PENANGGULANGAN KEJAHATAN MONEY LAUNDERING MELALUI KEBIJAKAN KRIMINAL

PENANGGULANGAN KEJAHATAN MONEY LAUNDERING MELALUI KEBIJAKAN KRIMINAL

TESIS

Oleh :

YUSUF 047005045/HK

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Yusuf : Penanggulangan Kejahatan Money Laundering Melalui Kebijakan Kriminal, 2006 USU Repository © 2007

MONEY LAUNDRING CRIME PREVENTION THROUGH CRIMINAL POLICY Yusuf* Bismar Nasution**** T.Keizerina Devi. A Syafruddin S. Hasibuan*. ABSTRACT The advance of technology and financial globalization enable domestic and international transaction to be done is a few seconds. The current development economic globalization has made the economy of developing countries open for the flow of finance from the advanced countries and vice versa. This condition can be surely used by those who want to get the benefit from the illegal activities such as insider trading and money laundering. Money laundering has the potential to agitate financial community resulted from the big amount of money involved in the activities, legal private sectors, and the integrity of financial markets; to make a government lose its control of its economic policy; to cause the distortion and instability of economy, the loss of revenue gained from taxes; to jeopardize the government's effort of privatizing state-owned enterprises; to ruin the government's reputation; and to generate high social cost. These big impacts of money laundering require a country, especially a developing country like Indonesia, to establish a criminal policy to prevent money laundering activity. Therefore, this study focuses on the development of money laundering regulation in Indonesia, the characteristics of money laundering criminal act, and the policy of money laundering crime prevention. This analytical descriptive study describes, analyzes, and analytically explains the money laundering crime prevention through criminal policy. Through the normative legal approach, this study looks at the problems based on the existing regulations obtained from library research. The primary and secondary data used in this study were then qualitatively analyzed. The result of study reveals that the effort to control and prevent the criminal act of money laundering is by assuring that an activity is a criminal act in the positive law. The development of money laundering regulation in Indonesia started from the time when Law No.15/2002 on Money Laundering was put into effect which then was amended by Law No.25/2003. These laws authorize law upholders to do a series of money laundering prevention activities and practice several supporting policies and minimize the scope of the money laundering criminals who use financial institution to

* Student, Magister of Legal Science Study Program, School of Postgraduate Studies, University of Sumatera Utara, * Lecturers, Magister of Legal Science Study Program, School of Postgraduate Studies, University of Sumatera Utara

Yusuf : Penanggulangan Kejahatan Money Laundering Melalui Kebijakan Kriminal, 2006 USU Repository © 2007

do their activities by applying the principle of knowing the bank customers and the indication of suspicious financial transaction. The criminals normally have high social status or commonly called as white collar crime which is very different from conventional crime with the purpose of hiding the crime origin conducted by the doer through the phases of placement, layering, and integration. Key words: Money laundering, criminal policy.


PENANGGULANGAN KEJAHATAN MONEY LAUNDERING MELALUI KEBIJAKAN KRIMINAL Yusuf* Bismar NasutionT.Keizerina Devi. A** Syafruddin S. HasibuanABSTRAK Kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan menyebabkan transaksi dalam negeri dan antarnegara dimungkinkan berlangsung hanya beberapa detik. Perkembangan globalisasi ekonomi sekarang ini telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara-negara berkembang bagi arus dana dari negara-negara maju begitu juga sebaliknya, keadaan tersebut di atas tentu dapat dipergunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang tidak halal yaitu menyelamatkan uang yang diperolehnya dari misalnya, perdagangan narkotika, hasil korupsi, insider trading dalam jual beli saham, penyeludupan senjata, pemalsuan kartu kredit, judi dan sebagainya. Kegiatan Money Laundering juga mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (financial community) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, selain itu money laundering dapat berdampak merongrong sektor swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, timbulnya distrosi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. membahayakan upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, rusaknya reputasi negara dan menimbulkan biaya social yang tinggi. Dampak yang begitu besar dan kegiatan pencucian uang inilah p e n y e b a b s u a t u n e g a r a p e r l u me n e t a p k a n s u a t u k e b i j a k a n k r i mi n a l u n t u k menanggulanginya terutama negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini memfokuskan masalah pada perkembangan pengaturan pencucian uang di Indonesia, karakteristik tindak pidana pencucian uang dan kebijakan penangulangan kejahatan pencucian uang. Penelitian pada tesis ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan. menelaah dan menjelaskan secara analitis penanggulangan kejahatan money laundering melalui kebijakan kriminal. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena itu dilakukan

* Mahasiswa Progam Studi Ilmu hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara ** Dosen Program Studi Ilmu hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara


penelitian kepustakaan. Dalam menelaah penelitian kepustakaan pada tesis ini digunakan data primer. skunder dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi) di dalam hukum positif. Perkembangan pengaturan pencucian uang di Indonesia dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yam!, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. undang-undang ini memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan serangkaian proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang. beserta beberapa kebijakan yang mendukung dan memperkecil ruang lingkup pelaku kejahatan pencucian uang yang menggunakan lembaga keuangan sebagai tempat tumbuh dan suburnya pencucian uang yakni penerapan prinsip mengenal nasabah dan indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Pelaku kejahatan pada umumnya memiliki status sosial yang tinggi atau lazim dikatakan sebagai white collar crime yang sangat berbeda dengan kejahatan konvensional dengan maksud untuk menyamarkan asal usul kejahatan yang dilakukan oleh pelaku melalui tahap placement, layering dan integration.

Kata Kunci: Money laundering, Kebijakan kriminal


PENANGGULANGAN KEJAHATAN MONEY LAUNDERING MELALUI KEBIJAKAN KRIMINAL

Recommend Documents