PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DENGAN PENDEKATAN HUMANIS Oleh : Rosmala Dewi Sakti Prawira, S.H, M.H.* Abstract Humanist policy directions that need to be taken in order to overcome the evil of terrorism is to promote improved coordination and capacity of government agencies in terms of prevention based on the principles of democracy and human rights free from discrimination element. Keywords: prevention of crime, terrorism, humanism, non-discrimination.
Bali
pertama,
tetapi
kejadian
tersebut
semakin meneguhkan stigma asing bahwa
A. Pendahuluan Peristiwa Bom Bali kedua yang
Indonesia bukan tempat yang aman bagi
meledak pada tanggal 1 Oktober 2005 di tiga
pariwisata dan investasi. Hal ini terlihat dari
lokasi yaitu Raja’s Restaurant, Nyoman's
tidak tercapainya sasaran kunjungan wisata
Cafe dan Menega's Café telah menelan
2005 dan pertumbuhan investasi yang masih
korban 22 orang meninggal dunia dan
tetap bahkan cenderung menurun.
ratusan
orang
luka-luka.
Aksi teroris yang bernuansa lokal
dengan
intensitasnya cenderung menurun. Namun di
pemerintah
daerah konflik, khususnya Poso dan Papua,
menaikkan harga bahan bakar minyak
aksi-aksi teroris dari upaya membenturkan
(BBM) yang menimbulkan pro dan kontra,
kepentingan
sehingga hal tersebut dianggap sebagai
masyarakat atau antar aparat masih sering
upaya
dijumpai. Selain teror bom yang diledakkan
Peristiwa
mengalami
tersebut
dikeluarkannya
bertepatan
kebijakan
pemerintah
untuk
mengalihkan
sejumlah
politik
SARA
di
pemerintah menaikkan BBM. Meskipun
dengan acara keagamaan, serta terjadinya
dampaknya tidak sebesar peristiwa Bom
teror individual yang bertujuan menciptakan konflik
merupakan
ibadah
antar
perhatian masyarakat terhadap kebijakan
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
tempat
dan
indikasi
bertepatan
rumitnya
penyelesaian masalah Poso dan papua.
Hal yang patut dipuji, masyarakat yang selama ini terlibat dan berada di
tertangkapnya
Nurdin
M
Top
dan
pengungkapan jaringannya.
wilayah konflik. Poso dan Papua tidak
Oleh karena itu, aparat keamanan
terpengaruh rasa toleransinya, sehingga
selalu siap siaga mengantisipasi aksi balasan
upaya
berdampak
yang dilakukan oleh kelompok Nurdin.
signifikan. Sementara itu di wilayah-wilayah
Selanjutnya, pada tahun 2007, berbagai
lain relatif aman dari gangguan teroris yang
upaya akan terus dilakukan termasuk upaya
bernuansa lokal seiring dengan makin
memutus jaringan teroris yang melibatkan
mantapnya kondisi keamanan dan ketertiban
dan bersentuhan dengan lembaga pendidikan
masyarakat.
keagamaan/pesantren.
teror
tersebut
tidak
Keberhasilan
aparat
kepolisian
menghindarkan
Untuk
kesalah
pahaman
umat
menewaskan tokoh utama terorisme di
Islam, maka upaya pendekatan kepada
Indonesia yang diduga terlibat serangkaian
tokoh-tokoh
peledakan bom di
Bali, Jakarta, dan
dilaksanakan secara hati-hati agar tidak
sejumlah tempat lainnya telah meningkatkan
menimbulkan kesan memojokkan agama
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
Islam dan penganutnya. Sementara itu
kepolisian
dan
kerjasama penanggulangan dan pencegahan
penanggulangan teroris. Perhatian dunia
teroris secara lintas negara dilaksanakan
internasional atas tewasnya tokoh utama
melalui peningkatan kapasitas kelembagaan
teroris tersebut cukup positif, hal ini
dan peningkatan infrastruktur aturan hukum.
dalam
ditunjukkan komitmen
pencegahan
dengan
keagamaan/pesantren
meningkatnya
Pada tahun 2005, Indonesia telah
membantu
meresmikan kerjasama bilateral di bidang
internasional
penanganan teroris.
terrorism diantaranya dengan Polandia telah
Pada tahun 2006, kesungguhan
menandatangani
Kerjasama
dalam
aparat keamanan untuk terus membidik titik-
Penanggulangan Kejahatan Transnasional
titik strategis bagi persembunyian teroris
dan Jenis Kejahatan Lain, dan dengan
senantiasa ditingkatkan guna membatasi
Vietnam telah menandatangani MoU dalam
gerak kelompok teroris. Keberhasilan aparat
Pencegahan
keamanan menewaskan gembong teroris Dr.
