariah dan Nazhir. Hal ini karena perbankan menganut prinsip pengelolaan dananya melalui: Nazhir. Hal ini karena perbankan menganut prinsip pengelolaan dananya melalui: yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank syariah, dengan ketentuan Prinsip 5 C mencakup: Character, Capacity, Capacity, Capital, Capital, Collateral Collateral dan dan Condition. Condition. Prinsip 5 C mencakup: Character, Four Eye Principles merupakan prinsip pemutusan pembiayaan yang melibatkan unit Four Eye Principles merupakan prinsip pemutusan pembiayaan yang melibatkan unit bisnis pembiayaan dan unit resiko pembiayaan. Pendayagunaan Wakaf bisnis pembiayaan dan unit resiko pembiayaan. Prinsip Kepatuhan Terhadap Regulasi Prinsip Kepatuhan Terhadap Regulasi
77
bahwa wakaf uang tersebut harus diinvestasikan pada produk-produk LKS dan Nazhir. Hal ini karena perbankan menganut prinsip dan instrumen-instrumen, sehingga akan ada bagi hasil antara bank syariah pengelolaan dananya melalui: dan Nazhir. Hal ini karena perbankan menganut prinsip pengelolaan dananya Prinsip 5 C mencakup: Character, Capacity, Capital, melalui: Collateral dan Condition. • Prinsip 5 C mencakup: Character, Capacity, Capital, Collateral dan Four Eye Principles merupakan prinsip pemutusan Condition. pembiayaan yang melibatkan unit bisnis pembiayaan • Four Eye Principles merupakan prinsip pemutusan pembiayaan yang dan unit resiko pembiayaan. Prinsip Kepatuhan Terhadap Regulasi melibatkan unit bisnis pembiayaan dan unit resiko pembiayaan. Prinsip Monitoring, yang telah diberikan • Prinsip Kepatuhan TerhadapPembiayaan Regulasi dilakukan pemantauan usaha secara harus aktif dilakukan dan • Prinsipharus Monitoring, Pembiayaan yang telah diberikan konsisten. pemantauan usaha secara aktif dan konsisten. Prinsip One Obligor. • Prinsip One Obligor. Tabel 3. Ketentuan Umum Wakaf Uang Nominal • Nominal wakaf uang tidak dibatasi jumlahnya. • Nominal wakaf uang Rp.1 juta ke atas diberikan formulir dan sertifikat wakaf uang. Ps 3 PBWI No1. 2009 • Nominal wakaf uang di bawah Rp. 1 juta tidak diberikan formulir dan sertifikat wakaf uang. Wakif yang akan mewakafkan uangnya langsung melakukan setoran ke rekening Nazhir. • Uang yang akan diwakafkan harus dalam mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing maka harus
Jangka Waktu
Sertifikat
Wakaf Uang • Sertifikat Wakaf berdasarkan jangka Uang hanya waktu dibagi dalam diberikan kepada dua kategori yaitu: Wakif yang mewakafkan Wakaf Uang uangnya sebesar dalam jangka minimal Rp1 juta. waktu selamanya, • Sertifikat Wakaf artinya dana wakaf Uang diberikan tidak akan kembali kepada Wakif lagi kepada Wakif dengan mengacu dan pada ketentuan Wakaf Uang nominal wakaf dalam jangka yaitu: waktu tertentu – Sebesar Rp1 juta yaitu minimal 5 untuk Wakaf (lima) tahun, Uang dengan artinya setelah 5 jangka waktu tahun, Wakif dapat selamanya. meminta kembali – Sebesar Rp10 wakaf uangnya juta untuk Wakaf dengan memenuhi Uang dengan persyaratan jangka waktu tertentu. tertentu. • Sertifikat Wakaf Uang Pendayagunaan tidak Wakaf diberikan kepada Wakif yang mewakafkan uangnya kurang
39
40
mewakafkan jangka waktu konsisten. tahun, Wakif dapat uangnya langsung selamanya. meminta kembali Prinsip One Obligor. melakukan setoran wakaf – Sebesar Rp10 uangnya ke rekening dengan memenuhi juta untuk Wakaf Umum Wakaf Uang Nazhir. Tabel 3. Ketentuan Uang dengan persyaratan • Uang yang akan tertentu. jangka Nominal Jangka Waktu Sertifikatwaktu diwakafkan harus tertentu. • dalam Nominal Uang • Sertifikat Wakaf mata wakaf uang Wakaf uang tidak dibatasi berdasarkan jangka Uang hanya rupiah. Dalam hal tidak jumlahnya. waktu dibagi dalam diberikan kepada uang yang akan • Nominal diwakafkan wakaf masih dua kategori yaitu: Wakif yang uang juta ke Wakaf Uang dalam Rp.1 mata uang mewakafkan atas diberikan jangka asing maka harus dalam uangnya sebesar kurang formulir dan waktu selamanya, minimal Rp1 juta. dikonversi terlebih dari Rp1 juta. sertifikat dahulu ke wakaf dalam artinya dana wakaf • Sertifikat Wakaf uang. Ps 3 PBWI Uang diberikan mata uang rupiah. tidak akan kembali No1. 2009 kepada Wakif Ps 2 PBWI No1. lagi kepada Wakif • 2009 Nominal wakaf dan dengan mengacu pada ketentuan Uang uang di bawah Rp. Wakaf 1 juta tidak nominal dalam jangka 4.3. Tantangan Penghimpunan Wakaf Uang pada LKS-PWU wakaf diberikan formulir waktu yaitu: tertentu dan sertifikat – Sebesar Rp1 transaction juta Pemahaman nasabah adalah tunai5 yang ada underlying yaitu wakaf minimal 10 wakaf uang. Wakif (lima) untuk Wakaf tahun, nya (untuk proyek tertentu). Ini berbeda dengan konsep wakaf tunai yang yang akan artinya setelah 5 Uang dengan dimaksud pada LKS-PWU dimana ketentuan untuk pemanfaatannya, mewakafkan jangka waktu yaitu: tahun, Wakif dapat uangnya langsung selamanya. meminta kembali 10% untuk investasi, maximum 40% untuk investasi terikat (sekarang belum melakukan setoran wakaf – Sebesar Rp10 uangnya ada, yang jaminandengan pembiayaan, back to back), dan maximum 60% ke bisa adalah rekening juta untuk Wakaf memenuhi Nazhir. dengan untuk instrumen keuangan persyaratan (deposito atau sukuk). Uang Karena peruntukannya • Uang yang akan tertentu. jangka waktu sangat diwakafkan rigid, ini merupakan mengelola wakaf harus keterbatasan Nazhir dalam tertentu. dalam terkumpul. mata uang Perbankan sebagai LKS-PWU • Sertifikat Wakaf tunai yang yang mengumpulkan rupiah. Dalam hal Uang tidak wakaf tunai memiliki tantangan sebagai berikut: uang yang akan diberikan kepada • Layanan pengumpulan belum mendapat diwakafkan masih waqaf uang tunai relatifWakif yang respon dalam dari mata uang mewakafkan antusias pasar. asing maka harus uangnya kurang • Target wakif adalah nasabah bank sendiri belum bisa ke pasar luas. dikonversi terlebih dari Rp1 juta. dahulu ke dalam • Strategi komunikasi belum mendapat respon yang masif dari pasar. mata uang rupiah. • Belum ada program atau proyek (underlying transactions) yang bisa Ps 2 PBWI No1. ditawarkan 2009 ke nasabah untuk dapat menarik minat pasar untuk berwakaf
tunai. Ada wakaf melalui uang berupa rumah sakit, untuk wakaf tunai juga memerlukan underlying transaction yang jelas, terukur dengan 10 secara performance yang positif dimana saat ini belum bisa ditentukan tepat.
