PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Tuntutan dalam perwujudan good governance yang semakin meningkat berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Hal ini tidak terpisahkan oleh adanya sistem pengendalian dan pengawasan di setiap instansi pemerintah yang secara sistematis terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban secara efektif, efisien dan terkendali. Pencapaian sasaran sesuai dengan upaya untuk mewujudkan suatu iklim pengelolaan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang dapat menjalankan amanah dari rakyat baik dalam melayani maupun menyelenggarakan pemerintahan yang dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah tersebut kepada rakyat. Hal ini dapat mewujudkan transparansi yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah, dan masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan efisiensi nasional, sehingga
auditor
pemerintah
harus
menjaga
dan
senantiasa
meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah pendidikan di bidang akuntansi, karena dengan pendidikan di bidang akuntansi maka seorang auditor dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam kaitannya untuk melaksanakan tugas audit. Inspecção Geral do Estado, República Democrática de Timor Leste (RDTL) berdiri pada Bulan Juni 2000, oleh Pemerintah Transisi
1
PBB di Timor Leste pada waktu masa transisi, dengan tujuan untuk mengawasi, mengontrol dan mengendalikan kegiatan administrasi publik, Pemerintahan Republik Demokratik Timor Leste. Berdasarkan Status Inspecção Geral do Estado RDTL (IGE), mandat Decreto Lei Organic no. 22/2009, untuk memastikan pelaksanaan penuh kegiatan kontrol umum dalam administrasi publik, Pemerintah RDTL memberikan kepada (IGE) dengan kerangka hukum yang tepat, memberikan kekuatan dan kekuasan penuh pada IGE, sebagai Internal Audit di bawah Perdana Mentri Timor Leste, berfungsi sebagai badan Inspeksi dan kegiatan Audit serta transparansi dan rasa tanggungjawab dalam kegiatan keuangan dan manajemen administrasi puklik. Dalam konteks ini Pemerintah Timor Leste membuat keputusan Undang-undang Organik IGE, menegaskan sifatnya kontrol tingkat tinggi dari layanan administrasi publik, diarahkan analisis legallitas dan keteraturan keuangan, sumber anggaran, aset Negara, dan mencari tata kelola yang baik dalam administrasi publik, memastikan bahwa transaksi administrasi dan keuangan Negara di jalankan oleh masingmasing Kementrian serta Organisasi Otonomi dengan transparansi, efisiensi dan efektifitas dan sesuai dengan ketentuan sirkulasi yang berlaku. Auditor internal IGE, adalah badan pengawasan Administrasi Umum, dan misinya adalah pemantauan pengelolaan keuangan, aset Negara, fiskal dan sumber daya material dalam Administrasi Publik. IGE memiliki kemandirian dan otonomi teknis administrasi dan laporan pertanggungjawaban langsung kepada Perdana Menteri. Dan dapat
2
bertindak sebagai inspeksi dan audit dalam organ-organ kedaulatan yang lain, atas permintaan dari Perdana Mentri. Auditor IGE dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintah terhadap undangundang dan peraturan yang berlaku. Di samping itu, auditor juga memeriksa dan menilai sifat ekonomis, efisiensi dan keefektifan dari semua pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan Intern auditor IGE adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan
yang
memadai
bahwa
kegiatan
telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, IGE bertanggung jawab untuk: (a) Secara terus menerus mengembangkan dan
meningkatkan
profesionalisme
auditor,
kualitas
proses
pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku; (b) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan; (c) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya
pengawasan
sehingga
dapat
menyelenggarakan
fungsi
pengawasan intern secara optimal; (d) Melakukan pemantauan tindak
3
lanjut hasil pengawasan; (e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern Perdana Mentri. Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Sehingga auditor dituntut harus memiliki rasa pertanggungjawaban
(akuntabilitas)
dalam
setiap
melaksanakan
pekerjaanya dan memliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan, sehingga akuntabilitas dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Keahlian, auditor mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan tanggungjawab dengan kriteria auditor, ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing dan pendidikan formal yang setara. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Agar auditor tercipta dengan baik, maka auditor harus mempunyai kriteria tertentu yang diperlukan untuk merencanakan audit dan untuk mengidentifikasikan kebutuhan profesional auditor. Auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S1), memiliki kopentensi teknis di bidang auditing, akuntansi dan komunikasi serta mempunyai setifikasi Jabatan Fungsional Auditor
4
(JFA) dan mengikuti pendidikan maupun pelatihan profesional berkelanjutan. Independensi, auditor harus bersikap netral dan tidak bisa menhindari
dari
komplik
kepentingan
dalam
merencanakan,
melaksanakan tugasnya sebagai auditor, bebas dari pendapat atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar auditor tersebut bebas dari pengaruh subjektifitas para pihak yang tekait, sehingga pelaksanaan dan hasil auditnya dapat diselenggarakan secara objektif. Independensi eksternal auditor berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dari sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Sehubungan dengan pernyataan standar umum ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya
bertanggung
jawab
untuk
mempertahankan
independensinya sedemikian rupa. Tujuannya adalah agar pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Independensi
auditor
internal
sangat
dibutuhkan
untuk
menjalankan fungsi pengawasan serta fungsi evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas kerja sistem pengendalian manajemen yang diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat. Auditor internal bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya dalam kondisi apapun, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan, serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak memihak dan dipandang tidak memihak terhadap pihak manapun.
5
Auditor harus bersikap independensi tidak mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Auditor tidak
dibenarkan
memihak
kepentingan
siapapun.
