PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TK-WNA) DI INDONESIA Dr. Untung Suseno Sutardjo, M.Kes BADAN PPSDMK KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Pendahuluan • Indonesia meliputi 17 504 pulau dengan 240 juta penduduk dengan luas daerah separuh Eropa • Produksi tenaga kesehatan masih kurang, kebutuhan pelayanan tinggi, distribusi lebih buruk lagi • Ancaman TK-WNA • Prinsip Pro Rakyat dan Patient Safety • Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). • Regulasi apa sudah cukup
Batasan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing • WNA pemegang ijin tinggal terbatas • Memiliki pengetahuan dan/ ketrampilan melalui pendidikan kesehatan • Bermaksud bekerja atau berpraktik (pelayanan/konsultasi, bakti sosial, alih Iptek, penelitian telemedicine) di fasyankes di wil Indonesia • Jabatan tertentu, khusus personalia tidak boleh, hanya spesialisasi yang tidak ada ahlinya • Sesuai UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bahwa TK-WNA dilarang menduduki jabatan direktur • Bekerja sementara atau menetap (ijin tinggal) • Tempat tinggal (dapat membeli apartemen) • Harus Ikut SJSN
Jabatan Tertentu • Pasal 46 ayat (1) UUK menentukan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asinglebih spesifik lagi menyebutkan jabatanjabatan apa saja yang dilarang untuk diduduki oleh TKA di Indonesia • CPC untuk global 8 jabatan
Keimigrasian • Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) mengenai perolehan KITAP, harus mendapatkan visa izin tinggal terbatas terlebih dahulu untuk kemudian ditingkatkan menjadi visa izin tinggal tetap. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Keimigrasian, Izin Tinggal tetap akan diberikan kepada Tenaga Kerja Asing setelah tinggal menetap 3 tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Untuk permohonan pengajuan alih status dari Izin Tinggal Tetap (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) diatur lebih jauh dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F310,IZ.01.01.10 tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.
Regulasi yang mengatur Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia 1. 2. 3. 4.
5.
6. 7. 8.
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Ps. 21) UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Ps. 14) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Ps.30) Perkonsil No. 17/KKI/KEP/IV/2008 Tentang Pedoman Tatacara registrasi sementara dan registrasi bersyarat dokter & dokter gigi Warga Negara Asing (WNA) Perkonsil No. 157/KKI/PER/XII/2009 Tentang Tatacara registrasi dokter & dokter gigi Warga Negara ASEAN yang akan melakukan praktek kedokteran di Indonesia Permenkes 317/2010 Tentang Pendayagunaan TK-WNA di Indonesia (Ps.11) Keputusan Menteri Kesehatan No. 2574/Menkes/SK/XII/2011 Tentang Tim Koordinasi Perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Tentang Izin praktek dan pelaksanaan kedokteran (Ps.17-18)
ALUR PENDAYAGUNAAN TKWNA DI INDONESIA PELAYANAN KESEHATAN
BAKTI SOSIAL
ALIH IPTEK
PENELITIAN
VERIFIKASI DOKUMEN (Kemenkes)
REKOMENDASI
REKOMENDASI
(Kemenkes)
(Kemenkes)
Evaluasi Kompetensi (KKI/MTKI/KFN)
RPTKA (Kemenakertrans)
SIP Dinkes Kab/Kota
BAKTI SOSIAL
ALIH IPTEK
PELAYANAN KESEHATAN
IMTA
RPTKA
Kemenakertrans
(Kemenakertrans)
BEKERJA
Ijin Penyelenggaraan (Kemenkes)
IMTA (Kemenakertrans)
PENELITIAN
Ijin Penyelenggaraan (Kemenkes)
AFTA • AFTA (ASEAN Free Trade Area) mulai disepakati oleh para kepala negara anggota Asean pada Asean Summit Ke-4 di Singapura (1992) • Tahun 2015 AFTA diharapkan mulai berjalan (To Achieve Asean Economic Community by 2015) • ASEAN CHARTER, mempererat kaitan ASEAN (menghilangkan THE ASEAN WAY)
Dua hal penting dalam AFTA 1)
Komitmen AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)
a. b. c.
