PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MACRO PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAYAPURA Berdasarkan Permen No. 12 thn 2007 ttg Susunan Data No
Indikator
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
1
2
3
4
5
6
1
Jumlah penduduk /BPS (jiwa)
Luas Wilayah
256.705
271.012
273.928
275.694
L. 136.587
L. 144.200
L. 144.742
L. 145.140
P. 120.118
P. 126.812
P. 126.186
P. 135.040
940.000 Km2
940.000 Km2
940.000 Km2
940.000 Km2 3.144.581
Jumlah Penduduk Papua 316.553.07 km2
Luas Wilayah Jumlah penduduk Asli Papua (Susenas)
316.553.07 km2
316.553.07 km2
N. 167.301(65,2) P. 89.164 (34%) LK. 47.494 PR. 41.670
Jumlah Penduduk Menurut /CAPIL
491.870 182.408Sdh Terekam
2
Laju pertumb pedd
2,61 %
2,61 %
2,61
2,61
3
Angk Kepadatan Pendd
278 jiwa/psegi
278 jiwa/psegi
291jiwa/psegi
34
APBD Kota JPR
665.977.127.000
698.689.899.570
850.232.151.17 0
888.047.579.530
35
ABT
68.556.156.182,-
24.933.677.570,-
82.356.324.600, -
139.647.799.320,-
36
DAU
367.786.142.000
392.664.839.00
496.265.717.00
594.809.000.000,-
37
PAD
50.500.000.000
59.240.000.000
4.240.000.000
73.500.500.000,-
38
Dana Otsus Kota J.pura
50.908.597.000
50.908.597.000
53.631.647.000
72.582.713.000,-
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SDM APARATUR TELAH DILAKUKAN MELALUI BERBAGAI JENJANG PENDIDIKAN FORMAL (D3, S1, S2, S3) DI PERGURUAN TINGGI BAIK YANG BERADA DI PAPUA MAUPUN LUAR PAPUA SEBANYAK 118 PEGAWAI NEGERI SIPIL, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT : 1. TAHUN 2011 PNS TUGAS BELAJAR 31 ORANG 2. TAHUN 2012 SEBANYAK 40 ORANG 3. TAHUN 2013 BERJUMLAH 47 ORANG SECARA KUANTITATIF JUMLAH PNS KOTA JAYAPURA SAMPAI DENGAN JULI 2014 SEBANYAK 5.017 ORANG YANG TERDIRI DARI: TENAGA FUNGSIONAL: PENDIDIKAN KESEHATAN PENYULUH PERTANIAN AUDITOR WIDYAISWARA FUNGSIONAL UMUM
: 2.584 ORANG : 408 ORANG : 29 ORANG : 3 ORANG : 1 ORANG : 1.422 ORANG
JABATAN STRUKTURAL
: 706 ORANG
JUMLAH KESELURUHAN
: 5.017 ORANG
PENERIMAAN CPNS HONORER K2 KOTA JAYAPURA SEBANYAK 1.400 ORANG MENDAPATKAN QUOTA DARI PUSAT SEBESAR 30% YANG KEMUDIAN ATAS USAHA PERMINTAAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA NAIK MENJDAI 952 ORANG DAN AKAN DI UMUMKAN TANGGAL 22 JULI 2014. ATAS UPAYA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA PENERIMAAN PRAJA IPDN YANG SELAMA INI BERGABUNG DENGAN PROVINSI PAPUA SUDAH DIBERIKAN KEWENANGAN KE PEMERINTAH KOTA JAYAPURA UNTUK PENERIMAAN PRAJA IPDN SENDIRI DAN MENJADI MODEL SECARA NASIONAL DAN JUGA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA SEBAGAI PILOT PROJECT PELAKSANAAN PENATAAN PNS TAHUN 2014. DALAM KEPEMIMPINAN KAMI SETIAP PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN THE RIGHT MAN AND THE RIGHT PLACE DAN WAJIB MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS.