Pendayagunaan Wakaf
4.4. Macam-Macam Nazhir, Syarat, Tugas, dan Haknya
41
Upaya memajukan dan memproduktifkan wakaf tidak bisa tidak harus dimulai dari penguatan kapasitas Nazhir. Tanpa kehadiran Nazhir yang berkualitas, harta wakaf hanya akan menjadi aset abadi yang beku dan minim manfaat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan, Nazhir bisa berupa perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi Nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas Nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan Nazhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu mengemban tugas tersebut. Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf, adapun syarat untuk Nazhir perorangan adalah : a. b. c. d. e. f.
Gambar 17. Macam macam Nazhir
Warga negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, serta Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
Adapun untuk Nazhir organisasi persyaratannya adalah: a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan, b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
Pendayagunaan Wakaf
42
Sedangkan syarat untuk Nazhir badan hukum adalah: a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazhir perorangan, b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan c. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Nazhir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Dengan demikian, Nazhir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi Nazhir wakaf di Indonesia. Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul paradigama baru wakaf di Indonesia, syarat-syarat Nazhir dibagi ke dalam tiga bagian, yakni: a. Syarat moral Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari’ah maupun perundang-undangan negara RI. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. b. Syarat Manajemen Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership. Visioner Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan. Pendayagunaan Wakaf
Profesional dalam bidang pengelolaan harta. Memiliki program kerja yang jelas. c. Syarat bisnis Mempunyai keinginan. Mempunyai pengalaman. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrerpreneur. Dari persyaratan diatas menunjukan bahwa Nazhir memainkan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Baik Nazhir perorangan, organisasi, maupun badan hukum mempunyai tugas dan kewajiban yang sama, secara global menyebutkan empat tugas utama Nazhir sebagai berikut: 1. Melakukan pengadministrasian harta wakaf, seperti mengurus akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf, pembukuan keuangan yang lengkap atas pengelolaan harta wakaf, dan lain-lain. 2. Mengawasi dan melindungi harta wakaf. Mengurus dokumen wakaf juga termasuk dari upaya Gambar 18. Macam macam Nadzir melindungi harta wakaf. 3. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, baik dengan cara mengelolanya sendiri atau dengan melibatkan pihak lain. 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kenazhiran tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia. 4.5. Pendayagunaan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Mekanisme pendayagunaan wakaf untuk pembangunan sarana air dan sanitasi (SAS) adalah sebagai berikut:
Pendayagunaan Wakaf
43
44
1. Wakif membangun SAS. Setelah selesai melakukan ikrar wakaf dan menyerahkannya kepada Nazhir untuk dikelola dan seluruh manfaatnya untuk kepentingan umum (lihat Gambar 19.a) 2. Wakif mewakafkan sejumlah harta benda wakaf (tanah, uang, pompa, peralatan instalasi, biaya perawatan) untuk pembangunan SAS. Nazhir membangun dan mengelolanya sesuai dengan permintaan wakif (lihat Gambar 19.b). 3. Wakif mewakafkan sejumlah harta benda wakaf untuk kepentingan umum. Nazhir mengelolanya untuk pembangunan SAS melalui (lihat Gambar 19.c): a. Penyediaan sanitasi dari keuntungan wakaf produktif.
Nazhir mengelola aset wakafnya secara produktif dan profesional sehingga menghasilkan keuntungan finansial yang digunakan untuk penyediaan SAS.
b. Bekerjasama dengan lembaga lain seperti Kopsyah
Nazhir koperasi syariah mengumpulkan wakaf uang untuk dikelola. Keuntungan finansial disalurkan sebagai qordhul hasan hanya kepada anggota koperasi.
c. Dikombinasikan dengan dana zakat, sedekah, dan hibah pemerintah.
Contoh model seperti Nazhir wakaf masjid Lasem menerima bantuan hibah dari Kemenag, lalu sebagiannya digunakan untuk membangun sarana MCK.
d. Dikombinasikan dengan Wakaf Melalui Uang (WMU). • dapat dilakukan langsung oleh wakif • umumnya merupakan amal jariyah untuk membangun masjid. Dalam skema ini, Nazhir harus menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa donasi wakaf uang akan digunakan untuk pembangunan SAS tersebut. • belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Wakaf. Pendayagunaan Wakaf
uang akan digunakan untuk pembangunan SAS tersebut. belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Wakaf. uang akan digunakan untuk pembangunan SAS tersebut.
belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Wakaf. Wakif
Sarana Air & Sanitasi
Wakif
Nazhir
Wakif
Sarana Air & Sanitasi
Wakif
Nazhir
Masyarakat
Nazhir
Masyarakat
Masyarakat
Nazhir
Masyarakat
a
a
Wakif
Nazhir
Wakif
Nazhir
Sarana Air & Sanitasi Sarana Air & Sanitasi
Sarana Air & Sanitasi Sarana Air & Sanitasi
45
[Gbr. 20] [Gbr. 20]
Masyarakat
Masyarakat
b
c
b
c
Gambar 19. Mekanisme wakaf Sarana Air dan Sanitasi Gambar Mekanismewakaf wakafSarana Sarana Air Gambar 19. 19. Mekanisme Air dan danSanitasi Sanitasi Anggota Koperasi Penerima Manfaat Anggota Koperasi Penerima Manfaat
Penerima Manfaat
Pengembalian Pengembalian Qardh Qardh
Penerima Manfaat Dikelola, keuntungannya boleh Qardhul-Hasan disedekahkan Dikelola, keuntungannya boleh Qardhul-Hasan disedekahkan
Sesuai Amanah Waqif Sesuai Amanah Waqif Wakaf Murni Wakaf Murni
KSPPS sebagai Nazhir LKS-PWU Mitra
KSPPS sebagai Nazhir
LKS-PWU Mitra Wakaf Uang
Wakaf Selain Uang
Wakaf Uang
Wakaf Selain Uang Masyarakat
Masyarakat Gambar 20: Skema Pendanaan dari Wakaf Gambar 20: Skema Pendanaan dari Wakaf
V.
