Bab I Pendahuluan. Terwujudnya good governance dalam praktik-praktik pemerintahaan dan

Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG Terwujudnya good governance dalam praktik-praktik pemerintahaan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Stratejik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja ynag merupakan kontrak kerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya. Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014

RL/1

tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. 2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014

RL/2

c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya; e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum); g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penyuluhan Hukum, memberikan

pertimbangan

hukum

agama,

pelayanan

riset/penelitian,

pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

C. STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki Struktur Organisasi yaitu tersaji pada Bagan 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014

RL/3

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM TINGGI PANITERA/SEKRETARIS WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA HUKUM

PANITERA MUDA BANDING

WAKIL SEKRETARIS

KASUBAG KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN : PANITERA PENGGANTI


RL/4

Dalam melaksanakan kegiatan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada awal tahun 2014 didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 49 orang. Sedangkan komposisi pegawai per-31 Desember 2014 mengalami perubahan menjadi 50 orang sebagaimana tersaji pada Tabel 1 Tabel 1 Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2013 dan 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

No

Uraian

2013

2014

1

Ketua

1

1

2

Wakil Ketua

1

1

3

Hakim Tinggi

17

18

4

Panitera/Sekretaris

1

1

5

Wakil Panitera

1

1

6

Wakil Sekretaris

1

1

7

Panitera Muda Banding

1

1

8

Panitera Muda Hukum

1

1

9

Kasub Bag.Keuangan

1

1

10

Kasub Bag.Umum

1

1

11

Kasub Bag. Kepegawian

1

1

12

Panitera Pengganti

5

5

13

Staf

17

17

49

50

Jumlah

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya LAKIP ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance result) dalam tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014

RL/5

2014 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (perpormance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Alur pikir penyajian LAKIP Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat diilustrasikan dalam Bagan 2 Bagan 2 Alur Pikir Penyajian LAKIP Referensi Bab

PENDAHULUAN

Bab I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

PENUTUP

Bab IV


RL/6

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2010-2014 dijiwai oleh semangat dan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi dan misi dijabarkan dalam tujuan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Renstra Tahun 20102014 telah sejalan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.


RL/7

VISI

MISI 1. Menjaga kemandirian Peradilan Agama di lingkungan PTA Samarinda; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Propinsi Kaltim; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di lingkungan PTA Samarinda 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan PTA Samarinda

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

TUJUAN 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan penyelesaian perkara; Peningkatan tertib administrasi perkara; Peningkatan kualitas sumber daya manusia; Peningkatan kualitas pengawasan; Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).


RL/8

1. Pernyataan Visi Visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya dalam melaksanakan aktivitas.

2. Pernyataan Misi a. Misi pertama “Menjaga Kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda”, maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.


RL/9

Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain

kemandirian

mengandung

aspek

institusional, kemandirian

kemandirian

hakim

untuk

badan

peradilan

memutus

juga

(kemandirian

individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang. b. Misi kedua, “Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Propinsi Kalimantan Timur”, maksudnya adalah tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.


RL/10

c. Misi ketiga, “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda”, maksudnya kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). d. Misi keempat, “Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda”, maksudnya kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014

RL/11

personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Guna melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, adapun tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat dilihat pada Tabel 2 Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No 1

2

3

4

5

Tujuan dan Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan Peningkatan Tertib Administrasi Perkara a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia a. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat b. Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial Peningkatan Kualitas Pengawasan a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice) Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan


RL/12

4. Indikator Kinerja Utama Penetapan indikator dilakukan dengan pertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dari indikator keluaran. Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah. Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat dilihat pada Table 3 Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Indikator Kinerja No

Kinerja Utama

Penjelasan Utama

1

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang di minutasi dengan jumlah perkara yang di register

b. Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara yang di minutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai, mengacu pada Pola Bindalmin dan SOP Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding Perbandingan antara berkas perkara yang diterima pengadilan tingkat banding dengan berkas perkara yang didistribusikan Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

2

Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis

3

Peningkatan Kualitas SDM

a. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat


RL/13

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial

4

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

5

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.

