PENDAHULUAN BAB. 1.1 Latar Belakang

BAB

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif. Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat Kabupaten Kulon Progo terarah, terpadu, menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016 sebagai bagian dari RPJMD yang filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan; b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Demikian pula Renstra Dinas Koperasi dan UMKM sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo,

1

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2011 - 2016

merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Koperasi dan UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2

Landasan Hukum Landasan idiil Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut: a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah. c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025). f. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. i. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. j. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

2


m. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. o. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 p. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kulon Progo 2011- 2016

1.3

Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo disusun dimaksud untuk menyediakan acuan bagi Dinas dan instansi terkait serta masyarakat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas untuk jangka waktu lima tahun. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah : 1. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, Intansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD II, APBD I dan sumber pembiayaan APBN, BUMN, maupun masyarakat. 2. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi

3


dan Misi Bupati terpilih yang disesuakan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan (2011-2016), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Perindagkop UKM Propinsi DIY, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dengan demikian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan Koperasi dan UMKM nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Adapun skema hubungan Renstra SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1. Gambar 1.1. Skema Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya R P J P NASIONAL

NASIONAL RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI & UKM

RPJPD PROVINSI

RENSTRA DINAS KOPERASI & UMKM

RPJPD KAB.KULON PROGO

RPJMD KAB. KULON PROGO

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. KULON PROGO (2011-2016)

2012

2011

2013

2014

2015

Keterangan : : Garis Komando : Garis Koordinasi

4


2016

1.5 Sistematika Penulisan Renstra Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Hubungan Renstra Dinas Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 BAB III

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 BAB IV

BAB V

Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6. 1 Tabel Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam.

5


bBAB ab

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2 2 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.1.1 Struktur Organisasi Berdasarkan Perda No. 3/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat Subbag Umum dan Kepegawaian Subbag Perencanaan dan Keuangan 3. Bidang Pemberdayaan Seksi Pemberdayaan SDM Seksi Pemberdayaan Usaha 4. Bidang Permodalan Seksi Pengembangan Permodalan Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam 5. Bidang Kelembagaan dan UMKM Seksi Lembaga Seksi Data dan Informasi

6


Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Dra. NIKEN PROBO LARAS, S.Sos, M.H.

Kepala Sekretariat

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Kepala Bidang Permodalan

Kepala Bidang Pemberdayaan

Kepala SUBEKTI Seksi Rr.CH.TRI Lembaga WIDAYATI, SH

Kepala Seksi Pengembangan Permodalan

Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kepala Seksi Data dan Informasi

Kepala seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha

Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi: a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM. b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan Koperasi dan UMKM 3 bidang yaitu : Bidang Kelembagaan, Bidang Permodalan dan Bidang Pemberdayaan KUMKM dan 1 Sekretariat

7


Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, sebagai berikut :

a. Sekretariat Mempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian dan pelaporan. Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi: 1.

Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian.

2.

Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan

3.

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas.

4.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan

b. Bidang Kelembagaan Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian, Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Kelembagaan UMKM mempunyai fungsi: 1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan 2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidangnya

c. Bidang Permodalan Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi, dan simpan pinjam koperasi. Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Permodalan mempunyai fungsi: 1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan 2. Menyelenggarakan faslitas pengembangan simpan pinjam 3. Melaksanakan tugas lain yagn diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya

8


d. Bidang Pemberdayaan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia, bimbingan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pemberdayaan mempunyai fungsi: 1. Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia 2. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha 3. Melaksanakan tugas lain yagn diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya

2.1.3 Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun dan dilaksanakan a. SOP Pengelolaan Surat Masuk; b. SOP Pengelolaan Surat Keluar; c. SOP Kenaikan Pangkat Regular, Kenaikan Pangkat Pilihan d. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting e. SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) f. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD g. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran h. SOP Sosialisasi HAKI bagi UMKM i. SOP Revitalisasi Pendataan Koperasi j. SOP Pelayanan Perijinan Akta Pendirian Koperasi k. SOP Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM l. SOP Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga m. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan n. SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi o. SOP Fasilitasi Permodalan 2.2 Sumber Daya SKPD 2.2.1 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan a. Keadaan Pegawai 1. Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang : No Sekretariat/Bidang Jumlah Ket 1 Sekretariat 12 2 Bidang Pemberdayaan 6 3 Bidang Permodalan 7 4 Bidang Kelembagaan dan UMKM 8 Jumlah

9

33


2. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan : No 1 2 3 4

Gol Gol IV Gol III Gol II Gol I Jumlah

Jumlah 4 25 4 -

Ket

33

3. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan : No 1 2 3 4

Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Jumlah

Jumlah

Ket

1 4 8 20 33

4. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan : No 1 2 3 4 5 6

Jabatan S-2 S-1 D-3 SLTA SLTP SD Jumlah

Jumlah 4 15 5 9 3 33

Ket

c. Sarana dan Prasarana 1. Keadaan Tanah dan Bangunan Kantor

Jenis/Nam a Barang

Bangunan Kantor Permanen

10

Kondisi Barang

Baik

Luas Lantai ( M2) 200

TANAH BANGUNAN Letak/Alamat

Jl. Kawijo 4 Pengasih

Luas (M2) 1.000


Status

Hak Pakai

No.KD

2. Kendaraan Dinas/Operasional No

Jenis Barang

Jumlah

Ket

1

Roda 4

3 buah

2

Roda 2

7 buah

Th 1991 Th 1990 Th 2011 Kondisi tua dan rusak (bekas motor PLKB)

3. Peralatan dan Perlengkapan Kantor No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nama Barang/Alat Komputer (PC) Laptop Printer Mesin tik Meja kerja Meja rapat Meja panjang Meja ketik Meja computer Meja kursi tamu Kursi kayu Kursi besi Kursi putar Almari kayu Almari besi Filling cabinet kayu Filling cabinet besi Wereles Kipas Angin

Jumlah 5 unit 2 unit 5 unit 3 unit 34 buah 1 buah 1 buah 3 buah 5 buah 2 set 28 buah 4 buah 2 buah 9 buah 1 buah 3 buah 5 buah 1 buah 1 buah

Ket

RR 1

RS RS

2.2.2 Capaian BAU pada periode Renstra yang lalu Berdasarkan Perda No. 3/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka tugas dan fungsi urusan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, yang dimulai pada tahun anggaran 2009. Untuk Biaya Alokasi Umum (BAU) kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pada tahun 2010 telah dilaksananakan pengadaan 2 unit komputer sebesar Rp. 14.950.000,- dan 1 unit laptop sebesar Rp. 9.900.000,-, melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor dan ada penambahan aset pada tahun 2010 berupa 1 mobil zebra dengan jumlah harga Rp. 19.100.000,- dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan pada tahun 2011 ada penambahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berupa alat Fingerscan dengan jumlah harga Rp. 2.544.700,- dan Mobil Toyota Avansa dengan jumlah harga Rp. 136.918.300,-.

11


2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri yang menyertainya. Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera dengan berbasis pada Koperasi dan UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka setiap urusan dalam Pemerintahan harus memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk Koperasi dan UMKM IKK yang ditampilkan adalah capaian kinerja untuk kesehatan Koperasi dengan rumus perbandingan antara jumlah Koperasi sehat dan jumlah seluruh Koperasi serta kuantitas Usaha Mikro Kecil dengan rumus jumlah Usaha Mikro Kecil dibandingkan jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan sesuai dengan Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Dinas maka ada beberapa indikator lain dalam menganalisis kinerja pelayanan SKPD antara lain jumlah Koperasi baru, Koperasi aktif, jumlah UMKM. Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2009 sampai dengan 2011 sesuai dengan Renstra SKPD adalah sebagai berikut: 2.3.1 Data capaian kinerja 5 tahun pada periode Renstra lalu Tabel 2.1 Data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011