Kejahatan.
Azhari tantangan
tampaknya terkait
masih
menghadapi
dengan
belum
Secara
dan
Penangggulangan
multilateral,
Indonesia
terlibat dalam ASEAN – Mendeklarasi
Gabungan Republik Korea dalam Kerjasama
barangkali merupakan salah satu jawaban
Penanggulangan
Internasional,
utama mengapa pertumbuhan investasi asing
ASEAN – Mendeklarasi Gabungan dalam
di bidangindustri masih berjalan di tempat
Kerjasama untuk Penanggulangan Teroris
dan menempatkan Indonesia pada jajaran
Internasional, dan ASEAN – Mendeklarasi
terendah tujuan investasi dunia. Dengan
Gabungan New Zealand dalam Kerjasama
demikian
untuk Penanggulangan Teroris Internasional.
pencegahan dan penanggulangan teroris
Teroris
Sementara
itu
dalam
tantangan
utama
dalam
hal
dalam tahun 2007 adalah meningkatkan
peningkatan infrastruktur aturan hukum,
kinerja aparat keamanan dan intelijen dalam
pemerintah sedang dalam tahap akhir proses
mengantisipasi, menangani, dan evakuasi
ratifikasi dua konvensi internasional yaitu
aksi dan ancaman teroris.
Konvensi Internasional untuk Pelarangan Keuangan pada Teroris (1999) dan Konvensi
B. Pembahasan I. Tindak Pidana Terorisme
Internasional untuk Pelarangan Pemboman
Tindak pidana adalah rumusan
pada Teroris (1997) yang diharapkan dapat diundangkan
pada
tahun
2006.
Aksi
terorisme dalam jangka pendek seringkali berdampak
cukup
signifikan
terhadap
upaya-upaya menciptakan iklim investasi
karena
itu,
dijadikan
jaringan tolok
terorisme
ukur
dapat
keberhasilan
mengamankan aktivitas dunia usaha. Belum tertangkapnya semua tokoh kunci teroris merupakan meningkatkan melalui
tantangan
bagi
pertumbuhan
peningkatan
ancaman suatu pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang
Tindak
kemampuan
menangani dan menangkap pelaku serta mengungkap
peraturan perundang-undangan yang disertai
tersebut.
yang kondusif di dalam negeri. Oleh
tentang perbuatan yang dilarang dalam
penanaman
upaya ekonomi modal
pidana
tidak
dilihat
sebagai bentuk abstrak semata-mata yang bertentangan dengan ketertiban hukum, nilai-nilai luhur seperti keadilan, kejujuran, kebenaran, dan sebagainya, tetapi juga dengan melihat seberapa jauh hubungannya dengan
faktor-faktor
kemasyarakatan
maupun faktor-faktor bekerjanya tindak pidana di dalam masyarakat.1
asing. Ketidakpastian jaminan keamanan dalam
negeri
dari
ancaman
teroris,
1
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hal. 111.
Terorisme merupakan kejahatan
mengenai
penyidikan,
penuntutan,
dan
terhadap kemanusiaan dan peradaban serta
pemeriksaan di sidang pengadilan dalam
merupakan
serius
perkara tindak pidana terorisme, dilakukan
terhadap kedaulatan setiap negara karena
berdasarkan hukum acara yang berlaku,
terorisme sudah merupakan kejahatan yang
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
bersifat Internasional yang menimbulkan
pemberantasan
bahaya terhadap keamanan, perdamaian
tersebut.
