BAB II TINJAUAN PUSTAKA. intern dan kinerja perusahaan dalam pencegahan kecurangan. Peran Auditor

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori 2.1.1 Peran Auditor Internal Peran auditor internal dalam perusahaan sangat dibutuhkan dan penting, karena peran auditor internal berpengaruh terhadap peningkatan pengendalian intern dan kinerja perusahaan dalam pencegahan kecurangan. Peran Auditor internal sebagai konsultan lebih kepada upaya pencegahan atau preventive, yaitu apabila ditemukan masalah maka auditor internal memberikan rekomendasi perbaikan. Auditor internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu (Barbara, 2009). Ahmad (1982) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Kejelasan peran pada paham strukturisasi, dapat dilihat dari pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab, serta pemahaman mengenai batas wewenang dan hak-hak dalam pekerjaan. Sedangkan paham interaksionis, dapat dilihat dari penerimaan tugas yang sesuai dengan latar belakang dan pengalaman, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Menurut Sawyer (2008) auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor

Universitas Sumatera Utara

internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha. Adapun definisi internal auditing yang diberikan oleh the Institute of Internal Auditors dalam Statement of Responsibilities of Internal Auditing adalah sebagai berikut: Internal Auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate it’s activities as a service to the organization. The ojective of internal auditing is assist member of the organization in the effective discharge of their responsibilities. To this end, internal auditing furnishes them with analyses, appraisals, recommendations, counsel, and information concerning the activities reviewed. The audit objectives include promoting effective control at reasonable cost. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran auditor internal dikatakan bebas dan tidak memihak atau independent jika auditor internal dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Kemandirian ini dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Secara spesifik perbedaan antara definisi baru dan definisi lama peran auditor internal dapatdiformulasikan pada tabel di bawah ini.


Tabel.2.1 Perbedaan definisi baru dan definisi lama peran auditor internal No. Definisi Lama

Definisi Baru

1

Suatu aktivitas objektif

Fungsi penilaian yang independen yang dibentuk dalam suatu organisasi 2 Fungsi penilaian 3 Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi 4 Membantu para anggota organisasi agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif 5 Memberi hasil analisis, penilaian, rekomendasi, konseling dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dikaji dan menciptakan pengendalian efektif dengan biaya wajar Sumber: Tunggal (2012)

independen

dan

Aktivitas pemberian jaminan Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah, serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi

Audit internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Aktifitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (The IIA Research Foundation, 2011). Audit internal dilaksanakan oleh pihak internal dalam organisasi yang dikenal dengan auditor internal. Auditor internal adalah yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya untuk menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkannya oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menemukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi, Mulyadi (2002).


Berdasarkan definisi diatas jelaslah bahwa internal auditing merupakan organisasi internal yang dibentuk perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada anggota organisasi internal perusahaan dalam bidang evaluasi dan evaluasi yang bertujuan untuk peningkatan efektifitas tanggung jawab mereka serta meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya layak. Institut Of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton dkk (2008) terdapat lima standar umum praktik pemeriksaan yang meliputi masalah – masalah independensi, keahlian profesional, lingkup pekerjaan pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian pemeriksaan intern. Definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran audit internal adalah: 1. Suatu kegiatan yang independen dan objektif 2. Merupakan kegiatan penjaminan (assurance) dan konsultansi (consulting) yang independen dan obyektif. 3. Kegiatan yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan 4. Membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya 5. Memberikan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan manajemen resiko, pengendalian serta proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Dalam penelitian ini ditetapkan bahwa peran auditor internal dipengaruhi oleh faktor independensi, keahlian profesional, lingkup kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengelolaan pemeriksaan pemeriksaan intern, dimana peran tersebut sebagai penjaminan (assurance) dan konsultansi (consulting) yang independen dan obyektif.


2.1.1.1 Standar Praktik Internal Audit IIA telah menetapkan standar praktik audit yang mengikat para anggotanya. Ada lima standar umum yang berkaitan dengan masalah-masalah berikut ini : (Boynton,2008) 1

Independensi. Auditor internal harus independen dari aktivitas yang mereka audit

2

Keahlian Profesional. Audit internal harus dilakukan dengan keahlian dan kemahiran profesional.

3

Ruang Lingkup Pekerjaan. Ruang lingkup auditing internal harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi

dan kualitas kinerja dalam

melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. 4

Pelaksanaan pekerjaan audit. Pekerjaan audit harus meliputi perencanaan audit, pemeriksaan dan evaluasi informasi, pengkomunikasian hasil-hasil dan tindak lanjut.