NO

URAIAN

SATUAN

1

JUMLAH

Unit

269

KUD

Unit

Non KUD 2

3

4

TH 2008

TH 2009

TH 2010

280

299

310

317

336

12

12

12

12

12

12

Unit

257

268

287

298

305

324

ANGGOTA

Orang

88.558

90.421

91.499

91.161

80.667

80.849

KUD

Orang

53.789

53.927

53.759

48.212

43.526

41.791

Non KUD

Orang

34.769

36.494

37.740

42.949

37.141

29.059

SIMPANAN

RP 000

14.230.018

20.463.221

25.741.131

29.498.855

35.352.705

KUD

RP 000

102.541

83.428

113.277

113.277

133.985

Non KUD

RP 000

14.127.477

20.379.793

25.627.854

29.385.578

35.218.720

RP 000

38.019.036

39.566.195

44.717.631

46.035.785

48.991.064

RP 000

14.557.645

14.099.018

14.077.193

15.528.222

16.087.313

MODAL SENDIRI KUD

12

TH 2006

TH 2007


TH 2011

42.464.673 129.366 42.335.307 48.631.159 13.223.697

Non KUD 5

6

7

8

RP OOO

23.461.391

25.467.177

30.640.438

30.507.563

32.903.751

RP OOO

34.724.440

44.343.016

51.722.092

67.314.779

70.068.535

KUD

RP OOO

9.116.712

6.343.582

6.654.006

7.658.809

7.202.572

7.945.678

Non KUD

RP OOO

25.607.728

37.999.434

45.068.086

59.655.970

62.865.963

71.586.616

RP OOO

66.807.923

71.256.680

83.814.312

87.781.914

111.179.693

KUD

RP OOO

4.554.507

6.870.043

7.285.673

7.285.676

7.354.708

Non KUD

RP OOO

62.253.416

64.386.637

76.528.639

80.496.238

103.824.985

SHU

RP OOO

2.031.198

2.252.499

2.424.216

2.730.514

2.830.514

KUD

RP OOO

107.970

38.242

105.966

133.947

67.656

Non KUD

RP OOO

1.923.228

2.214.257

2.318.250

2.596.567

2.762.858

ASSET

RP OOO

80.212.046

88.442.016

102.593.830

116.081.078

121.689.324

130.859.919

KUD

RP OOO

21.721.029

21.287.147

21.902.301

23.320.978

21.758.902

21.317.949

Non KUD

RP OOO

58.491.017

67.154.869

80.691.529

92.760.100

99.930.422

109.541.970

MODAL LUAR

VOLUME USAHA

35.407.462 79.532.294

122.822.787

8.188.608 114.634.179 2.696.466 148.574 2.547.892

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo, 2011 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi di Kabupaten Kulonprogo selama kurun waktu 2006-2010 selalu mengalami kenaikan, ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi di kabupaten Kulonprogo cukup tinggi sehingga akan mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat yang nantinya juga berpotensi memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan. Jumlah anggota Koperasi juga selalu mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2010 saja mengalami penurunan dikarenakan dari hasil revitalisasi data Koperasi menunjukkan bahwa banyak anggota KUD yang telah meninggal dan pasif sehingga ini mengurangi data total jumlah anggota Koperasi. Seiring dengan pertumbuhan kuantitas Koperasi maka berdampak langsung terhadap peningkatan nilai simpanan, modal sendiri, modal luar, SHU dan Asset Koperasi yang secara simultan kembali menunjukkan perkembangan kuantitas dan kualitas Koperasi di Kabupaten Kulonprogo. Terkait dengan pengembangan potensi masyarakat, di dalam UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah harus melakukan usaha pemberdayaan bagi UMKM dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro.Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam rangka implementasi tujuan-tujuan di atas maka Pemerintah harus melaksanakan beberapa Kebijakan, yaitu:

13


1. Penciptaan iklim usaha, dalam arti Pemerintah memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 2. Pengembangan, dalam arti Pemerintah memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha UMKM. 3. Pembiayaan, dalam arti Pemerintah melakukan penyediaan dana melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.

Implementasi hal-hal diatas adalah dengan Penumbuhan wirausaha baru yang sangat terkait dengan UKM anggota koperasi. Dengan berkembangnya koperasi menjadi koperasi yang berkualitas, maka dampak yang diharapkan adalah tumbuhnya wirausaha baru dari perwujudan peran dan fungsi koperasi dalam mengembangkan usaha dan kegiatan para anggotanya. Bila koperasi berkualitas dapat terwujud, maka UKM anggota koperasi pun akan dapat berusaha sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan taraf hidup menuju kesejahteraan hidup yang didambakan melalui kegiatan berkoperasi. Tumbuhnya wirausaha baru dalam wadah koperasi dapat dilihat dari tumbuhnya kegiatan usaha para anggota dengan semangat, sikap dan kualifikasi seorang wirausaha. Tabel 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Wirausaha 2006 - 2011 Target Realisasi Prosentase No. Tahun (orang) (orang) (%) 1. 2006 2.513 2.525 100,48 % 2.

2007

3.142

3.438

109,42 %

3.

2008

3.770

3.800

100,80 %

4.

2009

3.142

3.169

100,86 %

5.

2010

-

1.253

-

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo, 2011 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi pertumbuhan Wira Usaha baru di Kabupaten Kulonprogo dan target yang direncanakan tiap tahun selalu tercapai hanya pada tahun 2010 tidak ada target yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan tetapi terjadi kenaikan Wira Usaha Baru sebanyak 1.253 orang

14


2.3.2. Rencana Tahun 2012 - 2016 Tabel 2.3 Perkiraan Perkembangan Koperasi tahun 2012 - 2016

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Uraian

Satuan

Tahun 2011

Target Tahun 2012

Target Tahun 2013

Target Tahun 2014

Target Tahun 2015

Target Tahun 2016

Jumlah

Unit

336

341

345

350

361

366

KUD

Unit

12

12

12

12

12

12

Non KUD Anggota

Unit

324

329

333

338

349

354

Orang

80.849

72.750

74.655

76.556

78.459

80.358

KUD

Orang

41.791

42.075

41.791

42.075

42.359

42.643

Non Orang KUD Simpanan Rp(000)

29.059

30.675

32.864

34.481

36.100

37.715

42.464.673

45.653.750

48.842.827

52.031.904

55.220.981

58.410.058

KUD

Rp (000)

129.366

130.031

130.696

131.351

132.006

132.671

Non KUD

Rp (000)

42.335.307

45.523.719

48.712.131

51.900.553

55.088.975

58.277.387

Modal Sendiri KUD

Rp (000)

48.631.159

49.560.833

50.490.507

51.420.181

52.349.855

53.279.529

Rp (000)

13.223.697

13.370.780

13.517.863

13.664.946

13.812.029

13.959.112

Non KUD

Rp (000)

35.407.462

36.190.053

36.972.644

37.755.235

38.537.826

39.320.417

Modal Luar KUD

Rp (000)

79.532.294

83.652.631

87.772.968

91.893.305

96.013.642 100.133.979

Rp (000)

7.945.678

8.108.563

8.271.448

8.434.333

8.597.218

8.761.103

Non KUD

Rp (000)

71.586.616

75.544.068

79.501.520

83.458.972

87.416.424

91.372.876

Volume Usaha KUD

Rp (000)

122.822.787

130.350.567

137.878.347

Rp (000)

8.188.608

8.575.650

8.962.692

Non KUD

Rp (000)

114.634.179

121.774.917

128.915.655

SHU

Rp (000)

2.696.466

2.815.432

2.934.398

KUD

Rp (000)

148.574

155.950

163.326

Non KUD

Rp (000)

2.547.892

2.659.482

2.771.072

Asset

Rp (000)

130.859.919

136.028.896

141.197.873

KUD

Rp (000)

21.317.949

21.965.694

22.613.439

Non KUD

Rp (000)

109.541.970

114.063.202

118.584.434

145.406.127 152.933.907 160.461.687 9.349.734

10.123.818

136.056.393 143.197.131 150.337.869 3.053.364

3.172.330

3.291.296

170.702

178.078

185.454

2.882.662

2.994.252

3.105.842

146.366.850 151.535.827 156.704.804 23.261.184

23.908.929

24.556.674

123.105.666 127.626.898 132.148.130

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, 2011

15

9.736.776


Tabel 2.4 Perkiraan Jumlah UMKM tahun 2012 - 2016

No

Tahun 2012

Tahun 2011

Sektor Ekonomi

A

PERTANIAN

1

Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan

Kelompok

Per orangan

Kelompok

1.449

70.095

1,456

tahun 2013

Per orangan

70.586

Kelompok

1,463.00

Per orangan

71.997

tahun 2014

Kelompok

1.470

Per orangan

73.250

tahun 2015

Kelompok

1.477

Per orangan

73.715

tahun 2016

Kelompok

1.484

Per orangan

74.189

B

NON PERTANIAN

1

Pertambangan dan Penggalian

142

143

144

145

145

146

2

Industri Pengolahan

20.018

20.118

20.219

20.250

20.351

20.453

3

Listrik, Gas dan Air Bersih

4

Bangunan

148

149

150

151

152

153

5

Perdagangan, Hotel dan

a. Hotel dan Restoran

1.113

1118

1124

1125

1130

1136

b. Pedagang Pasar

8.261

8.302

8.344

8.346

8.388

8.430

c. Pedagang di luar pasar

3. 385

3401

3418

3420

3437

3454

c. Pedaki

113

114

114

115

116

117

Restoran

960

9

965

10

966

11

971

12

Pengangkutan dan Komunikasi

8

7

- Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan - Koperasi

215

216

217

218

219

220

336

341

345

339

340

341

8

Jasa-jasa Jumlah

946

8

6

1.117

1.111 2.008

105.332

2.021

106.008

1.122 2.034.00

107.597

1.128 2.037

108.896

1.133 2.047,00

109.538

976

1.139 2.057,00

110.192

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2011

2.3.3 Prestasi atau Penghargaan yang diperoleh kurun waktu Tahun 2006 – 2011 a. Tingkat Propinsi 1. Koperasi Berprestasi Tingkat Propinsi DIY tahun 2007 sebagai berikut : a. Kelompok Koperasi Simpan Pinjam Kopdit ”Mekar Mas”, Peringkat III. b. Kelompok Koperasi Konsumen “Primkopad” B 09, Peringkat III c. Kelompok Koperasi Produsen KSU ”Tunas Maju”, Peringkat II dan Koptan ”Pancasila”, Peringkat III d. Kelompok Koperasi Aneka Usaha KUD ”Sidosubur”, Peringkat I dan KSU PRI ” Pepadang”, Peringkat II 2. Koperasi yang berprestasi tingkat Kabupaten Kulon Progo ke Propinsi DIY tahun 2008 dengan hasil sebagai berikut :

16


a.

