PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN
januar-anas.blogspot.com
I.
PENDAHULUAN Tindak kecurangan saat ini terus terjadi. Kecurangan atau yang sering disebut fraud
dilakukan
dengan
beragam
modus
dan
semakin
berkembang
Pemberantasan
Korupsi
(KPK)
seiring
perkembangan zaman. Laporan
Tahunan
Komisi
Tahun
2011
menyebutkan bahwa untuk tahun 2011 saja, nilai kecurangan dari tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan KPK sebesar Rp152,96 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penyelamatan keuangan negara dan kekayaan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp152,43 triliun dan penyelamatan potensi keuangan negara akibat pengalihan hak barang milik negara (BMN) sebesar Rp532,20 miliar. 1 Menurut KPK, nilai tersebut didapatkan bukanlah dengan penindakan, melainkan melalui upaya-upaya pencegahan, koordinasi, dan sinergi dengan instansi pemerintah yang terkait, seperti BP Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini semakin menasbihkan pentingnya upaya pencegahan bersama tindakan-tindakan represif dalam pemberantasan fraud. Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Korupsi telah merugikan masyarakat. Saat ini jamak diketahui bahwa untuk mendapat pelayanan prima dari instansi pemerintah, masyarakat seringkali terpaksa memberikan gratifikasi ke aparat pemerintah. Tanpa gratifikasi tersebut, aparat pemerintah
seringkali
memperlambat
pelayanannya
kepada
masyarakat
dengan
berbagai alasan. Parahnya tingkat korupsi di Indonesia tercermin dari adanya 51,592 laporan yang diterima KPK pada tahun 2011. 2
1 2
Laporan Tahunan KPK 2011, halaman 20. Laporan Tahunan KPK 2011, halaman 61.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 1
II.
PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan fraud (tindak kecurangan)? 2. Bagaimana upaya pencegahan tindak kecurangan di instansi pemerintah? 3. Peraturan apa saja yang terkait dengan pencegahan tindak kecurangan di instansi pemerintah?
III.
PEMBAHASAN 1. Mengenal fraud Fraud merupakan suatu istilah yang secara umum diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memeroleh keuntungan secara material maupun non-material. Collins English Dictionary menyebutkan bahwa fraud adalah suatu kecurangan, tipu daya, pelanggaran kerahasiaan, dan memeroleh keuntungan secara tidak jujur. Meskipun demikian, beberapa lembaga maupun individu mencoba untuk mendefinisikan fraud sesuai dengan sudut pandang masingmasing. Berikut adalah beberapa definisi fraud menurut beberapa sumber. 3 a. Commonwealth Fraud Control Guidelines 2002 Australia: Fraud
adalah
pemerolehan
keuntungan
dengan
cara
penipuan/kecurangan atau sejenisnya, definisi ini meliputi antara lain: 1)
pencurian;
2)
memeroleh properti, keuntungan, atau lainnya dengan kecurangan;
3)
menghindari atau melaksanakan kewajiban dengan kecurangan;
4)
membuat kesalahan atau menyebarkan informasi yang salah kepada publik, atau tidak menyebarkan informasi ketika hal tersebut diharuskan;
5)
membuat, menggunakan, atau memiliki dokumen yang palsu;
6)
penyuapan, korupsi, atau penyalahgunaan jabatan;
7)
tindakan
melawan
hukum
dalam
penggunaan
komputer
milik
publik,
kendaraan, telepon dan properti atau jasa lainnya; 8)
tindakan
pelanggaran
atau
penyelewengan
yang
mengakibatkan
kebangkrutan; 9)
dan segala tindakan pelanggaran lainnya seperti yang tertera di atas.
b. Black Law Dictionary Fraud adalah 1)
Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan. Biasanya, perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang disengaja, namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja), perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan.
3
Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 10-12
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 2
2)
Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan
dan
tidak
dapat
diyakini
kebenarannya
dapat
berakibat
memengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. 3)
Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat salah memberi keterangan atau penyajian (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan kerugian.
c. Collins Dictionary Fraud adalah penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya untuk memiliki sesuatu/harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara yang tidak adil/curang. Kecurangan dilakukan melalui pemalsuan terhadap barang atau benda. Hukum pidana secara umum menyebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan “pencurian dengan penipuan”, “pencurian dengan tipu daya/muslihat”, “pencurian dengan penggelapan dan penipuan” atau hal serupa lainnya. d. Australian Standard 2008 (AS 8001—2008) Fraud adalah kegiatan atau perbuatan yang tidak jujur sehingga menyebabkan kerugian finansial baik secara aktual maupun potensial pada seseorang atau entitas. Kegiatan tersebut antara lain adalah pencurian uang atau properti yang dilakukan oleh pegawai atau pihak luar entitas, baik dengan tindak penipuan atau tidak, sebelum atau setelah terjadinya suatu kegiatan. Praktik fraud juga meliputi tindakan pemalsuan, penyembunyian, perusakan atau penggunaan dokumen palsu dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan bisnis entitas atau sebagai informasi palsu dengan tujuan untuk memeroleh keuntungan finansial pribadi. e. SPKN PSP 04 – Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja. Par. 20 Fraud adalah satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memeroleh sesuatu dengan cara menipu. f. The Association of Certified Fraud Examiners The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mengklasifikasikan fraud dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (Uniform Occupational Fraud Classification System), dengan bagan sebagai berikut.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 3
Dari bagan Uniform Occupational Fraud Classification System tersebut, The ACFE membagi Fraud (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu: 1)
Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation); Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).