Gambar 20: Skema Pendanaan dari Wakaf Kriteria, Pengalokasian, Dan Pemeliharaan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat
5.1. V. Kriteria-Kriteria Kriteria, Pengalokasian, Dan Pemeliharaan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat Supaya dana ZISWAF yang disalurkan melalui Koperasi Syariah dapat berdayaguna 5.1. Kriteria-Kriteria tinggi, Supaya dana ZISWAF maka perlu diatur kriteria bagi Koperasi Syariah calon pengelola ZISWAF. Berikut yang disalurkan melalui Koperasi Syariah dapat berdayaguna kriteria Koperasi Syariah Pengelola ZISWAF untuk Sarana Air dan Sanitasi: tinggi, maka perlu diatur kriteria bagi Koperasi Syariah calon pengelola ZISWAF. Berikut kriteria Koperasi Syariah Pengelola ZISWAF untuk Sarana Air dan Sanitasi: a. Koperasi Syariah yang terdaftar dan memiliki reputasi yang baik b. Koperasi Syariah yang terdaftar dan memiliki reputasi yang baik Amanah dan siap untuk memberikan laporan yang transparan a. c. b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah Amanah dan siap untuk memberikan laporan yang transparan d. Melaksanakan rapat anggota setiap tahun c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah e. Harus terdaftar sebagai amil d. Melaksanakan rapat anggota setiap tahun f. Harus terdaftar sebagai amil Bersedia diaudit e. Pendayagunaan Wakaf g. f. Tidak ada calon anggota Bersedia diaudit h. Bersedia mengadakan pembinaan rutin bagi anggota g. Tidak ada calon anggota i. h. Bersedia mengikuti pelatihan dan arahan dari BAZNAS Bersedia mengadakan pembinaan rutin bagi anggota i. Bersedia mengikuti pelatihan dan arahan dari BAZNAS
30
46
V. Kriteria, Pengalokasian, dan Pemeliharaan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat 5.1. Kriteria-Kriteria upaya dana ZISWAF yang disalurkan melalui Koperasi Syariah dapat berdayaguna tinggi, maka perlu diatur kriteria bagi Koperasi Syariah calon pengelola ZISWAF. Berikut kriteria Koperasi Syariah Pengelola ZISWAF untuk Sarana Air dan Sanitasi: a. Koperasi Syariah yang terdaftar dan memiliki reputasi yang baik b. Amanah dan siap untuk memberikan laporan yang transparan c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah d. Melaksanakan rapat anggota setiap tahun e. Harus terdaftar sebagai amil f. Bersedia diaudit g. Tidak ada calon anggota h. Bersedia mengadakan pembinaan rutin bagi anggota i. Bersedia mengikuti pelatihan dan arahan dari BAZNAS j. Sehat jasmani dan rohani k. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi l. Memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas Sedangkan bagi penerima manfaat dari pengalokasian dana ZISWAF untuk air dan sanitasi ini, maka dibedakan antara kriteria Perorangan, Madrasah/Pesantren, dan Masjid, sebagai berikut: (1) Kriteria Perorangan sebagai penerima manfaat ZIS: a. Beragama Islam b. Terdaftar sebagai anggota Koperasi Syariah c. Dari kalangan fakir miskin (menyertakan surat keterangan tidak
S
47
48
mampu) d. Siap mengikuti pembinaan dari Koperasi Syariah (2) Madrasah/Pesantren: (Infaq Sedekah) a. Madrasah/Pesantren rawan sanitasi; b. Madrasah/Pesantren dengan sarana MCK tidak memadai; c. Madrasah/Pesantren dengan 50% santri yatim atau dhuafa. (3) Masjid: (Infaq Sedekah) a. Masjid dengan sarana MCK tidak memadai; b. Masjid di daerah masyarakat mayoritas yatim atau dhuafa. Adapun kriteria Madrasah/Pesantren dan Masjid yang dilibatkan sebagai Nazhir wakaf harus memenuhi kriteria yang diatur dalam undangundang nomor 41 tahun 2004 pasal 10. Kemudian, dalam menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan program ini, setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria berikut: a. Daerah dengan tingkat BAB Sembarangan yang tinggi; atau b. Daerah sulit air bersih; atau c. Daerah rawan sanitasi; atau d. Daerah dengan tingkat pencemaran air tinggi; atau e. Daerah terindikasi ancaman aqidah ; atau f. Daerah terkena bencana 5.2. Pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi yang Telah Dibangun Bagian terpenting dari pendayagunaan ZISWAF untuk air dan sanitasi adalah pemeliharaan infrastruktur. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: a. Anggota Koperasi Syariah penerima manfaat wajib mengikuti pembinaan rutin yang diadakan oleh Koperasi Syariah, salah satu materi pembinaan yang dilakukan adalah terkait pemeliharaan sarana. b. Koperasi Syariah pengelola ZISWAF harus melakukan pemantauan kepada para penerima manfaat, baik itu penerima perorangan maupun komunal, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Kriteria Pengalokasian ...
c. Koperasi Syariah pengelola ZISWAF wajib melakukan pelaporan setelah infrastruktur berdiri, selambat-lambatnya 3 bulan setelahnya. d. Pengawas dapat melakukan inspeksi mendadak kepada penerima manfaat untuk mengecek insfrastruktur yang telah dibangun
Kriteria Pengalokasian ...
49
50
D
VI. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi
idirikannya Koperasi Syariah bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (empowering) supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Islam menjadi sesuatu yang hidup dalam aktivitas koperasi syariah. Syariah bukan sekadar dianggap serangkaian aturan dan larangan, melainkan prinsip yang bisa dioperasionalkan. Terutama sekali berkenaan dengan syariah muamalah yang jika diterapkan bisa memperoleh hasil akhir yang saling menguntungkan, termasuk secara perhitungan ekonomis. Tolong menolong tidak selalu berarti ada pihak yang memberi dan menerima secara ekonomis, melainkan bisa berarti saling menguntungkan. Peningkatan pendapatan seseorang tidak selalu harus dengan mengurangi pertumbuhan pendapatan pihak lain, apalagi merugikannya. Jenis ibadah yang berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi seperti zakat/infaq/sadaqah dapat diselenggarakan dengan efektifitas yang makin tinggi, sesuai dengan semangat dan tujuan sosial dari ibadah tersebut. Beberapa jenis ibadah yang semula terasa “berat” bagi sebagian muslim, seperti qurban/aqiqah/haji, menjadi sesuatu yang makin terjangkau banyak orang. Akhirnya hal ini akan mengembangkan kesholehan sosial menuju kebaikan umum (maslahah ammah). Kegiatan BMT cenderung merekatkan kohesivitas (kebersamaan) masyarakat di wilayah operasionalnya. Mereka
51
52
yang tergolong lebih mampu secara ekonomis bisa didekatkan dengan yang kurang mampu. Sebagian interaksi dan hubungannya bahkan bersifat personal dan sosiologis. Keterlibatan koperasi syariah dalam ZISWAF ini berkaitan dengan aspek regulasi yang diterbitkan oleh menteri koperasi. Regulasi ini berhubungan dengan upaya kementrian merespon terhadap tumbuh kembangnya lembaga keuangan mikro dari level grass root pada awal tahun 1990 an dengan munculnya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Namun kenyataannya BMT tumbuh dari peran tamwil daripada peran maal nya. Pada awal regulasinya BMT dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dimana dalam peran maal nya, KJKS dapat menghimpun, mengelola dan menyalurkan ziswaf. Kopsyah dalam melakukan kegiatan sebagai baitul maal menjalankan aktivitas : A. Menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat (Sebagai Mitra Pengelola Zakat Laznas) • UU No. 21/2011 • PP N0. 14/2014 B. Mendayagunakan wakaf (Sebagai Nazhir Wakaf Uang) - UU No. 41/2004 tentang Wakaf Dalam Pengelolaan Wakaf, harta benda wakaf tidak boleh berkurang. Oleh karena itu, pengelola harus profesional sehingga Kopsyah yang akan menjadi Nazhir dan atau LKS PWU harus Profesional, Akuntable dan Terpercaya. Untuk itu, Kopsyah harus mempersiapkan kelembagaannya dengan baik. KSPPS (KJKS/BMT)
Wakaf Uang
LKS PWU
Lembaga Keuangan Syariah KJKS dapat menjadi LKS PWU
Nazir Gambar 21. LKS PWU sebagaiNadzir wakaf uang Optimalisasi Pendayagunaan ...
6.1. Pengelolaan Zakat oleh Koperasi Syariah Koperasi Syariah saat ini hanya dapat menjadi Unit Pengumpul Zakat berdasarkan peraturan BAZNAS, yakni hanya berwenang mengumpulkan dan menyerahkannya ke BAZNAS. Hal ini menjadi tidak menarik bagi pengelola Koperasi Syariah karena tidak adanya timbal balik bagi Koperasi Syariah. Peran Koperasi Syariah sebagai UPZ semata juga seringkali berpotensi menimbulkan prasangka dari para anggotanya. Oleh karenanya, diharapkan ke depannya Koperasi Syariah mampu bersinergi dengan LAZ untuk menjadi Unit Pengelola Zakat. Artinya, ada otoritas atau kewenangan yang diberikan oleh LAZ kepada koperasi sehingga mereka bisa menghimpun dan melaporkannya kepada LAZ. Zakat yang terhimpun kemudian disalurkan kepada usaha mikro mustahik (masuk dalam ashnaf fakir dan miskin). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Untuk itu pendayagunaan Zakat dapat diperuntukan sebagai modal awal usaha masyarakat miskin sebagai wirausaha baru (Gambar 22). UNIT PENGUMPUL ZAKAT (Hanya Mengumpulkan)
BADAN AMIL ZAKAT (NASIONAL DAN DAERAH)
KEGIATAN ZIS LEMBAGA AMIL ZAKAT
(PUSAT DAN CABANG DAERAH)
Mitra Pengelola Zakat
Pembinaan dan Pelaporan
KOPERASI terobosan agar KJKS/UJKS secara legal memiliki ijin operasional
UNIT MANAJEMEN ZAKAT (Mengumpulkan & Menyalurkan Zakat)
Gambar 22: Pendayagunaan Zakat melalui Pembentukan UMZ Pada Koperasi
Saat ini sedang diupayakan agar Baznas bisa menjadi lembaga penjamin bagi usaha mikro mustahik ini. Mengingat bahwa dana ZIS sangat Optimalisasi Pendayagunaan ...