Auditor
berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada lembaga perwakilan dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor. Kecermatan professional, auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa. Auditor dengan tanggung jawab akhir bertanggung jawab atas penetapan tugas dan pelaksanaan supervisi. Kecermatan profesional membutuhkan penerapan perhatian dan keterampilan yang diharapkan dari seorang auditor internal yang berhati-hati (prudent) dan kompeten pada situasi yang sama atau mirip. Oleh karena itu, kecermatan profesional sepadan dengan kompleksitas penugasan yang dilakukan. Auditor internal menjalankan kecermatan profesional dalam penugasan harus waspada terhadap kemungkinan adanya kecurangan (fraud), kesalahan yang disengaja, kesalahan/error dan kelalaian, inefisiensi, pemborosan, ketidakefektifan, dan konflik kepentingan, serta kondisi-kondisi dan kegiatan lain di mana penyimpangan sangat mungkin terjadi. Termasuk juga ketika auditor internal mengidentifikasi pengendalian yang tidak memadai dan merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan kesesuaiannya dengan prosedur dan praktik yang sehat. Kepatuhan pada kode etik, auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari standar audit. Sementara kode etik yang diimplementasi adalah kode etik komisi
6
kepegawaian negeri RDTL Lei No.8/200416 Junho (CFP) dan mengadopsi standar dan kode etik dari Negara lain. Kode etik sangat berperan penting bagi setiap profesi, karena kode etik menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memiliki profesi dalam bertindak dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga pihak-pihak yang memiliki profesi mempunyai etika kerja yang baik dalam melayani publik. Sama halnya dengan profesi audit internal yang memiliki kode etik yang terdiri dari beberapa kriteria diantaranya kompetensi, integritas, indenpendensi dan objektifitas, sikap hati-hati dan kerahasiaan. Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidak beresan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang merugikan kepentingan negara atau orang banyak. Menurut hukum tindakan ini termasuk kejahatan atau kriminal. Oleh sebab itu negara wajib menindak pelaku KKN. Apabila negara membiarkan KKN merajelela, itu sama artinya negara membiarkan rakyat hidup dalam ketidakadilan. Ini berarti negara sedang melakukan pelanggaran Provedoria Dereitu Humanos Justisa (PDHJ).
7
Menurut prespektif hak asasi manusia (PDHJ), tindak KKN berarti melakukan diskriminasi terhadap orang lain untuk menikmati manfaat umum dari suatu pelayanan. Kembali ke kondisi yang gambarkan, itu adalah presepsi umum dari masyarakat yang melihat fenomena kesenjangan sosial yang ada. Namun fenomena ini belum bisa menjadi alasan adanya dugaan KKN. Dugaan KKN harus didasari bukti yang kuat. Tetapi juga kalau instansi yang berwenang seperti IGE ataupun ComiçãoAnti Corupção (CAC) tidak menjalankan tugas dengan baik, maka patut mempertanyakan ketidakmampuannya disebabkan oleh apa. Dan ini bisa menjadi titik awal untuk menelusuri bukti-bukti dugaan KKN. Apabila memiliki bukti-bukti dugaan KKN di negara, maka sesuai peraturan yang berlaku sekarang, setiap warga negara wajib dan berhak untuk melaporkan ke instansi yang berwenang yaitu Lembaga Kejaksaan (Procurador). Karena berdasarkan Regulamen No. 1/1999, maka Undang-Undang Indonesia No. 3/71, berlaku di negara Timor Leste selagi kita belum mempunyai undang-undang baru sebagai penggantinya. Fenomena di masyarakat yang mengambarkan akuntabilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain; tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran, pengukuran kinerja instansi pemerintah lebih menekankan kepada kemampuan instansi pemerintah dalam menyerap anggaran, pengawasan fungsional belum efektif karena belum dilaksanakan secara profesional. Namun tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintah yang bersih serta tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik merupakan kecenderungan yang semaking nyata dari hari ke hari.
8
Sektor pemerintahan diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis. Sebagai acuan penelitian terdahulu dalam mengungkap kualitas auditor hasil penelitian dari Ashari (2011), Hasil penelitian ini menunjukkan keahlian, independensi dan etika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Secara parsial keahlian dan independensi secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, namun tidak untuk etika dimana tidak signifikan terhadap kualitas auditor. Pengaruh terbesar terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah keahlian. Hasil
penelitian
Lubis
(2009)
menunjukkan
keahlian,
independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas auditor, tetapi yang memiliki
pengaruh
terbesar
terhadap
kualitas
auditor
adalah
independensi. Penelitian ini mengadopsi dari peneliti Lubis (2009), Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik terhadap Kualitas Auditor pada Inpektorat Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian penelitian ini akan dilakukan tindaklanjuti pada Inspecção Geral do Estado, República Democrática de Timor Leste (RDTL). Untuk mengetahui sejauh mana kualitas auditor yang
9
bekerja di IGE, RDTL. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul: Pengaruh Keahlian, Independensi, kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada kode Etik terhadap Kualitas Auditor pada Inspecção Geral do Estado, República Democrática de Timor Leste (RDTL). 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah Keahlian berpengaruh terhadap kualitas auditor? 2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor? 3. Apakah Kecermatan profesional berpengaruh terhadap terhadap kualitas auditor? 4. Apakah Kepatuhan pada kode etik berpengaruh terhadap kualitas auditor? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh keahlian, indenpendensi, kecermatan profesional, dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas auditor pada Inspecção Geral do Estado RDTL. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1. Bagi
peneliti,
diharapkan
dapat
menambah
pengalaman,
pemahaman, kemampuan intelektual tentang pengaruh keahlian, indenpendensi, kecermatan profesional, kepatuhan pada kode etik terhadap tingkat kualitas auditor.
10
2. Bagi Inspecção Geral do Estado RDTL, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kualiatas auditor, pelatihan, tuntutan kecakapan profesional yang dibutuhkan yang dapat meningkat kualitas auditor Inspecção Geral do Estado RDTL, di masa akan datang. 3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.
11