5. Program dan Kegiatan Implementasi penjabaran Rencana Stratejik dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja

Utama

(outcome)

beserta

targetnya.

Indikator

kinerja

outcome

diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja output.


RL/14

Program Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 sebagai penjabaran dari tujuan stratejik sebagai berikut : a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung; c.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Dengan Penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat lebih terarah dan terdapat tolak ukur bagi manajemen untuk memastikan bawha pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Penetapan Kinerja Tahun 2014 juga merupakan komitmen seluruh unsur Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik Tahun 2014 di atas, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan target untuk masingmasing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) Tahun 2014 sebagaimana tersaji pada Tabel 4.


RL/15

Tabel 4 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No 1

2

3

4

5

Sasaran Strategis Peningkatan perkara

penyelesaian

Peningkatan tertib administrasi perkara


Peningkatan pengawasan

kualitas


Indikator Kinerja

Target

a. Prosentase perkara yang diselesaikan; b. Prosentase sisa pekara yang belum diselesaikan; a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang sampaikan secara lengkap; b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis; a. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat; b. Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial; a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti; b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti; Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan


100% 6% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RL/16

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Drs.M.Darman Rasyid, S.H., M.H.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Drs.H.M.Yamin Awie, S.H., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan percapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua PTA Samarinda,

Samarinda, 14 Februari 2015 Panitera/Sekretaris PTA Samarinda

Drs.H.M.Yamin Awie, S.H., M.H.

Drs.M.Darman Rasyid, S.H., M.H.


RL/17

Bab III Akuntabilitas Kinerja A.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Adapun Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersaji pada Tabel 5: Tabel 5 Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

1

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase sisa pekara yang belum diselesaikan

100%

100%

100%

6%

0%

100%

a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang sampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

3

Peningkatan administrasi

tertib perkara



RL/18

4

5

B.

Peningkatan pengawasan

kualitas


b. Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU selain IKU dominan yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya sasaran Renstra Tahun 2015. Analisis tentang lima sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran strategis I yaitu “Peningkatan Penyelesaian Perkara” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 dan capaian kinerja dapat tersaji pada Tabel 6


RL/19

Tabel 6 Peningkatan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja Prosentase perkara diselesaikan Prosentase sisa pekara belum diselesaikan

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Capaian 2013 (%) 2012 (%)

yang

100%

100%

100%

91,31%

70%

yang

6%

0%

100%

8,69%

100%

Analisis kedua Indikator Kinerja dari Sasaran 1 ini sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Prosentase Perkara Yang Diselesaikan; Tabel 7 Indikator 1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Prosentase perkara diselesaikan

yang

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

100%

100%

Capaian 2013 (%) 2012 (%) 91,31%

70%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara ynag masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan. Adapun pencapaian prosentasenya tersaji pada Tabel 8 sebagai berikut :


RL/20

Tabel 8 Keadaan Perkara Banding Tahun 2012 s.d. 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Data Perkara Tahun 2012

Jumlah

Sisa perkara tahun 2011 Perkara masuk tahun 2012 Jumlah perkara Perkara yang sudah Diputus Perkara yang sudah diminutasi Perkara belum diminutasi Sisa akhir Data Perkara Tahun 2013

5 perkara 55 perkara 60 perkara 49 perkara 49 perkara 0 perkara 11 perkara Jumlah

Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah perkara Perkara Yang Sudah Diputus Perkara yang sudah diminutasi Perkara belum diminutasi Sisa akhir Data Perkara Tahun 2014

11 perkara 35 perkara 46 perkara 42 perkara 42 perkara 0 perkara 4 perkara Jumlah

Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah perkara Perkara Yang Sudah Diputus Perkara yang sudah diminutasi Perkara belum diminutasi Sisa akhir

