BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Tenaga kerja juga merupakan sumber daya yang paling berharga bagi kelangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja, haknya berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.1 Penyelenggaraan program Jamsostek diatur dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sedangkan peraturan pelaksananya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelengaraan Jamsostek, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 tentang 1

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Merupakan Program Negara (http://www.Jamsostek.co.id, diakses tanggal 25 Januari 2012)

1

Universitas Sumatera Utara

2

Penunjukan PT.Jamsostek (Persero) Selaku Badan Penyelenggara Undang Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05 Tahun 1993 Juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaraan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan.2 PT Jamsostek (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 sebagai Badan Penyelanggara UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyelenggarakan 4 (empat) program yaitu: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah salah satu program Jamsostek yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan, mulai dari upaya pencegahan penyakit, pelayanan kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, sampai dengan pengobatan secara efektif dan efisien di klinik atau rumah sakit. PT.

Jamsostek

(Persero)

selaku

Badan

Penyelenggara

tidak

dapat

melaksanakan sendiri program JPK tersebut, namun dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta JPK-Jamsostek, maka Badan Penyelenggara harus bekerjasama dengan Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang terdiri dari PPK 2

Ibid


3

tingkat pertama yaitu Puskesmas, balai pengobatan / klinik kesehatan dan rumah bersalin. Sedangkan PPK tingkat kedua sebagai sarana pelayanan kesehatan lanjutan dari PPK tingkat pertama terdiri dari rumah sakit, apotik, optik dan perusahaan alat kesehatan. Dalam penulisan tesis ini kajian dibatasi hanya terhadap pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama bagi peserta JPK-Jamsostek di klinik kesehatan. Hubungan hukum yang terjadi antara subyek hukum yang satu yaitu PT. Jamsostek (Persero) dengan subyek hukum yang lain yaitu klinik kesehatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JPK-Jamsostek. Subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mecapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Menurut Agus Yudha Hermoko3 ”kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu”.

3

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.109


4

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, asas ini diimplementasikan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perjanjian dengan siapa saja yang dikehendakinya dan bebas menentukan isi perjanjian yang akan dilakukan serta bebas menentukan bentuk dan cara melakukan perjanjian. Berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak inilah maka Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu : ”segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Namun pergertian terbuka disini tidaklah terbukan mutlak tanpa batas, tapi dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertban umum (Pasal 1317 KUHPerdata). Penerapan asas ini mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban risiko dan keseimbangan posisi tawar (bargaining position). Tetapi perlu disadari kadangkala para pihak yang melakukan negosiasi dalam perjanjian tersebut berada pada kedudukan yang tidak seimbang, dalam arti terdapat dua pihak yang mempunyai kekuatan tidak berimbang, yaitu antara pihak yang mempunyai posisi tawar kuat dengan pihak yang lemah posisi tawarnya, yang pada akhirnya juga dapat melahirkan perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Salah satu bentuk perjanjian yang pada praktiknya berpotensi merugikan pihak tertentu adalah perjanjian standar. Latar belakang lahirnya perjanjian standar adalah keadaan sosial ekonomi perusahaan besar, baik perusahaan swasta atau


5

pemerintah yang mengadakan perjanjian kerjasama untuk menciptakan/melindungi kepentingannya dengan membuat syarat-syarat tertentu secara sepihak. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya kecenderungan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah di cetak dan kemudian di sodorkan kepada pihak lainya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainya untuk melakukan negosiasi ataupun meminta perubahan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara sepihak tersebut. Artinya disini berlaku prinsip take it or leave it bagi pihak yang posisinya lebih lemah, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bebas menentukan pilihannya.4 Pihak yang lemah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima begitu saja syarat atau ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya atau menolaknya, Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat berat sebelah.”5 Selanjutnya Syahmin Ak mengatakan ”diantara klausula baku yang dinilai memberatkan dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi atau klausula eksemsi.”6 Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanian baku atau perjanjian adhesi7

4

Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank , (Bandung : Alumni, 1989), hal. 53 Syahmin Ak, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta : Raja Grafindo Perdasa, 2006), hal. 41 6 Ibid 7 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 61 5


6

Meskipun diliputi kondisi yang kontroversial, tetapi secara kasat mata dapat dilihat bahwa kontrak baku selalu muncul dalam perjanjian-perjanjian yang terjadi. Salah satu yang menjadi alasannya adalah praktis, akan tetapi sebenarnya lebih didasarkan pada usaha meminimalisir terjadinya kerugian pada pihak pembuat.8 Berbagai klausula eksonerasi dirumuskan di dalamnya, sehingga tampak perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang kedudukannya lemah sangat kurang sekali. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak sebagai asas utama dalam hukum perjanjian tidak terakomodasi dengan baik, yang selanjutnya juga kurang mencerminkan rasa keadilan. Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul

yang

dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.9 PT. Jamsostek Kantor Cabang Binjai telah bekerjasama dengan beberapa klinik kesehatan yang tersbar di wilayah kerjanya untuk menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja beserta keluarganya yang terdaftar sebagai peserta JPK-Jamsostek (tertanggung). Dalam perjanjian kerjasama tersebut pihak klinik selaku Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) rawat jalan tingkat pertama adalah pihak yang berada pada posisi yang lemah, Pihak klinik sama sekali tidak diikutsertakan dalam proses pembuatan perjanjian, apalagi untuk turut 8