2)
Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement); Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) keuntungan
dalam atau
penyajian
mungkin
laporan
dapat
keuangannya
dianalogikan
untuk
dengan
memeroleh
istilah
window
dressing. Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 4
3)
Korupsi (Corruption). Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan
(simbiosis
penyalahgunaan
mutualisma).
wewenang/konflik
Termasuk
kepentingan
di
dalamnya
(conflict
of
adalah
interest),
penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). Beberapa definisi mengenai fraud diatas menunjukkan bahwa istilah fraud dipahami secara beragam sesuai dengan sudut pandang dan interpretasi masing-masing pihak. Namun demikian, definisi fraud untuk saat ini perlu mengacu Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku, yaitu Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korupsi, namun undang-undang tersebut telah membagi tindak pidana korupsi menjadi dua klasifikasi, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam tiga belas pasal yang mencakup tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut mengklasifikasikan tindak pidana korupsi ke dalam tujuh tindakan yaitu: 1)
Kerugian Negara
2)
Suap-menyuap
3)
Penggelapan dalam jabatan
4)
Pemerasan
5)
Perbuatan curang
6)
Benturan kepentingan dalam pengadaan
7)
Gratifikasi. 4 Selanjutnya, tindak pidana yang secara khusus berkaitan dengan tindak
pidana korupsi dijelaskan dalam empat pasal yang terdiri dari enam jenis tindak pidana lain yang terkait dengan korupsi, yaitu: 1)
merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
2)
tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar;
3)
bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4)
saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
4
Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tinda Pidana Korupsi, KPK, 2006, halaman 1516 Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 5
5)
orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
6)
saksi yang membuka identitas pelapor. 5
2. Mencegah Tindak Kecurangan Mengingat definisi tindak kecurangan sudah tercakup dalam klasifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-undang
Nomor
20
Tahun
2001,
maka
pembahasan
mengenai
pencegahan tindak kecurangan akan difokuskan pada pencegahan tindak pidana korupsi. 6 Korupsi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia. Bentuk dan praktik kejahatan korupsi juga sangat beragam. Setiap negara berusaha menanggulangi dan memberantas korupsi melalui berbagai tindakan dan kebijakan. Indonesia, khususnya pasca era reformasi, juga telah melakukan beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain dengan hal-hal berikut. a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan korupsi yang ada di Indonesia adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian korupsi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk pemerintah bersama DPR bertersebut antara lain: 7 1)
Undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Sebagai
bentuk
keseriusan
pemerintah
dalam
pemberantasan
korupsi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini antara lain mewajibkan penyelenggara negara untuk: a) bersedia
diperiksa
kekayaannya
sebelum,
selama,
dan
setelah
menjabat; b) melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; serta c) tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2)
Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut diantaranya mengatur tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tindak
5
Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tinda Pidana Korupsi, KPK, 2006, halaman 16 Menurut KPK, definisi fraud adalah korupsi. Demikian pula Jamwas dan Jampidsus Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa sebaiknya definisi fraud lebih dipersempit saja, karena sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tindakan fraud, yang ada hanyalah korupsi. Lihat Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 52-53. 7 Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 39-42. 6
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 6
pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, juga bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu: a) menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana; b) memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara; c) memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang a.l. adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. d) mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank
dengan
mengajukan
hal
tersebut
kepada
Gubernur
Bank
Indonesia; e) menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara ybs., dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya; f) memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tsb diberikan perlindungan hukum dan penghargaan; g) mengatur hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. h) mengatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 7
Ketentuan ini untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. 3)
Undang-undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) Untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah juga membentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut mengatur antara lain tugas, wewenang dan kewajiban KPK, tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi, tempat kedudukan, tanggung jawab, dan susunan organisasi KPK, pimpinan KPK, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, rehabilitasi dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK serta pembiayaan KPK. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang: a)
melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada
b)
kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
c)
mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
d)
menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan, KPK di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas
Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis). 4)