4 perkara 62 perkara 66 perkara 66 perkara 66 perkara 0 perkara 0 perkara

Realisasi

Target

Capaian %

49 perkara

70 perkara

70

Realisasi

Target

Capaian %

91,31 %

85%

91,31

Realisasi

Target

Capaian %

100%

100%

100

Grafik 1 Capaian Prosentase Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2012-2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda


RL/21

Pada tahun 2014 capaian prosentase perkara banding yang diselesaikan sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi prosentase perkara banding yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi prosentase penyelesaian perkara banding sebesar 100% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara banding sudah selesai minutasi pada tahun 2014 sebesar 66 perkara dengan seluruh jumlah perkara banding tahun 2014 sebesar 66 perkara. Maka untuk tahun 2014 Prosentasen perkara yang diselesaikan telah mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah berusaha meningkatkan kinerja tahun 2014 dalam penyelesaian perkara.

2. Indikator Kinerja Prosentase Sisa Perkara Yang Belum Selesai; Tabel 9 Indikator 2 Sasaran 1 Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Prosentase sisa pekara yang belum diselesaikan

6%

0%

100%

Capaian 2013 (%) 2012 (%) 8,69%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase sisa pekara yang belum selesai adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. Adapun pencapaian prosentasenya tersaji pada Tabel 10 sebagai berikut :


RL/22

Tabel 10 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2012 s.d. 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Realisasi

Target

Capaian %

11 perkara (110%)

10 perkara

100

Jumlah

Realisasi

Target

Capaian %

Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 yang selesai diminutasi Perkara tahun 2013 yang selesai diminutasi Sisa akhir Data Perkara Tahun 2014

11 perkara 35 perkara 11 perkara 31 perkara 3 perkara Jumlah

95,6% Realisasi

5% Target

Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang selesai diminutasi Perkara tahun 2014 yang selesai diminutasi Sisa akhir

4 perkara 62 perkara 4 perkara 60 perkara 0 perkara

0%

6%

Data Perkara Tahun 2012 Sisa perkara tahun 2011 Perkara masuk tahun 2012 Sisa perkara tahun 2011 yang selesai diminutasi Perkara tahun 2012 yang selesai diminutasi Sisa akhir Data Perkara Tahun 2013

Jumlah 5 perkara 55 perkara 5 perkara 44 perkara 11 perkara

100 Capaian %

100

Grafik 2 Capaian Prosentase Perkara Yang Belum Diselesaikan Tahun 2012-2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda


RL/23

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase sisa pekara yang belum selesai adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. Untuk Indikator jumlah sisa tahun 2014 sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2014 sebanyak 66 perkara. Pada tahun 2014 perkara yang diputus berjumlah 66 perkara sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2014 atau sebesar 0%. Maka untuk tahun 2014 Prosentasen perkara yang belum diselesaikan telah mencapai target 0%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah berusaha meningkatkan kinerja tahun 2014 dalam penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis 2 : PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Sasaran strategis 2 yaitu “Peningkatan Tertib Administrasi Perkara” diindikasikan oleh dua IKU Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 dan capaian kinerja dapat tersaji pada Tabel 11 Tabel 11 Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 2014 2014 2014 Prosentase berkas yang diajukan banding yang sampaikan secara lengkap Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Capaian 2013 (%) 2012 (%)

100%

100%

100%

95%

69%

100%

100%

100%

100%

70%


RL/24

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Tertib Administrasi Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1. Indikator Kinerja Prosentase Berkas Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap; Tabel 12 Indokator 1 Sasaran 2 Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Prosentase berkas yang diajukan banding yang sampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