5

pengelolaan pemeriksaan pemeriksaan intern. Direktur auditing internal harus mengelola pemeriksaan pemeriksaan internal dengan baik.

2.1.2. Pengendalian Intern Pengertian pengendalian intern menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai

tentang pencapaian tiga

golongan tujuan berikut ini :


1

Keandalan pelaporan keuangan

2

Efektivitas dan efisiensi operasi

3

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Dengan demikian pengendalian intern adalah suatu proses yang terdiri dari

usaha atau tindakan-tindakan yang tepat dan terintegrasi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan pengendalian intern melibatkan seluruh anggota organisasi bukan dibebankan pada bagian tertentu saja, sehingga memberikan keyakinan terpercaya atas seluruh kegiatan organisasi yang meliputi realibility dari pelaporan keuangan, efisiensi dan keefektifan atas kegiatan atau operasi perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Menurut Sawyer (2008) mengatakan bahwa terdapat lima komponen pengendalian internal yang saling berkaitan pada pernyataan Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) atau disebut dengan model pengendalian COSO, yaitu Lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan

pengawasan

(Monitoring). Penerapan sistem pengendalian intern berfungsi untuk: 1

Preventive, yaitu pengendalian untuk pencegahan kesalahan-kesalahan baik berupa kekeliruan atau ketidakberesan.

2

Detective, untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi.

3

Corrective, untuk memperbaiki kesalahan, kelemahan dan penyimpangan yang terdeteksi.


4

Directive, untuk mengarahkan agar pelaksanaan aktivitas dilakukan dengan tepat dan benar.

5

Compensative, untuk menetralkan kelemahan pada aspek kontrol yang lain.

Ciri-ciri pengendalian intern yang kuat menurut Tunggal (2011), yaitu: 1

Karyawan yang kompeten dan jujur, menguasai standar akuntansi, peraturan perpajakan, dan peraturan pasar modal.

2

Tansaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

3

Transaksi dicatat dengan benar (jumlah, estimasi dan perlakuan akuntansi).

4

Pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu transaksi, yang mencatat dan yang menyimpan.

5

Akses terhadap aset dan catatan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi karyawan.

6

Perbandingan secara periodik antara saldo menurut buku dengan jumlah secara fisik. Menurut Tuanakotta (2013), anlisis pengendalian internal ISA 315 terdiri

atas lima komponen, memudahkan auditor memahami sistem pengendalian internal dari entitas bersangkutan.

Kelima komponen pengendalian internal

tersebut adalah: 1. Lingkungan Pengendalian ( Control Environment ) Auditor wajib memahami lingkungan pengendalian. Sebagai bahan dari pemahaman ini, auditor wajib mengevaluasi apakah :


Manajemen dan pegawai (karyawan) seharusnya mempunyai komitmen dan sikap yang positif dan konstruktif terhadap pengendalian internal dan kesungguhan manajemen. Kunci lingkungan pengendalian adalah: 1) Integritas dan Etika 2) Komitmen terhadap Kompetensi 3) Struktur Organisasi 4) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 5) Praktik dan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang Baik 2. Penaksiran Risiko Pengendalian internal yang baik memungkinkan penaksiran risiko yang dihadapi oleh organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Langkah-langkah dalam penaksiran risiko adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko 2) Menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan 3) Menentukan tindakan yang dilakukan untuk me-manage risiko 3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efesien dan efektif untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian meliputi: 1) Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup 2) Otorisasi traksaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai


3) Pendokumentasiaan dan pencatatan yang cukup 4) Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan 5) Evaluasi secara independen atas kinerja 6) Pengendalian terhadap pemrosesan informasi 7) Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan 4. Informasi dan Komunikasi Informasi seharusnya dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalam organisasi dan dalam bentuk dan jangka waktu yang memungkinkan diselenggarakannya pengendalian internal dan tanggung jawab lain terhadap informasi tersebut. Di dalam menjalankan dan mengendalikan operasinya, manajemen harus mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu. 5. Monitoring Monitoring seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan menyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan reviu lainnya diselesaikan dengan tepat. Hal ini meliputi: 1) Mengevaluasi temuan-temuan, reviu, rekomendasi audit secara tepat. 2) Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit dan reviu. 3) Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tindakan yang digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen.