Undang-undang tentang Keuangan Negara Untuk menjangkau tindak pidana korupsi dengan modus dan cakupan yang beragam, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memperluas pengertian keuangan negara. Keuangan negara menurut Undang-undang ini meliputi: a)
hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b)
kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c)
Penerimaan Negara;
d)
Pengeluaran Negara;
e)
Penerimaan Daerah;
f)
Pengeluaran Daerah;
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 8
g)
kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
h)
kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i)
kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
5)
Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara Untuk mencegah benturan kepentingan, yang merupakan salah satu penyebab korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara melarang direksi dan dewan pengawas/komisaris BUMN untuk melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, dan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk direksi BUMN ditambahkan larangan untuk rangkap jabatan sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah. Untuk mencegah korupsi, Undang-undang ini mengamanatkan BUMN diperiksa
oleh
auditor
eksternal
(Kantor
Akuntan
Publik)
dan
Badan
Pemeriksa Keuangan. 6)
Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dengan Undang-undang ini diharapkan banyak masyarakat yang berani melapor apabila mengetahui suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini menjamin bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Namun demikian, saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
7)
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini melegitimasi informasi elektronik sebagai bukti hukum. Hal ini akan mempermudah penegak hukum dalam menghadirkan bukti percakapan hasil penyadapan sebagai bukti hukum di pengadilan. Sebagaimana diketahui, banyak tindak pidana diketahui setelah dilakukan penyadapan terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 9
8)
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan
Informasi Publik ini mewajibkan setiap badan publik untuk mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi Publik tersebut meliputi: a) informasi yang berkaitan dengan badan publik; b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; c) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini antara lain bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dengan demikian, diharapkan terwujud penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 9)
Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini, antara lain: a)
redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
b)
penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
c)
pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
d)
pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
e)
perluasan Pihak Pelapor;
f)
penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
g)
penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
h)
pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 10
i)
perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
j)
pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
k)
perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
l)
penataan kembali kelembagaan PPATK;
m) penambahan
kewenangan
PPATK,
termasuk
kewenangan
untuk
menghentikan sementara Transaksi; n)
penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
o)
pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
10) Undang-Undang tentang Transfer Dana Dalam hal pencegahan korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dapat mengantisipasi adanya penampungan uang dari hasil tindak pidana. Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang
tercantum
dalam
Perintah
Transfer
Dana
dengan
maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 11) Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI), Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri atas
unsur
lingkungan
pengendalian,
penilaian
risiko,
kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPIP tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. 12) Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi. Untuk mengatur peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 11
Masyarakat
dan
Pemberian
Penghargaan
dalam
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini mengatur di antaranya adalah hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memeroleh, memberi informasi, saran, dan pendapat terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memeroleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atas perkara tindak pidana korupsi, serta hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memeroleh perlindungan hukum. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa setiap orang, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan berupa piagam atau premi. Besar premi ditetapkan paling banyak sebesar dua permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. 13) Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, maka presiden menetapkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan
para
menteri,
Jaksa
Agung,
Panglima
TNI,
Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk: a)
melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
b)
membantu
KPK
dalam
penyelenggaraan
pelaporan,
pendaftaran,
pengumuman, dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara; c)
menetapkan penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang;
d)
meningkatkan kualitas pelayanan publik;
e)
menetapkan
program
dan
wilayah
yang
menjadi
lingkup
tugas,
wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi; f)
melaksanakan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/ jasa
secara
konsisten
untuk
mencegah terjadinya
kebocoran dan
pemborosan penggunaan keuangan negara; g)
menerapkan kesederhanaan baik dalam
kedinasan maupun
dalam
kehidupan pribadi, serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara; h)
memberikan dukungan maksimal terhadap upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan KPK;
i)