KSU BMT “SPA”, Peringkat I Jenis Koperasi Pemasaran.

b.

KPN “KPPDK” Pengadilan, Peringkat I Jenis Koperasi Konsumen.

c.

KSU “Pri Pepadang”, Peringkat II Jenis Koperasi Pemasaran.

d.

KUD “SIDO SUBUR”, Peringkat II Jenis Koperasi Produsen.

e.

KSP “SIDO SUBUR”, Peringkat III Jenis Koperasi Simpan Pinjam.

3. Penghargaan tingkat Provinsi tahun 2009 yaitu: a. KSU PRI “Pepadang”, Juara I Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Simpan Pinjam b. Koperasi Wanita, “Teratai” Juara II Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Produsen c. Koperasi “Rosan Madu Sari”, Juara II Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Pemasaran d. Koperasi “Primkopad B.09”, Juara III Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Konsumen e. “SMK Ma’arif”, Temon Juara III Tangkas Terampil Perkoperasian Tingkat SLTA sePropinsi DIY 4. Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Propinsi pada tahun 2010 meliputi: a. KPRI “Pepadang”, juara III koperasi berprestasi kelompok Simpan Pinjam b. KSU “Al – Amin”, Juara Koperasi berprestasi kelompok Koperasi Jasa. 5. Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Propinsi pada tahun 2010 meliputi: a. Peringkat pertama Kelompok Koperasi Produsen yang diraih oleh Koperasi “Tunas Maju” Samigaluh. b. Peringkat ke tiga Kelompok Koperasi Konsumen yang diraih oleh Koperasi “Primkopad B-09” Wates c. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Jasa yang diraih oleh KSU PRI “Pepadang” Kalibawang. b. Tingkat Nasional 1.

Tahun 2006, Dino Dwidjoharsono, Bendahara KUD Sidosubur, Samigaluh memperoleh penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM dari Menteri Negara Koperasi dan UKM atas nama

2.

Tahun 2008 Gino Harsono dari KUD Sido Subur menerima Satya lancana Wirakarya Koperasi dan UKM dari Presiden RI. - H. RS. Suparto, BA dari KSU Pepadang Kulon Progo menerima Bakti Koperasi dan UKM dari Menteri Koperasi dan UKM RI. Keberhasilan penyelenggaraan urusan ini dicapai dengan hasil Bupati menerima penghargaan “Kabupaten Penggerak Koperasi”.

17


Kulon Progo

3. Tahun 2009 Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan H. RS. Suparto, BA, Pengurus KSU PRI “Pepadang” Kalibawang menerima Penghargaan Satya Lencana Wirakarya Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia. 4. Tahun 2010 H. Toyo Santosa Dipo Bupati Kulonprogo menerima Penghargaan Satya Lencana Wirakarya Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia dan KRT Sudama Wiwaha Pengurus KUD Sidosubur Samigaluh menerima penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 5. Tahun 2011 Drs. H. Barjo selaku Ketua Dekopinda, mendapatkan penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI atas dedikasinya terhadap pengembangan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo.

2.3.4 Penguatan Modal kerja dan investasi terhadap Koperasi dan UMKM tahun 2006 - 2011 Berikut dana-dana dari fasilitasi permodalan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2006 – 2010: 1. Tahun 2006 Permodalan yang dapat diraih oleh KUMKM selama tahun 2006 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.5 Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2006 NO

Nama Koperasi / UMKM

I

Penyaluran dana bergulir BBM KSU Gerak KSU Bina Ria KSU Nugroho KSU Tunas Maju Program pengembangan sarana untuk santri Koppontren Al Maunah P3KUM Pola Syariah BMT Amanah BMT Mitra Barokah Kopontren Al Manar P3KUM Pola Konvensional KSU Maju Subur Kopwan SrikandI Pengembangan Warung Masyarakat Daerah Gempa

1 2 3 4 II 1 III 1 2 3 IV. 1 2 V

18

Alamat

Dana

Sumber Dana

Sentolo Wates Wates Samigaluh

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

APBN APBN APBN APBN

Panjatan

200.000.000

APBN

Kalibawang Wates Pengasih

100.000.000 100.000.000 100.000.000

APBN APBN APBN

Panjatan Wates

100.000.000 100.000.000

APBN APBN


1 KUD Makmur

Lendah

200.000.000

APBN

2 KUD Sedyo Rahayu

Galur

220.000.000

APBN

Sentolo

350.000.000

APBN

Kulonprogo

68.480.000

1 KSU Prospek Mandiri

Lendah

100.000.000

APBN

2 KSU Agro Cipta Mandiri

Pengasih

100.000.000

APBN

VI

Pengembangan PKL Daerah Gempa 1 KSU BMT SPA Peralatan usaha KUKM Rp. 68.480.000,-untuk koperasi

VII

Prospek Mandiri

Jumlah Dana APBN

1.938.480.000

VIII Perkuatan modal dengan pola syariah 1 Koperasi Serba Berkah

Wates

50.000.000

APBD II

2 KSU BMT BinaSejahtera

Lendah

50.000.000

APBD II

3 KSU BMT Dana Sejahtera

Lendah

50.000.000

APBD II

4 KSU BMT Karomah

Temon

50.000.000

APBD II

5

KSUBMT Arofah

Pengasih

30.000.000

APBD II

6

KSU Nugroho

Wates

40.000.000

APBD II

7

KSU BMT Menoreh Sejahtera

Nanggulan

15.000.000

APBD II

8

BMT Ababil

Nanggulan

15.000.000

APBD II

9

Kelompok Kafana

Samigaluh

15.000.000

APBD II

Kop. Langgeng Mina Jaya

Wates

19.500.000

APBD II

10

Jumlah dan APBD II

334.500.000

Jumlah 2.272.980.000 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo 2006 2. Tahun 2007 Permodalan yang dapat diraih oleh KUMKM selama tahun 2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.6. Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2007 Nama Program dan Nama Koperasi/UMKM 2

No 1 I

PERKASSA 1 Nyiur Hijau 2 Perkasa Hargorejo

19

Alamat 3 Galur Kokap

Dana

Sumber Dana 4

100.000.000 100.000.000


5 APBN APBN

3 Kopwan “Sempulur”.

Wates

100.000.000

APBN

Panjatan

1.400.000.000

APBN

1 KSU BMT Amanah

Galur

100.000.000

APBN

2 KSU BMT Al-Azka

Samigaluh

100.000.000

APBN

3 BMT Ababil

Nanggulan

100.000.000

APBN

4 BMT Amanah

Kalibawang

100.000.000

APBN

5 BMT Barokah

Temon

100.000.000

APBN

6 BMT Dana Sejahtera

Galur

100.000.000

APBN

7 BMT Arrafah

Pengasih

100.000.000

APBN

8 Koperasi Rizquna 9 BMT Surya Parama Artha 10 BMT Bina Sejahtera

Pengasih Sentolo

100.000.000 100.000.000

APBN APB N

Lendah

100.000.000

APBN

11 BMT Bangun Insani

Wates

100.000.000

APBN

12 KJKS Jogja Mitra Sejahtera 13 Koperasi Amalia Insani IV P3KUM Pola Konvensional 1 Giri Kencono

Wates

100.000.000

APBN

Temon

100.000.000

APBN

Girimulyo

100.000.000

APBN

Wates

100.000.000

APBN

Lendah

250.000.000

APBN

Pengembangan Tempat Pelayanan Usaha Santri Koppontren Al Manar

Pengasih

200.000.000

APBN

Koppontren NUHA

Sentolo

200.000.000

APBN

25.000.000

APBN

II

Pembangunan Pabrik Es 1 Koperasi LEPP-M3

III

P3KUM Pola Syariah

2 KSU Trijata V

MAP Pasca Gempa 1 KUD Makmur.