2.1.3. Kinerja Perusahaan Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan perusahaan maka kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Di dalam pengendalian internal, kinerja manajemen dalam perusahaan sangat penting karena merupakan inti dari perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kinerja manajemen yang baik dapat meningkatkan pengendalian dalam perusahaan, tetapi dalam pelaksanaan prosedur yang diterapkan sering tidak sesuai dengan kinerja perusahaan dan juga pembagian tugas dan tanggung jawab. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Hawkins (The Oxford Paperback Dictionary, 1979) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut: Performance is: (1) the process or manner of performing, (2) a notable action or achievement, (3) the performing of a play or other entertainment. Kinerja perusahaan yang dimaksud adalah apayang telah dicapai oleh perusahaan sesuai denganstandar atau rencana yang ada pada perusahaan.Dimensi kinerja perusahaan terdiri atas kinerjakeuangan dan non keuangan. (Morse danDavis,1996 dalam Pratolo, 2007; Kementerian BUMN, 2002). Dari beberapa definisi diatas, dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan (companies performance) merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan dan kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang


disepakati, lalu untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan penilaian kinerja. Dengan demikian penilaian kinerja perusahaan (Companies performance assessment) mengandung makna suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu (Kaplan dan Norton, 2004). Pada tahun 1990 Nolan Norton Institute, bagian riset kantor akuntan publik KPMG, mensponsori studi tentang Mengukur Kinerja Organisasi Masa Depan (Kaplan and Norton ,2004). Studi ini didorong oleh kesadaran bahwa ada waktu itu ukuran kinerja keuangan yang digunakan oleh semua perusahaan untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi memadai. Balanced scorecard digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian eksekutif ke kinerja keuangan dan nonkeuangan, serta kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang. Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif masa depan, diperlukan ukuran yang komprehensif yang mencakup empat perspektif, yaitu : 1. Keuangan, 1) Meningkatnya pendapatan penjualan dan menurunkan biaya 2) Pertumbuhan pendapatan penjualan 2. Customer, 1) Meningkatnya kepercayaan pelanggan 2) Bertambahnya pelanggan baru dan loyalitas pelanggan 3) Kecepatan respon terhadap permintaan pelanggan 3. Proses bisnis intern 1) Meningkatnya perbaikan terhadap layanan kepada pelanggan 2) Menurunnya aktivitas yang tidak bernilai tambah


4. Pembelajaran dan pertumbuhan. 1) Meningkatnya produktifitas dan meningkatnya kualitas informasi manajemen 2) Jumlah personal yang dididik dan dilatih 3) Jumlah aplikasi baru yang dipasang dan diimplementasikan

2.1.4. Pencegahan Kecurangan Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) mendefinisikan kecurangan atau fraud sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan

cara

menyalahgunakan

suatu

pekerjaan

atau

jabatan,

mencuri

asset/sumberdaya dalam organisasi (Singleton, 2010). ACFE salah satu asosiasi di USA yang memfokuskan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan penyimpangan. Bentuk penyimpangan dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) yaitu: penyimpangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting), asset misappropriation (penyalahgunaan aset) dan corruption (Singelton, 2010). Perusahaan melalui internal audit dan satuan pengendalian intern harus mampu untuk menangkap redflag dari ketiga bentuk kecurangan, oleh karenanya diperlukan

suatu

upaya

untuk

menginvestigasi terjadinya fraud.

dapat

mendeteksi,

mencegah

maupun

Kecurangan yang terjadi di perusahaan

mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan berkembangnya suatu perusahaan, tugas pengendalian dan pengawasan jalannya perusahaan akan semakin berat. Dari rangkaian mata rantai pengawasan, auditor internal merupakan lembaga yang secara langsung bertanggungjawab untuk mendeteksi


dan menindaklanjuti kecurangan. Disinilah peran dan dukungan pemimpin perusahaan diperlukan dalam memantau hasil audit dari internal audit. Sebaliknya, auditor internal wajib bertanggung jawab untuk mendukung sepenuhnya program anti fraud yang dijalankan oleh perusahaan. Definisi Fraud menurut Black Law Dictionary ,Tunggal (2011) adalah: a. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan. b. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat c. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak merugikan. Menurut Simanjuntak (2008) kecurangan (Fraud) merupakan satu bentuk irregularities, dinyatakan sebagai suatu penyajian palsu atau penyembunyian fakta material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), Exposure (pengungkapan). Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan. Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan.


Pendorong/paksaan (pressure)

FRAUD Sikap/rasionalisasi(rationalize)

Kesempatan (opportunity)

Sumber : Tuannakota (2007) Gambar 2.1 The Fraud Triagle

Menurut Arens (2008), kondisi penyebab kecurangan disebut segitiga kecurangan (Fraud Triagle), yaitu: 1. Pendorong atau paksaan (pressure), seperti masalah keuangan, sifat buruk (penjudi, pecandu narkoba, konsumtif), lingkungan pekerjaan (kondisi kerja yang buruk, diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan) dan lingkungan keluarga. 2. Kesempatan (opportunity), seperti sistem pengendalian internal yang lemah, tidak mampu menilai kualitas kerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya, atau gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku fraud. 3. Sikap atau rasionalisasi (rationalize). Seperti mencontoh atasan atau teman sekerja, merasa sudah berbuat banyak kepada perusahaan, menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa dan hanya sekadar meminjam, pada waktunya akan dikembalikan.


Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh internal audit agar tidak terjadi dengan pemeriksaan yang dilakukan secara periodik. Peran utama dari auditor internal dalam mencegah kecurangan, yaitu berupaya menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Ada dua jenis kecurangan, yaitu : 1) Eksternal, kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap perusahaan. 2) Internal, tindakan yang ilegal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.

2.1.4.1.Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan atau fraud Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut.Karni (2000) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan adalaha sebagai berikut: 1. Lemahnya pengendalian internal, yaitu: a. Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian internal b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadi conflict interest d. Auditor internal tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar


2. Tekanan keuangan terhadap seseorang, yaitu : a. Banyaknya utang b. Pendapatan rendah c. Gaya hidup mewah 3. Tekanan non finansial, yaitu : a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan dengan bawahannya c. Penurunan penjualan 4. Indikasi lain, yaitu : a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai b. Meremehkan integritas pribadi c. Kemungkianan koneksi dengan organisasi kriminal

2.1.4.2.Faktor Pencegahan Kecurangan Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan oleh auditor internal unuk mencegah kecurangan (Amrizal, 2004), yaitu: 1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik, yaitu: a. Lingungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia


b. Penaksiran risiko (risk assessment) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membenuk satu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. c. Standar pengendalian (control activities) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan penelaahan terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik dan pemisahan tugas d. Informasi dan komunikasi (information and communication), yaitu: pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. e. Pemantauan (monitoring) adalah proses penentuan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.


2. Mengefektifkan akitivitas pengendalian a. Review kineja Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan

dengan

anggaran,

prakiraan

atau

kinerja

periode

sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman. b. Pengolahan informasi Berbagai

pengendalian

dilaksanakan

untuk

mengecek

ketepatan,

kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, mini computer dan lingkungan pemakai akhir (end user). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat. c. Pengendalian fisik Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dalam data


file, perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendalian. d. Pemisahan tugas Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, penyelenggaraan penyimpanan aktiva ditujukan unuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. 3. Meningkatkan kultur organisasi Meningkatkan

kultur

organisasi

dapat

dilakukan

dengan

mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara kesluruhan prinsip-prinsip dasar tersebut adalah: keadilan (fairness),

transparansi,

akuntabilitas

(accountability),

tanggng

jawab

(responsibility), moralitas, keandalan (reliability), dan komitmen. 4. Mengefekifkan fungsi internal audit Internal

audit

manual

yang

berguna

untuk

mencegah

terjadinya

penyimpangan, menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan performa, memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen internal audit seseuai dengan requirement dari internal audit director.


5. Menciptakan struktur penggajian yang pantas. 6. Mengadakan rotasi dalam melakukan audit agar tidak terjadi kolusi antar manajemen dengan auditor internal. 7. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. 8. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan. 9. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi. 10. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja. 11. Menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

2.1.5. Perusahaan Pembiayaan Pengertian perusahaan pembiayaan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 angka (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan


Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayan hanyalah sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit atau credit card dan pembiayaan konsumen atau consumer finance. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.12/2006 tentang Perusahaan pembiayaan (PMK-84), memuat definisi Perusahaan pembiayaan sebagai badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Ada 2 (dua) bentuk badan usaha dalam mendirikan Perusahaan pembiayaan yaitu badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Sementara pihak – pihak yang dapat yang dapat mendirikan Perusahaan pembiayaan meliputi: a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau b. Badan hukum asing dan warga negara indonesia dan atau badan hukum Indonesia atau usaha patungan. Adapun

Kegiatan

Usaha

Perusahaan

Pembiayaan

atau

leasing,

(www.endonesia.com) sebagai berikut: 1.

