BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Meningkatnya tuntutan masyarakat atas terwujudnya good governance di Indonesia berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan internal pemerintah yang dilaksanakan oleh APIP merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pada umumnya pelaksanaan pengawasan intern pemerintah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan atau audit. Peran auditor internal saat ini tidak cukup dengan menilai kepatuhan terhadap peraturan, fokus pada penyimpangan, dan berorientasi pada kegiatan pemeriksaan.
1
Auditor internal diharapkan dapat berperan lebih luas, terutama dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan nilai tambah berupa peningkatan kinerja secara umum. Secara khusus diwujudkan dalam bentuk aktivitas konsultasi, monitoring, evaluasi, penilaian atas manajemen risiko dan aktivitas pengendalian intern. Saat ini telah terjadi pergeseran praktik audit kepatuhan yang berfokus pada penyimpangan terhadap peraturan menjadi kegiatan konsultatif dengan memposisikan pihak yang diperiksa sebagai mitra dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (Nitisemito, 2015). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten/Kota Jambi baik yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih ditemukan temuan pemeriksaan berupa masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, masalah kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan masalah pada pengelolaan aset daerah seperti pencatatan aset tetap pada Neraca yang tidak dapat ditelusuri rinciannya pada Laporan Barang Milik Daerah (LBMD), aset tetap yang tidak diinventarisasi dan tidak dicatat di Neraca. Temuan pemeriksaan yang ditemukan oleh BPK mengindikasikan bahwa reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh APIP sebelum diserahkan kepada BPK belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagaimana yang diharapkan (Sutikno, 2015). Rosnidah dkk (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Dampak Motivasi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah menemukan bahwa kualitas audit yang dilakukan APIP
2
relatif kurang baik karena terdapat temuan pemeriksaan yang terdeteksi oleh BPK sebagai auditor eksternal daripada oleh APIP sebagai auditor internal. Menurut Simatauw (2014), rendahnya kapabilitas APIP disebabkan oleh beberapa hal antara lain belum diterapkannya independensi dan objektivitas APIP, lemahnya manajemen APIP, kurangnya kebutuhan formasi auditor, kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan masih belum diterapkannya pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit dan kode etik. Pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar merupakan hal penting karena standar audit merupakan acuan bagi auditor dalam melaksanakan, menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit sebagai ukuran mutu minimal auditor dalam melaksanakan audit sebagai dasar keberhasilan pekerjaan audit. Inspektorat Kabupaten Merangin merupakan salah satu pengawas intern pemerintah yang berperan serta dalam tercapainya kepemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Menurut Nitisemito (2015) hal tersebut hanya dapat terwujud jika didukung dengan adanya standar mutu yang sesuai dengan mandat penugasan, sehingga akan dihasilkan hasil pemeriksaan yang standar atau siapapun yang melaksanakan audit akan memberikan hasil pemeriksaan yang sama. Standar mutu merupakan hal yang penting dalam meminimalisir penyimpangan selama proses audit (Andayani, 2009). Sementara menurut Warella dkk (2009) pengendalian mutu audit APIP diperlukan antara lain disebabkan karena: (1) Pengawasan intern yang dilakukan tidak efektif dan efisien; (2) Pelaksanaan audit tidak transparan; (3) Kualitas dan integritas auditor kurang memadai; (4) Pelaksanaan audit kurang terjamin mutunya
3
sehingga diragukan pencapaian tujuan dari audit sehingga dapat menjadi jaminan bagi pengguna manfaat pelaksanaan audit (quality assurance) (dalam Sadono, 2010). Suatu pengendalian mutu (quality control) pelaksanaan audit diperlukan untuk memastikan dan memberikan jaminan (quality assurance) bahwa audit yang dilaksanakan APIP telah memenuhi standar audit dan kode etik APIP. Pengendalian mutu tersebut merupakan prosedur dan reviu pengendalian yang meliputi kebijakan, prosedur, dan program pengendalian sesuai dengan standar audit APIP. Unsur pengendalian mutu mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit (PKMA) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). PKMA APIP wajib digunakan sebagai acuan APIP dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit APIP sehingga hasil audit dapat diyakini keakuratan dan validitasnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Kabupaten Merangin dengan judul: “Analisis Pengendalian Mutu Audit Pada Inspektorat Kabupaten Merangin, Jambi”.