Capaian 2013 (%) 2012 (%) 95%

100%

Ukuran realisasi indikator prosentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara prosentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan. Adapun pencapaian prosentasenya tersaji pada Tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13 Berkas Yang Disampaikan Secara Lengkap Tahun 2012 s.d. 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Data Perkara Tahun 2012 Jumlah berkas perkara yang didaftar Jumlah berkas yang lengkap Jumlah berkas yang dikembalikan ke PA pengaju Data Perkara Tahun 2013 Jumlah berkas perkara yang didaftar Jumlah berkas yang lengkap Jumlah berkas yang dikembalikan ke PA pengaju Data Perkara Tahun 2014 Jumlah berkas perkara yang didaftar Jumlah berkas yang lengkap Jumlah berkas yang dikembalikan ke PA pengaju

Jumlah 55 berkas 55 berkas 0 berkas Jumlah 35 berkas 33 berkas 2 berkas Jumlah 62 berkas 62 berkas 0 berkas

Realisasi

Target

Capaian %

100%

100%

100

Realisasi

Target

Capaian %

95%

100%

95%

Realisasi

Target

Capaian %

100%

100%

100%


RL/25

Grafik 3 Capaian Prosentase Berkas Perkara Yang Disampaikan Secara Lengkap Tahun 2012-2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Indikator prosentase berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara lengkap tahun 2014 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Capaian tersebut diperoleh karena berkas perkara yang sisa tahun 2013 dan masuk pada tahun 2014 yaitu 62 berkas perkara, seluruhnya telah diajukan banding dan disampaikan secara lengkap. Hal ini menunjukan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama selama ini telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Agama yang mengirim berkas tersebut dan hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding.


RL/26

2. Indokator Kinerja Prosentase Berkas Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis; Tabel 14 Indikator 2 Sasaran 2 Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

Capaian 2013 (%) 2012 (%) 100%

69%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan. Adapun pencapaian prosentasenya tersaji pada Tabel 15 sebagai berikut :

Tabel 15 Berkas Perkara Yang Diregister dan Telah Didistribusikan ke Majelis Tahun 2012 s.d. 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Data Perkara Tahun 2012

Jumlah

Realisasi

Target

Capaian %

Jumlah berkas perkara yang didaftar

55 berkas

Jumlah berkas yang didistribusikan ke majelis

55 berkas

80 pkr

55 pkr

69%

Jumlah

Realisasi

Target

Capaian %

Data Perkara Tahun 2013 Jumlah berkas perkara yang didaftar

33 berkas


33 berkas

100%

100%

100%

Jumlah

Realisasi

Target

Capaian %

100%

100%

100%

Data Perkara Tahun 2014 Jumlah berkas perkara yang didaftar

62 berkas


62 berkas


RL/27

Grafik 4 Capaian Prosentase Berkas Perkara Yang Diregister dan Telah Didistribusikan ke Majelis Tahun 2012-2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Indikator kinerja prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2014 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2014 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.


RL/28

Sasaran Strategis 3 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran strategis 3 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 dan capaian kinerja dapat tersaji pada Tabel 16 Tabel 16 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Capaian 2013 (%) 2012 (%)

Prosentase pegawai yang mengikuti diklat Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1.

Indikator Kinerja Prosentase Pegawai Yang Mengikuti Diklat; Tabel 17 Indikator 1 Sasaran 3 Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Prosentase pegawai yang mengikuti diklat

100%

100%

100%

Capaian 2013 (%) 2012 (%) 100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja indikator prosentase pegawai yang mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat dengan jumlah penyelenggaraan diklat.


RL/29

Indikator kinerja prosentase pegawai yang mengikuti diklat tahun 2014 ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%, dengan data sebagai berikut : a. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Perkara Ekonomi Syari’ah

di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Litbang Kumdil Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 20 s/d. 26 April 2014, bertempat Kampus Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung Bogor Jawa Barat, yang diikuti oleh Drs.Mohammad Taufiq MH (Hakim Tinggi); b. Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tinggi

Pengawasan Seluruh Indonesia Gelombang I, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 19 s/d. 24 Oktober 2014, bertempat Pusdiklat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh Drs.H. Muhammad Darin, SH, M.S.I. (Hakim Tinggi). c. Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tinggi

