Penataan Ruang Berbasis Multipihak Pasca Erupsi Merapi
Analisa Kritsis Tata Ruang Pasca Erupsi Merapi Suparlan S.Sos.I
WALHI-Yogyakarta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Pendahuluan Ruang wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya
Rencana Tata Ruang kesepakatan bersama semua stakeholders / Multipihak (Pemerintah, DPR/DPRD, Masyarakat, Dunia Usaha, Cendekiawan, LSM) Kebijakan politik dalam rangka mengelola sumberdaya alam di darat, di laut, dan di udara dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis berlandaskan wawasan Nusantara dan kesatuan Nasional
Merapi Gunung Merapi (2980 m dpl) Gunungapi teraktif Ancaman Letusan kawasan penyangga, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Air, Pertambangan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata,
T.Prahu 2084
Sindoro 3151
Cireme
Welirang 3156 Arjuno 3339
Telomoyo Gede 2958
Dieng 2565 Slamet 3432
Muria Ungaran Anjasmoro 2000 Argowayang
Argopuro Bromo 2329
Halimun 1920 Papandayan 2655 Cikuray Galunggung
Sumbing 3371 Liman Dorowati
Merapi 2911 Merbabu Lawu 3265
26 Gunung di pulau jawa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Yogyakarta
Kelud 1731
www.walhi-jogja.or.id
Kawi 2631
Semeru 3676
Raung Ijen Merapi
Merapi Aspek Kebencanaan • Merupakan gunungapi teraktif di dunia • Siklus letusan yang teratur • Wilayah Rawan becana Aspek Ekologi / ekositem • Kaya potensi Sumberdaya alam • Kawasan penyangga, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Air, Pertambangan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Aspek Sosial dan budaya masyarakat • Sebagai salah satu tempat / pusat kehidupan masyarakat secara turun temurun • Sejarah Peradapan masyarakat lereng merapi • Pusat pembelajaran budaya masyarakat “ labuhan” Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Yogyakarta
www.walhi-jogja.or.id
Kesepemahaman Pasal 3 UU No 26 tahun 2007 • Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; • Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan • Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Analisa Dasar Kebijakan UU Tata ruang No 26 Tahun 2007 dan UU 32 tahun 2009
•
•
Tata ruang Wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung LH
•
KLHS Wajib dilaksanakan dlm menyusun + evaluasi:
•
•
+ RTRW, RPJP, RPJM
•
+ kebijakan, rencana, dan/atau program yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
Jika daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: •
•
+ kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki dan tidak diperbolehkan lagi.
Keterlambatan Perda Propinsi, Kabupaten / Kota terkait dengan tata ruang. Begitu juga dengan PP tentang KLHS yang di mandatkan UU no 32 taun 2009
Perluanya Penataan ruang Pasca Erupsi Merapi 1.
Letusan Merapi tahun 2010 diperkirakan 3 kali lipat dari letusan sebelumnya. Implikasi dampaknya : a. Masyarakat yang mengungsi akibat letusan Merapi mencapai 320.090 orang yang tersebar di 578 titik pengungsian di wilayang Jawa Tengah dan Yogyakarta b. Jumlah korban meninggal mencapai 151 orang terdiri atas 135 korban di Yogyakarta dan 16 korban di Jateng c. Ratusan rumah rusak dan puluhan hanyut terbawa derasnya banjir lahar dingin merapi, d. Kerugian akibat erupsi merapi diperkiraan mencapai 7 trilyun lebih e. Perubahan peta rawan bencana Merapi
2.