Pohan P, Penggunaan Kontrak Baku Dalam Praktek Bisnis Di Indonesia, (Jakarta : Majalah BPHN, 2006), hal. 61 9 Mariam Darus Badrulzaman ,Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 1998). hal 47


7

menentukan dan merubah isi dan syarat-syarat perjanjian, karena rancangan perjanjian tersebut telah dipersiapkan secara sepihak oleh PT.Jamsostek selaku Badan Penyelenggara yang mempunyai posisi lebih kuat. Dengan demikian dalam perjanjian kerjasama ini cenderung mengabaikan salah satu asas utama dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan ”suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.”10 Dalam Asas ini para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang, dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak atau perjanjian yang adil dan seimbang bagi para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka pihak klinik merasa bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini tidak adil dan sangat memberatkannya, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian

kerjasama tersebut timbul adanya

kecurangan-kecurangan berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak klinik sebagai bentuk perlawanan dari ketidakadilan dan ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban. Perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani merupakan salah satu aspek perlindungan hukum bagi para pihak. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika 10

Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.1 kontrak innominaat merupakan kontrak yang tumbuh dan berkembang di dalam praktik. Tiimbulnya kontrak ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata


8

salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian itu atau setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Pembahasan kebebasan para pihak dalam berkontrak sering kali dikaitkan dengan keseimbangan para pihak. Adanya anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara para pihak yang tidak memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak dalam proses pembuatan kontrak yang seimbang, maka kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual akibat dilanggarnya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan melakukan penulisan Tesis dengan judul Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerjasama

Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Antara PT Jamsostek Dengan Klinik Kesehatan Swasta Di Kota Binjai. B. Rumusan Permasalahan 1.

Bagaimanakah

pengaturan

dan

bentuk

perjanjian

kerjasama

jaminan

pemeliharaan kesehatan antara PT. Jamsostek (Persero) dengan klinik kesehatan swasta di kota Binjai ?


9

2.

Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerjasama jaminan pemeliharaan kesehatan antara PT Jamsostek dan klinik kesehatan swasta ?

3.

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak dan peserta Jamsostek dalam perjanjian kerjasama jaminan pemeliharaan kesehatan antara PT Jamsostek dan klinik kesehatan swasta?

C. Tujuan Penelitian 1.

Untuk mengetahui

dan menganalisa

pengaturan dan bentuk perjanjian

kerjamasama jaminan pemeliharaan kesehatan antara PT. Jamsostek (Persero) dengan klinik kesehatan swasta di kota Binjai 2.

Untuk mengetahui

dan menganalisa

penerapan asas kebebasan berkontrak

dalam perjanjian kerjasama jaminan pemeliharaan kesehatan antara PT Jamsostek dan klinik kesehatan swasta . 3.

Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap para pihak dan peserta Jamsostek dalam perjanjian kerjasama jaminan pemeliharaan kesehatan

D. Manfaat Penelitian 1.

Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di

bidang hukum guna mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian dan sebagai bahan masukan atau informasi pada penelitian lebih lanjut. 2.

Secara Praktis Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam upaya

perbaikan kontrak perjanjian kerjasama jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Jamsostek yang dilakukan oleh pihak PT.Jamsostek dan pihak klinik kesehatan.


10

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di perpustakaan pusat maupun pada perpustakaan Magister Kenotariatan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, sejauh yang diketahui tidak ada ditemukan judul yang sama dengan penelitian ini. Penelitian mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT.Jamsostek memang sudah pernah dilakukan, namun pada objek, lokasi dan tinjauan yang berbeda, yaitu penelitian atas nama : Sinta Mauly Agnes Tamba (NIM : 06701108), dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rawat Inap Jamsostek Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana perlindungan hukum kepada pasien rawat inap yang mengutamakan Jamsostek dalam mendapatkan jasa pelayanan kesehatan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh rumah sakit umum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap dan perlindungan hukum yang diberikan rumah sakit umum yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Jamsostek. Oleh karena itu penelitian ini asli adanya, artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum

juga mengalami perkembangan. ”Kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain


11

bergantung pada metodelogi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”11 “Teori digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.”12 Kerangka teori adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.”13 Suatu kerangka teori bertujuan untuk “menyajikan caracara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.”14 Kata lain dari kerangka teori adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.”15 Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang terjadi, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Penelitian ini berusaha untuk memahami asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara PT.Jamsostek (Persero) dengan

11

Soejono Soekamto, Pengantar Peneltian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1982), hal.6 12 JJJ M. Wuismen, Penelitian Ilmu Sosial, Jilid 1, Penyunting M. Hisman, (Jakarta : Fakultas Ekonimi Universitas Indonesia, 1996), hal. 203 13 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju , 1994), hal. 27. 14 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Rineka Cipta Jakarta, 1998), hal. 23. 15 M. Solly Lubis, Op.Cit, hal. 23.


12

klinik kesehatan di Kota Binjai secara yuridis, artinya memahami objek penelitian sebagai hukum yakni sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan-peraturan

yang berkaitan dengan

masalah hukum perjanjian. Pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Suatu perbuatan hukum dilakukan bertujuan untuk memperoleh keadilan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. “Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu, upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.”16 Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diangkat, maka teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah teori keadilan yang dipelopori oleh John Rawls, melalui karya besarnya A Theory of Justice, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi

16

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal 239


13

pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Teori ini mengungkapkan bagaimana tujuan filosofis dan hukum yaitu keadilan harus tergenapi dalam sebuah kontrak/perjanjian. Intisari hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat, dan oleh karenanya pengertian tradisional yang menggabungkan hukum dengan etika (yakni keadilan) tetap dapat dipertahankan.17 Satjipto Raharjo telah mencatat rumusan atau pengertian keadilan yang diunkapkan oleh beberapa pakar18 : a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan harus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpinus) b. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. (Hernert Spencer) c. John Rawls mengkopsesikan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, diharapkan mendapat kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Pemikiran tentang hukum kodrat pada masa Yunani Kuno, sesungguhnya bermula dari suatu gerakan pemikiran manusia yang telah berkembang lama mengenai pengertian keadilan yang abadi, yaitu suatu keadilan yang tidak berubahubah sifatnya, yang dinyatakan dalam setiap kekuasaan manusia dan jika ditemui ketidakadilan dalam tindakannya, maka hukuman akan dikenakan terhadapnya.19

17 18 19

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hal. 77 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya, 2000), hal. 163-164) E. Fernando, M, Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta:Kompas, 2007), hal. 68


14

Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.20 Pemetaan dua arus utama pemeikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh Rawls. John Rawls menjelaskan perihal aliran keadilan juga terbagi menjadi 2 (dua) arus utama, yakni pertama adalah aliran etis dan aliran kedua institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua adalah sebaliknya yaitu lebih mengutamakan manfaat daripada hak. John Ralws mengemukakan suatu ide dalam bukunya A Theory of Justice, bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Keadilan menurut Rawls adalah sebagai fairness, atau istilah Black’s Law Dictionary “equal time doctrine” yaitu suatu keadaan yang dapat diterima akal secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar.21 Rawls menyebut keadilan dengan istilah fairness karena dalam membangun teorinya Rawls berangkat dari suatu posisi asli (original position), dimana ketika setiap individu memasuki kontrak sosial itu mempunyai kebebasan (liberty). Posisi asli itu

adalah suatu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan

fundamental

yang dicapai dalam kontrak sosial adalah fair. Berdasarkan fakta

20 Frans Magnis Suseno, Etika Umum : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta : Kanisius, 1983), hal. 18 21 Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Pengadilan Pidana Indonesia, ( Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal.27


15

adanya “original position” ini kemudian melahirkan istilah “keadilan sebagai fairness”22. Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurut John Rawls teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kwajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya dengan tegas Rawls mengatakan bahwa suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri23 Teori Ralws didasarkan atas dua prinsip yaitu persamaan hak (equal right) dan juga kesetaraan ekonomi (economic equality). Dalam equal right dikatakannya keadilan harus diatur dalam tatanan leksikal, yaitu prinsip perbedaan akan bekerja jika hak dasar (basic right) tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran hak asasi manusia). Kemudian economic equality sebagai implikasi dari equal right, yaitu kesetaraan ekonomis akan tercipta jika tidak melanggar hak asasi manusia.24 Kedua prinsip dari John Rawls ini saling berhubungan dalam rangka membentuk keadilan. 25 Berdasarkan uraian teori keadilan John Rawls tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan keadilan yang ditekankan adalah harus adanya pemenuhan 22

Ibid Agus Yudha Hernoko, Op. Cit, hal. 55 24 Andra Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Teori Keadilan John Rawls, (Yogyakarta : Kanisius, 2001), hal. 19 25 Ibid 23


16

hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan, atau dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. Kebebasan antara para pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama pemberian pelayanan kesehatan sebagai perwujudan dari hak dasar individu (basic rights), namun hak dasar tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat. Dengan memperhatikan hak dasar (basic rights) antara para pihak, kesetaraan dalam sisi ekonomi (ekonomic equality) akan terwujud. Hubungan kausalitas antara 2 (dua) prinsip Rawls ini akan membentuk keadilan bagi para pihak dalam perjanjian kerjasama pemberitan pelayanan kesehatan. 2.