Sewa guna usaha atau leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

2. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan pembiayaan


berikut pengurusan atas piutang tersebut. penjual piutang atau client adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan. 3. Usaha kartu kredit atau credit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan atau jasa. Kegiatan usaha kartu kredit sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia. 4. Pembiayaan

konsumen

atau

consumer

finance

adalah

kegiatan

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pada

perusahaan

pembiayaan

mekanisme

pelaksanaan

perjanjian

pembiayaan konsumen pada umumnya yaitu harus melalui tahap – tahap yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada konsumen (www.mitsuilease.co.id/infokredit.asp), yaitu sebagai berikut : 1) Tahap Permohonan Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa barang–barang yang dibutuhkan oleh konsumen, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur atau konsumen untuk


dapat mengajukan permohonan fasilitas

pembiayaan konsumen,

yaitu: a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) calon peminjam b. Foto copy KTP suami atau isteri calon peminjam c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) d. Kartu keluarga atau surat nikah bagi konsumen yang telah menikah e. Slip gaji atau surat keterangan gaji, jika calon peminjam bekerja. f. Rekening listrik, rekening telepon atau rekening air (PDAM) g. Surat keterangan lainnya yang diperlukan Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh debitur atau konsumen ditempat dealer atau supplier penyedia kendaraan

bermotor

kebutuhan

konsumen

yang

telah

bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan. 2) Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan Berdasarkan aplikasi dari pemohon, marketing department akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam atau plan visit, melakukan pengecekan ke tempat lain atau credit checking dan melakukan observasi secara umum atau khusus lainnya. Tujuan dari pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan debitur dan

memastikan

akan

barang

kebutuhan

konsumen,

untuk


mempelajari

keberadaan

barang

kebutuhan

konsumen

yang

dibutuhkan oleh debitur terutama harga kredibilitas supplier atau pemasok dan layanan purna jual, untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan. 3) Tahap Pembuatan Customer Profile Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department akan membuat customer profile yang isinya akan menggambarkan tentang: a. Nama calon debitur dan isteri atau suami b. Alamat dan nomor telepon c. Nomor KTP

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu Ikhtisar tinjauan penelitian terdahulu tercantum pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu No

Peneliti

Judul penelitian

1.

Rini, dkk (2013)

Pengaruh audit manajemen dan pengendalian intern Terhadap kinerja perusahaan dengan good corporate Governance sebagai variabel intervening

Variabel Independen: Audit manajemen, pengendalian intern Dependen: Kinerja perusahaan endogen: GCG

Hasil penelitian Adanyahubungan secara langsung audit manajemen, pengendalian intern, dan prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik secara parsial maupun simultan; secara tidak langsung audit manajemen dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui prinsipprinsip good corporate governance


2.

Gusnardi (2009)

Pengaruh peran komite audit, pengendalian internal, Audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan terhadap pencegahan kecurangan

Independen; Komite audit, pengendalian intern, audit internal Dependen: Pencegahan kecurangan Endogen: Tata kelola perusahaan

3.

Claudia,dkk (2013)

Pengaruh Kinerja Auditor Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado.

Independen: Kinerja auditor

Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme Terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud)

Independen: Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme

4.

Marcellina, dkk (2009)

Dependen: Pengendalian intern

Dependen: kemampuan auditor mendeteksi kecurangan 5.

Deloitte (2012)

The Internal Audit fraud Challenge

Auditor, fraud

Peran komite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran yang optimal dari komite audit, penerapan pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat mencegah terjadinya kecurangan Pengelolaan fungsi audit internal, lingkup penugasan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut dan resolusi penerimaan resiko oleh manajemen berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit dengan besar kontribusi 58,8% Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme yang merupakan sikap minimal yang harus dimiliki auditor terhadap kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi pada audit yang dilakukannya

Menyimpulkan bahwa perusahaan harus membuka ruang dalam mencegah kecurangan, dengan mengedapankan peran dan tanggung jawab audit internal .


6.

Evren (2012)

Auditors’ perception of fraud prevention measures: Evidence from turkey

7.

Jonathan, dkk (2013)

8.

Bierstaker, dkk (2004)

Effectiveness of internal auditor in controlling fraud and other financial irregularities in private universities in southwest, nigeria. Internal Auditors' Fraud Prevention And Detection Methods

Auditor, pencegahan kecurangan

Langkah-langkah pencegahan kecurangan, adalah menetapkan kode etik perusahaan , komite audit dan auditor yang efektif . Audit Internal, Menyimpulkan bahwa fraud, laporan auditor internal keuangan, yang relevan dalam Sistem mengungkap berbagai pengendalian kecurangan (fraud) terkait internal keuangan. Auditor, pencegahan dan deteksi kecurangan.

Meneliti beberapa perusahaan di USA, yaitu Perbankan , Jasa keuangan, Ritel, Utilitas, Perawatan kesehatan, Pendidikan, Manufaktur, Transportasi, Service, Asuransi, Telekomunikasi, menunjukkan bahwa audit operasional , pengendalian internal yang cukup umum digunakan untuk memerangi kecurangan, tanpa menggunakan software fraud.

Sumber : diolah oleh peneliti (2014)


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. intern dan kinerja perusahaan dalam pencegahan kecurangan. Peran Auditor

Recommend Documents