PENATAAN RUANG BERBASIS EKOSISTEM DAN PELUANG PENERAPAN EU RED (SATU KAJIAN HUKUM)
Workshop Rencana Tindak Lanjut Kegiatan RIMBA Padang, Sumatera Barat
Tim Kajian: 1.Fathi Hanif, SH.MH 2.Rhino Subagyo, SH 3.Zenwen Pador, SH
07-08 Maret 2012
Tujuan Kajian Umum: 1. Identifikasi peraturan perundang-undangan tentang Perencanaan tata ruang berbasis ekosistem 2. Memahami hal-hal (perundangan dan kebijakan) yang mempengaruhi perencanaan tata ruang berbasis ekosistem yang berkelanjutan. 3. Menyusun rekomendasi hukum/legal recommendation terkait peluang penerapan prinsip EU-RED di Indonesia Khusus: 1. Menyusun kerangka hukum perencanaan tata ruang berbasis ekosistem yang berkelanjutan di tingkat nasional 2. Menyusun kerangka hukum di tingkat daerah (provinsi) tentang penerapan prinsip perencanaan tata ruang berbasis ekosistem berkelanjutan 3. Menyusun kerangka hukum kewenangan Pemerintah (pusat) dan kewenangan daerah dalam penataan ruang berbasis ekosistem.
Peraturan Perundang-undangan terkait Undang - Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Undang - undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang - Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang - Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang No.18 tentang Perkebunan PP No.15 tahun 2010 tentang Peneyelenggaraan Penataan Ruang PP No.68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang PP No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar
Penataan Ruang • Asas Penataan Ruang : • keterpaduan;keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan;
keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; Keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; • pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas • Tujuan Penataan Ruang : • mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. (UU No. 26 /2007, PP No. 15/2010, PP No. 26/2008, PP No.28/2010)
Klasifikasi Penataan Ruang Sistem: sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
fungsi utama kawasan: kawasan lindung dan
kawasan budi daya wilayah administratif: penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. kegiatan kawasan: penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. nilai strategis kawasan: penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Pembagian Kewenangan dlm Penataan Ruang Pemerintah
Pem-Prov
Pem-Kab/Kota
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wil nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; meliputi perencanaan, pemanfaatan; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi: perencanaan pemanfaatan dan pengendalian.
Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi: perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian..
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; meliputi: penetapan; perencanaan; pemanfaatan; pengendalian. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi.
Pelaksanaan penataan pelaksanaan penataan ruang kawasan ruang kawasan strategis provinsi strategis meliputi: penetapan, kabupaten/kota perencanaan meliputi: penetapan, pemanfaatan dan perencanaan, pengendalian. pemanfaatan dan Kerja sama penataan pengendalian. ruang antarprovinsi kerja sama penataan dan memfasilitasi kerja ruang antar sama penataan ruang kabupaten/kota. antar kabupaten/kota.
RENCANA TATA RUANG DALAM UU PPLH Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang
merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup; penetapan wilayah ekoregion; dan penyusunan RPPLH.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Untuk memastikan prinsip pembangunan
berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Wajib dilaksanakan Pemerintah dan Pemda dalam penyusunan dan evaluasi RTRW, RPJP,RPJM, kebijakan,rencana atau program yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup
Pengelolaan Kehutanan Fungsi Hutan : Konservasi,Lindung dan Produksi Perencanaan Kehutanan : a.inventarisasi hutan, a.pengukuhan kawasan hutan, b.penatagunaan kawasan hutan, c.pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan d.penyusunan rencana kehutanan.
Pengukuhan Kawasan Hutan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
RENCANA TATA RUANG DALAM UU PERKEBUNAN • Perkebunan mempunyai fungsi: ekonomi, dan sosial
budaya. • Dalam fungsi ekologi, perkebunanan diharapkan
berfungsi dalam peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. • Perencanaan Perkebunan terdiri atas perencenaan
nasional, provinsi, kabupaten/kota
Dasar Perencanaan Perkebunan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
rencana pembangunan nasional; rencan tata ruang wilayah; kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan; kinerja pembangunan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; sosial budaya; lingkungan hidup; kepentingan dan masyarakat; pasar; dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
RENCANA TATA RUANG DALAM PP PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
Obyek penertiban tanah terlantar Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
Instrumen EU RED (Europe Union Renewable Energy Source Directive)
Tujuan Mencapai pemenuhan energi sebesar 20% tahun 2020 konsumsi final energi dari sumber terbarukan bagi Uni Eropa sekaligus pencapaian 10% konsumsi energi dari sumber terbarukan dalam konsusi energi setiap negera anggota
4 aspek utama dlm EU-RED
• Lingkungan Hidup • Sosial ekonomi
• Tata Kelola Pemerintahan • Keamanan Pangan
Aspek Lingkungan Hidup 1. Perubahan penggunaan tanah/lahan (baik secara 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.
langsung dan/atau tidak langsung) Jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati Kapasitas produksi tanah/lahan Kualitas dan ketersediaan air Emisi GHG Kualitas Udara Pengelolaan Sampah keberlanjutan Lingkungan Hidup (lintas issue)
Kriteria Aspek Lingkungan Hidup Sumber Bahan Baku yang harus dihindari : a. b.
c. d.
hutan primer/alam; lahan dengan stock karbon tinggi (antara lain : wetlands/lahan basah, area hutan lebih dari satu hektar dengan luas tutupan tajuk 30% serta tinggi pohon minimal 5 (lima meter), area hutan lebih dari satu hektar dengan ketinggian pohon lebih dari 5 (lima) meter serta luas tutupan tajuk 10% - 30% (kecuali terbukti terdapat stock karbon); peat land/lahan gambut; lahan dengan nilai biodiversity sangat tinggi( meliputi : hutan primer, area yg ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam dan spesies dan eksositem yg terancam punah), dan padang rumput), ;
Kriteria Aspek Lingkungan Hidup EU RED dan Regulasi Nasional Pemerintah telah meratifikasi dua perjanjian internasional: 1. 2.