Pengawasan Seluruh Indonesia Gelombang II, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 27 Oktober s/d. 1 Nopember 2014, bertempat Pusdiklat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh Drs.H. Amar Komaruddin, SH. (Hakim Tinggi); d. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Angkatan III, IV dan V

Mahkamah Agung RI,

yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 9 s/d. 26 Maret 2014, bertempat di Kampus Badan


RL/30

Litbang Kumdil, Mega Mendung, Bogor Jawa Barat, diikuti oleh Aufa Fitria, SH., (Staf Keuangan). e. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris/Wakil Sekretaris Pengadilan

Tingkat Banding Angkatan II Tahun Anggaran 2014, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 s/d. 25 Juni 2014, bertempat di Kampus Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, dan diikuti oleh H.Murtaji, SE, SH., MH, (Wakil Sekretaris). f.

Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Angkatan III (LAKIP), yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 s/d. 31 Oktober 2014, bertempat di Pusdiklat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh H. Murtaji, SE, SH., MH. (Wakil Sekretaris).

2.

Indikator Kinerja Prosentase Pegawai Yang Lulus Diklat Yudisial dan Non Yudisial; Tabel 17 Indikator 2 Sasaran 3 Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial

100%

100%

100%

Capaian 2013 (%) 2012 (%) 95%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja indikator prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat.


RL/31

Presentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial belum mencapai 100% karena rata-rata peserta yang lulus diklat beberapa diklat yang diselenggarakan adalah sebesar 100%. dengan data sebagai berikut : Pendidikan dan Pelatihan Yudisial : a. Pengadilan Tinggi Agama mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Perkara Ekonomi Syari’ah di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Litbang Kumdil Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 20 s/d. 26 April 2014, bertempat Kampus Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung Bogor Jawa Barat, yang diikuti oleh Drs.Mohammad Taufiq MH (Hakim Tinggi) dan dinyatakan lulus; b. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tinggi Pengawasan Seluruh Indonesia Gelombang I, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 19 s/d. 24 Oktober 2014, bertempat Pusdiklat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh Drs.H. Muhammad Darin, SH, M.S.I. (Hakim Tinggi) dan dinyatakan lulus. c. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tinggi Pengawasan Seluruh Indonesia Gelombang II, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 27 Oktober s/d. 1 Nopember 2014, bertempat Pusdiklat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh Drs.H. Amar Komaruddin, SH. (Hakim Tinggi) dan dinyatakan lulus; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014

RL/32

Pendidikan dan Pelatihan Non Yudisial : a. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Angkatan III, IV dan V Mahkamah Agung RI,

yang

diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 9 s/d. 26 Maret 2014, bertempat di Kampus Badan Litbang Kumdil, Mega Mendung, Bogor Jawa Barat, diikuti oleh Aufa Fitria, SH., (Staf Keuangan) dan dinyatakan lulus. b. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris/Wakil Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Angkatan II Tahun Anggaran 2014, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 s/d. 25 Juni 2014, bertempat di Kampus Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, dan diikuti oleh H.Murtaji, SE, SH., MH, (Wakil Sekretaris) dan dinyatakan lulus. c. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Angkatan III (LAKIP), yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 s/d. 31 Oktober 2014, bertempat di Pusdiklat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh H. Murtaji, SE, SH., MH. (Wakil Sekretaris) dan dinyatakan lulus.


RL/33

Sasaran Strategis 4 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran strategis 4 yaitu “Peningkatan Kualitas Pengawasan” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 dan capaian kinerja dapat tersaji pada Tabel 18 Tabel 18 Peningkatan Kualitas Pengawasan Indikator Kinerja Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

Capaian 2013 (%) 2012 (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan, digunakan 2 (dua) indikantor kinerja yaitu : 1.