53
54
terbatas, maka usaha mikro mustahik dapat memperoleh pembiayaan dari Tamwil, tetapi nanti dijamin bila pembiayaan ini macet. Sehingga ini menjadi ghorimin yang menjadi salah satu ashnaf. Pembiayaan ini bisa untuk usaha mikro serta untuk pembiayaan air dan sanitasi. USAID telah melakukan cara ini untuk pembiayaan air dan sanitasi melalui koperasi di Tangerang. Ada 3 skema untuk usaha mikro mustahik 1. Dana ZIS langsung diberikan ke mustahik. 2. Dana ZIS disimpan di koperasi, kemudian mustahik mendapat pembiayaan sebesar dua kali simpanannya. 3. Skema yang diusulkan kemenkop tentang BAZNAS Sebagai Lembaga Penjamin, seperti yang terlihat pada Gambar23.
Gambar 23: BAZNAS Sebagai Lembaga Penjamin
Dana zakat sebaiknya dialokasikan khusus untuk kepemilikan kaum dhuafa (ashnaf fakir dan miskin), hal ini terkait aturan yang ketat terkait ashnaf mustahik, skala prioritas, dan lebih menjamin kepada pemeliharaan sarana jangka panjang. Dana infaq shadaqah, selain untuk kepemilikan dhuafa, juga dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lebih umum, seperti sanitasi pesantren dan masjid. Gambar24 memperlihatkan diagram pengelolaan dana ZIS oleh Koperasi Syariah.
Optimalisasi Pendayagunaan ...
55
Gambar 24: Pendanaan dari ZIS
6.2. Pengelolaan Wakaf oleh Koperasi Syariah Koperasi Syariah sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Wakaf dalam konteks ini adalah penghimpunan wakaf uang yang dilakukan Koperasi Syariah. Dana wakaf yang terkumpul harus dikelola secara produktif untuk pengembangan sektor usaha dan kesejahteraan umat. Dalam pengelolaan wakaf, Koperasi Syariah dapat berperan: 1. Dalam pengumpulan dana wakaf uang, Kopsyah yang umumnya dibangun atas dasar kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat sekitar akan dapat menjaring wakaf uang dari masyarakat dengan nominal wakaf uang yang kecil sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. 2. Dalam penyaluran dana wakaf uang, Kopsyah akan : a. mendapatkan sumber dana pembiayaan yang sangat murah karena dana wakaf uang tidak memiliki biaya modal mengingat dana wakaf merupakan dana abadi, sehingga margin pembiayaan dapat dikurangi. Saat ini sumber dana pembiayaan koperasi bersumber dari perbankan yang sangat mahal sehingga membebani pembiayaan anggota koperasi yang belum bankable. Optimalisasi Pendayagunaan ...
56
b. langsung menyentuh sektor riil dan mikro karena Kopsyah adalah lembaga keuangan syariah yang sangat dekat dengan kalangan masyarakat mikro dan sektor riil di sekitarnya, sehingga manfaat ekonomi wakaf dapat lebih dirasakan. Table 4 memperlihatkan Program Pendayagunaan Zakat dan Wakaf serta jumlah Kopsyah yang terlibat. Ada koperasi di Lampung dengan enam ribu anggota, yang memiliki program wakaf uang bulanan dengan memberikan bukti wakaf berupa kupon, bukan sertifikat yang mahal biaya cetaknya. Kupon ini memiliki nominal seribu, 5 ribu, 10 ribu dan 25 ribu rupiah. Dalam kupon telah dicetak amanat wakif secara jelas untuk kemaslahatan umat, jadi Nazhir lebih leluasa untuk mengelola wakaf untuk kepentingan mauquf ‘alaih. Pada koperasi tersebut, setiap bulan terkumpul 60 juta rupiah atau 720 juta per tahun yang merupakan praktek realisasi wakaf uang yang telah dilakukan. 1. Mitra Pengelola Zakat LAZ Nasional
2015
Dana Terhimpun
Jumlah
Aktif
Dompet Dhuafa
180 MPZ
120-an
Baitul Maal Muamalat
76 MPZ
35-an
Rumah Zakat
2 MPZ
-
Rp 5 Milyar/Th
2. Nazhir Wakaf Uang 2013-2015 Pengajuan
150 Calon Nazhir
Penetapan Nazhir
103 Nazhir
Dana Terhimpun
a. Diklat Peningkatan Kapasitas Pengelola ZIS (MPZ)
105 Orang
b. Diklat Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah
142 Orang
d. Diklat Peningkatan Kapasitas Manajemen Kompetensi dan Kepatuhan Syariah
MoU Kementerian Koperasi dan UKM dengan LAZ Nas : DD, BMM, RZ, PKPU, LAZMU, LAZ Hidayatullah dan LAZ BSM. Target: 1. 5 MPZ dan 25 Nazhir Wakaf Uang 2. Terhimpunan Dana ZIS ± 100Jt/Th dan Wakaf Uang 20Jt/Th Per Koperasi
Rp 3 Milyar
3. Diklat Perkuatan Kapasitas SDM Pengelola
c. Diklat Peningkatan Kapasitas Nazhir Wakaf Uang
2016
70 Orang 280 Orang
2016
2017
dikotraktualkan
dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi
dikotraktualkan
dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi
dikotraktualkan
dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi
dikotraktualkan
dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi
Tabel 4: Program Pendayagunaan Zakat dan Wakaf oleh Kopsyah
Setelah koperasi mendapat tanda daftar sebagai Nazhir, Kemenkop & UKM telah menyiapkan pelatihan Nazhir untuk dikelola oleh BWI guna meningkatkan profesionalisme Nazhir dalam mengelola wakaf uang. Potensi wakaf uang:
• Wakaf uang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan yang abadi. • Wakaf uang sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang di kelola secara profesional, amanah fund management. • Pengelolaan wakaf uang yang di himpun wajib di kelola secara professional dan sistematis dapat memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah koperasi yang telah menjadi Nazhir wakaf uang sebanyak 103 BMT dengan potensi wakaf uang per tahun sebesar Rp. 1.3 trilyun. Namun dana yang terkumpul hingga 2015 dari 30 Nazhir hanya Rp. 2,7 milyar. Koperasi syariah sebagai Nazhir wakaf uang mempunyai potensi sangat besar untuk mengelola dan memberdayakan wakaf uang bagi masyarakat luas. Selain itu, koperasi juga bisa memberikan pendampingan dan pelatihan kepada anggotanya yang menerima pembiayaan. Koperasi sebagai Nazhir memiliki Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) dalam mengelola wakaf karena koperasi memiliki faktor-faktor sebagai berikut : • Faktor Pengetahuan : Memiliki pengetahuan di bidang manajemen. • Faktor Pembinaan
: Kementerian KUKM, Kementerian Agama, BWI
• Faktor Rekrutment : Rekrutment pengurus dan manajemen • Faktor Imbalan
: Memadai
• Faktor Kompetensi : Memiliki keahlian dan keterampilan • Pengawasan : Ada pengawas internal dan eksternal Pemanfaatan dana wakaf dihimpun di Baitul Maal kemudian akan di tempatkan di Tamwil sebagai Wadiah atau Mudharabah sebagai simpanan di koperasi seperti yang diatur oleh kementerian koperasi. Bagi hasil dari penempatan tersebut bisa digunakan oleh mauquf ‘alaih. Peran dan ruang lingkup BMT dalam proses investasi wakaf uang dapat ditunjukkan oleh Gambar 25. Dalam skema ini investasi wakaf uang dijamin oleh Lembaga Penjamin untuk menjaga jumlah wakaf uang yang dikelola.