VII

VIII

Program Bantuan Modal Awal (start-up capital) bagi para santri 1 Santri Ponpes Al Maunah Panjatan SMES”Co Mart

IX X

XI

1 KPN Sumber Rejeki

Wates

200.000.000

APBN

Bantuan alat packaging produk makanan 1 KSU Bina Ria

Wates

100.000.000

APBN

Perkuatan permodalan Prospek Mandiri 1 Kop. Agro Cipta Mandiri

Pengasih

254.500.000

APBN

20


2 Kop. Mina Prospek Mandiri Jumlah Dana APBN XII

XIII

XIV

XV

Lendah

367.250.000

APBN

4.796.750.000

Perkuatan Modal Pasca Gempa 1 Kopwan Dahlia

Galur

50.800.000

APBD I

2 Sido Manunggal

Lendah

50.800.000

APBD I

Perkuatan Modal bidang perikanan/nelayan 1 KUD Sri Mulyo

Nanggulan

25.000.000

APBD I

2 Kop. Mina Agro Lestari

Pengasih

25.000.000

APBD I

3 KSU Arum

Temon

25.000.000

APBD I

Program Ketahanan pangan 1 KSU Omega

Temon

50.000.000

APBD I

2 KUD Gangsar

Sentolo

50.000.000

APBD I

3 KUD Sari Mulyo

Nanggulan

50.000.000

APBD I

4 KUD Sido Subur

Samigaluh

50.000.000

APBD I

5 KSU SAE

Galur

50.000.000

APBD I

6 Sedyo Rahayu

Panjatan

50.000.000

APBD I

Pendampingan Prospek Mandiri 1 Mina Prospek Mandiri

Lendah

22.500.000

APBD I

Pengasih

22.500.000

APBD I

Lendah

45.000.000

APBD I

Wates

45.000.000

APBD I

2 Koperasi Agro Cipta Mandiri XVI Program Perkuatan untuk Kopwan dan Kopkar 1 Kopwan Melati 2 Kopkar Ma’arif. Jumlah dana APBD I

611.600.000

XVII

Bantuan sosial bagi kelompok Usaha Koperasi dan Pra Koperasi/BMT 1 Koperasi 1. Koperasi Menara Wates Binangun 2.Koperasi Amalia Insani Temon 2 Pra Koperasi/Rintisan BMT 1.Prakop Pedagang

21

Wates

7.500.000

APBD II

31.000.000

APBD II

7.500.000

APBD II


sepeda Barokah 2.Prakop Pedagang Sepeda Patra Group

Wates

7.500.000

APBD II

3.Prakop Syariah Sumber Daya Maju 4.Prakop Syariah Makmur Sejahtera 5. BMT Progo Makmur

Wates

15.000.000

APBD II

Pengasih

15.000.000

APBD II

Kokap

12.000.000

APBD II

6. Prakop Rizki Barokah

Lendah

8.000.000

APBD II

7. Kelompok Alih Profesi PP 8. Prakop Alih Profesi Penambang Pasir 9. Prakop Simpan Pinjam P4 10. Kelompok Karya Manunggal 11.Kelompok Koperasi Berkah

Galur

5.000.000

APBD II

Lendah

3.000.000

APBD II

Galur

3.000.000

APBD II

Galur

3.000.000

APBD II

Galur

6.000.000

APBD II

12.BMT Dana Sejahtera

Galur

7.000.000

APBD II

13.Prakop Sahabat Tani

Panjatan

20.000.000

APBD II

14.BMT Jogja Mitra Sejahtera 15.Prakop Muthia

Wates

20.000.000

APBD II

Wates

20.000.000

APBD II

16.BMT Menoreh Sejahtera 17.Prakop Warga Ledok

Nanggulan

10.000.000

APBD II

Pengasih

7.500.000

APBD II

18.Prakop. Laras Muda

Galur

3.000.000

APBD II

19.Prakop RT 01,02 dan 03 20. Prakop Guyup Rukun

Pengasih

3.000.000

APBD II

Pengasih

3.000.000

APBD II

21. Prakop RT 07,08 dan 09 22. Prakop Manunggal

Pengasih

3.000.000

APBD II

Pengasih

3.000.000

APBD II

23. Prakop Dusun Jamus

Pengasih

3.000.000

APBD II

Pengasih

3.000.000

APBD II

Pengasih

2.000.000

APBD II

Nanggulan

1.000.000.000

APBD II

200.000.000

APBD II

24. Prakop Manggala Karya 25. Prakop Ngudi Sumber Rejeki XVIII Community Development (CD) 1 Kop. Kredit 1. Kopdit Pinunjul

2 Koperasi Penampung dan pemasar Produk anggota 1. KUD Gangsar Sentolo

22


XIX

Dana Bergulir 1 Agro Cipta Mandiri

2 Kop. Mina Prospek Mandiri XX APBD untuk Koperasi dan Pra Koperasi yang diserahkan Bank Teknis(PD Bank Pasar Wates) Jumlah Dana APBD II XXI

Pengasih

17.500.000

Lendah

46.850.000

Kulonprogo

486.000.000

APBD II

APBD II

1.981.350.000

Program Mitra Binaan dengan BUMN 1 Bangun Baru Motor

Wates

20.000.000

PERURI

2 Wingko Susilowati

Wates

50.000.000

PERURI

3 KPN Jujur

Nanggulan

50.000.000

PT ASEI

4 KPN Mawar

Pengasih

50.000.000

PT ASEI

5 Primkopau Satrad

Temon

30.000.000

PT ASEI

6 KPN Menara

Kokap

30.000.000

PT ASEI

7 KPN Sumber Rejeki

Wates

50.000.000

PT ASEI

8 Toko Amriyah Noor Hadi 9 UD Safitri

Temon

30.000.000

PT ASEI

Pengasih

40.000.000

PT ASEI

10 PK Saripin/Mutiara Ning Gebang 11 Toko Mulia

Sentolo

20.000.000

PT ASEI

Kalibawang

20.000.000

PT ASEI

12 Toko Rini

Kalibawang

25.000.000

PT ASEI

Jumlah Dana dari BUMN

445.000.000

JUMLAH

7.804.700.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo 2007

23


3. Tahun 2008 Permodalan yang dapat diraih oleh KUMKM selama tahun 2008 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.7 Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2008 NO

Nama Koperasi

I

Alamat

Dana

Sumber Dana

Bantuan Keuangan dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kemampuan Keuangan Koperasi

1 Kopdit Pinunjul II Program Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 1 KSUGerak 2 KSU Himsani 3 Kopdit Mekar Mas 4 Jumlah Program Bantuan Perkuatan Koperasi Karyawan 1 Kopkar Kokarlis IV Bantuan Perkuatan Program Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koeprasi 1 Koperasi Agro Cipta Mandiri 2 KSU Mina Prospek Mandiri Jumlah

Nanggulan

1.000.000.000

APBD II

Sentolo Lendah Lendah

35.000.000 35.000.000 35.000.000 105.000.000

APBD I APBD I APBD I

Wates

25.000.000

APBD I

Pengasih Lendah

40.000.000 40.000.000 80.000.000

APBD I APBD I

Pengasih Wates Wates Wates Wates Wates Pengasih Sentolo Wates Wates Wates Pengasih

50.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000, 40.000.000 20.000.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 30.000.000 10.000.000 40.000.000 382.500.000

PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI PT . ASEI

Galur

200.000.000,-

APBN

III

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VI

Program Kemitraan BUMN KPN Asih KPN Bhakti KPN Mpoe Kopkar Kesuma Primkopol Delta Elektric Sumber Makmur Kios Cahyo Blekeding Santosa Getas Wangi Kasiyo Watulunyu Bengkel Jumlah

Program TPKU 1 Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren “Darul Ulum”.

Jumlah 1.792.500.000 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo 2008

24


4. Tahun 2009 Permodalan yang dapat diraih oleh KUMKM selama tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.8 Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2009 NO

Nama Program dan Nama Koperasi/UMKM 2 Program perkuatan Simpan Pinjam

1 I

II

III

1 Kopdit Pinunjul Program pengadaan Pangan 1 KUB KUD se-Kulonprogo Jumlah

Alamat

Dana

3

4

Sumber Dana 5

Nanggulan

500.000.000

APBD I

Kulonprogo

600.000.000 1.100.000.000

APBD I

Mitra Binaan BUMN 1 41 UMKM

Kulonprogo

748.000.000

Bank Mandiri

2 1 koperasi dan 6 UMKM 1. KPRI Anamaya Satwa

Wates

50.000.000

2. Driyan HM PS 3. Krina Motor 4. Dian 5. Toko Suyanti 6. UD Karya Mandiri 7. Mekar Sari 3 Wingko Susilowati

Wates Nanggulan Kalibawang Wates Wates Pengasih Pengasih

40.000.000 20.000.000 30.000.000 15.000.000 40.000.000 45.000.000 100.000.000

Jumlah Dana Kemitraan BUMN

PT. ASEI PT. ASEI PT. ASEI PT. ASEI PT. ASEI PT. ASEI Perum Peruri

1.088.000.000

Jumlah 2.188.000.000 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009 5. Tahun 2010 Permodalan yang dapat diraih oleh KUMKM selama tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.9 Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2010 NO I

Nama Koperasi

Penyertaan Modal APBD II 1 Kopdit Pinunjul

25

Alamat

Dana

Sumber Dana

Nanggulan

1.250.000.000

APBD II


2 KUD Sedyo Rahayu Jumlah Dana APBD II

Galur

600.000.000 1.850.000.000

APBD II

Nanggulan

50.000.000

APBD I

Galur Wates

50.000.000 50.000.000 150.000.000

APBD I APBD I

1 2 3 4

Penguatan Modal Koperasi Logam Maju Kopwan Dahlia Primkopabri KPU KSU Marem

Wates Galur Nanggulan Nanggulan

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

APBD I APBD I APBD I APBD I

5

Koperasi Perkasa Wilis Sejati

Kokap

50.000.000

APBD I

6

KSU BMT Mitra Barokah

Wates

50.000.000

APBD I

7

Puskopsyah Binangun Muamalat

Wates

100.000.000

APBD I

8

Koperasi Binangun Prima

Wates

50.000.000

APBD I

Pola Syariah APBD I 1 KSU BMT “Menoreh Sejahtera 2 KSU BMT Amanah 3 KSU BMT Giat Jumlah