melakukan kerja sama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi; serta
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 12
j)
meningkatkan
upaya
pengawasan
dan
pembinaan
aparatur
untuk
meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya. 1)
Peraturan Pemerintah tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
14) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Kedua instruksi tersebut menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini dikoordinasi oleh tiga menteri koordinator, yaitu Menteri Koordinator Politik dan HAM, Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Melalui kedua Instruksi Presiden ini, Presiden menginstruksikan para menteri, kepala lembaga dan gubernur/bupati/walikota untuk mengambil langkahlangkah
yang
diperlukan
dalam
mempercepat
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi. 15) Peraturan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance-GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini mewajibkan BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam rangka penerapan, Direksi diwajibkan menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct). b. Perbaikan oleh Instansi Pemerintah Dalam rangka pencegahan korupsi, instansi pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan di lingkungannya. Aparat yang punya fungsi pencegahan korupsi, juga telah berupaya mencegah terjadinya korupsi di lembaga-kembaga pemerintah yang ada. Beberapa lembaga tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 1)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam pencegahan korupsi, BPKP telah mengembangkan Sistem Kendali Korupsi (SKK) sejak tahun 2005. Ide awal BPKP untuk menyusun dan mengembangkan
SKK
diperoleh
dari
hasil
investigasi
BPKP
yang
menyimpulkan bahwa selama ini penanganan korupsi bersifat represif,
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 13
padahal bila korupsi tersebut dicegah sebelum terjadi, maka penanggulangan korupsi akan lebih efektif. BPKP mengembangkan SKK yang terdiri dari sepuluh atribut sebagai berikut. a) kebijakan terintegrasi, b) struktur pertanggungjawaban, c) penilaian risiko Korupsi, d) kepedulian karyawan, e) kepedulian pelanggan masyarakat, f) perlindungan pelapor, g) sistem pelaporan Korupsi, h) pelaporan eksternal, i) standar investigasi, j) standar perilaku dan disiplin. Implementasi SKK BPKP dilakukan melalui empat siklus sebagai berikut: a) Sosialisasi, b) diagnostic assessment (terdiri dari sepuluh atribut), c) bimbingan teknis, dan d) evaluasi. 2)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kerjasama dengan lembaga lain, BPK melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan lembaga negara atau entitas pemeriksaan atau dengan Supreme Audit Institution (SAI) negara lain. Untuk mempermudah pelaksanaan audit dan mendeteksi secara dini tindak pidana korupsi, BPK sedang mengembangkan Electronic Audit (eaudit). Pengembangan e-audit ini dilaksanakan secara bertahap melalui: a) Identifikasi Kesiapan TI Entitas Pemeriksaan BPK, b) Identifikasi Struktur Data dan Sistem Informasi Milik Entitas Pemeriksaan, c) Membangun Skema Database e-audit, d) Membangun Command Center, e) Merancang Model Data Mining e-audit, f) Membangun User Interface Aplikasi e-audit. g) Piloting Penggunaan e-Audit melalui penetapan beberapa pemeriksaan tematik. 8
3)
KPK KPK memiliki fungsi pencegahan dan penindakan korupsi. Perumusan dan perencanaan implementasi pencegahan korupsi telah dilakukan KPK di
8
Pencapaian Reformasi Birokrasi BPK 2007-2010, BPK RI, halaman 34.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 14
bawah koordinasi Litbang KPK. Berikut penjelasan singkat mengenai peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Sehubungan dengan pencegahan korupsi, tindakan yang dilakukan KPK adalah penerimaaan laporan dan pemeriksaan gratifikasi, penerimaan laporan dan pemeriksaan LKHPN, pendidikan, sosialisasi, kampanye anti korupsi, kerja sama antar lembaga, program pengendalian gratifikasi serta tugas monitor yaitu mengkaji dan memberikan saran kepada pengelolaan administrasi keuangan instansi pemerintah. KPK juga menyelenggarakan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) sejak tahun 2009. PIAK adalah adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. PIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. PIAK dinilai oleh tiga pihak, yaitu: a) unit utama mengisi kuesioner PIAK untuk direview oleh Inspektorat penilaian sendiri (self assessment), b) KPK mengumpulkan hasil penilaian setiap instansi melalui Inspektorat untuk dikonfirmasi dan dinilai, dan c) Lembaga Riset/Akademisi akan menetapkan nilai untuk laporan kualitatif. Saat ini PIAK diterapkan pada instansi pemerintah dan sedang dilakukan pilot project pada BUMN. Selain PIAK, pada 2011 KPK meluncurkan program Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK). Pada dasarnya, konsep PIAK dan SPAK adalah sama. Bedanya, sasaran PIAK adalah kementerian/lembaga, sedangkan SPAK ditujukan untuk dunia bisnis. KPK juga membuat survei integritas, pengkajian terhadap sistem administrasi, serta pencegahan korupsi adalah melalui dunia pendidikan. KPK telah bekerja sama dengan para guru untuk membangun modul kurikulum anti korupsi. Terkait
dengan
gratifikasi,
upaya
yang dilakukan
KPK
adalah
membangun semacam komitmen dengan pimpinan lembaga, yakni dengan membangun unit pengelola gratifikasi secara internal. Personil dalam unit tersebut akan diseleksi dan di-training oleh KPK. 9 Pada tahun 2010, KPK juga menggagas “Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)”. Dengan PPG, terjadi peningkatan lebih dari tiga kali lipat pelaporan gratifikasi. Hingga akhir tahun 2011, tercatat sudah 1300 lebih laporan gratifikasi yang masuk ke KPK. 10 Untuk mencegah korupsi, KPK telah melakukan kerjasama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional. Kerjasama strategis pada 2011 dilakukan KPK dengan PPATK pada 11 Februari 2011. Kerja sama
9
Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 50-52. Laporan Tahunan KPK 2011, halaman 30.