1.2 Rumusan Masalah Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit dan merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Standar audit diperlukan guna menjaga mutu audit agar auditor tetap mendapat kepercayaan dari
4
masyarakat (BPKP, 2014). Sementara pengendalian mutu diperlukan untuk memastikan dan memberikan jaminan (quality assurance) bahwa audit yang dilaksanakan APIP telah memenuhi standar audit. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Permenpan dan RB Nomor 19 Tahun 2009 menerbitkan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (PKMA APIP) sebagai prosedur pengendalian yang wajib digunakan sebagai acuan oleh APIP dalam melaksanakan tugasnya. Pengendalian dari tahap perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan, hingga evaluasi tindak lanjut hasil audit diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan oleh APIP telah sesuai Standar dan Kode Etik APIP sehingga hasil audit APIP dapat diyakini validitasnya. Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis pengendalian mutu audit pada Inspektorat Kabupaten Merangin dengan mengacu pada delapan unsur pengendalian mutu yang terdapat pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (PKMA APIP).
1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengendalian mutu audit pada Inspektorat Kabupaten Merangin?
5
2. Bagaimanakah strategi untuk meningkatkan penerapan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Kabupaten Merangin?
1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis penerapan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Kabupaten Merangin. 2. Menganalisis strategi untuk meningkatkan penerapan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Kabupaten Merangin.
1.5 Motivasi Penelitian Pengendalian mutu diperlukan untuk memastikan dan memberikan jaminan (quality assurance) bahwa audit yang dilaksanakan APIP telah memenuhi standar audit. Sedangkan standar merupakan kriteria atau ukuran mutu kinerja yang harus dicapai, sehingga diharapkan siapapun yang melaksanakan audit dengan mengacu pada standar akan memberikan hasil audit yang sama. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (PKMA APIP) sebagai prosedur pengendalian yang wajib digunakan sebagai acuan oleh APIP untuk memastikan bahwa audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan Standar Audit dan Kode Etik APIP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan analisis terkait pengendalian mutu salah satu APIP di Indonesia yakni Inspektorat Kabupaten Merangin dengan menggunakan unsur-unsur
6
pengendalian mutu yang mengacu pada PKMA APIP. Motivasi peneliti dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengendalian mutu audit dan memberikan gambaran pelaksanaan pengendalian mutu audit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Merangin yang selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi terkait prosedur pengawasan yang belum sesuai dengan PKMA APIP. Pelaksanaan pengendalian mutu audit yang sesuai dengan PKMA APIP diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Merangin.
1.6 Kontribusi Penelitian Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Bagi Inspektorat Kabupaten Merangin Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan pengendalian mutu audit sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan langkah-langkah dalam rangka mengefektifkan pengendalian mutu audit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Merangin. 2. Bagi Akademik Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan literatur dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.
7
1.7
Prosedur Penelitian Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan seperti
dalam tabel berikut: Tabel 1.1 Prosedur Penelitian Prosedur
Tahapan Penentuan Topik Penelitian
Membaca dan mempelajari PKMA APIP kemudian melihat fenomena yang terjadi pada objek penelitian.
Pengumpulan Data
Temuan dan Pembahasan
Sugiyono (2014): Data Primer 1. Menentukan narasumber 2. Menyusun pertanyaan wawancara 3. Wawancara kepada narasumber Data Sekunder Mengumpulkan dokumen dan peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian Miles & Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014): Data Primer 1. Reduksi data 2. Penyajian data 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi Sugiyono (2014) Uji Kredibilitas: 1. Triangulasi 2. Member check 1. Menginterpretasikan 2. Menjelaskan hasil temuan
Simpulan dan Rekomendasi
1. Membuat simpulan 2. Memberikan rekomendasi
Analisis Data
Pengujian Data
(Sumber: Nitisemito, 2015. Diolah)
8
Output 1. Latar belakang masalah 2. Rumusan masalah 3. Pertanyaan penelitian 4. Kontribusi penelitian 1. Pedoman wawancara 2. Data teks (rekaman wawancara, catatan lapangan) 3. Dokumen pendukung
Reviu dan Tabel
Reviu dan Tabel Reviu
1. Simpulan hasil penelitian 2. Rekomendasi bagi objek penelitian
1.8
Sistematika Penulisan Secara garis besar penelitian ini dibagi ke dalam 7 Bab, dengan sistematika
penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, proses penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi literatur dalam penelitian. Meliputi teori dan konsep audit, standar audit, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dan Pedoman Kendali Mutu Audit. BAB III : LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL OBJEK PENELITIAN Bab ini menjelaskan secara deskriptif hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Antara lain visi dan misi, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Merangin. BAB IV : RANCANGAN PENELITIAN Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, antara lain jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang akan dilakukan. BAB V : PEMAPARAN TEMUAN
9
Bab ini memaparkan hasil temuan di lapangan yang dapat dirumuskan untuk menjawab tujuan penelitian. BAB VI : ANALISIS DAN DISKUSI HASIL PENELITIAN Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis kendali mutu audit di Inspektorat Kabupaten Merangin serta strategi yang harus dilakukan untuk mengefektifkan penerapan kendali mutu audit pada objek penelitian. BAB VII : SIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini menyajikan simpulan, keterbatasan dan rekomendasi hasil penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.
10