III

Jumlah IV

450.000.000

Desa Tertinggal 1

KUD Makmur

Lendah

50.000.000

APBN

2

KUD Jatirogo

Nanggualan

50.000.000

APBN

Jumlah V

100.000.000

Kelompok Pemuda 1

KSU BMT SPA

Sentolo

50.000.000

APBN

2

KUD Sido Subur

Samigaluh

50.000.000

APBN

3

KSU Kubaweta

Wates

50.000.000

APBN

4

KSU SAE

Nanggulan

50.000.000

APBN

5

KSU Trijata

Wates

50.000.000

APBN

6

KSU Kharisma

Pengasih

50.000.000

APBN

Jumlah

300.000.000

VI

Kelompok Perempuan

1

Kopwan Mentari

Wates

50.000.000

APBN

2

Kopwan Perintis

Pengasih

50.000.000

APBN

3

Kopwan Melati

Lendah

50.000.000

APBN

4

KSU Binaria

Wates

50.000.000

APBN

26


5

Kop. MAS

Girimulyo

50.000.000

APBN

6

Kop. Nelayan Permadani

Wates

50.000.000

APBN

7

Kopwan Teratai

Wates

50.000.000

APBN

350.000.000 VII

Program TPKUS (Tempat Pelatihan Ketrampilan Usaha Santri) 1 Kopkar Maarif

Wates

100.000.000

APBN

Program BLU – LPDB UMKM

VIII 1

KSU BMT SPA

Sentolo

750.000.000

APBN

2

KSP Sido Subur

Samigaluh

500.000.000

APBN

3

KUD Gangsar

Sentolo

150.000.000

APBN

Jumlah IX

1.400.000.000

Kemitraan Modal BUMN 1

Koperasi Primkopau

Temon

50.000.000

PT ASEI

2

66 KUMKM

Kulonprogo

1.167.000.000

3

5 UMKM

Kulonprogo

130.000.000

4

9 UMKM

Kulonprogo

135.000.000

PT Bank Mandiri PT. Perum Peruri PT. Askes

Jumlah Dana BUMN

1.482.000.000

Jumlah

6.182.000.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo tahun 2010 6. Tahun 2011 Permodalan yang dapat diraih oleh KUMKM selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.10 Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2011

No I

II


Bantuan Peralatan 1 Koperasi “Perkasa Wilis Sejati”

Alamat Kokap, Kulon Progo

Dana 150.000.000,-

Program Bantuan Sosial Pengembangan Toko Ritel Modern

27


Sumber Dana APBN

No


1 KUD “Harapan”Temon III

Bansos Penguatan Modal 1 Kopdit “Mulia” 2 KUD “Sari Mulyo” 3 KUD “Harapan”

IV

V

Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah 1 KSU “MAJU JAYA”

Temon, Kulon Progo

65.000.000

Sumber Dana APBN

Kalibawang, Kulon Progo Temon, Kulon Progo Nanggulan, Kulon Progo

50.000.000

APBN

50.000.000 50.000.000

APBN APBN

Lendah, Kulon Progo

460.000.000,-.

APBN

Alamat

Bantuan Dana Bergulir BLU-LPDB 1 Koperasi BMT “Bina Lendah, Kulon Progo Sejahtera” 2 Kopdit “Pinunjul” Nanggulan, Kulon Progo 3 Kopwan “Dahlia” Galur, KP 4 KSU “Jatirogo”

Sentolo, Kulon Progo

5 KPN “Segar”

Galur, Kulon Progo

Jumlah dana APBN VI

Dana

750.000.000

APBN/BLULPDB 1.000.000.000,. APBN/BLULPDB 300.000.000 APBN/BLULPDB 200.000.000 APBN/BLULPDB 500.000.000 APBN/BLULPDB 3.575.000.000

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN 1 5 UMKM

Kulon Progo

90.000.000

2 94 UMKM dan 3 Koperasi

Kulon Progo

1.891.000.000

3 1 Koperasi dan 7 UMKM 4 13 UMKM Jumlah dana dari BUMN

Kulon Progo Kulon Progo

255.000.000 325.000.000 2.561.000.000

Kulon Progo

500.000.000

Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 1 10 Koperasi

PERUMPERURI BANK MANDIRI PT Askes PT Asei

VII

Jumlah Dana dari APBD I

VIII Program Penyertaan Modal Investasi Non Permanen 1 Kopdit “Pinunjul”

28

500.000.000

Nanggulan, Kulon Progo

1.250.000.000


APBD Propinsi APBD Propinsi

APBD Kabupaten

No IX


Alamat

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Peralatan dan Bantuan Sosial untuk Perajin Gula dan Perajin Makanan Daerah 5 Kelompok Perajin Wates, Kokap Kulon Makanan dan 5 Perajin Progo Gula 2 Bantuan Alat Tes Kadar Air KSU “Jatirogo” Sentolo, Kulon Progo

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Pengadaan Milkcan 1 KSU “Maju Jaya” Galur, Kulon Progo

Dana

Sumber Dana

99.500.000

APBD Kabupaten

6.000.000

APBD Kabupaten

14.775.000

APBD Kabupaten

25.000.000

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

XII

XIII Bantuan Permodalan Cukai Tembakau 1 KUD “Sidosubur” 2 Kopkar “Patria Sejahtera” Jumlah dana APBD II XIV Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1 8.200 UMKM 2 65 UMKM Jumlah dana KUR

Samigaluh, Kulon Progo Wates, Kulon Progo

25.000.000 1.420.275.000

Kulon Progo Kulon Progo

39.458.698.843 BRI Cab. Wates 4.637.910.000 BPD Kulon Progo 44.096.608.843

Total 52.152.883.843 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, Kulon Progo tahun 2011

29


2.3.5 Capaian Kinerja RPJMD 2006 - 2011 Penyelenggaraan urusan Koperasi dan UMKM telah berhasil mencapai target sesuai sasaran RPJMD, terutama pada sasaran : 1. Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintahan kepada rakyat/masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan indikator pelaksanaan kegiatan yaitu: - Terlaksananya proses pelayanan Badan Hukum kepada masyarakat dengan lancar selama kurun waktu 2006 – 2010, dengan realisasi Koperasi baru sebagai berikut : Tahun 2006 berdiri sebanyak 23 Koperasi, tahun 2007 : 13 Koperasi, tahun 2008 : 18 Koperasi, tahun 2009 : 10 Koperasi dan tahun 2010 : 7 Koperasi. - Terbitnya beberapa regulasi yang mengatur urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulonprogo antara lain yaitu: Peraturan Daerah (Perda) No.7 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Kredit “Pinunjul”, Koperasi “KUB KUD” se Kulonprogo dan Koperasi Unit Desa “Sedyo Rahayu” yang kemudian diikuti dengan Peraturan Bupati No: 44 tahun 2009 tentang tata cara dan Prosedur Penyaluran dan Pengembangan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Kredit “Pinunjul”, Koperasi “KUB KUD” se Kulonprogo dan Koperasi Unit Desa “Sedyo Rahayu”. - Peraturan Bupati No. 63 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah - Peraturan Bupati No. 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah - Peraturan Bupati No. 18 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Jagalan II, yang mengatur kerjasama pengelolaan operasionalisasi Pasar Jagalan II.

2.

Peningkatan investasi daerah dan pengembangan UMKM dan koperasi. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM berorientasi pada pengembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo. Ini dapat dilihat dengan beberapa parameter hasil kegiatan antara lain: - Jumlah kuantitas Koperasi selalu meningkat dari tahun 2006-2010 yaitu tahun 2006 sejumlah 269 Koperasi, kemudian meningkat menjadi 280 Koperasi tahun 2007, tahun 2008 sejumlah 299 Koperasi, tahun 2009 sejumlah 310 Koperasi dan tahun 2010 sejumlah 317 Koperasi. Selain itu kinerja usaha Koperasi seperti volume usaha, aset, SHU, Modal sendiri dan Modal luar juga mengalami kenaikan secara simultan selama kurun waktu 2006 – 2010.

30


- Jumlah out standing/sisa piutang dari tahun 2006 – 2010 selalu mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar Rp. 49.062.647.000,- meningkat menjadi Rp. 58.399.643.000,- di tahun 2007, tahun 2008 Rp. 66.967.233.000, tahun 2009 sebesar Rp. 72.979.312.000,- dan tahun 2010 sebesar Rp. 90.121.999,000,. Kondisi tersebut setelah dikonversikan dalam rangka penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi telah mampu menyerap tenaga kerja pada skala Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 9.812 orang pada tahun 2006, tahun 2007 sejumlah 11.680 orang, tahun 2008 sejumlah 13.393 orang, tahun 2009 sejumlah 14.596 orang dan tahun 2010 mampu menyerap angkatan kerja sekitar 18.024 orang. - Dengan kegiatan penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi dapat diketahui prosentase kuantitas Koperasi yang masuk kategori sehat meningkat yaitu: tahun 2006 sebesar 14,6%, tahun 2007 meningkat menjadi 18,67%, bahkan di tahun 2008 meningkat siknifikan menjadi 37,34%, kemudian di tahun 2009 meningkat menjadi 40% dan terakhir di tahun 2010 meningkat menjadi 41%. -

Fasilitasi bantuan ke Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) baik itu dari Pemerintah (dana APBN/APBD), BUMN, Swasta maupun pihak-pihak lain dari tahun 2006 – 2010 rata-rata cenderung mengalami peningkatan.

