BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good governance di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan pemerintah (bad governance) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001). Good governance didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo 2005). Salah satu unit yang melakukan audit/ pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat daerah yang merupakan objek penelitian. Menurut Falah (2005) inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Menurut Boynton (2001) fungsi auditor internal adalah untuk membantu
1
manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Kondisi
saat
ini,
masih
ada
daerah
dalam
penyelenggaraan
pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya. Hal ini dapat dilihat pada fenomena Pemkab Karo dimana struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Karo yang terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu (Irban), dan kelompok jabatan fungsional. Namun demikian, saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi karena
2
masih minimnya jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Karo yang hanya berjumlah 32 orang. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman. Hal ini terlihat dari beberapa aparat inspektorat yang tidak mempunyai kemampuan dasar dalam hal pemeriksaan mengingat jurusan yang ditempuh saat menampuh pendidikan tidak memperoleh kemampuan mengenai hal tersebut. Dan saat penggantian pejabat struktural pihak penentu kewajiban (Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti ) saat itu berada tengah situasi politik di Kabupaten Karo yang makin memanas, terkait dengan pemakzulan dirinya yang seharusnya tidak melakukan pelantikan para pejabat struktural di lingkungan Pemkab Karo. Faktanya, walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung mengenai pemakzulan Bupati Karo sebagaimana diusulkan DPRD Karo, pelantikan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemkab Karo tetap saja berlangsung. (17/05/2014, harianandalas.com). Hal ini akan berpengaruh kepada aparat inspektorat yang akan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya. Kurang maksimalnya kinerja aparat inspektorat dapat dilihat dari fenomena yang banyak terjadi di Kabupaten Karo khususnya temuan BPK yaitu penyelewengan dana dalam pembangunan jalan dari kecamatan Kabanjahe sampai dengan Desa Tiga Binanga (22/10/2014, harianandalas.com), maupun korupsi pengadaan alat SIAK (29/01/2014, http:/infokorupsi.com), penyelewengan dana pembangunan kantor pajak Kabanjahe (10/03/2011, http:/infokorupsi.com),
3
ataupun dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSU Kabanjahe (15/09/2014, http:/infokorupsi.com). Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kualitas audit aparat inspektorat Kabupaten Karo masih relatif rendah karena menurut UU No. 15/2004 dan UU No.15/2006, BPK adalah institusi yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan keuangan daerah. Sementara di daerah (pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota) dibentuk sebuah SKPD yang berfungsi sebagai pengawas intern pemerintah (disebut Bawasda atau inspektorat), yang bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah (daerah) dan oleh karenanya, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah
(daerah)
wajib
disampaikan
kepada
BPK.
(16/07/2008,
syukriy.wordpress.com). Tentu saja hal ini merupakan tantangan nyata dan tak dapat dipungkiri bahwa hal yang sama juga mungkin atau bahkan dapat terjadi di daerah lain di Indonesia hanya karena faktor momentum waktu dan kesempatan. Target yang ingin dicapai dari kinerja badan ini juga masih bertolak belakang dan masih belum mencapai tujuan yang diinginkan, kenyataan bahwa masih banyak terdapat berbagai bentuk penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bukti yang riil masih kurangnya pembinaan dan pengawasan, baik yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan maupun yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung. Sehingga menarik untuk dikaji mengapa kinerja Inpektorat di Kabupaten Karo belum mencapai target yang diinginkan Taufan Tarigan, (2010).
4
Kualitas audit menurut De Angelo yang dikutip Alim dkk. (2007) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai kualitas audit seperti Alim,dkk (2007) dimana hasil penelitiannya menyatakan kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, interaksi antara kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Demikian juga dengan beberapa penelitian lainnya yaitu Rahman (2009) menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi juga mempengaruhi kualitas audit secara signifikan, dimana variabel independen yang ditambahkan yaitu due professional care juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian Muliani dan Bawono (2010) menyatakan hasil penelitiannya independensi, pengalaman, due professional care, akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi merupakan variabel paling dominan, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Dari hasil
penelitian diatas maka saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit , yaitu kompetensi, independensi, due professional care, akuntabilitas, dan fraud risk assessment. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi variabel-variabel independen penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk dianalisa pengaruhnya terhadap peningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan
5
pada auditor intern pemerintah. Penelitian mengenai kualitas audit penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Tidak mudah menjaga independensi, akuntablitas, serta fraud risk assessment. Kompetensi dan due professional care yang melekat pada auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana auditor pemerintah dapat konsisten menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya. Didorong juga dari hasil - hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit khususnya Inspektorat mendorong penulis untuk meneliti kembali variabel dari penelitian terdahulu. Terkait dengan banyak topik yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Taufiq Effendi (2010). Penelitian kali ini ada beberapa kesamaan, diantaranya bahwa penelitian saat ini menggunakan sebagian variabel yang sama pada peneliti sebelumnya variabel yaitu kompetensi dan independensi serta objek penelitian yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota Jadi, dengan pertimbangan di atas, perlu untuk diketahui “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Due Professional Care, Akuntabilitas, dan Fraud Risk Assessment Aparat Inspektorat terhadap Kualitas Audit dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Karo.”
6
1.2. Rumusan Masalah Penelitian ini meneliti faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kabupaten Karo. Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah kompetensi, independensi, due professional care, akuntabilitas, dan fraud risk assessment
aparat Inspektorat berpengaruh secara parsial dan simultan
terhadap kualitas audit dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Karo? 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, due professional care, akuntabilitas, dan fraud risk assessment aparat Inspektorat apakah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Karo. 1.3.2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas audit inspektorat. b. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan inspektorat dalam pengawasan
7
keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan good governance, sehingga
inspektorat
diharapkan
dapat
membuat
program
yang
berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya. c. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.
8