Meminimalisasi/meniadakan hambatan terhadap penyediaan pelayanan jasa oleh profesional asing Penyediaan Jasa pelayanan yang tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara 4 Modes of supply :
2)
Mode 1 : Cross-border supply Mode 2 : Consumption abroad Mode 3 : Commercial presence Mode 4 : Presence of Natural persons
Mutual Recognition Arrangement (MRA)
a. b.
c.
Nursing (2006) : AJCCN (Asean Joint Coordinating Committee on Nursing) Medical Practitioners (2009) : AJCCM (Asean Joint Coordinating Committee on Medical practitioner) Dental Practitioners (2009) : AJCCD (Asean Joint Coordinating Committee on Dentistry)
Mutual Recognition Arrangement (MRA) • Diinisiasi pada Asean Summit ke-7 di Brunei, 5 November 2001, tidak ada yang mau menyusun MRA (disparitas yang tinggi) • Disepakati perubahan pengertian AGREEMENT menjadi ARRANGEMENT (persiapan) • MRA membantu memfasilitasi capacity building di antara negara menuju Sistem Sertifikasi yang setara • Dengan MRA (ASEAN) memungkinkan seluruh negara ASEAN menggunakan sistem yang sama • Dengan adanya MRA tidak berarti terjadi pergerakan bebas para profesional asing, tetapi tetap berpedoman domestic regulation dan mekanisme pasar dalam negeri
How to Implement the Healthcare MRAs? Highly Over-regulated professions OBJECTIVES
Exchange of Information
Compilation
Adoption of Best Practices
Publication trhough website
Standardised Procedures
Capacity Building
Facilitate Mobility
Registration through AJCCs
PRAs Process
(Evaluation , Registration etc)
Visits
Conferences
Beberapa hal yang sudah dilakukan Indonesia dalam menyikapi MRA-ASEAN
1. Pertukaran Informasi tentang standarisasi dan kualifikasi
Memberikan informasi tentang standar kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan Indonesia (dokter,dokter gigi, perawat) Melakukan Publikasi informasi mengenai regulasi terkait pendayagunaan Nakes Asing melalui website
2. Memfasilitasi pergerakan/perpindahan para profesional Nakes di wilayah Asean
Tim Koordinasi perizinan TK-WNA Pembuatan animasi dan alur pendayagunaan TK-WNA Membuat aturan tentang Pendayagunaan Perawat Indonesia yang akan ke LN Mengintegrasikan Global Code Practices dalam peraturan yang menyangkut tenaga kesehatan di Indonesia
3. Kesempatan dalam memperoleh informasi tentang sistem dan kualifikasi tenaga profesional kesehatan di Negara anggota Asean
Mengunjungi Nursing home di Singapore, untuk mengetahui sistem jenjang keperawatan di SIngapore Mengunjungi Malaysia dalam melihat sistem kualifikasi perawat dan jenjang karier perawat Malaysia
Isu Strategi dalam AFTA 1. AFAS Masih bisa diantisipasi dengan beberapa “limitation” Market Access dan National Treatment 2. MRA Belum pada tahapan “Agreement” tetapi masih dalam tahapan “Arrangement” 3. Tenaga kesehatan warga negara asing yang akan didayagunakan di Indonesia harus berasal dari negara yang memiliki “hubungan diplomatik” dengan Indonesia. 4. MNP (Movement of Natural Persons) akan berkembang melalui/bersamaan dengan Mode 3 5. Bakti Sosial mulai meningkat dan belum diatur 6. Antisipasi “Nomenkalur Nakes khusus” : Nakes Ambulans, Asisten dokter (belum ada)
7. Nomenklatur ISCO Codes dari WHO belum menjadi dasar 27 jenis nakes 8. Sistem pencatatan dan pelaporan Nakes Asing belum baik 9. Pemerintah daerah memberikan perizinan tersendiri terhadap Nakes Asing 10. Terbentuknya “Tim Koordinasi Perizinan TK-Asing yang akan bekerja di Indonesia” 11. Tersedianya “Domestic Regulation” dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Asing yang bekerja di Indonesia 12. Sudah banyak Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia bekerja di ASEAN (week end)
REVISI Permenkes 317/2010 • Mengatur Bakti Sosial dan penelitian berbasis pelayanan kesehatan • Pengaturan pada alih teknologi yang lebih rinci • Sistem pelaporan yang mengarah pada kinerja, dan manfaat • Pengawasan perlu ditingkatkan • Perlu pemikiran dalam health tourism