-

Pengembangan dan Pemberdayaan KUMKM yang terintegrasi dan terarah dengan implementasi program dan kegiatan yang optimal selama 2006 - 2010, seperti diklat, pelatihan dan bimbingan berdampak terhadap meningkatnya kualitas SDM pengurus, pengawas , anggota Koperasi dan Pelaku usaha.

- Jaringan pasar yang dimiliki oleh para pelaku UMKM juga semakin luas ini terbukti dengan semakin dikenalnya hasil-hasil produksi dari Kabupaten Kulonprogo di daerah lain seperti wingko, emping, barang kerajinan dsb. Ini tidak lepas dari realisasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM seperti partisipasi dalam pameran KUMKM dan fasilitasi dalam pencarian mitra bisnis. - Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan dalam 8 aspek yaitu pendanaan, sarana prasaranana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan terbukti telah mampu menyemarakkan pertumbuhan sektor informal di Kulonprogo. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Kekuatan dan Kelemahan (Internal) Kekuatan (Strengthness) : a. Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM

31


b. Kewenangan otonomi daerah c. Tersedianya Peraturan, Perundang – undangan dan Kebijakan yang berpihak pada pengembangan KUMKM d. Struktur organisasi kelembagaan sebagai dinas tersendiri Kelemahan (Weakness) : a. Kualitas dan Kuantitas aparatur belum memadai b. Dana, Sarana dan prasarana belum memadai c. Lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi terkait d. Masih adanya Peraturan pemerintah

yang belum mengakomodasi tuntutan

perkembangan KUMKM 2.4.2 Peluang dan Ancaman (Eksternal) Peluang (Opportunity) a. Tersedianya potensi usaha dan investasi b. Pangsa pasar yang semakin terbuka c. Berkembangnya produk unggulan daerah d. Akses permodalan luas e. Berdirinya kelompok/organisasi berbasis UMKM f. Tersedianya SDM/SDA yang relatif besar g. Perkembangan Teknologi Informasi h. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwira usaha cukup besar i. Letak geografis Kabupaten Kulon Progo cukup strategis untuk mengembangkan

Koperasi dan UMKM j. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang;

Ancaman (Threat) a. Pengaruh globalisasi dan sistem ekonomi dunia yang cenderung liberal; b. Adanya Pasar Bebas (AFTA dan ACFTA) c. Perkembangan pusat-pusat perdagangan di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten

Kulon Progo d. Tingginya Standarisasi Produk e. Kompetisi / persaingan dengan para pebisnis kuat f. Kurangnya komitmen dan etika bisnis antar pelaku UMKM g. Masih merebaknya praktek rentenir/sistem ijon h. Masih adanya persepsi negatif tentang Koperasi

32


2.4.3 Tantangan : a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, keuangan dan mekanisme kerja Koperasi dalam rangka menghasilkan Koperasi yang berkualitas dan mewujudkan peran Koperasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan (pro growth), mengatasi kemiskinan (pro poor) dan menciptakan lapangan pekerjaan (pro job). b) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan usaha dan Pembiayaan bagi UMKM yang optimal dalam rangka mewujudkan UMK yang mandiri, produktif dan berdaya saing.

33


BAB

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM yang mandiri tangguh dan mandiri, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Namun seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi dan pasar bebas maka Koperasi yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga tercipta suatu kondisi perekonomian yang pro public. Untuk itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi Koperasi, antara lain : a)

Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi.

b)

Terbatasnya pengelolaan distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) oleh koperasi

c)

Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber-sumber informasi UMKM, dalam rangka meningkatkan akses pasar, pengembangan manajemen dan peningkatan kualitas produk.

3.1.3 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi. Secara umum permasalahan stategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM; b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional; c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi; d. Kurangnya Aksesabilitas Permodalan Koperasi dan UMKM; e. Ada beberapa Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah; f. Kurangnya inovasi produk ;

34


g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM; h. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah ; i. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata; j. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahamya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah; k. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah ; l. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi; m. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif; n. Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dan asongan di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi. o. Masih maraknya rentenir di lingkungan pasar

3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 20112016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:  Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri. (MANDIRI)  Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh penduduk usia sekolah merupakan prasyarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai

35


tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mampu berinovasi dengan etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi (BERPRESTASI)  Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan. (ADIL)  Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak.(SEJAHTERA)

Seiring dengan terwujudnya Visi dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo khususnya berkaitan dengan urusan Koperasi dan UMKM maka maka ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yaitu ; Faktor pendorong : a. Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM b. Kewenangan otonomi daerah c. Tersedianya Peraturan, Perundang – undangan dan Kebijakan yang berpihak pada pengembangan KUMKM d. Struktur organisasi kelembagaan sebagai dinas tersendiri Faktor Penghambat ; a. Kualitas dan Kuantitas aparatur belum memadai b. Dana, Sarana dan prasarana belum memadai c. Lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi terkait d. Masih adanya Peraturan pemerintah

yang belum mengakomodasi tuntutan

perkembangan KUMKM

3.3 Telaah Renstra SKPD Propinsi

Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY, salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil. Dalam jangka panjang koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya.

36


Perkembangan UKM di Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 10.866 UKM, mengalami kenaikan 215 UKM atau (2%) dibanding tahun 2006 yang berjumlah 10.651 UKM dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 58.092 orang. Jenis usaha UKM meliputi usaha perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian dan aneka usaha. Jumlah usaha terbesar UKM adalah usaha perdagangan, yaitu sebanyak 4.705. Modal untuk perkuatan UKM semenjak tahun 2003 hingga tahun 2006 terus mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 303,69% yaitu mencapai Rp. 105,828 milyar. Upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranan Koperasi dan UKM serta Pembiayaan Perekonomian Syariah dalam bidang permodalan telah dilakukan melalui dana stimulan (Dana Bergulir) yang bersumber dari APBN dan APBD TA. 2007. Perkembangan koperasi juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 2.095, terdiri 1.414 koperasi aktif dan 681 koperasi tidak aktif dengan jumlah anggota keseluruhan 610.550 orang dan volume usaha sebesar rata-rata sebesar Rp. 1.086.048. Unit-unit usaha koperasi yang berkembang baik antara lain koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, sentra kulakan koperasi, warung serba ada koperasi dan pelayanan koperasi bidang agrobisnis. Peluang : 1. Berkembangnya pariwisata dunia menjadi peluang daerah dalam pengembangan industri. 2. Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro KUKM. 3. Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah lain. 4. Tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri. 5. Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.

Tantangan 1. Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan KUKM. 2. Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga daya saing tetap tinggi. 3. Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.

Isu Strategis Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi. Pengembangan Koperasi dan UMKM di wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti jumlah Koperasi pada tahun 2010 sejumlah 310 unit atau

37


sebesar 14,10 % dari 2.198 Koperasi di DIY, sedangkan di tahun 2011 sebesar 317 atau sebesar 14,36 % dari 2.207 Koperasi. Untuk proyeksi 2011 diperkirakan jumlah Koperasi 341 unit atau sebesar 15,39 % dari 2.215 koperasi di DIY sedangkan untuk proyeksi tahun 2012 sebesar 345 unit atau sebesar 15,51 % dari 2.224 Koperasi di DIY. Ini menunjukkan bahwa Koperasi kabupaten Kulon Progo memiliki kontribusi dalam kerangka pengembangan ekonomi di wilayah DIY sehingga pola pembinaan dan pemberdayaan yang efektif akan memiliki effect yang positif, akan tetapi dalam proses itu ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yaitu antara lain :

Faktor Pendorong : 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup potensial 2) Terdapatnya berbagai lembaga penggiat dan pembina Koperasi dan UMKM baik milik pemerintah maupun swasta 3) Adanya teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM. 4) Sarana dan prasarana fisik untuk pengembangan ekonomi cukup baik 5) Dalam melaksanakan pembangunan Koperasi & UKM dilengkapi dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Faktor Penghambat 1.

Komposisi dan kualifikasi pendidikan aparatur di beberapa strata belum seimbang dan belum sesuai

2.

Pola pembinaan dan pengembangan karier belum jelas dan belum diterapkan analisa jabatan

3.

Sarana dan prasarana perkantoran terbatas

4.

Otonomi daerah mengakibatkan program sektor Koperasi & UKM kurang berjalan secara optimal ditandai dengan tumpang tindihnya kebijakan antar daerah, antar daerah dan pusat

5.

Aspek monitoring dan evaluasi masih perlu ditingkatkan baik kualitas dan kuantitasnya guna meningkatkan kinerja dan transparasi, sehingga menunjang tercapainya

tujuan

rencana stratejik dan terwujudnya good governance. 6.

Keterbatasan kualitas SDM di lingkungan UKM dalam pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran serta akses permodalan

7.

Keterbatasan kemampuan UKM dalam memanfaatkan informasi teknologi sebagai sarana akses pasar yang berkembang pesat.

8.