10
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 15
tersebut
dilakukan
dalam
rangka
optimalisasi upaya
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Ruang
lingkup
dari
nota
kesapahaman
itu
sendiri,
meliputi
pertukaran informasi, perumusan produk hukum, intersepsi, penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penelitian dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan/atau pengembangan sistem teknologi informasi. PPATK cukup proaktif membantu KPK, terutama untuk transaksi nontunai. Dalam hal pertukaran informasi, PPATK telah membangun sebuah sistem yang disebut secure online communication. Dengan adanya sistem ini, KPK dan PPATK dapat saling bertukar informasi secara online dan aman. Selain dengan PPATK, terdapat nota kesepahaman antara KPK dengan berbagai kementerian, lembaga, atau instansi. Pada 21 April 2011, misalnya, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan BPKP. MoU tersebut merupakan kelanjutan dari MoU yang pernah ditandatangani bersama antara KPK dan BPKP pada 2008. Sedangkan ruang lingkup nota kesepahaman, mencakup kerja sama operasional dalam bidang pencegahan, penindakan, peningkatan kapasitas SDM, dan pertukaran informasi dan/atau data. Dalam bidang pencegahan, kerja sama operasional yang akan dilakukan meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di pusat dan daerah, pendidikan masyarakat
dan
sosialisasi
antikorupsi,
penelitian
dan
pengembangan
pemberantasan tindak pidana korupsi, serta kegiatan di bidang pencegahan lainnya. Dalam pencegahan korupsi, KPK menginisiasi seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN/BUMD, untuk melakukan perluasan LHKPN hingga menyentuh ke level bawah. Terutama, bagi pegawai yang berhubungan langsung dengan layanan publik dan keuangan. Komitmen memperluas LHKPN itu pun, disambut baik oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Muaranya, Kemenkeu memperluas LHKPN sehingga jumlah wajib lapor meningkat tajam. Jika sebelumnya wajib lapor LHKPN Kemenkeu berjumlah 8.000 orang, maka dengan adanya perluasan, jumlahnya meningkat tajam menjadi
28.000.
Aturan
tersebut
tertuang
dalam
Keputusan
Menteri
Keuangan (KMK) No.38/KMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011, yang berlaku mulai tiga bulan sejak tanggal ditetapkan. 11 Melalui lingkungan
keputusan
Kementerian
tersebut, Keuangan
pejabat wajib
penyelenggara
mengisi
dan
negara
di
menyampaikan
Formulir LHKPN model KPK-A kepada KPK paling lambat dua bulan setelah menduduki jabatan untuk pertama kalinya, mengalami promosi/mutasi atau pensiun. Bila selama 2 tahun pejabat tersebut menduduki jabatan yang
11
Laporan Tahunan KPK 2011, halaman 32.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 16
sama, mengalami promosi/mutasi atau pensiun, yang bersangkutan wajib mengisi dan menyampaikan Formulir LHKPN model KPK-B. Formulir LHKPN model KPK-B tersebut juga wajib diisi oleh pejabat bila sewaktu-waktu diminta oleh KPK. Dalam KMK tersebut, juga diatur penetapan pejabat yang ditunjuk pimpinan masing-masing unitnya untuk mengingatkan para pejabat supaya segera menyampaikan LHKPN. Apabila pejabat bersangkutan tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan, pejabat tersebut dianggap melanggar pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010. Langkah Kementerian Keuangan kemudian diikuti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selama ini, tingkat pelaporan Polri memang termasuk rendah, jika dibandingkan dengan jumlah anggota yang mencapai 400 ribu. Selain keduanya, instansi lain yang memperluas wajib lapor LHKPN adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mahkamah Konstitusi (MK), dan BP Migas. Upaya perluasan LHKPN kemudian diikuti beberapa BUMN. Di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Jabar-Banten, Bank DKI, dan Bank Tabungan Negara. Sebelumnya PT. Pertamina, BNI, dan PT. Garuda Indonesia juga telah melakukan perluasan wajib lapor LHKPN. Bank Mandiri, misalnya. Jika dulu hanya pejabat level atas yang wajib lapor LHKPN, kini pejabat level di bawahnya, seperti manajer area, juga diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Dengan demikian, jika sebelumnya hanya sekitar 93 orang yang wajib lapor LHKPN, sekarang bisa mencapai 300 lebih. Bank DKI tidak mau ketinggalan. Pada 19 Agustus 2011, mereka berkomitmen dengan KPK untuk melakukan perluasan LHKPN, sekaligus penerapan Good Corporate Governance. Hal ini sebagai upaya mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Bank DKI. Berbagai perluasan LHKPN tersebut memiliki dampak positif terhadap tingkat pelaporan LHKPN. Sejak akhir 2010 sampai akhir 2011, terdapat peningkatan jumlah wajib LHKPN yang cukup signifikan. 12 Upaya pencegahan korupsi juga dilakukan dengan berbagai cara lainnnya, seperti pembentukan Anti Corruption Learning Center (ACLC) atau Pusat