57
58
Gambar 25: Koperasi Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang (Nafis, 2016).
Gambar 26 memperlihatkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BMT dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. BMT sebagai Nazhir wakaf uang dalam praktiknya dapat melakukan kerjasama usaha (bisnis). Kerjasama tersebut dapat dilakukan baik pada tahap pengumpulan dan penerimaan wakaf uang, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, serta pendayagunaan dan penyaluran hasil investasi. Sesuai gambar di atas, dapat dilihat bahwa dalam fungsinya sebagai lembaga pengelola wakaf uang, BMT memiliki tiga tahap operasionalisasi, yakni penghimpunan dan penerimaan, pengelolaan dan pengembangan, serta pendayagunaan dan penyaluran. Hasil pengelolaannya (bagi hasilnya) 10% untuk BMT (selaku Nazhir) dan 90% untuk mauquf ‘alaih (peruntukan wakaf: seperti kepentingan umum, kepentingan ibadah, modal usaha produktif, pengembangan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dll).
Optimalisasi Pendayagunaan ...
59
Gambar 26: Investasi Wakaf Uang oleh Kopsyah (Nafis, 2016).
Saat ini sedang diusahakan agar koperasi menjadi LKS PWU. Untuk memudahkan administrasinya maka mungkin LKS PWU cukup diberikan kepada Puskop atau pusat koperasi syariah. Untuk itu, Kemenkop akan menerbitkan laporan keuangan dengan standar akuntansi wakaf yang disepakati dengan BWI yang sebelumnya belum ada. Saat ini standar akuntansi yang ada adalah untuk zakat. Laporan keuangan ini ditujukan untuk dapat menjaga kepercayaan dan amanah serta menghindari penyalahgunaan. Karena pentingnya koperasi dalam pengentasan kemiskinan, maka diperlukan dukungan semua pihak agar koperasi dapat mengelola ZISWAF. Dalam memproduktifkan wakaf, sejak 2005, APBN sudah mengalokasikan ke masing-masing propinsi sebesar Rp. 500 juta. Dana ini bisa digunakan untuk pembangunan air bersih dan sanitasi dengan mengajukan proposal ke kementrian agama di tingkat provinsi. 6.3. Penghimpunan ZISWAF Seperti yang diterangkan diatas bahwa penerapan fatwa ini memerlukan koordinasi dari beberapa pihak. Gambar 27 memperlihatkan Optimalisasi Pendayagunaan ...
60
koordinasi pihak-pihak tersebut dalam menghimpun dana ZISWAF untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini kopsyah berperan dalam penyaluran dan ZISWAF serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada para anggota. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam meyediakan pembiayaan syariah yang diperlukan masyarakat, tetapi juga melakukan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip STBM yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi pemerintah.
Gambar 27: Penghimpunan ZISWAF
Optimalisasi Pendayagunaan ...
Referensi 1. Arifin Nurdin. 2016. Implementasi Penggunaan Dana Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi. Badan Wakaf Indonesia. 2. Arifin Purwakananta. 2016. Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional. 3. Badan Wakaf Indonesia. 2015. Kedudukan Nazhir Dalam Wakaf. Al-Awqaf. Nomor 3 Tahun 2015. 4. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang. 2014. Syarat Nazhir. www. bwikotamalang.com. 5. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar. www.litbang.depkes.go.id 6. Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). 2011. Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang, Badan Wakaf Indonesia. 7. Hani Fauziah. 2016. Catatan Penting Seputar Pandangan Ulama dan Aplikasi Pengelolaan Zakat Untuk Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi. 8. Hayu Prabowo. 2016. Penggunaan Dana ZISWAF Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Berbasis Koperasi Syariah. Majelis Ulama Indonesia. 9. Jeje Jaenudin. 2016. Wakaf Untuk Sarana Air Bersih Dan Sanitasi. Badan Wakaf Indonesia. 10. Khaerul Huda. 2016. Wakaf Untuk Pembangunan Sanitasi Dan Sarana Air Bersih. Badan Wakaf Indonesia. 11. Majelis Ulama Indoensia. 2016. Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam. 12. M. Cholil Nafis. 2016. Manajemen BMT Berbasis Wakaf Uang. Yayasan ICA
61
62
13. Shalahuddin AR Daeng Nya’la. 2013. Wakaf Sumur Air Utsman bin Affan.https:// kisahmuslim.com/3643-rekening-dan-hotel-dari-waqaf-khalifah-utsman-binaffan.html. 14. Tarmizi Tohor. 2016. Pemberdayaan Zakat Untuk Masyarakat. Kementerian Agama RI. 15. Tamim Saefudin. 2016. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui KSPPS (KJKS/KBMT). Kementrian Koperasi & UKM. 16. Water and Sanitation Program. 2016. Domestic Private Sector Participation in Rural Water Supply Services in Indonesia (P132117). Synthesis Report, World Bank Group
Referensi
Lampiran I FATWA FATWAINDONESIA MAJELIS ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor :001/MUNAS-IX/MUI/2015 Nomor :001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Tentang PENDAYAGUNAAN HARTA INFAQ,SEDEKAH SEDEKAH & WAKAF PENDAYAGUNAAN HARTAZAKAT, ZAKAT, INFAQ, & WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI BAGI UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI BAGI MASYARAKAT
MASYARAKAT
Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI IX pada tanggal 09 - 12 Dzulqaidah 1436 H / 24-27 Agustus 2015 M, setelah : Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI IX pada tanggal MENIMBANG : 1436 a. bahwa salahAgustus satu hikmah zakat adalah 09 - 12 Dzulqaidah H / 24-27 2015 M,disyari’atkannya setelah : untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak MENIMBANG : a. (mustahiq) guna menjamin kebutuhan pokoknya; bahwa salah satu hikmah disyari’atkannya zakat adalahdi untuk memenuhi masyarakat b. bahwa berbagai daerah di kebutuhan Indonesia terdapat beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses terhadap air yang berhak (mustahiq) guna menjamin kebutuhan bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk pokoknya; menjamin kesehatan mereka, hingga berpotensi b.menimbulkan bahwa di berbagai daerah di Indonesia berbagai penyakit, seperti terdapat diare yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses tercemar; terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi c. bahwa dalam untuk penyaluran harta zakat, ada pertanyaan dan sanitasi menjamin kesehatan mereka, mengenai kebolehan perluasan manfaat harta zakat agar hingga berpotensi menimbulkanbagi berbagai penyakit, lebih dirasakan kemanfaatannya banyak mustahiq dan dalam yang lama, oleh yang kekurangan salah satunya sepertijangka diare waktu yang diakibatkan air, dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang atau oleh air yang tercemar; membutuhkan; c. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada pertanyaan d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa mengenai kebolehan perluasan manfaat harta zakat tentang pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi guna dijadikan pedoman. agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam jangka waktu yang lama, yang MENGINGAT
: 1. Firman Allah SWT: 63 SWT yang memerintahkan pembayaran a. Firman Allah zakat:
menjamin kesehatan mereka, hingga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang tercemar;
64
c. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada pertanyaan salah satunya dalam pembangunan saranaharta air bersih mengenai kebolehan perluasan manfaat zakat agar dan sanitasi di daerah yang membutuhkan; lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan waktu itu yang lama, yang satunya dalam d. dalam bahwajangka oleh karena dipandang perlusalah menetapkan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang fatwa tentang pendayagunaan harta zakat untuk membutuhkan; pembangunan sarana bersih dan sanitasi guna fatwa d. bahwa oleh karena itu air dipandang perlu menetapkan dijadikanpendayagunaan pedoman. tentang harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi guna dijadikan pedoman.