Indikator Kinerja Prosentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti; Ukuran capaian indikator kinerja indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Selama tahun 2014, jumlah pelapor pengaduan masyarakat berjumlah 3 (tiga) permasalahan yaitu tentang : a. Pengaduan masyarakat berupa adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang, dan sudah ditindaklanjuti berupa hukuman pemberhentian dari jabatan Ketua menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014

RL/34

b. Pengaduan masyarakat berupa pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan sudah ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, ternyata tidak ditemukan adanya pelanggaran Hukum Acara, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. c. Pengaduan masyarakat mengenai Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : xxx/Pdt.G/2014/PA.Smd, bahwa Majelis Hakim dalam menangani perkara tersebut tidak netral, tidak objektif, tidak mencerminkan keadilan, dan sudah ditindaklanjut oleh Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Agama Samarinda, ternyata tidak ada indikasi pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berperilaku tidak netral.

2. Indikator Kinerja Prosentase Temuan Yang Ditindaklanjuti; Ukuran capaian indikator kinerja indikator prosentase temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Banding dan Badan Pengawasan) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan. Dari 3 (tiga) pengaduan masyarakat, semuanya sudah ditindaklanjuti dengan menugaskan Tim Pengawasan Pengadilan Bandung untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut dan sudah direkomendasikan hasil temuan pengaduan tersebut kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung.


RL/35

Sasaran Strategis 5 : PENINGKATAN

AKSESIBILITAS

MASYARAKAT

TERHADAP

PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Sasaran strategis 5 yaitu “Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice)” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 dan capaian kinerja dapat tersaji pada Tabel 19 Tabel 19 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Indikator Kinerja Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

100%

100%

100%

Capaian 2013 (%) 2012 (%) 100%

100%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) digunakan 1 (satu) indikantor kinerja yaitu : 1. Indikator

Kinerja

Prosentase

Proses

Penyelesaian

Perkara

Yang

Dapat

Dipublikasikan; Ukuran capaian indikator kinerja indikator prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan yaitu perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (sesuai SK KMA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus.


RL/36

Dari perkara yang diputus tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebanyak 66 perkara dan proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan sebanyak 66 perkara sehingga prosentasenya mencapai 100%.

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 yang terdiri dari : 1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang;

2.

DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun

Anggaran 2014 rincian pagu awal, pagu revisi dan realiasasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : 1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Pagu awal nggaran DIPA (01) sebesar Rp 14.167.947.000,- (empat belas milyar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa penambahan belanja pegawai dan anggaran tambahan sehingga anggaran menjadi Rp 14.257.264.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).


RL/37

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. dengan rincian DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebagai berikut : a. Belanja Pegawai

: Rp 12.799.554.000,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

b. Belanja Barang

: Rp 1.457.710.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2014 pada DIPA (01) dan DIPA (04) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja dijelaskan pada Tabel 20 berikut ini : Tabel 20 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) T.A. 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda NO 1 2 3

KEGIATAN Belanja Pegawai

Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

PAGU AWAL 12.626.685.000 1.541.262.000 0 14.167.947.000

PAGU REVISI 12.799.554.000 1.457.710.000 0 14.257.264.000

REALISASI 12.680.357.249 1.444.148.364 0 14.124.505.613

SISA 119.196.751,13.561.636,0,132.758.387,-

% 99,7% 99,7% 0 99.06%

• Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, uang makan dan lembur.


RL/38

Tabel 21 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013 dan 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Belanja Pegawai Pagu/DIPA Realisasi Sisa

2013 Rupiah 11.792.270.000 12.508.763.230 (716.493.230)

2014 Prosentase

Rupiah

Prosentase

12.799.554.000

106,08%

12.680.357.249 119.196.751,-

99,07% 0,94%

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebesar Rp 12.626.685.000,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp 12.799.554.000,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). Hal ini karena adanya penambahan tunjangan gaji pokok PNS dan tunjangan lainnya. Perbandingan pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 dengan 2014 adanya peningkatan 8,5% dari pagu belanja pegawai tahun sebelumnya. Grafik 5