Pembelajaran
Antikorupsi,
pembuatan
film
edukasi
antikorupsi,
sarasehan budaya, focus group discussion (FGD) dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR, dan pembangunan Zona Integritas di 17 kota. 4)
Kejaksaan Pengendalian
korupsi
yang
dilakukan
di
lingkungan
kejaksaan
meliputi: a) membangun kode etik bagi aparat kejaksaan,
12
Laporan Tahunan KPK 2011, halaman 32.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 17
b) membentuk inspektorat untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan bebas dari korupsi dan penyimpangan. Kegiatan inspeksi yang dilakukan di kejaksaan meliputi: (1) Inspeksi umum: kegiatan inspeksi terhadap penggunaan anggaran. (2) Inspeksi khusus: kegiatan inspeksi yang dilakukan berdasarkan permintaan khusus, misalnya pengaduan masyarakat. (3) Inspeksi kasus: inspeksi yang dilakukan terhadap penyalahgunaan keuangan negara, misalnya TPTGR. (4) Inspeksi pimpinan: inspeksi yang dilakukan oleh pimpinan suatu unit kerja. (5) Inspeksi pemantauan. c) melakukan pengawasan melekat, yaitu pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh atasan terhadap staf di lingkungan unit kerjanya, d) membuka media pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, e) mencantumkan kalimat-kalimat peringatan terhadap aparat kejaksaan untuk selalu bekerja sesuai dengan aturan , misalnya dalam bentuk neon box. Sampai saat ini kejaksaan belum memiliki SKK. Kejaksaan merasa dengan adanya kegiatan inspeksi dan pengawasan melekat sudah cukup sebagai alat untuk mengendalikan korupsi pada lingkungan kejaksaan. 13 5)
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) POLRI melakukan beberapa usaha pencegahan korupsi melalui penetapan aturan-aturan, SOP, pakta integritas bagi pejabat kepolisian dan beberapa prosedur lainnya. Untuk pendeteksian korupsi, POLRI membuka ruang publik untuk menampung semua keluhan dan aduan masyarakat. Di samping itu, POLRI berusaha mengefektifkan kerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pengawas, BPK, dan KPK serta memaksimalkan peran dan fungsi Itwasum POLRI. Untuk
penanganan
kasus
korupsi
di
POLRI
dilakukan
melalui
perumusan dan penetapan kode etik, pemberian sanksi dari tingkat paling ringan sampai tingkat berat seperti hukum pidana. Untuk penanganan korupsi di POLRI, terdapat unit-unit pengendali korupsi di lingkungan POLRI sebagai berikut. a) masing-masing
pejabat
yang
bertanggung
jawab
atas
kinerja
dan
integritas staffnya; dan b) unit-unit khusus yaitu: (1) Propam: menangani pelanggaran disiplin dan etika; (2) Itwasum: menangani pelanggaran pengelolaan keuangan negara; dan (3) Bareskrim: menangani pelanggaran Pidana.
13
Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 54.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 18
Di samping beberapa mekanisme penanggulangan korupsi di atas, POLRI juga telah merancang peraturan mengenai mekanisme whistle-blower. POLRI saat ini telah mengembangka strategi pengendalian korupsi yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu: a) Tahap I: Membangun Kepercayaan masyarakat; b) Tahap II: Kemitraan; dan c) Tahap III: Pelayanan Prima 14 6)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) SKK di PPATK diatur dalam good governance yang diadopsi oleh PPATK. Menurut PPATK, SPI masih belum cukup untuk mengendalikan korupsi, karena terdapat beberapa komponen yang tidak ada di SPI seperti conflict of interest dan fairness. SPI di PPATK lebih pada level operasional, sedangkan untuk level strategis lebih banyak diatur dalam good governance. Setelah PPATK secara internal menerima laporan mengenai adanya korupsi, kemudian bagian audit internal akan melakukan validasi atas informasi tersebut, informasi tersebut akan dianalisis, lalu dilaporkan kepada pimpinan. Jika ditemukan indikasi adanya korupsi akan disampaikan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. 15
7)
Ditjen Perbendaharaan Sebagai pendukung program anti korupsi, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan: a) Transparansi Penyelenggara Negara b) Penyampaian LHKPN c) Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi d) Promosi Anti Korupsi dan Akses Publik dalam Memeroleh Informasi melalui media website, banner, flyer, running text, annual report, talkshow di TV/Radio, dll. e) Seruan/sosialisasi anti korupsi dalam setiap kesempatan kepada seluruh pejabat/pegawai f) Tindaklanjut Pemeriksaan Aparat Pemeriksa/Pengawas Fungsional (BPK, Itjen Kemenkeu, KPK). Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga telah melakukan reformasi birokrasi untuk mencapai good governance yaitu antara lain dalam bidang kelembagaan, proses bisnis, dan SDM. Kendala internal Ditjen Perbendaharaan adalah pada pemberian pemahaman pada satker-satker dalam rangka pencegahan korupsi dan kendala pada pembentukan KPPN. Sedangkan hambatan dari eksternal adalah