MENGINGAT MENGINGAT
: 1. Firman Allah SWT: : 1. Firman Allah SWT: a. Firman Allah SWT yang memerintahkan a. Firman Allah SWT yang memerintahkan pembayaran pembayaran zakat: zakat:
“Ambillah zakat zakat dari dari sebagian harta “Ambillah harta mereka, mereka,dengan zakat itu kamu dan mensucikan mereka” dengan zakat membersihkan itu kamu membersihkan dan (QS. Al-Taubah : 103). mensucikan mereka” (QS. Al-Taubah : 103). b. Firman Firman Allah b. Allah SWT SWT yang yang menjelaskan menjelaskan kelompok kelompok yang berhak menerima zakat: yang berhak menerima zakat: Fatwa Munas tentang Zakat untuk Sanitasi 2
Lampiran I
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguruszakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk pengurus zakat, para muallaf yang yangberhutang, dibujuk (memerdekakan) budak, orang-orang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orangperjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan orang berhutang, jalan lagi AllahMaha dan Allah, yang dan Allah Maha untuk Mengetahui Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60). untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, c. sebagai Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana tumbuhan: (QS. Al-Taubah : 60). … …
"...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup..." (alAnbiya: 30)
orang fakir, orang-orang pengurus-pengurus miskin,
zakat, itu orang “Sesungguhnya para muallaf zakat-zakat yang dibujuk hanyalah hatinya, untuk untuk
yang berhutang, (memerdekakan) orang fakir, budak, orang-orang miskin, pengurus-pengurus orang-orang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya,dalam ketetapan untuk perjalanan, sebagai suatu diwajibkan (memerdekakan) berhutang, budak, orang-orang yang yang Allah, Allah dan Maha lagi Maha untuk dan jalan Allah untukMengetahui mereka yang sedang dalam “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orangBijaksana (QS. Al-Taubah : 60). c. Firman Allah SWT yang menerangkan posisi perjalanan, sebagai suatuituketetapan diwajibkan “Sesungguhnya zakat-zakat hanyalahyang untuk orangfakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Allah, dan Allah Maha Mengetahui Maha orang orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus penting air bagi kehidupan, baik bagilagi manusia, zakat, para muallaf yang dibujuk untuk Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60). c. zakat, Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting para muallaf yang dibujuk hatinya, hatinya, untuk hewan, maupun tumbuhan: (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun budak, orang-orang yang yang berhutang, (memerdekakan) untuk jalan Allah dan yang dalam tumbuhan: untuk jalan Allah danuntuk untuk mereka yang sedang sedang c. Firman Allah SWT yang mereka menerangkan posisi dalam penting perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun … Maha Maha Mengetahui lagi Maha … Allah, dandanAllah Maha Allah, Allah Mengetahui lagi tumbuhan: Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60). Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60). "...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup..." (al… Kami jadikan semua yang … «...dan dari air Anbiya: 30) Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting hidup...» (al-Anbiya: 30) c. c. Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting "...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup..." (alair bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun Anbiya: 30) air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan: tumbuhan:
… … … … "...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup..." (al-
"Dandari apakah mereka "...dan jadikan hidup..." Anbiya: 30) air Kami semua tidak yang memperhatikan, (al bahwasannya Kami menghalau (awan yang Anbiya: 30) mengandung) air ke bumi yang tandus, dengan air "Dan apakah mereka tidak lalu memperhatikan,
«Dan apakah memperhatikan, itu bahwasannya Kami tanaman tumbuhkan mereka menghalau tidak yang darinya (awan binatang yang Kami binatang dan diri mereka makan. Tidakkah bahwasannya mengandung) mereka air air ke bumi yang tandus, lalu dengan Kami menghalau (awan yang mereka memperhatikan?" (al-Sajdah: 27) itu Kami tumbuhkan tanaman yang darinya binatang ke bumi yang lalu mengandung) air tandus, binatang mereka dan diri mereka makan. Tidakkah mereka memperhatikan?" (al-Sajdah: 27) tidak dengan "Dan apakah air itu mereka Kami tumbuhkan memperhatikan, tanaman bahwasannya Kami menghalau (awan yang "Dan apakah mereka tidak memperhatikan, yang darinya binatang-binatang mereka mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu dengan air bahwasannya Kami menghalau (awan yang itu Kami tumbuhkan tanaman yangTidakkah darinya binatangdan diri mereka makan. mereka mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu dengan air binatang mereka dan diri mereka makan. Tidakkah itu memperhatikan?” Kami tumbuhkan yang27) darinya binatang"Apakahmemperhatikan?" kamu tidaktanaman melihat bahwa Allah menurunkan (al-Sajdah: mereka (al-Sajdah: 27)
hujan dari langitdan lalu diri Kamimereka hasilkanmakan. dengan Tidakkah hujan itu mereka binatang buah-buahan yangtidak beraneka macam (Fathir: mereka memperhatikan?" (al-Sajdah: 27) "Apakah kamu melihat bahwajenisnya?" Allah menurunkan 27) hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya?" (Fathir: 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: 27)
2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: "Apakah kamu tidak tidak melihat melihat bahwa Allah “Apakah kamu bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu menurunkan hujan dari langit Kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macamlalu jenisnya?" (Fathir: Komisi Bidang Fatwa Musyawarah"Apakah Nasional Majelistidak Ulama Indonesia kamu melihat bahwa Allah menurunkan 27) dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka
hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu
Komisi Bidang Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Indonesia buah-buahan yangUlama beraneka macam jenisnya?" (Fathir: 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: macam jenisnya?” (Fathir: 27)
27)
2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: Komisi Bidang Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Komisi Bidang Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia
65
Fatwa Munas tentang Zakat untuk Sanitasi 3
66 “Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman
Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz bersabda : … Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah Fatwa Munas tentang Zakat untuk Sanitasi 3 ke bersabda : … diambil Dan beritahukan kepada SWTYaman mewajibkan zakat yang dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orangmereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang orang fakir di antara mereka”. (Riwayat Bukhari Muslim diambil dari harta orang kaya di antara mereka dari Sahabat Ibnu Abbas) Fatwa Munas tentang Zakat untuk Sanitasi 3
dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir 3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh “Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman di antara (Riwayat Bukhari Muslim dari Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruquthni dari bersabda : …mereka”. Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya Sahabat Ibnu Abbas) zakat dengan hal dan yang lebih dibutuhkan di antara mereka dikembalikan kepada oleh para mustahiq orang-
orang fakirSahabat di antaraMuadz mereka”. Bukhari Muslim sebagai berikut: 3. Atsar dari bin(Riwayat Jabal yang diriwayatkan “Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman dari Sahabat Ibnu Abbas) bersabda : … Dan beritahukan mereka bahwa oleh Imam Bukhari dan kepada al-Thabarani sertaAllah al- SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya 3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Thawus bin Kaisankepada yang menegaskan di antara mereka dikembalikan para orangImam Bukhari dan dan al-Thabarani serta al-Daruquthni dari orang fakir di antara mereka”. (Riwayat Bukhari Muslim bolehnya zakat dengan hal yang lebih Thawus bin penunaian Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian hal mustahiq dari Sahabat Ibnu Abbas) zakat dengan oleh yang lebih sebagai dibutuhkan oleh mustahiq dibutuhkan berikut: sebagai berikut: 3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh “Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah Imam Bukhari dan al-Thabarani serta sebagai al-Daruquthni dari kepadaku baju khamis atau pakaian pembayaran Thawus bin Kaisan yang menegaskan penunaian zakat gandum dan biji-bijian, karena bolehnya yang sedemikian itu zakat mudah dengan hal kalian yang dan lebih lebih dibutuhkan lebih bagi baik bagioleh paramustahiq Sahabat sebagai berikut: Nabi SAW di kota Madinah”
4. Qaidah fiqhiyyah “Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah “Muadz berkata kepada Yaman: kepadaku baju khamis atau pakaianpenduduk sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu Berikanlah baju khamis atau yang pakaian “Hukum saranakepadaku mengikuti hukum capaian akan adalah lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat dituju “ sebagai zakat gandum dan biji-bijian, Nabi SAWpembayaran di kota Madinah” “Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah karena yang lebih mudah kalian kepadaku bajusedemikian khamis atauitu pakaian sebagai bagi pembayaran 4. Qaidah fiqhiyyah zakatlebih gandum biji-bijian, karena yang itu dan baikdan bagi para Sahabat Nabi sedemikian SAW di kota “Tindakan pemimpin [pemegang terhadap rakyat lebih mudah bagi kalian dan lebihotoritas] baik bagi para Sahabat Madinah” harus kemaslahatan“ Nabimengikuti SAW di kota Madinah” “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “ 4.4. Qaidah fiqhiyyah Qaidah fiqhiyyah MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang “Hukum sarana adalah mengikuti hukumharta capaian yang akan menjelaskan kebolehan penyaluran zakat sesuai “Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian dituju “ kebutuhan mustahiq sebagai berikut: harus mengikuti kemaslahatan“