RL/39

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 yang telah direvisi, anggaran yang telah terserap atau terealisasi sebesar Rp 12.680.357.249,(dua belas milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Total Belanja Pegawai yang telah terealisasi selama tahun 2014, dapat kita lihat pada pagu Belanja Pegawai telah terserap dengan rincian yang tersaji pada Tabel 22 sebagai berikut: Tabel 22 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda N O

KODE AKUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511157 512211

KEGIATAN Belanja gaji pokok PNS Belanja pembulatan gaji PNS Belanja tunj.suami/isteri PNS Belanja tunj.anak PNS Belanja tunj.struktural PNS Belanja tunj.fungsional PNS Belanja tunj.PPh PNS Belanja tunj. Beras PNS Belanja uang makan PNS Belanja tunj. Umum PNS Belanja Tunj. Kemahalan Hakim Belanja uang lembur Jumlah

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

%

2.414.023.000,55.000,201.348.000,48.913.000,37.440.000,7.728.490.000,1.608.193.000,109.884.000,301.674.000,41.075.000,288.900.000,19.559.000,12.799.554.000,-

2.403.148.340,34.951,200.210.670,48.455.260,37.440.000,7.647.990.000,1.594.801.268,109.298.760,288.279.000,40.890.000,290.250.000,19.559.000,12.680.357.249,-

99,55 63,55 99,44 99,06 100 98,96 99,17 99,47 95,56 99,55 100,47

100 99,07

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat Belanja Pegawai adalah Rp 119.196.751,- (seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).


RL/40

• Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar TOR dan RAB. Belanja barang meliputi belanja barang operasional maupun non operasional. Tabel 23 Realisasi Belanja Baran Tahun 2013 dan 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Belanja Barang Pagu/DIPA Realisasi Sisa

2013 Rupiah 2.705.366.000,2.664.402.799,40.963.201,-

Prosentase 98,48% 1,5%

2014 Rupiah 1.457.710.000,1.444.148.364,13.561.636,-


Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu anggaran belanja barang DIPA (01) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 sebesar Rp 1.457.710.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdapat penurunan pagu anggaran senilai 85,59% dari tahun sebelumnya. Dikarenakan tidak adanya lagi kegiatan berupa Bimbingan Teknis.

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2014, anggaran yang telah terserap atau terealisasi sebesar Rp 1.444.148.364,- (satu milyar empat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014

RL/41

ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Total Belanja Barang yang telah terealisasi selama tahun 2014, dapat kita lihat pada pagu Belanja Pegawai telah terserap dengan rincian yang tersaji pada Tabel 24 sebagai berikut: Tabel 24 Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