pihak
yang
ada
diluar
Ditjen
Perbendaharaan
(seperti
Kementerian/Lembaga) yang masih mencoba untuk melakukan penyuapan pada KPPN. 16
14 15 16
Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 55-57. Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 57-58. Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 58-60.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 19
8)
Ditjen Bea Cukai Ditjen Bea Cukai (DJBC) telah memetakan keberadaan fraud di institusinya dan menggolongkan dalam fraud di bidang kepabean, di bidang cukai, dan di bidang kepatuhan internal. Fraud di DJBC termasuk pelanggaran administratif dan pidana. Sedangkan fraud di kepatuhan internal adalah fraud yang terjadi karena tindakan yang berlawanan dengan norma-norma yang sudah didefinisikan yang menimbulkan potensi kerugian negara. Unit khusus yaitu unit Penindakan dan Penyidikan (P2) dan audit menangani pelanggaran di bidang kepabeanan oleh importir dan eksportir, sedangkan fraud yang dilakukan oleh personal pegawai menjadi bidang kepatuhan internal. Contoh: pegawai yang tidak masuk selama sebulan merupakan fraud kepatuhan internal. Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 2007 melakukan reformasi kepabeanan yang dimanifestasikan dengan membentuk kantor pelayanan utama dan kantor pelayanan madya. Reformasi ini tidak hanya terkait dengan pengendalian korupsi saja, namun
juga
penerapan peraturan
perundang-undangan dan peraturan kepabeanan. Dalam reformasi ini, Ditjen Bea dan Cukai juga melakukan revitalisasi atas organisasi, yakni dengan membentuk seksi kepatuhan internal pada eselon III. Pada tahun 2009 dibentuklah
Pusat
Kepatuhan
Internal
untuk
mengintegrasikan
seksi
kepatuhan internal yang ada. Selain organisasi DJBC juga melakukan revitalisasi
pada
sistem
dan
prosedur
serta
SDM
yang
ada
dengan
meningkatkan integritas dan kompetensi. Unit Kerja Kepatuhan Internal (UKKI) terdapat pada kantor pusat dan pada instansi vertikal DJBC. UKKI pada Kantor Pusat DJBC berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang karena sifat tugasnya, secara teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selain UKKI juga terdapat unit yang lain dalam pengendalian korupsi yaitu unit bimbingan kepatuhan dan pelayanan informasi. Unit ini mempunyai fungsi untuk mengendalikan korupsi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Tugas unit ini adalah untuk mendorong importir dan eksportir agar taat pada peraturan perundang-undangan. DJBC sudah menerapkan kebijakan pengendalian internal seperti peraturan yang terkait dengan pengendalian internal. Peraturan tersebut mengatur mengenai disiplin PNS, kode etik PNS maupun DJBC, komisi kode etik, tata kerja UKKI, pakta integritas, penghargaan bagi pegawai DJBC, serta tata nilai dan budaya organisasi. Pengawasan Melekat di DJBC dilakukan dengan menggunakan siklus pencegahan, pemantauan, analisa, penindakan, laporan, evaluasi, dan tindak lanjut. Peran UKKI melakukan pemantauan pada setiap tahapan proses
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 20
waskat agar berjalan sesuai ketentuan dan melakukan asistensi dan supervisi dalam penanganan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Pengaduan
masyarakat
bisa
dilakukan
melalui
UKKI,
telepon,
faksimile, email dan surat. Hasil pengaduan masyarakat dimonitor melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) unit Kepatuhan Internal. Sejak tahun 2006, KPK memberi asistensi kepada Ditjen Bea Cukai dalam hal meningkatkan skor survei integritas layanan sektor publik DJBC dan survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), sosialisasi LHKPN, serta asistensi dan supervisi dalam penyusunan whistle blower system. DJBC akan mempublikasikan detail korupsi yang terjadi tapi tidak akan menyebutkan nama. Publikasi hanya akan dilakukan secara internal dan tidak untuk konsumsi eksternal. 17 9)
Garuda Indonesia Garuda Indonesia telah membentuk pengendalian terhadap korupsi sejak tahun 2002. Unit-unit yang terlibat dalam pengendalian korupsi adalah SPI, corporate legal, personalia, corporate comunication. Pada tahun 2002, berdasarkan surat Menpan dan Kemeneg BUMN, Garuda sudah membuat mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Pada tahun 2006 dibentuk komite penanganan pengaduan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan media kotak pengaduan, internet, dan tromol pos. Terakhir pada tahun 2011 dibentuk whistle-blower system, etika kerja dan etika bisnis, serta pengendalian gratifikasi yang ditangani oleh corporate secretary. Pengendalian korupsi di Garuda didasarkan pada konsep Good Corporate Gorvenance (GCG) dan nilai perusahaan. GCG terdiri dari tiga pilar utama, yaitu: a) compliance/kepatuhan,