Mandat UU No 26 Tahun 2007, pasal 78, ayat 4 point C “ semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan “
ANCAMAN dam dampak erupsi G.MERAPI •
BAHAYA PRIMER : bahaya langsung ketika terjadi letusan (awanpanas, jatuhan piroklastik, abu vulkanik, aliran lava)
•
BAHAYA SEKUNDER bahaya terjadi setelah letusan (lahar hujan)
•
BAHAYA TERSIER bahaya akibat kerusakan lingkungan gunungapi (hilangnya daerah resapan/hutan/mata air)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Yogyakarta
Hilangnya tempat Tinggal, sarana dan prasarana publik Rumah, jembatan, sumber air, kawasan wisata dll Hilangnya keberlanjutan pelayanan alam: lenyapnya kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan alam Sumber daya hutan, air, ekosistem dll Belum pulihnya sistem pertanian dan perkebunan masyarakat akbiat dari erupsi merapi Pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, wisata dll Minimnya dan krisis ketersediaan air bersih Sumber air, sanitasi air bersih, tempat penampungan air dll Terisolirnya beberapa wilayah akibat dari infrastuktur jalan rusak atau jebol. Akses transportasi, akses komunikasi, akses kesehatan dan pendidikan www.walhi-jogja.or.id
•
Kecamatan Cangkringan •
Desa Umbulharjo : Dusun Pelemsari, Dusun Kinahrejo, Dusun Pangukrejo
•
Desa Kepuhharjo : Dusun Kaliadem, Dusun Petung, Dusun Kopeng, Dusun Batur, Dusun Jambu
•
Desa Glagahharjo : Dusun Kalitengah Lor, Dusun Klaitengah Kidul, Dusun Srunen, Dusun Ngancar
PETA KAWASAN RAWAN BENCANA VERSI PVMBG KRB III KRB II KRB I Endapan Awan Panas Thn 2010 Area Terdampak Awan Panas Tahun 2010
•
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Yogyakarta
Kecamatan Cangkringan •
Desa Umbulharjo : Dusun Pelemsari, Dusun Kinahrejo, Dusun Pangukrejo
•
Desa Kepuhharjo : Dusun Kaliadem, Dusun Petung, Dusun Kopeng, Dusun Batur, Dusun Jambu
•
Desa Glagahharjo : Dusun Kalitengah Lor, Dusun Klaitengah Kidul, Dusun Srunen, Dusun Ngancar
www.walhi-jogja.or.id
Kawasan Rawan Bencana Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda awanpanas, aliran dan guguran lava, gas beracun, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat . Kawasan Rawan Bencana II adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda awanpanas, aliran dan guguran lava, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Batas Kawasan Rawan Bencana II ditentukan berdasarkaan sejarah kegiatan lebih tua dari 100 tahun, dengan indeks letusan (VEI 3-4), baik untuk bahaya aliran massa ataupun bahaya material lontaran batu (pijar). Di dalam peta, Kawasan Rawan Bencana II digambarkan berwana merah muda Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir. Apabila erupsinya membesar, maka kawasan ini berpotensi tertimpa hujan abu dan lontaran batu (pijar).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Yogyakarta
www.walhi-jogja.or.id
Rec Tata ruang Kab Sleman 2005-2014
Perda No 2 Tahun 2010 •
Pasal 51 “ Kawasan rawan letusan merapi merupakan kawasan rawan bencana alam” strategi Pelaksanaannya : •
a. menegakkan aturan untuk mempertahankan fungsi lindung;
•
• b. mengatur penghunian di dalam kawasan untuk keselamatan manusia; dan
•
•
•
c. mengatur kegiatan kehidupan untuk mitigasi bencana.
Pasal 101, kawasan merapi terdiri dari kecamatan Turi, Cangkringan dan Pakem merupakan Kawasan strategis lindung dan budidaya seluas 1.743,250 ha
•
Hal VI-13 : untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bahaya erupsi / awan panas merapi meliputi lahan seluas 2.116 ha yang tersebar di puncak gunung merapi dan beberap a kawasan sekitar sungai di atas ketinggian 400 Mdpl yang di lewati lahar. Arah Kegiatannya : •
Melindungai Penduduk dari ancaman merapi
•
Kegiatan / pengunaan lahan untuk pengendali eruspi merapi
Arah Kebiajkan : •
Pemantauan perkembangan kawasan
•
Penetapan daerah kwalifikasi berbahaya
•
Relokasi pada daerah aman
Peran Multipihak “Masyarakat Korban Erupsi Merapi”
UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberi warna bagi penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang lebih baik. Terkait dengan peran masyarakat dalam Penataan Ruang adanya ruang yang lebih luas untuk peran masyarakat pada proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Peran masyarakat dalam penataan ruang berperan sebagai “Mitra Pemerintah” dalam pembangunan guna mewujudkan tertib tata ruang.