•
konservasi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCC)-UU No.6 tahun 1994 Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim(Kyoto Protokol to The United Nations Framework Convention on Climate Change)- UU No.17 tahun 2004 Kontribusi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim global dengan sukarela menurunkan emisi sebesar 26% dari perkiraan emisi skenario BAU tahun 2020 dengan biaya sendiri, 41% apabila mendapat bantuan Internasional
Regulasi nasional ttg konservasi dan energi yg terbarukan 1. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan fungsi hutan (produksi, lindung, konservasi) – UU No.41/1999 ttg Kehutanan 2. Penyusunan RTRN/Prov/Kota dilakukan berbasis ekosistem – UU No.26/2007 3. Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan antara lain menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; -- UU no.32/2009 4. Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.– UU no.30/2007.
UU No.41 tahun 2009 tentang Kehutanan hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
UU No.5 tahun 1990 tentang KSDE bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya
alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan (a) pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; (b) pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
PP No.26 tahun 2008 tentang RTRWN • Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional
meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. • Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi
(a) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; (b) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan (c) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional. Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi (a) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. •
Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi (a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (b) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah. • Kawasan lindung nasional terdiri atas: • kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya; a) kawasan perlindungan setempat; b) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; c) kawasan rawan bencana alam; d) kawasan lindung geologi; dan e) kawasan lindung lainnya.
Regulasi terkait lainnya • PerMenhut No.P.30/Menhut‐II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan • • •
•
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD); Keppres No. 19 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+; Inpres No.10/2011 ttg Penundaan izin baru & penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Keppres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No. 1 tahun 2006 tentang pemanfaatan biofuels Dokumen Sumatera Road Map (2010) utk penyelamatan hutan/SDA sumatera.
REKOMENDASI Jangka Panjang 1. Harmonisasi ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait baik dalam tingkatan UU maupun PP hingga Peraturan Menteri. Harmonisasi tersebut meliputi keselarasan pembagian kewenangan antara Pusat – Daerah , koordinasi antar sektor maupun ketentuan yang sifatnya cross cutting issue; 2. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan kriteria dalam EU RED masih memerlukan pengaturan lebih lanjut yang bersifat khusus dan sangat teknis agar dapat berlaku mengikat secara hukum, meskipun secara umum sudah diatur. Pengaturan tersebut diantaranya berupa penetapan kawasankawasan strategis nasional/propinsi/kabupaten/kota yang memiliki fungsi lindung maupun kawasan pelestarian alam.
Jangka Pendek Beberapa isu yang perlu diatur tersebut dalam jangka pendek dapat
dimasukan dalam Rancangan Kebijakan yang telah dibuat misalnya Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatera.
KESIMPULAN 1.
Aspek Lingkungan Hidup EU RED secara umum dibagi dalam 8 issue: ((1) perubahan penggunaan tanah/lahan (baik secara langsung dan/atau tidak langsung); (2) Jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati; (3) Kapasitas produksi tanah/lahan; (4) Kualitas dan ketersediaan air; (5) Emisi GHG; (6) Kualitas Udara; (7) Pengelolaan Sampah; dan (8) Keberlanjutan Lingkungan Hidup (lintas issue)
2.
Terdapat 4 (jenis) asal bahan baku yang harus dihindari yaitu bahan baku yang bersumber dari (a) hutan primer/alam; (b) lahan dengan stock karbon tinggi (antara lain : wetlands/lahan basah, area hutan lebih dari satu hektar dengan luas tutupan tajuk 30% serta tinggi pohon minimal 5 (lima meter), area hutan lebih dari satu hektar dengan ketinggian pohon lebih dari 5 (lima) meter serta luas tutupan tajuk 10% - 30% (kecuali terbukti terdapat stock karbon); (c) peat land/lahan gambut; (d) lahan dengan nilai biodiversity sangat tinggi( meliputi : hutan primer, area yg ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam dan spesies dan eksositem yg terancam punah), dan padang rumput),
•
KESIMPULAN...... 3.
4.
Dari kriteria sumber bahan baku yang diidentifikasikan dalam EU RED untuk tidak dipergunakan sebagai sumber bahan baku bagi penggunaan biofuel dan bioliquid yang berkelanjutan pada tataran normatif menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sumber – sumber yang masuk dalam klasifikasi wilayah-wilayah yang harus dilindungi keberadaanya untuk menjaga fungsi pokoknya. Kesesuaian tersebut terdapat dalam berbagai peraturan antara lain UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdayaalam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Beberapa peraturan pemerintah yang mengatur antara lain PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
SEKIAN & TERIMA KASIH