yaitu
kepatuhan
terhadap
ketentuan
dan
perundangan yang berlaku; b) conformity/kepatutan, yaitu penyelenggaraan perusahaan sesuai dengan etika dan moral; c) performance/kinerja, yaitu ketercapaian sasaran/target perusahaan. Nilai perusahaan ditetapkan oleh garuda dengan istilah “FLY HI”, yaitu F (Efisien dan efektif), L (Loyalty), Y (Customer Satisfity) H (Honesty), I (Integrity). Garuda juga melakukan pengukuran yang terkait dengan pengendalian korupsi sejak tahun 2007, yakni pengukuran yang dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan MUC, BPKP, dan IICG (Indonesian Institute for Corporate Governance). Garuda
telah
penetapan
batas
penerimaan/
pemberian
dan
pencatatan serta pelaporan penerimaan gratifikasi. Ketentuan pnetapan batas penerimaan/pemberian gratifikasi meliputi karakteristik, nilai dan frekuensi.
17
Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 61-65.
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 21
a) Karakteristik barang yang masih dapat terima dan digunakan oleh peneirma gratifikasi yaitu: (1) Barang cepat kadaluarsa, atau (2) Tidak dapat diuangkan dengan cepat, (3) Berlogo perusahaan mitra usaha. b) Nilai barang tidak lebih dari Rp300.000. c) Frekuensi penerimaan hanya satu kali dari mitra usaha yang sama. Gratifikasi yang diterima tersebut harus dilaporkan kepada unit pengendali gratifikasi. Unit pengendali gratifikasi tersebut akan meneruskan laporan tersebut ke KPK. Barang gratifikasi yang diterima oleh unit gratifikasi akan digunakan untuk kegiatan sosial dan sebagian akan di display. Sampai saat ini pegawai Garuda cukup sadar untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Saat mengembangkan program pengendalian gratifikasi, Garuda mendapatkan
asistensi
dari
KPK.
Pada
awal
tahun
2011,
mengimplemetasikan Whistleblowing System (WBS). Garuda menggunakan jaringan
internet
sebagai
whistleblower.com.
tools
Whistle-blower
WBS, officer
yakni
melalui
bertanggung
www.ga-
jawab
untuk
mengelola pengaduan yang masuk melalui jaringan dan memilah-milah pengaduan yang masuk. 18 c. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN bertujuan untuk a) mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya
dan
hidup
berkelanjutan
untuk
mencapai maksud dan tujuan BUMN; b) mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum; c) mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN; d) meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; e) meningkatkan nasional.
iklim
yang
kondusif
bagi
perkembangan
investasi
19
Penerapan GCG di instansi pemerintah antara lain dilakukan dengan memperkuat eksistensi Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI BUMN, saat ini sudah cukup memadai. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003
18
Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 66-67. Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance-GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara. 19
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 22
mengenai BUMN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 perihal Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, diatur mengenai eksistensi, tugas dan tanggung jawab, serta pelaporan SPI sebagai berikut. a) Pada setiap BUMN dibentuk SPI yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. b) SPI bertugas (1) membantu
Direktur
Utama
dalam
melaksanakan
pemeriksaan
operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya (2) memberikan
keterangan
tentang
hasil
pemeriksaan
atau
hasil
pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama (3) memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan c) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Direksi. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI d) Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau, hasil pelaksanaan tugas SPI IV.
PENUTUP Pencegahan tindak kecurangan di instansi pemerintah, terutama pemberantasan korupsi memerlukan upaya serius dan kerjasama dari semua pihak. Sebagaimana dalam hal penanganan atas suatu penyakit, maka mencegah lebih baik baik daripada mengobati. Demikian pula halnya dengan penanganan korupsi. Mencegah tindak kecurangan jauh lebih baik daripada menindak pelaku tindak kecurangan. Pencegahan tindak
kecurangan
memerlukan
biaya,
waktu
dan
tenaga
yang
lebih
sedikit,
dibandingkan penindakan Hasil yang dicapai dari kegiatan pencegahan pun lebih optimal dibandingkan dengan kegiatan penindakan. Untuk itu, upaya pencegahan tindak kecurangan perlu terus digalakkan oleh semua pihak. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 23
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi 14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
15. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Tulisan hukum/Infokum/Tematik
Page 24