dunia
salah
serta
masyarakat
satu
ancaman
merugikan sehingga
pemberantasan
kesejahteraan
perlu
secara
pidana
terorisme
II. Upaya Penanggulangan Teroris Di
dilakukan
berencana
tindak
Indonesia
dan
Kebijakan
penanggulangan
berkesinambungan sehingga hak asasi orang
kejahatan dengan hukum pidana (meliputi:
banyak dapat dilindungi dan dijunjung
hakikat,
tinggi. Tindak pidana terorisme ialah segala
kejahatan,
perbuatan yang dilarang dalam Peraturan
terhadap
Pemerintah
Undang-undang
kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan
Nomor 1 Tahun 2002, yang telah disahkan
integral dalam penggunaan hukum pidana,
menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun
tahap-tahap
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
masalah-masalah sentral dalam kebijakan
Terorisme.
hukum
Pengganti
Peraturan
tersebut
berlaku
terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud
melakukan
tindak
pidana
terorisme di wilayah negara Republik Indonesia
negara
pandangan
perkembangan, pro
kebijakan
kontra
penanggulangan
kebijakan
pidana,
dan
hukum
yakni:
pidana,
kebijakan
kriminalisasi dan kebijakan penalisasi). Dalam Kebijakan criminal (Policy Criminal), Sudarto mengemukakan 3 (tiga) pengertian: a. dalam arti sempit : keseluruhan asas
menyatakan
dan metode yang menjadi dasar dari
maksudnya untuk melakukan penuntutan
reaksi terhadap pelanggaran hukum
terhadap pelaku tersebut. Apabila tindak
yang berupa pidana
yurisdiksi
dan
lain
dan
juga
mempunyai
dan/atau
dimensi
pidana terorisme dilakukan oleh atau atas
b. dalam arti luas : keseluruhan fungsi
nama suatu korporasi, maka tuntutan dan
dari
penjatuhan
termasuk di dalamnya cara kerja dari
pidana
dilakukan
terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya. Adapun
aparatur
penegak
pengadilan dan polisi
hukum,
c. dalam arti paling luas (yang beliau ambil
dari
Jorgen
keseluruhan dilakukan
Jepsen)
kebijakan, melalui
:
masyarakat dalam menanggulangi aksi teroris.
yang
c. Meningkatnya daya cegah dan
perundang-
tangkal negara terhadap ancaman
undangan dan badan-badan resmi,
teroris secara keseluruhan
yang bertujuan untuk menegakkan
Arah kebijakan humanis yang
norma-norma sentral dari masyarakat
perlu ditempuh dalam rangka mencegah dan
Kebijakan
atau
upaya
penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya
menanggulangi kejahatan terorisme pada saat sekarang ini adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan koordinasi dan kapasitas
perlindungan masyarakat (social defence)
lembaga
pemerintah
dan
pencegahan
dan
upaya
mencapai
kesejahteraan
masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, tujuan akhir atau tujuan utama
dari
politik
criminal
ialah
perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.
dalam
menanggulangan
teroris. 2. Memperkuat kesatuan anti terror dalam mencegah, menindak dan mengevakuasi aksi teroris. 3. Melaksanakan
penegakan
hukum
Dengan demikian dapat dikatakan,
penanggulangan teroris berdasarkan
bahwa politik criminal pada hakikatnya juga
prinsip demokrasi dan HAM yang
merupakan bagian integral dari politik sosial
terbebas dari unsur diskriminasi dan
(yaitu
pendiskreditan.
kebijakan/upaya
untuk
mencapai
kesejahteraan sosial), begitu juga dalam hal untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Sasaran pokok yang perlu dicapai dalam
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan terorisme di Indonesia, diantaranya:
tertangkapnya
tokoh-
tokoh utama teroris. b. Meningkatnya
peran
operasional
penggulangan aksi teroris melalui penangkapan
tokoh-tokoh
utama
pelaku teroris. 5. Peningkatan ketahanan masyarakat dalam
a. Terungkapnya jaringan terorisme termasuk
4. Peningkatan
mengantisipasi
aksi-aksi
teroris. 6. Peningkatan
kerjasama
antar
lembaga penegak hukum dengan serta
tokoh masyarakat, alim ulama dan
Sanksi negatif yang di atur
organisasi masyarakat. 7. Memperhatikan ekonomi
keadaan
sosial,
masyarakat
yang
dalam hukum positif Indonesia, salah satunya
sanksi
pidana.