yang akan dituju “
MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari “Tindakan [pemegang terhadap dalam kitab pemimpin Fathul Muin (I’aanatu otoritas] Al-Thalibin 2/214) rakyat yang Lampiran I harus mengikuti kemaslahatan“ menjelaskan kebolehan penyaluran zakat sesuai “Maka keduanya – fakir dan miskin – harta diberikan harta zakat kebutuhan mustahiq sebagai berikut: dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari
4. Qaidah fiqhiyyah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan Nabi SAW di kota Madinah” dituju “ 4. Qaidah fiqhiyyah “Tindakan pemimpin [pemegang terhadap “Hukum sarana adalah mengikuti otoritas] hukum capaian yangrakyat akan “Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] harus mengikuti kemaslahatan“ dituju “
terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan“
MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari kitab pemimpin Fathul Muin (I’aanatuotoritas] Al-Thalibin 2/214) yang “Tindakan [pemegang terhadap rakyat MEMPERHATIKAN : 1.dalam Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Almenjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai harus mengikuti kemaslahatan“ Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I’aanatu Alkebutuhan mustahiq sebagai berikut:
Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan
MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari penyaluran harta zakat sesuaiAl-Thalibin kebutuhan2/214) mustahiq dalam kitab Fathul Muin (I’aanatu yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai sebagai berikut: “Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat kebutuhan mustahiq sebagai berikut: dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup Komisi Bidang Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia
“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat “Maka cara keduanya miskin diberi – diberikan dengan ; bila – ia fakir biasa dan berdagang, modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang,
modal berdagang yang Komisi Bidang Fatwa Musyawarahdiberi Nasional Majelis Ulama Indonesia
diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan Fatwa Munas tentang Zakat untuk Sanitasi 4 hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat untuk memenuhi … kebutuhan pekerjaannya … “. hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya … … “.
2. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “Tafsir alMaraghi” Jilidal-Maraghi IV halaman 145: 2. Pendapat Imam dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:
)
"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan “Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orangorang dan berjaga-jaga untuk perang. Allah yang dan berperang meraih pahala-Nya. Yang dimaksud Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji ‘sabilillah’ ialah orang-orang yang ke berperang dan dalam arti sabilillah, juga segala usaha arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya". Lampiran I
3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82 ) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat
67
)
Fatwa Munas tentang Zakat untuk Sanitasi 4 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya … … “.
68
berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa 2. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145: Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti
)
sabilillah,ialah juga segala usahakepada ke arah "Sabilillah jalan yang menuju ridhakebaikan, Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orangseperti mengkafani mayat, membangun jembatan orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. dan benteng, memakmurkan dan lain Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RAmasjid memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, sebagainya”. seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan memakmurkan masjid dan lain sebagainya". 3. benteng, Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82 ) yang menyatakan kebolehan
3. Pendapat dalam kitab ridha Majmu Fatawa "SabilillahImam ialahIbnu jalanTaimiyah yang menuju kepada Allah dan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jikazakat ada (25/82 ) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orangdengan yang berperang senilai jika ada berjaga-jaga kemaslahatan bagi mustahiq, orang yang dan perang. kemaslahatan bagi mustahiq, sebagaiuntuk berikut: sebagai berikut: Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".
3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82 ) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut: “Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan “Adapun mengeluarkan nilai dari obyek maka hukumnya boleh … seperti adanya permintaan dari zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta para mustakhiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebihhukumnya bermanfaat,boleh maka kemaslahatan dan keadilan maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. … seperti juga adanya permintaan para mustakhiq Demikian kalau Amil zakatdari memandang bahwa pemberian – dalam nilai kepada – lebih bermanfat kepada agar harta zakat bentuk diberikan mereka dalam kaum fakir“. “Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan makahukumnya merekaboleh diberi sesuaiadanya dengan apa yang 4. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam Fiqh al-Islam wa maka … seperti permintaan dari Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii ii,hlm.876 para mustakhiq agar harta zakat diberikan kepada mereka mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka memandang bahwa pemberian dalaminginkan. bentuk mereka diberi sesuai dengan apa yang–mereka Demikian jugabermanfat kalau Amil zakat kaum memandang nilai – lebih kepada fakir“. bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfat kepada Komisi Bidang Fatwa Musyawarah Nasional Indonesia 4. kaum Pendapat SyekhUlama Wahbah al-Zuhayli dalam Fiqh alfakir“.Majelis
Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii
4. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam Fiqh al-Islam wa ii,hlm.876 Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii ii,hlm.876
Komisi Bidang Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Lampiran I
Fatwa Munas tentang Zakat untuk Sanitasi 5
69
“ Mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh “ Mayoritas madzhab menyalurkan zakat fuqaha kepada selain orang yangbersepakat disebutkan Allah SWT, seperti membangun masjid dan jenis bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kebaikan kepada lain yang tidak disebutkan oleh Allah SWT yang tidak ada selain orang yang kepemilikan. disebutkan Karena Allah SWT, unsure pengalihan Allahseperti SWT berfirman: “ Sesungguhnya zakat tersebut hanya untuk membangun masjid dan jenis kebaikan lain yang orang-orang fakir”. Kata “innamaa” di sini berfungsi tidak disebutkan oleh Allah tidaksudah ada membatasi dan menetapkan. YangSWT telah yang disebutkan tetap cukup yang selainnya, Karena maka tidak unsuredan pengalihan kepemilikan. Allah boleh SWT menyalurkan zakat pada jenis ini karena tidak ditemukan berfirman: “ Sesungguhnya zakat Akan tersebut unsur pengalihan hak milik sama sekali. tetapi,hanya Imam al-Kasani dalam “al-Bada’I” menafsirkan “sabilillah” untuk orang-orang fakir”. Kata “innamaa” di sini dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk di dalamnya berfungsi dandalam menetapkan. Yang telah setiap orangmembatasi yang berupaya ketaatan kepada Allah SWT dan jalan kebajikan jika dibutuhkan. Karena kata “fii disebutkan sudah tetap dan cukup yang selainnya, sabilillah” bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk maka tidak boleh menyalurkan zakat pada jenis ini memakmurkan masjiddan sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulamaunsur Hanafiyyah menafsirkan kata karena tidak ditemukan pengalihan hak milik “fii sabilillah” dengan menuntut ilmu sekalipun menuntut sama Akan tetapi, Imam al-Kasani dalam “alilmu itusekali. wajib ain”.
Bada’I” menafsirkan “sabilillah” dengan seluruh kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 5. Pendapat Sayyid Sabiq dalam 394: jenis kebaikan. Maka termasuk di dalamnya setiap
orang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan jalan kebajikan jika dibutuhkan. Karena kata “fii sabilillah” bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk memakmurkan masjiddan sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulama Hanafiyyah menafsirkan kata “fii sabilillah” Lampiran I
Komisi Bidang Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia
70
al-Kasani dalam “al-Bada’I” menafsirkan “sabilillah” dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk di dalamnya setiap orang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan jalan kebajikan jika dibutuhkan. Karena kata “fii sabilillah” bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk memakmurkan masjiddan sejenisnyamenuntut sebagaimana dengan menuntut ilmu sekalipun ilmu disebutkan. Sebagian Ulama Hanafiyyah menafsirkan kata itu wajib ain”.dengan menuntut ilmu sekalipun menuntut “fii sabilillah” ilmu itu wajib ain”.
5. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 394: 394:
5. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal.
Komisi Bidang Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia
«Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara... Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).”
Lampiran I
6. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan; 7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa. 8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional IX MUI pada tanggal 26 Agustus 2015. Dengan bertawakkal kepada Allah SWT MEMUTUSKAN MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI Pertama
: Ketentuan Umum Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan: Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaaatnya diperuntukan bagi mustahiq zakat.
Kedua
: Ketentuan Hukum 1. Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi mayarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi hifzhu an - nafs (menjaga jiwa). 2. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan Lampiran I
71
sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :
72
a. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq yang bersifat langsung. b. manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umum (maslahah aammah) dan kebajikan (al-birr). 3. Pendayagunaan dana infak, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum. Ketiga
: Rekomendasi 1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk kepentingan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat. 2. Masyarakat perlu bahu membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air serta menghindari aktifitas yang menyebabkan pencemaran. 3. Lembaga Amil Zakat, dalam proses distribusi zakatnya perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat muslim yang membutuhkan.
Ketiga
: Ketentuan Penutup 1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
Lampiran I
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 12 Dzulqaidah 27 Agustus
1436 H 2015 M
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA
Ketua
Sekretaris
Ttd
ttd
PROF. DR. H. HASANUDDIN AF
DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA
Lampiran I
73
74
Lampiran II Wakaf Sumur Air Utsman bin Affan – Rekening dan Hotel Atas Nama Khalifah Utsman bin Affan Apakah Anda tahu kalau sahabat nabi khalifah Utsman bin Affan adalah seorang pebisnis yang kaya raya, namun mempunyai sifat murah hati dan dermawan. Dan ternyata beliau radhiallahu ‘anhu sampai saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Saudi, bahkan rekening dan tagihan listriknya juga masih atas nama beliau. Bagaimana ceritanya sehingga beliau memiliki hotel atas namanya di dekat Masjid Nabawi..?? Diriwayatkan di masa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kota Madinah pernah mengalami panceklik hingga kesulitan air bersih. Karena mereka (kaum muhajirin) sudah terbiasa minum dari air zamzam di Mekah. Satusatunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, SUMUR RAUMAH namanya. Rasanya pun mirip dengan sumur zam-zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda : “Wahai Sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surgaNya Allah Ta’ala” (HR. Muslim). Adalah Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang tertinggi sekalipun Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya, “Seandainya sumur ini saya jual kepadamu wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari” demikian Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya.
75
76
Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa Surga Allah Ta’ala, tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini. “Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumurmu” Utsman, melancarkan jurus negosiasinya. “Maksudmu?” tanya Yahudi keheranan. “Begini, jika engkau setuju maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi milikmu kemudian lusa menjadi milikku lagi demikian selanjutnya berganti satu-satu hari. Bagaimana?” jelas Utsman. Yahudi itupun berfikir cepat,”… saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku”. Akhirnya si Yahudi setuju menerima tawaran Utsman tadi dan disepakati pula hari ini sumur Raumah adalah milik Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah, silahkan mengambil air untuk kebutuhan mereka GRATIS karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya. Seraya ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman. Keesokan hari Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persedian air di rumah. Yahudi itupun mendatangi Utsman dan berkata “Wahai Utsman belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin”. Utsman setuju, lalu dibelinya seharga 20.000 dirham, maka sumur Raumahpun menjadi milik Utsman secara penuh. Kemudian Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu mewakafkan sumur Raumah, sejak itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya. Setelah sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin… dan setelah beberapa waktu kemudian, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah. Lalu Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga Lampiran II
semakin berkembang, lalu disusul juga dipelihara oleh Pemerintah Saudi, hingga berjumlah 1550 pohon. Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar, setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anakanak yatim dan fakir miskin, sedang setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan, di bawah pengawasan Departeman Pertanian. Begitulah seterusnya, hingga uang yang ada di bank itu cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat yang strategis dekat Masjid Nabawi. Bangunan hotel itu sudah pada tahap penyelesaian dan akan disewakan sebagai hotel bintang 5. Diperkirakan omsetnya sekitar RS 50 juta per tahun. dan fakir untuk miskin, dan setengahnya lagi tetap disimpan dan Setengahnya anak2 yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi tetap ditabung dan di ditabung bank atas nama bin Affan radhiyallahu disimpan di bank atasUtsman nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. anhu.
Subhanallah,… Ternyata berdagang dengan Allah selalu Subhanallah,… Ternyata berdagang dengan Allah selalu menguntungkan menguntungkan dan tidak akan merugi.. dan tidak akan merugi.. Ini adalah salah sadakah jariyah, jariyah, yang pahalanya Ini adalah salahsatu satubentuk bentuk sadakah yang pahalanya selalu selalu mengalir, walaupun orangnya sudah lama meninggal.. mengalir, walaupun orangnya sudah lama meninggal.. Disebutkan di dalam hadits shahih dari Abi Hurairah Disebutkan di dalam hadits shahih dari Abi Hurairah Radhiyallahu ‘anhu Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: sallam bersabda: ِإِذَا مَاتَ اإلِ ْنسَانُ انْ َقطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلََّ مِنْ َثالَثَةٍ إِلََّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ َأوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه َُأ ْو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala Lampiran II amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya”. [HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i]
77
78
sallam bersabda: ِإِذَا مَاتَ اإلِ ْنسَانُ انْ َقطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلََّ مِنْ َثالَثَةٍ إِلََّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ َأوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه َُأ ْو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya”. [HR. shaleh yang mendoakannya”. [HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i] Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i] Dan disebutkan pada hadits yang lain riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi Dan disebutkan pada hadits yang lain riwayat Ibnu Majah dan dari Abi Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata : Rasulullah Shallallahu Baihaqi dari Abi Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata : ‘alaihi wa sallam bersabda. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. حسَنَاتِهِ بَعْدَ َموْتِهِ عِلْمًا عَلََّمَهُ وَ َنشَ َرهُ َووَلَدًا صَالِحًا َ َإِنََّ مِمََّا يَلْحَقُ الْ ُمؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ و ًتَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرََّثَهُ َأوْ َمسْجِدًا بَنَاهُ َأوْ بَيْتًا لِبْنِ السََّبِيلِ بَنَاهُ َأوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ َأوْ صَدَقَة ِأَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحََّتِ ِه وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ َموْتِه “Sesungguhnya antaraamalan amalan kebaikan “Sesungguhnya di di antara dan dan kebaikan seorangseorang mukmin mukmin akan menemuinya setelah kematiannya yang akan yang menemuinya setelah kematiannya adalah: ilmu yang adalah: diajarkan ilmudisebarkannya, yang diajarkan anak mush-haf shalih yang dan anak dan shalihdisebarkannya, yang ditinggalkannya, yang ditinggalkannya, yang diwariskannya, masjid diwariskannya, masjidmush-haf yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untukyang umum,dibangunnya, atau shadaqah yang dikeluarkannya hartanya diwaktu dan semasa hidupnya, sungai (air) yangdari dialirkannya untuksehat umum, atau shadaqah semua akan menemuinya setelah dia meninggal dunia”. yang ini dikeluarkannya dari hartanya diwaktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akanARmenemuinya setelah dia penyesuaian meninggal Oleh : Ustadz Shalahuddin Daeng Nya’la (Diedit dengan dunia”. bahasa oleh tim KisahMuslim.com) Oleh : Ustadz Shalahuddin AR Daeng Nya’la (Diedit dengan penyesuaian bahasa oleh tim KisahMuslim.com)
Lampiran II
79
80