Konsepsi Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori

dan observasi, antara abstraksi dan realitas.26 Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.27 Konsepsi akan dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian sehingga akan memudahkan penulis dan orang lain memahami batasanbatasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan. Berikut didefinisikan beberapa konsep dasar guna menyamakan persepsi, yaitu : a. Perjanjian kerjasama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Perjanjian kerjasama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek adalah suatu bentuk persetujuan tentang hubungan hukum antara subyek 26 27

M. Yahya Harahap, Segi-Seg i Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 84 Samadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hal.3


17

hukum yang satu yaitu PT. Jamsostek (Persero) selaku Badan Penyelenggara dengan subyek hukum yang lain yaitu klinik kesehatan swasta sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) rawat jalan tingkat pertama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JPK-Jamsostek sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia;28 c. PT Jamsostek (Persero) adalah Badan Penyelenggara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek; d. Badan Penyelenggara adalah badan hukum

yang bidang usahanya

menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.29 e. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)-Jamostek adalah suatu program

yang

diselenggarakan

oleh

PT.Jamsostek

dalam

upaya

penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan

28 29

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Ibid


18

pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan;30 f. Peserta Jamsostek adalah tenaga kerja beserta keluarganya yang diikut sertakan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek oleh perusahaan tempatnya bekerja melalui PT.Jamsostek (Persero) selaku Badan Penyelenggara g. Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan. h. Klinik kesehatan swasta yaitu balai pengobatan sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama yang merupakan usaha perorangan yang didirikan berdasarkan ijin dari Dinas Kesehatan setempat dan diitunjuk oleh Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JPK-Jamsostek G. Metode Penelitian “Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquery) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencaharian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan”31. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menempel gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.32 30

Buku Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK), Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, (Jakarta : PT. Jamsostek, 2007), hal.4 31 Soemitro Ronny Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 11 32 Joko P Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Roneka Cipta, 1997), hal. 30


19

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 1.

Sifat dan Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha

memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti33. Sesuai dengan sifat penelitian dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis, maka penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa dan memberikan gambaran secara

menyeluruh

dan

mendalam

tentang

perjanjian

kerjasama

Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan antara PT. Jamsostek dengan klinik kesehatan swasta di Kota Binjai. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library research) atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau melihat hukum dari aspek normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.34 Dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan menggunakan tolak ukur asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas 33 34

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2007), hal. 10 Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Predata, 2008), hal 35


20

keseimbangan maupun keadilan yang dapat disimpulkan dari pasal-pasal perjanjian tersebut dan data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan 2.

Sumber Data Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan diperoleh dari data sekunder

yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dan data primer, yaitu sebagai berikut : a.

Data Sekunder 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan penelitian ini serta dokumen perjanjian kerjasama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, yaitu : a) Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamsostek dengan Klinik Kesehatan ”Sehat Sehati” Nomor : Per/17/122011 b) Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamsostek dengan Klinik Kesehatan ”Keliat” Nomor : Per/14/122011 c) Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamsostek dengan Klinik Kesehatan ”Sehat Adhisma Husada” Nomor : Per/07/122011 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, makalah, majalah dan sebagainya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah


21

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum dan eksiklopedia dalam penelitian ini. b.

Data Primer Data primer digunakan untuk melakukan konfrontir terhadap berbagai macam

data sekunder yang telah diperoleh dalam rangka melakukan penegasan. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap pihak terkait untuk pemecahan masalah yang masih memerlukan informasi lebih lanjut guna melakukan dan memastikan validasi terhadap data sekunder yang telah diperoleh 3.

Tehnik Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini, baik data sekunder maupun data primer diperoleh

dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yakni upaya penelitian untuk memperolah data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, artikel dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Selain itu guna mendukung data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut, dilakukan juga dengan wawancara secara langsung dan mendalam, terarah dan sistematis ditujukan kepada narasumber terkait dalam perjanjian ini sebagai data pendukung guna melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, yaitu terhadap : a. Pimpinan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Binjai; b. Pimpinan klinik kesehatan swasta di kota Binjai sebanyak 3 (tiga) orang


22

c. Kabid Pelayanan JPK-Jamsostek Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Binjai 4.

Analisis Data Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disaratkan data.35 Keseluruhan data atau bahan yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenaran, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dari studi kepustakaan dengan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

35

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal.

101


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat

Recommend Documents