Lahirnya PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana amanat UU No. 26/2007 diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam keterlibatannya pada penataan ruang.
FAKTA •
Tata ruang kawasan merapi: •
Tata ruang belum sebagai daya dukung kehidupan masyarakat baik itu secara lingkungan hidup, sosial, ekonomis mampu memberikan layanan keamanan kepada masyarakat terhadap rentannya bencana
•
Pola pemulihan dan pembangunan masih menekankan pada faktor kuantitas daripada kualitas. Misalnya sabo DAM, Bangker, Penghijauan dll
•
Rencana pembangunan lintas sektor dan tingkatan seringkali gagal memasukkan biaya sosial dan lingkungan ke dalam biaya produksi, prioritas adalah fisik
•
Ketidak mampuan kelembagaan yang berkaitan dengan masalah lintas pelaku.
•
Ketergantungan pada upaya perencanaan serta kerja yang mudah dan murah tanpa memperhitungkan dampak negatifnya dikemudian hari.
•
Kegagalan untuk menganggap lingkungan sebagai bagian yang menyeluruh dan saling ketergantrungan antara faktor dan komponen-komponennya.
Kebijakan Tata Ruang yang Ideal •
Penataan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik wilayah yang meliputi bentang alam dan kesatuan layanan ekosistem, endemisme dan keterancaman kepunahan flora-fauna, aliran-aliran energi sosial dan kultural, kesamaan sejarah dan konstelasi geo-politik wilayah (memadukan antara sistem sosial dengan ekosistem)
•
Tata Ruang harus mampu mendorong adanya kebijakan untuk memberi insentif terhadap inisiatif pelestarian fungsi kawasan & disinsentif terhadap eksploitasi SDA yang berlebihan
•
Proses dan hasil perencanaan alokasi, pemanfaatan, pengendalian atas pemanfaatan ruang harus bertumpu pada kepentingan dan perlindungan atas sumber-suember kehidupan rakyat serta menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam kebijakan penataan ruang.
•
Kebijakan tata ruang harus menunjukan adanya keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keberlanjutannya”daya dukung dan daya tampung”KLHS (pp segera di terbitkan)
Catatan •
Pertama Indentifikasi para pihak yang bekerja atau berhubungan erat dengan kawasan merapi, Identifikasi para pihak ini akan memudahkan pola koordinasi dan komunikasi bersama untuk menganalisa kondisi riil lapangan pasca terjadinya erupsi merapi sehingga bisa di jadikan satu landasan untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis yang mengarah pada kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
•
Kedua Menentukan status lahan dan ruang yang berada pada kawasan merapi khususnya daerahdaerah rawan bencana, penentuan status ini sangat penting untuk ditegaskan terlebih dahulu,baik kepemilikian individu, kelompok/desa bahkan milik negara. Harapnnya jika telah ditentukan status lahan akan meminimalkan konflik di kemudian hari.
•
Ketiga melakukan konsultasi dan koordinasi para pihak dalam merusmuskan agenda-agenda penting penataan ruang pasca erupsi merapi. Konsolidasi ini bisa lebih difokuskan pada desa-desa yang terkena erupsi merapi.
•
Keempat Membagi peran para pihak dalam perencanaan dan pengembangan kawasan merapi pasca erupsi, peran yang di maksud adalah peran strategis dari para pihak untuk membuat rencana aksi pemulihan dan pengembangan wilayah-wilayah kritis pasca erupsi, termasuk rencana kehidupan masyarakat korban erupsi merapi.
•
Kelima melakukan kontrol dan monitoring bersama antar para pihak dalam perencanaan hingga pelaksanaan dan implementasi dari dok tata ruang pasca erupsi merapi.
Terima Kasih “ Pulihkan Kawasan Merapi Untuk Keselamatan dan Kesejahteraan Rakyat”