Tujuan
terpinggirkan, terutama masyarakat
diberikannya sanksi pidana terhadap pelaku
kaum marginal.
tindak pidana yaitu agar pelaku tidak
III. Penentuan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sanksi merupakan penerapan
melakukan
tindak
diharapkan
terpidana
kembali
pidana dapat
lagi
dan
diterima
oleh lingkungan masyarakat.
atas
Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal
Apabila
10 KUHP dibagi menjadi dua jenis, yaitu
seseorang melakukan pelanggaran terhadap
pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana
norma
dalam
pokok terdiri dari pidana mati, pidana
masyarakat, maka seseorang tersebut dapat
penjara, pidana kurungan, pidana denda,
dikenakan ancaman hukuman atau sanksi.
dan pidana tutupan, sedangkan pidana
alat
kekuasaan
pelanggaran
sebagai
norma
hukum
yang
reaksi
hukum.
berlaku
tambahan
yaitu
antara sanksi positif merupakan imbalan
tertentu,
perampasan
dan
hukuman.
tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.
Kalangan hukum lazimnya beranggapan
Hakim mempunyai kebebasan
bahwa hukuman merupakan penderitaan,
yang sangat luas untuk memilih jenis
sedangkan
suatu
pidana yang dikehendaki. Menurut Konsep
kenikmatan.2 Pemberian sanksi merupakan
Rancangan KUHP (Baru) Buku Kesatu
suatu proses pembangkitan semangat dan
Tahun 1982, pedoman pemberian pidana
pencelaan untuk tujuan agar seseorang
yang
berorientasi atau menyesuaikan diri dengan
mempertimbangkan kesalahan pembuat,
suatu norma atau undang-undang yang
motif dan tujuan dilakukannya tindak
berlaku. Dalam hal ini, sanksi yang lebih
pidana, cara melakukan tindak pidana,
sering diterapkan yaitu sanksi negatif.
sikap batin pembuat, riwayat hidup dan
Secara konvensional, dibedakan
sanksi
negatif
imbalan
berupa
merupakan
dilakukan
pencabutan
hak-hak
barang-barang
hakim
harus
keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan 2
Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. 82.
tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan
masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
3
Peraturan
terorisme. Ancaman pidana mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera
mengenai
kepada
para
pelaku
kejahatan
dan
pemberantasan tindak pidana terorisme
mencegah pelanggaran yang lebih parah,
juga terdapat sanksi pidana yang tercantum
terutama dalam kasus terorisme.
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
C. Penutup Salah satu cara untuk memutus
undang Nomor 1 Tahun 2002, yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu pasal yaitu Pasal 6 menyatakan : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu, setiap orang
mata rantai terorisme dan menanggulangi tindak pidana terorisme adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Meskipun hal ini adalah salah satu keputusan yang ekstrim,
Pasal 6 peraturan tersebut. Hal ini sanksi pidana mati masih dipertahankan dan berlaku terhadap pelaku tindak pidana
Muladi, Op.Cit., hal. 69.
dibutuhkan
dari pemerintah supaya dalam mengambil keputusan
menentukan
salah
tidaknya
pelaku teroris tidak salah atau terkesan diintervensi pihak asing. Karena kebijakan yang
diambil
pemerintah
dalam
menanggulangi kasus teroris sebagai salah satu Extraordinary Criminal agak lebih memberatkan pelakunya
dibandingkan
terhadap pelaku Extra ordinary Criminal lainnya. Selain
itu
dibutuhkan
pula
perhatian yang lebih dari pemerintah terhadap masyarakat-masyarakat dengan sosial, budaya, ekonomi yang rendah supaya tidak terjadi diskriminasi, terutama dalam
3
tetap
pertimbangan yang benar-benar matang
yang melakukan tindak pidana terorisme akan dikenakan sanksi pidana menurut
tetapi
mengambil
suatu
kebijakan.
Melepaskan orang yang tidak bersalah karena tidak cukup alat bukti memang lebih baik dan lebih bertanggungjawab ketimbang menghukum seseorang dengan minimnya
alat
bukti
yang
terkesan
dipaksakan.
Literatur: Dani Krisnawati, dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teoriteori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985. RUU KUHP Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