37.620.000,127.400.000,21.000.000,17.190.000,95.000.000,9.000.000,351.235.000,-

REALISASI (Rp) 37.587.000,127.388.206,20.982.100,17.189.000,85.203.383,9.000.000,347.749.750,-

33.000,11.794,17.900,1.000,9.796.616,0,3.485.250,-

99,91 99,99 99,91 99,99 89,68 100 99,00

37.855.000,145.620.000,2.300.000,700.000,139.145.000,19.327.000,-

37.816.650,145.620.000,2.255.000,700.000,139.145.000,19.318.550,-

38.350,0,45.000,0,0,8.450,-

99,90 100 98,04 100 100 99,96

154.462.000,-

154.462.000,-

0,-

100

11.260.000,-

11.253.425,-

6.575,-

99,94

77.000.000,-

77.000.000,-

0,-

100

1.000.000,-

1.000.000,-

0,-

100

50.608.000,-

50.593.200,-

14.800,-

99,97

2.000.000,-

1.980.000,-

20.000,-

99,00

43.000.000,5.780.000,-

43.000.000,5.780.000,-

0,0,-

100 100

38.000.000,-

37.968.000,-

0,-

99,92

71.208.000,-

71.157.100,-

50.900,-

99,93

1.457.710.000,-

1.444.148.364,-

13.561.636,-

99,06

NO

KEGIATAN

PAGU (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Perawatan gedung kantor Perawatan kend. bermotor R4 Perawatan kend. bermotor R2 Perawatan sarana gedung Langganan daya dan jasa Jasa pos/giro/sertifikasi Operasional perkantoran dan pimpinan Perawatan inventaris kantor Pembinaan dan konsultasi Langganan hosting Penataan arsip dan dokumen Pemeriksaan dan pengawasan Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian Pembinaan/koordinasi dan konsultasi Pencetakan/penerbitan/pengg andaan/ laminasi Penyusunan program dan rencana kerja (RKAKL) Evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan sistem akuntansi pemerintah (Korwil) Pelantikan/pengambilan/ sumpah jabatan Pakaian dinas pegawai Pakaian kerja pesuruh/sopir/ satpam/ tenaga teknis lainnya Pertemuan/jamuan delegasi/misi/ tamu Monitoring pembangunan gedung kantor PA

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Jumlah

%

SISA


RL/42

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat Belanja Barang adalah Rp 13.561.636,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

2.

DIPA (04) Badan Peradilan Agama Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Penanganan dan Penyelesaian Perkara. Tabel 25 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (04) T.A. 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda NO

KEGIATAN

1

Belanja Barang Jumlah

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

SISA

%

201.060.000,-

201.060.000,-

200.920.000,-

140.000,-

99,9%

201.060.000,-

201.060.000,-

200.920.000,-

140.000,-

99,9%

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu anggaran DIPA (04) Badan Peradilan Agama Tahun 2014 pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah Rp 201.060.000,- (dua ratus satu juta enam puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.


RL/43

Tabel 26 Realisasi Belanja Baran Tahun 2013 dan 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Belanja Barang

2013 Rupiah 196.990.000,196.543.300,446.700,-

Pagu/DIPA Realisasi Sisa


2014 Rupiah 201.060.000,200.920.000,140.000,-


Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2014, anggaran belanja yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp 201.060.000,- (dua ratus satu juta enam puluh ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu anggaran yang telah terserap 99,93%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut : Tabel 27 Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda NO

KEGIATAN

1

Penyelesaian Administrasi Perkara Bimtek Penanganan dan Penyelesaian Perkara

2

Jumlah

140.000,-

REALISASI (Rp) 0,-

140.000,-

0

200.920.000,-

200.920.000,-

0,-,-

100

201.060.000,-

200.920.000,-

140.000,-

99,93

PAGU (Rp)

%

SISA

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa anggaran sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja sebesar 0.07 % dari total pagu yang tersedia.


RL/44

Bab IV Penutup A. KESIMPULAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan gambaran capaian yang akuntabel dan dapat bentuk dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tahun 2014 : Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik dan target kinerja telah terealisasi; Penyelenggaraan perkara pada tahun 2014 telah berjalan dengan baik dan telah memenuhi target;


RL/45

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target; Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diikutkan diklat dan jumlah yang mengikuti diklat sudah mencapai target. Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai; Proses penyelesiaan perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target; 2.

Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya, juga tidak menutup mata terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada, dan mudah-mudahan segala kelemahan dan kekurangan tersebut dapat teratasi pada tahun kerja 2015 nanti.

B. SARAN-SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut di atas adalah : 1.

Perencanaan disusun lebih realitas sesuai dengan sumber daya yang tersedia.


RL/46

2.

Melakukan koreksi kegiatan secara periodik apabila diteruskan hasil kegiatan yang kurang optimal.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengharapkan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Samarinda, 14 Februari 2014 Ketua,

Drs.H.M.Yamin Awie, S.H., M.H. NIP. 1955`103 198103 1 01


RL/47

Bab I Pendahuluan. Terwujudnya good governance dalam praktik-praktik pemerintahaan dan

Recommend Documents