Lemahnya UKM dalam menjalin kerjasama untuk memperkuat eksistensi dan posisi tawar dengan pihak buyer.

9.

Keterbatasan SDA yang mendukung perkembangan sektor Indagkop dan UKM.

38


3.4. Telaah RTRW dan KLHS Sebagai perencanaan strategis, implementasi strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah mempunyai potensi memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga di dalam RPJMD disusun KLHS , dari sekian banyak Kebijakan, Rencana, maupun Program, dilakukan perumusan ulang sehingga lahirlah KRP yang terkait dengan isu-isu yang telah ditetapkan. Maka Kebijakan, Rencana, Program yang dapat diidentifikasi menimbulkan dampak lingkungan yang dapat ditelaah untuk urusan Koperasi dan UMKM adalah berkaitan dengan Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis pada pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui strategi Pengembangan dan pemberdayaan industri, kebijakan Mengembangkan kegiatan usaha industri dengan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Selanjutnya Pengaruh Kebijakan dan Program ini terhadap isu pembangunan berkelanjutan adalah secara positif berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan yang relatif tinggi, Posisi strategis sebagai pintu gerbang DIY bagian barat dan Peluang investasi dan dukungan potensi SDA, selain itu dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap Kerentanan wilayah terhadap kerusakan lingkungan. Dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan adalah ancaman terjadinya pencemaran

lingkungan.

Tanpa

adanya

rambu-rambu

lingkungan,

dikhawatirkan

pengembangan industri kecil dan menengah tidak memperhatikan pengolahan limbah, penggunaan bahan kimia yang berlebihan, penggunaan bahan baku yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan di dalam RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibuat sistem kota di daerah terlihat dalam konteks wilayah serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara spasial maupun fungsional terdiri dari : -

Kota Hirarki II

Kota Hirarki kedua meliputi: Sleman, Bantul, Wates, Wonosari, Mlati, Ngaglik, Kasihan, Sewon, Banguntapan, Godean, Piyungan, Srandakan, Prambanan. -

Kota Hirarki III

Kota Hirarki Ketiga meliputi: Temon, Nanggulan, Sentolo, Galur, Kretek, Imogiri, Sedayu, Minggir, Moyudan, Gamping, Tempel, Depok, Pakem, Ngeplak, Kalasan, Berbah, Pakem, Ngemplak, Kalasan, Playen, Semanu, Karangmojo, Nglipar, Semin, Rongkop.

39


- Kota Hirarki IV Kota Hirarki Keempat berorientasi ke kota orde ketiga dan umumnya terletak pada jalan kabupaten meliputi : Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak, Bambangliputo, Sanden, Pundong, Jetis, Plered, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen,

Sedangkan rencana pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut, udara, prasarana sumber daya air, energi, telekomunikasi serta prasarana perumahan dan permukiman. Pengembangan jaringan sistem transportasi darat adalah penyesuaian atau peningkatan fungsi dan tingkat pelayanan atau kapasitas jalan dan angkutan di atasnya. Rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat pada jalan arteri primer di Provinsi DIY yaitu: -

Pengembangan jalan yang menghubungkan antara Kota Yogyakarta dan Cilacap melalui Gamping – Sedayu – Sentolo – Wates – Temon Dari lingkar utara ke arah Semarang melalui Sleman dan Tempel

-

Dari lingkar utara selatan Yogyakarta ke arah Purworejo (Bandung) melalui Gamping, Sedayu, Sentolo, Wates dan Temon.

- Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang menghubungkan Temon – wates – Galur – Srandakan – Kretek – Panggung – Bambanglipuro – Purwosari – Paliyan – Tanjungsari Tepus – Girisubo.

Selain itu Rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat pada jalan kolektor primer di Provinsi DIY yaitu: - Dari lingkar utara Yogyakarta ke Kalibawang dan Samigaluh melalui Godean, Moyudan, dan Nanggulan. - Dari lingkar selatan Yogyakarta ke Bantul menuju wates melalui Pandak, Srandakan, Galur, Panjatan.

Untuk transportasi (angkutan) kereta api, arahan pengembangan yang dapat dikemukakan adalah peningkatan pembangunan jalur double track dan parallel dengan jalur yang sudah ada saat ini seperti Pengembangan jalur kereta yang menghubungkan Yogyakarta ke Wates, Yogyakarta ke Surakarta disamping peningkatan kualitas pelayanan. Jalur paralel Yogyakarta – Wates dan Yogyakarta - Surakarta guna mendukung perkembangan urban corridor dan aksesibilits arus ulang – alik pekerja yang tinggal di luar Yogyakarta.

Melihat kondisi alamnya, sampai saat ini rencana pengembangan transportasi laut tidak dikembangkan seperti pelabuhan utama tersier, sehingga pengembangannya diarahkan

40


terbatas pada pembangunan pelabuhan ikan seperti di Sadeng dan Glagah yang merupakan TPI yang melayani pasar ikan di Yogyakarta, Surakarta dan kota – kota sekitarnya. Akan tetapi, akan lebih baik jika dikembangkan pelabuhan utama tersier pada beberapa pelabuhan yang sudah ada, dimana pelabuhan tersebut dapat dikembangkan menjadi pelabuhan utama di Provinisi DIY, tetapi dengan melakukan kajian – kajian kondisi alami terlebih dahulu terutama dengan bantuan teknologi terkini.

Untuk Rencana Pengembangan Sumberdaya Air dan Irigasi Rencana pengembangan irigasi di Provinsi DIY adalah dengan meningkatkan pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian irigasi, khusunya Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak – Oyo – Progo dan sumber air bawah tanah untuk maksud pelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan produktivitas tanah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Luas DAS Opak – Oyo – Progo sampai saat ini adalah 620.459 Ha yang sebagian besar berada di wilayah Provinsi DIY dan sebagian kecil (195.414 Ha) berada di wilayah Jawa Tengah perlu dikendalikan dari gangguan pemanfaatan ruang di sekitar DAS yang akan menimbulkan masalah atau konflik dengan fungsi DAS itu sendiri. Pemanfaatan dan pengembangan DAS ini sebagai penyangga upaya produksi pangan wilayah, penopang kehidupan dan memberi manfaat sebesar-besanya bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun Rencana Pengembangan Prasarana Energi dan Telekomunikasi Adapun rencana pengembangan prasarana Energi dan Telekomunikasi di Provinsi DIY adalah sebagai berikut : a. Berkaitan dengan zona pemusatan kegiatan industri di Kawasan Sentolo, Kulon Progo dan Kawasan Pajangan Bantul maka perlu ditingkatkan kapasitas terpasang listrik bagi kegiatan tersebut. b. Pengembangan alternatif tenaga listrik dari air Waduk Sermo sbesar 0,5 MW dan energi listrik Banyuurip sebesar 51 MW. Selain itu, alternatif pemanfaatan energy listrik yang berasal dari tenaga angin laut kiranya perlu dipertimbangkan.

Sehingga dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM yang disesuaikan dengan zonasi yaitu ; a. Pengembangan sentra-sentra UMKM yaitu antara lain sentra kerajinan di Sentolo yang dikoordinasikan Koperasi “Serba Usaha Lancar”, sentra batik di Lendah yang dikoordinasikan Kopdit “Sambas”, sentra logam di Bendungan, Wates yang dikoordinasikan KSU “Logam Maju” dan sentra makanan olahan di Wates yang dikoordinasikan KSU “Bina Ria”. b. Pengembangan Usaha Koperasi di Wilayah – wilayah yaitu ;

41


-

Wates ; Penataan Pedagang kaki Lima di sekitar Alun-alun Wates dan sekitar Kompleks BPD Wates yang dikelola oleh Koperasi Kerns dan pengembangan UKM Mart oleh KPRI Mekar Dinas Pendidikan.

-

Sentolo, Kokap, Wates, Lendah, Girimulyo : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk gula semut oleh Koperasi serba usaha Jatirogo.

-

Temon ; Dikembangkan UKM Mart oleh KUD Harapan Temon

-

Samigaluh : Pengembangan Minyak Atsiri oleh KSU Tunas Maju Samigaluh

-

Kalibawang : Pengembangan Pasar Modern oleh KUD Sido Tentrem Kalibawang

-

Girimulyo, Samigaluh, Nanggulan dan Kalibawang ; Pengembangan SPBU oleh KUD Sidosubur Samigaluh dan KUD Girikencono Girimulyo.

-

Galur dan Lendah : Pengembangan Gudang Produk UMKM oleh KUD Sedyorahayu Galur dan Kios UMKM oleh KUD Makmur Lendah

-

Panjatan, Temon, Wates : Pengembangan 9 Koperasi Pesisir baru dalam rangka menghadapi mega proyek dan Optimalisasi pabrik es oleh Koperasi LEPPM3 Panjatan.