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH. DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH YANG MISKIN STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI, MAKA TELAH DILAKUKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DIMANA SEBELUMNYA 16 DINAS KEMUDIAN DIRAMPINGKAN MENJADI 15 DINAS SERTA 6 BAGIAN MENJADI 5 BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH. UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH, MEMBENTUK UPTD-LPSE (LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK) DAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN (KLP) SELAIN ITU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, TEPAT, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MAKA PADA TANGGAL 7 MARET 2014 DIRESMIKAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (BPPTSP) DAN KAMI SAMPAIKAN BAHWA PERIJINAN YANG SELAMA INI DI URUS DI MASING-MASING SKPD TELAH DI JADIKAN SATU PINTU PERIJINAN YANG DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARAN PENDUKUNG MAUPUN SDM DALAM RANGKA MEMPROSES YANG CEPAT, TEPAT, EFEKTIF, EFISIE, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. PELAYANAN KETATALAKSANAAN DAERAH. DILAKUKAN REFORMASI BIROKRASI BEKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN PAN DAN RB MELAKUKAN PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM), STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA UNIT SKPD PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SEBAGAI KOMITMEN DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DALAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA MEMPEROLEH PREDIKAT KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK DARI OMBUSDMAN RI UNTUK 8 SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA ANTARA LAIN: BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DINAS TENAGA KERJA, DINAS SOSIAL, DINAS PERHUBUNGAN,
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, UNIT KESEHATAN REPRODUKSI, PELAYANAN INFORMASI DAERAH. KOTA JAYAPURA DINILAI BERHASIL DALAM PENGEMBANGAN TEHNOLOGI INFORMASI SEHINGGA MENERIMA PENGHARGAAN INFORMASI COMMUNICATION AND TECHNOLOGI (ICTPURA) DARI PEMERINTAH PUSAT MELALUI MENKOMINFO REPUBLIK INDONESIA. SERTA PENGHARGAAN LAIN BERUPA PEMBERIAN BANTUAN MOBIL TEKNOLOGI INFORMASI YANG DISERAHKAN OLEH MENKOMINFO DI JAKARTA TANGGAL 6 FEBRUARI 2013.SEMENTARA BANTUAN BERUPA MOBIL INTERNET KECAMATAN YANG DISERAHKAN OLEH BADAN PELAYANAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI KOMUNIKASI (BPTIK) PROVINSI PAPUA YANG SAAT INI TERUS DIOPERASIONALKAN DI 5 DISTRIK SE-KOTA JAYAPURA BAGI MASYARAKAT DAN ANAK-ANAK SEKOLAH. PROGRAM KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK
UNTUK
MENGINFORMASIKAN
KEGIATAN
PEMERINTAH
KOTA
DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN KEMASYARAKATAN DIMANA SALAH SATU BENTUKNYA ADALAH KERJA SAMA DENGAN TVRI JAYAPURA DALAM PROGRAM MASYARAKAT BERTANYA WALIKOTA MENJAWAB, DAN RRI JAYAPURA DALAM PROGRAM HALO WARGA KOTA DAN PENYEBARAN INFORMAI MELALUI DIALOG-DIALOG INTERAKTIF DUA ARAH. PELAYANAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN ARSIP DAERAH, GUNA MENINGKATKAN BUDAYA DAN GEMAR MEMBACA BAGI MASYARAKAT DAN PNS MAKA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA TELAH MENGADAKAN ATAU MEMENUHI LITERATURE BUKU-BUKU PADA PERPUSTAKAAN DAERAH, SEHINGGA JUMLAH PENGUNJUNG TERUS BERTAMBAH: TAHUN 2011DARI 80 ORANG, TAHUN 2012NAIK 100 ORANG BULAN JULI 2013TELAH MENCAPAI 200 ORANG. TAHUN 2013 PEMERINTAH PUSAT MELALUI BADAN PERPUSTAKAAN NASIONAL MENGHIBAHKAN 1 (SATU) UNIT MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING SAAT INI TELAH MELAYANI MASYARAKAT, ANAK SEKOLAH DI DISTRIK, KELURAHAN DAN KAMPUNG. OPERASIONAL PELAYANAN DI KAMPUNG-KAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA.
PENYELENGGARAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. PEMERINTAH KOTA JAYAPURA TERUS MELAKUKANKOORDINASI TERKAIT DENGAN INFORMASI INTELIJEN DAERAH DALAM RANGKA ANTISIPASI KEAMANAN DAN KENYAMANAN MASYARAKAT KOTA JAYAPURA MELALUI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) DAN MENJALIN KERJASAMA DENGAN SEMUA INSTANSI TERKAIT UNTUK MENCIPTAKAN KOTA JAYAPURA YANG AMAN DANNYAMAN DAN PENGUATAN 4 PILAR KEBANGSAAN (PANCASILA, UUD 45, NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA) KEPADA SISWA/SISWI SLTA DAN SISWA-SISWI SLTP, LINMAS, ORMAS-ORMASDAN PAGUYUBAN-PAGUYUBAN, DI KOTA JAYAPURA. PELAYANAN HUKUM DAERAH, MEWUJUDKAN MISI VI YAITU PENINGKATAN KUALITAS HUKUM DAN DEMOKRASI, MAKA UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN ADALAH : MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MELALUI PENATAAN DAN PENERTIBANPERATURAN PERUNDANGAN DI DAERAH KOTA JAYAPURA YANG INDIKATORNYA ADALAH BERKURANGNYA PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERMASALAH. OLEH SEBAB ITU DIPERLUKAN SUATU INSTRUMEN PERENCANAAN YANG TERPADU, TERARAH DAN SISTIMATIS DALAM PEMBENTUKAN PROSES-PROSES HUKUM DAERAH. TAHUN 2012 ATAS KERJASAMA YANG BAIK DENGAN DPRD KOTA JAYAPURA TELAH DISUSUN DAN DITETAPKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KOTA JAYAPURA TAHUN 2013 DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD KOTA JAYAPURA BEBERAPA WAKTU YANG LALU, HAL INI SEJALAN DENGAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM SEBAGAIMANA DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014 YANG DITETAPKAN DALAM PERPRES NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG RPJMN. PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) KELOMPOK SADAR HUKUM YANG TELAH DIBENTUK DI KOTA JAYAPURA BEKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANWIL PROVINSI PAPUA DIMANA KELOMPOK SADAR HUKUM PKK KOTA JAYAPURA KELUAR SEBAGAI
JUARA
I
LOMBA KADARKUM TINGKAT PROVINSI PAPUA DAN MEWAKILI
PROVINSI PAPUA DALAM LOMBA KADARKUM TINGKAT NASIONAL DI JAKARTA. PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NASIONAL KOTA JAYAPURA PERIODE TAHUN 2011 – 2014 DAN BIMTEK HAM SESUAI PERPRES NO. 23 TAHUN 2013. BERSAMA DENGAN DPRD KOTA JAYAPURA PADA TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN 2014 TELAH MENETAPKAN 31 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA.
KEMITRAAN DENGAN DPRD KOTA JAYAPURA, SELAMA
3 TAHUN KEPEMIMPINAN KAMI, DEWAN TELAH
MELAKSANAKAN 3
FUNGSINYASEBAGAI MITRA YAKNI: FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI BUDGETING DAN FUNGSI PENGAWASAN. KEMITRAAN SALING
EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF AKAN SELALU MENJADI BAGIAN YANG
MENGUATKAN
PEMBANGUNAN
UNTUKMENDORONG
PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN,
DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SEHINGGA BERJALAN DENGAN BAIK
DAN HARMONIS DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA JAYAPURA.