Faktor Pendorong: -

Komitmen besar Penggiat Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Ekonomi Kerakyatan

-

Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan KUMKM

Faktor Penghambat: -

Dana, sarana dan Prasarana yang terbatas

-

Kualitas SDM yang kurang optimal

-

Pengetahuan tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terbatas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal, menghasilkan penemukenalan sejumlah potensi kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan yang sangat mempengaruhi Dinas Koperasidan UMKM dalam mencapai tugas pokok dan fungsi. Untuk itu dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi sebagai berikut :

42


1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro pure, pro growth dan pro job 2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang lebih terarah, massive dan optimal. 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 4. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional dan eksport. 5. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam menyikapi mega

proyek (pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja). 6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum pusat

maupun propinsi 7. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat 8. Optimalisasi Kembali fungsi Koperasi Unit desa 9. Peningkatan pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) 10. Realisai OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah 11. Regulasi yang kongkrit tentang pembubaran Koperasi di tingkat daerah

Faktor Pendorong: -

Komitmen besar Penggiat Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Ekonomi Kerakyatan

-

Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan KUMKM

Faktor Penghambat: -

Dana, sarana dan Prasarana yang terbatas

-

Kualitas SDM yang kurang optimal

-

Pengetahuan tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terbatas

43


BAB

VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI

4

DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD 4.1.1 Bagan Alur Pikir Gambar 4.3. Bagan Alur Pikir VISI KAB. KULON PROGO VISI RPJMD KULON PROGO

VISI BUPATI KULON PROGO VISI DINAS KOPERASI DAN UMKM

MISI DINAS KOPERASI DAN UMKM

TUJUAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2011 – 2016. Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi Bupati terpilih tahun 2011 –2016 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman taqwa”.

44


Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016 yaitu : A. Visi ”Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan Berdaya Saing menuju Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat” Rumusan Visi mengandung makna sebagai berikut : 1. Terwujudnya adalah adanya hasil kinerja baik dari segi perekonomian masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit yang menunjukkan peningkatan atau perbaikan dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan. 2. Koperasi dan UMKM adalah : Koperasi : Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. UMKM : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 3. Tangguh adalah Koperasi dan UMKM yang mampu bertahan dan bangkit lagi dalam situasi tersulit sekalipun. 4. Berdaya saing dalam arti bahwa Koperasi dan UMKM mampu bersaing atau mampu meningkatkan kualitas kelembagaan dan memproduksi serta memasarkan produkproduk yang mempunyai daya saing kuat, unggul dapat berkompetisi dengan produk dari luar, mampu mengangkat dan menonjolkan keuanggulan dari hasil pembangunan selama ini sehingga lebih baik dari daerah lainnya. 5. Kemandirian adalah kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri. 6. Keadilan adalah hasil pembangunan yang dinikmati seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan dalam hal ini terjadi pemerataan distribusi ekonomi kepada seluruh elemen masyarakat. 7. Kesejahteraan adalah suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak.

45


B. MISI a. Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen koperasi sesuai dengan jatidirinya. b. Mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing global c. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 4.1.2.1 Nilai Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianut dan diyakini bersama di dalam organisasi dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi. Adapun nilai yang dapat berfungsi sebagai landasan dan norma perilaku dari semua stakeholder yang bertugas melaksanakan misi dan merealisasikan visi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 

Kebersamaan



Keterbukaan/Transparan



Kekeluargaan



Kejujuran dan Moralitas



Kedisiplinan



Profesionalitas



Kreatif dan inovatif

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2.1 Tujuan 1. Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat 2. Mendukung perkuatan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing di pasar lokal, nasional maupun internasional 3. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

46


4.2.2 Sasaran 1.Terwujudnya peningkatan kualitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang profesional, terutama para pengelola Koperasi dengan indikator bertambahnya Koperasi aktif dan sehat. 2.Terwujudnya keunggulan komoditas produk berdaya saing tinggi dan produktifitas UMKM berbasis masyarakat . 3.Terwujudnya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam rangka meningkatkan kuantitas Koperasi dan UMKM yang berkualitas

47


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD N TUJUAN O. 1 (2) 1 Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

2

3

INDIKATOR SASARAN (3) (4) Terwujudnya peningkatan kualitas Peningkatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang jumlah Koperasi profesional, terutama para pengelola Koperasi Peningkatan jumlah Koperasi sehat Mendukung perkuatan UMKM dalam Terwujudnya keunggulan komoditas Peningkatan rangka peningkatan daya saing di pasar produk berdaya saing tinggi dan jumlah UMKM lokal, nasional maupun internasional produktifitas UMKM berbasis masyarakat Mengembangkan sinergi dan peran serta Peningkatan Terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam dalam pemberdayaan Koperasi dan Koperasi dan rangka meningkatkan kuantitas Koperasi UMKM. UMKM dengan dan UMKM yang berkualitas lembaga lain SASARAN

Peningkatan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM

48


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) 341 Unit

345

350

361

366

175 Unit

200

255

250

275

106.000 UMKM

107.000

108.000

325 UMKM

350

375

400

425

7M

7,5

8

8,5

9

109.000 110.000

Tabel 4.2 Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

VISI : Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan Berdaya Saing menuju Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat MISI

TUJUAN

SASARAN

a. Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi Terwujudnya peningkatan kualitas Organisasi dan Sumber dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Daya Manusia yang profesional, terutama para pengelola manajemen koperasi sesuai dengan jatidirinya. Koperasi b.

Mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah Mendukung perkuatan UMKM dalam rangka Terwujudnya keunggulan komoditas produk berdaya saing produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing global peningkatan daya saing di pasar lokal, nasional tinggi dan produktifitas UMKM berbasis masyarakat maupun internasional

c.

Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat, Terwujudnya kerjasama yang baik antara pemerintah, pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Pemerintah dan Dunia Usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam rangka meningkatkan Koperasi dan UMKM. kuantitas Koperasi dan UMKM yang berkualitas Menengah

49


4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 4.3.1 Strategi Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang dilakukan adalah: 1. Peningkatan kemampuan aparatur untuk memaksimalkan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya . 2. Peningkatan pembinaan secara efektif dan efisien 3. Peningkatan pelayanan perijinan. 4. Peningkatan capacity building UMKM. 5. Peningkatan Peran serta masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha

4.3.2 Kebijakan 1. Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota, konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek pemeringkatan 2. Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi 3. Membuat regulasi dan kebijakan dalam aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

50


Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Visi

:

Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Berdaya saing menuju Kemandirian, Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat.

Misi 1

:

Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen koperasi sesuai dengan jatidirinya.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan Terwujudnya Peningkatan kualitas Menumbuhkan Koperasi yang dapat kualitas, peran dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan melayani kebutuhan anggota, fungsi Koperasi Organisasi dan Sumber dan pembinaan secara konsisten pada prinsip Koperasi dan dalam memacu Daya Manusia yang efektif dan efisien memenuhi standar aspek pertumbuhan profesional, terutama pemeringkatan ekonomi para pengelola Koperasi masyarakat Misi 2 : Mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing global Tujuan

Sasaran

Strategi

Mendukung perkuatan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing di pasar lokal, nasional maupun internasional

Terwujudnya keunggulan

Peningkatan

komoditas

building UMKM.

produk

capacity

berdaya saing tinggi dan produktifitas

Kebijakan Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi

UMKM

berbasis masyarakat

Misi 3 : Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Terwujudnya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam rangka meningkatkan kuantitas Koperasi dan UMKM yang berkualitas

Peningkatan kemampuan aparatur dan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha.

Membuat regulasi dan kebijakan dalam aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

51


BAB

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2011 – 2016, maka tabel berikut menyajikan matriks program yang disertai pendanaan indikatif mengacu Permendagri No. 54 tahun 2010 yang akan dilaksanakan selama periode 2011 – 2016 . -

Matriks Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Terlampir.

52


53


BAB

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

6

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM ditetapkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ; Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No

Indikator

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011

Target Capaian Setiap Tahun Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

Peningkatan jumlah UMKM

105.322 unit

106.000 unit

107.000 unit

108.000 unit

109.000 unit

110.000 unit

110.000 Unit

2

KUMKM yang melaksanakan kemitraan

300 KUMKM

325 UMKM

350 UMKM

375 UMKM

400 UMKM

425 UMKM

1.875 UMKM

3

Jumlah koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank

150 unit

175 unit

200 unit

225 unit

250 unit

275 unit

275 unit

4

Jumlah Koperasi

336 unit

341 unit

345 unit

350 unit

361 unit

366 unit

366 Unit

5

Peningkatan kuantitas modal KUMKM dan lembaga keuangan non bank

6,5 milyar

7,5 M

8M

8,5 M

8,5 M

9M

40 M

1 1

2

54


Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016

BAB

PENUTUP

7

7.1 PEDOMAN TRANSISI

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2011-2016 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

7.2 KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Sehubungan dengan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1.

Renstra SKPD Kabupaten Kulon Progo memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 20112016.

2.

SKPD Kabupaten Kulon Progo memiliki kewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2016 dengan Rencana Kerja SKPD.

3.

Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen Renstra SKPD Tahun 2011-2016 baik mengenai aspek program dan kegiatan maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan kegiatan serta wilayah prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak

55


berimplikasi terhadap peniadaan program dan kegiatan maupun wilayah non prioritas 4.

Konsepsi deskripsi program dan kegiatan pada dokumen Renstra SKPD tahun 2011-2016 ini tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, akan tetapi lebih kepada logika alur berfikir pentingnya sebuah program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran pembangunan

56


PENDAHULUAN BAB. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents